Paguyuban Peternak Rakyat Nusantara Gelar Unras di Kementan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta Carut marutnya kondisi Perunggasan Nasional sekarang ini adalah bukti kurang baiknya pengaturan, strategi serta kebijakan yang diambil baik oleh Mentan maupun Dirjen PKH, antara lain: Defisit ketersediaan Jagung yang menyebabkan harga jegung sangat tinggi bagi peternakan dan Overstock baik di broiler maupun di layer yang menyebabkan harga LB broiler maupun telur selalu jatuh jauh dibawah HPP peternak rakyat.

"Jangan serahkan urusan perunggasan nasional ke swasta. Pemerintah harus hadir dan punya Kewenangan serta ketegasan dalam mengatur urusan Perunggasan Nasional," kata Alvino Antonio saat orasi di depan kantor Kementerian Pertanian, Jakarta. Senin (11/10)

Atas dasar keadilan, kata Alvino, kami sampaikan tuntutan sebagai berikut:

1. Ganti Mentan dan Dirjen PKH, karena fakta tidak bisa melindungi Peternak Rakyat Mandiri,

2. Cabut SE Cutting No:06066/PK.230/F/10/2021,

3. Perusahaan yang memiliki GPS/PS/Pakan dan aviliasinya dilarang berbudidaya, termasuk pinjam nama perorangan;

4. Naikkan harga ayam hidup dan telur minimal di HPP Peternak Rakyat Mandiri Rp. 20.000/ kg;

5. Harga DOC dan Pakan sesuaikan dengan harga acuan Permendag No. 07 Th. 2020;

6. Terbitkan Peraturan Presiden yang melindungi Peternak Rakyat Mandiri, amanat UU No. 18 Th.
2009 Tentang PKH Pasal 33;

7. Jaminan supply DOC FS ke Peternak Rakyat Mandiri sesuai Permentan No. 32 Th. 2017 Pasal 19 ayat 1;

8. Jaminan harga jual ayam hidup dan telur diatas HPP Peternak Rakyat Mandiri sesuai Permendag No. 07 Th. 2020, minimal Rp. 20.000/ Kg;

9. Dilakukan Penyerapan ayam hidup dan telur disaat harga Farm Gate dibawah HPP Peternak Rakyat Mandiri sesuai Permendag No. 07 Th. 2020 Pasal 3 ayat (1);

10. Serap daging ayam dan telur oleh Pemerintah untuk Bantuan Sosial/ Bantuan Pangan Non Tunai;

11. Harga Eceran breeding tidak boleh dijual, dan harus diserap Pemerintah sebagai bahan baku pakan ternak;

12. Pemutihan utang Peternak Rakyat Mandiri yang terkena imbas PPKM Covid-19;

13. Moratorium pembangunan kandang-kandang pedaging dan ayam petelur.

"Harapan kami, Kementan bersama Kemendag membentuk satgas investigasi dan penindakan guna menerima laporan dan memberi sanksi jika terjadi pelanggaran atas Penindakan no.  7 th 2020, yg melibatkan peternak mandiri /asosiasi /akademisi," pungkasnya. (Tha/Lak)

Read More

Keterwakilan Perempuan di KPU dan Bawaslu Perlu Diperjuangkan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Keterwakilan perempuan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI dinilai perlu untuk diperjuangkan. Hal itu menjadi pokok pembahasan dalam webinar Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) bertajuk “Peluang dan Tantangan Keterwakilan Perempuan di KPU RI dan Bawaslu RI Menuju Pemilu 2024” pada Minggu (10/10/2021).

Dosen FISIP UI Sri Budi Eko Wardani selaku narasumber pada webinar tersebut menyampaikan, secara persentase jumlah perempuan dalam lembaga penyelenggara Pemilu masih di bawah 30 persen.

“Ada kesenjangan antara kondisi objektifnya, di mana perempuan memiliki kontribusi yang besar tetapi sebetulnya peluang dan kesempatan perempuan untuk bisa tetap terlibat langsung di dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam penyelenggaraan Pemilu tampaknya masih perlu diperjuangkan,” kata Sri pada Minggu (10/10/2021).

Dalam paparannya berjudul “Isu Keterwakilan Perempuan dalam Seleksi Calon Anggota KPU dan Bawaslu”, Sri membeberkan, dari rentang tahun 2004-2019 keterwakilan politik perempuan terbilang stagnan atau belum mencapai target 30 persen. Bahkan di tingkat KPU/Bawaslu tingkat kabupaten/kota masih ada yang tidak memiliki anggota perempuan sama sekali. Untuk itu, proses yang adil diperlukan dalam pemilihannya.

“Proses untuk kebijakan publik itu diawali dengan siapa yang akan terpilih sebagai pemimpin, sehingga dia harus bisa mengatur seleksi kepemimpinan negara itu secara jujur, adil, demokratis, dan berintegritas,” ujarnya.

Ia menambahkan, ada lima tantangan keterlibatan perempuan dalam kepemiluan, yakni sumber daya perempuan yang masih terbatas dalam mengisi posisi jabatan, pengetahuan kepemiluan yang masih kurang, pengalaman jejaring dan kepemiluan yang terbatas, proses seleksi yang netral gender, dan kepentingan politik yang masih kental.

Untuk itu, menurutnya, perlu ada upaya yang serius dan sistematis untuk mengubah kondisi agar perempuan dapat terlibat di dalam penyelenggaraan Pemilu dari hulu hingga hilir, dari rekruitmen hingga pemilihan.

Sementara itu, Dewan Pakar MIPI sekaligus Guru Besar Ilmu Politik Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Nurliah Nurdin menyampaikan, ketika terjadi pengabaian keterlibatan perempuan dalam penyelenggaraan Pemilu baik di tingkat nasional dan daerah, akan muncul dampak negatif. Misalnya, akan muncul pengabaian terhadap kesetaraan gender yang telah diamanatkan undang-undang.

Fenomena seperti itu dinilai akan semakin mendorong maskulinisme politik. Hal itu juga dinilai akan mendorong turunnya partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam politik, serta turunnya akomodasi kebijakan kepemiluan terhadap kondisi perempuan dan anak.

“Mereka perlu pembelajaran-pembelajaran perlu program-program peningkatan kompetensi, kemudian juga perlu pengawalan proses seleksi KPU, dan melakukan revisi regulasi,” tandasnya. (Thal/Lak)

Read More

MUI Keluarkan Sertifikasi Halal Vaksin Zifivax

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Mejelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) secara resmi mengeluarkan sertifikasi Halal untuk vaksin Covid-19 dengan merk Zifivax yang dikembangkan oleh Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical, asal Tiongkok. 

 

Pengumuman sertifikasi halal tersebut langsung dilakukan oleh Ketua MUI Bidang Fatwa, Asrorun Niam Sholeh melalui konferensi pers Pengumuman Fatwa MUI Tentang Produk Vaksin Covid-19 dari ANHUI, di Gedung LPPOM MUI, Jakarta Pusat.

"Setelah Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical mengajukan permohonan sertifikasi dan fatwa MUI, maka dokumen-dokumen kepentingan pemfatwaan diverifikasi oleh tim dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan," kata Asrorun.

Menurut Asrorun, Pemeriksaan dilakukan berbasis kompetensi, kunjungan lapangan, audit langsung dengan visitasi yang dikakukan oleh tim auditor. Baik dari aspek teknis, bahan, dan proses produksi.

Selanjutnya juga disampaikan, Tim pemeriksa yang terdiri dari auditor LPPOM MUI yang disertai dari Komisi Fatwa MUI secara langsung melakukan pemeriksaan lapangan di pabriknya di Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical, China.

Alhasil, vaksin Zifivax yang diproduksi oleh Anhui Zhifei Longchom Biopharmaceutical tersebut tidak ditemukan penggunaan raw material yang bersifat haram atau najis, baik di dalam ingredients maupun di dalam proses produksinya.

Meskipun vaksin Zifivax telah dinyatakan halal, lanjut Asrorun, dalam pemakaiannya agar disesuaikan dengan keyakinan keagamaan dan disesuaikan dengan aspek keamanan sesuai dengan keputusan dari ahli ataupun lembaga yang berkompeten.

"Dan yang pasti, Rapat ini dibahas dan ditetapkan pada 28 September 2021 yang lalu. Setelah itu ditetapkanlah Fatwa MUI Nomor 53 Tahun 2021 tentang produk vaksin covid-19 dari Anhui China," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Garuda Indonesia Gelar Program “Octobest” dengan Harga Tiket Rp 1 Jutaan ke 10 Destinasi Favorit

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Maskapai penerbangan nasional Garuda Indonesia menghadirkan promo khusus melalui program "Octobest" yang menghadirkan promo khusus harga tiket Rp 1.010.000 ke 10 destinasi favorit seperti Denpasar, Lombok, Ambon, Batam hingga Yogyakarta.  

