Front Pribumi: Yang Tepat #2019GantianDong

DNM.com (Jakarta)

Persekusi aktivis #2019GantiPresiden mungkin sudah mereda. Hampir dikatakan nihil para pelaku persekusi yang dilaporkan ke polisi ditindak-lanjuti ke ranah hukum.

"Ibarat Mike Tyson dibekap tangannya dan dikeroyok serta dipukuli oleh anak-anak nakal, maka Tyson akan jontor juga. Nah, seperti itu pula, kekuatan rakyat yang kuat untuk merubah rezim ini dengan kepemimpinan baru diperlakukan tidak fair oleh penjaga ketertiban masyarakat." Jelas Sekjen Front Pribumi Hans Suta Widhya, Senin (24/9)pagi di Jakarta.

Menurut Hans hastage 2019GantianDong jauh lebih mengena (#2019GantianDong).

Seruan ini disampaikan Front Pribumi dengan maksud pendidikan politik bagi masyarakat, bahwa kita harus punya pembanding antara Presiden Jokowi dan Prabowo dengan cara bersepakat melihat bersama-sama antara pro Prabowo dan pro Jokowi untuk memilih pilihan nomor 2 bersama-sama.

"Tinggalkan dulu sejenak Jokowi pada 17 April 2019 untuk membuktikan bahwa Prabowo bisa bekerja lebih baik untuk negara dan bangsa. Bila ternyata Prabowo tidak mampu memimpin negara dan bangsa ini jauh lebih baik, maka 2024 dengan ikhlas para pendukung Prabowo mesti jujur memilih kembali Jokowi untuk periode 2 kali berkuasa." Jelas Hans dengan tangkas.

Menurut Hans, ide #2019GantianDong sangat logis dan penuh dengan ajaran Pancasila, yaitu Sila keempat. Ia yakin di situ masyarakat akan diajarkan untuk berpikir logis dalam membandingkan antara seseorang dengan seseorang lainnya dengan masa tugas yang sama.

"Tidak seperti saat ini, prestasi seorang Presiden dengan latar belakang bekas Gubernur DKI Jakarta dan Walikota Solo dibandingkan dengan eks   Dankopassus Letjen Purn.Prabowo Subiyanto tentunya sangat tidak tepat." Tutup Hans pada awak media. **(Red-125)

Read More

DPN Gerakan Rakyat Cinta NKRI Menolak #2019GantiPresiden

DNM.com (Jakarta)

Hendrik Yance Udam selaku Ketua DPN Gerakan Rakyat Cinta NKRI ( DPN Gercin NKRI) mengatakan, "Kami meminta kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk segera menghentikan dan membubarkan tagar ganti presiden 2019 karena dilakukan oleh kelompok - kelompok kepentingan yang diduga ingin mengacaukan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berusaha untuk menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi selain Pancasila.

Sebagai anak bangsa kami menolak gerakan tersebut tumbuh subur di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melarang gerakan tersebut melakukan kampanye - kampanye di seluruh wilayah hukum NKRI sebab kami menduga gerakan tersebut adalah gerakan yang dibiayai oleh antek- antek asing sehingga dapat menciptakan konflik horizontal di NKRI dengan mengadu domba komponen anak bangsa dari Sabang sampai dengan Merauke dalam momentum pemilihan presiden 2019", dalam keterangan persnya di Jakarta, Minggu, (16/09/2018).

"Gerakan tagar ganti presiden 2019 kami duga membawa visi dan misi untuk menggantikan ideologi Pancasila dengan idiologi Khilafah yang dimainkan oleh kelompok HTI  (Hizbut Tahrir Indonesia) dengan bertopeng gerakan tagar ganti presiden 2019, HTI dan idiologi Khilafahnya bertentangan dengan ideologi Pancasila dan UUD  1945," imbuh Hendrik.

NKRI adalah salah satu negara demokrasi terbesar di dunia  dan memiliki keanekaragaman etnis, suku, ras, agama dan budaya yang berbeda- beda dari Sabang sampai Merauke, semua dipersatukan oleh ideologi Pancasila yang sudah menjadi dasar negara serta menjadi perekat bagi anak bangsa dari Sabang sampai Merauke.

