SK Definitif DPC MOI Sumbawa Terbit, Komitmen Besarkan MOI Menjadi Tantangan

Duta Nusantara Merdeka | Sumbawa

Setelah diterbitkannya SK definitif oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perkumpulan Media Online Indonesia (MOI) pada Kamis (23/7) kemarin, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Sumbawa, Feryal MP, mengungkapkan komitmennya untuk membangun dan mengibarkan panji-panji MOI di Kabupaten Sumbawa.

Menurutnya, tugas dan tanggung jawab yang besar ini mempunyai tantangan tersendiri karena MOI masih terasa baru di Sumbawa. Namun tantangan itu dapat dilalui dengan kebersamaan semua pengurus dalam membesarkan MOI.

Untuk itu, Ia bersama pengurus lainnya akan segera melakukan pertemuan dan menyusun kembali program kerja yang akan dilaksanakan selama satu tahun ke depan.

“MOI sebagai wadah media online yang profesional, kritis dan konstruktif serta turut berperan aktif dalam mendukung pembangunan,” katanya saat dihubungi melalui telepon seluler, Jumat (24/7).

“Terimakasih kepada DPP, Korwil Bali-Nusra atas kepercayaannya kepada kami untuk memimpin MOI di Sumbawa,” ungkapnya.

Keberadaan MOI ini, tambah Feryal, bukan menjadi pesaing bagi organisasi lain yang sudah terlebih dahulu ada, tetapi untuk menjadi mitra dalam rangka mewujudkan dan mendukung pembangunan di segala bidang guna tercapainya kesejahteraan, keadailan seluruh masyarakat. 

Ia berharap organisasi pers yang ada di Sumbawa dapat bekerjasama, saling mendukung dan memberi masukan yang positif agar konstribusi media sebagai pelayan publik dalam bidang komunikasi berjalan baik. 

Atas terbitnya SK tersebut, Ketua Harian DPP MOI, Siruaya Utamawan mengucapkan selamat kepada DPC MOI Sumbawa, dengan diterbitkannya SK tersebut, semakin mengukuhkan eksistensi dan kiprah perkumpulan MOI, khususnya di Sumbawa. Kedepannya dapat memantapkan program-program lewat Rencana Kerja Strategis.

“Saya ucapkan selamat kepada rekan-rekan yang tergabung dalam kepengurusan DPC MOI Sumbawa. Selamat bertugas dan berkarya, teruslah bergerak mengibarkan bendera MOI, tumbuh kembangkan media dengan menjunjung  tinggi semangat profesionalisme, kritis dan konstruktif,” ungkap Ketua Harian DPP MOI, Siruaya Utamawan.

Karena itu diharapkannya, kepada seluruh anggota MOI Kabupaten Sumbawa agar lebih maksimal memainkan perannya sebagaimana tugas dan tupoksinya sebagaimana tertuang dalam SK tersebut.

“Saya berharap rekan-rekan agar bisa secepatnya membuat rencana strategis sebagai rumusan program kerja tahunan untuk kita wujudkan secara bersama-sama.” Ujar pria kelahiran Lampung yang akrab disapa Siruaya ini.

Sementara itu, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumbawa, Jamhur mengucapkan selamat atas dan menyambut terbentuknya MOI di Sumbawa. 

Ia menilai, adanya organisasi MOI akan menjadi warna tersendiri bagi dunia wartawan, untuk memilih organisasi yang sesuai dengan keinginan.

Di tempat lain, Korwil Bali-Nusra MOI, Abdul Sukur mengucapkan selamat kepada DPC MOI Sumbawa atas terbitnya SK definitive. Ia berpesan untuk menjaga marwah MOI, serta membangun komunikasi dan hubungan kemitraan yang baik dengan pemerintah daerah dan stakeholder yang ada.

“Besarkan dan kibarkan panji MOI di Sumbawa, dan segera laksanakan rapat konsolidasi dengan seluruh pengurus yang ada, untuk merumuskan program MOI Sumbawa kedepan,” tutupnya.**

Read More

DPP MOI Batal Terbitkan SK DPW MOI Lampung Karena Pertimbangan Integritas

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perkumpulan Media Online Indonesia (MOI) batal terbitkan Surat Keputusan (SK) DPW MOI Lampung karena berbagai pertimbangan, antara lain tentang integritas, loyalitas, kapasitas maupun kapabilitas. Kekosongan DPW MOI Lampung akan dikonsolidasikan dengan figur yang diharapkan dapat membesarkan DPW MOI Lampung.

“DPP MOI memang batal menerbitkan SK DPW MOI Lampung atas usulan pengurus yang baru dibentuk. Hal itu diambil setelah mempertimbangkan berbagai faktor, teknis, strategis dan politis. Sekalipun MOI organisasi baru, tapi kita juga selektif dalam menerbitkan SK,” tegas Sekjen DPP MOI, HM. Jusuf Rizal ketika dikonfirmasi oleh Wartawan melalui What’s App.

Perkumpulan Media Online Indonesia (MOI) merupakan organisasi yang mewadahi perusahaan media online di seluruh Indonesia. MOI saat ini kian gencar konsolidasi organisasi ke berbagai daerah membentuk kepengurusan dalam mempersiapkan persyaratan menjadi anggota Dewan Pers. Namun prinsip kehati-hatian dan integritas tetap menjadi perhatian dalam memilih figur.

Prinsip kehati-hatian dan selektif dalam mencari figur serta struktur menjadi salah satu pertimbangan strategis dari DPP MOI. Jangan sampai organisasi hanya menjadi alat kelompok tertentu yang dapat merugikan MOI yang sedang intens melakukan konsolidasi ke berbagai daerah.

Prinsipnya, tegas Jusuf Rizal yang juga Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) itu, mereka yang ingin bergabung di MOI harus patuh pada konstitusi organisasi maupun aturan lain yang telah ditetapkan. Tidak bisa semaunya dan merasa dirinya penting, padahal tidak begitu penting.

“Jadi dalam konteks kepengurusan DPW MOI di Lampung, saudara Sudipto bukan mengundurkan diri, tapi DPP MOI yang membatalkan menerbitkan SK setelah mempertimbangkan berbagai hal dengan memperoleh berbagai masukan, khususnya Ketua Harian MOI, Siruaya Utamawan yang ditugaskan melakukan konsolidasi ke Lampung,” tegas pria berdarah Madura-Batak itu.

Sebagaimana diberitakan disebutkan Sudipto mengundurkan diri Pimpin DPW MOI Lampung setelah dibentuk kepengurusan. Yang terjadi adalah DPP MOI, berdasarkan hasil rapat terbatas pimpinan DPP MOI yang telah mempertimbangkan dan memutuskan tidak menerbitkan SK Kepengurusan DPW MOI Lampung yang dibentuk Sudipto.

Perkumpulan Media Online Indonesia (MOI) merupakan organisasi yang mewadahi perusahaan media online di seluruh Indonesia. Didirikan 27 September 2018 dengan Pengurus Pusat : Ketua Umum, Rudi Sembiring Meliala; Ketua Harian, Siruaya Utamawan; Sekjen, HM. Jusuf Rizal dan Bendum, Hj. Candra Manggih. **

Read More

Museum Muhammadiyah Akan Diresmikan November 2020

Duta Nusantara Merdeka| Yogyakarta

Seiring dengan dimundurkannya agenda Muktamar hingga Juli 2022 karena pandemi Covid-19 yang belum berakhir sampai saat ini, maka Muhammadiyah juga memutuskan untuk mengundurkan jadwal peresmian Museum Muhammadiyah yang seyogyanya akan dilaksanakan pada bulan Juni 2020 menjadi November 2020.

Museum Muhammadiyah akan dibuka untuk umum karena Digagas sebagai etalase sejarah dan dinamika pergerakan dakwah pencerahan Muhammadiyah di masa lalu, masa kini dan rencana Muhammadiyah di masa yang akan datang, Museum Muhammadiyah ini membawa wajah baru bagi museum modern yang edukatif, rekreatif, berbasis teknologi virtual-digital sekaligus ramah anak, perempuan dan difabel.

“Akan banyak mengadopsi teknologi modern untuk memvisualisasikan museum. Semua teknologi yang dikembangkan oleh anak bangsa sendiri,” ujar Tim Ahli Museum Muhammadiyah Aris Winarno dalam Covid Talk, Selasa (21/7).

Museum Muhammadiyah ini Terletak di kompleks kampus 4 Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, museum setinggi 5 lantai yang pembangunannya dimulai pada 2017 dengan peletakan batu pertama oleh Presiden RI Joko Widodo, akan mengusung misi besar Muhammadiyah merebut tafsir sejarah.

