Freddy Wei: Penyaluran Minyak Goreng Murah untuk Bantu Rakyat

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Darmadi Durianto, Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan bersama dengan Paguyuban Wihara Pejagalan menggelar kegiatan aksi sosial Penyaluran Minyak Goreng Murah untuk Rakyat di Pejagalan Jakarta, Senin (07/03).

"Ini adalah salah satu program Bapak Darmadi Durianto yaitu menjual minyak goreng subsidi dengan harga sangat murah Rp 10.500,- kepada warga sekitar Pejagalan," kata Freddy Wei, Paguyuban Wihara Pejagalan  kepada wartawan Surat Kabar Duta Nusantara Merdeka di sela-sela kegiatan pelaksanaan penyaluran minyak goreng.

Selanjutnya juga disampaikan, Kegiatan ini terselenggara berkat kolaborasi Darmadi Durianto, Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan bersama dengan Paguyuban Wihara Pejagalan, Pasar Jaya dan forum RW untuk membantu warganya mendapatkan minyak goreng subsidi dengan harga terbaik.

"Setiap RW mendapatkan jatah 500 liter, dan Ketua RW membantu mengkoordinir warga nya supaya tertib dan tetap menjalankan prokes. Kegiatan ini dilaksanakan untuk sementara hari ini saja, Selanjutnya menunggu arahan Bapak Darmadi Durianto," ungkapnya.

Asal tahu saja, Bapak Darmadi Durianto selalu membantu warga Pejagalan, apapun kondisinya terutama langkanya minyak goreng di masa pandemi Covid-19.

"Pada intinya untuk semua warga, biar supaya bisa kondusif, kami koordinasi dengan RW masing masing untuk kelancaran Penyaluran Minyak Goreng Murah untuk Rakyat," pungkasnya. (Arianto)

Read More

KNPI Riau Salurkan Bantuan untuk Korban Gempa Pasaman

Duta Nusantara Merdeka | Riau

Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Riau, malam ini, Kamis (3/3/2022) memastikan keberangkatan Penyaluran Bantuan Korban Bencana Alam Gempa di Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat.

Kegiatan Sosial tersebut sebenarnya berawal dari inisiatif Ida Yulita Susanti selaku Wakil Rakyat dari Partai Golkar, Ida Lantas membuka ruang bagi siapapun yang ingin sampaikan Partisipasinya, seperti yang dilakukan KNPI Riau malam hari ini.

Bertempat di Halaman Rumah Anggota DPRD Kota Pekanbaru, Dr Hj Ida Yulita Susanti SH MH, Perwakilan Pengurus KNPI Riau salurkan beberapa Sembako, seperti Beras dan Minuman Mineral bagi para Korban di Kabupaten Pasaman Barat.

Wakil Rakyat Peraih Suara Terbanyak di DPRD Kota Pekanbaru itu mengatakan, KNPI Riau yang dipimpin Ketua Larshen Yunus justru berbuat nyata, dengan segala keterbatasan, KNPI Riau justru membuktikan, bahwa Pemuda itu identik dengan kerja nyata, ketimbang hanya kata-kata.

"Bagi saya, kehadiran adinda Larshen Yunus selaku Ketua KNPI Riau malam ini sudah jelas memastikan, bahwa Pemuda itu erat dengan sebutan Kerja Nyata, walau info baru tadi sore diterima, namun Ketua Larshen Yunus dan kawan-kawan dengan sigap menyalurkan bantuan seperti malam ini, inshaAllah berkah lahir dan batin" kata Ida Yulita Susanti.

Ditempat yang sama, Ketua DPD KNPI Provinsi Riau Larshen Yunus melalui Wakil Ketua bidang Sosial Kemasyarakatan menyampaikan, KNPI Riau ada untuk semua Ummat.

"Alhamdulillah hari ini, kami pastikan bahwa khusus untuk bantuan Sembako KNPI Riau akan segera disalurkan. Terimakasih buat Kak Ida, yang dengan tulus ikhlas bersama-sama menjalankan kerja-kerja sosial seperti ini. KNPI Riau angkat topi sama kakak!" ungkap Yendri Rusli S.Pd, Wakil Ketua DPD KNPI Provinsi Riau.

Hingga berita ini dimuat, terlihat perwakilan dari KNPI Riau juga turut berangkat menuju Pasaman Barat, guna menyalurkan secara langsung bantuan untuk Korban Bencana Alam Gempa Bumi beberapa hari yang lalu.

"Ikhtiar kami tetap sama, seperti yang disampaikan Ketua Larshen Yunus, yakni Konsisten Menghadirkan Keadilan, ikhtiar Memperbaiki Negeri. InshaAllah, Gempa Magnitudo 4,8 yang sudah meluluhlantakkan Pasaman Barat segera pulih kembali. KNPI Riau hadir untuk mengubah Air Mata menjadi Mata Air Kehidupan! Mohon do'a dan dukungannya, agar perjalanan kami malam ini selamat sampai tujuan," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Lagi, Holding Pangan ID Food Distribusikan 57,5 Ton Minyak Goreng ke Pedagang Pasar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Setelah mendistribusikan 12 Ton Minyak Goreng pekan lalu ke Pedagang Pasar Tradisional, Holding Pangan ID FOOD kembali mendistribusikan Minyak Goreng kepada Pedagang pasar Tradisional, kali ini sekitar 57,5 Ton ke beberapa titik lokasi Pasar di wilayah Jakarta dan Jawa Barat.

Pendistribusian minyak goreng dilakukan ke beberapa titik lokasi dan dilakukan bertahap diantaranya Pasar Baleendah 12 Ton, Pasar Sunter 12,5 ton, Pasar Koja 12,5 ton, Pasar Cibubur 7,5 Ton, Pasar Kelapa Gading 3,7 Ton dan Pasar Rawamangun 3,7 Ton, 

dan Pasar PIK 5,6 Ton.

Direktur Utama ID Food, Arief Prasetyo Adi menyebut pendistribusian minyak goreng akan dilaksanakan secara berkelanjutan dalam rangka memenuhi ketersediaan dan keterjangkauan pangan untuk masyarakat, sesuai peran Holding Pangan.

“ID Food mengoptimalkan seluruh Anggota holding sektor perdagangan untuk terus berkontribusi membantu pemerintah dalam hal ketersediaan minyak goreng untuk masyarakat,”Kata Arief dalam keterangan tertulisnya, Kamis (10/02).

Sebagai upaya keterjangkauan harga minyak goreng, langkah ID Food dalam rencana kedepan turut mendistribusikan minyak goreng di seluruh kota di Indonesia. 

“Pekan ini kami sudah lakukan pemetaan titik - titik lokasi pendistribusian minyak goreng kepada Pedagang Pasar di kota lainnya.”pungkas Arief.

Menurut Arief, tidak dapat dipungkiri memang di lapangan masih banyak masyarakat yang kesulitan mendapatkan minyak goreng dengan harga yang wajar, oleh karenanya Holding Pangan ID Food akan terus berkoordinasi dengan para podusen dan Kementerian Perdagangan untuk membantu percepatan distribusi minyak goreng curah kepada para Pedagang Pasar di beberapa titik kota lainnya.

“Distribusi minyak goreng akan dilakukan reguler sepanjang waktu,”jelasnya. 

“Tentu, melibatkan berbagai pihak untuk rantai pasokan minyak termasuk Pemerintah Daerah, Swasta, Asosiasi dan Anggota sektor Perdagangan seperti Rajawali Nusindo dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.”Katanya lebih lanjut. 

Hal ini sesuai arahan Menteri BUMN Erick Thohir yang mengajak untuk bergotong royong membangun yang namanya ekosistem Indonesia. 

“Ekosistem Indonesia itu terdiri dari Pemerintah pusat, Pemerintah daerah semua kalangan baik Lembaga Kementerian, swasta, UMKM, Petani termasuk BUMN sektor lainnya,” terang Menteri Erick 

Menteri Erick pun mengatakan mengenai isu minyak goreng diharapkan gotong royong dan kolaborasi bersama antara BUMN, Pemerintah Daerah, Pusat, maupun swasta. 

Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, Oke Nurwan menanggapi bahwa kegiatan pendistribusian minyak goreng yang dilakukan Holding BUMN Pangan sebagaimana yang diamanahkan Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi, 

bahwa Holding pangan dapat bersinergi dengan Kementerian Perdagangan dalam hal ketersediaan barang, keterjangkauan barang dan memperkuat rantai distribusi pangan guna tantangan di masa depan. 

“Salah satu wujud kolaborasi dalam ketersediaan barang adalah pendistribusian minyak goreng yang sangat dibutuhkan masyarakat saat ini,” Jelas Oke. 

Lebih lanjut, Oke mengatakan bahwa keberadaan dan ketersediaan minyak goreng melalui pedagang Pasar sangat penting guna pemenuhan kebutuhan masyarakat, oleh karenanya distribusi minyak goreng yang dilakukan Holding Pangan ID Food dapat dilakukan secara berkelanjutan dan senantiasa bersinergi dengan Pemerintah dalam menjaga ketersediaan barang kebutuhan pokok bagi masyarakat, khususnya minyak goreng dengan harga yang ditetapkan Pemerintah. (Arianto)

Read More

Nestlé Gelar Program Income Accelerator untuk Petani Kakao

Duta Nusantara Merdeka | Bogor

Nestlé mengumumkan rencana barunya untuk mengatasi risiko terjadinya pekerja anak pada proses produksi kakao. Rencana ini berfokus pada program Income Accelerator (akselerasi pendapatan) inovatif, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga petani kakao, sekaligus memajukan praktik pertanian regeneratif dan kesetaraan gender. Selanjutnya, insentif berupa uang tunai akan diberikan kepada para petani kakao untuk menunjang berbagai keperluan, seperti pendaftaran sekolah anak, pemangkasan dan lain sebagainya. Rencana baru Nestlé juga mendukung perusahaan untuk melakukan transformasi sumber kakao global dengan melakukan penelusuran dan segregasi pada produk kakao. Dengan memperluasnya upaya Nestlé terkait memastikan keberlanjutan kakao, perusahaan secara global berencana untuk menginvestasikan total CHF 1,3 miliar pada 2030, lebih dari tiga kali lipat investasi tahunan saat ini.  

