Kemendes PDTT Raih Peringkat Empat Terbaik Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik 2022

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) berhasil menempati peringkat empat dalam penganugerahan predikat  kepatuhan standar pelayanan publik tahun 2022 yang digelar oleh Ombudsman Republik Indonesia. 

Kemendes PDTT sukses meraih nilai 92,24. Raihan ini meningkat pesat dibanding tahun 2021 yang menempati peringkat enam belas dengan  nilai 81,46.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh jajaran Ombudsman RI kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendes PDTT, Taufik Madjid di Hotel Bidakara pada Kamis (22/12/2022).

Taufik Madjid mengaku bersyukur atas penghargaan yang diterima Kemendes PDTT dari Ombudsman RI ini.

Menurutnya, penghargaan ini didedikasikan kepada seluruh Keluarga besar Kemendes PDTT, baik pejabat tinggi madya dan pratama maupun seluruh staf di Kemendes PDTT.

“Jadi hari ini kita bersyukur, yang pertama bahwa Kemendes PDTT menerima predikat peringkat keempat  dalam pelayanan publik dari Ombudsman RI. Penghargaan ini dipersembahkan dan didedikasikan untuk seluruh keluarga besar Kemendes PDTT, mulai dari jajaran pimpinan tinggi madya dan pratama sampai kepada seluruh staf yang ada di Kemendes PDTT,” ungkap Taufik.

Selain itu, Taufik Madjid juga mengucapkan terima kasih kepada Menteri Desa PDTT, Abdul Halim Iskandar yang terus memberikan arahan, bimbingan dan motivasi untuk terus meningkatkan pelayanan publik.

“Yang kedua, terima kasih kepada Bapak Menteri Desa PDTT yang terus memberikan arahan, memberikan bimbingan, memberikan motivasi kepada kita semua jajaran di Kemendes PDTT untuk terus meningkatkan pelayanan kepada publik,” ujarnya.

Taufik berharap, seluruh jajarannya di Kemendes PDTT dapat terus meningkatkan performa, sehingga dalam kesempatan selanjutnya dapat mendapatkan hasil yang lebih baik.

“Kita bersyukur atas peringkat ini, semoga kita terus bisa meningkatkan apa yang telah kita capai. Karena masih ada tiga peringkat di atas Kemendes PDTT, mudah-mudahan bisa kita capai pada waktu-waktu yang akan datang,” ucap Taufik. (Arianto)

Read More

Gus Halim: 20 Persen Dana Desa Harus Digunakan untuk Ketahanan Pangan

Duta Nusantara Merdeka |  Palembang 

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menegaskan manfaat dana desa untuk mendorong ketahanan pangan nasional.

Sesuai Peraturan Presiden nomor 104 tahun 2021 tentang Rincian APBN TA 2022, Dana Desa ditentukan penggunaannya dalam Program Ketahanan Pangan dan Hewani sebesar 20 persen.

Gus Halim, sapaah Abdul Halim Iskandar menyampaikan hal itu dalam Seminar Desa Relevansi Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) dalam menekan kemiskinan dan Penurunan Angka Stunting di Palembang.

"Sebanyak 20 persen pagu Dana Desa harus digunakan untuk ketahanan pangan. Sedangkan BLT, hasil kesepakatan antara Kementerian dan Lembaga bersama-sama dengan badan anggaran yang kemudian saya masukkan ke dalam Permendes No. 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk BLT maksimal 20 persen," ungkap Gus Halim, Rabu (21/12/2022).

Maksimal 20 persen tersebut merujuk pada tidak ditemukannya warga miskin yang belum terjangkau bantuan-bantuan dalam meningkatkan taraf hidup warga miskin. Di luar itu, maka diperbolehkan menghapus alokasi anggaran untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).

"Kata maksimal itu berdampak pada ketika betul-betul di desa tidak lagi ada warga miskin yang belum mendapatkan jaring pengaman sosial, maka boleh tidak ada alokasi untuk BLT," urai mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.

Dalam kesempatan itu, Gus Halim juga menjelaskan bahwa desa memiliki dua tugas dan fungsi strategis. Dari 74.961 desa seluruh Indonesia jika benar-benar meneguhkan afirmasinya pada sisi kewilayahan, maka 91 persen tatanan pemerintahan itu didominasi di desa.

Dengan demikian apabila seluruh pemerintah desa se-Nusantara mampu bekerja maksimal dengan mengoptimalkan seluruh instrumen yang ada, maka desa memuncaki lokomotif pembangunan nasional.

"Dari sisi kewilayahan, 91 persen wilayah pemerintahan di Indonesia itu ada di desa," ungkap Gus Halim. 

Sedangkan dari total 270 juta dari sisi kependudukan, 71 persennya berada di desa. Oleh karena itu, membangun desa sama halnya dengan membangun sebagian besar sumber daya manusia (SDM) nasional.

Dari total jumlah penduduk yang mencapai sekitar 270 juta di seluruh Indonesia, maka 71 persennya itu tinggal di desa.

"Kalau kita bisa kemudian menangani desa dengan bagus, 74.961 desa tertangani dengan bagus, arah pembangunannya jelas mewujudkan apa yang menjadi tantangan dan harapan warga masyarakat, maka sama dengan menyelesaikan 84 persen permasalahan pembangunan nasional," tandas Gus Halim. 

Rumusan solusi mengatasi berbagai masalah di dalam desa telah diformulasikan dalam SDGs Desa. Ketercapaian SDGs Desa berdampak positif terhadap indikator SDGs global sebesar 84 persen.

"SDGs Desa ini akan memberikan kontribusi capaian SDGs global untuk Indonesia. Besarannya untuk 84 persen," ujar Gus Halim. 

Dalam menyukseskan itu, tambah Gus Halim, perlu afirmasi komplit berbagai stakeholder dan supra desa. Tidak hanya dimotori oleh pemerintah, namun juga diakselerasi oleh pihak swasta. Kolaborasi itu diyakini bakal menjadi kunci mengentaskan masalah kemiskinan dan solusi ketahanan pangan. 

"Untuk itu tidak mungkin dilakukan oleh desa sendirian, namun harus dilakukan dalam bentuk kolaborasi, di mana kolaborasi itu ada pada level desa, ada juga pada level supra desa," tegasnya. (Arianto)

Read More

Lepas Ribuan Mahasiswa KKN UGM, Gus Halim Ajak Tingkatkan SDM Desa Lewat Program KKN

Duta Nusantara Merdeka | Yogyakarta 

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar menegaskan peningkatan SDM desa adalah bagian terpenting dalam pembangunan desa. 

Peran perguruan tinggi dan mahasiswa melalui program KKN sangat diperlukan khususnya untuk membantu warga desa dalam memanfaatkan dana desa.

Hal ini diungkapkan Gus Halim -

sapaan akrab Abdul Halim Iskandar- saat memberikan arahan pada acara Pengarahan dan Penerjunan Mahasiswa KKN Universitas Gadjah Mada (UGM) Priode 4 Tahun 2022.

“Saya harap para mahasiswa UGM yang KKN di desa bisa membantu yang menjadi target percepatan pemerataan pembangunan,” jelas Gus Halim di GOR Pancasila UGM Yogyakarta, Jumat (16/12/2022).

Dalam sambutannya Gus Halim membeberkan, setidaknya ada tiga hal yang menjadi target dan dikebut dalam pembangunan desa melalui dana desa yang digelontorkan pemerintah.

“Pertama adalah percepatan pemerataan pembangunan, karena pemerataan pembangunan menjadi salah satu prioritas oleh Pak Presiden Jokowi” kata Gus Halim 

Gus Halim menjelaskan, tolok ukur percepatan pemerataan pembangunan dapat dilihat jumlah desa dengan status mandiri terus meningkat, mencapai 6.238 desa melampau target RPJMN 2024 yaitu 5.000 desa.

Terget selanjutnya adalah percepatan pelayanan publik, Gus Halim berharap kebutuhan apapun yang terkait dengan warga desa secepat mungkin bisa dilayani di tingkat desa dan maksimal pada level kecamatan.

Adapun target yang ketiga melalui dana desa adalah peningkatan sumber daya manusia. Pasalnya, SDM adalah bagian penting dari percepatan pencapaian tiga hal sebagaimana dibeberkan. Menurut Gus Halim, pemanfaatan potensi desa harus didukung dengan sumber daya manusia yang memadai.

Sementara itu, Rektor UGM, Ova Emilia menjelaskan, KKN sudah menjadi mata kuliah wajib di UGM sejak 1979, pada 2006 direkontekstualisasi menjadi KKN Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) dengan tujuan agar mahasiswa lebih memahami persoalan yang dihadapi masyarakat.