Ketua PP Muhammadiyah Dadang Kahmad menyatakan dinamika perjuangan Muhammadiyah sejak 1912, termasuk keterlibatan Muhammadiyah dalam berbagai momen penting nasional harus dirawat agar generasi yang akan datang dapat melihat Muhammadiyah secara utuh.

“Perjalanan panjang Muhammadiyah menorehkan sejarah penuh dengan perjuangan yang luar biasa. Melahirkan karya-karya monumental yang hari ini bisa kita rasakan dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial, dan lain-lain, termasuk dalam bidang literasi Suara Muhammadiyah (majalah tertua di Indonesia) masih hidup,” jelas Dadang pada kesempatan terpisah, Senin (20/7).

“Museum ini menjadi bukti yang tak terbantahkan tentang perjuangan Muhammadiyah selama 100 tahun lebih dalam kiprahnya memajukan, mencerdaskan, dan mensejahterakan Indonesia yang  sampai hari ini seperti sekarang, perjuangan melawan Covid luar biasa, tidak ada tandingannya dengan organisasi lain, kita yang terdepan,” imbuhnya.

Selain mengusung tema yang akan terus diperbarui dalam periode waktu tertentu sehingga tidak membosankan, Museum Muhammadiyah selain menampilkan perjuangan Muhammadiyah di tingkat daerah, nasional hingga sebarannya di 24 negara, juga memberikan fasilitas bagi para akademisi yang melakukan penelitian hingga kelompok kesenian yang ingin berkreasi. **

Source : Muhammadiyah.or.id

Read More

Hasil Tanwir Memutuskan Muktamar Muhammadiyah Diundur Menjadi Juli 2022

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dan Aisyiyah Menggelar Sidang Tanwir melalui Daring, melalui sidang tersebut para peserta Tanwir memberikan saran dan pandangan sehingga merumuskan Tujuh keputusan, diantaranya Menunda Pelaksanaan Muktamar Muhammadiyah Dan Aisyiyah Ke 48 Yang akan di laksanakan di Solo.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof. Dr. Haedar Nashir menyampaikan Keputusan tersebut dalam rapat pleno sidang Tanwir yang diikuti oleh PH PP Muhammadiyah, PW Muhammadiyah, PW Aisyiyah Se Indonesia dan Ortom Muhammadiyah.

Penundaan Muktamar ini terkait dampak Covid-19, dimana sesuai jadwal pelaksanaan Muktamar akan digelar pada Bulan Juli 2020 dan ditunda hingga Desember 2020, namun karena Pandemi Covid-19 belum berakhir maka pelaksanaan Muktamar diundur kembali Hingga Juli 2022.

Kegiatan Tanwir ini Dibuka dan Ditutup oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof. Dr. Haedar Nashir, dengan mengambil tema " Covid-19 Dan Dampaknya Beri Solusi Untuk Negeri" Berlangsung sehari pada 19 Juli 2020.

Sebelum Menutup Sidang Tanwir Haedar Nashir mengatakan "Semoga Tanwir ini semakin membuat kita makin Istiqomah untuk membawa Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah dan tajdid yang memberi  maslahat untuk kemajuan Umat, bangsa dan kemanusiaan" kata haedar.

Ketua Panitia Pelaksana Muktamar Ke-48 Prof. Dr. Sofyan Anis Menyatakan kalau penundaan Muktamar tidak mempengaruhi semangat Panitia, karena kapanpun Muktamar Digelar Panitia Sudah Siap dengan segala prasarananya. **

Read More

Kinerja Kapolda Papua dan Pangdam 17 Berhasil Bantu Pemerintah Daerah dalam Penanganan Covid 19

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Lembaga Advoksi Kajian Strategis Indonesia (LAKSI) menyampaikan dukungan dan ucapan terima kasih, atas keberhasilan Kapolda Papua Irjen, Pol.Paulus Waterpaw dan Pangdam 17 Mayjen Herman Asaribab dalam membantu pemerintah daerah Papua dalam melakukan pengamanan, pengawasan dalam penanganan covid 19.

Azmi Hidzaqi, Koordinator Lembaga advokasi Kajian Strategis Indonesia (LAKSI) mengatakan banyak warga masyarakat yang  memuji kinerja Polda Papua dan Pangdam 17 saat ini dalam menjalankan Peraturan Pemerintah Nomor 21/2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Aparat kepolisian di nilai  menjadi ujung tombak di lapangan dalam pengamanan intruksi Presiden soal PSBB sehingga tidak menimbulkan gejolak sosial seperti yang selama ini di prediksi banyak kalangan, Sebagai informasi, selama masa pandemi corona ini, Polda Papua  setidaknya sudah melakukan sosialisasi ke seluruh pelosok kampung, melakukan  pembubaran terhadap kerumunan massa di atas lima orang saat penerapan PSBB ini.

"Disisi lain, Polda Papua berhasil melakukan penindakan  terhadap penyebaran berita hoax, serta membantu pemerintah daerah untuk meringankan beban masyarakat dengan menyalurkan donasi dan alat perlindungan diri (APD) Polda Papua terus melakukan sosialisasi agar dapat menekan penyebaran covid 19 di wilayah Papua," kata Azmi melalui rilisnya kepada awak media. Rabu (09/07)

Menurut Azmi, Irjen Pol. Paulus Waterpaw  berkomitmen kepada jajarannya untuk dapat mencegah dan menindak adanya kebocoran anggaran dana untuk penanganan Covid-19 agar tidak di salahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kapolda Papua merespon cepat intruksi Kapolri dalam mengamankan dana bansos agar tidak adanya penyelewengan dan kebocoran bantuan dana bansos.

"Kami mengapresiasi  keseriusan Kapolda Papua dalam  menjalankan instruksi Kapolri untuk menindak tegas siapapun yang berani melakukan penyelewengkan dana bansos dari pemerintah untuk membantu perekonomian warga di tengah pandemi covid 19," ujar Azmi.

Atas dasar itulah, lanjutnya, maka kami mengucapkan terima kasih atas  keberhasilan Kapolda Papua dan Pangdam 17 dalam menjalankan tugas di tengah covid 19 untuk membantu pemerintah daerah Papua dalam mempercepat penanganan covid 19 ini. Polda Papua juga membantu tenaga medis dalam menjalankan tugasnya, selain itu juga Kapolda Papua selalu turun langsung ke posko  untuk mengecek kesiapan tim di lapangan untuk menjalankan tugas, Polda Papua juga memberikan bantuan kepada warga masyarakat yang terdampak langsung PSBB seperti, bantuan uang tunai dan bahan makanan dan sembako.

Azmi menambahkan, Keberhasilan dari kinerja Irjen Pol, Paulus Waterpau (Kapolda Papua) dan Pangdam 17 dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sehingga saat ini masyarakat bisa kembali beraktivitas, beribadah, dan hidup seperti sedia kala. apa yang sudah dilakukan oleh Polda Papua dalam membantu pemerintah daerah dalam penanganan covid 19 patut di apresiasi oleh publik, sebagai sebuah prestasi dalam menjalankan tugas sebagai pelayan dan pengayoman kepada masyarakat, Karena ujung tombak preventif, preemtif, serta pembinaan masyarakat ada di kepolisian.

Selain itu, terang Azmi, Aparat kepolisian dinilai sangat membantu proses evakuasi pasien yang diduga korban pandemi COVID-19. serta membantu melakukan pemakaman terhadap pasien, serta memberikan bantuan kemanusian di berbagai daerah di Papua.

"Polda Papua dinilai
berhasil melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui perangkatnya sampai ke kampung-kampung, serta   melakukan penjagaan warga masyarakat agar tidak melakukan aktivitas perjalanan, pengawasan dan penjagaan, di bandara dan pusat keramaian sangat efektif mencegah masyarakat  untuk berpergian, oleh karena itulah kepercayaan masyarakat pada kinerja Polda Papua semakin meningkat, Kami berharap semoga covid 19 ini dapat cepat  berlalu," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Lebarkan Sayap Organisasi, Ketua Umum DPP MOI Lantik Pengurus DPW MOI NTT

Duta Nusantara Merdeka | Kupang - NTT

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) MOI (Media Online Indonesia) gencar lebarkan sayap organisasi ke daerah. Sabtu (11/7/2020) DPP MOI melantik Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) MOI Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) di Hotel Swiss-Belinn Kristal, Kota Kupang dengan Ketua DPW MOI NTT, Herry FF Battileo. Pelantikan dilakukan Ketua Umum DPP MOI, Rudi Sembiring Meliala.

