Desak Revisi Undang-Undang Desa: APDESI Gelar Aksi Bersama Desa Jilid III

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Setelah langkah-langkah tindak lanjut dari upaya bersama dalam AKSI BERSAMA DESA JILID II, mendesak persetujuan revisi Undang-Undang Desa pada 5 Desember 2023, yang dihadiri oleh 50.000 Kepala Desa, Anggota BPD, Pejabat Desa, dan anggota organisasi masyarakat Desa, kami mendapatkan ketidakjelasan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengenai penyelesaian revisi Undang-Undang Desa sebelum pemilu 2024.

Meskipun mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo untuk mempercepat revisi bersama DPR RI pada 7 dan 8 November 2023, terdapat kesan kurangnya serius dari DPR RI, seolah-olah membangun janji politik untuk pemilu 2024 tanpa kemajuan yang signifikan pada revisi Undang-Undang Desa.

Delapan Organisasi Desa Nasional meragukan komitmen DPR RI, dengan jadwal legislatif menunjukkan potensi tanggal persetujuan pada 6 Februari 2024. Namun, upaya sistematis dari pemimpin DPR RI untuk menunda revisi demi kepentingan politik yang berbeda terlihat jelas. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa kepentingan desa dikorbankan demi keuntungan politik pada pemilu mendatang.

Menanggapi hal ini, kami memanggil seluruh Kepala Desa dan Pejabat Desa di seluruh negeri untuk bersatu demi mengungkap kebohongan dan kelalaian pemimpin DPR RI. Hambatan sistematis terhadap revisi Undang-Undang Desa terlihat dalam ketidaksetujuan pemimpin DPR RI untuk menyelesaikan diskusi sebelum pemilu 2024.

Sebagai tanggapan, Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) menggelar AKSI BERSAMA DESA JILID III untuk meningkatkan tuntutan revisi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. Acara ini, yang berlangsung di depan gedung DPR di Jakarta, Rabu (31/01/2024), bertujuan untuk protes terhadap perlakuan tidak adil terhadap desa dan janji yang tidak dipenuhi oleh DPR RI.

Ketua Umum APDESI, H.Surta Wijaya, S.Pd, M.Si, menyatakan, lebih dari 300.000 Kepala Desa, anggota BPD, Pejabat Desa, dan penduduk desa dari seluruh negeri bergerak bersama, tiga kali lipat dari jumlah peserta AKSI BERSAMA DESA JILID II. Demonstrasi ini adalah tantangan langsung terhadap janji-janji menyesatkan DPR RI.

Kami mengajak semua Asosiasi Pemerintah Desa setempat untuk mempersiapkan kehadiran Kepala Desa dan Pejabat Desa secara bersama-sama dalam AKSI BERSAMA DESA JILID III. Ini adalah upaya bersama untuk menunjukkan kekuatan desa dan menuntut revisi segera Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 sebelum pemilu 2024.

Dalam persiapan untuk acara pada 31 Januari 2024, peserta diingatkan untuk menanggung biaya sendiri, menahan diri dari membawa barang terlarang selama protes, dan mengenakan seragam PDH APDESI atau pakaian putih. Koordinasi dengan organisasi desa lainnya penting, dengan menekankan tujuan bersama: revisi Undang-Undang Desa sebelum pemilu.

Mari kita bersatu dan memperkuat tekad kita, mendesak "Revisi Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Sebagai Tuntutan Yang Tidak Dapat Ditawar Sebelum Pemilu."

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More

Ester Yulia Hadiri Aksi Jaga Mahkamah Konstitusi dari Interpretasi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Sebuah aksi unjuk rasa besar-besaran telah digelar di depan patung kuda Jakarta, hari Senin, dengan tema "Aksi Jaga Mahkamah Konstitusi dari Interpretasi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi." Aksi ini diikuti oleh sekitar 10.000 orang yang berkumpul untuk menunjukkan dukungan mereka terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memungkinkan kepala daerah menjadi calon presiden atau wakil presiden.

Ester Yulia, Ketua Srikandi Prabowo-Gibran dan Bendahara Rumah Nusantara Prabowo-Gibran, hadir dalam aksi tersebut dan mengajak para ibu-ibu untuk mendukung putusan MK yang telah final dan tidak dapat dibatalkan. Demonstrasi ini merupakan bentuk solidaritas dari Rumah Nusantara Prabowo-Gibran dalam mendukung keputusan MK, sekaligus komitmen mereka untuk mengawal kepentingan generasi milenial Indonesia.

Dalam pidatonya, Ester Yulia menekankan pentingnya keputusan MK sebagai langkah maju dalam demokrasi Indonesia dan menghargai pengalaman kepemimpinan sebagai kriteria penting dalam pencalonan presiden atau wakil presiden. "Kami berdiri di sini hari ini untuk menegaskan kembali komitmen kami terhadap nilai-nilai demokrasi dan keadilan. Putusan MK ini adalah kemenangan bagi semua warga Indonesia yang percaya pada pentingnya kepemimpinan yang teruji dan pengalaman yang solid," ujar Ester.

Aksi ini juga menyoroti peran Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam menjaga integritas dan keluhuran lembaga peradilan konstitusi. Demonstran menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam setiap interpretasi dan keputusan yang dibuat oleh Majelis Kehormatan, memastikan bahwa keadilan tetap menjadi prioritas utama.

Demonstrasi berlangsung damai dengan peserta yang membawa spanduk dan poster yang mendukung putusan MK. Kegiatan ini juga diwarnai dengan orasi mengenai dampak putusan MK terhadap masa depan politik Indonesia.

"Aksi "Jaga Mahkamah Konstitusi" ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya keputusan MK dan peran aktif warga dalam mengawasi proses demokrasi. Dengan dukungan dari berbagai lapisan masyarakat, aksi ini menjadi simbol dari kekuatan suara rakyat dalam membentuk masa depan bangsa," pungkasnya.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More

Rumah Nusantara Prabowo-Gibran Gelar Unras Dukung Putusan MK

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Rumah Nusantara Prabowo-Gibran menggelar unjuk rasa bertajuk "Aksi Jaga Mahkamah Konstitusi dari Interpretasi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi" di sekitar patung kuda Jakarta, Senin (6/11/2023). Dalam aksi ini, sekitar 10.000 massa berkumpul untuk mengekspresikan dukungan mereka terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait kebijakan kepala daerah menjadi calon presiden atau wakil presiden.

Andreas P, Ketua Rumah Nusantara Prabowo-Gibran, menyatakan bahwa kehadiran mereka dalam unjuk rasa ini adalah bentuk dukungan anak muda terhadap putusan MK. Ia menekankan bahwa opini-opini yang mencoba membatalkan keputusan MK hanyalah bentuk ketakutan dari kalangan yang merasa khawatir akan kekalahan dalam pilpres 2024. 

Andreas menyatakan bahwa putusan MK memberi kesempatan kepada kaum muda untuk terlibat dalam politik, termasuk dalam posisi eksekutif, presiden, dan wakil presiden. Dia juga menegaskan bahwa lebih dari 60 pemuda siap untuk berkompetisi dalam arena politik, dan mereka mendukung keputusan MK.