Dituturkan Ova Emilia, pada KKN-PPM kali ini UGM menerjunkan sebanyak 1033 mahasiswa yang akan disebar ke 10 Provinsi, 27 Kabupaten dan Kota, 50 Kecamatan dan 102 desa di seluruh Indonesia mulai 16 Desember 2022 hingga 4 Januari 2023.

“Sejak tahun 2018 hingga 2002 KKN-PPM telah mengangkat tema dan lokasi di 48 daerah 3T, Terdepan, Terpencil dan Tertinggal di pedesaan dan kawasan Transmigrasi. Ini sebagai bentuk dukungan dalam pembangunan daerah yang lebih baik,” tutur Ova. (Arianto)

Read More

Kementerian Desa PDTT Gelar Kaleidoskop Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 2022

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) memaparkan kaleidoskop tahun 2022. Acara dilaksanakan di Best Western Premier The Hive, Jakarta, Kamis (15/12/2022).

Mendes PDTT, Abdul Halim Iskandar mengatakan, dampak  pandemi, kebijakan pembatasan gerak penduduk pada tingkat mikro telah menurunkan kegiatan-kegiatan yang selama ini dijalankan secara bersama-sama oleh warga desa, seperti gotong royong. Sebelum pandemi atau tepatnya pada 2014-2018, ada kenaikan desa yang menyelenggarakan gotong royong, yaitu pada 73.910 desa pada 2018.

Namun, saat pandemi (2019-2021) laju gotong royong berkurang 6.618 desa, menjadi 67.292 desa pada 2021.

"Sepanjang pandemi Covid-19 ternyata pencemaran di desa menurun, seperti pencemaran air, tanah, udara, dan ladang untuk usaha tani. Selain itu, ada pula perbaikan ekologi menurunkan bencana hidrologi dan kekeringan di desa, seperti tanah longsor, banjir, banjir bandang, gelombang pasang laut, angin kencang, kebakaran hutan sekitar desa, kekeringan lahan dan lainnya," ucapnya.

Gusmen menyebut, perbaikan ekologi dan penurunan bencana hidrologi maupun kekeringan di desa akhirnya meningkatkan produktivitas tanaman semusim, contohnya peningkatan produktivitas budidaya padi.

" Kini, produktivitasnya mencapai 52,26 kuintal/hektare. Sementara, saat pandemi di angka 51,14 kuintal/hektare," sambungnya.

Gusmen menyebut, tingkat pengangguran di desa yang selalu lebih rendah membuat desa menjadi penyangga tingkat pengangguran terbuka nasional. Sejak penyaluran dana desa, tingkat pengangguran terbuka semakin turun.

"Berdasarkan data, pengangguran pada 2021 berada di angka 4,17%. Sementara, pada 2020 berada pada angka 4,71%. Namun, dari jumlah itu, 8,32% di antaranya masih dimiliki oleh urban kota.
Kemudian, tingkat pengangguran secara nasional mencapai 6,49%," katanya.

Gusmen mengatakan, kebijakan padat karya tunai desa (PKTD) menahan laju naiknya tingkat pengangguran terbuka di desa lebih rendah (naik 0,25%) daripada kota (naik 2,03%) sepanjang pandemi Covid-19.

Demikian pula, tingkat kemiskinannya. Lantaran sejak penyaluran dana desa, kni kemiskinan di desa turun dari 14,21% pada 2015 menjadi 12,29% pada 2022. Padahal pada berada pada 12,53%. 

Di sisi lain, 7,5% di antaranya masih dimiliki oleh urban kota dan tingkat pengangguran secara nasional mencapai 9,54%.

"Kebijakan BLT Dana Desa 2020- 2022 menurunkan kemiskinan di desa (turun 0,32%) daripada di kota yang naik (0,91%) sepanjang pandemic Covid-19,” ucapnya.

Gus Halim mengungkapkan, dengan tingkat yang selalu lebih rendah, desa menjadi penyangga tingkat ketimpangan ekonomi nasional. Lazimnya, sesuai model Kuznets, peningkatan pembangunan wilayah diikuti peningkatan ketimpangan ekonomi.

Namun, penyaluran dana desa mampu menahan ketimpangan ekonomi, bahkan semakin merata. Penurunan rasio Gini dari 0,334 pada 2015 menjadi 0,314 pada 2022 ditunjang partisipasi dan gotong royong warga dalam pembangunan desa.

Pada angka yang tersaji, rasio ketimpangan di desa pada 2021 berada pada angka 0,401. Sedangkan kini, berada di angka 0,403. Sementara, di kota dari angka 0,315 jadi angka 0,314, dan secara nasional tidak berubah tetap berada di angka 0,384.

“Dana desa berperan memeratakan manfaat pembangunan,” tuturnya.

Dengan keberhasilan yang selama ini dilaksanakan oleh Kemendes PDTT, Gus Halim menyebutkan slogan Kemendes PDTT yaitu "DESA BISA". (Arianto)

Read More

Gus Halim: Hasil Data SDGs 2022, Mayoritas Desa di Indonesia Ingin Wujudkan Desa Tanpa Kemiskinan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar mengungkapkan, pada 2022 dalam capaian SDGs Desa, mayoritas desa-desa di Indonesia ingin mencapai goals kesatu, yakni desa tanpa kemiskinan.

Hal tersebut diungkapkan Gus Halim saat hadir dalam acara Kaleidoskop desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi 2022 di Best Western Premier Hotel Jakarta, pada Kamis (15/12/2022).

Menurutnya, desa tanpa kemiskinan merupakan tujuan prioritas  mayoritas desa  berdasarkan hasil musyawarah masing-masing desa dalam implementasi capaian SDGs Desa.

“Kalau kita lihat prioritas utama di desa dengan merujuk pada SDGs Desa itu ada pada goals yang pertama. Jadi hampir semua desa berikhtiar atau membawa desanya menuju desa tanpa kemiskinan,” ungkap Gus Halim.

Sementara itu, lanjut Gus Halim, di peringkat kedua, yang ingin dicapai desa-desa di Indonesia adalah goals yang ketiga, yaitu desa sehat dan sejahtera. 

Kemudian diperingkat ketiga desa-desa di Indonesia ingin menuju  goals kedua,  desa tanpa kemiskinan. Serta goals kesembilan diperingkat keempat, yakni infrastruktur dan inovasi desa sesuai dengan kebutuhan.

“Jadi diksi yang kita gunakan itu betul-betul membawa kepada sebuah konsep dan pemahaman yang berbasis masalah,” ujar Doktor Honoris Causa dari UNY ini.

“Infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan, bukan sekadar membangun infrastruktur, bukan sekadar melakukan inovasi, tapi membangun infrastruktur dan melakukan inovasi betul-betul untuk menjawab permasalahan dan  kebutuhan warga masyarakat desa,” tambah Gus Halim.

Lebih lanjut Gus Halim mengatakan, posisi SDGs Desa dalam melokalkan SDGs Global yaitu untuk mengisi ruang-ruang yang harus diisi seluruh level IDM, sekaligus untuk menjawab langkah selanjutnya yang harus dilakukan pasca dalam satu desa sudah mencapai status desa mandiri.

Ia berharap, dengan SDGs Desa ini bisa memenuhi sebuah idiom  Think globally, act locally.

“Jadi berpikir global beraktivitas lokal.  Jadi cara berpikirnya makro, tapi pendeteksi masalahnya, datanya, penanganannya berskala mikro, artinya pada level desa,” ungkapnya.

Gus Halim menambahkan, bahwa hal tersebut juga  menjadi arahan dari Presiden Joko Widodo. Menurutnya,  Presiden selalu menyatakan, di dalam melaksanakan tugas-tugas harus selalu merujuk pada dua hal, fokus dan detail.

Melaksanakan sesuatu baru akan berhasil jika dilakukan dengan fokus dan detail. Sebaliknya, kalau tidak fokus dan detail tidak akan menemui hasil yang diharapkan.

“Jadi beberapa temuan kita, fokus yang dilakukan oleh desa pada goals-goals itu memang tidak mungkin 18 goals harus ada dalam satuan program APBDes, tidak mungkin satuan rencana kerja desa, tidak mungkin. itu yang saya sebut fokus dan detail,” ungkap Gus Halim.

“Dan Alhamdulillah pada hari ini data-data mikro di desa sudah semakin lengkap. Bahkan sudah pada level bacaan melalui dashboard,” sambungnya. (Arianto)

Read More

Kaleidoskop Kemendes PDTT 2022, Gus Halim: IDM 2022 Sudah Lampaui Target RPJMN 2024

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar mengatakan, Indeks Desa Membangun (IDM) Desa berstatus mandiri 2022 sudah melampaui target RPJMN IDM 2024.