Kegiatan Pelantikan yang juga dihadiri Ketua Korwil MOI Bali - Nusa Tenggara (Bali - Nusra), Abdul Syukur, ST dan sejumlah Pejabat Pemerintah Provinsi NTT, Pejabat Pemkot dan Pemkab Kupang, Polda NTT, Danrem 161/ WS dan Insan Pers baik online, cetak maupun elektronik, dilaksanakan dengan penuh kemeriahan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan di tengah Pendemi Covid-19.

Pelantikan DPW MOI NTT dilakukan dalam rangka konsolidasi organisasi MOI sesuai amanat Rakernas 2019 untuk membentuk pengurus di semua Propinsi dalam rangka persyaratan menjadi anggota Dewan Pers. Meski baru berusia setahun dan terkendala pendemi covid-19, konsolidasi terus dilakukan ke berbagai daerah serta peningkatan profesional jurnalis melalui program pelatihan/workshop pra-UKW (Uji Kompetensi Wartawan) menuju UKW.

Gubernur NTT Viktor Laiskodat dalam sambutannya yang dibacakan Dinas Kominfo Provinsi NTT memberikan apresiasi serta menyambut baik kehadiran dan keberadaan MOI di NTT.  Ia juga mengucapkan selamat dan sukses atas pelantikan DPW MOI NTT. 

Menurutnya peran media online sangat penting di era digital saat ini. Prospek perkembangan media online perlu diakui, karena saat ini masyarakat awam pun melek bisa baca berita. Cukup dengan membuka melalui HP android, mereka sudah bisa mengetahui kondisi terkini melalui Media Online. 

Harapannya, Perkumpulan MOI di NTT terus bersinergi dan membangun kemitraan yang baik dengan Pemerintah. Ia juga mengingatkan untuk tetap mengedepankan kode etik jurnalistik dalam penyampaian informasi, sehingga apa yang disajikan dapat dikonsumsi dan dinikmati oleh semua kalangan. 

Sementara Ketua Umum DPP MOI, Rudi Sembiring Meliala, berharap pasca dilantiknya Pengurus DPW MOI NTT, bisa menjadi bagian terpenting untuk ikut membangun bangsa dan negara. Khususnya MOI harus bisa bersinergi dengan Pemerintah, dan mendukung segala kebijakan pemerintah yang pro rakyat serta ikut mendorong transparansi pengelolaan pemerintah.

Kepada pengurus yang baru dilantik, Rudi Sembiring mengingatkan dan wanti-wanti, agar bekerja sesuai dengan aturan dan mekanisme organisasi. MOI harus bisa memberi contoh dan teruslah mengibarkan bendera MOI di NTT, akomodir semua media online yang ada, meskipun media tersebut baru dibangun. Ini yang membedakan MOI dengan Organisasi Media Online lainnya, tegasnya.

Dalam prosesi pelantikan Pengurus Perkumpulan MOI NTT, diawali pembacaan SK DPW MOI NTT oleh Ketua Korwil MOI Bali - Nusra, Abdul Sukur, ST, selanjutnya pelantikan dan pengambilan sumpah dipimpin langsung Ketua Umum DPP MOI, Rudi Sembiring Meliala. 

Usai pelaksanaan pelantikan, Ketua DPW MOI NTT terlantik, Herry FF Battileo, SH, MH mengucap syukur atas terselenggaranya prosesi pelantikan dengan aman dan lancar. Menurutnya, ini adalah awal kebaikan untuk MOI NTT, agar kedepan bisa berkibar dan menjadi salah satu perkumpulan media online yang diperhitungkan khususnya di NTT. 

Perkumpulan Media Online Indonesia (MOI) merupakan organisasi yang mewadahi perusahaan media online di seluruh Indonesia. Didirikan 27 September 2018 dengan Pengurus Pusat : Ketua Umum, Rudi Sembiring Meliala; Ketua Harian, Siruaya Utamawan; Sekjen, HM. Jusuf Rizal dan Bendum, Hj. Candra Manggih. Kini MOI bekerjasama dengan LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) menggelar Pemberian Penghargaan “Polisi Award Promoter” 2021. **

Read More

Kapolres Kukar Hadiri Pembukaan Muscab I PCNU Kabupaten Kutai Kartanegara

Duta Nusantara Merdeka | Kutai Kartanegara

Kapolres Kukar (Kutai Kartanegara) AKBP Andrias Susanto Nugroho diwakilkan oleh Kabag Sumda Polres Kukar Kompol Kemis menghadiri Pembukaan Muscab I PCNU Kabupaten Kukar, bertempat di Pendopo Bupati Kukar, Sabtu (11/07/2020) malam.

Muscab I PCNU Kabupaten Kukar ini mengambil tema "Prioritas Tata Kelola dan Program Keumatan."

Ketua Tanfidziyah PCNU Kukar KH.M.Askin Bahar dalam sambutannya memohon kepada para pengurus dalam menyusun kerja dan program jangan terlalu banyak program.

"Program yang sekiranya dapat dan mampu untuk melakukannya karena kebiasaannya dalam suatu orginsasi dalam menyusun program belum ada jaminan 50 % kegiatan tersebut terlaksana," tutur KH.M.Askin.

Ditambahkannya kata KH.M.Askin, jagalah dan peliharalah hal-hal yang sudah diwariskan dan telah dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita yang hal itu kita anggap baik tetapi tidak berhenti dari situ saja san melanjutkan sambil mencari hal baru, terobosan baru, serta program kerja baru yang lebih baik dari terdahulu insyaallah perjalanan kita akan mendapatkan ridho dari ALLAH SWT.

Dalam sambutannya, Bupati Kukar yang dibacakan oleh Wakil Bupati Kukar H.Khairin Anwar sekaligus membuka secara resmi acara Muscab I PCNU Kabupaten Kukar Tahun 2020, menyampaikan selamat atas terselenggaranya kegiatan ini melalui kegiatan ini akan melahirkan program-program yang semakin menegaskan NU sesuai dengan konstitusi dan organisasi dalam rangka mewunudkan Visi dan misi untuk Masyarakat dan Kabupaten Kukar.

Baca Juga : Muscab I PCNU Kutai Kartanegara Gelar Diskusi Kontra Radikal dan Bela Negara

"Pelaksaan kegiatan ini tentu menjadi budaya untuk menyelaraskan kegiatan sosial sesuai dengan arahan kegiatan organisasi, secara khusus bahwa Pemerintah Kabupaten Kukar senantiasa berkomuntmen untuk mendukung program dalam memperkuat pondasi di Kabupaten Kukar dalam membangun Ukhuwah Islamiah sebagai fondasi terwujudnya organisasi," kata KH.M.Askin saat membaca sambutan.

Diakhir sambutannya, Wakil Bupati Kukar KH.M.Askin berpesan untuk segenap para undangan yang hadir dapat mematuhi segala bentuk aturan terkait protokol kesehatan covid 19 karena mengingay kita covid 19 belum berakhir, namun tidak perlu untuk ditakuti dan melaikan kita waspadai. **

Wartawan DNM : Imam Sudrajat

Read More

Muscab I PCNU Kutai Kartanegara Gelar Diskusi Kontra Radikal dan Bela Negara

Duta Nusantara Merdeka | Kutai Kartanegara

Bertempat di kantor PCNU Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) di Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kukar, dalam kegiatan Musyawarah Cabang PCNU Kabupaten Kukar, Kapolres Kukar AKBP Andrias Susanto Nugroho dalam hal ini diwakili Kasat Binmas Polres Kukar AKP M.Afnan menjadi narasumber kegiatan diskusi kontra Radikal dan Bela Negara. Sabtu (11/07/2020) sore.

Muscan I PCNU yang bertemakan kontra Radikal dan Bela Negara menghadirkan para narasumber dari pihak keamanan.

Adapun para narasumber yang ikut berpartisipasi yakni dari Polres Kukar Kasat Binmas AKP M. Afnan dan dari Kodim 0906/Tgr Kasdim 0906/Tgr Mayor Inf. M. Edi.

Kegiatan dibuka dengan sambutan dari Ketua Tanfidziyah PCNU Kukar yakni Sdr. Askin Bahar yang mana kala itu mengucapkan terimakasih atas kehadirannya dari pihak Polres Kukar maupun Kodim 0906/Tgr dalam mengisi kegiatan Muscab I ini sebagai narasumber.

Dari Kasat Binmas Polres Kukar AKP M.Afnan sebagai Narasumber membawakan materi tentang definisi-definisi, tujuan kelompok radikal, tantangan yang di hadapi, Fenomena global dan dampak yang terjadi, Dampak Ideologi Radikal, Organisasi Radikal yang di cabut badan hukum nya, Langkah dan upaya yang di lakukan.

