Satu - Satunya Tampil Beda, Koran Politik Paling Berani Mengkritik Terpanas dan Perang Terhadap Koruptor, Narkoba, Teroris Musuh Rakyat ~~~~~>>>>> Kami Menerima Artikel, Opini, Berita Kegiatan, Iklan Pariwara dapat mengirimkannya melalui email dutanusantaramerdeka@yahoo.co.id
Tampilkan postingan dengan label Organisasi. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Organisasi. Tampilkan semua postingan

Lawatan Ke Istanbul, Eddy Ganefo Bersama Delegasi kukuhkan KADIN Indonesia Komite Turki


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Pekan kemarin KADIN Indonesia dibawah kepemimpinan Eddy Ganefo bersama rombongan bertolak ke Istanbul dalam rangka menjalin sinergitas dengan Turki, Adapun dalam lawatannya Eddy Ganefo juga melakukan pengukuhan KADIN Indonesia Komite Turki pada hari Minggu 25 September 2021.

Dalam sambutanya Eddy menyampaikan bahwa pelaku hubungan luar negeri bukan hanya tugas eksekutif, dalam hal ini Kementerian Luar Negeri saja, akan tetapi juga menjadi tugas bagi masyarakat sipil dan swasta.

"Meski terbentang oleh jarak sekitar 9 ribu kilometer secara geografis tidak menyurutkan KADIN Indonesia untuk dapat  memperkuat hubungan dengan Turki khususnya hubungan dalam bidang ekonomi," kata Eddy.

Selain sebagai sesama anggota G20, sambungnya. Turki merupakan negara kunci bagi Indonesia untuk menjangkau pasar Timur Tengah dan Eropa, dan sebaliknya Indonesia juga merupakan salah satu negara kunci bagi Turki untuk mencapai pasar ASEAN, ungkap ketua Umum KADIN Indonesia.

Adapun dalam hubungan perdagangan baik Expor maupun Impor kedua negara mengalami tren kenaikan setiap tahunnya, namun demikian masih banyak ruang dan peluang untuk tumbuh dan bekerjasama dalam kerjasama perdagangan kedua negara.

Ketua Umum KADIN Indonesia Eddy ganefo berharap bahwa dengan diresmikannya KADIN Indonesia Komite Turki menjadi potensi untuk meningkatkan perdagangan bilateral Indonesia - Turki, bahkan dengan Nigeria dan negara-negara di Eropa Timur. 

"Hal ini juga akan menunjukkan komitmen kami terhadap sistem perdagangan multilateral yang terbuka, adil dan bebas," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua KADIN Indonesia Komite Turki M. Alpian Halili yang baru saja dikukuhkan menuturkan bahwa Pembentukan KADIN Indonesia Komite Turki ditahun 2021 juga bertepatan dengan momentum peringatan ke-71 hubungan formal diplomasi bilateral antara Negara Republik Indonesia dengan Negara Turki.

"Sebagaimana diketahui bahwa Turki dan Indonesia adalah dua negara populasi muslim besar dan demokrasi modern dikawasan negara-negara mayoritas muslim tersebut," terang Alpian.

Maka untuk itu, sebagai sub organisasi KADIN Indonesia yang mengurusi hubungan perdagangan wilayah negara Asia dan Eropa Timur, Alpian menginginkan keberadaan KADIN Indonesia Komite Turki menjadi katalisator bagi pengusaha-pengusaha yang berada pada area kerja kami.

"Sehingga peluang-peluang yang telah ada akan segera terserap dengan baik dan bisa menciptakan peluang-peluang baru lainnya yang lebih mengakomodir keinginan baik dari pemerintah maupun pihak pengusaha," harapnya.

Hubungan antara Indonesia dan Turki yang sudah erat diberbagai bidang, baik perdagangan, budaya, politik, dan sosial. 

Tentunya hal tersebut diharapkan menjadi pintu masuk perdagangan Indonesia untuk wilayah Eropa Timur dan sekitarnya. 

Dan semoga kiranya KADIN Komite Turki dapat membawa kemaslahatan bagi masyarakat, Bangsa dan Negara, ucapnya seranya mengakhiri.

Turut dalam lawatan KADIN Indonesia ke Istanbul diantaranya Dewan Penasehat Hasnaeni, para wakil ketua umum Nur Kholis, M Mufti Mubarok, Satiti Handini, Jemmy Tumimomor, Andi Junaidi serta beberapa komtap dan staff KADIN Pusat. (Arianto)

Share:

Panitia Bhaksos Gelar Rapat Bersama DPC Partai NasDem Dumai


Duta Nusantara Merdeka | Dumai 
Panitia kegiatan Bhakti Sosial DPD partai NasDem Kota Dumai gelar rapat bersama pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai NasDem Se-Kota Dumai jelang Pembagian Beras 8 ton.

Acara ini di buka oleh Ketua Panitia Bhakti Sosial DPD partai NasDem, Candra dan Sekretaris Amanda bertempat di kantor DPD partai NasDem Dumai. Jalan Natuna. Kecamatan Dumai Kota. Rabu (29/09/2021) 

Chandra, ketua panitia pelaksana mengatakan, kegiatan ini di gelar merupakan hasil rapat jajaran pengurus. Dari Ketua DPD partai NasDem Yusman, sekretaris Sutrisno dan bendahara H. Gafar.

"Dalam kegiatan ini kita membahas teknis dan materi terkait agenda pembagian beras ke semua DPC dan DPRT partai NasDem Se-Kota Dumai," kata Chandra

Turut hadir dalam rapat kegiatan pembagian beras, ketua Panitia Bhaksos Chandra, sekretaris Amanda, bidang Distribusi Rahma Yani, bidang Publikasi Tengku, Dewan Pengurus Cabang (DPC) partai NasDem Kecamatan Dumai Kota, Dewan Pengurus Cabang (DPC) partai NasDem kecamatan Dumai Timur, Dewan Pengurus Cabang (DPC) partai NasDem Kecamatan Dumai Selatan, Dewan Pengurus Cabang (DPC) partai NasDem kecamatan Medang Kampai, Dewan Pengurus Cabang (DPC) partai NasDem Sungai Sembilan, Dewan Pengurus Cabang (DPC) partai NasDem Bukit Kapur dan Dewan Pengurus Cabang (DPC) partai NasDem Kecamatan Dumai Barat. (Arianto)


Share:

DPC PMKM Kota Medan Menjalin Hubungan Silaturahmi Ke Kantor Camat Medan Denai


Duta Nusantara Merdeka | Kota Medan
Ketua DPC PMKM Kota Medan Dedy Aksyari Nasution yang diwakili oleh Sekjen DPC Kota PMKM Kota Medan Bapak Hendi Prayudi, didampingi oleh Wasekjen DPC PMKM  Medan Bapak Junaidi Syahputra, dan Bapak Pahrizal Piliang sebagai Kepala Bidang Pemasaran melaksanakan kunjungan kerja ke Kantor Camat Medan Denai sekaligus tetap menjalin hubungan tali silaturahmi, Medan, Selasa (28/09/2021).

Kedatangan para Pengurus DPC PMKM Kota Medan ke kantor Camat Medan Denai yang disambut baik oleh bapak Panit I Sabhara Polsek Medan Area, Eko Panjaitan SH yang pada saat itu sedang berada di Kantor Camat Medan Denai. Dengan kehadiran pengurus DPC PMKM Kota Medan ke Kantor Camat Medan Denai agar bisa dapat mewujudkan visi dan misi dari bapak Wali kota Medan.

Sekjend DPC PMKM Kota Medan dapat melakukan pengembangan UMKM menuju “Medan Berkah”, dalam pertemuan ini dengan bapak Camat Medan Denai. Dan kemudian bapak Camat Medan Denai sangat mendukung dengan hadir nya PMKM DPC Kota Medan dan Camat Medan Denai menambahkan agar PMKM DPC Kota Medan harus dapat mempersiapkan produk-produk unggulan dari PMKM Kota Medan agar bisa dapat dipasarkan, Ujarnya.


Selanjutnya Sekjend DPC PMKM Kota Medan langsung masuk menuju ruangan bapak Camat Medan Denai dan disambut dengan baik oleh bapak Camat Medan Denai Ali Sipahutar yang didampingi bapak lurah untuk menjelaskan tentang Produk - Produk PMKM dan juga keberadaan PMKM DPC Kota Medan yang berada di wilayah Kecamatan Medan Denai dimasa pandemi covid-19, agar seluruh produk unggulan dari PMKM Kota Medan agar dapat menjadi unggulan di Kecamatan Medan Denai, Ucap Sekjen PMKM DPC Kota Medan.

Camat Medan Denai Ali Sipahutar menambahkan, setiap pelaku UMKM harus memiliki suatu produk unggulan agar bisa dapat dipasarkan disetiap kecamatan. Kemudian di Kecamatan Medan Denai misalnya pelaku PMKM Kota Medan harus memiliki produk usaha sepatu, konveksi pakaian dan juga makanan yang bisa dapat dipasarkan.

Selanjutnya Camat Medan Denai mengatakan, Pengurus PMKM Kota Medan harus memiliki produk yang bisa di Unggulkan, misalnya seperti pembuatan konveksi celana, masker lega milik PMKM Kota Medan, Madu Akar Abang Pahrizal dan Produk telur. 

Sementara untuk kebutuhan bahan pokok seperti telur adalah suatu kebutuhan buat masyarakat agar bisa diunggulkan di pasaran Kecamatan Medan Area. Tutup Camat Medan Denai, Ali Sipahutar kepada awak media. **

Wartawan DNM : Didi Atmawijaya
Share:

Buktikan Solidaritas, GAAS Dampingi Kuasa Hukum Kasus UU ITE di Polda Metro Jaya


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Gerakan Advokat dan Aktivis (GAAS) membuktikan adanya soliditas dan solidaritas atas kasus menimpa dan ditangani oleh pengurus DPP GAAS pada Senin (27/9) sore di Polda Metro Jaya.

Zulkarnain, Arfa Yuri dan  Yulia Lahudra adalah para pelapor yang merasa dirugikan oleh SR alias N binti S. Terlapor diduga minimalis pasal 27 (3) jo pasal 45 (3) UU No. 19 Tahun 2016 atas perubahan UU No 11 tahun 2008.