Pada kesempatan yang sama, Syarif Kalepe Wasekjen Rumah Nusantara, yang turut berbicara dalam acara tersebut, menilai bahwa upaya membatalkan keputusan MK adalah tidak beralasan. Menurutnya, kampanye yang dilakukan oleh beberapa calon terkait peran milenial dan Gen Z adalah tipu daya. Ia mengajak semua pihak untuk menerima keputusan MK dengan lapang dada, mengakui bahwa keputusan MK tersebut sudah final. Ia juga menekankan bahwa banyak pemuda yang telah menunjukkan kecerdasan dan pemahaman politik yang baik, dan mereka telah memimpin beberapa perusahaan nasional. Syarif mengajak semua orang untuk mendukung keputusan MK dan melanjutkan tahun politik dengan damai.

Sementara itu, Ester Yulia, Ketua Srikandi Prabowo-Gibran, mengajak para ibu-ibu untuk mendukung putusan MK yang dianggap sudah inkrah dan tidak bisa dibatalkan lagi. Dalam unjuk rasa ini, Rumah Nusantara Prabowo-Gibran menunjukkan solidaritas mereka dalam mendukung keputusan MK, sambil tetap berkomitmen untuk mengawal kepentingan milenial Indonesia.

Aksi unjuk rasa ini mencerminkan semangat mendukung keputusan lembaga hukum dan mengawal demokrasi di Indonesia, sambil memberikan dukungan kepada generasi muda untuk terlibat aktif dalam politik tanah air. Dengan ini, Rumah Nusantara Prabowo-Gibran berharap dapat membawa semangat positif dan perubahan yang baik bagi masa depan Indonesia.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More

AASB Bakal Gelar Aksi Akbar Buruh Ultra Damai 10 Agustus 2023

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB) telah merencanakan sebuah aksi unjuk rasa yang akan berlangsung di Jakarta pada tanggal 10 Agustus 2023, dimulai dari jam 11.00 dan berlangsung hingga selesai. Rencana ini telah didahului oleh aksi LONGMARCH dari Bandung ke Jakarta pada tanggal 3-10 Agustus 2023. Aksi ini akan melibatkan massa buruh dari Kawasan Jabodetabek, Karawang, Purwakarta, Majalengka, Cianjur, Sukabumi, Bandung Raya, serta beberapa perwakilan dari berbagai provinsi.

Untuk propinsi di luar Jabar, DKI Jakarta, dan Banten, aksi akan berpusat di Kantor Gubernur atau Kantor DPRD. Dalam rangka memudahkan perjalanan, para massa buruh akan menggunakan sepeda motor.

"Aksi unjuk rasa ini bertujuan untuk mendesak Presiden RI untuk mencabut beberapa undang-undang, seperti UU Cipta Kerja, UU Kesehatan, serta UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Tujuan aksi ini juga melibatkan usaha untuk mewujudkan Jaminan Sosial Semesta Sepanjang Hayat," kata Koordinator Presidium Aliansi Aksi Sejuta Buruh, Moh Jumhur Hidayat dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (08/08/2023).

Lebih lanjut, Jumhur menyatakan bahwa tuntutan pencabutan undang-undang tersebut didasarkan pada pandangan bahwa ketiga undang-undang tersebut bersifat liberal dan mengabaikan kesejahteraan rakyat, terutama kaum buruh. Dia juga menekankan keyakinan bahwa undang-undang tersebut adalah anti-Konstitusi dan anti-Pancasila, serta memerlukan koreksi fundamental.

"Aksi Akbar Buruh Ultra Damai ini juga melibatkan rute pergerakan peserta dari arah Utara, Timur, Barat, dan Selatan, yang akan berkumpul di jalan Jenderal Sudirman dan MH. Thamrin. Kantor ILO di Gedung Menara Tower Jl. MH Thamrin No. 3 juga akan dikunjungi sebagai bentuk solidaritas atas rekomendasi ILO," ungkapnya.

Sehubungan dengan aksi ini, AASB meminta pengertian dari warga Jakarta terkait potensi ketidaknyamanan dalam lalu lintas pada tanggal 10 Agustus 2023. Aksi ini ditekankan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan bagi buruh dan rakyat Indonesia, serta bukanlah gerakan politik atau afiliasi partai politik manapun. Aksi ini dipandang sebagai perjuangan murni dari buruh dan rakyat yang sadar akan hak-haknya demi mencapai kesejahteraan dan keadilan bersama.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More

Wisnu Widiatmoko Hadiri Aksi Nasional "Menyampaikan Aspirasi Rakyat Desa"

Duta Nusantara Merdeka |Jakarta 

Wisnu Widiatmoko yang mewakili teman teman dari kabupaten Sragen turut menghadiri Aksi Nasional "Menyampaikan Aspirasi Rakyat Desa" di depan Istana Presiden (Monas) dan di DPR/MPR RI Senayan, Kamis (16/02).

"Ada beberapa isu yang krusial yang kami ingin sampaikan salah satunya menolak jabatan kades 9 tahun, menurut pandangan kami masa jabatan 6 tahun sudah cukup," kata Wisnu di sela-sela kegiatan unjuk rasa PABPDSI yang memperjuangkan 9 tuntutan menuju Pemerintahan Desa baik, profesional dan bermartabat.

Disisi lain, alasan kami menolak 9 tahun adalah merusak tatanan demokrasi sebaiknya 6 tahun dulu jika memang berkinerja baik ya boleh diperpanjang.  Terlebih, masa kepemimpinan 9 tahun dinilai bisa meminimalisir regenerasi kepemimpinan. 

Selain itu, ada juga aspirasi dari teman-teman di daerah yaitu salah satunya kesejahteraan BPD minimal UMK setara kabupaten atau kota. "Dan yang terpenting, kami ingin marwah BPD itu kembali seperti semula. Yang semula perwakilan dan sekarang permusyawaratan, kami ingin menjadi perwakilan kembali sehingga nantinya BPD nantinya bisa lebih baik lagi dalam menyaring aspirasi masyarakat," ucapnya.

"Melalui kegiatan ini, kami juga menyampaikan terkait Lelang Bengkok yang dari kepala desa atau perangkat desa bisa dilelang untuk masyarakat umum. Terakhir, ia berharap mudah-mudahan apa yang kami perjuangkan di ibukota Jakarta ini bisa terealisasi," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Tolak Kenaikan BBM Polres Kukar Kawal Aksi Unjuk Rasa Lembaga Kemahasiswaan Kabupaten Kukar

Duta Nusantara Merdeka | Kutai Kartanegara

Kenaikan harga BBM yang ditetapkan oleh pemerintah menuai reaksi dari Lembaga Kemahasiswaan Kabupaten Kutai Kartanegara yang menggelar aksi unjuk rasa, Selasa (6/9/2022).

Aksi unjuk rasa di Kutai Kartanegara ini digelar oleh sejumlah gabungan mahasiswa.

Polres Kutai Kartanegara menurunkan ratusan personel untuk mengamankan aksi unjuk rasa penolakan kenaikan BBM.

Hal tersebut disampaikan Kapolres Kutai Kartanegara AKBP Hari Rosena melalui Kabag Ops Kompol Aldy Harjasatya saat memimpin Apel Pengamanan di depan Gedung DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara.