"Kita berpolitik dan berdemokrasi seyogyanya dalam bingkai NKRI jika keluar dari bingkai NKRI disinyalir telah melakukan makar, oleh sebab itu kami meminta kepada Kepolisian agar secepatnya mengambil sikap tegas serta menghentikan gerakan tersebut," tegasnya.

"Kami menghimbau kepada seluruh rakyat Indonesia agar menjaga kesatuan dan persatuan guna melawan gerakan yang dapat menghancurkan persatuan dan kesatuan, kami juga meminta kepada Kapolri, KPU dan Bawaslu untuk secepatnya melakukan deklarasi kampanye Pilpres 2019 secara damai, sehingga Pilpres 2019 ini benar-benar menghasilkan  pemimpin yang amanah," pungkas Hendrik. **(Rel/Red-87)

Read More

Agus Maksum: Polri Tidak Netral Tangani #2019GantiPresiden

DNM.com (Surabaya)

Kapoltabes Surabaya Kombes Rudi Setiawan berupaya tabayun dengan pihak-pihak pendemo di Surabaya Minggu (26/8). Pihaknya ingin mengklarifikasi terhadap tindakan aparat yang melarang Deklarasi #2019gantipresiden.

Sekretaris Panitia Deklarasi Relawan #2019GantiPresiden Agus Maksum yang saat ini di Jakarta menyampaikan bahwa aparat terlihat tidak proporsional dalam menangani para demo damai yang dilakukan.

"Mila Mahmuda Korlap Aksi Deklarasi  adalah sosok perempuan yang sangat tegas mempertanyakan dasar pembubaran polisi terhadap aksi deklarasi #2019gantipresiden yang viral di medsos," Kata Agus Maksum.

Agus Maksum menyesalkan adanya pihak yang menggerakkan  anggota Banser di luar dari perintah pengurus yang sesungguhnya. 

"Saya mendengar anggota Banser diberikan informasi yang salah bahwa aksi deklarasi #2019 merupakan gerakan yang ingin mendukung berdirinya Negara Khilafah di negeri ini." Jelas Agus.

Pada kenyataan adahal sama sekali tidak ada hubungan dan tidak ada unsur HTI dalam Gerakan #2019GantiPresiden, 

Ada Upaya menyesatkan pemahaman publik terhadap gerakan ini untuk supaya di tolak oleh masyarakat Surabaya saat aksi dilakukan di Tugu Pahlawan Surabaya.

Namun demikian Agus bersyukur karena aksi deklarasi berjalan sukses dengan cara mengambil split waktu saat polisi mengatur para demo tandingan. **(Red-157) 

Reporter : Hans Suta

Read More

Polri Diminta Ungkap Kasus Persekusi dan Pemulangan Neno Warisman

DNM.com (Jakarta)

Nurdiati meminta Kapolri segera mengusut kasus persekusi yang terjadi di Bandara Syarif Qasim 2, Pekanbaru.

"Mengapa Neno Warisman harus (dipaksa) dipulangkan dengan pesawat, bukannya para preman yang menghadang kehadiran Neno pada Sabtu (25/8) sore?" Tanya Nurdiati dalam Press Conference Minggu (26/8) siang di Jakarta.

Padahal menurut Nurdiati, tugas yang dilakukan Nenok legal dan dilindungi UUD 1945 dalam hal menyampaikan pendapat, baik lisan maupun tulisan.

Untuk semua kasus yang menimpa Neno maka Nurdiati selaku Ketua Umum Perkumpulan Ustadzah Peduli Ummat menyampaikan tuntutan kepada Kapolri: Pertama, meminta Polri menyelidiki oknum aparat yang menahan Neno untuk tetap beetahan di Bandara hingga kemudian diputuskan pemulangannya beserta rombongannya.

Kedua, memberikan sanksi keras kepada oknum yang menahan Neno. Ketiga, menangkap dan mengungkap para preman pengganggu jalannya kendaraan Neno keluar dari Bandara.

Keempat,menetapkan bahwa Gerakan #gantipresiden2019 adalah sah dan legal di mata Hukum. Kelima, janganlah berlaku diskriminasi hukum di negeri ini. Misalnya mengabaikan  masyarakat terhadap Sukmawati, Victor Laskodat, pembakar masjid, bom yang meledak dari mobil yang terbakar saat Tabliq Akbar dimana saat itu hadir Habib Riziq Shihab sebagai penceramah.