"Ya benar, saat membuat laporan polisi (LP) kali ini kami didampingi oleh para pengurus DPP GAAS dan LBH GAAS yang hadir untuk memberi atensi atas kasus yang kami tangani. Kebetulan kami adalah sebagai Sekjen Gerakan Advokat dan Aktivis (GAAS) yang ingin membereskan masalah perselisihan di antara pelapor dan Terlapor," jelas Suta Widhya SH, Ketua Tim Penasihat Hukum (PH) Panitia Pameran Lukisan Maestro Muhamad IDRIS.

Suta mengaku bahwa Perselisihan ini sebenarnya gampang untuk diselesaikan bila pihak yang hobinya memfitnah mau sadar atas kesalahan yang telah ia lakukan. "Namun, ternyata tidak. Bahkan semakin menjadi - jadi. Nah, karena Terlapor tidak terlihat itikad baiknya, bahkan malah balik menyerang balik dengan berita bantahan yang tidak akurat. Maka yang dirugikan tentu ingin melapor ke Polisi," ucapnya. 

Tak cuma itu, Yang lucunya terlapor pun menggalang simpati seolah dirinya yang terzalimi sehingga tanpa _cover both side_ orang - orang yang mendengar pengaduan dari Terlapor seakan percaya. Inilah yang sangat disayangkan oleh Kuasa Hukum Suta. (Arianto)

Share:

DPP LPPI : Apresiasi Kapolri inisiasi Vaksinasi Merdeka Dengan BEM dan OKP Serentak


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Dewan Pimpianan Pusat Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesian mengapresiasi Vaksinasi Merdeka Se-Indonesia yang di inisiasi oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dengan menggandeng Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Organisasi Kemasyarakatan serta OKP Kepemudaan di seluruh Indonesia secara serentak disisi lain kami melihat kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga menunjukan sosial yang tinggi dengan menggelar bakti sosial memberikan ribuan paket sembako dibagikan kepada masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19.

"Kami menilai Program kegiatan vaksinasi merdeka serentak ini selain dapat membentuk herd immunity di tengah masyarakat juga dapat meringankan ekonomi Masyarakat juga sangat terbantu pada kegiatan vaksinasi merdeka serentak ini "

Langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit dalam  pengendalian COVID-19 dengan menggalakkan vaksinasi merdeka serentak menggandeng sinergi  bersama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Organisasi Kemasyarakatan juga Pemuda (OKP) menggelar kegiatan Vaksinasi Merdeka di seluruh Indonesia secara serentak mampu mewujudkan harapan Presiden Joko Widodo dan mencapai target dalam pengendalian COVID-19 menggunakan percepatan vaksinasi dengan ini nantinya Pemerintah akan berhasil menurunkan level tingkatan penyebaran virus Covid- 19 dan ekonomi masyarakat kembali normal

Kami menyatakan sikap mendukung Pemerintah melalui Polri & TNI suksesi vaksinasi merdeka serentak di suluruh indonesia sinergi antar Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Organisasi Kemasyarakatan juga Pemuda (OKP) maka atas dasar itulah kami menilai dengan langkah serius Kapolri menggalakkan vaksinasi seperti ini dapat mencapai target 100%,

terahir kami sampaikan dengan hal ini masyarakat tidak akan ragu untuk ikut serta di lakukanya vaksinasi dan kami juga mengajak semua elemen masyarakat indonesia yang belum vaksin agar datang ketempat terdekat Polda Polres Polsek yang menyediakan vaksin  & kami sebagai organisasi kepemudaan di DPP LPPI menyampaikan indonesia tidak akan kalah dengan Covid- 19

seperti diketahui kegiatan vaksinasi merdeka serentak ini turut dihadiri oleh Presiden Jokowi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Pangdam Siliwangi Mayjen TNI Agus Subiyanto, Kapolda Jawa Barat Irjen Ahmad Dofiri, Bupati Bogor Ade Yasin, dan Rektor IPB Prof Arif Satria. acara puncak vaksinasi merdeka serentak  ini digelar di Institut Pertanian Bogor (IPB), Jawa Barat pada rabu sampai kammis 22-23 September 2021

Acara ini turut dihadiri Presiden Jokowi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Pangdam Siliwangi Mayjen TNI Agus Subiyanto, Kapolda Jawa Barat Irjen Ahmad Dofiri, Bupati Bogor Ade Yasin, dan Rektor IPB Prof Arif Satria  Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan sinergi dengan BEM dan OKP tersebut merupakan upaya Polri mempercepat dan mencapai target vaksinasi dua juta dosis dalam sehari.

vaksinasi ini diselenggarakan di 96 titik yang meliputi 51 universitas, 15 sekolah tinggi/institut/akademi/politeknik, dan 30 lokasi lainnya. Vaksinasi merdeka ini menyasar kalangan mahasiswa, pelajar, dan masyarakat umum. Adapun BEM yang terlibat dalam kegiatan ini di antaranya BEM-SI, BEM Nusantara, BEM Bulukumba, BEM Universitas Halmahera, BEM UGM, BEM UIN Yogyakarta, BEM Nusantara, BEM Bandung Raya, BEM Muh Banjarmasin, BEM IPB Bogor, BEM Efarina Pematang Siantar, BEM Universitas Riau, BEM Universitas Warmadewa, dan BEM Universitas Muhammadiyah, AMAN Aliansi Mahasiswa dan Aktivis Nasional dan Permikomnas

Kemudian, 15 OKP yang terlibat adalah PB Semmi, Rumah Milenial, OKP Sahat, GAMKI, GMNI, GINKA, Barisan Aktifis Muda, JAMNUSA, PMI, Cipayung, Perempuan Milenial Indonesia, Milenial Mitra Polisi, Kaukus Muda Indonesia, MPARA Blora, dan Pemuda Lintas. Vaksinasi Merdeka digelar pada 22-23 September 2021. Adapun vaksin yang dipersiapkan sebanyak 253.297. Sedangkan bansos yang disalurkan kepada masyarakat sejumlah 103.247 paket sembako. **
Share:

Tidak Becus Tangani Kasus Penculikan Anak, Pimpinan Polri Perlu Evaluasi Aparat Polres Cianjur


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012, Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA, sulit menyembunyikan rasa kecewa saat mengetahui bahwa kasus penculikan anak yang telah bersangsung lebih dari 8 bulan di Polres Cianjur belum menemui titik terang alias berlarut-larut. Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) itu mengaku sangat prihatin atas kasus tersebut dan menyayangkan rendahnya profesionalitas oknum aparat kepolisian untuk menuntaskan kasusnya sesegera mungkin.

“Saya sangat kecewa dengan cara kerja oknum-oknum polisi di Polres Cianjur yang menangani kasus itu. Saya sudah datangi Polres Cianjur pada 5 Februari 2021 lalu saat keluarga Darryl Kurniadi (anak korban penculikan – red) meminta bantuan untuk mengawal kasus ini. Saya pertanyakan penanganan kasusnya kepada Kanit PPA yang menangani, namun tidak mendapatkan jawaban yang pasti,” ungkap Wilson Lalengke kepada media ini, Kamis, 26 Agustus 2021.

Menurutnya, Team PPWI yang menyambangi Polres Cianjur menjumpai oknum polisi bernama Asep Sodikin. Ketika ditanyakan keberadaan anak korban penculikan, Asep mengatakan bahwa Darryl Kurniadi dititipkan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Cianjur, Jawa Barat. Usai di Polres Cianjur, Team mendatangi lokasi yang dimaksud. PPWI juga melibatkan Bhabinkamtibmas, Babinsa, dan Ketua RT setempat, serta tetangga sekitar. Namun, mereka tidak diperkenankan masuk oleh penjaga P2TP2A. Alasannya, pimpinan tidak berada di tempat, dan si anak dilarang bertemu dengan siapapun.

“Ternyata oknum pimpinan P2TP2A Cianjur yang bernama Lidia ini terindikasi membantu si penculik Sofyan Jendi alias Dio dalam menyembunyikan anak korban penculikan. Minimal, Ibu Lidia diduga kuat tidak netral dalam kasus Darryl itu. Kita memiliki bukti tertulis bahwa Sofyan Jendi memberikan pekerjaan kepada Ibu Lidia, yang merupakan pengacara ini, untuk menangani kasus klien-nya si Sofyan Jendi itu,” terang pengacara keluarga korban penculikan, Zakaria Ginting, SH, MH, dalam keterangannya kepada PPWI Nasional.

Dalam kasus ini, tambah Wilson Lalengke, pihaknya tidak mempersoalkan masalah hukum yang harus dilalui dalam penyelesaian kasus tersebut. “Keberatan atau pertanyaan substantif kita sebenarnya adalah soal anak yang tidak boleh bertemu orang tuanya selama lebih dari 8 bulan ini. Saya curiga ada skenario jahat yang dirancang oleh penculik anak ini yang terkesan diback-up oleh oknum polisi Polres Cianjur dan pimpinan P2TP2A. Entah apa tujuannya, saya tidak tahu. Bayangkan, 8 bulan lebih Darryl Kurniadi yang masih usia 6 tahun saat diculik tidak diizinkan dijenguk ayah-ibunya atau keluarga lainnya, pun tidak juga boleh ditemui pengacara keluarga ini. Di mana otaknya para oknum polisi dan pihak terkait yang menangani kasus tersebut?” kata Lalengke yang mengaku geram terhadap perilaku dholim para oknum polisi Cianjur terhadap keluarga dan anak korban penculikan itu.

Untuk diketahui, pada tanggal 15 Desember 2020 telah terjadi peristiwa yang dapat diduga sebagai tindakan penculikan seorang anak berusia 6 tahun atas nama Darryl Kurniadi oleh seorang pria lajang usia menjelang 60-an tahun, bernama Sofyan Jendi alias Dio, mantan tetangga orang tua Darryl. Darryl yang merupakan anak dari Danny Eka Prasetio (29), warga Kemayoran, Jakarta Utara, “dipinjam” oleh Dio dari rumah neneknya di Villa Rahayu Kp. Pasir Kampung, RT.004, RW.016 Desa Cipanas, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, sekira pukul 12:00 siang.

Saat dijemput itu, Dio beralasan kepada nenek korban bahwa ia hanya ingin mengajak Derryl jalan untuk makan siang. Sejak siang itu hingga kini, Darryl Kurniadi raib tidak tentu rimbanya. Dikatakan demikian, karena orang tua korban tidak tahu (tepatnya tidak diberitahu dan dihalang-halangi untuk mengetahui – red) tentang keberadaan anak korban penculikan itu.