Selanjutnya, materi diberikan oleh Kasdim 0906/Tgr Mayor Inf. M. Edi dengan membawakan materi Pemahaman Radikalisme, Kewajiban Bela Negara, NU Sebagai Organisasi untuk melakukan Bela Negara dan Melawan Radikalisme serta Ideologi negara Indonesia adalah Pancasila.

Kegiatan ini diakhiri dengan foto bersama seluruh tamu yang hadir dan di tutup dengan himbauan dari Kasat Binmas Polres Kukar AKP M.Afman untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. **

Wartawan DNM : Imam Sudrajat

Read More

Tommy Soeharto: Satukan langkah Menuju Sukses Pemilu 2024

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta Dalam rangka menyatukan langkah dan konsolidasi Partai Berkarya menuju sukses Pemilu 2024, DPP Partai Berkarya menggelar Konferensi Pers “Menyatukan langkah dan konsolidasi Partai Berkarya menuju sukses Pemilu 2024” pada Rabu, 8 Juli 2020 bertempat di Aula Gedung Granadi Jl. Hr. Rasuna Said Blok X 1 No.Kav. 8-9 Jakarta.
                                 
Salah satu isu krusial yang direspon pada rapat tersebut adalah wacana Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang diinisiasi sejumlah kader yang mengatasnamakan diri sebagai Presidium Penyelamatan Partai.

Hutomo Mandala Putra (Tommy Soeharto), Ketua Majelis Tinggi dan Dewan Pembina Partai Berkarya mengungkapkan, Pihaknya menyayangkan dinamika partai yang berujung pada munculnya gerakan munaslub tersebut. Terlebih, wacana itu hadir di masa pandemi Covid-19.

“Tentu kami menyayangkan dinamika yang tidak produktif dan dipertontonkan seperti ini. Ironisnya mereka ingin menggelar Munaslub, padahal Partai Berkarya belum pernah menggelar Munas sebelumnya,” ujar Tommy dalam arahannya pada Rapat Pleno yang berlangsung di Jakarta.

Lebih lanjut, Tommy mengaku mendapat dukungan penuh dari 30 Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Berkarya yang hadir dalam Rapat Pleno itu, untuk mencabut keanggotaan para inisiator Munaslub.

Sebetulnya, kata Tommy, Saya masih membuka pintu bagi mereka untuk bersama-sama kembali mengembangkan partai. Namun karena DPW sudah mendesak dan setuju, maka saya putuskan untuk mencabut keanggotaan mereka. Hal ini dimungkinkan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.

Keputusan pemberhentian nama-nama insiator Munaslub Partai Berkarya sendiri telah dibacakan dan diumumkan langsung oleh Sekretaris Jenderal Partai Berkarya, Priyo Budi Santoso.

Pada kesempatan yang sama, Sekjen Partai Berkarya Priyo Budhi Santoso mengatakan, Hasil rapat pleno hari ini dan hasil dengar pandangan DPW seluruh Indonesia, serta untuk kepentingan penguatan partai, maka nama-nama yang terlampir (inisiator Munaslub), yang telah merusak citra partai, sesuai keputusan DPP memberhentikan keanggotaan mereka.

“Selanjutnya, DPP juga memutuskan untuk mencabut seluruh hak keanggotaan mereka, dan melarang untuk menggunakan simbol-simbol Partai Berkarya dengan alasan apapun,” pungkas Priyo. (Arianto)

                                                       

Read More

268 Wartawan Akan Ikuti Try Out UKW Yang Digelar DPP MOI - Solopos Institute

Ketua Umum MOI Rudi Sembiring Meliala

Duta Nusantara Merdeka | SOLO

Sebanyak 268 orang wartawan anggota Perkumpulan Media Online Indonesia (MOI) akan mengikuti “Try Out” Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang digelar Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perkumpulan Media Online Indonesia (MOI) bersama Solopos Institute. Kegiatan tersebut sebagai ajang pemanasan sebelum pelaksanaan UKW.

Sebelum melaksanakan Try Out tersebut, menurut Ketua Umum MOI, Rudi Sembiring Meliala kepada media, DPP MOI telah menjalin kerjasama dengan Solopos Institute untuk pelatihan Pra-UKW kepada wartawan anggota MOI, guna meningkatkan kompetensi dan profesionalisme para wartawan, meski terkendala Pendemi Covid-19.

“Dengan memanfaatkan tehnologi Video Conference Zoom, pelaksanaan Workshop Jurnalistik Pra-UKW hingga Angkatan IV berjalan lancar. Peserta yang mengikuti Pra-UKW dari seluruh Indonesia dari berbagai media online. Sampai Angkatan IV jumlah peserta terdaftar 268 orang wartawan,” tegas Rudi Sembiring 

Lebih lanjut dikatakan pelaksanaan Try Out yang diagendakan akhir bulan Juli ini sebagai ajang pemanasan bagi para wartawan yang telah mengikuti Pra-UKW sebelum mengikuti UKW. Ini sekaligus untuk mengevaluasi sejauh mana tingkat penyerapan dan pemahaman peserta Workshop Pra-UKW terhadap materi yang disampaikan oleh narasumber.

“Kami berharap para peserta Pra-UKW terus memperdalam materi yang dibagikan sebelum Try Out karena hasilnya akan dapat menentukan kemungkinan berhasil dalam UKW. Selain itu yang memiliki nilai bagus dalam Try Out peluang untuk mengikuti UKW putaran pertama sangat terbuka,” tambah Rudi Sembiring.

Dalam melakukan konsolidasi organisasi, DPP MOI telah mencanangkan program peningkatan kompetensi dan profesionalisme para wartawan melalui pelatihan Pra-UKW dan UKW. Hal tersebut dilakukan agar para wartawan media anggota MOI memiliki kemampuan sebagai wartawan yang profesional, kritis dan konstruktif. 

Perkumpulan MOI didirikan tanggal 27 September 2018, dengan Ketua Umum, Rudi Sembiring Meliala; Ketua Harian, Siruaya Utamawan; Sekretaris Jenderal, HM. Jusuf Rizal dan Bendahara, Hj. Candra Manggih. Selain itu MOI bersama LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) menggelar Polisi Award Promoter 2021 dalam rangka membantu pencitraan kepolisian. **

Read More

LMPP Untuk Tegaknya Kebenaran

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Pada awalnya LMPP didirikan oleh 3 orang yakni: D.Yusad regar dan Ade Muhamad Nur serta Husni Nasution, ketika sedang berbincang di café pinggir danau Cibubur seputar masalah kehendak untuk turut berperan serta dalam mendukung tugas mencerdaskan kehidupan berbangsa yang sudah sekian lama digalang tapi masih saja terhadang oleh banyak tantangan.

Lalu pada saat perbincangan mengenai adanya sengketa dalam pengelolaan "LASKAR MERAH PUTIH" sebagai lembaga yang selama ini digunakan sebagai Lokomotif pengusung kegiatan muncul gagasan untuk tetap melanjutkan kegiatan dengan lembaga baru, dengan sedikit tambahan yakni dari "LASKAR MERAH PUTIH (LMP) menjadi LASKAR MERAH PUTIH PERJUANGAN (LMPP)"

Ketika gagasan kian matang dalam pertimbangan orang bertiga kala itu, lalu Bung Yusad Regar mengatakan, perlu mengajak tiga orang lagi untuk memenuhi kelengkapan stuktur dalam akta pendirian. Dan pada saat itu juga beliau mengundang teman seperjuangan, sehingga tersusun Dewan Pendiri LMPP dengan komposisi :

- D.Yusad Regar SE selaku Ketua Umum LMPP

- Asep Panjalu selaku Sebagai Wakil Ketua Umum;

- Ade Muhamad Nur SH MH selaku Sekretaris Jendral;

- Husni Nasution, Sebagai Wakil Sekretaris Jendral;

- Nashrudin SH selaku Bendahara Umum;

- Irmasuryanti selaku Wakil Bendahara LMPP.

Itulah komposisi awal yang diputuskan pada kesempatan pertama dalam rapat kesepakatan berdirinya Laskar Merah Putih Perjuangan.

D. Yusad Regar, Ketua Umum LMPP mengatakan, LMPP  dalam semangat pengabdian tiada akhir dari akal budi solidaritas kemanusiaan dalam eksistensinya yang agung atas pesan suci dari Putihnya Merah Putih yang gagah berani dari Merahnya Sang Dwi Warna mendampingi Pancasila yang sempurna untuk tegaknya kemanusiaan yang berketuhanan dalam mewujudkan keadilan sosial yang juga berketuhanan dan dari sanalah tata keadaban kami bangun.