Berdasar data IDM tahun 2022, desa berstatus mandiri mencapai 6.238 desa jauh melampau target  RPJMN 2024 yaitu 5.000 desa berstatus mandiri.

“Hari ini kita sudah melampaui target RPJMN terkait dengan IDM Desa Membangun. RPJMN kita 2024, IDM kita pada posisi desa mandiri itu 5000, itu 2024,” ungkapnya.

“Faktanya hari ini 2022, IDM status desa mandiri sudah mencapai 6.238 desa,” sambung Gus Halim saat hadir dalam acara Kaleidoskop desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi 2022 di Best Western Premier Hotel Jakarta, pada Kamis (15/12/2022).

Hal tersebut menunjukkan bahwa  dana desa teruji dapat memajukan desa-desa di Indonesia. 

Sedangkan IDM pada kategori Desa Sangat Tertinggal tercatat berkurang 8.471 desa, dari 13.453 desa menjadi 4.982 desa. 

Sementara IDM kategori Desa Tertinggal berkurang 24.008 desa, dari 33.592 desa menjadi 9.584 desa. Sedangkan kategori Desa Berkembang bertambah 11.020 desa, dari 22.882 desa menjadi 33.902 desa. 

Untuk kategori Desa Maju bertambah 16.641 desa, dari 3.608 desa menjadi 20.249 desa, dan pada kategori desa Mandiri bertambah 6.064 desa, dari 174 desa menjadi 6.238 desa.

Gus Halim menambahkan, status perkembangan 122 desa telah meningkat secara drastis dari Desa Sangat Tertinggal pada 2015 menjadi Desa Mandiri pada 2022. Lompatan terbanyak pada desa-desa di Kalimantan Barat, yakni sebanyak 67 desa.

Saat ini, sudah tidak ada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal di Provinsi Bali, DI Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Kepulauan Bangka Belitung.

“Ke depan nanti akan dikolaborasikan antara capaian IDM dengan capaian SDGs Desa,” pungkas mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini. (Arianto)

Read More

HBT ke-72, Kemendes PDTT Berhasil Bangun 139 SP Jadi Desa Mandiri

Duta Nusantara Merdeka | Merauke 

Kementerian Desa Pembangunan Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menggelar puncak peringatan Hari Bhakti Transmigrasi (HBT) ke-72 di Lapangan Kapsul Waktu Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan, Senin (12/12/2022). Dalam acara tersebut, sederet keberhasilan Kemendes PDTT disebutkan, diantaranya sebanyak 139 eks Satuan Pemukiman (SP) Transmigrasi telah berstatus desa mandiri di Indonesia.

Mewakili Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar, Plt Dirjen PKTrans Rajumber Prihatin menegaskan bahwa program transmigrasi telah terbukti berhasil meningkatkan kualitas hidup dan SDM warga transmigran beserta masyarakat sekitar.

"Buktinya, dari 1.529 Desa yang terbentuk dari satuan permukiman, sebanyak 15,07 persen atau 296 desa, tumbuh menjadi Desa Maju, dan sebanyak 7,08 persen atau 139 desa, tumbuh menjadi Desa Mandiri. Kita dapat bandingkan, saat ini, dari 74.961 desa seluruh Indonesia, saat ini jumlah desa mandiri mencapai 8,43 persen, dan desa maju mencapai 27,34 persen," jelas Rajumber saat bertugas sebagai pembina upacara HBT ke-72.

Disaat yang sama, lanjut Rajumber, program transmigrasi juga juga berhasil menciptakan embrio bagi terbentuknya lebih dari 1.500 desa definitif serta ratusan ibu kota kecamatan.

“Program transmigrasi berperan sangat penting untuk terbentuknya 1.529 Desa Definitif, 454 eks satuan pemukiman transmigrasi berkembang menjadi ibu kota kecamatan, 114 eks satuan permukiman transmigrasi mendukung Ibu kota kabupaten, serta 2 ibu kota provinsi," ujar Rajumber.

Lebih rinci, Rajumber juga melaporkan terhitung hingga 2022, jumlah transmigran terus bertambah menjadi total 2,2 Juta Kepala Keluarga atau sedikitnya 9,2 Juta jiwa yang telah ditempatkan di permukiman baru. 

Untuk menfasilitasinya, Kemendes PDTT telah membangun 3.606 satuan pemukiman di 619 kawasan transmigrasi. Lokasinya pun beragam yakni di berbagai wilayah perbatasan Indonesia di 22 kawasan transmigrasi di 19 Kabupaten pada 7 Provinsi.

Hingga kini, program transmigrasi terus dijalankan agar pemerataan pembangunan dan peningkatan SDM, serta kualitas hidup masyarakat terus meningkat. Hasilnya beberapa daerah transmigrasi berhasil berfungsi menjadi beranda kebangkitan ekonomi dan ladang kesejahteraan warga.

Program Transmigrasi itu sendiri dimulai pada 12 Desember 1950. Pada gelombang pertama, sebanyak 25 kepala keluarga dengan 98 jiwa transmigran telah diberangkatkan ke Lampung dan Lubuk Linggau. 

Tak cuma itu, Peringatan upacara puncak HBT ke-72 diikuti para pejabat eselon 1 Kemendes PDTT, Gubernur Provinsi Papua Selatan, perwakilan Sekretariat Kabinet, perwakilan Bappenas, perwakilan Menko PMK, Forkopimda Provinsi Papua Selatan dan Kabupaten Merauke, dan seluruh warga Transmigran. (Tha/Lak)

Read More

Gus Halim: Dana Desa Makin Efektif, Desa Sangat Tertinggal Tersisa 4.982

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengatakan, peningkatan pembangunan desa menjadi faktor utama pemerataan pembangunan nasional. 

Kegotongroyongan selama proses pembangunan desa, disertai adat, lembaga dan budaya saling berbagi kue pembangunan membuat desa semakin maju.

"Ini menjadi salah satu bukti, semakin efektifnya dana desa. Semakin baiknya tata kelola pemerintahan desa, semakin luas partisipasi masyarakat desa, semakin transparan dan akuntabel pemerintahan desa," kata Gus Halim, sapaan akrab Abdul Halim Iskandar, Jumat (9/12/2022).

Berdasarkan data Kemendes PDTT, selama tujuh tahun yakni sejak tahun 2015-2022, status desa sangat tertinggal mengalami penurunan hingga 8.471 desa. 

Dari jumlah sebelumnya 13.453 desa berkurang menjadi 4.982 desa sangat tertinggal di Indonesia.

Penurunan juga terjadi pada desa berstatus desa tertinggal yakni dari 33.592 desa menjadi 9.584 desa atau mengalami penurunan sebanyak 24.008 desa. 

Sedangkan status desa berkembang, maju dan mandiri justru mengalami peningkatan.

Untuk status desa berkembang bertambah 11.020 desa yakni dari 22.882 desa menjadi 33.902 desa. Lalu, desa maju bertambah 16.641 desa yakni dari 3.608 desa menjadi 20.249 desa. 

Kemudian, desa mandiri bertambah 6.064 desa yakni dari 174 desa menjadi 6.238 desa.

Gus Halim menyampaikan, kebijakan yang lahir pasca gerakan Reformasi 1998 dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa didesain untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik dan bersih, good and clean village governance.

Undang-Undang Desa, kata Gus Halim, memberikan kewenangan kepada pemerintahan desa untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri sesuai kepentingan masyarakat setempat. Hal ini dilaksanakan dengan partisipasi masyarakat, serta sesuai dengan budaya lokal desa.

"Sebagai wujud rekognisi desa, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Desa, pemerintah telah menyalurkan dana desa langsung ke rekening kas desa," kata mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.

Sejak 2015 sampai 2022 telah disalurkan sebanyak Rp468 triliun dana APBN ke rekening kas 74.961 desa yang tersebar diseluruh Indonesia. 

Pada tahun pertama dana desa disalurkan, dana desa meningkatkan APBDes hingga mencapai Rp701 juta per desa dan di tahun 2022 ini penguatan fiskal tingkat desa telah mencapai Rp1,6 miliar per desa.

"Dalam pemanfaatan dana desa tersebut itu harus direncanakan dan dilaksanakan sendiri oleh desa, bersama warga desa, sesuai kewenangan desa," kata peraih Doktor Honoris Causa dari UNY ini.