Terkait dengan kasus tersebut, pihak keluarga anak korban penculikan memohon bantuan kepada semua pihak kiranya berkenan menolong mereka menemukan anaknya. “Kami sudah datangi dan minta bantu ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Komnas Anak, KPAI, tapi hasilnya masih nihil. Kami juga beberapa hari lalu sudah mendatangi Balai Anak Handayani, di Bambu Apus, Jakarta Timur, katanya anak kami dititipkan di sana. Eh, tidak boleh bertemu, katanya harus didampingi oleh Polres Cianjur yang menitipkan anak itu di sana. Besoknya kami datang lagi, dua hari berturut-turut, kata petugas di Handayani, polres Cianjur mau datang, eh tidak datang-datang,” keluh kakenya Darryl, Bustomi. (Arianto)

Share:

Irjen Pol Agung Makbul Sosialisasikan Saber Pungli dan Resmikan Kantor SBI di Kuningan


Duta Nusantara Merdeka | Kuningan 
Sahabat Bhayangkara Indonesia (SBI) melaksanakan kegiatan sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 tahun 2012 tentang Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) yang dirangkaikan dengan peresmian Kantor Biro Perwakilan SBI di Kabupaten Kuningan, pada Sabtu, 18 September 2021, bertempat di Desa Luragunglandeuh, Kecamatan Luragung, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Hadir sebagai keynote speaker, Sekretaris Satgas Pusat Saber Pungli, Irjen Pol Dr. H. Agung Makbul, SH, MH, yang memberikan pemaparan tentang Perpres Nomor 87 tahun 2016 dan program implementasinya dalam rangka memberantas praktek pungutan liar (pungli) di jajaran birokrasi dan aparat pemerintahan.

Selain memberikan paparan tentang Saber Pungli, Dr. Agung Makbul juga didaulat untuk meresmikan pembukaan kantor biro perwakilan SBI di Kuningan. Peresmian kantor SBI Kuningan tersebut ditandai dengan pemukulan gong dan pengguntingan pita.

Dalam acara sosialisasi Saber Pungli dan peresmian kantor SBI Kuningan itu, Dr. Agung Makbul didampingi Bupati Kuningan, H. Acep Purnama, SH, MH, dan Wakapolres Kuningan, Kompol Jaka Mulyana, yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas Saber Pungli Kabupaten Kuningan. Agung Makbul juga ditemani Dandim Kuningan, Letkol CZI David Nainggolan, ST, dan Administratur (Adm) Perum Perhutani KPH Kuningan, Mamun Mulyadi, serta sejumlah pejabat teras Kabupaten Kuningan.

Di antara tamu undangan, terlihat hadir juga Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, bersama beberapa pengurus PPWI Nasional dan DPC Karawang. Dari jajaran SBI, hadir Biro Hukum SBI Jakarta, Bambang Setiawan; Kabiro SBI Kuningan, Rasidin; Kabiro SBI Ciamis, Bosbono; beserta sejumlah anggota dan mitra SBI di Kuningan. Untuk diketahui bahwa pimpinan SBI, Agung Sulistio, merupakan salah satu anggota PPWI DKI Jakarta.

Agung Makbul yang tiba di lokasi sekitar pukul 10.00 WIB dengan kawalan protokoler pejabat setempat sempat mendapat perhatian masyarakat Kuningan, khususnya warga Luragung. Setibanya di tempat acara, Jenderal Polisi bintang dua itu mendapat sambutan hangat dari Panitia dan masyarakat setempat dengan tarian penyambutan tamu kehormatan dan pengalungan bunga oleh Pimpinan Redaksi media KabarSBI.com, Agung Sulistio.

Sosialisasi Saber Pungli oleh Dr. Agung Makbul diawali dengan penjelasan tentang apa itu pungutan liar, baik dari perspektif umum maupun dari definisi UU Tipikor. “Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menyatakan bahwa pungutan liar adalah termasuk tindakan korupsi dan merupakan kejahatan luar biasa yang harus diberantas,” jelas Sekretaris Satgas Pusat Saber Pungli, Dr. Agung Makbul.

Pemerintah, kata Agung Makbul, meminta masyarakat ikut memantau perilaku pungli dan melaporkannya kepada Satgas Saber Pungli, baik di tingkat kabupaten/kota, Provinsi, maupun ke tingkat nasional. "Ada 8 titik rawan pungli yang harus dipantau dan diwaspadai, yakni: akte kelahiran, bidang pendidikan, perizinan dan sertifikat, mencari pekerjaan, skep jabatan, buku nikah, surat pensiun, dan surat kematian. Jadi, dari sejak lahir hingga kita mati, selalu dibayangi pungli," papar Agung Makbul sambil memberikan beberapa contoh kasus.
Agung Makbul selanjutnya menegaskan bahwa praktek pungutan liar telah merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. "Pungli merupakan perilaku yang telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan jika kita biarkan terus terjadi maka tidak mustahil bangsa kita akan hancur karena pungli yang terjadi dimana-mana. Oleh karena itu diperlukan upaya pemberantasan yang tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera," beber Agung Makbul yang juga menjabat sebagai Staf Ahli Menkopolhukam ini.

Sementara itu, Ketum PPWI Wilson Lalengke dalam sambutannya mengatakan bahwa sinergitas antara media dengan Satgas Saber Pungli sangat penting. “SBI bersama PPWI hadir di Kuningan siap untuk membantu Pemerintah, baik pusat maupun daerah, dalam rangka membersihkan birokrasi dan kalangan pelayanan publik dari perilaku dan budaya tidak terpuji, khususnya praktek pungutan liar,” ujar alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu.
 
Setelah sosialisasi Saber Pungli serta penyampaian sambutan dari Ketum PPWI dan Bupati Kuningan, acara dilanjutkan doa bersama dan pengguntingan pita di depan pintu kantor SBI Kuningan. Selanjutnya, kegiatan itu disusul dengan penyerahan Piagam ucapan terima kasih dari PPWI Nasional kepada Irjen Pol Dr. Agung Makbul, SH, MH; H. Acep Purnama, SH, MH; Mamun Mulyadi, dan sejumlah pejabat serta pimpinan Sanggar Pramaditha Kuningan.

Acara ramah-tamah yang dilakukan usai pemaparan tentang Saber Pungli dan peresmian kantor biro SBI sangat berkesan bagi masyarakat Kuningan dan para pejabat Pemkab Kuningan mengingat kehadiran Irjen Pol Dr. Agung Makbul selaku petinggi Polri ke Desa Luragunglandeuh, Kecamatan Luragung, tergolong momen yang jarang terjadi. Acara ramah-tamah tersebut berlangsung dalam suasana kekeluargaan dan mengentalkan kemitraan antara Sahabat Bhayangkara Indonesia dengan Polri dan Pemerintah Daerah setempat. Hal ini terlihat Irjen Pol Agung Makbul banyak melakukan foto bersama, bukan saja dengan tim panitia tapi juga bersama warga sekitar. (Arianto)


Share:

Sambung Kembali Komunikasi, PPWI Lakukan Audiensi ke Divhumas Polri


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Nasional melakukan kunjungan audiensi ke Divisi Humas Polri, Kamis, 16 September 2021. Tim PPWI dipimpin langsung oleh Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA, didampingi empat orang anggota PPWI Jabodetabek, yakni Muhammad Ribaldi, Wiri Yutruski, Haryawan, dan Wido Metropol.

Kedatangan rombongan PPWI diterima oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divhumas, Brigjen Pol Drs. Rusdi Hartono, M.Si, didampingi Kepala Bagian Penerangan Satuan (Kabag Pensat), Kombes Pol Hendra Rochmawan, SIK, MH. Pertemuan yang berlangsung hampir dua jam tersebut berlangsung hangat dan penuh keakraban.

Pada kesempatan itu, Ketum PPWI Wilson Lalengke menyampaikan bahwa tujuan teamnya mengunjungi Divisi Humas Polri adalah dalam rangka menyambung kembali hubungan komunikasi yang sempat terputus beberapa waktu karena berbagai kesibukan masing-masing. “Semoga kunjungan silahturahmi PPWI ke Divhumas Polri dapat menyambung kembali komunikasi dan kerja sama yang pernah terjalin beberapa tahun lalu,” katanya.

Dalam penjelasan selanjutnya, Wilson Lalengke mereview kembali hubungan kerja sama PPWI dengan Divhumas Polri yang sudah terjalin apik sejak tahun 2013, yakni pada masa Irjen Pol Dr. Ronny Sompie menjabat sebagai Kadivhumas Polri. Kerja sama tersebut terus berlanjut ketika Irjen Pol Dr. Anton Charliyan menggantikan Ronny Sompie sebagai Kadivhumas Polri.

“Selama kurang lebih 5 tahun PPWI bekerja sama dengan Divhumas Polri dengan sasaran utama di bidang peningkatan SDM anggota dan staf pegawai Polri,” ungkap alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu.

Berbagai kegiatan yang sempat dilakukan bersama, imbuh Ketum PPWI, antara lain diklat-diklat jurnalisme warga di 8 Polda dan Mabes Polri, penyediaan narasumber pada event-event tertentu, dan lomba foto Polri yang dirangkaikan dengan pameran foto hasil lomba. “Kita telah melaksanakan diklat jurnalisme warga bagi anggota Polri di delapan Polda di Kalimantan, Sumatera dan di Jakarta. PPWI dan Divhumas Polri juga sukses melaksanakan dua kali lomba foto Polri di tahun 2014 yang dilanjutkan dengan pameran foto di Mall Casablanka dan Mall Central Park Jakarta,” beber Wilson Lalengke.

Dalam waktu dekat, tambah Wilson, PPWI akan memperingati HUT-nya yang ke-14, yang jatuh pada tanggal 11 November 2021. Pada momentum tersebut, PPWI akan memberikan penghargaan kepada 1000 Polisi baik pilihan masyarakat. Salah satu kriterianya adalah sang polisi baik itu tidak pernah terlibat dalam mengkriminalisasi wartawan, pewarta warga, maupun masyarakat umum.

“Kita bukan mencari polisi terbaik, tetapi polisi yang baik. Masyarakat yang mencari dan menemukan polisi yang baik itu dan mengajukannya kepada PPWI untuk kita berikan penghargaan. Penghargaan dari masyarakat melalui PPWI bukanlah apa-apa, mungkin tidak bernilai dari sisi materi, namun ini sangat penting dalam rangka memotivasi setiap polisi untuk menjadi Polisi Baik di mata masyarakat,” jelas lulusan pasca sarjana di bidang Etika Terapan dari Universitas Utrecht, Belanda, dan Universitas Linkoping, Swedia, ini.