Program Income Accelerator ini menawarkan pendekatan baru untuk mendukung para petani dan keluarga dalam transisi menuju pertanian kakao yang lebih berkelanjutan. Insentif akan mendorong perilaku dan praktik pertanian yang dirancang untuk terus membangun ketahanan sosial dan ekonomi dari waktu ke waktu. Maka dari itu, melalui pendekatan baru Nestlé, para keluarga petani kakao akan menerima manfaat lebih tidak hanya dari segi kuantitas dan kualitas biji kakao yang dihasilkan, tetapi juga manfaat dari segi kontribusi kepada lingkungan dan masyarakat setempat. 

Insentif ini merupakan tambahan dari premi yang diperkenalkan oleh pemerintah Pantai Gading dan Ghana yang dibayarkan Nestlé, serta premi yang ditawarkan Nestlé untuk kakao bersertifikat. Kakao ini diaudit secara independen berdasarkan Rainforest Alliance Sustainable Agriculture Standard (Standar Pertanian Berkelanjutan Rainforest Alliance), untuk mempromosikan kesejahteraan sosial, ekonomi, dan lingkungan petani dan masyarakat setempat.  

Komunitas petani kakao menghadapi tantangan besar, termasuk luasnya tingkat kemiskinan di daerah pedesaan, peningkatan risiko iklim dan kurangnya akses ke layanan jasa keuangan dan infrastruktur dasar seperti air, pelayanan kesehatan, dan pendidikan. Faktor-faktor kompleks ini berkontribusi pada risiko terjadinya pekerja anak di pertanian keluarga. Berkerja sama dengan para mitra dan pemerintah, serta meneruskan program percontohan yang menjanjikan, inisiatif baru Nestlé diharapkan dapat mempertajam fokus pada penyelesaian akar penyebab risiko terjadinya pekerja anak.  

“Ambisi kami adalah untuk memberikan dampak lebih yang positif dan nyata terhadap keluarga petani kakao yang jumlahnya meningkat, terutama di daerah yang mengalami kendala kemiskinan dan kelangkaan sumber daya. Selain itu, kami berharap program ini dapat membantu menutup kesenjangan kesejahteraan yang mereka hadapi dari waktu ke waktu,” ucap Mark Schneider, Nestlé CEO dalam keterangan tertulisnya, Senin (08/02). 

“Sejalan dengan upaya yang telah kami lakukan sejak lama untuk memasok kakao secara berkelanjutan, kami akan terus membantu anak-anak agar dapat bersekolah, memberdayakan perempuan, meningkatkan metode pertanian, dan memfasilitasi pendanaan. Nestlé percaya bahwa, bersama dengan pemerintah, LSM, dan pihak lain di industri kakao, kami dapat membantu meningkatkan kehidupan keluarga petani kakao dan memberi anak-anak kesempatan untuk belajar serta tumbuh di lingkungan yang aman, sehat, dan layak untuk mereka dapatkan.”  

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Direktur PT Nestlé Indonesia Ganesan Ampalavanar mengatakan, "Semangat yang sama dengan Nestlé global terkait produksi bertanggung jawab dan berkelanjutan juga kami bawa di Indonesia. Kami terus mempelajari setiap peluang agar kami bisa memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan di sekitar area operasi kami. Salah satu langkah yang sudah kami lakukan adalah program pembinaan para petani kopi dan peternak sapi. Kami akan terus memperkuat program pembinaan dan memperluas program kemitraan untuk menjaga ketangguhan dan kesejahteraan para petani, keluarga, dan masyarakat sekitar."  

Menciptakan insentif tunai untuk meningkatkan pendapatan 

Bertujuan untuk menutup kesenjangan kesejahteraan dan membantu melindungi anak-anak, program ini menjunjung tinggi praktik yang dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan membantu mengamankan sumber pendapatan tambahan. Melalui penerapan praktik ini, keluarga dapat memperoleh tambahan hingga CHF 500 per tahun (atau setara dengan IDR 8.000.000) selama dua tahun pertama program. Insentif yang lebih tinggi di awal akan membantu mempercepat penerapan praktik pertanian yang baik untuk membangun dampak di masa depan. Insentif ini kemudian akan disesuaikan menjadi CHF 250 (atau setara dengan IDR 4.000.000) setelah program mulai memberikan hasil yang nyata. Insentif ini tidak dibayar berdasarkan volume kakao yang dijual dan inklusif untuk memberikan dukungan yang berarti bagi petani kecil, tanpa terkecuali.   

Berbeda dengan praktik pada umumnya, program ini juga menawarkan insentif keuangan bagi pasangan petani yang biasanya bertanggung jawab atas pengeluaran rumah tangga dan pengasuhan anak. Dengan membagi pembayaran antara petani dan pasangan, program ini membantu memberdayakan perempuan dan meningkatkan kesetaraan gender. Contoh praktik yang didorong oleh Nestlé meliputi: 

Pendaftaran sekolah untuk setiap anak berusia 6 – 16 tahun 

Menerapkan praktik pertanian yang baik, seperti pemangkasan (pruning), yang meningkatkan produktivitas pertanian; 

Melakukan kegiatan agroforestri untuk meningkatkan ketahanan iklim, seperti penanaman pohon peneduh; 

Menghasilkan pendapatan yang beragam, misalnya dengan menanam tanaman lain, memelihara ternak seperti ayam, beternak lebah atau mengolah produk lain seperti singkong. 

Pembayaran akan diberikan melalui transfer layanan seluler terlindungi yang akan memastikan penelusuran langsung dari pemasok Nestlé ke penerima yang dituju. Karena arus kas sepanjang tahun sering kali menjadi tantangan, insentif tunai akan dibagikan pada saat paling dibutuhkan. Berdasarkan masukan dari para petani kakao, situasi tersebut termasuk pada masa kembali ke sekolah dan sebelum musim hujan. Mitra pihak ketiga, termasuk International Cocoa Initiative dan Rainforest Alliance, akan bekerja sama dengan Nestlé untuk memantau tingkat partisipasi.

Membantu petani menerapkan praktik yang berkelanjutan dan terukur 

Berdasarkan hasil positif dari program percobaan pada 2020 dengan 1.000 petani di Pantai Gading, pada 2022 Nestlé akan memperluas program untuk mencakup 10.000 keluarga di negara tersebut, sebelum memperluasnya ke Ghana pada 2024. Kemudian akan menilai hasil dari fase uji dan mengadaptasi jika diperlukan, sebelum bergerak untuk menjangkau semua keluarga petani kakao dalam rantai pasokan kakao global Nestlé pada 2030. 

Nestlé akan membantu memastikan agar petani memiliki sumber daya, pelatihan, serta struktur sosial dan keuangan untuk membuat perubahan yang berkelanjutan dengan: 

Meningkatkan sistem pemantauan dan perbaikan yang ada untuk membantu mengidentifikasi, mencegah dan mengatasi risiko terjadinya pekerja anak dan meningkatkan pendaftaran sekolah; 

Menawarkan pelatihan keluarga melalui sistem Gender Action Learning dan perencanaan keuangan rumah tangga serta kewirausahaan; 

Mengorganisasi dan melatih kelompok-kelompok lokal untuk melakukan pemangkasan dan tugas-tugas pertanian bermanfaat lainnya dalam koperasi tertentu setiap tahun; 

Memberikan peluang diversifikasi pendapatan bagi petani dan pasangannya; 

Membantu mendirikan Village Savings and Loans Association (Asosiasi Simpan Pinjam Desa), yang ditujukan pada perempuan, untuk mendorong tabungan dan memberikan pinjaman untuk peluang usaha kecil. 

Masukan dan saran dari petani dan koperasi, serta pengumpulan dan evaluasi data yang sedang berlangsung oleh pihak ketiga, akan digunakan untuk menginformasikan, memodifikasi, dan meningkatkan program seiring dengan meningkatnya skala komunitas. Selain itu, pengawasan independen akan diberikan oleh komite penasihat strategis multistakeholder yang dikelola oleh IDH-The Sustainable Trade Initiative, sebuah yayasan terkemuka yang bekerja untuk meningkatkan keberlanjutan rantai pasokan internasional.  

Menelusuri semua kakao dari asal ke pabrik 

Sebagai bagian dari program, Nestlé akan mentransformasi sumber kakao global untuk mencapai penelusuran penuh dan segregasi produk-produk yang menggunakan kakao dari tempat asal hingga ke pabrik. Upaya baru ini akan membantu mengubah rantai pasokan Nestlé dan industri pada umumnya. Nestlé akan memperkenalkan berbagai produk dengan kakao yang telah dipasok dari program inovatif ini, dan menawarkan konsumen kesempatan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan keluarga petani kakao dan perlindungan anak-anak. Kami akan memulai dengan pilihan produk KitKat pada 2023.  

“Upaya kami dapat membantu mempercepat perubahan pada topik penting yang sangat dekat di hati kami. Upaya ini akan mendorong akuntabilitas dan transparansi di seluruh industri, pada saat pelanggan, karyawan, dan komunitas semakin mengharapkan perusahaan untuk memastikan terciptanya manfaat bersama,” kata Magdi Batato, Executive Vice President and Head of Operations. “Dengan meningkatkan penelusuran dalam skala besar, kami akan membantu membangun kepercayaan konsumen pada produk kami dan menanggapi permintaan yang meningkat akan penggunaan kakao dari sumber yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.” 

Pengumuman ini berdasarkan komitmen jangka panjang Nestlé untuk mengatasi risiko terjadinya pekerja anak dalam produksi kakao. Perusahaan telah melakukan investasi untuk keberlanjutan melalui Nestlé Cocoa Plan sejak 2009. Melalui monitoring and remediation system (sistem pemantauan dan perbaikan) yang telah dilembagakan sejak 2012, sebanyak 149.443 anak telah mendapatkan bantuan perlindungan dari risiko terjadinya pekerja anak, dan 53 sekolah telah dibangun atau diperbaiki. Sistem ini sekarang menjadi standar industri yang digunakan perusahaan lain untuk memantau rantai pasok mereka. (Arianto)

Read More

Ketua Komisi I DPRD Dumai Doakan Bripka Desberto Simatupang, S.H Lolos Tes Masuk SIP

Duta Nusantara Merdeka | Dumai 

Pria kelahiran anak jati Dumai yang lahir 36 tahun yang lalu Bripka Desberto Simatupang S.H sangat dikenal di lingkungan masyarakat kota Dumai khususnya Tokoh-tokoh masyarakat di kota Dumai. 