Penawaran khusus tersebut berlaku bagi pembelian tiket pada periode 7 Oktober 2021 hingga 13 Oktober 2021 dengan periode perjalanan 7 Oktober 2021 hingga 30 Juni 2022. Promo khusus tersebut dapat diakses melalui channel penjualan tiket Garuda Indonesia baik website di www.garuda-indonesia.com maupun  mobile app "Fly Garuda" dengan menggunakan kode promo khusus OCTOBEST.

Direktur Layanan dan Niaga Garuda Indonesia Ade R Susardi mengungkapkan bahwa, “Program Octobest ini dihadirkan sebagai bentuk apresiasi kami kepada para pengguna jasa Garuda Indonesia dengan memberikan berbagai pilihan sebagai added value pembelian tiket penerbangan melalui promo diskon harga tiket khusus bagi penumpang serta promo khusus lainnya." 

“Lebih lanjut, program ini juga merupakan salah satu bentuk komitmen berkelanjutan Garuda Indonesia sebagai national flag carrier dalam mendukung upaya pemulihan sektor pariwisata nasional. Kedepannya program promo khusus tiket penerbangan seperti ini akan terus kami giatkan melalui berbagai aktivitas promosi dan penawaran khusus lainnya dalam rangka meningkatkan minat masyarakat untuk kembali terbang tentunya melalui penerapan protokol kesehatan penerbangan yang kami terapkan secara optimal", jelas Ade di Jakarta. Jum'at (08/10)

Selain menghadirkan promo harga khusus, program promo "Octobest" ini juga menghadirkan potongan tambahan dari bank partner hingga Rp1.010.000, kesempatan mendapat e-voucher diskon tambahan hingga Rp1.010.000 setiap harinya dengan memainkan Wheel of Fortune, juga diskon pembelian produk Garuda Indonesia Travel Voucher dan cashback hingga Rp250.000 untuk 100 produk GarudaShop.

“Dengan adanya penawaran harga serta promo tambahan yang menarik, kami mengharapkan program ini dapat membantu masyarakat untuk menyiapkan rencana perjalanannya dengan baik untuk kebutuhan travelling atau aktivitas bepergian lainnya”, tutup Ade. 

Sejumlah harga khusus Rp 1.010.000 (sekali jalan) tiket penerbangan telah disiapkan untuk berbagai destinasi menarik diantaranya adalah : Jakarta - Denpasar, Jakarta - Lombok, Jakarta - Pekanbaru, Jakarta – Banjarmasin, Jakarta – Palangkaraya, Jakarta – Tanjung Pinang, Jakarta – Batam, Makassar - Ambon hingga Yogyakarta - Denpasar. (Arianto)

Read More

MIPI Dorong Internalisasi Kesadaran Etika dalam Penyelenggaraan Negara

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) mendorong terciptanya internalisasi kesadaran etika dalam penyelenggaraan negara. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Dewan Pakar MIPI sekaligus Guru Besar Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia Eko Prasojo. 

Ia menyatakan masalah etika belum menjadi concern dalam penyelenggaraan berbangsa dan bernegara. Sebab itu harus mencari jalan untuk bisa menginternalisasi kesadaran beretika dalam penyelenggaraan negara. 

“Dalam praktik-praktik penyelenggaraan negara, nilai-nilai etika itu, dan kewajiban-kewajiban moral itu hilang. Berhadapan dengan sistem yang formal dan juga mungkin norma hukum,” kata Eko dalam webinar MIPI bertajuk “Memahami Pentingnya Etika Penyelenggara Negara” pada Sabtu (9/10/2021). 

Lanjutnya, norma hukum dan etika saling bergandengan, serta merupakan pengejawantahan dari cita-cita berbangsa dan bernegara, sesuai dengan ideologi Pancasila dan mandat konstitusi berdasar UUD 1945. Menurutnya, untuk mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara paling tidak dibangun oleh lima hal: meta norma, peraturan, etika, budaya, dan nilai dasar. Etika sendiri merupakan sistem atau kode perilaku yang berdasarkan pada tugas-tugas moral universal dan juga kewajiban-kewajiban yang mengindikasikan bagaimana seseorang dan penyelenggara negara seharusnya berperilaku. 

“Dan ini berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk membedakan baik dan buruk, benar dan salah, layak dan tidak layak untuk dilakukan oleh seseorang individu. Apalagi seorang pejabat dalam tugas-tugasnya untuk menyelenggarakan negara, untuk menyelenggarakan pemerintahan,” jelasnya. 

Eko menambahkan, etika tidak bisa berdiri sendiri, tapi juga ada dalam sistem. Sistem tersebutlah yang menekan, sehingga orang yang sangat religius pun bisa terjebak dalam godaan-godaan dan tak bisa membedakan benar dan salah. Selain penegakan etika, menurut Eko, juga mesti dibuat sistem etika. Berkaca pada negara lain, sejak awal abad ke-20 beberapa negara di Eropa telah memiliki kode etik penyelenggara negara, khususnya kode etik Pegawai Negeri Sipil, misalnya, yang terjadi di Prancis, Inggris, Polandia, dan Yunani. 

Sementara, Ketua Bidang Pengembangan Keilmuan dan Kerja Sama Perguruan Tinggi MIPI Muhadam Labolo menjelaskan terkait alasan pentingnya etika dalam penyelenggaraan negara. Yaitu untuk mengendalikan kencenderungan munculnya egoisme/kepentingan pribadi di ruang publik. Perilaku tidak etis terjadi karena ada kencenderungan mengedepankan kepentingan personal ketimbang etika yang lebih besar (sosial), atau ada tekanan dari luar untuk berperilaku tidak etis. Padahal, penerapan peraturan etika dapat membuat perilaku etis yang menimbulkan efek reputasi, sebabnya integritas berperan penting dalam penyelenggaraan negara. 

“Apa sih yang membuat negara-negara maju, karena value, kejujuran tadi dalam konteks integritas. Integritas ini menyangkut kejujuran, moralitas, disiplin, dan sebagainya,” tuturnya. (Tha/Lak)

Read More

Menperin Agus Optimistis Industri Tumbuh 5,5 Persen Tahun Depan

Duta Nusantara Merdeka | Semarang

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita optimistis pertumbuhan industri pada tahun 2022 akan mampu menyentuh di angka 5-5,5 persen apabila tidak terjadi gelombang besar kasus Covid-19 di tanah air. Oleh karena itu, berbagai program dan kebijakan strategis yang mendukung laju kinerja sektor industri terus digulirkan guna menciptakan iklim usaha yang kondusif.

“Untuk tahun ini targetnya (pertumbuhan industri) sebesar 4,5-5 persen, sedangkan tahun depan 5-5,5 persen,” kata Menperin saat ditemui di Jakarta, Kamis (7/10). Pada triwulan II tahun 2021, sektor industri manufaktur berhasil mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 6,91%, meskipun di tengah tekanan dampak pandemi Covid-19.

Menperin menegaskan, pihaknya tetap fokus menjalankan program dan kebijakan unggulan yang dapat menopang performa sektor industri. Misalnya, pelaksanaan program substitusi impor 35 persen pada tahun 2022. Upaya strategis ini untuk mengurangi ketergantungan terhadap produk impor sekaligus mendorong penguatan struktur industri manufaktur di dalam negeri.

“Strategi ini ditempuh guna merangsang pertumbuhan investasi di sektor industri substitusi impor dan peningkatan utilitas industri domestik,” tutur Menperin. Kebijakan tersebut akan didukung dengan optimalisasi program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).

Agus menyampaikan, berdasarkan peta jalan Making Indonesia 4.0, awalnya terdapat lima sektor yang menjadi prioritas pengembangan dalam kesiapan memasuki era industri 4.0. Namun, di tengah pandemi Covid-19, Kemenperin menambahkan dua sektor lagi untuk menopang perekonomian nasional.

“Ketujuh sektor potensial itu adalah industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, elektronik, kimia, alat kesehatan, serta farmasi,” sebutnya. Aspirasi besarnya, dari kinerja tujuh sektor tersebut, Indonesia bisa menjadi bagian dari 10 negara yang memiliki perekonomian terkuat di dunia pada tahun 2030.

“Target yang ditetapkan itu masih realistis untuk diwujudkan,” tegasnya. Menperin menambahkan, capaian substitusi impor hingga saat ini pada sejumlah direktorat yang membawahi sektor-sektor prioritas tersebut masih berada pada jalur yang benar untuk mencapai target. 