Selain acara pemberian penghargaan kepada Polisi Baik, PPWI juga akan meluncurkan Program Sejuta Media Online pada moment peringatan Milad yang akan diselenggarakan secara virtual nanti. “Pada acara peringatan HUT PPWI tahun ini, kita akan melaksanakan konfersensi internasional pewarta warga PPWI dengan menghadirkan semua perwakilan PPWI di luar negeri dan para pengurus serta anggota PPWI se-Indonesia. Saat itu, kita akan meluncurkan program Sejuta Media Online, yang akan menjadi symbol pergerakan melek media bagi semua warga masyarakat di manapun berada,” papar Wilson Lalengke yang sudah melatih ribuan warga TNI, Polri, mahasiswa, guru, dosen, wartawan dan masyarakat umum di bidang jurnalistik ini penuh semangat.

Selanjutnya, tokoh pers nasional itu menyampaikan bahwa PPWI senantiasa siap untuk membantu Polri melalui Divisi Humas Polri dalam melaksanakan program yang ada, terutama yang berhubungan dengan kehumasan, jurnalisme, media dan publikasi. “Sebagaimana sudah pernah terjalin di masa lalu, PPWI saat ini juga senantiasa siap untuk bekerja sama membantu Polri dalam melaksanakan program-program strategis Divhumas Polri, terutama yang terkait dengan jurnalistik dan publikasi,” tutur Wilson.

Merespon kunjungan PPWI ini, Karopenmas Brigjen Pol Rusdi menyampaikan bahwa pihaknya berterima kasih atas kedatangan Tim PPWI dan siap menjajaki kemungkinan melanjutkan kerja sama yang sudah pernah dilakukan bersama PPWI di masa lalu dengan penyesuaian-penyesuain terhadap kondisi kekinian. “Kami berterima kasih atas kunjungan PPWI ini dan kita siap untuk melihat peluang kerja sama Divisi Humas Polri dengan PPWI di masa depan,” jelas Rusdi.

Pada kesempatan itu, Ketum PPWI menyerahkan piagam Ucapan Terima Kasih kepada Karopenmas Divhumas Polri atas kerjasama yang telah terbina selama ini dengan harapan agar kerjasama tersebut dapat berlanjut dengan lebih erat di masa depan. Ucapan terima kasih itu juga sebagai apresiasi kepada Brigjen Pol Rusdi dan Kombes Pol Hendra yang telah terkenan menghadiri acara HUT Media Mata Peristiwa dan Pagelaran Seni Pencak Silat yang diselenggarakan oleh anggota PPWI Garut, Jawa Barat, beberapa waktu lalu.

Acara temu audiensi kemudian ditutup dengan foto bersama. (Arianto)


Share:

Senator Fachrul Razi Dilantik Ketua Pengurus Majelis Nasional KAHMI


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Senator Fachrul Razi resmi dilantik sebagai pengurus baru Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) di Jakarta Minggu, (12/9). 

Senator asal Aceh yang saat ini menjabat Ketua Komite I DPD RI dipercaya menduduki posisi strategis sebagai salahsatu Ketua dalam kepengurusan MN Kahmi yang Baru. 

"Alhamdulillah, kita berharap kepengurusan yang baru ini dapat bersinergi. KAHMI dapat juga berperan aktif dalam rangka akselerasi penanganan Covid-19 serta pemulihan ekonomi, " ujar Fachrul Razi yang juga alumni HMI Cabang Depok dan alumni Ilmu Politik Universitas Indonesia.

Fachrul Razi yang juga mantan aktivis Universitas Indonesia ini tercatat aktif dalam memberikan pelatihan kader di propinsi Aceh dan propinsi lainnya di Indonesia. Keahlian politik yang dimilikinya, membuat dirinya dikenal sebagai master strategi politik diorganisasi hijau hitam ini. Saat ini Fachrul Razi menjabat Ketua Komite I dan telah menjabat dua periode di DPD RI. 

Pelantikan pengurus baru Wakil Gubernur DKI Jakarta Ir. H. Ahmad Ariza Patria, M.BA, Ia dipercaya sebagai Koordinator Presidium  (Koorpres) MN KAHMI. "Mari perbanyak bekal kita di akhirat nanti. Luruskan niat, luangkan waktu, ikhlas mengabdi demi terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT. Mohon doanya untuk Rapimnas KAHMI siang ini. Terima kasih," ujarnya. 

Diberitakan Minggu, (12/9). Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), kembali menggelar pelatikan dan seminar bertajuk diskusi virtual  disertai rapat pimpinan nasional (rapimnas) ke - 4. 

Dalam rapimnas bertema "Pulihkan Kesehatan, Bangkitkan Ekonomi, Wujudkan Keadilan Sosial"  ini dihadiri Narasumber Menteri Perdagangan M Lutfi, Ketua Umum Kadin Arsjad Rasyid, Ketua Umum HIPMI Mardani H Maming, Pelaku Usaha UMKM Pendiri Wardah Kosmetik  Nurhayati Subakat serta Ketua Umum Inkopwapi Ir. Sharmila, M.SI. (Arianto)



Share:

Jumpa Media LSM Penjara 1 Atas Dugaan Mark-Up Di Direktorat PPDN Kemendag


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Dugaan penggelembungan anggaran (mark-up) di Direktorat Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Ditjen PDN Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum LSM PENJARA 1 Teuku Z Arifin didampingi Sekjen dalam jumpa media di bilangan SCBD Jakarta Selatan, Selasa (7/9/2021).

"Ada dugaan mark-up berupa harga, pengiriman fiktif dan jumlah barang yang tidak sesuai dengan barang yang diterima di beberapa daerah oleh Direktorat Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri. "Ucap Arifin 

"Ini adalah jelas telah mengkhianati program Nawa Cita Presiden Jokowi. Sangat disayangkan di saat kondisi rakyat yang menjerit kesusahan untuk pemenuhan kebutuhan mendasar rakyat, "timpal Sekjen PENJARA 1

"Tidak ada kata yang paling pas melainkan babat habis koruptor yang telah menyengsarakan rakyat. "Tegas Arifin penuh semangat 

"Segera usut dan tangkap oknum yang diduga terlibat kegiatan tersebut. Karena kita ingin melihat ketegasan Menteri Perdagangan RI dalam menuntaskan kasus ini secepatnya. "Pungkas Arifin **
Share:

LSM BAKORNAS Hadir di Jaksel, Ramli: Kami Siap Mengawal dan Mendukung Program Pemerintah yang Pro Rakyat

 
Duta Nusantara Merdeka | Depok
Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Badan Anti Korupsi Nasional (DPP LSM - BAKORNAS) menerima  kunjungan jajaran Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) LSM BAKORNAS Jakarta Selatan pada Senin (7/9/21) di Kantor DPP Bakornas Tapos Depok.

Pertemuan tersebut dalam rangka pembahasan program kerja serta visi misi organisasi yang akan dijalankan di Jakarta Selatan. Kedatangan pengurus DPC Jaksel tersebut disambut langsung oleh Hermanto selaku Ketua Umum LSM BAKORNAS didampingi Hisar selaku Sekjen dan Julianta Selaku Ketua Advokasi DPP BAKORNAS.

"Benar hari ini kami berkunjung ke kantor DPP guna mendengarkan arahan serta membahas program dan visi misi organisasi dari pengurus DPP," kata Ramli, Ketua DPC LSM BAKORNAS Jaksel di Depok.

Selanjutnya, Ramli mengatakan, Kami akan secepatnya melaporkan keberadaan organisasi ke Kesbangpol Jakarta Selatan.

Selain itu, Ramli juga mengingatkan sekaligus memberikan warning bagi siapa saja pemangku kebijakan dan instansi manapun agar tidak melakukan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, karena itu sangat merugikan Negara dan Masyarakat.

Ramli berharap dengan hadirnya LSM BAKORNAS ini di Jakarta Selatan, dapat membantu pemerintah serta masyarakat dalam hal ini menyampaikan  keluhan-keluhan dan laporan dugaan penyalagunaan uang negara sampai ke tingkat atas, dalam hal ini Aparat Penegak Hukum (APH) serta mengajak masyarakat untuk turut bersama mengawasi dan mengontrol program pemerintah.

Pada kesempatan yang sama, Hisar, Sekjen BAKORNAS menyampaikan, DPP siap mensupport serta mendampingi seluruh jajaran BAKORNAS dimanapun berada termasuk DPC Jaksel yang hadir hari ini. "Kami menghimbau agar DPC Jaksel dapat menjalankan amanah yang telah dipercayakan oleh DPP. Sebagai mana visi misi dan program yang telah dibahas di pertemuan tadi," ucapnya.

Sementara itu, Julianta Sembiring Amd. MI, SH, SE, selaku ketua Advokasi menjelaskan, BAKORNAS siap mendukung program pemerintah dalam mengupayakan percepatan pembangunan. Dari sisi Hukum BAKORNAS siap memberikan bantuan dan pendampingan Hukum kepada masyarakat.

Asal tahu saja, BAKORNAS akan mengawal ketat setiap kebijakan yang ada agar semua berorientasi pada Hukum yang berlaku di NKRI.
(Arianto)


Share:

Lakukan Konsolidasi, FLAJK Support Asosiasi Anggota Untuk Akreditasi


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Akreditasi Asosiasi Profesi dan BUJK yang tengah dilakukan LPJK PUPR saat ini mendapat atensi tinggi dari  Forum Lintas Aspirasi Jasa Konstruksi (FLAJK) dengan menggelar rapat konsolidasi bersama Asosiasi anggota.

Dalam rangka memenuhi UU No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang mengamanahkan dibentuknya Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) hasil, maka sebagaimana ketentuan tersebut seluruh asosiasi akan membentuk kedaulatan Lembaga tersebut wajib lulus akreditasi.

"Namun demikian, tentunya bukan hal yang mudah untuk dapat lulus akreditasi dan membentuk Lembaga LSP dan LSBU tersebut," ujar Bachtiar, Dewan Pendiri FLAJK. Senin (6/09)

Bachtiar mengungkap bahwa untuk dapat memenuhi seluruh persyaratan dan ketentuannya perlu upaya yang sungguh-sungguh dari asosiasi.