"Tentunya akibat dampak (kenaikan BBM) itu akan muncul penolakan. Penolakan itu merupakan hak masyarakat dan kemerdekaan masyarakat menyampaikan pendapat yang dilindungi UU," ungkap Kompol Aldy Harjasatya.

Kompol Aldy Harjasatya menjelaskan, sebagai aparat kita tidak melarang dan menghalangi aksi unjuk rasa. Namun, pihak kepolisian dan instansi terkait akan berikan pengamanan dan menghimbau agar tidak melakukan aksi anarkis saat menyampaikan aspirasinya.

"Kita tidak melarang (unjuk rasa). Kita berharap situasi dan kondisi tetap aman, kondusif dan stabil," ucap Kompol Aldy Harjasatya.

Terkait pengamanan, lanjut Kompol Aldy Harjasatya mengatakan, kami telah menempatkan personel disejumlah titik. Diantaranya di Kantor DPRD Kutai Kartanegara dan di Bundaran Jembatan Bongkok.

"Laksanakan PAM sesuai Aturan dan SOP, laksanakan dengan humanis tidak perlu dengan kekerasan apabila pendemo berbuat anarkis layani dengan baik dan tidak terpancing emosi," tegasnya Kompol Aldy Harjasatya. **

Wartawan DNM : Imam Sudrajat

Read More

FORMASU JAKARTA : Kami Dukung Bupati Untuk Menindak Tegas Para Pendemo Yang Mengganggu Aktifitas Masyarakat

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Aktifitas Demontrasi yang dilakukan oleh para Non Aktif pegawai honorer di rumah dinas bupati Labusel sudah sangat mengkhawatirkan dan sangat mengganggu sehingga banyak warga masyarakat yang resah dengan keberadaan mereka yang kerap kali mengganggu akses jalan untuk warga masyarakat yang inggin lalu lalang, menurut informasi mereka bukan di pecat tapi kontraknya tidak di perpanjang oleh bupati dan selain itu terdapat juga yang bukan pekerja honorer ikut dalam barisan aksi tersebut, selain itu demo yang dilakukan oleh pekerja honorer tidak mendapatkan izin dari pihak kepolisian, oleh karena itu demo yang dilakukan sudah sangat melanggar aturan hukum. 

Ketua umum Formasu Jakarta Dedi Siregar mengatakan bahwa demontrasi yang dilakukan oleh para mantan pekerja honorer sudah sangat mengganggu warga masyarakat sehingga dia meminta agar polisi bertindak tegas agar tidak menimbulkan aksi anarkis, karena adanya demo yang terus menerus, akses masuk ke lokasi rumah dinas bupati jadi terhalang. dan dia meminta agar pendemo melakukan aksi tidak di rumah dinas bupati sebab rumah dinas tidak di perbolehkan untuk tujuan aksi demonstrasi, mereka salah tempat dan tujuan dalam menyampaikan aspirasi sehingga wajar apabila terjadi kekesalan dari pihak bupati Labusel terhadap orang-orang demo yang bukan berasal dari pekerja honorer yang juga ikut demo. 

Kami mengajak seluruh warga masyarakat serta elemen masyarakat di Labusel, untuk tidak melakukan aksi yang mengganggu aktifitas warga masyarakat, dan  jangan juga menyampaikan aspirasi secara anarkis. pembangunan fasilitas umum berasal dari kontribusi masyarakat, berupa retribusi pajak parkir, pasar tradisional, hiburan, restoran,hotel dan bagi hasil pajak kendaraan. Karenanya, masyarakat mesti mengamankan aset-aset pemerintah maupun milik masyarakat. “Tentunya kalau aset dirusak, yang rugi masyarakat, dan membangunnya kembali butuh waktu yang lama. **

Read More

Konvoi Pemotor Bawa Poster Kebangkitan Khilafah, DPP Permana: Tolak Tegas Propaganda Paham Khilafah

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Pergerakan Milenial Nusantara (DPP Permana) Khoirul Abidin, menolak secara tegas kelompok yang sengaja menyerukan kebangkitan Khilafah Islamiyah di Indonesia. DPP Permana juga menolak ajaran yang memaknai jihad dengan tujuan perang dan Khilafah sebagi satu-satunya sistem pemerintahan.

Hal tersebut disampaikan Cak Abid menanggapi maraknya viral konvoi sejumlah pemotor di jalan raya serukan masyarakat untuk menyambut kebangkitan Khilafah Islamiyah di Kabupaten Brebas Provinsi Jawa Tengah, Minggu (29/05/22).

Cak Abid menyampaikan, agar masyarakat untuk mereduksi dan melawan segala macam bentuk propaganda Khilafah Islamiyah, umat beragama di Indonesia wajib mentaati perjanjian yang kemudian menjadi kesepakatan para founding father pendiri bangsa, tokoh agama dan ulama.

“Maka sudah menjadi kewajiban kita semua untuk selalu menjaga kewibawaan Indonesia ini tetap utuh sebagai warisan dari para tokoh kita terdahulu, yang bersepakat bahwa berbangsa dan bernegara adalah bagian dari bentuk konsensus nasional yaitu Pancasila, NKRI dan UUD 1945,” kata Cak Abid yang juga aktivis Muhammadiyah di Jakarta, Senin (30/05/22).

Cak Abid menyampaikan, propaganda Khilafah Islamiyah sangat berdampak negtif terhadap citra Islam dan umatnya, sehingga  jangan mau dikotak-kotakan dalam berbagai aliran paham agama yang berbeda, dia juga mengajak generasi milenial untuk menjaga dan setia pada ideologi Pancasila.

“Bangsa Indonesia sepakat membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai ikhtiar maksimal untuk mewujudkan cita-cita bangsa sebagaiman termaktub dalam Pancasila dan pembukaan UUD 1945,” tegas Cak Abid.

Cak Abid yang juga pengurus DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Jakarta menegaskan, kami pikir ideologi Pancasila ini sudah final dan tak perlu diperdebatkan lagi, apalagi mencoba untuk menganti dengan idelogi lain. Pancasila adalah kesepakatan untuk hidup bersama, saling berdampingan, menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dan keberagamaan.

Cak Abid berharap, kepada para tokoh bangsa, tokoh agama dan generasi milenial agar sama-sama menjaga ideologi Pancasila yang mampu mempersatukan perbedaan menjadi kekuataan, kami yakin dengan membumikan narasi dan nilai cinta tanah air, toleransi dan pemahaman keagamaan yang moderat, kelopok yang ingin menganti ideologi selain Pancasila akan tertolak dengan sendirinya.

Selain itu, Cak Abid juga menambahkan partisipasi yang bisa dilakukan oleh masyarakat adalah dengan turut mengawasi lingkungan sekitar.

“Apabila ada hal-hal atau aktivitas yang mencurigakan sebaiknya langsung melapor ke pihak yang berwenanang,” pungkasnya. **

Read More

Komisioner Kompolnas Apresiasi Pernyataan Kapolri Saat Orasi Di Tengah Aksi Massa Buruh

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Komisioner Kompolnas Poengky Indarti memuji pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat berorasi di tengah aksi massa buruh yang menggelar demonstrasi dalam rangka May Day 2022. Orasi Kapolri disebut merupakan wujud Negara yang mengakui peranan buruh dalam meningkatkan perekonomian.