"Kita sangat bangga terhadap putra Daerah kota Dumai ini karena mampu menjalankan tugasnya sebagai aparat kepolisian. Buktinya, sampai hari ini Dumai tetap aman dan terkendali," kata Ketua Komisi I DPRD Dumai Fraksi NasDem, ibu Hj Haslinar Zulkifli As. S.Sos, Msi kepada wartawan Duta Nusantara Merdeka di Dumai, Kamis (27/01/22).  

Menurut Ketua Komisi I DPRD Dumai, Anak kelahiran Dumai ini sekarang sedang mengikuti pendaftaran seleksi SIP TA 2022 yang akan berakhir 03 maret mendatang. "Pada kesempatan ini kita berharap dan selalu mendo’akan keberhasilannya dalam menempuh tes masuk Sekolah Ilmu Kepolisian (SIP)," ucapnya.

”Kita Do’a serta mendukung anak kelahiran Dumai untuk lulus dalam tes SIP nanti, kepada yang bersangkutan kita mengimbau untuk tetap fokus dalam mengikuti tes nanti,” kata Haslinar.

Asal tahu saja, Bripka Desberto Simatupang S.H, memiliki bakatnya dalam menjalankan tugas kepolisian di bidang Intelpolkam, prestasinya tidak diragukan lagi dalam menjaga situasi dan kondisi Dumai aman dan terkendali. (Arianto)

Read More

Pengamat Maritim: Potensi Perubahan Status dari Tawanan Perompak menjadi Tahanan Perang bagi Pelaut Indonesia di Kapal Rwabee yang Dibajak

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pemberontak Houthi Yaman menolak untuk membebaskan kapal barang Rwabee yang dibajak mereka semenjak 2 Januari 2022. Alasan penolakan tersebut menurut pejabat milisi Houthi, Hussein Al-Azzi yang dilansir media Arab News Sabtu (15/1/2022) lalu, karena kapal itu membawa senjata untuk Koalisi Arab untuk mendukung legitimasi di Yaman. Bahkan pejabat tersebut juga menyebutkan dalam cuitannya di twitter bahwa kapal itu juga tidak dimuati kurma atau mainan anak-anak, tetapi sarat dengan senjata. 

Dengan adanya penolakan dari petinggi Houthi untuk pembebasan kapal Rwabee, lalu bagaimana dengan nasib para awak kapal yang ikut ditahan, yang salah satunya WNI, Surya Hidayat Pratama, Chief Officer? Menurut berita yang dimuat beberapa media, kabarnya kondisinya baik dan berada di hotel di Yaman. Tapi hingga kini belum ada kepastian kapan akan dibebaskan. Lalu dalam situasi seperti ini, posisi awak kapal WNI tersebut sebagai apa jadinya?

Menilik peristiwa itu Pengamat Maritim yang juga Mantan KaBais, Laksamana Madya Sulaiman Ponto berpendapat bahwa Arab Saudi dalam kondisi berperang di wilayah tersebut dan kapalnya ditahan oleh pemberontak Yaman atau Houthi. Posisi awak kapal dapat sebagai tawanan kapal yang dibajak atau tahanan perang.

"Kapal Rwabee berbendera UEA dan disewa oleh Arab Saudi. UEA dan Arab Saudi masuk dalam koalisi yang berperang dengan pemberontak Houthi. Jadi bisa berbeda versi status dari awak kapal yang ditahan oleh Houthi. Apalagi menurut versi Arab Saudi kapal tersebut dibajak, jadi status awak kapal adalah disandera oleh Pemberontak Houthi. Sementara menurut versi Pemberontak Houthi kapal tersebut adalah kapal militer, karena mengangkut perlengkapan militer yang ditangkap dalam operasi militer, bukan tidak mungkin bila awak kapal berpotensi dianggap sebagai tahanan perang atau prison of war (POW)," kata Sulaiman Ponto kepada media Selasa (18/1/2022). 

Dan mengenai sampai kapan para sandera khususnya pelaut Indonesia dapat dibebaskan, menurut Sulaiman, "Sangat tergantung pendekatan dari pemerintah Indonesia. Yang menangkap harus dapat diyakinkan bahwa yang ditangkap itu bukan warga Arab Saudi."

Sementara itu pendapat yang hampir senada mengenai penyanderaan awak kapal Rwabee juga datang dari  Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa S.SiT., Pengamat Maritim yang juga salah satu pengurus Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Ahli Keselamatan dan Keamanan Maritim Indonesia (AKKMI). Menurutnya terdapat risiko yang dihadapi para pelaut ketika melewati daerah konflik seperti perang antara Koalisi Arab Saudi dan Pemberontak Yaman ini. Negara Indonesia pun memiliki Perpu No. 23. Tahun 1959 sebagai pengganti UU No. 74 tahun 1957 yang dapat sedikit banyak menjelaskan situasi tersebut. (Arianto)

Read More

Ketua BAZNAS RI: Islam Menempatkan Pemberantasan Kemiskinan menjadi Suatu Hal yang Sangat Penting

Duta Nusantara Merdeka |Jakarta

Tahun 2021 menjadi momentum kebangkitan zakat nasional dimana telah terjadi perubahan-perubahan yang cukup transformatif di bawah kepemimpinan BAZNAS Rl yang baru, lalu bagaimana dampak perubahan-perubahan tersebut bagi pengelolaan zakat nasional di tahun 2022, seperti apa tantangan dan peluangnya? 

Ketua BAZNAS RI Prof Dr KH Noor Achmad, MA dalam sambutannya mengatakan, Islam menempatkan pemberantasan kemiskinan menjadi suatu hal yang sangat penting. Hal ini tercermin melalui rukun Islam ketiga, yaitu zakat. Fakir dan miskin merupakan golongan pertama yang disebutkan dalam ketentuan golongan penerima zakat (mustahik) di Al-Quran. 

"Fakir miskin menjadi penting dalam mustahik karena kemiskinan dapat menjadi awal dari permasalahan sosial lainnya seperti kejahatan, kurangnya pendidikan, kesehatan, bahkan kemurtadan," ujar Kyai Noor dalam Seminar Nasional Outlook Zakat Indonesia 2022 dengan tema "Peluang & Tantangan Pengelolaan Zakat 2022" di Gedung Kementerian Agama RI Jakarta, Selasa, (18/01/2022).

Menurut Kyai Noor, Zakat merupakan rukun Islam yang secara langsung berdampak kepada sosial ekonomi masyarakat yang diharapkan dapat menjadi solusi pemberantasan kemiskinan. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, Indonesia sebagai negara berpenduduk mayoritas muslim terbesar di dunia memiliki potensi zakat yang besar. 

"Potensi keumatan ini idealnya dapat digunakan untuk membantu mengurangi berbagai masalah kemanusian, antara lain persoalan kemiskinan dan kesenjangan ekonomi, Sesuai dengan Undang-undang No.23 Tahun 2011, BAZNAS sebagai lembaga amil negara berkomitmen mengelola zakat secara nasional, dari Aceh hingga Papua," ungkapnya.

Dalam situasi pandemi COVID-19, lanjutnya, BAZNAS sebagai Lembaga Amil Negara telah menunjukkan keterlibatannya secara aktif dalam ikut menangani dampak pandemi COVID19, baik melalui program pendistribusian dan pendayagunaan zakat melalui program kesehatan dan ekonomi yang berkaitan langsung maupun program peningkatan spiritual masyarakat.

Pada lima tahun kedepan, kata Kyai Noor, BAZNAS memiliki tujuan untuk dapat memperkuat posisi BAZNAS sebagai Lembaga Pemerintah Non Struktural (LPNS) pengelola zakat di Indonesia. Terdapat lima hal yang perlu dilakukan penguatan yaitu penguatan kelembagaan, penguatan manajemen, penguatan sumber daya manusia (SDM), penguatan sarana prasarana, dan penguatan jaringan. Outlook Zakat Indonesia 2022 ini dibuat sebagai bentuk ikhtiar dalam penguatan kelembagaan BAZNAS dari sisi riset dan penelitian.

"Outlook Zakat Indonesia 2022 ini memuat gambaran umum perzakatan tahun 2021, statistik zakat, kajian strategis zakat dan tantangan perzakatan serta peluangnya. Sebagai bentuk pertanggungjawaban bersama, kami secara terbuka menerima kritik dan saran dari pelbagai pihak untuk menghasilkan Outlook Zakat Indonesia yang lebih bermanfaat untuk umat di masa yang akan datang," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Presiden Jokowi Percaya BAZNAS Bisa Menjadi Motor Utama Mensejahterakan Umat

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Presiden RI Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pihaknya percaya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) akan tumbuh semakin maju dan modern menjadi institusi yang terpercaya dalam pengumpulan zakat dan menjadi motor utama untuk mensejahterakan ummat. Hal ini disampaikan Presiden Jokowi saat menyampaikan sambutan secara virtual pada BAZNAS Award 2022 yang merupakan rangkaian HUT BAZNAS ke-21, di Jakarta, (17/1/2022). 

Turut hadir Wapres RI KH. Ma'ruf Amin secara virtual, Perwakilan Keluarga Presiden RI Periode 1998-1999 Ilham Ali Habibie, Perwakilan Keluarga Presiden RI Periode 1999-2021 Alisa Wahid dan Yeni Wahid, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Prof. Dr. KH Muhadjir Efendy MA, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Kabinet Indonesia Maju, serta Gubernur/Bupati/Walikota dari berbagai wilayah di Indonesia, Pimpinan BAZNAS RI, Pimpinan BAZNAS se-Indonesia, para tokoh, lembaga negara, organisasi masyarakat Islam, dan seluruh penerima BAZNAS Award 2022.

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menyampaikan selamat ulang tahun ke-21 kepada BAZNAS. “Semoga di usia yang terus bertambah BAZNAS akan tumbuh semakin kuat, terpercaya dan modern.”

Presiden Jokowi juga mengucapkan terima kasih kepada BAZNAS yang terus mengajak dan memfasilitasi masyarakat untuk berzakat, membangkitkan kesadaran masyarakat untuk berbagi rezeki dan kebahagiaan kepada saudara-saudara yang membutuhkan, meningkatkan kepedulian sosial dan solidaritas masyarakat dengan saling berbagi dan peduli, serta memperkuat ekonomi ummat. 

“Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, saya yakin potensi zakat kita yang masih belum tergali masih sangat besar. Di tengah distrupsi teknologi yang sangat pesat, BAZNAS harus melakukan lebih banyak terobosan-terobosan, mengembangkan cara-cara baru untuk menarik minat masyarakat untuk berzakat, menciptakan berbagai inovasi dan pelayanan dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi, mempercepat digitalisasi sehingga layanan zakat semakin cepat dan semakin mudah,” jelas Presiden Jokowi yang juga sebagai penerima BAZNAS Award sebagai Presiden Inklusif Indonesia. 