Maka untuk itu, kata Bachtiar, kita perlu melakukan konsolidasi agar bersama-sama kita bisa mendapat masukan dan solusi dari permasalah yang tengah dihadapi oleh asosiasi dalam akreditasi ini.

Sebagai Tokoh Konstruksi Nasional yang memiliki jam terbang cukup tinggi, Bachtiar banyak memberikan gambaran dan pandangan-pandangan terkait regulasi jasa konstruksi dan nafas dari UU No 2 Tahun 2017 itu sendiri. "Prinsipnya UU tersebut memberikan kesempatan kepada kita semua untuk tetap eksis di bidang jasa konstruksi," ucapnya.

Dalam sambutannya, Yakub Ismail, Sekjen FLAJK mendorong anggota yang sedang melakukan akreditasi agar menugaskan PIC untuk berkomunikasi secara intens, menyampaikan data sebaran secara rinci serta mencari titik temu untuk melakukan sinergitas. "Adapun, kekurangannya sebisa mungkin kami bantu carikan solusi," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Umum FLAJK Veri Senopel meminta agar asosiasi yang sudah melakukan sinergitas untuk dapat cepat memenuhi ketentuan akreditasi yang berlaku, kiranya dengan sinergitas tersebut apabila tercapai kesepakatan tentu akan memberikan kebaikan kepada para pihak.

Asal tahu saja, Rapat konsolidasi tersebut juga banyak mendapatkan tanggapan dari anggota yang hadir, tanggapan yang disampaikan tampak tidak seragam dikarenakan kondisi yang berbeda setiap asosiasi, namun demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa seluruh anggota FLAJK tampak solid untuk saling bersinergi agar dapat terakreditasi. (Arianto)


Share:

Dilantik Eddy Ganefo, Hj. Aam Maryamah Resmi Nahkodai Kadin Bandara SHIA


Duta Nusantara Merdeka | Pandeglang - Banten 
Hj. Aam Maryamah bersama pengurus dilantik langsung oleh Ketua Umum Kadin Indonesia H. Eddy Ganefo yang di dampingi Ketua Kadin Provinsi Banten H.Iyus Suptandar yang diwakili oleh Ketua Dewan Pertimbangan H. Rd Deden Syaiful Achyar. Adapun, prosesi pelantikan tersebut digelar di Hotel Mutiara Carita Cottages, Pandeglang pada Sabtu (4/9/21) dengan menerapkan protokol kesehatan (Prokes) ketat sebagai mana aturan Pemerintah.

Dengan demikian, Hj. Aam Maryamah secara resmi nahkodai Kamar Dagang dan Industri Indonesia Bandara Soekarno Hatta International Airport (KADIN BANDARA SHIA) untuk masa bakti 2021 - 2023.

Gelaran tersebut juga di hadiri oleh para pejabat penting, diantaranya Plt. Kepala Otoritas Bandara Soekarno Hatta (Otban Soetta), Kepala BKD Provinsi Banten H. Komarudin serta tamu undangan lainnya.

Dalam kesempatan itu, Ketua Umum Kadin Indonesia Eddy Ganefo mengatakan bahwa dengan dilantiknya Ketua dan pengurus Kadin Bandara SHIA, sudah barang tentu akan menjadi peningkatan pada bisinis di Bandara Soetta, baik logistik, Aircraft dan lainnya.

"Utamanya adalah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan tentunya Kadin SHIA akan membantu para UMKM yang saat ini sedang terpuruk karena pandemi," ujar Eddy Ganefo kepada awak media.

"Bahwa dengan adanya Kadin Shia ini mereka akan terbantu, akan di fasilitasi dan akan dilakukan pembinaan oleh ketua Kadin Shia dan para pengurus lainnya," tambahnya.

Lebih lanjut, Eddy mengatakan, target jangka pendek adalah dimana dimasa pandemi ini minimal UKM bisa bertahan. "Selain itu, para pengusaha yang tergabung dalam Kadin Shia harus juga creative supaya mereka bisa bertahan dan bisa bangkit menyesuaikan diri dengan situasi pandemi covid-19, sehingga semua bisa survive," imbuhnya.

Dan tentunya sebagai target jangka panjang adalah mereka naik kelas artinya mereka bisa melakukan ekspor terhadap produk lokal kita ke luar negeri.

Eddy menambahkan, bahwasanya jika diperhatikan dari personal pengurus Kadin Shia, bahwa mereka ini betul-betul para pengusaha yang hebat.

"Kiranya, kita semua berharap bisa berkerja sama dan diapresiasi oleh semua pihak, termasuk oleh pihak Bandara dan oleh pihak pemerintah, terutama oleh pengusaha - pengusaha yang membutuhkan keberadaan kadin shia ini," pungkas Eddy Ganefo.

Senada dengan ketua umum Kadin Indonesia, ditempat yang sama usai dilantik menjadi ketua Kadin Bandara SHIA Hj. Aam Marayamah menegaskan, pihaknya akan lebih memberikan perhatian dan pembinaan kepada para pengusaha yang belum bisa masuk ke ranah Bandara khususnya.

"Karena sampai saat ini banyak pengusaha - pengusaha yang belum bisa mengatasi permasalahannya sendiri dalam dunia bisnis," ungkap Hj. Aam.

Ketua Kadin Bandara SHIA yang bergelar Magister Hukum tersebut juga memberikan sebuah contoh, bahwasanya para UKM susah masuk ke Bandara, susahnya para UKM mengetahui alur yang benar dan apa yang harus di tempuh oleh mereka masuk ke ranah kawasan bandara.

"Untuk itu, kami akan hadir sebagai Kadin Bandara SHIA yang bisa melakukan koordinasi sehingga dapat menjaga kondusifitas bersama para UKM," paparnya.

Dirinya juga menyampaikan, bahwa Kadin SHIA sudah menyusun setrategi di bidang masing-masing para anggota yang ikut bergabung di Kadin SHIA hari ini adalah para pengusaha yang memang profesional dibidangnya dan saya yakin kedepan nya mereka sudah bisa langsung melakukan aksi.

"Selain itu, program selanjutnya diraker, akan kami pilah di setiap komisi mana yang bisa kami sinergikan dengan Otoritas Bandara dan terutama Angkasa Pura
II sebagai pengelola Bandara Soetta," beber mantan advokat tersebut.

Dan yang paling penting, saat ini yang sedang kami fikirkan untuk mengedepankan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menjawab kebutuhan sekarang ini. "Karena peralihan teknologi saat ini secara global lebih cepat perkembangan nya, jadi kami harus menjawab tantangan itu,” pungkasnya. (Arianto)





Share:

Garda Muda PAS Dukung Pembangunan Dumai Islamic Center


Duta Nusantara Merdeka | Dumai 
Garda Muda PAS Kota Dumai beserta jajarannya mendukung konsep pembangunan Dumai Islamic Center (DIC) yang berlokasi di Jalan Subtrantas. Hal tersebut disampaikan usai melakukan diskusi dengan pengurus DPD Garda Muda Pas, Minggu 29 Agustus 2021.

“Saya sangat mendukung Program pembangunan  Dumai Islamic Center dan kita akan bantu semampu kita,” kata Wakil Ketua Garda Muda PAS Kota Dumai, Muhammad Nasri Nur.

Menurut Nasri yang akrab disapa Anas, Pembangunan Dumai Islamic Center sudah lama dinantikan Masyarakat Dumai, dimulai dari Wali Kota alm H. Khairul, SE terdahulu ingin membangun Mesjid Terapung dan Islamic Center tapi terkendala oleh pendanaan. 

Saat ini, kata Anas, Wali Kota Dumai H. Paisal melakukan pendekatan ke beberapa Perusahaan di Kota Dumai, melalui CSR Perusahaan, akhirnya mampu memenuhi Impian masyarakat Kota Dumai untuk membangun DIC. "Kita Garda Muda Pas siap membantu dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan Dumai Islamic Center (DIC) Kota Dumai," ucapnya.

“Apa saja terkait pembangunan Kota Dumai, kita Garda Muda siap berkontribusi," tegasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua Garda Muda Pas Kota Dumai, Tengku Sayyed Hasrian mengaku bangga jika nantinya di Kota Dumai dibangun Islamic Center karena mengandung manfaat untuk orang banyak. "Kota Dumai memang sangat butuh gedung seperti Islamic Center untuk pengembangan dan kajian Islam. Dunia wisata religi juga nantinya sangat berpengaruh positif," ucapnya.

"Imbasnya akan semakin banyak kunjungan ke Dumai dan mengangkat perekonomian masyarakat setempat. Sekali lagi, pembangunan Islamic Center di Kota Dumai sangat berarti," kata Tengku Sayyed Hasrian.

Menurut dia, pro dan kontra itu selalu ada. Kita sebaiknya hadapi dengan pendekatan yang sebaik-baiknya. Kita beri informasi yang baik dan pasti berjalan mulus.

Ia pun berharap Dumai Islamic Center nantinya sebagai pusat kegiatan syiar agama Islam, bukan hanya untuk orang tua saja tapi juga bisa menarik kalangan anak millenial. (Arianto)


Share:

SINDIKASI Luncurkan Donasi ‘Pekerja Bantu Pekerja'


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI) meluncurkan inisiasi gerakan donasi ‘Pekerja Bantu Pekerja” untuk membantu dan bersolidaritas pada sesama pekerja di industri media dan kreatif yang terdampak pandemi Covid-19 selama lebih dari 1,5 tahun.

Kanal donasi “Pekerja Bantu Pekerja” ini akan dibuka bertepatan dengan perayaan Hari Ulang Tahun SINDIKASI ke-4 yang bertemakan “SINDIKASI Level Empat: Berserikat Semakin Kuat” yang diperingati pada 28 Agustus 2021.

Donasi dapat dikirimkan melalui rekening BRI no rekening 207-401-00022-5568 atas nama Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI), dan OVO di nomor: 0811-1662-708, saat transfer sertakan angka 3 di belakang nominal transfer misal: Rp 500.003.

Ketua SINDIKASI, Nur Aini mengatakan solidaritas sesama menjadi tumpuan harapan bagi pekerja terutama di sektor media dan industri kreatif pada masa pandemi Covid-19. Bantuan sosial dari pemerintah tidak dapat diharapkan karena adanya diskriminasi dalam pendataan penerima. Hanya pekerja formal yang terdaftar BPJS Ketenagakerjaan bisa menikmati subsidi gaji.