"Kami mengapresiasi Bapak Kapolri yang hadir langsung di GBK Jakarta dan mendukung perayaan May Day. Kami juga memuji sambutan Kapolri yang mengucapkan terima kasih kepada buruh atas upaya buruh dalam menyukseskan peningkatan ekonomi nasional," kata Poengky dalam keterangan tertulis, Minggu (15/5/2022).

Poengky mengatakan, kehadiran serta Orasi Kapolri meningkatkan moral kaum buruh. Jadinya Kapolri juga menandakan aparat penegak hukum bersikap humanis dalam menangani aksi demo.

"Ucapan terima kasih dari Kapolri sangat meningkatkan moral Buruh dan merupakan bentuk pengakuan Negara atas perjuangan Buruh dalam meningkatkan perekonomian nasional," imbuh Poengky.

Di sisi lain, Poengky juga mengapresiasi pelaksanaan demo May Day yang berlangsung damai. Menurut dia, aksi buruh dan aparat bekerjasama dengan baik sehingga demo berlangsung aman.

"Kompolnas menyambut baik dan mengapresiasi pelaksanaan aksi May Day yang berlangsung hari ini secara serentak di seluruh Indonesia berjalan secara damai, lancar, aman, dan sukses. Kerjasama serta koordinasi yang baik antara konfederasi serikat buruh dengan aparat Kepolisian patut dipuji," ujar Poengky.

Poengky melanjutkan, koordinasi yang baik antara kepolisian dan massa buruh membuat aspirasi tersampaikan dengan jelas dan utuh. Poengky berharap demo May Day hari ini dapat dijadikan contoh, baik oleh kepolisian maupun serikat buruh, di waktu mendatang. 

'Dengan kerjasama dan koordinasi yang baik tersebut, maka hak-hak buruh dapat disuarakan secara bebas. Kami berharap koordinasi yang baik ini dapat menjadi contoh jika di kemudian hari serikat buruh melaksanakan unjuk rasa," ucap Poengky.

Poengky menegaskan unjuk rasa adalah bagian dari kebebasan berekspresi dan mengemukakan pendapat yang patut dihormati. **

Read More

Apresiasi Mahasiswa Polri Pastikan Demo 11 April Berjalan Kondusif Dan Jaga Momentum Ramadan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Polri menyatakan bahwa aksi demonstrasi 11 April 2022 yang digelar oleh mahasiswa berjalan kondusif. Polisi pun memberikan apresiasi kepada elemen mahasiswa yang telah menyampaikan aspirasi di ruang publik dengan tertib. 

"Sejak awal, polri telah berkomitmen memberikan ruang demokrasi bagi kawan-kawan mahasiswa dalam menyampaikan aspirasinya. Alhamdulillah, situasi demonstrasi hari ini berjalan dengan damai dan tertib," kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo kepada wartawan, Jakarta, pada hari Senin (11/4/2022).

Dedi menyatakan, dengan berlangsung tertibnya aksi unjuk rasa yang digelar oleh mahasiswa, kondusivitas momentum bulan Ramadan bagi masyarakat yang menjalaninya pun dapat terjaga kekhusyukannya. 

Aparat kepolisian, kata Dedi, juga mengedepankan pendekatan humanis kepada kelompok mahasiswa yang menyampaikan aspirasinya. Sehingga, menurut Dedi, tidak ditemukan adanya tindakan represif kepada mahasiswa yang murni menyampaikan aspirasinya.

"Alhamdulillah, situasi dapat berjalan normal setelah mahasiswa menyampaikan aspirasinya. Kesucian bulan Ramadan pun tetap terjaga dengan situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif," ujar Dedi.

Menurut Dedi, mahasiswa menyampaikan aspirasi sesuai dengan aturan kebebasan berekspresi. Pasalnya, ketika aspirasi telah diterima dan ditampung mahasiswa pun telah membubarkan diri dengan tertib di Gedung DPR. 

Meski begitu, Dedi mengungkapkan, setelah bubarnya aksi mahasiswa, diduga ada kelompok yang mencoba membuat kericuhan dengan memprovokasi aparat kepolisian. Namun, situasi kemanan dan ketertiban bisa langsung diantisipasi dengan jajaran kepolisian demi mencegah terjadinya hal tersebut.

"Aparat kepolisian saat ini telah mampu mengatasi keadaan. Situasi kamtibmas pun tetap terjaga kondusif. Polri pun akan tetap menindak tegas siapapun pihak atau segelintir kelompok yang mencoba menunggangi unjuk rasa. Namun, Bapak Kapolri dan seluruh jajaran sangat mengapresiasi kawan-kawan mahasiswa yang telah tertib dalam menyampaikan aspirasinya," tutup Dedi. **

Read More

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah se UMSU Menuntut Jokowi Tolak Penundaan Pemilu Dan Kaji UU IKN

Duta Nusantara Merdeka | Kota Medan

SALAH satu isu yang paling mengguncang jagat pembicaraan hukum dan politik di Indonesia dalam pekan ini ialah perihal gagasan penundaan pemilu.

Hal ini memancing berbagai respon dari kalangan Mahasiswa salah satunya dari  Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Se-Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

IMM SE UMSU ini menyatakan beberapa Point Diantaranya :

1. Mendesak Presiden Jokowi Secara Tegas Menolak Penundaan Pemilu dan Perpanjangan Masa Presiden Sesuai Dengan Landasan Konstitusi UUD 45 Pasal 22E Ayat 1-6

2. Jika Penundaan Pemilu terjadi maka ini akan sangat mengkhianati dan melukai amanat reformasi terkait periodesasi Presiden.

3. Presiden itu dipilih bukan ditunjuk

4. Menuntut dan mendesak Jokowi untuk menunda dan mengkaji  ulang UU ikn  termasuk dengan pasal pasal yg bermasalah dan dampak yang ditibulkkan dari aspek lingkungan,hukum sosial ekologi, politik, ekonomi dan kebencanaan.

5. *Mendesak dan Menagih* janji stateman Jokowi yg berbunyi *"Tetapi yang jelas, konstitusi kita sudah jelas. Kita harus taat, harus patuh terhadap konstitusi, ya"* pada 30 Maret 2022 kemaren saat beliau meninjau Candi Borobudur.

Maka dari itu beliau mesti mengeluarkan stateman dengan jelas menolak penundaan pemilu dan 3 periode kepemimpinan yang wacannya digalakkan parpol koalisi pemerintah dengan asas recovery ekonomi setelah krisis kejatuhan akibat Covid-19.