“Kami terus memantau dan mengevaluasi capaian substitusi impor ini, karena semua sektor sudah diberikan targetnya masing-masing. Beberapa kendala yang dihadapi, terus dicarikan solusinya. Apabila, program ini bisa tercapai sesuai target secara kuantitatif, kami optimis target pertumbuhan industri sebesar 5-5,5 persen pada tahun depan bisa terwujud,” paparnya. (Arianto)

Read More

Percepat Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di 5 Kabupaten Prioritas di Jawa Tengah, Pemerintah Berikan Tambahan Bantuan Sosial Tunai

Duta Nusantara Merdeka | Semarang 

Pemerintah memiliki target untuk menghilangkan kemiskinan ekstrem pada akhir tahun 2024. Sebagai upaya mewujudkan misi tersebut, di tahun 2021 ini, terdapat tujuh provinsi prioritas dan lima kabupaten di dalamnya yang akan menjadi fokus penanggulangan. Data provinsi dan kabupaten ini diambil dari hasil SUSENAS yang dikeluarkan oleh BPS pada tahun 2020.

Namun, dengan jarak waktu yang tinggal tiga bulan lagi sampai akhir tahun 2021, diperlukan upaya percepatan untuk menangani hal ini. Oleh karena itu, pemerintah akan memberikan tambahan Bantuan Sosial Tunai untuk rumah tangga miskin ekstrem di 5 kabupaten prioritas di masing-masing provinsi, dengan menggunakan data kelompok penerima manfaat yang tersedia.

“Untuk program khusus di sisa tahun tahun 2021 ini, kita akan menggunakan program yang ada yaitu Program Sembako dan BLT-Desa untuk memberikan tambahan bantuan bagi kelompok miskin ekstrem di 5 kabupaten prioritas ini,” ungkap Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem dengan Gubernur dan 5 Bupati Kabupaten Prioritas di Provinsi Jawa Tengah, secara luring di Gedung Gradhika Bakti Praja, Jl. Pahlawan No. 9, Semarang, Jawa Tengah, Kamis (7/10/2021).  

Lebih lanjut Wapres menyampaikan, data kelompok penerima manfaat yang digunakan saat ini mengacu pada DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) Kementerian Sosial dan juga daftar nama yang digunakan oleh Kementerian Desa untuk menyalurkan bantuan langsung tunai desa. Namun ke depan, ia menegaskan agar data tersebut terus diperbaiki menjadi lebih mutakhir dan akurat.

“Saya minta agar perbaikan data terus dilakukan, sehingga untuk pelaksanaan program-program pada tahun 2022 sampai tahun 2024, kita dapat menggunakan data rumah tangga miskin ekstrem yang lebih mutakhir dan akurat,” tegas Wapres.

Pada kesempatan yang sama, Wapres juga menjelaskan bahwa skema pemberian uang tunai tambahan ini akan dilakukan untuk 3 bulan terakhir di tahun 2021. Mulai tahun depan, pemerintah akan menekankan kembali pada pelaksanaan program-program yang bersifat pemberdayaan dalam rangka meningkatkan produktivitas dan kapasitas rumah tangga miskin ekstrem.

Untuk itu, Wapres meminta kepada seluruh jajaran pemerintah provinsi dan pemerintah daerah di Jawa Tengah untuk melakukan analisis kebutuhan program percepatan penanggulangan ekstrem yang diperlukan. Ia juga berpesan agar analisis tersebut dapat diselaraskan dengan program dari pemerintah pusat sehingga seluruhnya dapat terkonvergensi dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal untuk masyarakat. 

“Saya minta saudara-saudara sekalian mempelajari berbagai macam program yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan kemudian mengupayakannya agar berbagai program tersebut dapat dipastikan diterima oleh rumah tangga miskin ekstrem di 5 kabupaten prioritas,” pungkas Wapres.

Sebagai informasi, pada tahun 2021, total jumlah penduduk miskin ekstrem di Jawa Tengah mencapai 581.968 jiwa, yang tersebar di 5 kabupaten Provinsi Jawa Tengah. Kelima kabupaten tersebut diantaranya Kabupaten Brebes dengan tingkat kemiskinan ekstrem 10,34 persen dan jumlah penduduk miskin ekstrem 197.520 jiwa; Kabupaten Pemalang dengan tingkat kemiskinan ekstrem 9,52 persen dengan jumlah penduduk miskin ekstrem 124.270 jiwa; Kabupaten Banyumas dengan tingkat kemiskinan ekstrem 6,83 persen dengan jumlah penduduk miskin ekstrem 116.330 jiwa; Kabupaten Kebumen dengan tingkat kemiskinan ekstrem 7,68 persen jumlah penduduk miskin ekstrem 92.190 jiwa dan Kabupaten Banjarnegara dengan tingkat kemiskinan ekstrem 7,23 persen jumlah penduduk miskin ekstrem 67.010 jiwa. 

Selain Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, tampak hadir dalam rapat diantaranya Bupati Brebes Idza Priyanti, Wakil Bupati Pemalang Mansur Hidayat, Bupati Banyumas Achmad Husein, Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, dan Plh Bupati Banjarnegara Syamsudin. 

Sementara Wapres didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar,  Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Kepala Sekretariat Wapres Mohamad Oemar, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Suprayoga Hadi, Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi dan Bambang Widianto, serta Tim Ahli Wapres Farhat Brachma. (Arianto)

Read More

Bea Cukai-DJKI Teken Perjanjian Kerja Sama Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Bea Cukai bersama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama terkait penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual dalam konferensi pers yang digelar pada Rabu (04/10). 

Perjanjian kerja sama yang ditandatangani langsung oleh masing-masing Direktur Jenderal ini merupakan pedoman dan payung hukum yang bertujuan untuk meningkatkan sinergi di antara kedua pihak dalam melaksanakan penegakan hukum kekayaan intelektual yang efektif dan efisien, serta untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia terkait rezim anti pelanggaran kekayaan intelektual antara lain agar Indonesia dapat keluar dari status Priority Watch List United States Trade Representative (USTR). 

Perjanjian kerja sama berlaku untuk jangka waktu tiga tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan kedua pihak yang memuat ruang lingkup tentang pertukaran data dan/atau informasi, peningkatan koordinasi antar instansi terhadap pengawasan ekspor dan/atau impor atas pelanggaran kekayaan intelektual dalam lingkup peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan, pemeriksaan fisik bersama sebagai tindak lanjut dari perintah penangguhan sementara, serta peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia. Para pihak juga memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di masing-masing bidang.

Dalam perjanjian kerja sama ini, pihak Bea Cukai dan DJKI berkewajiban memberikan informasi, materi, narasumber, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan pengetahuan terkait border measures, dan menghadiri pemeriksaan fisik barang bersama sebagai tindak lanjut dari perintah penangguhan sementara sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing pihak. Selain itu, keduanya berhak mendapatkan akses dari masing-masing pihak untuk menggunakan data terkait pencatatan hak cipta, dan permohonan merek yang telah terdaftar dalam rangka penegakan hukum kekayaan intelektual. 

Hal ini juga dilakukan sehubungan dengan rencana untuk menambah perusahaan yang melakukan pendaftaran merek/rekordasi di Bea Cukai, melakukan pertukaran data dengan DJKI yang me-maintain data-data terkait pemegang HKI di Indonesia. Berdasarkan data permohonan rekordasi hingga bulan Juni 2021, telah terdaftar sebanyak 18 HKI dengan berbagai jenis produk.

Adapun upaya penegakan hukum yang telah dilakukan oleh Bea Cukai dan DJKI diantaranya pemeriksaan bersama atas penegahan barang yang diduga melanggar HKI berupa ballpoint di Tanjung Perak, Surabaya pada Januari 2021 silam dengan jumlah barang tegahan sebanyak 858.240 pcs ballpoint. Sebelumnya juga telah dilakukan pemeriksaan bersama atas penegahan barang yang melanggar HKI berupa alat pisau cukur di Tanjung Emas, Semarang pada Oktober 2020. 

Melalui penandatanganan kerja sama ini, kedepannya diharapkan perusahaan dapat melakukan rekordasi dengan mendaftarkan merek/hak ciptanya di Bea Cukai agar dapat dilindungi dari pelanggaran HKI oleh oknum yang tidak bertanggunjawab guna melindungi produk serta mendorong perekonomian Indonesia. (Arianto)

Read More

Percepat Vaksinasi, Wapres Minta TNI-Polri Perkuat Sinergi dengan Pemerintah Daerah

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Salah satu upaya untuk memulihkan ekonomi nasional adalah dengan kekebalan kelompok (herd immunity), karena dapat memperkecil resiko masyarakat tertular Covid-19 saat beraktivitas. Bagi Indonesia, untuk mencapai herd immunity adalah 70% dari total penduduk yakni 208,5 juta jiwa dengan dua dosis vaksin. Namun, menurut data Kementerian Kesehatan, hingga 3 Oktober 2021, secara nasional vaksinasi dosis pertama baru mencapai 45,03% dan untuk dosis kedua 25,29%. Untuk itu, pemerintah berharap TNI dan Polri dapat bersinergi dengan pemerintah daerah untuk mempercepat vaksinasi, terutama  di daerah yang masih rendah capaian vaksinasinya termasuk di daerah aglomerasi. 