"Sementara itu, sebagian pekerja media dan industri kreatif terutama freelancer dianggap pekerja informal dan minim yang terdaftar mandiri BPJS Ketenagakerjaan. Pekerja media dan industri kreatif yang sebenarnya adalah pekerja terampil pun tidak terbantu dengan program prakerja," kata Nur Aini di Jakarta. Jum'at (28/08)

Dalam Kertas Posisi SINDIKASI, *“Mengubur Pundi Di Tengah Pandemi: Kerentanan Pekerja Lepas di Tengah Krisis COVID-19,”* mereka yang bekerja di subsektor Film, Video, Audio Visual (17,35 persen) adalah yang paling banyak mengalami pembatalan kerja akibat pandemi COVID-19.

Hambatan serupa juga terjadi di 3 subsektor paling terdampak berikutnya, yakni, Seni Pertunjukan (10.85 persen), Seni Vokal dan Musik (9.4 persen), dan Fotografi (9.4 persen).

Kondisi itu membuat pendapatan pekerja di Industri media dan kreatif melayang. Nur Aini mengungkapkan bahwa pendapatan yang melayang dalam rentang lima bulan (Maret-Juli) berada pada kisaran besaran > Rp1-5 juta dan >Rp5-15 juta dengan persentase masing-masing sebesar 32,8 persen, di mana sebanyak 87,8 persen dari mereka tidak mendapatkan kompensasi pada pembatalan pekerjaan.

“Kondisi pekerja media dan industri kreatif di tahun kedua pandemi tidak banyak berubah, bahkan semakin sulit dengan hadirnya undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja,” kata Nur Aini.

Untuk itu, lanjut Nur Aini, SINDIKASI menginisiasi gerakan donasi “Pekerja Bantu Pekerja” untuk saling bersolidaritas terhadap sesama pekerja. Donasi itu nantinya akan disalurkan kepada pekerja di industri media dan kreatif yang terinfeksi Covid-19, dan terdampak penghasilannya.

Bentuk bantuan yang disalurkan nantinya akan berupa bantuan dana, obat-obatan dan vitamin, masker dan hand sanitizer, dan kebutuhan dasar lainnya yang dibutuhkan selama masa pandemi Covid-19. Sebagian dana yang terkumpul juga akan disalurkan ke sesama pekerja melalui platform Bagi Rata.

“Kerentanan yang dihadapi pekerja di sektor media dan industri kreatif ini nyata dan beragam tingkatannya. Untuk itu kami mengajak teman-teman yang masih bisa memiliki pekerjaan dan mendapat upah penuh untuk bisa bersolidaritas dan mengupayakan bantuan bagi teman-teman pekerja yang kehilangan pekerjaan,” kata Nur Aini.

SINDIKASI juga mengajak pekerja khususnya di sektor media dan industri kreatif untuk bergabung ke dalam serikat pekerja. Dampak pandemi Covid-19 pada ekonomi dan Undang-Undang Cipta Kerja akan semakin menggerus kepastian kerja di masa depan. “Untuk itu, saatnya para pekerja menghimpun kekuatan melalui serikat pekerja untuk memperkuat daya tawar menghadapi ketidakpastian kerja,” ucapnya. (Arianto)



Share:

Bhayangkari Dikriminalisasi Oknum Aparat, Ibarat Harimau Makan Anaknya Sendiri


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Adagium ‘Sejahat-jahatnya harimau, ia tidak akan memakan anaknya sendiri’ tidak lagi berlaku belakangan ini. Peribahasa yang menjelaskan hubungan ‘_love without reserve_’ antara orang tua dan anaknya itu ternyata hanyalah sebuah retorika belaka. Entah sejak kapan perumpamaan itu hilang makna menjadi hanya sebuah kalimat kosong belaka.

Penggambaran ‘sebejat-bejatnya orang tua, mereka tidak akan mencelakai anaknya sendiri’ melalui kalimat kiasan di atas itu, kini sudah tidak relevan untuk diucapkan alias tidak lagi memiliki nilai moral apapun. Kalimat yang terdengar indah itu, saat ini sudah harus dimusiumkan segera. Jika perlu, kita boleh meminta bantuan Ibu Susi Pujiasuti untuk membantu menenggelamkan ke dasar Laut Pangandaran saja.

Lukisan keadaan di atas itu cukup pas untuk mendeskripsikan dengan singkat kasus kriminalisasi seorang Ibu Bhayangkari, Nina Muhammad, oleh para oknum polisi di Polresta Manado, Sulawesi Utara. Hari ini, di usia 76 tahun Indonesia merdeka, Ibu Pertiwi boleh merenung kembali tentang arti kemerdekaan yang sudah diraihnya.

Faktanya, jangankan berhasil mendidik putra-putrinya untuk tidak menjadi ‘homo homini lupus’ –manusia serigala bagi sesamanya–, mencegah oknum-oknum polisi tidak menerkam anaknya sendiri saja, negara ini terindikasi gagal melakukannya. Hari-hari kemarin, hanya warga kebanyakan yang jadi korban kriminalisasi. Kini, kita saksikan oknum aparat terindikasi kuat sedang melahap anaknya sendiri, menggunakan kekuasaan secara sewenang-wenang.

Kriminalisasi terhadap Nina Muhammad, istri seorang Bintara Polisi, merupakan potret buram perilaku oknum aparat hukum, khususnya di kalangan korps baju coklat, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai penegak hukum. Kondisi buruk ini sungguh amat membahayakan bagi kelangsungan hidup masyarakat Indonesia dalam berbangsa dan bernegara.

Beberapa pendekatan dapat kita pakai dalam menganalisis permasalahan ini hingga setiap kita semestinya prihatin dan mewaspadai terjadinya kondisi yang lebih parah di masa-masa mendatang ini. Pertama, jika terjadi kriminalisasi warga internal Polri oleh oknum aparat Polri sendiri, dan dibiarkan tanpa penindakan dari pimpinan institusi itu, hal tersebut berpotensi besar untuk terulang dan terulang lagi di masa mendatang. Keadaan ini, cepat atau lambat, akan memunculkan ketegangan dan pertikaian yang lebih dalam di antara faksi-faksi di internal Polri yang disinyalir selama ini sedang bersaing ketat berebut hegemoni di lingkaran Trunojoyo itu.

Kedua, sebagaimana lazimnya, publik dengan serta-merta akan membangun asumsi dalam pikiran warasnya bahwa ‘jika anak sendiri saja dikriminalisasinya tanpa sensitivitas nurani selayaknya manusia pada umumnya, tentu dengan mudah kasus kriminalisasi serupa akan terjadi pada warga biasa, warga yang tidak punya hubungan apapun dengan para oknum aparat itu’. Asumsi minor semacam ini, yang terakumulasi secara kualitas dan kuantitas, pada gilirannya akan menimbulkan gejolak masyarakat yang dapat mewujud sebagai tsunami kekacauan sosial yang dasyat, yang pada akhirnya dapat melahirkan suasana chaos yang memporak-porandakan bangsa dan negara ini.

Ketiga, perilaku ‘anjing menggonggong kafila berlalu’ sedang dipertontonkan oleh para oknum polisi di Polresta Manado dengan tetap bersikukuh meneruskan kriminalisasi atas Nina Muhammad. Walaupun oknum Kapolrestanya telah dilaporkan ke Divpropam Mabes Polri, beberapa petinggi di Mabes Polri telah mengingatkan Polresta Manado dan Polda Sulawesi Utara untuk meninjau kembali kasus itu, dan sejumlah petinggi negeri di Jakarta telah menghimbau agar aparat polisi di sana melaksanakan penegakan hukum sesuai aturan hukum yang berlaku, namun semua itu terlihat diabaikan. Sangat mungkin, sikap dan perilaku pengabaian ini didasarkan pada adagium ‘sesama buskota tidak boleh saling mendahului’, sesama pemain harus saling menghargai.

Keempat, peristiwa unik ‘orang tua memakan anaknya sendiri’ dalam kasus kriminalisasi Ibu Bhayangkari di Polresta Manado itu secara kasat mata mengindikasikan lemahnya kepemimpinan di tubuh Kepolisian Republik Indonesia. Jikapun tidak ingin dikatakan demikian, minimal kejadian tersebut mengesankan adanya ketidak-pedulian pimpinan Polri dalam menangani persoalan di internal keluarga besarnya sendiri. Lagi-lagi, masyarakat akan berkata singkat: ‘kepada anaknya saja dia tidak perduli, apalagi ke kita warga kebanyakan!’

Kelima, penanganan kasus kriminalisasi Nina Muhammad sangat jelas melanggar berbagai ketentuan perundangan dan peraturan yang ada. Setidaknya, oknum Kapolresta Manado bersama jajarannya itu jelas melanggar Peraturan Kapolri (Perkap) No. 8 tahun 2009, Perkap No. 10 tahun 2011, Perkap No. 14 tahun 2012, dan Pasal 72 KUHAP, serta Pasal 17 UU Advokat. Berdasarkan fakta ini, kita dapat menduga bahwa para oknum aparat di Polresta Manado itu lebih digdaya dari para pimpinan yang bertengger di Mabes Trunojoyo. Apakah karena ada Menkumham di lingkaran itu?

Rupanya ‘Jokowi’ benar saat dia bilang: ‘corona sontoloyo!’ (Arianto)

Penulis: Wilson Lalengke, Ketua Umum PPWI, Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012.


Share:

Fachrul Razi Terpilih Kembali Secara Aklamasi Ketua Komite I DPD RI


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) asal Aceh Fachrul Razi kembali  terpilih menjadi Ketua Komite I DPD RI untuk masa sidang periode 2021-2022

Dalam sidang pemilihan alat kelengkapan yang dipimpin Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono, Senator Fachrul kembali terpilih secara aklamasi melalui mekanisme musyawarah dan mufakat berlangsung di Gedung  DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/8).

Fachrul didampingi oleh tiga Wakil Ketua yaitu Filep Wamafma (Papua Barat)  Fernando Sinaga (Kalimantan Utara ), dan Ahmad Bastian (Lampung) yang juga terpilih melalui musyawarah dan mufakat anggota Komite I DPD RI.

Pimpinan Komite I DPD RI itu dipilih anggota berdasarkan subwilayah masing-masing, yakni anggota wilayah Barat 1, Barat 2 serta Timur 1 dan Timur 2. Sebelumnya Fachrul Razi terpilih dari wilayah barat sebagai pimpinan Komite I.