Hadir saat pembacaan statmen Dewata Sakti, Aref Ferdiansyah (PK IMM FISIP ), Muhammad Alwi, (PK IMM FAI ),  Muhammad Rizky, Bobi  (PK IMM FAPERTA) , Aditya Angga Pratama (PK IMM TEKNIK), Rais ,Romi Suhendra (PK IMM FEB) , Tobi (PK IMM FKIP)

Hal ini dikonfirmasi awak media langsung kepada salah seorang perwakilan Dewata Sakti. **

Read More

Banyaknya Laporan Terkait Kebijakan Publik, DPD SKPPHI Jawa Timur Diminta Percepat Finalisasi Pengurus

Duta Nusantara Merdeka | JAKARTA

SKPPHI (Studi Kebijakan Publik Penegakan Hukum Indonesia) menunjukkan existensinya dengan hidupnya perwakilan di daerah. Salah satu diantaranya DPD SKPPHI Provinsi Jawa Timur yang telah bergerak, dan melaksanakan kegiatan, serta konsolidasi paska diberi mandat untuk membentuk kepengurusan.

Yulinda Tan selaku pemegang mandat berkunjung untuk kedua kalinya ke Sekretariat DPP SKPPHI di Gedung Linggar Jati Pulomas, Jakarta Timur pada Senin (21-03-2022)

Saat dimintai keterangan oleh awak media Yulinda Tan yang akan memegang amanah sebagai Ketua DPD SKPPHI Provinsi Jawa Timur memberikan laporan perkembangan organisasi, dan hal-hal lain terkait kebijakan publik dan penegakan hukum ke pengurus pusat

"Alhamdulillah kepengurusan DPD SKPPHI Provinsi Jawa Timur sudah mulai hampir rampung, semua rekan kami sudah diberi kepercayaan untuk duduk di kepengurusan sesuai dengan bidang-bidang keahliannya. Kami juga mencoba mengkaji hal-hal tekait kebijakan publik dan penegakan hukum diwilayah kami, yakninya di Provinsi Jawa Timur", tutur Yulinda Tan didampingi Sandi Prasetyo yang juga pengurus DPP SKPPHI asal Kota Malang

Ketua Umum DPP SKPPHI Ryanto Sirait, SH, MH menyambut baik kedatangan Pengurus DPD SKPPHI Provinsi Jawa Timur, dan menyampaikan beberapa harapan kedepan

"Kami harapkan agar Segera Finalisasi struktur kepengurusan ditingkat DPD Provinsi Jawa Timur, serta DPC Kabupaten Kota se-Jatim, agar pembekalan organisasi dan teknis pelaksanaan kegiatan di kepengurusan daerah dapat dilaksanakan dengan lancar nantinya", ulas Ryanto Sirait

"Kami harapkan DPD SKPPHI Provinsi Jawa Timur tetap solid, kompak, dan bangun slalu komunikasi dengan semua pihak", ungkapnya

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP SKPPHI Megy Aidillova, ST mengapresiasi langkah cepat, dan konkrit atas segala progres, serta perjuangan yang dilakukan dalam merintis organisasi ini didaerah

"Kami dari Pusat mengapresiasi atas langkah cepat dan konkrit atas perjuangan pengurus DPD SKPPHI Provinsi Jawa Timur dalam merintis organisasi ini didaerah, semoga nantinya bisa menjadi percontohan dalam proses pelaksanaan program kerja kedepan," ujarnya

"Halangan dan rintangan itu suatu hal yang biasa dalam organisasi, yang penting jangan pernah menyerah serta tetap selalu semangat, yakin dan optimis usaha yang kita lakukan akan sampai", tutup Megy Aidillova. (MG)

Read More

Polisi Sudah Melakukan Pendekatan Persuasif Untuk Bubarkan Massa Yang Memblokir Jalan Trans Sulawesi

Duta Nusantara Merdeka | Makassar

Maraknya aksi demontrasi massa yang  turun ke jalan yang dilakukan kelompok maupun organisasi tertentu, di berbagai daerah belakangan ini cenderung sudah sangat  mengkhawatirkan, sehingga tidak jarang aktifitas itu dapat mengganggu ketertiban umum dan stabilitas keamanan. Apalagi di lakukan dengan menutup jalan raya sehingga sangat mengganggu aktifitas masyarakat. Oleh karena itu kami menilai aksi demonstrasi seperti itu tidak mencerminkan jati diri masyarakat Indonesia yang santun dan agamis.

Bahwa menyampaikan

aspirasi memang diperbolehkan dan dilindungi konstitusi. Namun aksi yang dilakukan jangan malah merugikan diri sendiri, atau mengganggu ketertiban umum. Demo sudah diatur dengan undang-undang, maka patuhilah aturan itu sesuai Undang-undang   berdasarkan Pasal 6 UU Nomor 9 Tahun 1998,  disebutkan warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain, menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum, menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum dan menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena nya aturan-aturan ini harus ditaati oleh masyarakat. 

Kami menilai banyak berita yang tidak objektif dan cendrung tendensius beredar saat ini di jagat maya, sehingga opini  yang berkembang sangat  merugikan pihak kepolisian daerah Sulteng terkait insiden tewasnya pendemo di Sulteng. Aksi demontrasi yang dilakukan oleh ribuan massa dengan cara melakukan pemblokiran jalan trans Sulawesi merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan oleh undang-undang, sehingga upaya aparat keamanan dalam melakukan pembubaran paksa massa mengalami perlawanan yang sengit  dari massa yang jumlahnya ribuan, sehingga terjadilah insiden tewas seorang pemuda 21 tahun dalam aksi tersebut. 

Kami sangat menyayangkan adanya  narasi dan framing yang beredar seputar insiden tewas nya pendemo, apalagi desakan agar Irjen Pol Rudy Sufahriadi dicopot dari jabatan Kapolda Sulteng, ini merupakan bentuk politisasi yang dilakukan untuk memanfaatkan situasi, karena desakan dan pendapat seperti itu di khawatirkan di susupi oleh kepentingan tertentu yang sengaja bermain untuk menggoreng isu ini yang pada ahirnya melakukan pembusukan karakter. Bahwa pencopotan Kapolda merupakan penilaian dan kewenangan pimpinan Polri bukan berdasarkan desakan atau tuntutan dari massa yang dengan  menilai like or dislike pejabat kepolisian daerah.

Kami menilai personel Polisi sudah melakukan pengamanan aksi unjuk rasa dilakukan sesuai standar operasional prosedur (SOP). Bahkan, upaya preventif sudah  dilakukan agar tidak ada lagi blokade jalan. Selain itu juga upaya preventif polisi sudah dilakukan  agar hal seperti ini tidak terjadi. Oleh karena itu maka dengan adanya desakan menuntut mundur Kapolda merupakan salah satu bentuk politisasi yang tidak tepat,  

Selain itu juga perlu di informasikan bahwa Kapolres Parigi Moutong (Parimo) AKBP. Yudi Arto Wiyono didampingi Dirintelkam Polda Sulteng Kombes Pol. Anggara Nasution juga  langsung mendatangi rumah korban meninggal saat pembubaran blokade jalan di Tinombo Selatan Kabupaten Parimo, Minggu (13/2). Kedatangan pejabat utama Polda Sulteng sebagai bentuk perhatian, rasa prihatin dan turut merasakan duka cita keluarga Faldi alias Aldi (21) 

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Kapolda Sulteng akan mengusut perkara ini secara terbuka dan professional, dan beliau juga akan memberikan tindakan tegas terhadap yang bersalah, maka sudah selayaknya publik bersabar dengan adanya proses ini dan jangan ada lagi narasi yang menyudutkan pihak kepolisian. **

Read More

Kapolresta Tangerang Kawal Aksi Unjuk Rasa Ratusan Buruh Tuntut Kenaikan Upah

Duta Nusantara Merdeka | Tangerang

Kapolresta Tangerang Kombes Pol Wahyu S Bintoro.SH.,S.IK.,M.Si., melayani Aksi Unjuk Rasa ratusan buruh yang tergabung dalam wadah serikat buruh melakukan aksi unjuk rasa dengan melakukan konvoi menggunakan kendaraan roda dua dan roda empat, pada hari Selasa (23/11/2021).