Sementara saat terjadi kasus seperti yang menimpa Neno seakan polisi lepas tangan tidak berbuat apa-apa.

Semua tuntutan di atas diajukan kepada Kapolri dan Kapolda Riau agar segera mendapatkan tanggapan sesuai moto Polri Promoter (profesional, modern dan terpercaya). **(Red-149)

Read More

KOKAM Kota Medan Beri Pengawalan Aksi #2019GantiPresiden

Muhammad Ghani | Pasukan Inti Kokam kota Medan

DNM.com (Medan)

Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (Kokam) Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Medan diberikan tugas dan amanah untuk melakukan Pengawalan di barisan pertama bersama laskar Ormas Islam Lainnya dalam Deklarasi kegiatan #2019GantiPresiden yang dilaksanakan pada 22 Juli 2018 bertempat di Taman Sri Deli Medan, hal ini disampaikan Cholish, ST selaku Komandan Kokam Kota Medan saat diwawancarai dutanusantaramerdeka.com 

Cholis mengungkapkan Kehadiran dan Partisipasi Kokam dalam Kegiatan Aksi #2019GantiPresiden tersebut setelah Berkordinasi dan mendapat izin dari Pjs. Ketua PDPM Kota Medan Ebiet Prayugo Radityo dan Sekretaris Datuk Imam Marzuki untuk Melakukan Pengawalan dan Mengikuti Acara #2019GantiPresiden. Ungkapnya.

Kokam Kota Medan sangat terharu dengan kehadiran ribuan massa umat islam dalam Aksi Ganti Presiden ini, kami merasa  senang dan bergembira dengan tugas yang diberi, karena kokam meyakini bahwa kegiatan ini akan mendatangkan kemenangan bagi umat, apalagi Kokam juga dipercayakan untuk menjadi barisan terdepan Pengawalan Hj. Neno Warisman, ujar Cholish.

Sementara itu Muhammad Ghani sebagai pasukan inti kokam kota medan menyampaikan semangat kokam dalam mengawal kegiatan aksi #2019GantiPresiden, karena nantinya ini akan menjadi ruh gerakan yang tak akan luntur walau apapun yang terjadi. Karena kami kokam dalam satu nafas gerakan, tegas Ghani

Ghani menambahkan bahwa Aksi ganti presiden adalah aksi yang dilakukan secara konstitusional, Hak seorang rakyat untuk menentukan sikap atas prihatinnya terhadap sebuah negara, yang mana didalam pandangan masyarakat Indonesia saat ini indonesia butuh perubahan yg lebih baik lagi. Tambah Ghani.

Komandan Lapangan Riswandi juga menyampaikan bahwa kokam lahir dengan ruh membela ulama dan nkri, untuk itu Kokam Berpartisipasi dan Mendukung kegiatan ini, selanjutnya Agus salim gusti sebagai komandan pasukan inti menambahkan bahwa  jangan sampai ada oknum yang tidak menyetujui lahirnya gerakan ruhul ikhlas dan ruhul jihad, ujar agus**(Red-66)

Agus Salim

Read More

KORSA Sumut Akan Ramaikan Deklarasi #2019GantiPresiden Di Medan

DNM.com (Medan)

Kordinator Relawan Sadar (Korsa) Provinsi Sumatera Utara akan ikut serta dan meramaikan Kegiatan Deklarasi #2019GantiPresiden, yang akan dilaksanakan pada hari minggu 22 Juli 2018 di Taman Sri Deli Jalan Sisingamangaraja Medan, hal tersebut disampaikan oleh Ketua Koordinator Pusat Korsa Amirullah Hidayat, M.Kom.I di Medan.

Korsa akan siap mendukung dan berpartisipasi dalam setiap kegiatan-kegiatan Gerakan #2019GantiPresiden di seluruh Indonesia, ujar Amir.