"Saya juga meminta agar TNI dan Polri memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah guna meningkatkan kecepatan vaksinasi," pinta Wapres saat memberikan pidato kunci pada Seminar Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri Pendidikan Reguler (Dikreg) Ke-30 dan Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespimmen) Polri Dikreg Ke-61 Tahun Ajaran 2021, melalui konferensi video dari Kediaman Resmi Wapres, Jl. Diponegoro No. 2, Jakarta Pusat, Rabu (06/10/2021).

Lebih lanjut, Wapres menjelaskan bahwa dibutuhkan upaya extra ordinary dan masif guna merealisasikan pencapaian target vaksinasi terhadap 70% penduduk Indonesia dalam jangka waktu yang ditetapkan pemerintah, yaitu selama 1 tahun. 

"Dalam rangka upaya itulah maka Bapak Presiden menginstruksikan kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk memobilisasikan kekuatan, bersama-sama jajaran Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan percepatan vaksinasi nasional," tegasnya.

Pada seminar yang mengusung tema “Strategi Optimalisasi Peran TNI Polri Mempercepat Herd Immunity guna Pemulihan Ekonomi dalam rangka Mendukung Pembangunan Nasional” ini, Wapres mengungkapkan bahwa menurut catatan Kementerian Kesehatan, rata-rata vaksinasi harian per minggu di tanah air telah mencapai 1,4 juta dosis per hari.

"Dengan kecepatan vaksinasi tersebut, diperkirakan masih dibutuhkan 7 bulan dari sekarang atau sekitar pertengahan tahun 2022 untuk mencapai cakupan 70%," ujarnya.

Namun, sambung Wapres, apabila proses vaksinasi ingin selesai pada akhir 2021, maka kecepatan vaksinasi perlu ditingkatkan menjadi 2,5 juta vaksinasi per hari.

"Langkah ini juga akan disertai insentif berupa penurunan level PPKM di wilayah yang dapat memenuhi target vaksinasi yang telah ditetapkan," tuturnya.

Di samping itu, sebut Wapres, prioritas sasaran vaksinasi juga perlu diberikan kepada kelompok lanjut usia (lansia), yang per 3 Oktober 2021 baru mencapai 6,6 juta orang untuk dosis pertama, dan dosis yang lengkap baru 4,4 juta orang, dari jumlah sasaran lansia seluruhnya sebanyak 21,5 juta orang. 

"[Sedangkan] untuk mendukung dibukanya kembali pendidikan tatap muka (PTM) kita juga perlu memprioritaskan vaksinasi bagi pendidik dan tenaga pendidik yang ditargetkan sebanyak 5,06 juta orang. Menurut data sampai dengan tanggal 3 Oktober, baru 2,55 juta yang tercatat telah mendapatkan vaksinasi dosis yang ke-1, sedangkan yang telah mendapat dosis yang ke-2 adalah 2,1 juta orang," paparnya. 

Untuk itu, menurut Wapres, cakupan vaksin bagi tenaga pendidik, orang tua siswa, serta siswa yang memenuhi syarat perlu ditingkatkan untuk menghindarkan terjadinya kluster baru di sekolah. 

"Saya meminta perhatian agar para guru, murid, dan orang tua pelajar harus sudah dipastikan mendapatkan vaksin untuk menjamin keamanan proses pembelajaran tatap muka," pesannya. 

Mengakhiri sambutannya, Wapres menyampaikan penghargaan kepada jajaran TNI dan Polri yang sejauh ini telah berperan secara signifikan dalam meningkatkan cakupan vaksin. 

"Saya juga mengapresiasi pengabdian dan kerja keras para Bintara Pembina Desa/Samudera/Angkasa (Babinsa) dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) yang telah dilatih menjadi tracer. Strategi ini diharapkan mampu meningkatkan tracing atau pelacakan penularan virus Covid-19 di masyarakat," pungkasnya. 

Sebelumnya Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Kalemdiklat) Polri Komjen Pol Rycko Amelza Dahniel melaporkan bahwa seminar kali ini diikuti oleh peserta didik Sespimti Polri Dikreg Ke-30 dan Sespimmen Polri Dikreg Ke-61 Tahun Ajaran 2021 yang telah menjalani pendidikan selama 7 bulan. 

 

“Adapun jumlah peserta didik Sespimti Polri Dikreg Ke-30 Tahun 2021 ini adalah sebanyak 150 orang yang terdiri dari 117 perwira menengan Polri berpangkat Komisaris Besar, 31 orang perwira menengah TNI yang berpangkat Kolonel, satu orang jaksa senior dari Kejaksaan Agung, dan satu orang staf senior dari Kementerian Hukum dan HAM. Sedangkan peserta didik Sespimmen Polri Dikreg Ke-61 Tahun 2021 ini jumlahnya 274 orang (yang) terdiri dari 252 orang perwira menengah Polri di mana 12 orang di antaranya adalah polisi wanita dan 22 orang perwira menengah TNI dari matra darat, lau, dan udara,” sebutnya.

Lebih lanjut, Rycko menuturkan bahwa pendidikan Sespimti Polri bertujuan untuk menghasilkan para lulusan yang memiliki kemampuan manajerial dan kepemimpinan organisasi tingkat tinggi yang nantinya akan diproyeksikan sebagai pemimpin tingkat nasional dan manajer strategis yang profesional serta berintegritas.

“Sedangkan untuk pendidikan Sespimmen Polri bertujuan untuk menghasilkan para lulusan yang memiliki standar kompetensi sebagai manajer tingkat menengah yang nantinya diproyeksikan menjadi pemimpin di tingkat kesatuan operasional dasar (KOD) atau menjadi staf pemimpin di masing-masing satuan kerja yang profesional dan berintegritas dalam menjalankan tugas,” imbuhnya.

Terakhir, Rycko menyebutkan bahwa seminar ini merupakan wujud dari harapan pimpinan negara terkait sinergisitas TNI-Polri dengan kementerian dan lembaga lainnya dalam mendukung pemerintah untuk mempercepat pencapaian herd immunity menuju endemi Covid-19. 

“Oleh karena itu, kami sangat berharap dapat memperoleh banyak wawasan dan pengetahuan dari materi yang akan disampaikan oleh para narasumber,” harapnya.

Hadir menjadi narasumber dalam seminar ini Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Epidemiolog Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Wiku Bawono Adisasmito, Asisten Operasi Panglima TNI Mayjen TNI Syafruddin, dan Asisten Operasi Kapolri Irjen Pol Imam Sugiyanto.

Sementara, Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Mohamad Oemar dan Staf Khusus Wapres Bambang Widianto (Arianto)

Read More

Buka Pelaksanaan SKD, Sekretaris MA Harapkan Semua Peserta Miliki Komitmen Serius

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Sekretaris Mahkamah Agung, Dr. Hasbi Hasan, S.H., M.H., membuka secara resmi pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun anggaran 2021 wilayah Jakarta pada Jum’at pagi (1/10) di Rindam Jaya, Jakarta.

Sebagaimana diketahui bahwa tahun 2021 ini, Mahkamah Agung Republik Indonesia kembali memberi kesempatan kepada putra dan putri terbaik Indonesia untuk bergabung menjadi bagian dari Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.  Formasi yang dibutuhkan yaitu 4 jabatan, pertama Analis Perkara Peradilan, kedua Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, ketiga Pengelola Perkara, dan keempat Pengelola Barang Milik Negara. Dari 4 formasi jabatan tersebut dibutuhkan sebanyak 3.337 (tiga ribu tiga ratus tiga puluh tujuh) orang. 

Hingga kini, terdapat 30.015 (tiga puluh ribu lima belas) peserta yang telah lolos seleksi administrasi dan berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar. Menurut Dosen Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tersebut, bahwa khusus untuk wilayah DKI Jakarta jumlah peserta yang akan mengikuti SKD sebanyak 5.456 (lima ribu empat ratus lima puluh enam) peserta.

Alumnus Pondok Pesantren Modern Gontor tersebut menyampaikan dalam sambutannya bahwa Mahkamah Agung berharap akan mendapatkan Calon-calon Pegawai Negeri Sipil yang berintegritas, memiliki kompetensi tinggi dan mampu berinovasi dalam memperkuat Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.

Ia menambahkan bahwa komitmen serius harus ditumbuhkan dari sekarang, “jika ingin mengundurkan diri, lakukan sedari dini, jangan ketika sudah mendapatkan SK baru mengundurkan diri, itu zolim namanya.” tegas pria kelahiran Lampung itu.