"LMPP tidak hanya mengada dalam pengabdian yang tiada akhir, lebih dari itu LMPP juga menggalang jaringan untuk penguatan peran serta masyarakat dalam meningkatkan kecerdasan hidup berbangsa dan bernegara yakni kecerdasan yang menyertakan pesan suci ketuhanan dan tampil berani karena benar," kata Yusad kepada awak media di Jakarta. Senin (06/07)

Selanjutnya, kata Yusad, LMPP tidak akan berhenti dalam penguatan peran serta masyarakat, karena bagi insan LMPP dibalik makna Philosofis dari Merah Putih tersimpan pesan bahwa keberanian hanya diperuntukkan bagi yang menegakkan yang baik dan benar, sementara kekejian dan segala bentuk kejahatan tidak boleh mengorbankan keberanian dan harus siap berada di luar naungan Merah Putih.

Pada posisi kesadaran yang demikian itulah, terang Yusad, LMPP memaknai Merah Putih sebagai lambang yang menegaskan pesan "Tidak Boleh ada Kekuatan Atau Keberanian Yang Ditumbuhkan. Kecuali Untuk Tegaknya Kebenaran" yang dalam ungkapan populernya diungkapkan dengan "Berani Karena Benar, Takut Karena Salah". Dan apabila insan LMPP harus takut karena salah itu artinya insan LMPP tidak boleh berada dibawah naungan keberanian kecuali untuk kebenaran.

"Oleh sebab itu, ucapnya, pergerakan LMPP akan terus mengajak siapa saja yang merasa dirinya bernaung dibawah Bendera Merah Putih untuk terus mengasah kekuatan energi kebenaran dalam dirinya dan harus mampu menghentikan keberanian melanggar hukum demi tegaknya kebenaran pada tataran ini dan dalam makna yang lebih luas.

"LMPP sesungguhnya adalah milik seluruh warga bangsa negeri ini, karena seluruh warga bangsa ini berstatus sebagai pemilik Bendera Merah Putih," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Hari Bhayangkara, LSM LIRA-MOI Gelar "Polisi Award" Promoter 2021

Duta Nusantara Merdeka| Jakarta

LSM LIRA (Lembaga Swadaya Masyarakat Lumbung Informasi Rakyat) dan Perkumpulan Media Online Indonesia (MOI) akan menggelar pemberian penghargaan “Polisi Award” Promoter Tahun 2021. Pemberian penghargaan untuk membantu membangun citra kepolisian agar lebih Profesional, Modern dan Terpercaya (Promoter).

“Pemberian penghargaan ini diharapkan akan dapat memberi motivasi untuk mendorong reformasi Polri, guna membentuk citra kepolisian yang lebih baik,” kata Presiden LSM LIRA, HM Jusuf Rizal didampingi Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat (DPP) MOI, Siruaya Utamawan di Jakarta bertepatan peringatan Hari Bhayangkara Kepolisian, 1 Juli 2020.

Berdasarkan survei, lanjut Jusuf Rizal, citra kepolisian dengan jargon “Melindungi, Mengayomi dan Melayani Masyarakat” saat ini di mata masyarakat masih perlu harus terus ditingkatkan. Reformasi Kepolisian perlu terus dilakukan. Untuk itu salah satunya adalah mendorong Sumber Daya Manusia (SDM) Polri agar lebih profesional dan modern, agar kepercayaan masyarakat makin tinggi terhadap institusi penegak hukum itu.

Lebih lanjut menurut pria yang kerap mengkritisi institusi Kepolisian itu menyebutkan, Polisi Award merupakan pemberian penghargaan yang akan dianugerahkan kepada Institusi, Perorangan, Tokoh maupun Mitra Polri yang turut berperan aktif membantu tugas kepolisian dalam rangka melindungi dan mengayomi masyarakat, mulai dari daerah hingga pusat.

Sementara Ketua Harian DPP MOI, Siruaya Utamawan menyebutkan, media merupakan salah satu unsur penting guna mendorong Reformasi Polri agar lebih Profesional, Modern dan Terpercaya. Dengan demikian, secara signifikan mampu membangun Citra Polri di dalam masyarakat secara positif. Di tengah Revolusi Industri 4.0 khususnya bidang informasi, SDM Polri ditantang agar dapat beradaptasi secara modern.

Polisi Award merupakan pengejawantahan dari Promoter (Profesional, Modern dan Terpercaya) yang digagas LSM LIRA dan MOI bertepatan pada peringatan Hari Bhayangkara ke-74, 1 Juli 2020. Penganugerahan akan dilakukan pada peringatan Hari Bhayangkara Kepolisian ke-75, 1 Juli 2021.

"Penganugerahan Polisi Award akan dilakukan mulai dari tingkat provinsi. Hasil yang terbaik di tingkat provinsi akan dinilai, guna memperoleh nominasi terbaik di tingkat nasional. Kategori penilaian ditentukan LSM LIRA dan MOI selaku penggagas dan penyelenggara Polisi Award, dengan melibatkan berbagai pihak yang kompeten, akademisi, termasuk Konsorsium Dewan Juri," pungkas Bang Siru sapaan akrab Siruaya Utamawan, pria kelahiran Lampung ini.

Sebagai informasi, LIRA merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang pro pemerintah, tetapi tetap profesional, kritis dan independen. LIRA terbentuk tahun 2005 dari embrio Blora Center, yakni tim relawan yang dibentuk HM Jusuf Rizal mendukung Susilo Bambang Yudhoyono - Jusuf Kalla pada Pilpres 2004. Pada Pilpres tahun 2019, melalui jaringan LSM LIRA membentuk Relawan The President Center mendukung Proja (Pro Jokowi - KH. Ma’ruf Amin).

LSM LIRA merupakan mitra Polri, namun tetap kritis. Tahun 2005 LSM LIRA membongkar dugaan korupsi Alkom, Jarkom dan rekening gendut perwira tinggi Polri. Selain itu, LSM LIRA tercatat sebagai pengawas independen rekrutmen bintara Polri di Jawa Timur serta beberapa daerah lain. Sebagai mitra Polri, LSM LIRA merasa turut terpanggil untuk membantu meningkatkan citra positif institusi kepolisian di masyarakat.

Sedang Perkumpulan Media Online Indonesia (MOI), merupakan organisasi yang mewadahi media online seluruh Indonesia, didirikan 27 September 2018. Saat ini MOI memiliki anggota media online dengan ribuan wartawan media online yang tersebar mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun nasional. **

Read More

Sebanyak 30 Wartawan MOI Ikuti Workshop Bahasa Jurnalistik

Agung Santosa

Duta Nusantara Merdeka | Solo

Sebanyak 30 Wartawan dari Media Online mengikuti Workshop Bahasa Jurnalistik yang digelar Solopos Institute secara virtual dengan aplikasi Zoom, Minggu (21/6).

Workshop Bahasa Jurnalistik dimulai Pukul 09.00 - 12.30 WIB, para peserta diikuti dari berbagai daerah yang terhimpun dalam wadah Perkumpulan Media Online Indonesia (MOI).

Diantaranya Siruaya Utamawan (Ketua Harian DPP MOI), AYS Prayogie (Media HITV, DKI Jakarta), Tata Rusmanto (Media HITV, DKI Jakarta), Cardy Santoso (Media HITV, DKI Jakarta), Muhtar (Media HITV, DKI Jakarta), Achmad Yani (Media HITV, DKI Jakarta), Tito Tania Pratiwi (Media HITV, DKI Jakarta), Rasti Intan Abioga (Media HITV, DKI Jakarta), H. Pasido, SE (Media HITV, DKI Jakarta).

Baca Juga : Sukses Gelar Workshop Pra UKW Virtual Angkatan I, Kini DPP MOI Gelar Angkatan II

Indra Buana Tanjung, SH (Media HITV, DKI Jakarta), Emita Desyanti (Media HITV, DKI Jakarta), Horas Sianturi, SH (Media HITV, DKI Jakarta),  Rossa (Media HITV, DKI Jakarta).

Sulaiman (Gerbang Nusantara News, Gresik Jatim), Supono (File Satu, Banyuwangi Jatim),

Leston Hasibuan (Media Otonomi Indonesia, DKI Jakarta), Nurcahyo Suherman (Cahaya Baru, Surabaya Jatim), Aras (Info Desa News, Blora Jateng)

Heri Purwanto, SE, (Indomitramedia, Lampung), Asih Mintarsih (Koran Cirebon, Jabar), Zainuddin HS, S.Ag (Tiraipesisir, Riau), Nurcahyo Suherman (Cahaya Baru, Surabaya Jatim),  Hardiansyah (Palangka News, Palangka Raya Kalteng), Choirul Sholeh (Metro Soerya Surabaya Jatim).