Lebih lanjut, Presiden Jokowi mengatakan, BAZNAS juga harus membangun tata kelola yang semakin terbuka, profesional dan akuntabel yang didukung oleh SDM yang profesional dan kredibel. “Saya yakin dengan adaptasi teknologi yang cepat, juga pembangunan budaya kerja yang profesional, BAZNAS akan tumbuh semakin maju dan modern menjadi institusi yang terpercaya dalam pengumpulan zakat dan menjadi motor utama untuk mensejahterakan ummat."

“Penyaluran zakat juga harus dilakukan dengan tepat sasaran agar memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan umat, meningkatkan aktifitas perekonomian dan mengatasi berbagai masalah-masalah sosial termasuk membantu mengetaskan kemiskinan,” kata Presiden Jokowi.

Saat ini, menurut Presiden Jokowi, pemerintah sedang fokus dalam mengurangi pengangguran dengan membuka lapangan kerja baru yang sebanyak-banyaknya. Hal ini akan berdampak dalam menurunkan ketimpangan sosial dan angka kemiskinan, terutama angka kemiskinan ekstrim yang saat ini berada di kisaran 4% atau 10,4 juta yang akan diturunkan dengan target menjadi nol persen di tahun 2024. 

“Saya berharap BAZNAS mampu menciptakan program-program yang relevan dalam meningkatkan ekonomi umat, ikut berperan dalam pengembangan UMKM, sehingga mereka bisa naik kelas. Selain itu, di masa Pandemi, BAZNAS harus menjadi bagian dari ikhtiar bersama untuk membantu umat dalam mengatasi situasui yang sulit,” katanya.

Presiden juga mengucapkan selamat kepada para penerima award Life Time Achievement Zakat Indonesia dan Kategori lainnya.”Semoga bisa menjadi inspirasi dan teladan bagi kita semuanya.”

Perhelatan HUT BAZNAS ke-21 dan penyelenggaraan BAZNAS Award didukung oleh BSI, BMI, BJB Syariah, CIMB Niaga Syariah, PT Paragon, Indomaret, Go Pay, BNI, Asuransi Jasa Raharja, PT Pegadaian (Persero), Bank DKI, BP Jamsostek.

Seluruh proses penyelenggaraan BAZNAS Award 2022 mematuhi protokol kesehatan secara ketat guna mencegah penyebaran virus Covid-19. (Arianto)

Read More

Para Lelaki Pun Dukung RUU TPKS: Harus Segera Disahkan Sebab Satu Korban Saja Terlalu Banyak!

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Di antara para aktivis perempuan yang hadir dalam pertemuan dengan *Ketua DPR RI Puan Maharani* pada Rabu (11/1) pekan ini, dua lelaki muda berbalut jaket almamaternya duduk menyimak. *Mika Simon Sibarani* yang hadir bersama seorang rekannya dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Diponegero sempat pula menyampaikan pendapat tentang Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS). “Kasus kekerasan seksual terus meningkat eskalasi kasusnya di masyarakat, termasuk di kampus. Jadi kami sangat mendukung dan mengapresiasi penuh RUU TPKS yang menjadi RUU Inisiatif DPR sebab kita butuh RUU TPKS untuk menciptakan ruang aman yg bebas kekerasan seksual. Kami mendukung adanya keterbukaan dan pelibatan masyarakat dalam pembahasan RUU TPKS ini, kata Mika. 

Kehadiran dua pemuda dalam dengar pendapat bersama para aktivis perempuan itu, mendapat perhatian dari Puan. “Baik sekali kalau semua, termasuk kaum lelaki juga ikut concern soal RUU TPKS, karena ini sebenarnya bukan hanya masalah perempuan dan anak, tapi masalah bangsa,” kata Puan.  

Mika tentu bukan satu-satunya pria yang memiliki kepedulian atas dinamika yang terjadi terhadap perjalanan RUU TPKS ini. Ada banyak pria yang juga mendukung disahkannya RUU TPKS tersebut karena persoalan kekerasan seksual juga bisa dialami pria. Menurut catatan Komnas Perempuan, ada 1 dari 10 laki-laki yang menjadi korban kekerasan seksual. Dalam rapat dengar pendapat dengan Badan Legislatif (Baleg) DPR pada Februari 2021 silam, Direktur Eksekutif Indonesia Judicial Research Society (IJRS) Dio Ashar pernah menyampaikan hasil studi kuantitatif yang dilakukan oleh organisasinya dan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) yang melaporkan 33,3 persen laki-laki pernah mengalami kekerasan seksual. Meski tidak sebanyak kasus kekerasan seksual terhadap perempuan yang jumlahnya mencapai lebih dari 66%, jumlah tersebut menjadi sangat signifikan bila merujuk pada perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) bahwa satu korban kekerasan sudah terlalu banyak. 

Apresiasi atas pernyataan Puan yang menyatakan akan segera mengesahkan RUU TPKS sebagai RUU Inisiatif DPR juga dilontarkan oleh *Usman Hamid*, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia. “Saya mengapresiasi langkah Ketua DPR jika pekan depan menetapkan RUU ini sebagai usul inisiatif yang diprioritaskan dan segera disahkan,” kata Usman. Menurutnya, banyak sekali warga masyarakat yang sudah berada dalam keadaan darurat kekerasan seksual. Usman bercerita bahwa Jumat (14/1) dini hari tadi saja, ia baru tiba dari perjalanan darat luar kota untuk membantu seorang perempuan yang baru mengalami kekerasan yang dilakukan oleh suaminya. “Cukup parah. Bukan hanya kekerasan fisik biasa, atau kekerasan verbal dan mental saja. Tetapi nyaris semuanya, termasuk kekerasan seksual. Sang istri juga dipisahkan dari anak perempuan yang kini dibawa oleh suami tanpa kejelasan nasib anak dan lokasi keberadaannya. Kami sudah lapor ke pihak kepolisian, Polda Jabar dan Bareskrim, semoga ada tindakan hukum. Sebulan lalu saya membantu seorang ibu yang anaknya menjadi korban kekerasan seksual di sebuah pesantren,” katanya.

Kondisi bahwa Indonesia mengalami kondisi darurat kekerasan seksual dan karenanya RUU TPKS menjadi sebuah urgensi untuk segera disahkan juga disampaikan oleh aktivis kesetaraan dan keragaman yang juga akademisi dari Departemen Ilmu Politik FISIP UI, *Nur Iman Subono*. Ia dengan tegas mengatakan mendukung disegerakannya pengesahan RUU TPKS ini. “Apalagi RUU yang begitu urgen ini sudah tertunda lebih dari satu tahun,” katanya.  Menurutnya, meski memang prioritas dan fokus penangan kekerasan seksual saat ini cenderung lebih berfokus untuk perempuan, sejatinya korban dan pelaku bisa siapa saja. “Jadi jelas, RUU ini sebenarnya buat kemaslahatan orang banyak,” cetusnya.

Politisi *Budiman Sudjatmiko* pun menyampaikan hal yang sama terkait perkembangan RUU TPKS ini. “Menurut saya, sudah benar yang dikatakan Ketua DPR bahwa RUU TPKS ini harus disegerakan. Kekerasan seksual yang terjadi yang biasanya disebabkan oleh hubungan relasi kuasa yang tidak setara ini rentan terjadi di lembaga apa pun. Sekuler, keagamaan, sipil, militer, bahkan keluarga. Apalagi, kasus kekerasan umumnya bersifat seperti gunung es. Yang muncul di permukaan hanya sebagian kecilnya saja, sementara kasus lain yang jumlahnya jauh lebih banyak, terkubur di bawah permukaan,” katanya. 

Budiman dan Usman juga mengingatkan, perlunya memperhatikan dan melindungi kepentingan korban dalam setiap kasus kekerasan yang terjadi. Perlindungan korban ini pula yang menurut Usman, menjadi alasan perlunya RUU TPKS segera disahkan. “Terlalu lama penderitaan masyarakat kita berjalan tanpa perlindungan Negara dalam kasus kekerasan seksual. RUU ini hendak memberi landasan hukum bagi masyarakat untuk mendapatkan perlindungan negara. Sebab penindakan dan pencegahan jenis kejahatan ini belum diatur dalam Undang-Undang lain. Padahal sangat penting bagi perlindungan hak asasi manusia, baik melalui penghukuman pelaku maupun perlindungan yang berbasis prinsip pencegahan terjadinya kekerasan seksual, serta pemulihan maupun pemenuhan hak-hak korban yang belum diatur dalam Undang-Undang lain,” ungkap Usman.”

Baik Nur Iman, Usman dan Budiman juga menampik pendapat segelintir kelompok yang menentang RUU TPKS ini. “Tidak ada pasal-pasal dalam RUU TPKS yang bisa dianggap pro perzinahan dan sebagainya. RUU ini secara khusus atau lex spesialis menangani kekerasan seksual dan fokus pada perlindungan korban, hukuman dan rehabilitasi pelaku supaya kekerasan tidak terjadi lagi. Korban sudah berjatuhan dan korbannya ini bisa siapa saja, lintas usia, kelas, etnis, agama, status sosial ekonomi dan lokasi. Karenanya RUU ini harus dikawal bersama sampai menjadi undang-undang,” katanya. Ia juga menyitir perspektif Hak Asasi Manusia yang memandang satu orang korban yang jatuh karena sebuah kasus kekerasan sudah lebih dari cukup. “Selebihnya hanya angka-angka. Toleransi kita harus nol untuk kasus-kasus kekerasan seksual,” Nur Iman menandaskan.

“Mereka yang menentang pasti kurang memahami esensi tindak pidana kekerasan seksual dan mengapa tidak adanya persetujuan dalam hubungan seksual itu merupakan kejahatan. Bahkan dalam pernikahan pun, hubungan seksual dengan paksaan itu jelas merupakan tindak kejahatan, yaitu perkosaan dalam hubungan pernikahan. Jika mereka pakai isu agama untuk menolak RUU ini, itu sangat keliru karena ajaran agama juga melarang kekerasan seksual. Hukum internasional juga melarang kekerasan seksual, bahkan jenis-jenis tertentu dari kekerasan seksual dapat dianggap sebagai pelanggaran berat HAM. Hukum pidana tentang zina dan kesusilaan yang diatur Undang-Undang lainnya sangat problematik dan harus diperbaiki. RUU ini adalah sebagian saja dari upaya perbaikan sistem perlindungan negara kepada kita semua, tanpa kecuali, termasuk anak cucu kita,” Usman menyatakan. 