Kemendes PDTT, kata Gus Halim, bertanggungjawab memastikan dana desa dimanfaatkan oleh desa untuk kebutuhan desa dan warga desa.

Melalui kebijakan prioritas penggunaan dana desa yang dikeluarkan oleh Kemendes PDTT, maka diarahkan penggunaan dana berdampak langsung pada peningkatan ekonomi warga desa, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) desa.

"Tahun 2023 nanti, prioritas pemanfaatan dana desa diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan-tujuan SDGs Desa melalui pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa, program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa, serta mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan desa," kata Gus Halim.

Dalam penggunaan dana desa untuk pemulihan ekonomi nasional, di antaranya dapat mencakup kegiatan pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) atau BUMDesa bersama. 

Selanjutnya untuk kegiatan pengembangan desa wisata. Kemudian kegiatan untuk pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola BUMDesa atau BUMDesa bersama.

Sementara itu, penggunaan dana eesa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan desa. Di antaranya dapat berupa kegiatan perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa melalui indeks desa membangun.

Selanjutnya, kegiatan ketahanan pangan nabati dan hewani. Kemudian, pencegahan dan penurunan stunting. Serta peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa.

Selain itu, juga dapat berupa kegiatan peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, dan kegiatan perluasan akses layanan kesehatan.

Kegiatan pemberian dana operasional pemerintah desa paling banyak 3 persen dari pagu dana desa setiap desa. Sedangjan kegiatan penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem, dan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Sedangkan, penggunaan dana desa untuk mitigasi, dan penanganan bencana alam dan nonalam, sesuai dengan kewenangan desa. Di antaranya dapat ditempuh dengan kegiatan mitigasi dan penanganan bencana alam. Kemudian, kegiatan mitigasi dan penanganan bencana nonalam.

"Demi mempercepat pencapaian tujuan-tujuan Undang-Undang Desa, utamanya untuk kebangkitan ekonomi desa, dan peningkatan kualitas SDM di desa. Kemendes PDTT telah mengarahkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat lebih fokus, berdasar data mikro desa, melibatkan warga desa, berdasar potensi yang dimiliki desa, serta memperhatikan kearifan lokal desa," jelasnya. (Arianto)

Read More

Gelar Konser Amal HBT ke-72, Gus Halim Ajak Doakan Gempa Susulan Cianjur Segera Berakhir

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menggelar konser amal untuk korban gempa bumi di Cianjur. Konser ini sekaligus rangkaian peringatan Hari Bhakti Transmigrasi (HBT) Ke-72 yang digelar di Halaman Parkir Kantor Kemendes PDTT, Jakarta.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar turut serta menyaksikan langsung konser sekaligus pagelaran wayang kulit hingga dini hari. Dalam sambutannya Ia mengajak seluruh masyarakat untuk turut mendoakan korban gempa di Cianjur.

"Malam ini kita bikin acara konser amal Cianjur dalam rangka menggalang dana untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah gempa bumi di Cianjur. Apalagi, hingga pukul 15.00 WIB diinfokan sudah 373 kali terjadi gempa susulan di Cianjur. Semoga gempa susulan lekas berakhir," kata Gus Halim, sapaan akrab Abdul Halim Iskandar saat konser amal, Jumat (2/12/2022) malam

Gus Halim menyampaikan kepada seluruh warga transmigrasi di manapun berada bahwa peringatan HBT ini adalah sebagai wujud apresiasi Kemendes PDTT terhadap para transmigran.

"Puncak peringatan HBT akan digelar di Kabupaten Merauke. Ini adalah wujud apresiasi kami terhadap transmigran yang selama ini menjadi pejuang kehidupan untuk menyongsong masa depan Indonesia lebih baik," kata peraih Doktor Honoris Causa dari UNY ini.

Gus Halim menyampaikan, saat ini program transmigrasi hanya bisa untuk melakukan revitalisasi pemanfaatan lahan-lahan yang sudah dihuni.

"Lahan yang masih tersisa itu ditempati karena kita akan melakukan reformasi transmigrasi. Sehingga, kedepan diharapkan transmigrasi kita sudah siap untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat," katanya.

Menurutnya, seribuan lebih calon transmigran yang masuk daftar tunggu atau waiting list yang berasal dari Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat.

"Kita akan menyiapkan transmigran profesional yang dalam kurun waktu tertentu harus terukur dan pasti akan mendapatkan hasil yang berbeda sebelum berangkat transmigrasi," katanya.

Dalam acara tersebut, Gus Halim didampingi istrinya, Lilik Umi Nashriyah menyerahkan pemenang Lomba Podcast Pendamping Lokal Desa dan Lomba Kepala Desa Perempuan Inspiratif.

Gus Halim juga menyematkan lencana kehormatan kategori Inovasi TTG, Pos Pelayanan, Fasilitator SP Teladan dan Da’i Islamic Center Terbaik.

Sementara itu, konser amal dimeriahkan oleh Agus Purwanto yang memiliki nama panggung Abah Lala yakni penyanyi dan pencipta lagu koplo asal Boyolali yang dikenal lewat jargon Cendol Dawet dan lagu Ojo Dibandingke. 

Gus Halim bahkan diberikan kesempatan oleh Abah Lala untuk melaunching lagu ciptaannya yang berjudul Gasik.

"Gasik kalau bahasa Jawa itu isuk mruput atau semangat datang lebih awal. Kalau singkatannya Gasik itu adalah transmigrasi asik," ujarnya.

Selain Abah Lala, penyanyi Sharla Martiza yang menjadi juara ajang pencarian bakat menyanyi The Voice Kids Indonesia Season 2 ini juga turut memeriahkan konser amal ini.

Malam amal untuk musibah gempa cianjur ini kemudian dipungkasi dengan pagelaran wayang kulit dengan Dalang Cilik Ki Yusuf Anshori dengan lakon Amarta Binangun Desa (72 tahun transmigrasi membangun desa).

Pegalaran wayang yang dikolaborasi dengan hiburan dari pelawak kondang Jawa Timur yakni Mohamad Syakirun atau yang akrab disapa Abah Kirun. Tak ketingalan ikut bergabung pelawak dan seniman yang cukup populer di Jawa Timur yakni Cak Yudho dan Andik. (Arianto)

Read More

Gus Halim: Transmigrasi Masih Fokus Pada Revitalisasi Kawasan Eksisting

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengungkapkan program transmigrasi saat ini difokuskan pada peningkatan kualitas pembangunan baik dari segi infrastruktur, pemberdayaan masyarakat hingga konektivitas ekonomi di kawasan eksisting. 

Atas dasar itulah dalam beberapa tahun terakhir belum ada pembukaan kawasan transmigrasi baru.

“Dalam beberapa tahun ini kita tidak membuka kawasan baru, karena kita mengoptimalkan kawasan yang sudah ada," jelas menteri yang akrab disapa Gus Halim ini di sela-sela Jalan-Jalan Sehat (JJS) pada Hari Bakti Transmigrasi, Jumat (02/12/22).

Menurut Gus Halim, mengoptimalkan kawasan eksisting adalah langkah taktis untuk pencapaian tujuan utama transmigrasi yaitu pemerataan pembangunan dan kesejahteraan secara menyeluruh. 

"Ini yang kita lakukan sebagai bentuk upaya untuk terus menggalakkan pemerataan pembangunan melalui program transmigrasi yang tentu kita terus melakukan perbaikan-perbaikan," katanya.

Selain itu, Gus Halim menegaskan untuk membuka kawasan baru transmigrasi, harus diproyeksikan terlebih dahulu banyak hal. Termasuk akses yang bagus serta penanganan lahan, agar Transmigran nantinya mampu mengelola kawasannya dengan cepat dan mudah.

"Ke depan pada saat kita membuka kawasan baru, kita harus ada tempat yang aksesnya bagus. Yang kemudian penanganan lahannya secara komunal," ungkap Doctor Honoris Causa UNY itu. 

Sejauh ini lanjut Gus Halim, analisis serta penetapan kawasan baru oleh Kemendes PDTT hampir terselesaikan. 

Analisis tersebut di antaranya mempertimbangkan percepatan penyiapan dan pembangunan lahan transmigrasi untuk menghemat waktu, efisiensi anggaran, dan optimalisasi peningkatan SDM. 

"Sehingga ada paradigma baru, ada manajemen baru yang hari ini sudah memasuki tahapan finishing atau penetapan", ujar Gus Halim.

Gus Halim juga mengingatkan bahwa puncak seremonial Hari Bakti Transmigrasi itu bakal digelar di Merauke, tepat pada tanggal 12 November 2022 mendatang. 