Nanang Maruf (Justice Cyber, Madiun), Hadi (Sinar Pos, Gresik Jatim), Yayuk Sri Wahyuningsih (Drugs News, Surabaya Jatim), Wijianto (Kabar Daerah, Trenggalek Jatim), Supah Effendi (Ankasa, Gresik Jatim), Umar Hayat (Harian Merdeka Post Surabaya Jatim), Agus Redjo Santosa (Taruna News Mojokerto).

Worskhop yang dipandu manajer Solopos Institute, Sholahuddin, menampilkan narasumber, Rahmat Wibisono yang sehari-harinya sebagai redaktur solopos.com

"Kunci menulis berita itu ada tiga, selain isi dan teknik menulis juga yang tidak kalah pentingnya bahasa," ungkap Wibisono yang juga Penguji Magang UKW ini.

Baca Juga : Sukses Pra-UKW MOI Angkatan II, Tingkatkan Profesionalisme Jurnalis Media Online

Bison, panggilan akrab Rahmat Wibisono yang menyandang predikat Sarjana Arkeologi ini, mengingatkan bila ada keraguan dalam membuat berita seperti kata sambung, awalan, kata depan, maka pedoman membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), supaya bisa memberikan sajian berita sesuai kaidah bahasa yang baku.

Dijelaskan, dalam Uji Kompetensi Wartawan (UKW) nanti, bahasa jurnalistik menjadi materi ke empat yang diujikan, setiap wartawan akan diuji dengan praktek tulis atau kliping berita, untuk membedakan awalan dan kata depan.

Workshop yang berlangsung ganyeng selama 3 jam, diakhiri dengan berbagai pertanyaan dari Riau, Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, seputar boleh tidaknya menggunakan bahasa yang juga mengangkat nama daerah, seperti di Medan.

Sementara itu Ketua Panitia Pelaksana Workshop, Agung Santosa mengatakan kegiatan workshop bahasa jurnalistik, merupakan pembekalan menuju UKW kerjasama DPP MOI dengan Solopos Institute. **

Read More

PP Muhammadiyah: Pembahasan RUU HIP Tidak Perlu Dilanjutkan Lagi

Duta Nusantara Merdeka |Jakarta

Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah mengkaji dengan seksama materi Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang sekarang sedang dalam pembahasan di Badan Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat.

H Abdul Mu'ti, M.Ed, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengatakan, Berdasarkan pengkajian tahap pertama Tim Pimpinan Pusat Muhammadiyah, materi RUU HIP banyak yang bertentangan dengan UUD 1945 dan sejumlah Undang-undang, terutama Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

"Pimpinan Pusat Muhammadiyah berpendapat RUU HIP tidak terlalu urgen dan tidak perlu dilanjutkan pembahasan pada tahapan berikutnya untuk disahkan menjadi Undang-undang," kata H Abdul Mu'ti saat jumpa pers di Jakarta. Senin (15/06)

Selain itu, kata H Abdul Mu'ti, Pernyataan Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengenai RUU HIP sebagai berikut:

1. Secara hukum kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai Dasar Negara sudah sangat kuat. Landasan Perundang-undangan tentang Pancasila telah diatur di dalam TAP MPRS nomor XX/1966 juncto TAP MPR nomor V/1973, TAP MPR nomor IX/1978, dan TAP MPR nomor II/2000 beserta beberapa Undang-undang turunannya sudah sangat memadai. Dalam pasal 5 (e) UU 12/2011 dan penjelasannya disebutkan bahwa pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas kedayagunaan dan kehasilgunaan: Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Meniadakan atau tidak mencantumkan TAP MPRS No XXV/1966 dalam salah satu pertimbangan RUU HIP juga termasuk masalah serius, padahal dalam TAP MPRS tersebut pada poin (a) tentang menimbang secara jelas dinyatakan "Bahwa paham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme pada inti hakekatnya bertentangan dengan Pancasila".

2.  Rúmusan Pancasila sebagai Dasar Negara adalah sebagaimana yang disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945. Di dalam UU 12/2011 disebutkan bahwa Pancasila adalah sumber segala sumber hukum (pasal 2) dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan (Pasal 3 ayat 1). Pancasila dengan sila-sila yang ada di dalamnya mengandung nilai-nilai fundamental yang tidak dapat dan tidak seharusnya diubah atau ditafsirkan ulang, karena berpotensi menyimpang dari maksud dan pengertian yang sebenarnya serta melemahkan kedudukan Pancasila sebagai Dasar Negara.

Memasukkan Trisila dan Ekasila maupun Ketuhanan yang berkebudayaan ke dalam pasal RUU HIP dengan alasan historis pidato Soekarno 1 Juni 1945 sama dengan mereduksi Pancasila rumusan final pada tanggal 18 Agustus 1943, serta mengundang kontroversi dengan mengabaikan Piagam Jakarta 22 Juni 1955 sebagai satu kesauan rangkaian proses kesejarahan. 

Kontroversi akan berkembang jika Trisila dan Ekasila maupun Ketuhanan yang berkebudayaan dimasukkan dengan alasan historis, maka 7 kata dalam Piagam Jakarta juga dapat dimasukkan ke dalam pasal RUU HIP dengan alasan historis yang sama. Di dalam RUU HIP terdapat materi-materi tentang Pancasila yang bertentangan dengan rumusan Pancasila sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945, khususnya pada Bab III (Pasal 5, 6, dan 7). Selain itu terdapat banyak materi yang menyiratkan adanya satu sila yang ditempatkan lebih tinggi dari sila yang lainnya, termasuk yang mempersempit dan mengesampingkan rumusan final sila Ketuhanan Yang Maha Esa.

Materi-materi yang bermasalah tersebut secara substantif bertentangan dengan Pancasila yang setiap silanya merupakan satu kesatuan yang utuh. Hal tersebut juga bertentangan dengan asas kesesuaian antara jenis, hirarki, dan materi muatan sebagaimana diatur dalam pasal 5 (c) UU 12/2011 yang di dalam penjelasannya disebutkan bahwa pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hirarki Peraturan Perundang-undangan.

3. RUU HIP mendapatkan penolakan dari berbagai elemen masyarakat. Jika pembahasan dipaksakan untuk dilanjutkan berpotensi menimbulkan kontroversi yang kontra produktif

dan membuka kembali perdebatan dan polemik ideologis dalam sejarah perumusan Pancasila yang sudah berakhir dan harus diakhiri setelah tercapai kesepakatan luhur, arif dan bijaksana dari para pendiri bangsa. Kontroversi RUU HIP akan menguras energi bangsa dan bisa memecah belah persatuan, lebih-lebih di tengah negara dan bangsa Indonesia menghadapi pandemi Covid-19 yang sangat berat dengan segala dampaknya. Tujuan Undang-undang adalah untuk menciptakan tertib sosial, kedamaian, kesejahteraan, perlindungan dan kepastian bagi setiap warga negara bukan sebaliknya.

4. Kedudukan Badan Pembina ldeologi Pancasila (BPIP) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden nomor 7/2018 sudah sangat kuat. Sebagai Badan yang bertugas membantu Presiden kedudukan BPIP tidak perlu ditetapkan dengan UU secara khusus Agenda terberat yang sangat penting dan prioritas ialah menjalankan Pancasila secara nyata dalam seluruh aspek kehidupan disertai keteladanan para pejabat negara dan ketaatan warga bangsa. Mengandalkan terus menerus peneguhan dan pengamalan Pancasila pada perangkat Perundang-undangan lebih-lebih yang kontroversial justnu semakin menjauhkan diri dari implementasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

5. Dalam situasi Pandemi Covid-19 dan dampak-dampak yang ditimbulkannya, terutama dalam bidang sosial dan ekonomi diperlukan situasi dan kondisi yang aman dan persatuan yang kuat. Dalam hubungannya dengan Pancasila, yang sangat penting dilakukan dan diperkuat adalah melaksanakan Pancasila dan nilai-nilai yang ada di dalamnya dalam kehidupam pribadi, berbangsa, dan bernegara. Seluruh institusi kenegaraan di eksekutif, legislatif yudikatif dan lembaga-lembaga resmi pemerintahan lainnya semestinya berkonsentrasi penuh dan saling bersinergi untuk menangani pandemi Covid-19 dan segala dampaknya secara serius dan optimal.

6. Muhammadiyah mendesak DPR untuk lebih sensitif dan akomodatif terhadap arus aspirasi terbesar masyarakat Indonesia yang menolak RUU HIP dengan tidak memaksakan diri melanjutkan pembahasan RUU HIP untuk kepentingan kelompok tertentu dan hendaknya mengutamakan persatuan dan kemajuan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, DPR maupun pemerintah dengan kewenangan yang dimilikinya, memang secara politik dapat menetapkan atau memutuskan apapun dengan mengabaikan aspirasi publik.