Senada dengan dua pendapat tersebut, Budiman pun menolak pendapat segelintir kelompok tersebut. “Jangan sampai kekolotan segelintir kelompok yang salah paham atau menyalahpahami RUU TPKS ini mempengaruhi pemikiran tentang urgensi untuk memberi ruang aman bagi kemanusiaan. Suara minor dari sedikit orang ini tak boleh malah menggagalkan ekspresi dan kebutuhan banyak orang,” tandasnya. (Arianto)

Read More

Dewi Aryani Berikan Sepeda serta Sembako untuk Anak Pemulung

Duta Nusantara Merdeka | Brebes

Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Dapil Jateng IX Dr. Dewi Aryani, M. Si mengunjungi bocah usia 7 tahun di Kelurahan Brebes Kabupaten Brebes, Sabtu (8/1/2022).

Ahmad Ainur Rofik selama ini membantu neneknya memulung dan tidak punya kesempatan untuk sekolah karena membantu mencari nafkah. Dewi Aryani datang ke lokasi di dampingi TKSK Kecamatan Brebes, Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Brebes Indra Kusuma dan pengurus PAC Kecamatan Brebes KingKing Trahing Kusuma dan berbagai pihak lainnya.

Informasi dari ibu kandung, April Triayana Warga Rt 04 Rw 16 Jl. Letjen Sutoyo No. 21/C Kelurahan Brebes Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes Jawa Tengah, a/n Ahmad Ainur Rofik sudah membantu keluarga memulung botol plastik untuk kebutuhan sehari- hari beberapa bulan terakhir bersama neneknya. 

Bahkan pihak keluarga menyatakan tidak mampu untuk menyekolahkan Ahmad Ainur Rofik karena keterbatasan ekonomi. Bahkan untuk kebutuhan sehari-hari pun terkadang juga masih kurang. 

Sementara itu, Lurah Brebes, Camat Brebes, Koramil, Kodim, Dinas Pendidikan, serta Dinas Sosial Kabupaten Brebes sudah menindaklajuti dan memberi bantuan berupa uang tunai, sembako serta seragam sekolah untuk kebutuhan hidup juga untuk kebutuhan sekolah Ahmad Ainur Rofik. 

Informasi terakhir Ahmad Ainur Rofik akan mulai masuk sekolah di SD Negeri 7 Brebes pada hari Sabtu 8 Januari 2022.

Pada kesempatan ini, Dewi Aryani mengatakan, “Kami mendatangi Ainur untuk memberikan bantuan sepeda dan sembako agar Ainur dapat melakukan kegiatan sekolah dan membantu neneknya menggunakan sepeda. 

Selain itu, katanya, Kami juga sdh kordinasikan dengan TKSK Kecamatan brebes dan Dinsos Kabupaten Brebes untuk menyegerakan membantu mempercepat pembuatan KTP, KK dan mendaftarkan ke dalam DTKS sehingga ke depan keluarga miskin ini mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah baik KIS, PBI, KIP hingga BPNT dan bantuan RTLH. 

"Harapan saya semua pihak bersama-sama membantu dan gotong royong tidak hanya di Kecamatan Brebes namun juga di wilayah lain jika di temukan ada keluarga miskin dan sangat miskin belum mendapatkan bantuan segera melapor ke Pemdes, TKSK atau Dinsos dan pihak lain untuk di tindak lanjuti," pungkasnya. (Arianto)

Read More

World Zakat Forum 2021 Hasilkan 13 Resolusi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Konferensi Internasional World Zakat Forum (WZF) 2021 yang digelar secara daring dan disiarkan langsung melalui kanal Youtube BAZNAS TV pada 4-5 Desember 2021 resmi ditutup. 

Para tokoh organisasi lembaga zakat dari 37 negara anggota World Zakat Forum sepakat merumuskan tiga belas resolusi dari tema utama yang diangkat yakni "Strengthening Zakat and Waqf Synergy in the Post Covid-19 Economic Recovery". 

Disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal WZF Dr. Zainulbahar Noor,SE, M.Ec, tiga belas resolusi ini merupakan hasil kesepakatan dari para peserta yang sebelumnya memiliki empat subtema pembahasan diantaranya integrasi zakat dan wakaf dalam penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial, inovasi zakat dan fakaf untuk pemulihan ekonomi, tolok ukur global untuk operasi zakat dan wakaf dan arah masa depan Forum Zakat dan Wakaf Dunia: memperkuat kerjasama global antar-negara anggota. 

“Konferensi ini juga menandai kolaborasi pemerintah bersama dengan gerakan zakat global untuk memulihkan kondisi kesehatan dan sosial ekonomi masyarakat akibat terdampak pandemi Covid-19,” ujarnya.

Berikut tiga belas resolusi World Zakat Forum 2021:

1. Mencatat dengan sangat prihatin atas ancaman terhadap kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan manusia yang disebabkan oleh pandemi coronavirus 2019 (COVID-19), yang terus menyebar secara global,

2. Menyadari dampak pandemi yang belum pernah terjadi sebelumnya, termasuk berdampak parah bagi masyarakat dan perekonomian serta merusak mata pencaharian  masyarakat,

3. Menyadari lebih lanjut peran lembaga Zakat dan Wakaf secara global dalam mendukung perkembangan sistem ekonomi global guna menciptakan kesejahteraan ekonomi dan sosial sebagai respon terhadap pemulihan ekonomi pasca COVID-19,

4. Menyadari sepenuhnya akan pentingnya kolaborasi dan sinergi lembaga zakat dan wakaf secara global dan lokal dalam mengelola dampak sosial dan langkah-langkah ekonomi untuk pemulihan yang berkelanjutan dan inklusif,

5. Mendorong seluruh Lembaga Zakat dan Wakaf di negara-negara anggota WZF yang pendapatannya menengah ke atas, khususnya yang pendapatannya tinggi, untuk terus meningkatkan penghimpunan zakat dan wakaf di negaranya masing-masing untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di negaranya masing-masing dan mampu memberikan bantuan dana zakat dan wakaf kepada negara-negara anggota yang masih berada pada tingkat pendapatannya menengah ke bawah, khususnya yang berada pada tingkat pendapatannya rendah dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat di negara-negara tersebut dan mencapai SDGs khususnya pada tujuan nomor 1 dan 2,

6. Menegaskan kembali komitmen penuh terhadap perubahan dan pendirian World Zakat Forum menjadi World Zakat and Wakaf Forum sebagai inisiatif pendukung menuju sinergi zakat dan wakaf global,

7. Memberikan wewenang kepada Sekretariat World Zakat and Wakaf Forum untuk mengelola lebih lanjut dokumen administratif dan tindakan yang diperlukan dalam mengesahkan dan menyelesaikan pembentukan Sekretariat World Zakat and Wakaf Forum,

8. Mendorong semua negara anggota untuk berkolaborasi dan mendukung pembentukan World Zakat and Wakaf Forum melalui penguatan dan inovasi teknologi zakat dan wakaf dan program-program lainnya, 

9. Menghimbau kepada seluruh negara anggota untuk memperkuat kerjasama dengan seluruh pemangku kepentingan strategis untuk memitigasi dampak sosial ekonomi dari pandemi COVID-19 melalui optimalisasi instrumen zakat dan wakaf,

10. Mengingat tingkat literasi dan sosialisasi Zakat dan Wakaf yang masih rendah serta keterbatasan dana bagi UKM untuk meningkatkan pendapatan dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara anggota dan global, oleh karena itu BAZNAS dan BWI berkolaborasi meluncurkan pilot project dalam mendirikan Universitas Zakat Wakaf Online dan Bank Wakaf di Indonesia,

11. Meminta lebih lanjut untuk Unit Penelitian dan Pengembangan Zakat dan Wakaf Dunia untuk mengimplementasikan Indikator Kinerja Zakat Dunia pada tahun 2022,

12. Mendorong Menteri-menteri terkait di negara-negara anggota untuk menjadi penasehat di Dewan Penasihat World Zakat and Wakaf Forum untuk meningkatkan peran forum tersebut dalam kerjasama antara Lembaga Zakat dan Wakaf serta dalam kegiatan global, 

13. Mendorong semua negara anggota untuk secara aktif mendukung Indikator Kinerja Zakat Dunia dan meminta WZWF RnD untuk menghasilkan Indeks Kinerja Wakaf Dunia pada tahun 2022.

Selain itu, World Zakat Forum sepakat untuk menyelenggarakan Konferensi Internasional dan Pertemuan Tahunan World Zakat and Waqf Forum ke-11 2022 di London, Inggris dan akan diselenggarakan oleh NZF Worldwide. (Arianto)

Read More

Project STOP, Pemerintah Kabupaten Pasuruan Bersama Masyarakat Lakukan Aksi Bersih Pantai Lekok

Duta Nusantara Merdeka | Pasuruan

Sebagai rangkaian Hari Jadi Kabupaten Pasuruan ke-1092, Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Lekok Asri, dan Project STOP, bersama masyarakat Kecamatan Lekok melakukan Aksi Bersih Pantai di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lekok, Jatirejo, yang dimulai sejak tanggal 13 Desember dan akan ditutup pada tanggal 22 Desember 2021. 

Dengan mengusung tema Laut Bersih, Hasil Melimpah, Sehat Terjamin, inisiatif ini dilakukan untuk mengingatkan warga setempat bahwa laut merupakan sumber kehidupan, menjelaskan pentingnya menjaga kebersihan dan menangani sampah di wilayah pesisir, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan yang bersih bagi kesehatan dan perekonomian. 

Aksi Bersih Pantai Lekok dihadiri oleh 313 relawan, yang terdiri dari unsur pemerintah kabupaten dan kecamatan, termasuk Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Desa setempat, PKK, kelompok masyarakat, kelompok nelayan, dan pelajar. 

Turut hadir dan mendukung kegiatan ini, Nestlé sebagai mitra strategis dan penyandang dana utama kemitraan kota Project STOP di Pasuruan, dan Siegwerk yang juga terlibat sebagai salah satu mitra strategis dalam Project STOP. Selain itu, mitra strategis Project STOP yaitu Borealis, Pemerintah Norwegia, serta Borouge. 