"Tanggal 12 Desember nanti kita akan melaksanakan upacara Hari Bakti Transmigrasi di Merauke," ujarnya.

Sebagai informasi, acara JJS tersebut diikuti oleh seluruh jajaran Pejabat tinggi madya dan pratama, serta seluruh Pegawai di lingkungan Kementerian Desa, PDTT. (Arianto)

Read More

Hari Bakti Transmigrasi, Kemendes Gelar Istighotsah dan Aksi Sosial untuk Gempa Cianjur

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Ada yang lain dalam Peringatan Hari Bakti Transmigrasi (HBT) 2022. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menggelar Istighotsah Kubro dan pengalangan dana untuk korban gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat. 

Ribuan pegawai tampak khusyuk mengikuti rangkaian kegiatan Istighotsah Kubro yang digelar di Masjid Al-Muhajirin, Kompleks Kemendes PDTT di Kawasan Kali Bata, Jakarta, Rabu (30/11/2022) siang. 

Kegiatan ini diikuti seluruh jajaran mulai dari Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar (Gus Halim), Sekjen Kemendes PDTT Taufik Madjid hingga pejabat utama lainnya. Istighotsah Kubro ini juga dihadiri KH Abdurrahman Al-Kautsar (Gus Kautsar), Pengasuh Pondok Pesantren Al Falah Kediri.

 “Saya tentu bersyukur kegiatan ini HBT 2022 ini diisi dengan berbagai kegiatan positif termasuk pengajian dan Istighotsah kubro. Saya berharap bahwa kegiatan ini menguatkan kita sebagai bangsa yang dalam beberapa waktu terakhir menghadapi bencana dan musibah,” ujar Gus Halim saat menyampaikan sambutan. 

Gus Halim mengatakan kegiatan-kegiatan bernuansa spiritual di lingkungan Kemendes PDTT ini harus diperkuat. Menurutnya berbagai kegiatan keagamaan di lingkungan Kemendes akan menguatkan sisi mental spiritual para pegawai dalam melaksanakan berbagai program percepatan pembangunan di Kawasan Transmigrasi.

 "Momentum hari ini nantinya ditindaklanjuti dengan kegiatan yang lebih terstruktur terkait Mengaji di Kemendes yang sebenarnya sudah berjalan baik tinggal ditingkatkan saja,” ujarnya. 

Dalam kesempatan itu Gus Halim memberikan apresiasi khusus terhadap kiprah dari Gus Kautsar sebagai sosok kiai muda yang tidak meninggalkan identitas kulturalnya. Padahal Gus Kautsar dikenal sebagai orang alim dengan jaringan dan pergaulan yang sangat luas. 

 "Yaitu meskipun Beliau (Gus Kautsar) pergaulan dan jaringannya luas, tapi tetap tidak pernah tinggalkan karakteristik orang Pesantren yang selalu gunakan sarung. Secara personal beliau ini prototipe dari SDGS Desa ke-18 yakni Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif," ujarnya.

Sementara itu Gus Kautsar dalam tausiyah mengatakan, ada tiga hal yang nantinya akan melemahkan Islam yaitu Pertama, Ketika Ulama dan Tokoh Agama dengan kemudian memfatwakan hal yang keliru. Kedua, Ketika Ada orang dengan kemampuan terbatas tapi dengan percaya diri membahas secara mendalam Al Quran. 

“Ketiga, Ketika Para Pemimpin dan Pejabat tidak miliki keberpihakan kepada hal-hal yang benar. Ini tiga hal yang harus diwaspadai agar kehidupan spiritualitas Islam selalu terjaga,” katanya.

Gus Kautsar menyebut Transmigrasi itu berkaitan dengan Hijrah. Semangat tersebut sesuai dengan nilai-nilai Islam yang memerintahkan Umat selalu bergerak lebih baik untuk kemudian bertumbuh lebih bermanfaat. 

“Ada ajaran dari tokoh besar Islam Imam Syafi’i bahwa manusia itu tidak boleh nyaman di satu titik saja. Jika perlu harus berani meninggal zona nyaman untuk mencari kesempatan yang lebih baik termasuk di dalamnya kegiatan Transmigrasi,” katanya. 

Untuk diketahui Istighotsah dipmpin oleh Kyai Abdul Halim yang diikuti oleh Ribuan pegawai di lingkungan Kemendes PDTT setelah pelaksanaan Salat Duhur. Selama pelaksanaan acara, juga digalang donasi untuk bencana gempa yang melanda Cianjur dan berhasil mengumpulkan uang lebih dari Rp14 Juta. (Arianto)

Read More

Gus Halim: Pendampingan Desa Harus Adopsi Sistem Digital

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar meminta para pendamping desa untuk mengadopsi sistem digital dalam pelaksanaan pendampingan.

Gus Halim, sapaan akrab Abdul Halim Iskandar menjelaskan, adopsi sistem digital ini agar sesuai dengan tuntutan zaman, di mana digitalisasi menjadi kebutuhan pokok dalam kehidupan.

Oleh karena itu, masyarakat desa pun dituntut untuk bisa beradaptasi secara cepat dan tepat.

"Diperlukan pengaturan dalam sinergi pemberdayaan, kegiatan pemberdayaan perlu juga mengadaptasi sistem digital, perlu penguatan dan pembelajaran, penting juga kegiatan pemberdayaan menangkap berbagai praktik baik dari lapangan, untuk dapat direplikasi di lapangan lainnya,” kata Gus Halim saat membuka seminar The first International Conference on Empowerment of Rural Communities di Jakarta, Rabu (30/11/2022). 

Sehingga sinergi kegiatan pemberdayaan dan pendampingan berjalan dengan baik, cepat mencapai tujuan pembangunan, sesuai dengan kaidah-kaidah pemberdayaan, serta dapat menjawab tantangan zaman saat ini.

Gus Halim juga menekankan pentingnya sinergitas dalam melaksanakan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat desa. Hal ini bertujuan agar cita-cita desa menjadi mandiri dapat terwujud.

Selain itu ditekankan pentingnya pihak-pihak terkait untuk terlibat di dalamnya. Di antaranya supra desa, pemerintah daerah, kampus, swasta, serta pihak-pihak lain.  

“Kegiatan pendampingan harus dilakukan bersama, perlu sinergi kegiatan pendampingan dan pemberdayaan, demi percepatan kebangkitan warga dan kemandirian masyarakat desa,” tegas peraih Doktor Honoris Causa dari UNY ini.

“Karena itu, perlu keterlibatan semua stakeholder desa, perlu peran supra desa, pemerintah daerah, kampus, swasta, serta pihak-pihak lain yang memiliki konsentrasi dan komitmen untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa,” urai Gus Halim.

Pembangunan di desa dilaksanakan dengan pendampingan secara penuh oleh aktor terkait.

Di antaranya yakni tenaga pendamping profesional, fasilitator transmigrasi, pendamping TEKAD, duta digital, kader digital, serta kader pemberdayaan masyarakat desa, dan kader kampung.

Seminar The first International Conference on Empowerment of Rural Communities diikuti lebih dari seribu peserta secara daring dari berbagai daerah dan desa. (Arianto)

Read More

Gandeng KPK, Mendes PDTT Luncurkan 10 Desa Antikorupsi 2022

Duta Nusantara Merdeka | Semarang 

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menghadiri peluncuran 10 desa percontohan desa antikorupsi di Indonesia tahun 2022 yang digagas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Desa Banyubiru, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah pada Selasa (29/11/2022).

Menurut Menteri yang akrab disapa Gus Halim ini, desa antikorupsi merupakan wujud nyata pelibatan masyarakat dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi khususnya di desa.

"10 desa percontohan ini akan jadi model yang menginspirasi desa-desa diseluruh indonesia dalam penyelenggaraan tatakelola pemerintahan desa yang baik dan bersih," tegasnya.

Gus Halim mengungkapkan bahwa hampir seluruh kementerian dan lembaga berkomitmen untuk bersama-sama mendampingi proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Salah satunya adalah dengan KPK. 

"Kolaborasi ini sangat penting. Karena tidak mungkin, kita menangani sendiri 74.961 desa seluruh Indonesia dengan berbagai permasalahan dan berbagai variasi budaya yang dimiliki. Permasalahan ini akan lebih cepat lagi atau lebih bagus lagi ketika KPK juga ikut mendampingi berbagai program pembangunan di desa dengan programnya yang luar biasa Desa tanpa korupsi," kata Gus Halim.

Dalam arahannya, Gus Halim juga menyampaikan keterkaitan pengawasan dalam pembangunan desa dengan SDGs desa yang terdapat 18 arah pembangunan desa.