Tetapi politik demokrasi juga meniscayakan checks and balances serta agregasi aspirasi dan kepentingan rakyat sebagai perwujudan jiwa dan semangat gotong royong dan pemusyawaratan. Selebihnya secara moral segala bentuk kekuasaan harus ditunaikan dengan benar dan amanah karena bagi orang yang Berketuhanan Yang Maha Esa serta beragama semua amanat harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Yang Maha Kuasa.

7. Bangsa Indonesia perlu belajar dari dua pengalaman sejarah kekuasaan di masa lalu ketika perumusan Perundang-undangan atau kebijakan penerapan ideologi Pancasila perumusan penerapan disalahgunakan dan dijadikan instrumen kekuasaan yang bersifat monolitik oleh penguasa ideologi Pancasila. DPR, Pemerintah dan bangsa Indonesia hendaknya tidak mengulangi kesalahan sejarah tersebut, karena jelas bertentangan dengan Pancasila dan merugikan kepentingan seluruh hajat hidup bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.

"Disisi lain, Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengimbau agar semua pihak di tubuh bangsa tetap tenang dan memupuk kebersamaan dalam semangat Persatuan Indonesia," pungkasnya. (Arianto)

Read More

DPP MOI Bagikan Sembako Masker Sanitizer Kepada Jurnalis

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Media Online Indonesia (MOI) memberikan Paket Sembako, masker dan Sanitizer kepada 50 Jurnalis.

Pemberian paket ini berlangsung di Gedung Galary Scano Jalan Cempaka Putih Timur XVII no. 21 Jakarta Pusat, Rabu (13/5/2020).

Hadir dalam kegiatan ini,  Ketua Dewan Pembina DPP MOI sekaligus Sekjen DPP Asppeparindo H.  Toufic Rachman SH,  SE, Ketua Umum DPP APIKI Drs.   H.  Anto Suroto, SH,  SE,  MM, Ketua Umum UKM IKM Nusantara, Chandra Manggih

Sekretaris Jenderal Drs.  KH Jusuf Rizal, MM 

Menurut Sekjen DPP MOI Drs. H.M. Jusuf Rizal, MM pemberian paket ini dalam rangka membantu para insan pers dari dampak pandemik Corona Virus Deases 19 (Covid 19).

"Kita tahu insan pers merupakan garda terdepan dalam memberi informasi kepada masyarakat tentang pemberitaan Covid 19 setiap hari. Dan kita tahu tugas para insan pers merupakan amanat pemerintah untuk mensukseskan Pemberlakuan Sosial Bersekala Besar (PSBB)," ujar Jusuf Rizal yang juga Presiden LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA).

Pemberiaan Paket Sembako dan Alat pelindung Diri (APD)   sekaligus sebagai pencanangan program DPP MOI sekaligus meresmikan Posko Peduli Jurnalis Terhadap Dampak Covid 19 yang bersekretariat di Kantor DPP MOI. 

Dengan terbentuknya Posko Pedali Jurnalis Covid di 19 ini akan wahana membantu para jurnalis yang membutuhkan bantuan sembako, masker dan saniter dan kebutuhan lainnya. 

Sementara itu Ketua Umum APIKI H Anto Suroso, SE,  SH,  MM sangat mendukung Program DPP MOI "Peduli  dampak Pandemik Covid 19 "APIKI siap mendukung," katanya. 

Selain itu, Bendahara Umum, Chandra Manggih memang Bantuan ini tidak seberapa tapi sangat menolong para jurnalis menjalankan tugas jurnalistik sekaligus Sebagai bentuk perhatian MOI kepada insan pers yang setia menjalankan tugas sebagai "Pejuang Informasi" ditengah pandemik virus korona," tambah Chandra Manggih Ketua Umum DPP UKM IKM nusantara ini. 

Sementara itu Direktur Hubungan Antar Lembaga DPP MOI, Binsar Siagian manyebut posko ini juga menjadi Rumah Para Jurnalis yang saling bekerjasama dan membantu para jurnalis terdampak akibat pandemik virus korona. 

"Bila ada jurnalis yang ingin dibantu Silakan sampaikan ke kantor posko DPP MOI nanti kita bantu ," ujar Binsar yang manyebut selama persediaan sembako ada kita akan memberi kepada jurnalis saat itu juga. **

Read More

Kapolres Majalengka Menerima Kunjungan Silaturrahmi Pengurus PMII

Duta Nusantara Merdeka | Jawa Barat

Kapolres Majalengka Polda Jabar AKBP Bismo Teguh Prakoso menerima kunjungan silaturahmi dengan pengurus cabang PMII Majalengka, bertempat di Ruang Kerja Kapolres Majalengka. Senin (24/2/2020).

Kegiatan tersebut dihadiri Kasat Intelkam Polres Majalengka AKP Dadan Sudirman, Ketua cabang PMII Majalengka dan pengurus cabang PMII Majalengka.

Kapolres Majalengka AKBP Bismo Teguh Prakoso mengatakan kegiatan tersebut bertujuan menjalin hubungan baik antara polisi dengan mahasiswa untuk bersama-sama menjaga serta mewujudkan kamtibmas yang kondusif.

Baca Juga : Kapolres Majalengka Salurkan Bantuan Kemanusiaan Kepada Korban Bencana Alam

Dituturkan pula oleh Kapolres Majalengka, bahwa dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat menjadi penyambung silaturahmi antara Polres Majalengka dengan PMII Majalengka. ** 

Wartawan DNM : Imam Sudrajat

Read More

Nur Ali Prayoga Terpilih sebagai Ketua PD TIDAR DKI Jakarta

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
TIDAR (Tunas Indonesia Raya), organisasi sayap (orsap) kepemudaan partai Gerindra menggelar Musyawarah Daerah I pada Sabtu - Minggu (25-26/01) di hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta.

Dalam acara Musda I TIDAR DKI Jakarta Nur Ali Prayoga terpilih secara aklamasi dan ditetapkan oleh pimpinan sidang sebagai Ketua Pengurus Daerah TIDAR DKI Jakarta periode 2019 - 2024.

Ketua PD TIDAR DKI Jakarta terpilih Nur Ali Prayoga menyampaikan bahwa TIDAR mendukung keputusan DPP Partai Gerindra perihal Calon Wakil Gubernur.

"Kami PD TIDAR DKI Jakarta menyambut positif dan mendukung Bang Ariza mendampingi Pak Anies untuk memimpin Jakarta kedepannya," ujar Yoga kepada awak media di Jakarta. Minggu (26/01)

Acara penutupan Musda I  tersebut dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Ahmad Muzani Wakil Ketua MPR yang juga Sekjend partai Gerindra, Aryo P.S Djojohadikusumo selaku Ketua Umum TIDAR, dan hadir pula Sandiaga Uno.

Namun yang menyita perhatian para awak media adalah kehadiran Ahmad Riza Patria, Anggota DPRRI dari partai Gerindra yang berada di samping Anies pada barisan tamu undangan.

Kita ketahui bahwa Ahmad Riza Patria adalah calon yang diusulkan oleh partai Gerindra untuk menduduki kursi DKI 2 yang sudah kosong 1,5 tahun setelah ditinggalkan Sandiaga Uno saat maju sebagai Cawapres pada Pilpres 2019 lalu. (Arianto)

Read More

Tim 9 Gelar Jumpa Pers Terkait Susunan Pengurus DPP Partai Golkar Periode 2019-2024

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Mencermati proses dan hasil Musyawarah Nasional (Munas) X Partai Golkar, yang telah berlangsung pada 3 sampai 6 Desember 2019 yang lalu, khususnya setelah munculnya keputusan mengenai komposisi Kepengurusan DPP Partai Golkar periode 2019-2024, maka Kader Golkar Tim 9 menggelar Jumpa Pers Pernyataan Sikap, pada Jumat, 17 Januari 2020 di Restoran Batik Kuring SCBD Jakarta.

Cyrillus I. Kerong, Koordinator Tim 9 mengatakan, Mercermati nama-nama personalia pengurus DPP Partai Golkar DPP Partai Golkar periode 2019-2024, terdapat oknum-oknum pengurus yang tidak memenuhi ketentuan AD/ART, tetapi didudukkan seenaknya bahkan dalam komposisi kepengurusan DPP.

Sementara itu, katanya, ada diantara pengurus yang sebelumnya bahkan bukan kader Partai Golkar. Ada juga oknum pengurus yang sebelumnya telah meloncat menjadi pengurus partai politik lain, tetapi kini didudukkan seenaknya sebagai Pengurus Harian DPP. 