"Sejak tahun 2020, Project STOP di Kabupaten Pasuruan telah menyediakan layanan persampahan bagi lebih dari 113.000 masyarakat di Kecamatan Lekok dan Nguling, dengan didukung oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Dinas Lingkungan Hidup, maupun dinas terkait, serta menggandeng pihak swasta untuk bekerja sama mengatasi permasalahan pengelolaan sampah," kata Program Manajer Project STOP Pasuruan, Lintong Manik dalam keterangan tertulisnya, Jum'at (24/12). 

"Melalui aksi bersama membersihkan Pantai Lekok selama sepuluh hari, kami telah membersihkan sekitar 2.200 m2 luas area pesisir di sekitar TPI Lekok, yang merupakan tempat bermukim kelompok nelayan dari Desa Jatirejo dan Tambak Lekok, dan mengumpulkan hampir 200 ton sampah yang terdiri dari 68,6 ton sampah plastik," tambahnya. 

Berkoordinasi dengan Dinas Perikanan dan Kelautan setempat, kegiatan ini menerapkan peraturan keselamatan kerja dan protokol kesehatan bagi setiap relawan yang terlibat, serta melakukan penjadwalan kerja bagi relawan setiap harinya. 

Tidak hanya itu, Project STOP di Pasuruan mengadakan berbagai kegiatan lainnya sebagai rangkaian dari Aksi Bersih Pantai, seperti kompetisi seni berbahan sampah bagi pelajar se-kecamatan Lekok dan Nguling, dan bekerja sama dengan Ecological Observation and Wetlands Conservation (Ecoton) untuk menyediakan pameran edukasi persampahan, serta instalasi dari sampah plastik untuk mengedukasi masyarakat, khususnya pelajar tentang pentingnya lingkungan yang bersih, bebas sampah plastik dan bagaimana sampah dapat dikelola dengan bijak agar dapat didaur ulang sehingga menjadi material baru untuk mendorong ekonomi sirkular. 

"Kami sangat mengapresiasi inisiatif ini sebagai upaya untuk meningkatkan kepedulian dan partisipasi masyarakat akan pentingnya kebersihan lingkungan, serta sebagai bentuk dukungan terhadap sistem pengelolaan sampah yang saat ini sudah tersedia di Kecamatan Lekok dengan melibatkan kerja sama lintas sektor," kata Asisten 1 Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan, Rachmad Syarifuddin, S.Sos dalam sambutannya pada acara penutupan Aksi Bersih Pantai Lekok. 

Hadir dalam acara tersebut, Head of Sustainability PT Nestlé Indonesia Prawitya Soemadijo menyampaikan, Kami sangat berterima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Pemerintah Kecamatan Lekok, dan dinas-dinas terkait, serta masyarakat dan kelompok nelayan atas partisipasinya dalam kegiatan ini. 

"Kami berharap inisiatif yang dilakukan Project STOP bersama mitra-mitranya, termasuk Nestlé, dapat mengatasi tantangan pengelolaan sampah, termasuk sampah plastik, sehingga dapat memberi manfaat sosial dan ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat sekitar," ungkapnya. 

"Melalui Project STOP di Pasuruan, kami berupaya untuk menyediakan solusi tepat guna dengan menyediakan sarana dan prasarana pendukung, mulai dari sistem pengangkutan sampah, pemilahan dan pengolahan sampah di fasilitas TPST3R, sehingga dapat mendukung upaya pemerintah dalam upaya menghentikan kebocoran sampah plastik ke lingkungan," pungkasnya. (Ari/Tha)

Read More

Peringati Hari Ibu, Polsek Tanjung Duren Jakarta Barat Berikan Santunan kepada Anak Yatim Piatu

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Memperingati Hari Ibu yang tepat jatuh setiap tanggal 22 desember, Polsek Tanjung Duren Jakarta Barat memperingatinya dengan memberikan santunan anak yatim piatu, Rabu (22/12/2021).

Pemberian santunan anak yatim bertempat di aula polsek Tanjung Duren lantai 2 dan turut dihadiri Bhayangkari ranting Tanjung Duren.

Kapolsek Tanjung Duren Polres Metro Jakarta Barat Kompol Rosana Albertina Labobar mengatakan di hari ibu ini kami dari polsek Tanjung Duren memperingati hari ibu dengan menyantuni anak yatim piatu

"Santunan ini berasal dari urunan uang anggota yang di celengin setiap hari jumat, hasil yang terkumpul diberikan kepada anak yatim," ujar Kompol Rosana Albertina Labobar. 

Disisi lain, Rosana menjelaskan kegiatan ini sebagai wujud kepedulian kami (polri) kepada mereka.

Setiap jumat anggota polsek Tanjung Duren secara sukarela menyisihkan uangnya untuk di donasikan kepada yang membutuhkan.

"Selain kami berikan santunan, bhayangkari ranting tanjung duren juga memberikan bingkisan kepada anak yatim piatu," ucapnya.

Asal tahu saja, Dalam kegiatan santunan anak yatim dihari ibu ini sebanyak 13 anak yatim piatu menerima santunan dan bingkisan.

"Besar harapan kegiatan ini bisa dirasakan manfaatnya oleh mereka," katanya.

Di ujung acara Kompol Rosana Albertina berpesan agar anak anak tetap semangat dan optimis dalam menatap masa depan.

"Dan yang paling penting, Giat lah belajar dan gapailah cita-cita mu setinggi tinggi nya dan jangan lupa untuk selalu berdoa," tutupnya. (Lak/Tha )

Read More

Sambut Nataru, Polsek Medan Helvetia Gelar Peduli Kasih Kepada Penyandang Disabilitas

Duta Nusantara Merdeka | Medan

Dalam menyambut Natal 2021 dan Tahun Baru 2022, Polsek Medan Helvetia melakukan kegiatan peduli kasih terhadap para penyandang Disabilitas yang tergabung dalam Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI). 

Bentuk kepedulian itu di wujudkan Polsek Medan Helvetia dengan memberikan kado Natal berupa 5 buah kursi roda kepada penyandang Disabilitas di Gereja GKPS jalan Melati Raya kelurahan Helvetia Tengah kecamatan Medan Helvetia saat merayakan Natalan baru - baru ini, sabtu (18/12/2021).

Dalam kegiatan Natalan tersebut, turut hadir Karo Ops Poldasu Kombes Pol Desman Sujaya Tarigan, Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting, dan Kasubdit Satpam Akbp Marudut Hutabarat serta Kapolsek Medan Helvetia Akp.H.E.Sihombing.S.I.K, Ketua PPDI Muhammad Yusuf, Ketua Natal PPDI Elman Nadapdap dan para jemaat penyandang Disabilitas.

Selain itu, Baskami Ginting sebagai ketua DPRD Sumut juga memberikan tali asih berupa beberapa karung beras kepada jemaat penyandang Disabilitas.

"Ditengah Pandemi Covid-19, agar selalu menjaga kesehatan, tetap menjaga Prokes agar selalu sehat dan selalu berserah diri kepada Tuhan," ujar Kombes Desman Sujaya Tarigan. 

Menurutnya, Gereja GKPS menjadi berkat bagi kita. Persekutuan Poldasu bisa meniru yang sama menjadi berkat bagi orang.

Dalam kesempatan yang sama, Kapolsek Medan Helvetia Akp.H.E.Sihombing.S.I.K, menambahkan, kaum Disabilitas adalah saudara kita yang sama di mata Tuhan, karena semua orang punya kelemahan dan kekurangan, kesempurnaan hanya milik Tuhan.

"Semoga dapat menambah semangat dan suka cita, Natal hadir bagi semua masyarakat, termasuk saudara kita penyandang Disabilitas," imbuh Kapolsek.

"Tak lupa Kapolsek berpesan, agar para jamaat dalam menyambut dan merayakan Natal tetap menjaga kesehatan dan menjaga Protokol kesehatan, sedapat mungkin menghindari mudik sesuai anjuran Pemerintah," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Crystal Sky Karaoke & Pub Kota Dumai Berbagi Kasih

Duta Nusantara Merdeka | Dumai 

Pandemi Covid-19 membawa dampak besar terhadap perekonomian masyarakat. Salah satu pengelola Crystal Sky Karaoke & Pub Kota Dumai bersama manajemen pun ikut membantu masyarakat yang kurang mampu.

”Setiap bulan, kami membagikan nasi Kotak makanan siap saji, biasa nya rutin hanya di panti asuhan – panti asuhan, namun kali ini sasaran kita ke pengguna jalan di Kota Dumai, mulai jalan Sultan Syarif Kassim, jalan Sudirman, jalan Sukajadi, jalan Budi Kemuliaan dan jalan Dock Yard,” ujar Vera, pengelola Crystal Sky Karaoke & Pub Kota di Dumai, Senin (08/11).

Tidak hanya membagikan nasi bungkus, kata Vera, kita juga membagikan Mukenah kepada kaum Dhuafa yang kurang mampu. "Sasaran kita tukang parkir dan masyarakat kurang mampu yang masih mengais rezeki hingga malam hari," ucapnya.

Vera berharap langkah kecil dan sapaan langsung ke masyarakat ini, dapat memberi sedikit hiburan, harapan, dan semangat untuk menghadapi pandemi yang sudah lama berjalan ini.

"Dengan semangat kebersamaan berbagi ini, Manajemen Crystal Sky Karaoke & Pub Kota Dumai dan masyarakat akan berjuang melawan Covid-19 hingga pandemi ini berakhir," tandasnya. (Arianto)

Read More

Optimalkan Kinerja, BAZNAS Lakukan Kick Off Kantor Digital

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Untuk memperkuat kinerja, kelembagaan dan pengelolaan zakat, infak dan sedekah (ZIS), Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) meluncurkan Kantor Digital.

"Melalui arahan dan panduan para ahli dari PT Telkom Indonesia, BAZNAS mengoptimalkan pemanfaatan berbagai peranti digital seperti web dan aplikasi lainnya, sebagai sarana untuk kantor digital," ujar Pimpinan BAZNAS RI Bidang Teknologi Informasi Ir M Nadratuzzaman Hosen, MS, M.Ec, Ph.D pada acara Peluncuran Kantor Digital BAZNAS RI di sela Rakernas UPZ, di Hotel Discovery, Ancol, Jakarta Utara, Selasa (2/11/2021).