Kapolresta Tangerang Melayani dari titik awal kumpul di sekitaran Citra Raya melintas jalan raya serang hingga titik ahir kantor Disnaker (Dinas Tenaga Kerja) Kabupaten Tangerang.

Lugito Selaku Wakil Ketua DPC KSPSI Kabupaten Tangerang menyampaikan, pekerja serikat buruh mengusulkan kenaikan upah minimum Kabupaten Tangerang tahun 2022. sebesar 10% yakni 4.653.872,92. Dengan rincian Inflasi 1,85%.

Pertumbuhan ekonomi sebesar 7,10%.

Produktifitas sebesar 1,05%.

"Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) mengusulkan upah minimum kabupaten tangerang tahun 2022 mengikuti peraturan pemerintah No.36.Tahun 2022.dan juga mempertimbangkan kenaikan upah yang ada wilayah tangerang raya," jelasnya Lugito.

Rangkaian kegiatan aksi unjuk rasa dari titik awal di wilayah Cikupa menyisir jalan Raya Serang dengan jarak tempuh sekitar 50 km hingga kantor disnaker kabupaten tangerang, berjalan cukup aman, tertib dan kondusif.

Lanjut Kapolresta Tangerang Kombes Pol. Wahyu Sri Bintoro.SH.,S.IK.,M.Si., yang di temui awak media mengatakan,

“Jajaran kepolisian tetap berfikir Over estimate (berfikir jauh ke tingkat lebih tinggi) dengan mempersiapkan jajaranya secukupnya, untuk melakukan, pengamanan dan penjagaan yang di APP (Arahan Pimpinan Pasukan)."

Kapolres mengarahkan jajaran Polresta Tangerang untuk melayani, bukan menghadapi, dan melakukan upaya pendekatan untuk pengamanan dan penjagaan, titik simpul kemacetan di tempatkan beberapa anggota Kepolisian guna pengamanan lintasan agar kemacetan mudah di urai. Kata Kombes Pol Wahyu Sri Bintoro.

Kapolres Kota Tangerang Wahyu Sri Bintoro menyampaikan "hal tersebut untuk mencegah terjadinya pemblokiran jalan dan sweeping terhadap karyawan yang masih melaksanakan kegiatan kerja di perusahaan masing-masing."

Kombes Pol Wahyu mengatakan, buruh yang akan melaksanakan unjuk rasa ke Disnasker Kabupaten Tangerang akan dikawal oleh personel Polres Tangerang dari berangkat sampai ke Disnasker Kabupaten Tangerang.

"Dalam Aksi Unras Personel Polresta Tangerang selalu memberikan himbauan kepada pengunjuk rasa untuk selalu mentaati protokol kesehatan Covid-19 dan tidak lupa kita membagikan masker gratis kepada buruh yang tidak menggunakan masker." Terang Kapolresta Tangerang Kombes Pol Wahyu Sri Bintoro. **

Wartawan DNM : Imam Sudrajat

Read More

Usut Tuntas Kasus Kebakaran Kilang Minyak, LAKSI Menuntut agar Copot Direksi Pertamina

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Elemen masyarakat yang tergabung dalam LAKSI ( Lembaga Advokasi Kajian Strategis Indonesia) siang ini Jumat, 19 November 2021 menggeruduk kantor Pusat Pertamina di jalan Medan merdeka timur Jakarta Pusat, mereka mendatangi kantor Pusat Pertamina untuk melakukan demonstrasi mengenai kasus kebakaran tangki kilang minyak milik Pertamina yang  terjadi di Cilacap (Jawa Tengah), adapun aksi massa dilakukan tepat pada jam 14.00 wib, melalui kordinator aksi lapangan Umar Sagala menuturkan kepada rekan-rekan media bahwa LAKSI datang ke Pertamina untuk tujuan meminta dan menuntut mundur direksi Pertamina yang di nilainya telah membuat kerugian besar terhadap asset dan keuangan negara atas insiden kebakaran tersebut. 

Adapun Kebakaran kilang minyak terjadi lagi, pada Sabtu malam, 13 November 2021. Kebakaran tangki di Kilang Cilacap bukan kali pertama terjadi. Pada Juni lalu, salah satu tangki yang berisi benzene milik PT Pertamina juga terbakar. Kilang Cilacap merupakan satu dari 6 kilang Pertamina, dan kapasitas pengolahan 270 ribu barel per hari. Kilang minyak ini memiliki 228 tangki untuk menampung crude yang akan diolah, gas serta BBM hasil pengolahan minyak mentah.

 

Kordinator Lapangan LAKSI menilai insiden kebakaran yang hebat di kilang minyak milik PT. Pertamina merupakan peristiwa yang ganjil atau tak lazim karena kerugian dan dampak sosialnya amat besar bagi negara.  dengan adanya kasus kebakaran tersebut, maka dari itu kami meminta agar Meneg BUMN segera mencopot Direksi Pertamina, selain itu juga Direksi Pertamina harus berani bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh Pertamina.

“Kami meminta agar aparat Kepolisian berani mengambil tindakan tegas dan segera menetapkan para tersangka dalam peristiwa kebakaran kilang minyak sampai ke tingkat direksi Pertamina, kami meminta agar polisi jangan sampai kasus ini hanya menjerat pekerja lapangan saja, sementara direksi Pertamina yang memiliki otoritas penuh masih bebas tertawa di luar sana, dimanakah hati nuranimu ? Wahai direksi Pertamina. Jangan sampai tidak ada tindak lanjutnya, karena  negara menanggung kerugian yang amat akibat dari kebakaran ini.

Kami mendesak polisi mengusut tuntas untuk menjerat siapa saja yang bertanggung jawab dalam persoalan tersebut, publik harus dapat informasi yang jelas, transparans, terbuka mengenai apa yang menjadi penyebab kebakaran dan bagaimana standar keamanan dan keselamatan yang di lakukan oleh Pertamina. 

“Sudah selayaknya Direksi memprioritaskan soal keselamatan dan kesehatan lingkungan serta Lindung Lingkungan (LL). Apalagi atas kejadian yang sudah berulang kali ini seharusnya menjadi pelajaran untuk para Direksi Pertamina agar membuat antisipasi terhadap potensi bahaya (Hazard), kemungkinan risiko (risk) yaitu membuka peluang terjadinya kecelakaan ataupun kerugian pada periode waktu tertentu atau siklus operasi tertentu”.