"Kita telah Menginstruksikan para Relawan di Sumatera Utara, Khususnya yang berada di Kota Medan untuk Hadir dan bergabung dalam kegiatan Deklarasi Gerakan #2019GantiPresiden" tegas Amirullah kepada redaksi dutanusantaramerdeka.com

Lebih Lanjut Amirullah mengatakan bahwa Kegiatan Deklarasi #2019GantiPresiden merupakan hak Konstitusional setiap Warga Indonesia, sehingga tidak ada alasan untuk melarang kegiatan tersebut. Amir juga mengucapkan Terima Kasih kepada Pihak TNI/Polri yang siap memberi pengamanan tethadap kegiatan Deklarasi ini. **(Red-64)

Read More

Gerakan Politik Rakyat Pemuda Muhammadiyah Apresiasi Kegiatan Deklarasi #2019GantiPresiden

Datuk Imam Marzuki |Sekretaris PDPM Kota Medan

DNM.com (Medan)

Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Medan memberikan apresiasi dalam kegiatan Deklarasi yang dilakukan oleh masing-masing Kelompok Masyarakat dalam fungsinya sebagai "civil society". Selagi kegiatan tersebut tidak mencederai hukum maka PDPM Kota Medan Apresiasi terhadap Gerakan #2019GantiPresiden, hal ini diungkapkan Sekretaris PDPM Kota Medan Datuk Imam Marzuki, MA kepada redaksi dutanusantaramerdeka.com  

Baca Juga : Pemuda Muhammadiyah Kota Medan Apresiasi Deklarasi Gerakan #2019GantiPresiden

Selanjutnya Imam juga memberikan klarifikasi mengenai adanya statement Eka Putra Zakran yang mengatasnamakan pemuda muhammadiyah kota medan, imam mengungkapkan bahwa Eka Putra Zakran telah diberhentikan melalui rapat Pleno PDPM Kota Medan, sesuai suara Mayoritas Pimpinan Harian, Beliau telah melanggar disiplin organisasi dan membuat keresahan sesuai AD/ ART Pemuda Muhammadiyah, Maka aktifitas apapun yang dilakukan oleh beliau bersifat ilegal, untuk itu Publik dan Media harus memahami kondisi tersebut, ungkap Datuk Imam.

Baca Juga : Melanggar Disiplin Organisasi Eka Putra Zakran Diberhentikan Dari Ketua PDPM Kota Medan

Baca Juga : Pjs Ketua : Segala Aktifitas Pemuda Muhammadiyah Kota Medan Atas Nama Eka Putra Z Ilegal

Untuk itu atas nama Pemuda Muhammadiyah Kota Medan memohon maaf kepada seluruh pihak, khususnya panitia kegiatan Gerakan #2019GantiPresiden yang dilakukan oleh Oknum-oknum yang disinyalir mengembosi kegiatan tersebut, Kami mewakili Pjs PDPM Kota Medan berharap agar kesalahan yang dilakukan beliau dapat dimaklumi, ujarnya.

Baca Juga : KOKAM, SIAP KAWAL HASIL RAPAT PLENO PDPM KOTA MEDAN

Sementara itu Pjs. Ketua PDPM Kota Medan Ebiet Prayugo Radityo mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Eka Putra Zakran terhadap publik hanya untuk mencari "Panggung" dalam momen Kegiatan Deklarasi #2019GantiPresiden sehingga kami menduga apa yang dilakukannya sebagai bentuk kepanikan dan kegelisahan, tegas ebiet. **(Red-62)

Read More

Pemuda Muhammadiyah Kota Medan Apresiasi Deklarasi Gerakan #2019GantiPresiden

DNM.com (Medan)

Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Medan memberikan Respon Positif terhadap kegiatan deklarasi gerakan #2019GantiPresiden yang akan dilaksanakan pada 22 Juli 2018 mendatang, hal tersebut disampaikan Pjs. Ketua Pemuda Muhammadiyah Kota Medan Ebiet Prayugo Radityo di Sekretariat Jl. Mandala By Pass Medan.

Ebiet bersama sekretaris Datuk Imam Marzuki, dan pengurus lainnya yakni Partaonan Harahap, Rafid Febri Ismadi, Awal Kurniawan, Sarwono Hadi, Iwan Sukmana, Fauzi Manday, Jahidin, Hidayat Muslim menambahkan bahwa Pemuda Muhammadiyah Kota Medan selalu mendukung Program-program Positif yang sifatnya untuk kemaslahatan umat dan bangsa, seperti Gerakan #2019GantiPresiden, ungkapnya.