"Mulai dari menuju terwujudnya desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, pendidikan desa berkualitas, hingga yang ke-18 yaitu kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. Yang terakhir ini bermakna pembangunan di desa harus senantiasa dirancang, dilaksanakan, dimonitor dan dievaluasi dengan senantiasa bertumpu pada akar budaya setempat," katanya.

Kemudian praktiknya, tambah Gus Halim, pengawasan dan monitoring tersebut harus berdasar fakta lapangan yang juga termaktub dalam pendataan berbasis 18 tujuan SDGs Desa.

"Bagaimana kemudian memotret kondisi kemiskinan di desa, memotret kondisi kelaparan di desa, dan di situlah para kepala desa semakin paham. Bahwa, setelah dilakukan pendataan dengan pola partisipasitoris dan pendekatannya sensus dengan tiga aspek yakni aspek Kewargaan, keluarga dan kewilayahan sehingga tidak selalu melakukan pendekatan rata-rata. Tapi, ini betul-betul konkrit," ungkapnya.

Dari sinilah, tambah Gus Halim, Kades sudah semakin tahu terkait permasalahan yang dihadapi. ini akan memberikan arah yang sangat bagus dalam perencanaan pembangunan yang bertumpu pada masalah yang bertujuan menyelesaikan masalah yang didasarkan pada data dan bukan pada asumsi.

"Saya yakin, kalau ini terus berjalan maka kekhawatiran kita terkait dengan ketidaksesuaian pemanfaatan dana desa akan terwujud. sebagaimana arahan bapak presiden terkait dua hal yang menjadi prioritas pemanfaatan Dana Desa yaitu pertumbuhan ekonomi dan peningkatan sumber daya manusia," kata Doktor Honoris Causa dari UNY ini.

Sementara itu, Ketua KPK RI, Firli Bahuri menyampaikan bahwa pentingnya program desa antikorupsi ini dalam membangun integritas dan nilai-nilai antikorupsi kepada pemerintah dan masyarakat desa, memperbaiki tata laksana pemerintahan desa yang berintegritas, dan memberikan pemahaman serta peningkatan peran serta masyarakat desa dalam upaya mencegah dan memberantas korupsi.

"Kami minta kepada seluruh desa agar pelayanan publik didesa-desa jangan pernah dipersulit. Seluruh hak desa harus disampaikan, karena anggaran dana desa langsung ke desa, karena itu perlu dipertanggungjawabkan oleh para kepala desa," kata Firli.

Firli berharap dengan program desa antikorupsi ini menjadikan desa menjadi desa yang bersih dari praktik korupsi.

"Budaya antikorupsi lahir dari level masyarakat desa dan terus menyebar hingga ke tingkat pemerintahan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, 10 desa terpilih, secara resmi saya nyatakan sebagai desa percontohan desa antikorupsi di Indonesia tahun 2022," jelas Firli.

Adapun 10 desa anti Korupsi tersebut yakni Desa Pakatto (Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan),  Desa Kamang Hilia (Kabupaten Agam, Sumatera Barat), Desa Hanura (Kabupaten Pesawaran , Lampung), Desa Mungguk (Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat), Desa Cibiru Wetan (Kabupaten Bandung, Jawa Barat).

Berikutnya, Desa Banyubiru (Kabupaten Semarang, Jawa Tengah), Desa Sukojati, (Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur), Desa Kutuh (Kabupaten Badung, Bali), Desa Kumbang, (Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat) dan Desa Batusoko Barat (Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur). (Arianto)

Read More

Gus Halim: Penanggulangan Gempa di Cianjur Boleh Pakai Talangan Dana Desa

Duta Nusantara Merdeka | Cianjur 

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar memastikan masyarakat boleh menggunakan talangan dana desa untuk penanggulangan gempa di Cianjur. 

Selanjutnya pinjaman tersebut dapat dibayar dengan dana desa yang cair pada tahun berikutnya.

Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Proritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022. 

"Sudah lama ada regulasi yang memberikan ruang yang cukup fleksibel bagi pemanfaatan dana desa untuk bencana. Bahkan pinjam dana talanganpun dibolehkan," tegas menteri yang akrab disapa Gus Halim ini saat meninjau lokasi gempa di Cianjur, Minggu (27/11/2022).

"Misalnya kayak gini dana desa kan sedang tidak ada karena akhir tahun. Diperbolehkan pinjam karena sesuai regulasi yang diatur. Ketika nanti dana desanya cair bisa digunakan untuk bayar dana talangan. Sangat mungkin, sangat bisa," imbuhnya.

Seperti diketahui, terjadi gempa di Cianjur dengan kekuatan Magnitudo5.6 pada Senin, 21 November lalu. Data BNPB menunjukkan 318 korban meninggal, 14 orang belum ditemukan, dan 7.729 orang mengalami luka-luka. Insiden ini juga mengakibatkan rumah serta fasilitas umum rusak.

Terkait dengan hal tersebut, ada kemungkinan dilakukannya relokasi rumah warga yang lahannya dianggap tidak aman untuk dihuni. Namun demikian, hal ini menunggu penilaian oleh pihak terkait.

"Kalau kondisi gempa, lahannya itu masih dinyatakan aman ya kembali. Tetapi ketika sudah tidak bisa dipertahankan ya direlokasi," ungkap Mantan Ketua DPRD Jatim ini.

Lebih lanjut, Gus Halim meminta kepada seluruh warga terdampak gempa untuk bersabar dan memastikan tempat pengungsian yang ditempatinya aman. Ia memastikan bahwa pemerintah tengah berupaya mencari solusi atas bencana ini.

"Pemerintah akan terus berusaha menyelesaikan dan mencairkan solusi terbaik masalah ini. Tidak ada satupun yang berhenti mulai dari pak Presiden semua jajaran pemerintah provinsi dan daerah membantu dalam menyelesaikan bencana ini," tegasnya.

Selama kunjungan berlangsung, tampak rumah warga yang hancur akibat gempa. Oleh karenanya warga menempati tenda-tenda yang tersedia serta memanfaatkan dapur umum untuk makan sehari-hari dengan bantuan dari berbagai sumber. (Arianto)

Read More

Gus Halim: Peranan KUPI Sangat Strategis dan Dibutuhkan di Desa

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar menyatakan peran Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) sangat strategis dan dibutuhkan di desa.

Oleh karena itu, Kemendes PDTT menyusun arah kebijakan pembangunan desa yang berpihak kepada keterlibatan perempuan.

Gus Halim, sapaan akrab Abdul Halim Iskandar mengungkapkan hal itu saat menghadiri KUPI Ke-2 di Pondok Pesantren Hasyim Asy'ari, Bangsri, Jepara, Jawa Tengah. Menurutnya, kebijakan pembangunan di 74.961 desa membutuhkan sentuhan KUPI yang merupakan pemimpin informal.

"Pemimpin informal punya akses ke seluruh komunitas agar kebijakan pembangunan desa itu berpihak kepada perempuan akan berdampak positif pada percepatan peningkatan kapasitas perempuan," tegasnya, Kamis (24/11/2022) malam.

Di sisi lain, perempuan di desa menghadapi sejumlah persoalan. Gus Halim mengungkapkan, Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) yang menerima BLT Dana Desa sebanyak 2,85 juta dari total 8 juta penerima.

Fakta ini sempat mengusik organisasi PEKKA karena jumlahnya yang relatif besar. Namun berdasarkan data mendetail yang dimiliki Kemendes PDTT, organisasi tersebut berbalik respons positif.

Selain itu mengenai kebijakan desa tanpa kelaparan atau stunting. Berdasarkan data, bayi perempuan kebanyakan penderita stunting. Hal ini menjadi persoalan bersama.

"Berbicara pendidikan desa berkualitas, yang terkena juga perempuan karena angka putus sekolah terbanyak juga perempuan," kata Gus Halim.

Oleh karena itu, dalam perencanaan pembangunan desa, wajib melibatkan perempuan. Arah kebijakan dalam SDGs Desa harus ada keterwakilan perempuan.

"Aturan dan mekanis musyawarah desa dirombak sedemikian rupa sehingga keterwakilan perempuan bisa representatif," tandas Gus Halim.

Kemendes PDTT juga mendorong agar jumlah kepemimpinan perempuan di desa terus naik. Di antaranya termasuk 30 persen keterwakilan perempuan di perangkat desa.

Gus Halim berharap KUPI menjadi bagian penting dalam pemberdayaan masyarakat desa.

"Harapan kita adalah terjadi percepatan peningkatan kapasitas perempuan dalam pembangunan di desa," kata Gus Halim yang didampingi Nyai Lilik Umi Nashriyah.