Atas insiden ini, Direksi Pertamina harus membayar mahal dengan segala risiko yang ditanggung oleh negara, Direksi Pertamina harus bertanggung jawab penuh secara hukum untuk memulihkan semua kerugian yang di alami oleh Pertamina.

Kami meminta Menteri BUMN harus berani memberikan sangsi sebesar-besarnya secara tegas dan pencopotan terhadap Direksi Pertamina yang dinilai lalai dalam masa jabatannya sehingga mengakibatkan kebakaran kilang minyak yang berulang kali terjadi selama setahun ini sudah 3 kali dan tanpa proses hukum yang jelas. **

Read More

Peringati Sumpah Pemuda, FSPPB Bentangkan Bendera Merah Putih Raksasa

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Ratusan anggota dari Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) menggelar aksi damai pada Kamis (28/10) di depan Museum Sumpah Pemuda, Jakarta Pusat. Mereka membentangkan bendera Merah Putih raksasa di Jalan Kramat Raya arah Senen tepat di depan Museum Sumpah Pemuda. Sehingga terjadi kemacetan lalulintas Jalan Kramat Raya arah Senen, namun acara tersebut khidmat karena juga ajakan masyarakat untuk menyanyikan lagu "Indonesia Raya".

"Rencananya, Bendera Merah Putih raksasa yang berukuran 30x50 meter hendak kami bentangkan di area yang tidak menggangu lalu lintas. Hanya saja, terjadi spontanitas," kata Marcellus Hakeng Jayawibawa, Juru bicara FSPPB saat konferensi pers di Jakarta.

Dan yang pasti, kata Marcellus, aksi membentangkan bendera hanya berlangsung singkat dan lalu lintas kembali normal serta massa membubarkan diri dari depan Museum Sumpah Pemuda. 

Marcelus mengaku, Momen Sumpah Pemuda kali ini mengajak seluruh bangsa untuk kembali bersatu dan merajut kembali Merah Putih dari semua masalah yang telah koyak-koyak. Kami yakin apa yang jadi inisiasi kami, bermanfaat bagi bangsa dan negara.

"Kita hari ini memperingati hari Sumpah Pemuda. Biarlah semangat Sumpah Pemuda menjadi pemersatu bangsa bagi semua warga Indonesia," ujar Presiden FSPPB, Arie Gumilar saat berorasi.

Sementara itu, Ketua Masyarakat Sepak Bola Indonesia, Sarman mengatakan bahwa Pertamina bukan milik rakyat lagi, karena sekarang dalam Sub Holding dan Pertamina dalam memasarkan produknya telah diserahkan ke Perusahaan.

"Dan yang paling penting, energi harus dikembalikan dan dikelola oleh Negara, dan Pertamina dimaksimalkan untuk mengelola energi dan sumber daya dinegara tercinta ini," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Kapolsek Kembangan Evakuasi Warga Terjebak Banjir

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta Barat

Aksi heroik kapolsek Kembangan, Jakarta Barat, Kompol H Khoiri evakuasi warga yang terjebak banjir di sekitar Tl Puri Kembangan, Jakarta Barat, dengan menggunakan gerobak dorong patut diacungkan jempol.

Pasalnya sejumlah warga akan melintas tidak bisa berbuat banyak untuk dapat sampai ke lokasi tujuannya dan akibat jalan yang akan di lewatinya tergenang banjir, salah satu warga di Kembangan Utara, nenek Aisyah (65) dan beberapa ibu-ibu tidak dapat melintasi yang hendak akan pulang ke kediamannya.

Melihat hal tersebut, kemudian Kapolsek Kembangan Kompol H Khoiri berada di lokasi bersama Tiga Pilar Kembangan kemudian bergegas melakukan evakuasi dengan menggunakan gerobak dibantu warga sekitar mendorong gerobak menerjang genangan air.

Saat di konfirmasi, Kapolsek Kembangan, Jakarta Barat, Kompol H Khoiri menjelaskan, kami bersama anggota dan Tiga Pilar sedang melakukan monitoring terhadap beberapa wilayah di Kembangan yang tergenang banjir.

"Saya dihampiri seorang perempuan yang sudah lanjut usia meminta tolong untuk dibantu melewati genangan air," ujar Kapolsek Kembangan Kompol H Khoiri, Sabtu (20/2/2021).

Kemudian saya berinisiatif untuk meminjam gerobak warga untuk mengevakuasi nenek tersebut agar sampai ke rumahnya dan Alhamdulillah dengan adanya gerobak tersebut sejumlah warga dan kendaraan nya bisa untuk dipergunakan untuk mengangkut baik orang maupun kendaraan roda dua. Kata Kompol Khoiri.

Sementara nenek Aisyah (65) warga Kembangan Utara, sangat berterima kasih atas bantuan yang diberikan oleh pak polisi terutama bapak Kapolsek Kembangan Kompol H Khoiri yang telah bersedia secara ikhlas membantu kami yang akan melintasi jalan tersebut.

"Semoga Allah selalu memberikan kemudahan dan kesehatan buat Pak Kapolsek Kembangan," ucapnya nenek Aisyah.

Terkait musibah ini, Kompol H Khoiri pun mengimbau warga untuk lebih waspada dan berhati-hati.

“Segera cari titik aman dan berikan informasi pada petugas. Saat ini saya sudah mengerahkan pasukan dan alat-alat untuk membantu warga," tutur nya Kompol H Khoiri.

Berdasarkan informasi, berikut daftar wilayah di Kembangan, Jakarta Barat, tergenang air :

1. Kelurahan Kembangan Selatan.

- TL Puri indah dan Jalan Raya Sanggrahan,

Ketinggian Air 30-40 Cm.

- Jalan H. Sarimun RT 008/01, Bendungan Polor, Ketinggian Air 50-70 Cm.

2. Kelurahan Kembangan Utara.

- RW 01, Jalan Kompas RT 01/01, ketinggian Air 20-50 Cm.

- RT 07/01, Ketinggian Air 20-50 Cm.

- RW 02 Jalan Kompas RT 01/02, ketinggian Air 20-40 Cm.

- RW 03, RT 05, 06, 07 ketinggian Air 20-50 Cm.

- RW 04 Kp Salo RT 01, 02, 07, 08,09, Jalan Teratai 010 dan 011, ketinggian air 20-70 Cm.

- RW 05 Taman Kota RT 01,02 dan 016, ketinggian Air 20-70 Cm.

- RW 06 Kp Basmol RT 01s/d 12, ketinggian Air 20-40 Cm.

- RW 07 RT 08 KTJ, Kp Salo, ketinggian Air 20 cm.

- RW 08 RT 01, ketinggian air 20-30 Cm.

- Kp. Baru Rw 10 RT05 s/d 09, ketinggian air 20-70 Cm.

3. Kelurahan Srengseng.

- Jalan Raya Maruya ilir Pengampuan, ketinggian Air 20-30 Cm.

- Jalan Pemacingan RT 07/05, ketinggian Air 40 - 50 cm.

4. Kelurahan Joglo.

- Perum Kav Hankam Joglo, Jalan Strategi Raya, Jalan Rudal Raya, Jalan Bazoka Raya RT 01/06 Ketingian Air 30- 40 cm.

- Perum Joglo Baru RT07/06, ketinggian air 30-40 cm.