Pada kesempatan tersebut, ia berharap kepada seluruh peserta seleksi agar berkompetisi secara sehat. Ia menekankan bahwa seluruh proses seleksi ini dilaksanakan secara transparan dan akuntable, “jadi yang menentukan kelulusan adalah kemampuan peserta sendiri, pihak lain tidak dapat melakukan intervensi apapun,” tegas Dr. Hasbi. 

“Akhirnya kepada seluruh peserta, kami ucapkan selamat mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar untuk wilayah DKI Jakarta, semoga sukses memenuhi passing grade   dan dapat berlanjut hingga lulus,” kata Dr. Hasbi menyudahi sambutannya. (Arianto)

Read More

Tingkatkan Kemampuan SDM Rehabilitasi, BNN Gelar Pelatihan Jabfung Kesehatan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta        

Seiring berkembangnya teknologi, jumlah narkotika jenis baru atau New Psychoactive Substances (NPS) didunia terus mengalami peningkatan. UNODC merilis adanya fenomena global temuan zat baru lebih dari 950 jenis di tahun 2019. Sementara di Indonesia, berdasarkan data Pusat Laboratorium BNN, hingga saat ini sebanyak 83 NPS berhasil dideteksi. Dari jumlah tersebut, 75 diantaranya telah masuk dalam Peraturan Kementerian Kesehatan No. 22 Tahun 2020 tentang Penggolongan Narkotika.

Hal tersebut disampaikan Direktur Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat (PLRKM) Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN), dr. Amrita Devi, Sp. KJ., M.Si., saat membacakan sambutan Deputi Bidang Rehabilitasi BNN, pada membuka Pelatihan Teknis Bidang Rehabilitasi BNN yang berlangsung secara virtual, Senin (4/9). Ini menjadi salah satu dasar, diselenggarakannya pelatihan bagi Jabatan Fungsional Kesehatan yang menjadi ujung tombak upaya rehabilitasi yang selama ini tengah diperjuangkan oleh BNN.

“Sebagai garda terdepan dalam upaya rehabilitasi, Jabatan Fungsional Kesehatan harus memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai agar dapat memberikan pelayanan terbaik dalam membimbing, membina serta membentuk prilaku para pecandu sehingga dapat dipercaya dan kembali ke lingkungan masyarakat”, ujar dr. Amrita dalam sambutannya.

dr. Amrita menambahkan mengacu pada profesionalitas Jabatan Fungsional Kesehatan, diperlukan pengembangan kompetensi profesi para Jabatan Fungsional Kesehatan dalam mencapai visinya membangun Indonesia Bersih Narkoba.

“Sehingga nantinya, Seluruh Jabatan Fungsional Kesehatan dapat melaksanakan pelayanan sesuai standar optimal dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat” imbuh dr. Amrita.

Diselenggarakannya Pelatihan Teknis Bidang Rehabilitasi BNN ini merupakan bagian dari upaya pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia dalam meningkatkan kemampuan dibidang Rehabilitasi Pecandu Narkotika. Diikuti oleh 120 peserta Jabatan Fungsional Kesehatan, pelatihan ini akan berlangsung selama 24 hari, yakni sejak tanggal 4 hingga 27 oktober 2021.

Peserta merupakan tenaga kesehatan yang berprofesi sebagai Dokter, Perawat, Psikolog Klinis serta Administrator Kesehatan di lingkungan BNN, BNN Provinsi, BNN Kabupaten/Kota dan Balai/Loka Rehabilitasi. Sebelumnya, peserta telah mengikuti proses Pelatihan Mandiri selama 3 (tiga) hari dengan menggunakan halaman web berupa modul, presentasi, dan micro learning, yang telah berlangsung secara online tanggal 20 hingga 22 September 2021 lalu. (Arianto)

Read More

Menhub Minta Humas Sektor Transportasi Kompak Sampaikan Kinerja Baik di Tengah Pandemi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta kepada para pelaku komunikasi publik atau Hubungan Masyarakat (Humas) di sektor transportasi kompak menyampaikan kinerja baik yang sudah dilakukan dalam rangka pengendalian transportasi di masa pandemi Covid-19. Hal ini perlu dilakukan untuk mengembalikan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi yang selamat, aman, nyaman, sehat dan terjangkau.

“Sampaikan dan sebarkan itu dengan narasi, angle dan target yang jelas. Kita akan lebih mudah untuk menuju tahapan selanjutnya yaitu hidup di era endemi. Saya harap semua humas sektor transportasi kompak selalu,” demikian disampaikan Menhub dalam acara Forum Komunikasi Sektor Transportasi yang bertema “Public Relations Must Be A Hero In Pandemic Era” yang diselenggarakan Biro Komunikasi dan Informasi Publik (BKIP) pada Selasa (5/10).

Menhub menjelaskan, sektor transportasi sangat terdampak oleh pandemi. Oleh karena itu, komunikasi kepada masyarakat menjadi sangat penting. Menurutnya, Humas memiliki peran untuk menyebarkan informasi terkait kebijakan, pembangunan, dan pelayanan transportasi, membangun optimisme, membangun citra dan reputasi, serta mengharmonisasikan kepentingan institusi dengan stakeholders.

“Acara ini messagenya dalam, yaitu bagaimana humas menjadi “hero” di masa pandemi. Ini tidak boleh hanya dibaca tapi harus dilakukan. Kalau Presiden punya filosofi, kita harus tetap melakukan upaya meski di tengah pandemi. Indonesia sekarang keren karena lebih baik dalam penanganan pandemi dibanding beberapa negara lain. Kita tetap harus kerja dan mengkomunikasikannya,” ujar Menhub Budi.

Lebih lanjut, Menhub Budi menjelaskan sebagai humas perlu adanya kreatifitas dalam menentukan sudut pandang, narasi dan kata kunci di media sosial serta media massa. Seperti yang disampaikan Presiden Joko Widodo, lanjut Menhub, pemerintah harus selalu melakukan komunikasi di tengah pandemi secara konsisten dan jelas, namun harus tetap berhati-hati agar tidak menimbulkan distorsi informasi kepada masyarakat.

Menhub Budi juga meminta para humas sektor transportasi untuk lebih menonjolkan sisi keberhasilan pembangunan dan dampak positif yang dirasakan masyarakat dengan adanya transportasi. Selain itu juga mengekspos insan transportasi yang berprestasi terhadap negeri.

Terakhir, Menhub juga menyampaikan apresiasinya atas kinerja Humas yang menjadi garda terdepan untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat di tengah pandemi.

Sebagai informasi kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid, terdiri dari 70 (tujuh puluh) orang peserta yang hadir secara luring dan secara daring dengan kapasitas maksimal 300 (tiga ratus) orang partisipan. Seluruh peserta adalah pengelola komunikasi atau Humas dari unsur: regulator di lingkungan Kementerian Perhubungan RI (pada Unit Kerja Eselon I baik kantor pusat maupun Unit Pelaksana Teknis/UPT di daerah); unsur operator sarana dan prasarana transportasi dari BUMN, BUMD, maupun Badan Usaha Swasta; dan mitra kerja Kementerian Perhubungan dari Kementerian/Lembaga, seperti: Kementerian PU-PR, BASARNAS, Jasa Marga, Jasa Raharja, dan lain-lain. (Arianto)

Read More

Sociolla Gelar Sociolla Beauty Wonderland

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta Tren kecantikan selalu berubah, apalagi di tengah pandemi seperti sekarang, dimana kegiatan merawat diri dan kecantikan adalah salah satu alternatif kegiatan yang diminati. Namun, dinamika tren kecantikan ini terkadang membuat kebingungan, apalagi banyak produk baru yang bermunculan.

Untuk menjawab kebutuhan informasi mengenai tren kecantikan dan produk yang dibutuhkan, Sociolla mengadakan kampanye Sociolla Beauty Wonderland. Melalui kampanye ini, para beauty enthusiast bisa mendapatkan informasi terkurasi mengenai berbagai tren serta produk kecantikan dan perawatan diri yang kamu gemari secara lengkap dalam satu aplikasi bernama SOCO serta dimanjakan dengan berbagai promo menarik.

Salah satu tren kecantikan terkini adalah meningkatnya ketertarikan konsumen terhadap brand kecantikan lokal. Perhimpunan Perusahaan dan Asosiasi Kosmetika Indonesia (PPAK Indonesia) memproyeksikan adanya peningkatan penjualan brand kecantikan lokal di tahun 2021 ini hingga 7%.

Di Sociolla, penjualan brand kecantikan lokal turut meningkat hingga 66% di tahun 2021 ini. Bahkan belum lama ini, Mother of Pearl, brand lokal garapan beauty influencer ternama Indonesia, yaitu Tasya Farasya, berhasil terjual dalam waktu 8 jam sejak diluncurkan di Sociolla. Hal ini tentu saja menunjukkan bahwa benar adanya peningkatan tren brand kecantikan lokal serta rasa kepercayaan terhadap kualitasnya oleh para beauty enthusiasts di Indonesia.