"Ada pula oknum-oknum pengurus yang memiliki hubungan keluarga misalnya ayah-anak, kakak-adik, ipar-ponakan dan lain sebagainya. Kondisi ini berpotensi merusak tatanan Partai Golkar sebagai partai moderen dan demokratis, menjadi partai yang keropos fungsi dan perannya, akibat hantu politik nepotisme dan politik dinasti," ujar Cyrillus saat konferensi pers Pernyataan Sikap di Jakarta. Jum'at (27/01)

Menurutnya, Rezim politik Airlangga Hartato dengan demikian telah merusak psikologi kebersamaan dan keutuhan di lingkungan seluruh organisasi pendiri yakni SOKSI, Kosgoro, dan MKGR, sebab ketiga organisasi ini merupakan sumber utama rekruitmen kader dalam
kepemimpinan partai.

Tetapi, kata Cyrillus, pada kenyataannya, dalam komposisi kepengurusan DPP hasil Munas X Tahun 2019 ini, keberadaan kader-kader dari SOKSI, Kosgoro, dan MKGR tidak tergambar secara merata dan representatif dalam komposisi kepengurusan DPP. Sebaliknya, terkesan kuat, rekruitmen kepengurusan hanya didasarkan pada sentimen perkoncoan dan atau kronisme di antara elite-elite rezim politik Airlangga Hartarto.

Selain itu, tegas Cyrillus, Mengingatkan Airlangga Hartarto dan rezim politiknya untuk sesegera mungkin memulihkan situasi keterbelahan di dalam tubuh Partai Golkar, sebagai dampak dari komposisi kepengurusan DPP periode 2019-2024. Pemulihan situasi internal partai ini merupakan hal yang bijaksana dalam rangka merawat keutuhan organisasi Partai Golkar, sehingga dapat bekerja secara optimal demi mencapai kemenangan Partai Golkar pada Pemilu 2024.

Selanjutnya, imbuh Cyrillus, Mengingatkan seluruh stateholder dan atau keluarga besar Partai Golkar untuk berani mencegah terjadinya perpecahan yang nyata dalam organisasi Partai Golkar.

"Sungguh sangat disayangkan bahwa Partai Golkar sebagai aset politik bangsa dalam menjalankan pembangunan nasional, pada akhirnya harus pecah atau terbelah akibat dari kesalahan fatal dan berulang-ulang dalam hal tata kelola organisasi," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Tren Public Relations 2020: Dominasi Pemanfaatan Teknologi AI

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta, 26 Desember 2019 - Praktik Kehumasan atau Public Relations (PR) di Indonesia pada tahun 2020 diproyeksikan akan semakin intensif memanfaatkan teknologi pengelolaan dan analisis data sebagai basis untuk merumuskan strategi yang lebih cerdas, membangun kampanye yang lebih fokus, menyasar kelompok publik secara lebih tepat, dan melalui cara-cara yang lebih kreatif.

Tren yang berlaku saat ini sebenarnya telah mengarah ke skenario kerja yang mencakup cara-cara lintas digital. USC Annenberg Center for Public Relations melalui 2019 Global Communications Report menyebutkan bahwa ke depannya, teknologi diprediksi akan digunakan lebih banyak oleh Humas untuk melakukan social listening, analisa kinerja website dan manajemen media sosial.

Jojo S. Nugroho, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Public Relations Indonesia (APPRI) mengatakan, "Pelibatan Artificial Intelligence (AI) dalam pekerjaan komunikasi dan pemasaran di seluruh dunia semakin marak setahun belakangan ini. Indonesia diprediksi akan semakin piawai menggunakan potensi AI tersebut untuk menjalankan intelijen bisnis dan pasar, melakukan diseminasi informasi, serta merencanakan marketing PR."

Menurutnya, Konsekuensi dari hal tersebut adalah semakin terintegrasinya pekerjaan Humas dengan pekerjaan pemasaran dan penjualan, untuk menjawab tantangan di dua tataran sekaligus; korporasi dan pasar konsumen. Ia meyakini intelijen bisnis yang lebih matang akan membantu perusahaan atau organisasi untuk menempatkan dirinya dengan lebih baik di tengah dinamika isu sosial.

Kedepannya, kata Jojo, Praktisi Humas harus mengembangkan kemampuan menerjemahkan data menjadi strategi dan aksi. Dengan menggunakan AI, Humas dapat memberi masukan terhadap kebijakan, membantu keputusan-keputusan penting yang perlu diambil perusahaan, dan mendorong perubahan perilaku secara lebih tepat. Hal ini melampaui pembentukan kesadaran dan preferensi yang umumnya menjadi ranah Humas selama ini. Free we

Meski teknologi data digital semakin dibutuhkan, keahlian dan keterampilan dasar kerja Humas dalam hal hubungan antar manusia tetap tidak dapat ditinggalkan. “Alat-alat kerja terus berkembang dan menjadikan pekerjaan Humas semakin efektif dan efisien. Namun demikian, kecerdasan dan kebijaksanaan seorang praktisi Humas tidaklah tergantikan oleh teknologi. Humas adalah salah satu profesi paling dinamis dan seni kehumasan tetaplah harus dipertahankan,” tegasnya.

Jojo juga menegaskan bahwa 2020 merupakan tahun bagi kolaborasi yang lebih erat, setiap agensi menawarkan sesuatu yang berbeda, tetapi hampir mustahil bagi satu agensi untuk menjadi yang terbaik dalam segala hal.

"Agensi Humas dapat saling mengisi dan mendukung satu sama lain sesuai dengan keahlian bidang masing-masing demi mencapai tujuan klien.” APPRI juga memprediksikan agensi yang berskala boutique akan semakin diminati karena sifatnya yang fleksibel, adaptif, kreatif, komunikatif dan kompetitif, serta berkualitas dalam merespon kebutuhan klien," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Musda Gagal Digelar, PDPM Medan Persilahkan PCPM Tanya Ke PWPM Sumut

Duta Nusantara Merdeka | Medan

Musyawarah Daerah (Musda) Ke - XIII Pemuda Muhammadiyah Kota Medan Dipastikan Gagal dilaksanakan pada tanggal 21-22 Desember 2019, hal itu di Ungkapkan Wakil Ketua Bidang Organisasi PDPM Kota Medan, Ebiet Prayugo Radityo di Pusat Dakwah Muhammadiyah Kota Medan Jl. Mandala By Pass Medan.

Lebih Lanjut Ebiet Menjelaskan bahwa Tidak akan Mungkin Musda digelar akhir Desember 2019, Walaupun tanggal Pelaksanaan Musda sudah Di tetapkan lewat Rapimda Pemuda Muhammadiyah Kota Medan, jelas Ebiet saat ditanya sejumlah PCPM.

Ebiet Mengakui bahwa sampai saat ini banyak PCPM yang bertanya kepadanya tentang pelaksanaan Musda Pemuda Muhammadiyah Kota Medan, Untuk itu Ebiet Menyarankan agar PCPM Bertanya langsung ke PWPM Sumut, ujarnya.

Sebelumnya PWPM Sumut telah  mengeluarkan Surat dengan nomor 1.2/087/1441 tertanggal 07 Desember 2019 bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1441 Hijriah tentang Tanggapan Laporan Hasil Rapimda II PDPM Kota Medan yang menjadi Polemik Kader Pemuda Muhammadiyah se Kota Medan.

Selaku Bidang Organisasi, Ebiet sangat Menyesalkan Sikap PWPM Sumut tentang Tanggapan  Hasil Rapimda PDPM Kota Medan, Karena Saat Rapimda PWPM Sumut Hadir, Jadi Jika memang Terjadi kesalahan dan pelanggaran seharusnya PWPM Sumut meluruskan sebelum diambil Keputusan. Sebab Keputusan Rapimda merupakan Keputusan Tertinggi Kedua setelah Musda, Bukan Mengkoreksi Laporan Setelah Diambil Keputusan, apa yang dilakukan PWPM Sumut Seperti Memercikkan Api Di Tumpukan Jerami, Ujarnya.

Ebiet menyatakan bahwa PDPM Kota Medan Setuju jika PWPM Sumut meluruskan hal-hal yang telah melanggar AD/ART Pemuda Muhammadiyah, dan Seharusnya PWPM Sumut juga Mempersilahkan Kepada PDPM Kota Medan menjalankan keputusan Rapimda yang tidak bertentangan dengan AD/ART sehingga semuanya Berjalan dengan baik. Janganlah pula Urusan Panitia Pemilihan (Panlih) dan Panitia Pelaksana (PanPel) jadi domain nya PWPM Sumut. Ada Apa Dengan PWPM Sumut? kata Ebiet kepada dutanusantaramerdeka.com

Read More