- Jalan Raya Joglo Yadika 5, ketinggian air 30-40 cm.

- Jalan Sayur Asem Joglo RT. 02 /06, ketinggian air 20-30 cm.

- Jalan AMD RT 12/06 Ketinggian air 20- 40 cm.

5. Kelurahan Meruya Utara.

- Jalan Raya Maruya ilir RT 01/05, ketinggian Air 1 Meter.

- Jalan Jomas Pemuliman Rt. 08/05, ketinggian air mencapai 1,5 Meter.

Untuk pengungsi di Mushola Nurul Iman Kelurahan Meruya Utara, sebanyak 20 KK dan Mushola Al Hidayah Srengseng sebanyak 42 KK. **

Wartawan DNM : Imam/Widuri

Read More

Kapoldasu Dan Ketua Bhayangkari Serahkan Bantuan Kemanusian Secara Simbolis

Duta Nusantara Merdeka | Kota Medan

Kapolda Sumut beserta Ketua Bhayangkari Daerah Sumut serahkan bantuan kemanusiaan secara simbolis untuk masyarakat terdampak bencana alam di sulawesi barat dan Kalimantan Selatan bertempat di KDH Kapolda Sumut. Kamis (21/01/21)

Bantuan kemanusiaan ini di berikan langsung oleh Kapolda Sumut Irjen Pol. Drs. Martuani Sormin M.Si dan Ketua Bhayangkari Daerah Sumut Ny. Risma Martuani kepada perwakilan yaitu Kabid Humas Polda Sumut dan Kabid Keu Polda Sumut yg akan di distribusikan langsung ke 2 lokasi yg terdampak bencana alam yaitu Provinsi Sulawesi Barat dan Kalimantan Selatan. Dalam kesempatn ini Turut hadir mendampingi Kapolda Sumut dalam yaitu Irwasda Polda Sumut dan PJU Polda Sumut.

Adapun bantuan kemanusiaan yang di berikan berupa sembako yaitu beras, gula, minyak, mie instan, Telur, kopi dan teh, Selain itu Bantuan yang di serahkan juga perlengkapan bayi seperti susu bayi, pempers, biskuit bayi, pakaian bayi serta obat - obatan dan kebutuhan lainnya seperti selimut, tenda dan tikar.

Dalam kesempatan ini Kapolda Sumut mengatakan pemberian bantuan sembako ini sebagai bentuk kepedulain institusi Polri Khususnya Polda Sumut kepada saudara - saudara yg terkena musibah gempa bumi dan banjir di wilayah Provinsi Sulawesi Barat dan Kalimantan Selatan.

“Harapannya apa yang di berikan oleh Polda Sumut dapat bermanfaat serta meringankan beban saudara - saudara kita yg terkena musibah sampai situasi kembali kondusif seperti sedia kala” ucap Kapolda Sumut.**

Wartawan DNM : Didi Atmawijaya

Read More

PP HIMMAH Unjuk Rasa Di Istana Dorong Presiden Copot Menhub Budi Karya

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah ( PP HIMMAH ) melakukan demonstrasi di Istana Negara serta di Kementrian Perhubungan mendesak Presiden Copot Budi Karya dari Kemenhub PP himmah menilai Budi Karya Gagal dalam memimpin kemenhub

Koordinator Aksi, Haryono mengatakan, terdiri dari Mahasiswa & Pemuda Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah akan menggelar aksi di depan Istana Negara dan di Kemenhub Kamis 14/1/2022 sekitar pukul 13:20 WIB.

Terlihat tuntutan terpampang di spanduk , PP HIMMAH yang Pertama Mendorong Presiden Joko Widodo Copot Budi Karya Dari Kemenhub di nilai tidak becus dan tidak layak membenahi transportasi di Indonesia 

“kedua, Tragedi SJ 182 adalah Salah Satu Bukti Kegagalan Budi Karya Dalam Me manage Dunia Transportasi Publik di Indonesia 

Ketiga, mendesak Menhub Budi karya segera mundur dari Jabatan nya 

Terahir Haryono mengatakan berbagai "persoalan dan masalah kelayakan dan kelalaiyan transportasi di Indonesia rasanya wajar Kemenhub butuh sosok baru di tubuh Kementrian Perhubungan itu "tegasnya. **

Read More

Masyarakat Belawan Bahari Unjuk Rasa Tuntut PT. STTC Bongkar Pagar Jalan Milik Masyarakat

Duta Nusantara Merdeka | Kota Medan

Aksi Unjuk Rasa Masyarakat Belawan Bahari yang di laksanakan pada Kamis (17/12/2020) di depan lahan perencanaan jalan seluas 13.431M2 yang di hibahkan seorang pengusaha kepada masyarakat guna sebagai pasilitas umum. 

Unjuk Rasa Damai yang dilakukan masyarakat belawan bahari menuntut Direktur PT. STTC untuk meminta maaf kepada masyarakat belawan bahari atas sikap perusahaan yang menguasai lahan milik masyarakat, kedua para pendemo juga meminta kepada dirut PT. STTC untuk menghentikan pembangunan yang berada di atas lahan milik masyarakat yang saat ini masih melakukan kegiatan pembangunan di lahan milik masyarakat. 

Kasper Hutapea selaku pimpinan aksi juga menuntut kepada Kepala BPN kota Medan untuk bertangung jawab terkait hasil notulen rapat, yang menjelaskan bahwa tanah yang di hibahkan seluas 13.431 M yang berasal dari pecahan surat No SHM 270 masih ada dan tidak di perjual beli'kan kepada pihak mana pun. 

Ditambahkan'nya bahwa BPN kota Medan harus tegas dalam melakukan batas tanah milik masyarakat belawan bahari yang di peruntukan untuk rencana jalan masyarakat belawan bahari tersebut. 

Unjuk rasa yang dilakukan masyarakat belawan bahari juga sempat malakukan partisi warga bahwa masyarakat mengecam dan mengutuk PT. STTC yang merampas hak Rakyat belawan bahari di atas lembaran putih yang dilekatkan di dinding tembok PT. STTC. 

Di tempat terpisah awak media mewawancarai seorang aktivis muda Sahnan siregar selaku ketua SIAP (Solidaritas Aktifis Peduli Sumatera Utara) yang siogianya selaku pimpinan aksi di tempat tersebut namun dengan adanya surat Larangan Aksi unjuk rasa No: B/7368/Xll/IPP.3.1.7/2020 dari Polres Belawan maka aksi yang sejatinya dilaksanan di sana akhirnya tertunda. 

Sahnan siregar mengungkapkan rasa kekecewaan'nya terkait surat yang terbitkan kepolisian polres belawan karna menurut'nya surat pemberitahuan aksi yang di layangkan nya sudah sesuai dengan aturan yang berlaku patuh akan protokol kesehatan, sangat tidak beralasan jika kami di tolak untuk aksi bang, kami akan pertanyakan hal ini kepada Bapak Kapolda Sumatera Utara apa benar masyarakat tidak boleh lagi menyampaikan aspirasi nya di Republik ini?? tandas ketua SIAP Sumut pada awak media. **

Wartawan DNM : Septian Hernanto

Read More