Chrisanti Indiana - Co-Founder & CMO Social Bella mengatakan, “Sociolla tidak pernah berhenti melakukan yang terbaik untuk memberikan kemudahan serta kenyamanan para konsumen ketika berbelanja produk kecantikan dan perawatan diri favorit mereka. Selain itu, kami juga turut membantu tumbuh kembang brand lokal agar mampu bersaing serta menjangkau pelanggan dengan lebih luas lagi. Memahami adanya peningkatan tren di kalangan para beauty enthusiasts, salah satunya adalah peningkatan ketertarikan terhadap brand lokal, kami turut menyajikan seleksi brand-brand lokal terbaik serta promo menarik setiap harinya melalui kampanye Sociolla Beauty Wonderland di bulan Oktober ini.”

Para beauty enthusiasts dapat menantikan promo pada tanggal 1-17 Oktober untuk brand lokal nge-tren dan terkini yang terkurasi khusus. Di Sociolla Beauty Wonderland kamu bisa menemukan berbagai produk kecantikan serta perawatan diri apapun yang sudah jelas terjamin keasliannya melalui aplikasi SOCO maupun datang langsung ke gerai offline Sociolla setiap harinya. Selain itu, pengalaman belanja para beauty enthusiasts juga akan semakin menyenangkan dengan adanya berbagai promo menarik sebagai berikut:

1-9 Oktober: Diskon hingga 60% dan Voucher hingga Rp 150.000

10 Oktober: Diskon hingga 80%, Promo Pengiriman Gratis Tanpa Syarat, Voucher hingga Rp 1.000.000 serta 10.10 Flash Sale

12-13 Oktober: One Last Sale: Diskon hingga 80% serta Voucher hingga Rp 150.000

“Melalui kampanye Sociolla Beauty Wonderland yang tersedia di sociolla.com maupun gerai offline Sociolla serta aplikasi SOCO, diharapkan para beauty enthusiast dapat menunjukkan kecintaannya terhadap brand lokal serta terus up-to-date dengan tren kecantikan serta perawatan diri terkini tanpa ribet lagi”, tutup Chrisanti. (Arianto)

Read More

Sinergi Bea Cukai dan Bareskrim Polri Amankan Sabu dan Ekstasi di Banten

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pemerintah terus berupaya melakukan law enforcement untuk melindungi masyarakat dari penyelundupan narkotika serta barang ilegal lainnya. Bersama Bareskrim Polri, Bea Cukai selaku leading sector dalam Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) kembali berhasil melakukan penindakan terhadap narkotika jenis sabu dan ekstasi jaringan sindikat narkoba Banten.

Sinergi pelaksanaan law enforcement “war on drugs” antara Bea Cukai dan Dittipidnarkoba Bareskrim Polri dalam penindakan kali ini dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2021 silam di daerah Ciputat, Tangerang Selatan.

Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga Bea Cukai, Syarif Hidayat, dalam konferensi pers yang digelar di Kantor Bareskrim Polri pada Senin (04/10) mengungkapkan kronologi penindakan berawal dari informasi intelijen bahwa akan ada transaksi sabu dan ekstasi di daerah Ciputat, Tangerang Selatan. Atas informasi tersebut dilakukan surveillance terhadap terduga yang kemudian dilakukan penangkapan terhadap tersangka ISP dan T yang sedang dalam perjalanan melintasi Jalan KH. Dewantoro, Ciputat menggunakan sepeda motor.

“Dari hasil penggeledahan terhadap kedua tersangka ditemukan barang bukti berupa sabu dan ekstasi di sepeda motor yang dikendarai yang disimpan di dalam kotak makan plastik,” tutur Syarif.

Dari penangkapan ini, petugas kemudian melakukan controlled delivery dan berhasil menahan tersangka SR di salah satu hotel di Serua Indah, Ciputat. Menurut keterangan tersangka, asal usul narkotika tidak diketahui dan pengendali menggunakan jasa kurir untuk melakukan pengiriman.

“Para tersangka diamankan dan dilakukan perhitungan terhadap barang bukti narkotika yang berjumlah 510 gram sabu dan 200 butir ekstasi. Selanjutnya para tersangka berikut barang bukti dibawa ke Kantor Dittipidnarkoba Bareskim Polri untuk proses penyidikan lebih lanjut,” ungkap Syarif.

Syarif menyatakan bahwa dari penangkapan ini tim berhasil menyelamatkan + 510 (limaratus sepuluh) jiwa manusia, dengan asumsi per orang mengkonsumsi sebanyak  1 gram per hari dan + 200 jiwa manusia, dengan asumsi per orang mengkonsumsi sebanyak  1 butir per hari.

Diharapkan penangkapan semacam ini terus bisa dikembangkan secara profesional, sinergi dan kolaborasi dengan tetap memperhatikan dan mengapresiasi sumbangsih dan pengabdian masyarakat, untuk melindungi generasi penerus bangsa. (Arianto)

Read More

Hari Jadi Bea Cukai ke-75, Menteri Keuangan Sri Mulyani Beri Apresiasi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Bea Cukai kembali memperingati hari jadinya yang ke-75 pada tanggal 01 Oktober 2021. Peringatan ulang tahun kali ini, dimeriahkan dalam acara virtual bertajuk “Menampi Masa Kumpulkan Asa, Bea Cukai Untuk Indonesia” yang dihadiri oleh Menteri Keuangan dan jajarannya, Direktur Jenderal Bea Cukai, serta pejabat dan pegawai dari Kantor Bea Cukai seluruh Indonesia, pada hari Sabtu (02/10).

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati dalam sambutannya mengapresiasi peran dan tugas penting Bea Cukai pada tahun ini khususnya dalam masa pandemi Bea Cukai sebagai institusi yang bekerja di garis depan terus melakukan tugas pelayanan, menjaga perekonomian dan melindungi masyarakat serta industri.

“Bea cukai sebagai salah satu institusi di garda depan terus memperlancar arus barang terutama barang-barang di bidang kesehatan yang dibutuhkan dalam peran menghadapi pandemi Covid-19. Impor alat kesehatan, vaksin, oksigen dan obat-obatan semuanya difasilitasi dengan cermat dan baik oleh jajaran Bea Cukai,” ujar Sri Mulyani.

Meskipun masih di situasi pandemi, Sri Mulyani juga menghargai langkah-langkah seluruh Kanwil dan kantor pelayanan Bea Cukai yang terus ikut mendukung proses pemulihan ekonomi dengan membangun dan mendorong ekspor dari seluruh komoditas yang ada di Indonesia pada saat pemulihan ekonomi dunia terjadi. Menurutnya, hal ini membutuhkan suatu kecermatan di dalam memberikan pelayanan. Momentum pemulihan ekonomi secara dunia sedang terjadi dan oleh karena itu permintaan terhadap barang-barang yang diproduksi Indonesia juga akan mengalami kenaikan. 

“Dapat dilihat pertumbuhan ekspor yang bahkan mencapai diatas 50% hingga neraca perdagangan Indonesia yang mengalami surplus terbesar dalam sejarahnya. Ini menggambarkan bahwa gerak dari ekspor dan impor telah meningkat secara sungguh luar biasa,” ungkapnya.

Selain itu, lanjut Sri Mulyani, Bea Cukai terus melakukan langkah-langkah untuk keamanan terhadap penerimaan maupun di dalam menangani berbagai isu terkait cukai ilegal. Kegiatan yang dilakukan tidak pernah kendur meskipun menghadapi Covid-19. “Untuk itu, saya sangat menghargai upaya kepemimpinan Anda semua, itu adalah suatu sumbangan yang sungguh berarti bagi republik Indonesia.” 

Sri Mulyani juga mengapresiasi Bea Cukai yang melakukan berbagai pembinaan bagi industri dan pelaku ekonomi untuk tujuan-tujuan ekspor, baik kawasan berikat, kemudahan impor tujuan ekspor (KITE) yang memiliki kontribusi hingga 45% dari total ekspor nasional, maupun perusahaan yang belum berada di dalam kawasan tersebut. 

Patroli laut dan patroli Bea Cukai lainnya untuk pengawasan barang-barang ilegal, baik itu rokok ilegal, narkoba, dan berbagai bahan-bahan yang membahayakan masyarakat, merupakan salah satu prestasi dan sekaligus tantangan bagi jajaran Bea Cukai. “Saya melihat tindakan-tindakan untuk pengawasan dan juga untuk melakukan penegakan hukum dilakukan oleh aparat Bea Cukai dari tahun ke tahun yang terus meningkat.”