Lebih lanjut Ebiet mengatakan bahwa secara kelembagaan Pemuda Muhammadiyah Kota Medan tidak terlibat dalam Deklarasi #2019GantiPresiden yang akan digelar di Taman Sri Deli tersebut, namun Ebiet tidak menafikan bahwa banyak kader Pemuda Muhammadiyah di tingkat Cabang dan Ranting yang turut serta dalam Deklarasi itu. Ujarnya.

Sementara itu Wakil Ketua Bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga Pemuda Muhammadiyah Kota Medan, Rafid Febri Ismadi menambahkan bahwa Deklarasi Gerakan #2019GantiPresiden ini merupakan hak konstitusional setiap warga negara indonesia yang ingin melakukan perubahan dan memikirkan masa depan Indonesia, sehingga wajar jika banyaknya kader pemuda muhammadiyah yang berpartisipasi dalam deklarasi tersebut, karena itu merupakan bagian dari Fastabiqul Khairat, Berlomba-lombalah dalam berbuat kebajikan. Tegas Rafid. **(Red-58)

Read More

Komite Persatuan Nasional Ganti Presiden 2019 : Suksesi Tahun 2019 Adalah Tuntutan Alamiah

DNM.com (Jakarta)

Yudi Syamhudi Suyuti Inisiator Pergerakan/ Ketua Presidium Musyawarah Rakyat Indonesia berharap  semoga agenda rapat berjalan lancar dan diridhoi Allah SWT.

" Terjadi perubahan yang mengarah pencapaian Daulat Rakyat sesuai manifesto politik Indonesia yang termaktub dalam Pembukaan UUD 45. Ini alamiah dan kehendak rakyat sehat," kata Yudi pada awak media massa, Rabu (18/7) pagi di Jakarta.

"Meski Pilpres 2019 berjalan kurang satu tahun lagi. Kita sudah tetapkan dan tegaskan sikap untuk ganti Presiden secara konstitusional." Lanjut Yudi.

Menurut Yudi pula, untuk mencapai kemenangan Rakyat dalam pilpres 2019 dibutuhkan soliditas dan bersatunya semua kekuatan politik dari segala kelompok dan organisasi yang menjadi kekuatan Rakyat.

Untuk itulah dibentuk Komite Persatuan Nasional Ganti Presiden 2019 (KPN-GP 2019)

Organisasi kolektif berbentuk pergerakan ini merupakan perwujudan dari utusan-utusan Rakyat, dari Golongan dan Daerah dimana pun berada di Indonesia. Dan dengan adanya KPN-GP 2019, kita akan menempatkan semua kekuatan ini pada posisi terlibat dalam proses perjuangan, pemenangan dan keputusan sebelum dan sesudah Pilpres 2019.

Sementara itu, Sekjen Front Pribumi Hans Suta  berharap kelompok dan  organisasi  yang bergabung dengan gerbong besar persatuan ini benar-benar mampu menjaga keutuhan dan kesungguhan  pergerakan ini.

"Insya Allah Rabu (18/7) siang   ini akan dideklarasikan di Gedong Joang, Jakarta, dan segera diikuti di daerah-daerah seluruh tanah air." Terang Hans Suta.

Komite Persatuan Nasional Ganti Presiden 2019 (KPN-GP 2019)*yang bersedia hadir di Gedong Joang siang ini antara lain :

1. Presidium Musyawarah Rakyat Indonesia

2. Barisan Muslim Nusantara.

3. Pemuda Pelopor.

4. Majelis Rakyat Banten.

5. Gepeta (Gerakan Pecinta Tanah Air).

6. Markas cerdas.

7. Militan Keadilan Banten.

8. Kobar.

9. JGP (Jogja Ganti Presiden) 2019.

10. Relawan Rakyat Desa (RRD).

11. Laskar Rakyat Indonesia.

12. FJI ( front jihad islam ) klaten

13. IMAPA 90

14. Atlantika Institut Nusantara.

15. UI Bangkit.

16. Cinta Indonesia.

17. Perhimpunan Rakyat Pribumi Melayu.

18. Wahana Pembinaan Anak Jalanan Jakarta.

19. Forum Mahasiswa Demokratis.

20. LSM Nelayan Dan Masyarakat Pesisir Sanggar Bahari.

21. Front Mahasiswa Maluku.

22. Paguyuban Pedagang Sayur Keliling Jakarta.

23. Front Pribumi.

24. Syarikat Islam Majalengka.

25. Persatuan Petani Situbondo.

26. Laskar Ulama Dan Santri.

**(Red-53)

Read More

Korsa : BBM Naik Jokowi Gagal Memimpin Bangsa

DNM.com (Jakarta)

Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax Cs pada Minggu kemarin (1/7) secara diam-diam penuh tanda tanya besar. Ini membuktikan bahwa Presiden Joko Widodo gagal dan harus berakhir 2019.