Menurut Gus Halim, pembangunan 74.961 desa yang setara 91 persen wilayah Indonesia. 

"Dan 74 persen warga Indonesia tinggal di desa, jadi menyelesaikan masalah di desa artinya totalitas menyelesaikan permasalahan bangsa," tegas Gus Halim.

Pengelola Ponpes Hasyim Asy'ari yang juga tuan rumah KUPI Ke-2, Nyai Hindun Anisah menjelaskan, peserta kongres mencapai ribuan dari berasal dari 31 negara.

"Ribuan peserta yang ikuti KUPI Ke-2 berasal dari 31 negara seperti Indonesia, Singapura, India, Pakistan, Amerika, Australia, Kenya, Pakistan, Inggris, Philipina, Bangladesh, Malaysia, Hungaria, Gambia, dan Slovakia," kata Nyai Hindun.

Selain itu dari Thailand, Netherland, Sri Lanka, Jerman, Tunisia, Pantai Gading, Burundi, Francis, Afrika Selatan, Finlandia, Nigeria, Afghanistan, Libya, dan Belanda.

Turut hadir dalam pembukaan KUPI II ini Menaker Ida Fauziyah, Mantan Menag Lukman Hakim Syaifuddin, Umik Azizah Amin, para kiai dan nyai pengelolan pondok pesantren, ulama perempuan, aktifis perempuan. (Arianto)

Read More

Dukung Kampung Batik Desa Suro Musi Rawas, Gus Halim: Kita Bantu Pelatihan dan Pemasaran

Duta Nusantara Merdeka |  Jakarta 

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar (Gus Halim) mendukung penuh berdirinya Kampung Batik Desa Suro, Musi Rawas, Sumatera Selatan. Gus Halim juga berjanji akan memberikan bantuan pelatihan dan pemasaran produk batik dari Sumatera Selatan tersebut. 

Hal itu disampaikan saat Gus Halim  menerima kunjungan Bupati Musi Rawas, Ratna Machmud dan Wali Kota Lubuklinggau, Prana Putra Sohe di kantor Kemendes PDTT, Jakarta. Gus Halim bahkan bersedia meresmikan Kampung batik Desa Suro, Musi Rawas. 

"Untuk pelatihannya nanti akan dibantu oleh Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Bengkulu. Yang jelas, kita akan support," kata Gus Halim, Senin (21/11/2022).

Selain itu, Gus Halim mengatakan bakal melakukan kunjungan ke Musi Rawas untuk meninjau langsung Kampung Batik Desa Suro yang dikelola BUMDesa.

"Insya Allah di akhir Desember atau di Januari akan kita upayakan kunjungan ke sana," ungkapnya.

Gus Halim dalam kesempatan itu juga mengatakan bahwa Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa pada 2023 sudah tidak lagi minimal 40 persen.

"BLT sudah diubah menjadi maksimal 25 persen. Terkait dengan operasional kepala desa juga akan didapat yakni sebesar 3 persen," paparnya.

Sementara itu Bupati Musi Rawas, Ratna Machmud menjelaskan, pihaknya berencana mengadakan pertemuan dengan seluruh kepala desa terkait konsolidasi program dana desa. Ratna berharap Gus Halim bisa datang memberikan pengarahan dan meresmikan Kampung Batik Desa Suro.

"Banyak yang mengeluh terkait penggunaan dana desa. Seperti BLT Dana Desa yang masih minimal 40 persen. Sehingga banyak kades ngeluh tidak bisa membangun apa-apa. Seperti tidak bisa bangun infrastruktur. Bahkan ada yang ingin memastikan dana operasional kades sebesar 3 persen dari Dana Desa," kata Ratna Machmud.

Terkait Kampung Batik Desa Suro, Ratna Machmud menambahkan, Pemkab Musi Rawas sudah mengadakan pelatihan membatik. 

"Kami telah membuat kampung batik dengan pengelolanya dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Tempat sudah dibangun, tinggal peresmiannya saja. Kami berharap pak menteri bisa meresmikannya," paparnya.

Dalam pertemuan itu, Bupati Musi Rawas juga meminta dukungan dari Kemendes PDTT terkait modal tambahan untuk BUMDes dalam pengembangan usahanya.

"Perlu ada tambahan modal sepeti untuk alat cetak dan juga kami perlu ada pelatihan-pelatihan kembali," sebutnya. (Arianto)

Read More

Gus Halim: Pemekaran Provinsi Papua Akan Percepat Kesejahteraan dan Perdamaian di Papua

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menyatakan peresmian tiga provinsi Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua akan mempercepat pemerataan pembangunan dan perdamaian di Papua. 

Menteri yang akrab disapa Gus Halim ini juga meyakini dengan pemekaran provinsi, masyarakat Papua akan lebih sejahtera karena bisa memperpendek rentang kendali pelayanan pemerintah.

"Harapannya tidak perlu ada konflik antara pegunungan sama pesisir. Kemarin kan selalu begitu. Kan sekarang sudah punya kekuasaan sendiri, punya wilayah sendiri jadi enggak perlu berebut," ujar Gus Halim ini saat audiensi dengan Pejabat Wali Kota Jayapura Frans Pekey di Jakarta, Selasa (15/11/2022).

Selain itu, lanjut Gus Halim, Kepala daerah di masing-masing wilayah bisa semakin fokus pada perbaikan kesejahteraan masyarakat. Sehingga penyelesaian konflik maupun kesalahpahaman akan lebih mudah terselesaikan.

"Ya mudah-mudahan bisa lebih kondusif. Penanganan masalah juga bisa lebih mudah karena sendiri-sendiri," sambung Gus Halim.

Hal senada juga diyakini oleh Frans Pekey yang menyebutkan bahwa tiga provinsi tambahan tersebut merupakan wujud perhatian pemerintah terhadap Papua. 

Dalam kesempatan tersebut, orang nomor satu di Jayapura ini juga mengucapkan terima kasih kepada Gus Halim atas dana desa yang sudah tersalurkan serta keberadaan pendamping desa.

“Benar sekarang kelihatan mana lokasinya, siapa yang tanggung jawab. Terima kasih kami dapat dana desa. Pendampingannya juga sudah ada, ada pendamping,” kata Frans.

Seperti diketahui Kemendagri telah meresmikan tiga provinsi baru di Papua yakni Papua Selatan Ibu Kota Merauke, Papua Tengah Ibu Kota Nabire, dan Papua Pegunungan Ibu Kota Jayawijaya. Dasar penetapan 3 provinsi baru tersebut adalah UU Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, UU Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah dan UU Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan.

Dengan adanya tiga provinsi baru ini maka total jumlah provinsi di Indonesia menjadi 37 dengan 36 diantaranya penerima dana desa. 

Namun demikian hal ini akan disesuaikan dengan regulasi yang ada berikut dengan struktur serta kebijakan pemerintahannya. (Arianto)

Read More

Direktur IFAD Pamit, Gus Halim: Sangat Membantu Pembangunan Desa

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menerima kunjungan Direktur International Fund for Agricultural Development (IFAD) Indonesia, Ivan Cossio Cortez di kantor Kemendes PDTT, Jakarta, Jumat (11/11/2022).

Gus Halim, sapaan akrab Abdul Halim Iskandar menyatakan, kemitraan dengan IFAD sangat nyaman dengan sosok Ivan yang sangat baik.

"Kami juga mengucapkan terima kasih untuk kerja sama selama ini karena keberadaan IFAD sangat membantu pembangunan desa," kata Gus Halim yang didampingi Sekjen Kemendes PDTT Taufik Madjid.

Sementara itu, Ivan mengaku memiliki keterkaitan yang cukup erat dengan Indonesia. Selain itu, Ivan juga merasa sangat nyaman saat berada di Kemendes PDTT karena relasi dengan pejabat terjalin dengan istimewa.

"Kemendes bagi kami selalu berada di hati, karena kerja IFAD sejalan dengan Kemendes yaitu membantu desa dan orang-orang di desa," kata Ivan.

Ivan juga merasa orang Indonesia adalah orang paling baik yang pernah ditemuinya selama hidup. Bahkan direktur yang digantikannya dulu hanya berpesan untuk selalu tersenyum karena orang Indonesia itu ramah. Dia mengakui orang Indonesia itu sangat ramah dan baik. 

Ivan Cossio Cortez bakal digantikan oleh Hani Satani yang sebelumnya bertugas di Ghana. Selanjutnya Ivan memilih untuk pensiun dan kemungkinan lebih memilih kerja sebagai konsultan.