Bea Cukai juga terus menjaga kontribusinya terhadap penerimaan negara. Penerimaan-penerimaan yang terus sampai hari ini tetap jalan secara optimal, hingga 31 Agustus lalu 73,5% target dari APBN tahun ini telah tercapai dan didorong oleh pertumbuhan dari sisi kepabeanan 11,8%, bea keluar melonjak hingga diatas 890% akibat pemulihan ekonomi dan kenaikan dari komoditas, dan di bidang cukai tumbuh 17,7%.

“Ini adalah hal yang luar biasa positif, saya ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih dari Kementerian Keuangan dan negara kepada para pimpinan dan seluruh jajaran di Bea Cukai. Pertahankan prestasi Anda dan terus perbaiki, itu adalah sesuatu yang sangat berarti bagi Indonesia,” tutur Sri Mulyani.

Ia menyampaikan, untuk tahun 2021 ini diharapkan target penerimaan negara bisa dicapai, meskipun dengan pertumbuhan yang memang cukup ambisius. Namun melihat pemulihan ekonomi, Sri Mulyani percaya hal itu bisa dicapai oleh seluruh jajaran Bea Cukai. Dan tidak fokus hanya untuk mengumpulkan penerimaan negara, melainkan memulihkan ekonomi. 

“Oleh karena itu, seluruh jajaran harus terus melihat secara cermat bagaimana ekonomi dapat tumbuh dan pulih, memanfaatkan momentum pemulihan global, mengaitkan dan menjahit kegiatan produksi di dalam global value change, menciptakan nilai tambah sehingga kita mendapatkan tidak hanya dari sisi ekonomi namun masyarakat mendapatkan manfaat nyata dalam bentuk kesempatan kerja dan kemakmuran,” harap Sri Mulyani.

Pada akhir sambutannya, Sri Mulyani menyampaikan, Bea Cukai pada usia ke-75 tahun telah mencapai banyak sekali prestasi, dan terus harus melakukan reformasi, namun reformasi adalah tugas terus-menerus yang harus diemban dan dipelihara. 

“Sebagai organisasi yang ada di garis depan, Bea Cukai harus terus memperbaiki diri. Satu, di bidang penguatan integritas dan kelembagaan, kedua, terus memperbaiki pelayanan dan pemeriksaan, ketiga, mencegah dan melakukan penindakan yang efektif, dan keempat menjaga penerimaan negara dan mendukung perekonomian secara optimal,” pesannya. (Arianto)

Read More

Menhan Prabowo Tinjau Kesiapan RS Modular untuk PON di Merauke

Duta Nusantara Merdeka | Merauke 

Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto bersama jajaran Kementerian Pertahanan (Kemhan), melakukan rangkaian kunjungan kerja ke Papua, dimulai tanggal 1 sampai 3 Oktober 2021.

Setibanya di Bandar Udara Mopah Merauke, Jumat (1/10),Menhan beserta jajaran Kemhan, disambut Komandan Lanud JA. Dimara Merauke, Kolonel (Pnb) A. Gogot Winardi bersama sejumlah tokoh adat Papua.

Mengawali rangkaian kegiatan, Menhan Prabowo Subianto mengunjungi Rumah Sakit Modular LB Moerdani, sebagai salah satu fasilitas kesehatan yang disiapkan untuk menunjang pelaksanaan PON ke XX.

Rumah Sakit Modular yang akan diresmikan Presiden RI Joko Widodo penggunaannya, memiliki kapasitas 200 kamar yang dibangun dalam 20 hari oleh Kemhan, disiapkan untuk menunjang PON XX, utamanya penanganan darurat dan Covid-19, yang berlokasi di Kampung Kamangi, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, Papua.

Selain ke Merauke, Menhan juga dijadwalkan menghadiri acara Pembukaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Stadion Lukas Enembe, Kabupaten Jayapura. (Arianto)

Read More

Wapres Undang Investor Global Berinvestasi Industri Halal di Indonesia

Duta Nusantara Merdeka | Sidoarjo 

Karena potensinya yang besar, pengembangan Industri halal menjadi salah satu fokus pemerintah dalam memajukan sektor industri di Indonesia. Pengembangan tersebut meliputi sisi fasilitas, pengurusan administrasi, hingga hal teknis seperti sertifikasi halal. Sebab, pengembangan yang baik dapat menjadi modal dasar untuk menarik minat investor dan menjadikan Indonesia sebagai produsen halal terbesar di dunia.

“Investor global jangan ragu-ragu [untuk berinvestasi] karena kita memiliki potensi yang besar, kita mampu untuk menjadi produsen halal terbesar di dunia,” tutur Wapres saat memberikan keterangan kepada awak media usai meninjau Kawasan Industri Halal (KIH) Safe n Lock, Sidoarjo, Jawa Timur (30/09/21).

Lebih lanjut Wapres menyampaikan, saat ini sudah ada beberapa negara yang tertarik untuk berinvestasi di Indonesia, seperti Tiongkok, Brasil, dan negara di wilayah Timur Tengah. Ketertarikan investor tersebut pun ia yakini karena Indonesia memiliki potensi yang baik ke depannya.

“Berinvestasi di Indonesia, saya kira sesuatu yang sangat menjanjikan untuk investor dari mana pun,” tegas Wapres.

Adapun salah satu potensi yang sudah diakui dunia, tambah Wapres, adalah sertifikasi halal yang diakui di seluruh dunia.

“Sertifikat kita itu kan diakui di seluruh dunia, kualitas kita juga terjaga, begitu juga dengan fasilitas lainnya,” ujarnya.

Di sisi lain, Indonesia juga berpotensi pada beberapa sub sektor industri halal seperti produk makanan, minuman, fesyen, dan farmasi yang turut serta dipamerkan pada ajang internasional Dubai Expo 2020 di bulan Oktober ini.

“Potensi kita itu menyangkut produk-produk makanan dan minuman, fesyen, farmasi, dan obat-obatan. Kita juga ikut dalam Dubai Expo bulan ini,” jelas Wapres.

Pada kesempatan yang sama, dalam kunjungan ke KIH Safe n Lock Sidoarjo kali ini, Wapres ingin memastikan kesiapan KIH baik dari sisi SDM maupun SDA yang dimiliki.

“Saya melihat persiapan ini karena kita memiliki potensi besar, baik SDA-nya maupun juga para pengusaha yang selama ini belum kita kembangkan,” kata Wapres.

Menutup keterangannya, Wapres menyampaikan optimismenya bahwa pembangunan KIH dapat berperan dalam pengembangan industri halal Indonesia di tingkat dunia.

“Potensi kita besar sekali, kita memiliki sumber daya yang besar, kita merupakan konsumen terbesar di dunia. Maka, kita bangun kawasan-kawasan industri dengan berbagai fasilitas supaya memenuhi standar internasional," pungkas Wapres.

Asal tahu saja, pemerintah saat ini secara masif sedang melakukan pengembangan industri halal di Indonesia. Selain melakukan promosi melalui Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan, upaya pengembangan juga dilakukan dengan membangun Kawasan Industri Halal di beberapa daerah seperti Banten dan Bintan. (Arianto)

Read More

Peran Penting Teknologi dalam Pemilu dan Pilkada di Era Pandemi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Evi Novida Ginting menjelaskan, teknologi berperan penting dalan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada pada masa pandemi. Saat ini tak bisa menyelenggarakan Pemilu dan Pilkada tanpa teknologi. KPU sendiri telah banyak memanfaatkan sistem teknologi informasi yang bertujuan agar pelaksanaan Pemilu/Pilkada lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. 

"Teknologi ini tentu harus bisa diakomodir dalam peraturan perundang-undangan," katanya dalam webinar Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) bertajuk "Sukses Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Tengah Pandemi Covid-19" Sesi VII pada Kamis (30/9/2021). 

Di masa pandemi sendiri, KPU menghindari interaksi secara langsung dalam seluruh tahapan Pemilu. Juga perlu mempersiapkan protokol kesehatan sebagaimana Pilkada 2020. Dalam pemanfaatan teknologi, juga perlu menjaga prinsip-prinsip kerahasiaan serta kebermanfaatan terhadap transparansi dan akuntabilitas pemilu. "Mengedepankan transparansi dalam seluruh proses tahapan pemilu maupun pemilihan yang kita selenggarakan, apalagi di masa pandemi," ujarnya.

Hal tersebut senada dengan yang diungkapkan oleh Anggota DPR RI Fraksi PDI-P Endro S. Yahman. Menurutnya, infrastruktur IT (Teknologi Informasi) berperan penting dalam meningkatkan kualitas pelalsanaan Pemilu dan Pilkada pada masa Revolusi 4.0. "Infrastruktur IT ini harus menjadi syarat mutlak, bagaimana ini menjamin transparansi (dengan) kesiapan infrastruktur IT. Ini suara rakyat, jangan sampai dimanipulasi," tuturnya.