Demikian disampaikan Koordinator Pusat Komunitas Relawan Sadar Indonesia (Korsa) Amirullah Hidayat dalam keterangan tertulis, Senin (2/7).

Amirullah mengatakan, kebijakan menaikkan BBM oleh pemerintah dan tidak mengumumkannya kepada publik menjadi pertanyaan besar, karena dilakukan di tengah-tengah tahun politik 2018 menuju Pilpres 2019.

Amirullah Hidayat

Dia menilai, Jokowi sapaan akrab kepala negara hanya sibuk pencitraan politik, di saat kenaikan harga BBM alasannya karena harga minyak dunia sedang naik, alasan yang tidak masuk akal.

"Kenaikan harga BBM ini mengundang pertanyaan besar di tengah tahun politik, jangan-jangan kenaikan ini juga untuk cari modal buat pilpres," ujar Amirullah.

Masih jelas Amirullah, kenaikan harga BBM akan semakin membuat kehidupan rakyat semakin sulit dan terbebani, mengingat harga bahan pokok juga akan ikut naik.

"Harga kebutuhan pokok belum stabil, diam-diam pemerintah menaikkan BBM. Presiden Jokowi harus menjelaskan urusan ini. Jangan hanya sibuk membuat pencitraan politik," tegasnya.

Lebih lanjut, pria yang juga kader Muhammadiyah ini menambahkan, kebijakan Jokowi yang sudah sering menaikkan harga BBM sebagai bukti kegagalan dalam kepemimpinannya dan tidak layak dipertahankan.

"Seringnya Jokowi menaikkan harga BBM bukti bahwa Jokowi gagal dalam memimpin bangsa ini," tutup Amirullah. **(Red-08)

Read More

Korsa Kabupaten Bekasi Bagikan Takjil Gratis Buka Puasa #2019 Ganti Presiden

DNM.com (Bekasi)

Komunitas Relawan Sadar Indonesia (KORSA) Kabupaten Bekasi bagikan Takjil Gratis Buka Puasa #2019 Ganti Presiden di Lampu Merah SGC Cikarang Jl. RE. Martadinata No.95, Cikarang Kota, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Minggu (3/6/2018).

Koordinator KORSA Kabupaten Bekasi Syarif Hidayatullah mengatakan, pembagian takjil #2019 Ganti Presiden ini merupakan sebagai simbol dan ekspresi keseriusan rakyat untuk ganti presiden.

"Rakyat semakin susah saat ini, di zaman ini, mengingat kondisi negara saat ini semakin sulit. Harga bahan pokok naik, BBM naik, Dollar naik dan lain sebagainya," kata Koordinator KORSA Kabupaten Bekasi Syarif Hidayatullah di Cikarang Bekasi, Minggu (3/6/2018).

Menurut Syarif, Semangat #2019 Ganti Presiden tidak boleh kendur sedikit pun. "Momentum bulan suci Ramadhan ini harus dijadikan sebagai semangat baru dan akan tumbuh subur hingga 2019 mendatang," ucapnya.

Lebih lanjut, Syarif sampaikan bahwa semangat #2019 Ganti Presiden merupakan langkah ibadah jika kita niatkan sebagai untuk memperbaiki kondisi negara saat ini.

"Kita niatkan sebagai ibadah, bahwa pembagian takjil ini adalah untuk menumbuh suburkan semangat #2019 Ganti Presiden harus terus bergema dan ditindaklanjuti dengan langkah-langkah konkrit dengan membangun kepedulian bersama untuk merapatkan barisan kembali," ungkapnya.