Ada hal unik dalam rapat pemilihan Pimpinan Komite I DPD RI kali ini Senator Fachrul Razi tampak memakai pakaian Adat motif Kerawang Gayo.

Kerawang adalah hasil cipta karsa manusia untuk menjadikan nilai estetik dalam prilaku kehidupan yang kemudian menjadi budaya. Bahkan motif kerawang tercermin pada reusam peraturan Negeri Linge, yaitu Sarak Opat.

Kerawang berasal dari dua kata, yaitu ‘iker’ yang artinya dasar buah pikiran dan ‘rawang’, artinya ramalan. Jadi, kerawang bermakna ramalan pemagar adat. Penambahan kata Gayo dalam frasa tesebut merupakan bentuk identitas dari suku Gayo yang tinggal di Tanah Gayo.

Fachrul Razi mengatakan dirinya memastikan akan menyelesaikan beberapa permasalahan yang belum selesai terkait RUU Daerah Kepulauan, Otsus Papua dan Otsus Aceh serta permasalahan Daerah Otonomi Baru serta isu desa dan penegakan hukum masih menjadi fokus kinerja komite I. (Arianto)


Share:

Ormas Islam Berharap Pemerintah Aktif Membangun Dialog


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Para pimpinan ormas Islam berharap agar pemerintah aktif membangun dialog dengan berbagai lapisan masyarakat, terutama dengan ormas-ormas Islam dalam menghadapi pandemi covid 19. Hal ini mengemuka dalam dialog virtual Menko Polhukam Mahfud MD dengan 13 pimpinan ormas yang tergabung dalam Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI), pada Jumat malam (13/8).

"Semoga semakin intens dan dijadwalkan pertemuan semacam ini. Semoga apa yang telah diupayakan pak Menko dan kita semua ormas-ormas Islam bisa terjalin hubungan yang lebih erat, lebih kompak diantara kita di dalam menghadapi pandemi," ujar KH. Muflich Chalif Ibrahim , Presiden Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam Indonesia kepada Menko Polhukam, Mahfud MD.

Hal serupa ditegaskan oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH. Said Aqil Siradj. Menurutnya, penting sekali menjaga silaturrahim dan persatuan nasional, antara lain dengan membangun dialog dengan ormas mengingat besarnya peran ormas Islam dalam ikut mendirikan negara. 

"Silaturahim diharapkan terus dilakukan selain dari pada imbauan Al-Qur’an, juga untuk menjaga persatuan nasional," papar KH. Said Aqil yang juga adalah Ketua Umum LPOI.

Kiai Said mencontohkan, berbagai pertikaian yang terjadi di kawasan timur tengah antara lain karena di negara-negara itu tidak ada ormas yang besar, yang bisa mempersatukan ummat.
 
“Di Indonesia, alhamdulillah kita memiliki ormas-ormas Islam yang punya peran penting, tidak hanya ikut mendirikan negara, tapi juga menguatkan dan mempersatukan umat dan anak bangsa dari berbagai latar belakang partai politik yang berbeda” ujarnya sembari mengingatkan pemerintah bahwa sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, masih menjadi tantangan yang harus diselesaikan secara bersama.

Pimpinan ormas Ikatan Dai Indonesia (IKADI) Khairan Muhammad Arif meminta pemerintah terbuka menerima masukan dan kritik. “Kritik dalam negara demokrasi adalah sesuatu yang niscaya, tinggal bagaimana pemerintah merespons kritik ini. Kritik itu juga bisa muncul dari rasa sayang setiap anak bangsa kepada pemerintah," jelas Khairan. 

Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi yang juga Ketua Umum Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI) menyorot khusus soal komunikasi publik pemerintah, baik dari segi subtansi, maupun pihak yang menyampaikan pesan. Ia meminta Menko Polhukam Mahfud MD tampil membenahi komunikasi publik pemerintah agar tidak terjadi kesalahpahaman di tengah-tengah masyarakat.

Figur Menko Polhukam, lanjut TGB, sangat dibutuhkan dalam menyampaikan pesan dari pemerintah. Menurut mantan Gubernur NTB itu, sosok Mahfud MD memiliki kredensial dan relatif banyak diterima berbagai kalangan. 

"Saya berharap pak Menko lebih rajin untuk memberikan _kalimatul fasl,_ memberikan kejelasan-kejelasan bukan sekadar penjelasan. Menurut saya, bapak adalah orang yang punya kredensial untuk itu, jadi mohon pak, untuk terus menyampaikan kejelasan-kejelasan kepada masyarakat" tambah TGB.

TGB berharap, Menko Polhukam Mahfud MD tidak kehilangan kesabaran untuk terus menjelaskan kepada masyarakat kebijakan-kebijakan pemerintah, baik kepada yang pro terhadap pemerintah maupun bagi mereka yang sering mencela pemerintah. 

"Saya mengajak Pak Menko yang sudah terus menerus melakukan ini, untuk menyebarkan gelombang ini diseluruh teman teman di pemerintahan. Kita semua apresiasi, diperkuat komunikasi yang ikhlas, dalam arti menempatkan yang sama dan membuka komunikasi untuk semua," ujarnya. 

Pernyataan TGB didukung oleh pimpinan ormas Al-Ittihadiyah, Lukmanul Hakim. Figur Menko Polhukam menurutnya, merepresentasikan basis dari keormasan. 

"Barangkali mungkin setiap hal atau kasus-kasus yang utamanya terkait dengan wilayah Bapak, kami sangat berharap bapak tampil menjadi solusi, dengan memberikan informasi yang jelas dan terang sehingga bisa diterima masyarakat," ujar Lukmanul Hakim. 

Mendengar masukan para pimpinan Ormas Islam ini, Menko Polhukam Mahfud MD mengaku telah mencatat semua masukan, kritik, dan saran untuk menjadi salah satu pertimbangan kebijakan pemerintah ke depan. 

Kepada para pimpinan ormas Islam ini, Mahfud menjelaskan dalam berbagai kesempatan sering kali agama dijadikan alat untuk menolak kebijakan pemerintah. Untuk itu, dirinya intens melakukan safari virtual ke ormas keagamaan, pimpinan pesantren, dan para tokoh lintas agama, untuk mendengar berbagai keluhan dan masukan sekaligus memberikan penjelasan atas kebijakan pemerintah yang kerap menjadi pertanyaan masyarakat.

Untuk diketahui, ormas yang tergabung dalam LPOI adalah ormas-ormas yang sebagian besar lahir sebelum Indonesia merdeka, diantaranya Nahdlatul Ulama (NU), Persatuan Islam, dan Al-Irsyad Al-Islamiyah. Ada pula ormas Mathlaul Anwar, Al Ittihadiyah, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia, IKADI, Syarikat Islam Indonesia, Al-Washliyah, Persatuan Tarbiyah Islam (PERTI), Persatuan Ummat Islam (PUI), HBMI, dan Nahdatul Wathan. (Arianto)


Share:

Ketum PPWI Apresiasi Temu Audensi PPWI Sumut dengan Ketua Pengadilan Tinggi


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (Ketum PPWI), Wilson Lalengke, menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang tinggi atas temu audiensi rekan-rekan PPWI Sumatera Utara dengan Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang diselenggarakan pada Kamis kemarin, 12 Agustus 2021. Hal itu disampaikan Lalengke kepada media ini melalui pesan WhatsApp-nya, Jumat, 13 Agustus 2021.

“Saya menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya disertai apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pihak Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara dan teman-teman pengurus DPD PPWI Sumut yang telah bertemu audiensi dalam rangka silahturahmi. Ini merupakan bagian penting dari sebuah proses sinergi antar elemen masyarakat pewarta/jurnalis dengan lembaga/instansi pemerintah maupun swasta di daerah masing-masing,” beber alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 ini.

Selanjutnya, Lalengke berharap agar pengurus dan anggota PPWI Sumatera Utara menindaklanjuti berbagai hasil diskusi dengan Ketua Pengadilan Tinggi. “Yaa, temu audiensi sudah dilakukan, setelah itu tentu harus diikuti kerja nyata yang didasarkan pada hasil diskusi yang berkembang dalam temu audiensi itu,” imbuh Lalengke.

Tugas pengurus, kata tokoh pers nasional ini mengingatkan, adalah untuk membangun sebuah jaringan sinergis antar berbagai kelompok masyarakat yang memungkinkan bagi proses-proses penyampaian informasi ke masyarakat oleh anggota organisasi di lapangan menjadi lebih lancar. “Salah satu tugas pokok pengurus adalah menjalin komunikasi, koordinasi dan kerjsama dengan berbagai pihak, seperti dengan Pengadilan Tinggi yang dilakukan oleh DPD PPWI Sumtu itu. Gunanya apa? Yaitu dapat memperlancar penyampaian informasi dari pihak lembaga Pengadilan Tinggi kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh para anggota PPWI Sumut maupun warga masyarakat umum,” ujar Lalengke.

Sebagaimana diberitakan kemarin bahwa Pengurus DPD PPWI Sumut melaksanakan kegiatan audensi ke kantor Pengadilian Tinggi Sumut, pada Kamis, 12 Agustus 2021 bertempat di kantor Pengadilan Tinggi Sumut, Jl. Ngumban Surbakti, Medan, sumatera Utara. Hadir dalam temu audiensi itu, Ketua DPD PPWI Sumut, Surya Putra Sianipar; Sekretaris DPD PPWI Sumut, Junixon P Siregar; Bendahara, Indrawan S, dan sejumlah pengurus lainnya.

Sementara, dari pihak Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi Sumut, Setiawan Hartono, SH, MH diwakili oleh Hakim Tinggi Jhon Pantas Tobing, SH, MH dan staf.

Dalam audensi tersebut dibahas beberapa hal, salah satunya yaitu mengenai perkembangan media saat ini. Ketua DPD PPWI Sumut menyampaikan bahwasanya kehadiran Kepengurusan PPWI di Sumatera Utara adalah untuk menjalin kemitraan dengan lembaga pemerintah dan swasta serta masyarakat dalam hal publikasi.