Sementara itu, anggota DPR RI Fraksi Golkar Zulfikar Arse Sadikin menyoroti bagaimana akuntabilitas terjamin dan bagaimana masyarakat memperoleh haknya di era digital. Dalam dunia digital seperti kampanye, rentan hoaks dan ujaran kebencian. Untuk itu, diperlukan payung hukum terkait hal-hal yang bersifat digital tersebut dalam pelaksanaan Pemilu. "Perubahan interaksi antara kandidat, partai, caleg, dengan pemilih yang menjadi terbatas dan lebih digital," katanya. 

Ia menambahkan, saat ini belum ada yang mampu memprediksi dengan jelas kapan pandemi berakhir. Meski kasus Covid-19 melandai dan vaksin meningkat, belum ada jaminan untuk bebas dari pandemi. 

"Terkait Pemilu dan Pilkada, pandemi tak boleh menjadi alasan untuk melanggar hak-hak konstitusional dan menurunkan kualitas demokrasi. Sesuai pengalaman Pilkada 2020, implikasinya harus dipersiapkan dengan skenario sejak dini," pungkasnya. (Arianto)

Read More

MIPI Gelar Webinar Sukses Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Tengah Pandemi Covid-19 Sesi VII

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) menyelenggarakan webinar bertajuk "Sukses Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Tengah Pandemi Covid-19" Sesi VII. Webinar yang dilaksanakan pada Kamis (30/9/2021) ini menghadirkan tujuh narasumber: Zulfikar Arse Sadikin (Anggota DPR RI Fraksi Golkar), Endro Suswantoro Y (Anggota DPR RI Fraksi PDI-P), Evi Novida Ginting M (Anggota Komisi Pemilihan Umum/KPU RI), Fritz Edward Siregar (Anggota Bawaslu RI), Arif Susanto (Analis Politik Exposit Strategic), Ari Nurcahyo (Direktur Eksekutif PARA Syndicate), dan Rahmat Hollyson (Ketua Bidang Penerbitan dan Penghargaan MIPI).

Wakil Ketua IV MIPI Masrich dalam sambutannya mengatakan, sesi VII webinar ini merupakan kesinambungan dari tema yang sama terkait Pemilu dan Pilkada. Webinar menjadi tindak lanjut MIPI dalam memberikan edukasi, media interaksi, dan diskusi bagi masyarakat. "Dalam rangka memberikan pemahaman dan pengetahuan terkait kebijakan dan program pemerintah dalam pelaksanaan pemilihan umum dan kepala daerah secara serentak," katanya.

Menurut Masrich, ada beberapa hal yang sangat menarik untuk didiskusikan terkait data-data atau informasi yang sudah didapatkan pada pelaksanaan Pemilu 2019. Jika memperhatikan data, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) tahun 2019 berjumlah sekitar 192,8 juta pemilih di dalam negeri dan di luar negeri. "Ini merupakan suara-suara yang patut kita perhatikan karena merupakan warga negara yang istilahnya menyampaikan hak politiknya," tuturnya.

Namun dari jumlah DPT tersebut, pemilih yang datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) atau jumlah partisipan masih di angka sekitar 158 juta, dan masih bisa dikriteriakan lagi dalam suara yang sah dan tidak sah. Dari suara tidak sah tersebut perlu ada kajian dan strategi agar suara tidak sah berkurang.

Lanjut Masrich, perlu terapi-terapi tertentu yang diupayakan oleh penyelenggara pemilu untuk mengatasi hal itu. Seperti optimalisasi kegiatan sosialisasi sampai tingkat desa, RT, dan RW. Bagaimana melibatkan peran semua stakeholder agar masyarakat memahami tata cara memberikan pilihannya dalam pemilu.

Lebih lanjut, menurut Masrich, perlu dipikirkan keseimbangan antara hak dan kewajiban politik bagi masyarakat. Kewajiban politik masyarakat seperti mendatangi TPS dan mampu melakukan pilihannya sesuai ketentuan yang sudah diatur penyelenggara pemilu. "Ini menjadi bahan pertimbangan kajian ke depan, bagaimana ada perimbangan antara hak dan kewajiban politik masyarakat, karena kewajiban politik ini dalam rangka melihat bangsa dan negaranya sendiri untuk lebih baik," ucapnya.

Terkait tahapan-tahapan pemilu, lanjut Masrich, makin ada titik terang terkait pelaksanaan. Kegiatan yang dianggap penting perlu dipersiapkan sedini mungkin untuk disusun. Terutama agenda yang membutuhkan waktu banyak. Pada situasi pandemi Covid-19 pula, tahapan perlu disederhanakan untuk menghindari terjadinya kerumunan. "Di masa Covid ini, kita harus tetap menerapkan protokol-protokol kesehatan secara maksimal," tandasnya. (Arianto)

Read More

Lawatan Ke Istanbul, Eddy Ganefo Bersama Delegasi kukuhkan KADIN Indonesia Komite Turki

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Pekan kemarin KADIN Indonesia dibawah kepemimpinan Eddy Ganefo bersama rombongan bertolak ke Istanbul dalam rangka menjalin sinergitas dengan Turki, Adapun dalam lawatannya Eddy Ganefo juga melakukan pengukuhan KADIN Indonesia Komite Turki pada hari Minggu 25 September 2021.

Dalam sambutanya Eddy menyampaikan bahwa pelaku hubungan luar negeri bukan hanya tugas eksekutif, dalam hal ini Kementerian Luar Negeri saja, akan tetapi juga menjadi tugas bagi masyarakat sipil dan swasta.

"Meski terbentang oleh jarak sekitar 9 ribu kilometer secara geografis tidak menyurutkan KADIN Indonesia untuk dapat  memperkuat hubungan dengan Turki khususnya hubungan dalam bidang ekonomi," kata Eddy.

Selain sebagai sesama anggota G20, sambungnya. Turki merupakan negara kunci bagi Indonesia untuk menjangkau pasar Timur Tengah dan Eropa, dan sebaliknya Indonesia juga merupakan salah satu negara kunci bagi Turki untuk mencapai pasar ASEAN, ungkap ketua Umum KADIN Indonesia.

Adapun dalam hubungan perdagangan baik Expor maupun Impor kedua negara mengalami tren kenaikan setiap tahunnya, namun demikian masih banyak ruang dan peluang untuk tumbuh dan bekerjasama dalam kerjasama perdagangan kedua negara.

Ketua Umum KADIN Indonesia Eddy ganefo berharap bahwa dengan diresmikannya KADIN Indonesia Komite Turki menjadi potensi untuk meningkatkan perdagangan bilateral Indonesia - Turki, bahkan dengan Nigeria dan negara-negara di Eropa Timur. 

"Hal ini juga akan menunjukkan komitmen kami terhadap sistem perdagangan multilateral yang terbuka, adil dan bebas," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua KADIN Indonesia Komite Turki M. Alpian Halili yang baru saja dikukuhkan menuturkan bahwa Pembentukan KADIN Indonesia Komite Turki ditahun 2021 juga bertepatan dengan momentum peringatan ke-71 hubungan formal diplomasi bilateral antara Negara Republik Indonesia dengan Negara Turki.

"Sebagaimana diketahui bahwa Turki dan Indonesia adalah dua negara populasi muslim besar dan demokrasi modern dikawasan negara-negara mayoritas muslim tersebut," terang Alpian.

Maka untuk itu, sebagai sub organisasi KADIN Indonesia yang mengurusi hubungan perdagangan wilayah negara Asia dan Eropa Timur, Alpian menginginkan keberadaan KADIN Indonesia Komite Turki menjadi katalisator bagi pengusaha-pengusaha yang berada pada area kerja kami.

"Sehingga peluang-peluang yang telah ada akan segera terserap dengan baik dan bisa menciptakan peluang-peluang baru lainnya yang lebih mengakomodir keinginan baik dari pemerintah maupun pihak pengusaha," harapnya.

Hubungan antara Indonesia dan Turki yang sudah erat diberbagai bidang, baik perdagangan, budaya, politik, dan sosial. 

Tentunya hal tersebut diharapkan menjadi pintu masuk perdagangan Indonesia untuk wilayah Eropa Timur dan sekitarnya. 

Dan semoga kiranya KADIN Komite Turki dapat membawa kemaslahatan bagi masyarakat, Bangsa dan Negara, ucapnya seranya mengakhiri.

Turut dalam lawatan KADIN Indonesia ke Istanbul diantaranya Dewan Penasehat Hasnaeni, para wakil ketua umum Nur Kholis, M Mufti Mubarok, Satiti Handini, Jemmy Tumimomor, Andi Junaidi serta beberapa komtap dan staff KADIN Pusat. (Arianto)

Read More