Menurut Nadra, Kantor Digital BAZNAS RI adalah merupakan sarana kerja berbasis teknologi telekomunikasi. "Kantor digital memungkinkan setiap amil menjalankan pekerjaan dimanapun, di dalam kantor maupun di luar kantor secara digital. Mengolah data dan dokumen, presentasi, komunikasi dan koordinasi kerja," kata Ketua BAZNAS.

Dia menambahkan, dengan Kantor Digital, amil bisa melakukan pelayanan, baik terhadap mustahik, muzaki, customer, mitra, dan masyarakat pada umumnya. Juga untuk penyebaran informasi, rapat dan pertemuan, kerja sama, dan masih banyak lagi. Semua bisa dikerjakan di mana saja memanfaatkan Kantor Digital BAZNAS RI. "Para amil bisa bekerja dengan memainkan jemari karena Kantor Digital BAZNAS RI yang berbasis web sudah didesain secara khusus sehingga bisa digunakan pada telepon seluler," kata Nadra. 

Tidak hanya itu, Nadra menjelaskan, Kantor Digital BAZNAS RI terdiri atas 40 menu sarana kerja daring. Seperti menu intranet untuk layanan permohonan dokumen legal (PDL) untuk layanan pembuatan dokumen perjanjian kerja sama, MoU, SK dan sejenisnya; menu layanan keuangan, SDM, pengadaan barang dan jasa, perawatan teknologi informasi, layanan pengaduan, big data perzakatan, dan sejenisnya. Selain itu juga ada menu Pemberitahuan, Karir, Kontak BAZNAS, Lelang, Registrasi Supplier, dan menu Pendistribusian berupa konten dan layanan BTB, LAB, RSB, ZCD, LPPM, LPEM, BMFI, Muallaf Center, Sekolah Cendekia, LBB, Puskas. 

Kemudian juga tersedia menu Tentang Zakat berupa Zakat Fitrah, Zakat Maal, Zakat Penghasilan Zakat Perusahaan, Zakat Perdagangan, Zakat Emas & Perak, Zakat Saham, Zakat Danareksa, Infak, Sedekah, Fidyah.  Termasuk menu UPZ, Konfirmasi ZIS, Kalkulator Zakat, Layanan Pembayaran (Perbankan), Layanan Pembayaran (Langsung), Layanan Pembayaran (Layanan Digital), Info Rekening Zakat, Press Release, Klipping Berita, Artikel, Event, BAZNAS TV, Newsletter, Laporan Keuangan, SZN, PPID, Pengaduan, LSP, dan lain-lain.

“Para amil bisa bekerja dengan memainkan jemari karena Kantor Digital BAZNAS RI yang berbasis web sudah didesain secara khusus sehingga bisa digunakan pada telepon seluler,” jelasnya. 

Nadra menambahkan sejak pandemi Covid-19, BAZNAS sudah menerapkan sistem Bekerja Dari Rumah (BDR) sekaligus penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat bekerja di kantor atau work from office (WFO). Dalam hal ini BAZNAS sudah dua kali mendapatkan Verification Statement Covid Secure yang diverifikasi oleh badan sertifikasi internasional, Worldwide Quality Assurance (WQA) Asia Pacific. 

Terkait hal itu, lanjut Nadra, BAZNAS juga memiliki Quality Management System Standard ISO 9001 : 2015 berupa Rencana Kontijensi (Contigency Plan). Ini terdiri atas panduan operasional baku dengan sistem pemeringkat yang akan diterapkan sesuai dengan level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) I, PPKM II, PPKM III, PPKM IV. "Ini kami beri nama Kebijakan Bekerja Dari Rumah (BDR)-01, BDR-02, BDR-03.

Selama pandemi BAZNAS juga merealisasikan berbagai program kerja baik skala kecil maupun besar secara daring dengan menggunakan aplikasi seperti Zoom Meeting dan Google Meet dan aplikasi lainnya. Termasuk dalam aktivitas pengumpulan dan penyaluran juga dilakukan dengan memanfaatkan sarana digital yang menjadi faktor utama yang mendorong peningkatan jumlah muzaki. 

Digitalisasi dalam pengelolaan zakat, infak dan sedekah oleh BAZNAS berhasil memberikan pengaruh signifikan terhadap kepercayaan masyarakat Dimana pada tahun 2020 jumlah pengumpulan BAZNAS naik 30 persen dan pengumpulan kurban 2021 juga mengalami kenaikan signifikan. "Ini merupakan bagian dari dampak positif konstruktif dari penerapan sistem kerja yang memanfaatkan kantor digital," ucap Nadra.    

BAZNAS juga telah berhasil memperoleh penghargaan ‘Best Business Transformation 2021’ dari SWA. Penghargaan ini dibetikan atas berbagai langkah digitalisasi layanan yang dilakukan BAZNAS dalam beberapa tahun terakhir. (Arianto)

Read More

Jelang peringatan maulid, jama'ah masjid jami' Al-Barkah gelar kerja bakti

Duta Nusantara Merdeka | Sukamulya 

Menjelang peringatan maulid nabi Muhammad S.A.W. 2021, puluhan jama'ah masjid jami' Al-Barkah kampung Cilangkap desa Sukamukya kecamatan Rumpin kabupaten Bogor melakukan kerja bakti. Kerja bakti tersebut meliputi perapihan lahan parkir dan jalan menuju masjid. 

"Pembacaan dzikir maulid di masjid ini menjadi kegiatan tahunan yang rutin dilakukan dan biasanya diikuti oleh sekitar 600 jama'ah, maka perlu lahan parkir yang cukup luas," kata Ust. Nursa'ad, ketua DKM masjid jami' Al-Barkah. Minggu (10/10)

Dalam kesempatan yang sama,  koordinator forum masyarakat desa Sukamulya Junaedi Adhi Putra menerangkan bahwa gotong royong merupakan cara yang masih dipertahankan oleh jama'ah di masjid yang dibangun secara swadaya ini. 

"Sampai saat ini jama'ah masjid jami' Al-Barkah masih mempertahankan budaya gotong royong dalam setiap kegiatan, bahkan dalam proses pembangunan termasuk pendanaan. Budaya yang positif ini patut dipertahankan," tutur Junaedi. 

Sementara itu, ditanya terkait anggaran pembangunan masjid, Ust. Nursa'ad menjelaskan bahwa sebagian besar pendanaan hasil iuran jamaah dan donasi dari beberapa keluarga saja. 

"Masjid ini dibangun secara swadaya sejak tahun 2015 dan sebagian besar pendanaan dari iuran masyarakat, itu makanya meski sudah berjalan 6 tahun pembangunan baru sekitar 40% dari rencana, mengingat masyarakat disini juga mayoritas golongan ekonomi lemah. Untuk pembangunan hingga seperti sekarang ini sudah lebih dari Rp. 1,5 M dan masih diperlukan dana sekitar Rp. 2 M untuk terbangun sesuai rencana," pungkas Ust. Nursa'ad. (Thal/Lak)

Read More

Percepat Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di 5 Kabupaten Prioritas di Jawa Tengah, Pemerintah Berikan Tambahan Bantuan Sosial Tunai

Duta Nusantara Merdeka | Semarang 

Pemerintah memiliki target untuk menghilangkan kemiskinan ekstrem pada akhir tahun 2024. Sebagai upaya mewujudkan misi tersebut, di tahun 2021 ini, terdapat tujuh provinsi prioritas dan lima kabupaten di dalamnya yang akan menjadi fokus penanggulangan. Data provinsi dan kabupaten ini diambil dari hasil SUSENAS yang dikeluarkan oleh BPS pada tahun 2020.

Namun, dengan jarak waktu yang tinggal tiga bulan lagi sampai akhir tahun 2021, diperlukan upaya percepatan untuk menangani hal ini. Oleh karena itu, pemerintah akan memberikan tambahan Bantuan Sosial Tunai untuk rumah tangga miskin ekstrem di 5 kabupaten prioritas di masing-masing provinsi, dengan menggunakan data kelompok penerima manfaat yang tersedia.

“Untuk program khusus di sisa tahun tahun 2021 ini, kita akan menggunakan program yang ada yaitu Program Sembako dan BLT-Desa untuk memberikan tambahan bantuan bagi kelompok miskin ekstrem di 5 kabupaten prioritas ini,” ungkap Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem dengan Gubernur dan 5 Bupati Kabupaten Prioritas di Provinsi Jawa Tengah, secara luring di Gedung Gradhika Bakti Praja, Jl. Pahlawan No. 9, Semarang, Jawa Tengah, Kamis (7/10/2021).  

Lebih lanjut Wapres menyampaikan, data kelompok penerima manfaat yang digunakan saat ini mengacu pada DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) Kementerian Sosial dan juga daftar nama yang digunakan oleh Kementerian Desa untuk menyalurkan bantuan langsung tunai desa. Namun ke depan, ia menegaskan agar data tersebut terus diperbaiki menjadi lebih mutakhir dan akurat.

“Saya minta agar perbaikan data terus dilakukan, sehingga untuk pelaksanaan program-program pada tahun 2022 sampai tahun 2024, kita dapat menggunakan data rumah tangga miskin ekstrem yang lebih mutakhir dan akurat,” tegas Wapres.

Pada kesempatan yang sama, Wapres juga menjelaskan bahwa skema pemberian uang tunai tambahan ini akan dilakukan untuk 3 bulan terakhir di tahun 2021. Mulai tahun depan, pemerintah akan menekankan kembali pada pelaksanaan program-program yang bersifat pemberdayaan dalam rangka meningkatkan produktivitas dan kapasitas rumah tangga miskin ekstrem.

Untuk itu, Wapres meminta kepada seluruh jajaran pemerintah provinsi dan pemerintah daerah di Jawa Tengah untuk melakukan analisis kebutuhan program percepatan penanggulangan ekstrem yang diperlukan. Ia juga berpesan agar analisis tersebut dapat diselaraskan dengan program dari pemerintah pusat sehingga seluruhnya dapat terkonvergensi dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal untuk masyarakat. 

“Saya minta saudara-saudara sekalian mempelajari berbagai macam program yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan kemudian mengupayakannya agar berbagai program tersebut dapat dipastikan diterima oleh rumah tangga miskin ekstrem di 5 kabupaten prioritas,” pungkas Wapres.