"Aksi bagi takjil Gratis #2019 Ganti Presiden ini akan kami gelar terus di Kota Kabupaten Sekitar Bekasi sepanjang bulan puasa," tandasnya. **(Red-10)

Read More

Korsa Sumut Akan Bagikan Takjil #2019GantiPresiden Di 10 Titik

DNM.com (Medan)

Kordinator Relawan Sadar (Korsa) Provinsi Sumatera Utara akan menggelar program pembagian takjil berbuka puasa di Sepuluh Titik yang akan dipusatkan di Kota Medan, hal tersebut disampaikan Ebiet Prayugo Radityo usai rapat persiapan di Medan.

Pembagian Takjil #2019GantiPresiden Ini sudah dilakukan oleh Kordinator Pusat Korsa di Jakarta selama 20 hari, untuk itu kita menerima Perintah dan Instruksi dari Ketua Koordinator Korsa Pusat Amirullah Hidayat untuk menjalankan Program tersebut di Sumatera Utara, ujar Ebiet.

Mantan Relawan Matahari Indonesia Sumut ini lebih lanjut mengungkapkan bahwa program pembagian takjil ini merupakan partisipasi dari para Relawan Jokowi - JK pada Pemilu Presiden 2014 yang lalu, dan rencananya kegiatan Pembagian Takjil ini akan dilakukan secara Serentak di 10 titik yang akan ditempatkan di Kota Medan dan Sekitarnya.

Pada Pilpres 2014 yang lalu Provinsi Sumatera Utara memberikan Suara  Terbanyak Ketiga untuk Pasangan Jokowi-JK, dan sampai Saat ini masih jauh dari harapan rakyat Indonesia. Ujar Ebiet. 

Sosialisasi Tagar #2019GantiPresiden sudah diatur dalam UU Pemilu, bahwa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam satu Periode cuma lima tahun, jadi jika sosialisasi #2019GantiPresiden tidak melanggar konstitusi, karena tahun 2019 memang pergantian Presiden. Tandasnya.

Kordinator Relawan Sadar (Korsa) Sumut juga mengharapkan kepada seluruh relawan Jokowi - JK yang sudah tidak mendukung untuk dapat bergabung bersama Korsa Sumut, karena ini merupakan tanggung jawab Moral bersama yang harus diselesaikan. Ungkapnya. **(YES/Red-62)

Read More

Relawan Korsa Bagi Takjil #2019GantiPresiden

DNM.com (Jakarta)

Komunitas Relawan Sadar (Korsa) yang sampai saat ini terus menggelorakan semangat #2019GantiPresiden menggadakan kegiatan pembagian takjil berbuka puasa yang bettempat di samping Masjid Cut Meutia Gondangdia Jakarta Pusat, Kamis (24/5).

Pembagian takjil ini bertujuan memperkuat gerakan #2019GantiPresiden, program ini dimulai sejak pukul 16.30 wib takjil sudah dibagikan kepada setiap warga yang melintas dari mobil panther berwarna merah tersebut. Terlihat pula banner hijau bertuliskan “selamat berpuasa dan takjil gratis”. Tak hanya itu, tagar #2019gantipresiden juga tertera di sana.

Koordinator Pusat Komunitas Relawan Sadar Indonesia (KORSA) Amirullah Hidayat menjelaskan tim pembagi takjil ini berjumlah tujuh orang. Ada pun takjil yang di bagikan berupa kue ringan sebagai makanan pembuka berbuka puasa.

“Ya, kita hari ini membagikan 300 takjil. Ada Gorengan, lontong dan air mineral,” ujar Amirullah kepada wartawan.

Ketua Korsa Amirullah Hidayat mengatakan rencana pembagian takjil itu akan berlangsung selama 20 hari ke depan, dimulai dari hari ini, (24/5), lebih lanjut amir mengungkapkan bahwa dana takjil ini merupakan partisipasi dari para mantan relawan Joko Widodo pada Pilpres 2014 yang lalu, sekarang sudah tidak mendukung lagi.

"Kegiatan hari ini kita melakukan pembagian takjil bagi masyarakat yang ingin untuk buka puasa, takjil #2019GantiPresiden. Program ini adalah untuk mengingatkan rakyat Indonesia bahwa 2019 Jokowi cukup harus diganti, cukup sampai di situ aja," kata Amirullah. **(Red-55)

Read More