Sebagai informasi, Program Kerjasama antara Kemendes PDTT dan IFAD menyasar desa-desa di lima provinsi, yakni Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur.

Program TEKAD ini akan menyasar sekitar 412.300 rumah tangga, dan memberi manfaat untuk 1.855.350 orang. Peserta program ini tersebar di 500 desa inti, 1.220 desa klaster di 25 kabupaten, di 5 provinsi wilayah Indonesia Timur.

Usai pertemuan, Gus Halim memberikan buku SDGs Desa kepada Ivan. Turut menemani Gus Halim dan Taufik Madjid, Dirjen PEID Harlina Sulistyorini, Kepala BPI Ivanovich Agusta, Staf Ahli Bito Wikantosa, Staf Khusus Nasrun Annahar. (Arianto) Jy 

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menerima kunjungan Direktur International Fund for Agricultural Development (IFAD) Indonesia, Ivan Cossio Cortez di kantor Kemendes PDTT, Jakarta, Jumat (11/11/2022).

Gus Halim, sapaan akrab Abdul Halim Iskandar menyatakan, kemitraan dengan IFAD sangat nyaman dengan sosok Ivan yang sangat baik.

"Kami juga mengucapkan terima kasih untuk kerja sama selama ini karena keberadaan IFAD sangat membantu pembangunan desa," kata Gus Halim yang didampingi Sekjen Kemendes PDTT Taufik Madjid.

Sementara itu, Ivan mengaku memiliki keterkaitan yang cukup erat dengan Indonesia. Selain itu, Ivan juga merasa sangat nyaman saat berada di Kemendes PDTT karena relasi dengan pejabat terjalin dengan istimewa.

"Kemendes bagi kami selalu berada di hati, karena kerja IFAD sejalan dengan Kemendes yaitu membantu desa dan orang-orang di desa," kata Ivan.

Ivan juga merasa orang Indonesia adalah orang paling baik yang pernah ditemuinya selama hidup. Bahkan direktur yang digantikannya dulu hanya berpesan untuk selalu tersenyum karena orang Indonesia itu ramah. Dia mengakui orang Indonesia itu sangat ramah dan baik. 

Ivan Cossio Cortez bakal digantikan oleh Hani Satani yang sebelumnya bertugas di Ghana. Selanjutnya Ivan memilih untuk pensiun dan kemungkinan lebih memilih kerja sebagai konsultan.

Sebagai informasi, Program Kerjasama antara Kemendes PDTT dan IFAD menyasar desa-desa di lima provinsi, yakni Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur.

Program TEKAD ini akan menyasar sekitar 412.300 rumah tangga, dan memberi manfaat untuk 1.855.350 orang. Peserta program ini tersebar di 500 desa inti, 1.220 desa klaster di 25 kabupaten, di 5 provinsi wilayah Indonesia Timur.

Usai pertemuan, Gus Halim memberikan buku SDGs Desa kepada Ivan. Turut menemani Gus Halim dan Taufik Madjid, Dirjen PEID Harlina Sulistyorini, Kepala BPI Ivanovich Agusta, Staf Ahli Bito Wikantosa, Staf Khusus Nasrun Annahar. (Arianto)

Read More

Gus Halim Perjuangkan Pertanggungjawaban Dana Operasional Desa Bentuk Lumpsum

Duta Nusantara Merdeka | Ciganjur 

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar mengupayakan pertanggungjawaban operasional pemerintah desa dari dana desa tidak berbentuk at-cost namun lumpsum. 

Sistem ini dinilai lebih mudah dan efektif sehingga kepala desa cukup berfokus pada penggunaannya sesuai kebutuhan tanpa dipusingkan dengan dokumen-dokumen pertanggungjawaban.

“Prioritas penggunaan dana desa, perbedaan mendasar di 2023 adalah telah tercantum secara sah legal pemanfaatan 3 persen untuk operasional. Tapi masih ada PR saya yang sampai hari ini belum dijawab terkait pertanggungjawaban,” jelas Gus Halim saat bertemu kepala desa se-Jawa Barat di Cianjur, Rabu (9/11/2022).

“Pertanggungjawaban dana operasional pemerintah desa oleh kepala desa bersifat lumpsum bukan at-cost artinya cukup membuat pernyataan 3 persen untuk ini itu. Nah, itu yang kita sebut model lumpsum. Karena jika tidak atau berbentuk at-cost, maka itu menjebak dan menyesatkan kepala desa,” sambungnya.

Seperti diketahui dana desa dapat dimanfaatkan untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan desa salah satunya pada operasional pemerintah desa dengan batas maksimal 3 persen dari total pagu yang diterima setiap desa. 

Kebijakan ini tertuang dalam Permendes No 8 tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa pasal 6 ayat 2 setelah proses panjang dengan pihak terkait.

Perjuangan yang sama harus dilakukan terkait sistem pertanggungjawabannya. Gus Halim akan berdiskusi dengan Kementerian Dalam Negeri yang berwenang atas pemerintahan desa dan Kementerian Keuangan yang berwenang atas anggaran.

“Dana Desa untuk operasional pemerintah itu juga perdebatannya panjang. Hampir kecolongan dengan ‘dana desa untuk operasional pemerintahan desa’ padahal yang kita perjuangkan adalah ‘dana desa untuk operasional pemerintah desa’. Ini kan beda dan kita kawal terus,” tegas Gus Halim.

“Yang sedang saya perjuangkan itu terkait dengan pertanggungjawaban. Yang namanya dana operasional harus lumpsum tidak at-cost. Apa itu akhirnya berhasil? Ya semoga berhasil karena itu regulasinya ada di Kemendagri. Kalau kewenangannya di Kemendes ya sudah saya keluarkan,” tegasnya.

Selain adanya operasional pemerintah desa, prioritas penggunaan dana desa sama seperti tahun sebelumnya termasuk adanya alokasi untuk BLT DD. 

Namun demikian, BLT DD pada tahun 2023 ditetapkan dengan batas maksimal penggunaan sebesar 25 persen dari total pagu setiap desa. 

Sebelumnya, BLT DD 2022 dianggarkan minimal 40 persen dengan pertimbangan tingginya kasus Covid-19 dan dampaknya bagi masyarakat. (Arianto)

Read More

Genjot Pelayanan Publik, Gus Halim Resmikan Selaras

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar didampingi Nyai Lilik Umi Nashriyah meresmikan Sentra Pelayanan Informasi Masyarakat (Selaras) pada Kamis (18/8/2022).

Selaras ini dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Desa PDTT Nomor 90 Tahun 2022 tentang petunjuk pelaksanaan layanan informasi publik terpadu Kementerian Desa PDTT.

Usai menggunting pita, pria yang akrab disapa Gus Halim kemudian meninjau langsung kondisi dan fasilitas yang ada di Ruang Selaras.

Pertama, Gus Halim langsung mencoba Mesin Mengambil Nomor Antrian sambil mendengarkan penjelasan dari Kepala Biro Humas Erlin Chaerlinatun.

Kemudian Gus Halim langsung menuju Desk yang merupakan perwakilan Unit Kerja Eselon (UKE) I. Yang dipilih Gus Halim adalah Desk Ditjen PPKTrans.

Disini, Gus Halim mendapat penjelasan soal program kerja yang telah dijalankan selama ini, termasuk mendapat penjelasan soal Sistem Informasi Peta Terpadu Kawasan Transmigrasi (SIPUKAT).

Setelah itu, Gus Halim meninjau fasilitas lain seperti ruang PPID, ruang rapat, Call Center dan Ruang Baca.

Sebelumnya, Sekjen Kemendes PDTT Taufik Madjid merespons positif keberadaan Selaras sebagai sentra informasi.

"Selaras adalah salah satu cara mewujudkan peningkatan pelayanan publik dan bisa wujudkan target nilai Reformasi Birokrasi " kata Sekjen Taufik.

Kepala Biro Humas Erlin Chaerlinatun menjelaskan, moto Selaras adalah memberikan pelayanan prima dengan SELARAS yang merupakan akronim dari

1. Senyum, Sapa, Salam

2. Efektif

3. Loyal

4. Akurat

5. Responsif

6. Adil

7. Sinergi.

"Visi Selaras adalah mewujudkan layanan informasi publik yang Akuntabel, Profesional, Integritas dan Kebersamaan untuk meningkatkan kepuasam masyarakat terhadap penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa PDTT yang transparan," kata Kepala Biro Erlin.

Turut hadir mendampingi Gus Halim, pejabat tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kemendes PDTT, termasuk Staf Khusus Mendes Ahmad Iman. (Arianto)

Read More