Sebagai informasi, pada tahun 2021, total jumlah penduduk miskin ekstrem di Jawa Tengah mencapai 581.968 jiwa, yang tersebar di 5 kabupaten Provinsi Jawa Tengah. Kelima kabupaten tersebut diantaranya Kabupaten Brebes dengan tingkat kemiskinan ekstrem 10,34 persen dan jumlah penduduk miskin ekstrem 197.520 jiwa; Kabupaten Pemalang dengan tingkat kemiskinan ekstrem 9,52 persen dengan jumlah penduduk miskin ekstrem 124.270 jiwa; Kabupaten Banyumas dengan tingkat kemiskinan ekstrem 6,83 persen dengan jumlah penduduk miskin ekstrem 116.330 jiwa; Kabupaten Kebumen dengan tingkat kemiskinan ekstrem 7,68 persen jumlah penduduk miskin ekstrem 92.190 jiwa dan Kabupaten Banjarnegara dengan tingkat kemiskinan ekstrem 7,23 persen jumlah penduduk miskin ekstrem 67.010 jiwa. 

Selain Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, tampak hadir dalam rapat diantaranya Bupati Brebes Idza Priyanti, Wakil Bupati Pemalang Mansur Hidayat, Bupati Banyumas Achmad Husein, Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, dan Plh Bupati Banjarnegara Syamsudin. 

Sementara Wapres didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar,  Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Kepala Sekretariat Wapres Mohamad Oemar, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Suprayoga Hadi, Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi dan Bambang Widianto, serta Tim Ahli Wapres Farhat Brachma. (Arianto)

Read More

ProDEM Desak Pencabutan SIPPT Sentul City

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Setelah kedatangan ProDEM ke Bandung untuk menemui Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, untuk mendesak pencabutan Surat Izin Peruntukkan Penggunaan Tanah (SIPPT) yang diterbitkan Gubernur Jawa Barat kepada PT Sentul City Tbk, yang telah disalahgunakan dengan melanggar prosedur maupun hukum dalam melakukan pembebasan tanah rakyat, maka berbagai dukungan datang dari berbagai Tokoh Bangsa, Organisasi Tani dan kelompok masyarakat yang tanahnya juga dirampas oleh pengembang/investor dan negara.

Untuk itu, ProDEM menggelar Konferensi Pers yang akan mendesak dan menuntut Bursa Efek/Pasal Modal untuk menghentikan seluruh penjualan saham PT. Sentul City Tbk dan menuntut Moratorium terhadap semua izin-izin peruntukan penggunaan tanah baik itu SIPPT, HGU, HGB, dan lain-lain. Serta menyerukan agar aksi-aksi perampasan tanah rakyat baik yang dilakukan pengembang/investor maupun negara segera dihentikan.

DR. Rizal Ramli, Bengawan Ekonomi menyampaikan, Saya bangga karena Prodem secara berani memperjuangkan demokrasi dan melawan pemerintahan otoriter sejak zaman Orba. Bangga karena hari ini, ditengah demokrasi yang berjalan menunjukkan sikap semakin otoriter, Prodem konsisten dan berani berpihak kepada rakyat dan melawan patgulipat eks-Napi Pemilik Sentul City yang memelihara oknum pejabat dan preman-preman untuk menggusur tanah rakyat.

"Di Bojong Koneng telah terjadi kasus pelanggaran HAM oleh perusahaan Sentul City dengan melakukan penggusuran paksa tanah rakyat dengan mengerahkan preman-preman dan buldozer," ungkapnya.

Asal tahu saja, Eksekusi hanya bisa dilakukan atas dasar keputusan pengadilan, bukan secara sepihak dan semena-mena oleh pengembang Sentul City dan anak perusahaannya menggunakan preman untuk mengintimidasi rakyat agar bersedia melepas tanah dengan harga yang tidak wajar, Rp30.000-Rp50.000/m2. Contoh, Pesantren dan tanah rakyat di Desa Cijayanti dan Bojong Koneng yang diambil paksa preman-preman dibawah Sentul City melalui anak perusahannya, PT Dayu Bahtera Kurnia.

Menurut rakyat setempat, preman-preman itu melakukan pemagaran secara paksa tanpa adanya surat-menyurat terhadap tanah rakyat, termasuk Pasantren Tahfidzul Quran dipagari paksa dengan kawat berduri.

Disisi lain, lanjutnya, Perusahaan-perusahaan pelanggar HAM Kehilangan akuntabilitas, transparansi dan tata-kelola, dan telah melanggar prinsip-prinsip pasar modal.

Selain soal HAM, DR. Rizal Ramli menegaskan, sebenarnya juga banyak terjadi pelanggaran praktik bisnis oleh Sentul City. Selain konflik kekerasan dengan rakyat, juga banyak pengaduan dari perusahaan atau perseorangan yang merasa ditipu, karena sertifikat tidak kunjung diberikan oleh Sentul City, artinya status aset tanah masih belum "clean and clear.

Menurut DR. Rizal Ramli, Ini tidak sesuai dengan yang disampaikan di prospektus atau promosi pemasaran Sentul City. Artinya diduga telah terjadi "penipuan" dalam aktivitas bisnis Sentul City selama ini. Sehingga Sentul City diduga telah melanggar UU Pasar Modal terutama Pasal 90a dan 90b. Yang bunyinya:

"Dalam kegiatan perdagangan Efek, setiap Pihak dilarang secara langsung atau tidak langsung:
a. menipu atau mengelabui Pihak lain dengan menggunakan sarana dan atau cara apa pun;
b. turut serta menipu atau mengelabui Pihak lain."

Atas dasar inilah, kata DR. Rizal Ramli, kami merasa perlu untuk menyerukan kepada Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM-LK) untuk segera menghentikan perdagangan dan melakukan audit investigasi terhadap saham Sentul City dan anak perusahaannya di Pasar Modal.

"Dan yang paling penting, Kami menuntut Pasar Modal untuk menghentikan seluruh transaksi saham PT. Sentul City Tbk dan menuntut BPN untuk melakukan Moratorium terhadap semua izin-izin peruntukan penggunaan tanah baik itu SIPPT, HGU, HGB, dan lain-lain. Serta menyerukan agar aksi-aksi perampasan tanah rakyat baik yang dilakukan pengembang/investor segera dihentikan!," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Tinjau Vaksinasi Akpol 97, Kapolri: Pertumbuhan Ekonomi Diiringi Strategi Pengendalian Covid-19

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri acara Vaksinasi massal dan penyerahan bantuan sosial yang diselenggarakan Alumni Akademi Kepolisian (Akpol) 1997 bataliyon Wira Pratama di Gedung eks Mapolres Bandara Soetta, Tangerang, Banten, Senin (20/9/2021).

Kapolri memberikan apresiasi tinggi terhadap kegiatan para alumni Akpol 1997 yang digelar di 34 Polda jajaran dan tiga negara yakni, Malaysia, Saudi Arabia dan Turki.

“Tentunya saya memberikan apresiasi kepada adik-adik saya angkatan 97 di seluruh wilayah yang telah ikut berpartisipasi dalam melaksanakan kegiatan vaksinasi dan bansos kepada masyarakat Indonesia yang saat ini memang sedang menghadapi situasi yang sulit,” kata Kapolri dalam sambutannya.

Dalam kesempatan ini, Kapolri mengingatkan agar jajaran Kepolisian terus bekerja optimal membantu Pemerintah dalam rangka pengendalian Pandemi Covid-19 diantaranya melalui penerapan kebijakan PPKM level 1 hingga 4 di wilayah seluruh Indonesia.

Strategi pengendalian diharapkan betul-betul dikawal sehingga efektif, bukan hanya dari sisi angka penurunan kasus Covid-19, melainkan juga jalannya pertumbuhan ekonomi masyarakat. Strategi pengendalian virus corona diantaranya penegakan protokol kesehatan dengan 3M (memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak), penguatan 3T (tracing, testing dan treatment dan percepatan vaksinasi.

“Bagaimana kita kembali menuju ke kehidupan normal dan mengembalikan ekonomi yang sempat menurun karena situasi Covid-19. Di satu sisi bagaimana aktivitas masyarakat dalam rangka mengembalikan pertumbuhan ekonomi tetap bisa terkendali dan angka Covid-19 tidak naik lagi. Ini menjadi tantangan kita dan menjadi kebijakan pemerintah untuk mengatur antara gas dan rem agar seimbang,” tekan Kapolri mengingatkan.

Pada kesempatan tersebut, Kapolri juga menyempatkan untuk menyapa secara virtual pihak Kedubes Malaysia. Ia memantau langsung penanganan virus corona terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) di negara tersebut.

Disatu sisi Kapolri berterima kasih terhadap seluruh personel TNI dan Polri serta petugas Dinkes yang selama ini bertugas tidak kenal lelah dalam upaya menurunkan angka Covid-19 sehingga angka kasus harian bisa ditekan menjadi 2.200 perhari, serta BOR RS yang sempat menembus angka 90 persen, saat ini hanya sekitar 12 hingga 15 persen.

“Positivity rate dibawah WHO 5 persen saat ini kita positivty ratenya 2,19 persen. Ini hasil kerja keras rekan-rekan yang tergabung dalam tim. Saya ucapkan apresiasi kepada seluruh anggota kita dimanapun bertugas karena telah bekerja keras melakukan upaya agar laju covid diturunkan,” ujarnya.

Meski demikian, Kapolri tetap mengingatkan agar masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan dan aparat terus bergerak melakukan sosialisasi disiplin protokol kesehatan hingga akselerasi percepatan vaksinasi demi mencapai target kekebalan komunal atau herd immunity masyarakat.

“Bagaimana harapan dari pak Presiden kita harus wujudkan. Kita harus bisa mengubah dari pandemic menjadi endemic. Kita harus bisa hidup dan terbiasa berdampingan dengan covid. Tentunya prokes yang kuat harus kita laksanakan, program vaksinasi kita tingkatkan sehingga masyarakat siap menghadapi kondisi tersebut,” imbau Kapolri.

Dalam vaksinasi massal ini, alumni Akpol 1997 menggelarnya di 34 Polda Jajaran serta tiga negara. Kegiatan ini akan berlangsung lima hari dimulai dari 18-22 September 2021. Adapun total vaksinasi yang ditarget dalam kegiatan ini sebanyak 63.400 dosis vaksin.

Terdapat pula sebanyak 36.350 item dengan rincian, paket sembako sebanyak 33.353 pax, bantuan voucher kuota internet untuk pelajar, santri dan guru sebanyak 1.997 voucher, serta bantuan voucher belanja 100.000 sebanyak 1.000 voucher kepada masyarakat kurang mampu, yatim piatu dan disabilitas. (Arianto)

Read More