Di saat yang sama, sebagai respon atas informasi yang disampaikan Ketua DPD PPWI Sumut, John Pantas Tobing mengatakan pihaknya selalu membuka seluas-luasnya kepada media dalam melaksanakan tugas jurnalistik. (Arianto)


Share:

Bulatkan Tekad Lindungi Konsumen, DPW LPPKI DKI Jakarta Siap di SK-kan dan Dilantik


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Setelah mendapatkan mandat Bulan Juni lalu oleh Ketua Umum DPN LPPKI (Lembaga Perlindungan dan Pemberdayaan Konsumen Indonesia) Advokat Azwar Siri, SH. Calon pengurus DPW LPPKI DKI Jakarta terus bergerak agar struktur kepengurusan organisasi rampung, dimana pada Juli lalu melaksanakan Zoom Meeting Silaturahmi Calon Pengurus dengan Ketua Umum sekaligus Pembekalan awal dan tanya jawab secara online.

Kelanjutan dari agenda tersebut dilaksanakanlah pada Sabtu (07-08-2021) Kopdar di Gedung BIPI Cempaka Putih, Jakarta Pusat, sekaligus Deklarasi serta melengkapi persyaratan calon pengurus secara administrasi, sebelum pengajuan SK ke Pusat

Megy Aidillova, ST selaku pemegang mandat yang juga diamanahkan sebagai Ketua DPW LPPKI DKI Jakarta menyampaikan sekilas tentang organisasi serta persiapan program kedepan

"Lembaga Perlindungan dan Pemberdayaan Konsumen Indonesia (LPPKI) berbadan hukum yang dibuktikan dengan SK Menkumham RI Nomor AHU-0003270.AH.01.07. Tahun 2020 dan TDLPK No.511/256/PKTN/TDLPK/04/2020 serta tugas dan fungsi kita tercantum di UU no.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", ulasnya

Sekretaris DPW LPPKI DKI Jakarta Pascal Raja Ilham Siregar, SH yang juga Ketua Posbakum (Pos Bantuan Hukum) menjelaskan beberapa contoh kasus terkait Konsumen

"Jakarta merupakan Ibukota Negara, sangat banyak permasalahan hukum khususnya mengenai konsumen ditengah-tengah masyarakat. Nanti kami setelah di SK kan resmi dari pusat (DPN LPPKI), kami akan membuka kontak Pengaduan dan Pelaporan bagi Konsumen yang mengalami kerugian, serta kami juga menerima segala permasalahan terkait penanganan Perkara Perdata, Pidana, Sengketa, dan lain-lain", ungkap Pascal Raja Ilham Siregar yang juga Pakar Hukum Bisnis

Dr (Can) Hasdar Hanafi, M.Pd selaku Wakil Ketua DPW LPPKI DKI Jakarta menambahkan terkait program yang akan dilaksanakan kedepan

"DPW LPPKI DKI Jakarta akan bergerak sesuai tugas dan fungsinya. Hak dan kewajiban konsumen, serta Hak dan Kewajiban Pelaku usaha harus kita kawal, karena tugas kita ini sudah terjabarkan di UU no.8 Tahun 1999," ungkap Hasdar Hanafi 

Ikut memberikan Motivasi, sharing pengalaman, dan support Ketua DPW LPPKI Jawa Barat Pantas Yadiaman Siregar. 

“Saya berharap dengan terbentuknya kepengurusan DPW LPPKI DKI Jakarta, bisa bekerja secara maksimal dan profesional dalam melayani masyarakat sebagai konsumen yang harus dilindungi kenyamanan mereka dalam setiap masalah yang dihadapi sesuai dengan tugas dan fungsinya", papar Pantas Siregar 

"LPPKI menciptakan konsumen yang cerdas dan mandiri serta pelaku usaha yang bertanggung jawab sadar hukum, dan dapat memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban masing masing demi terciptanya hubungan simbiosis yang saling menguntungkan antara pelaku usaha dan konsumen,” tegasnya.

Tampak Hadir dalam kesempatan tersebut Sekretaris DPW LPPKI Jawa Barat Yunedi R, Ketua DPC LPPKI Bekasi Andi Anggara, Pengurus DPW LPPKI DKI Jakarta Himawan Norkanji, Mery Yuherlinda, Asti Fitria Astuti Siregar, Dedy Supriyadi, Trie Sulastriwahyuningrat, Muharmen Kurniawan, Nurul Aswad Ramadani Foltina Rutina, Triyayu Pemahu, R. Suci Lestari, Sisca Raishya, Loedya Werdiningsih, Hj. Musliha, Rahmat Muslim, dan Toto Mardianto. Acara berlangsung lancar dengan tetap menerapkan Protokoler Kesehatan. **
Share:

KIRIM BERITA SILAHKAN KLIK

KIRIM BERITA ANDA KESINI! Merasa Terbantu Dengan Publikasi ? Ayo Traktir Kopi Untuk Admin Dengan Cara Berbagai Donasi. Terimakasih :)



BREAKING NEWS

~||~ KPU Tetapkan Pasangan Prabowo Subianto & Gibran Rakabuming Raka Menjadi Presiden Terpilih ~||~ Kampung Rakyat Indonesia Siap Sukseskan PILKADA Serentak Tahun 2024 ~||~ Hak Angket Kian Redup ~||~ Pasangan Capres & Cawapres Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar dan Pasangan Ganjar Pranowo - Mahfud MD Resmi Layangkan Gugatan Hasil Pilpres Ke Mahkamah Konstitusi ~||~ #PEMILUDAMAI ~||~

Kilas Balik Bung Karno

Kilas Balik Bung Karno - Makna Proklamasi

Ir. Soekarno (Sang Proklamator) Setiap Tahun kita Memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Maka kita tidak bisa t...

Like Fanpage

Follow In Twitter

Breaking News

IKUTI KAMI


loading...

NONTON VIDEO DAPAT DUIT

10 Berita Populer

IKLAN

IKLAN
Ingin Pasang Iklan hubungi Kami di 0812 6582 534

Label

(SAS) #2019GantiPresiden Accounting Aceh Aceh Timur Adat Istiadat Advokat AFF Agama Agraria AIDS Air Aisyiyah Aksara Aksi Aksi Sosial Aktivis Aktivitis Al Washliyah Album Amien Rais Anak Anak Yatim Anarkis Angkatan Darat Anies Baswedan Animal Anti Korupsi Arisan Artikel Artis Arus Mudik Asahan Asian Games ASN Asuransi Asusila Atlet Award Bacaleg Bachtiar Ahmad Sibarani Baksos Bakti Sosial Balap Liar Banda Aceh Bandar Lampung Bandara Bandung Banjir BANK Bank Sumut Bansos Banten Bantuan Sosial Bapenas Bappenas Basarnas Batubara Bawang Putih Bawaslu Bayi Bazar BBM Bea Cukai Beasiswa Begal Bekraf Beladiri Belanja Bencana Bencana Alam Beras Berita Bhabinkamtibmas Bhayangkara Bhayangkari Bioskop Bisnis BKPRMI BM PAN BNI BNN BNPT Bobby Nasution Bom Bunuh Diri Boomerang BPBD BPJS BPN BPOM BRI Brimob Buka lapak Bukit Asam Buku Bulog BUMN Bung Karno Bupati Bursa saham Bursasaham Buruh Bus Caleg Capital market CCTV Cerpen Cianjur Cikampek Citilink conference Cosplayer Covid-19 Covid-19 Satgas Covid19 Cuaca Cuci Tangan Curanmor Cyber Daerah Dakwah Dance Debat Presiden Debt Collector Dede Farhan Aulawi Deklarasi Deli Serdang Demonstrasi Densus 88 Desa Dewan Pengawas Dewata Sakti Dharma Pertiwi Dialog Digital Diklat Dinas Perhubungan Dirgahayu HUT RI Disiplin Diskusi Dongeng Donor Darah DPD RI DPR Duka Cita E-Money Effendi Simbolon Ekonom Ekonomi Ekspor Impor Electronics Elektronik Emas Empat Pilar Entertainment Es cream ESDM event Fashion Festival FIFA Film Film Horor Film seri Anak Fintech FISIP Flores Timur Formasi Formula E Forum Furniture Futsal G30S/PKI GAAS Games Ganja Ganjar Ganjil Genap Garut Gebyar Kemerdekaan Gempa Geng Motor Genppari Gereja Gibran Gizi Buruk Go Pay Go-Jek Gojek Golkar Gotong Royong Grab Gubernur Guru Besar Gym Haedar Nasir ham HANI Harbolnas Hari Ibu Hewan Hiburan HIV HMI Hoax Hotel Hp Hukum Humas Humbahas HUT HUT Bhayangkara HUT RI HUT TNI Hutan Ibadah Ibadah Haji Ibu Negara Idul Adha Idul Fitri IKLAN Imlek IMM Indonesia Industri inflasi Informasi Infrastruktur Inspektorat Inspirasi Internasional Internet Intoleran Investor IPK IPM IPPI Islam IWAPI Jakarta Jakarta Barat Jakarta Pusat Jalan Jambore Nasional Jawa Tengah Jawa Timur Jayapura Jokowi Juara Jum'at Barokah Jumanji Jumat Jumat Berkah Jurnalis Kaliber Kampanye Kampung Rakyat Indonesia Kampus Kamtibmas Kapolda Kapoldasu Kapolri Kapolsek Kapolsek Kepolisian Karaoke Karhutla Karya Tulis Kasus KDRT Keadilan Keagamaan Keamanan Kebakaran Kebangsaan Kebersihan Kebudayaan Kebun Kecantikan Kecelakaan Kedokteran Kegiatan Kegiatan seminar Kehutanan Kejahatan Kejaksaan Kejuaraan Kejurnas Kekerasan Kelestarian Alam Keluarga Kemalingan Kemanusiaan Kemenag Kemenaker Kemendag Kemendagri Kemendesa Kemendikbud Kemenhub Kemeninfo Kemenkes Kemenkeu Kemenko Kemenkumham Kemenlu KEMENPAN-RB Kemenparekraf Kemenperin Kemenpora kemenristek Kemensos Kementan Kemiskinan Kendaraan Dinas Kepala Daerah Kepedulian keperdulian Kepolisian Kerajaan Kereta Api kerja Paksa Kerjasama Kesehatan Kesejahteraan Keselamatan Kesenian Ketahanan Pangan Ketenagakerjaan Keuangan Khilafahtul Muslimin Kilas Balik Bung Karno Kivlan Zen KKP KNPI Kohati kompetisi Kompolnas Komputer Komunitas kon Konferensi KONI Konsumen Koperasi Kopermasu Kopi Kopi Pagi Korupsi Kota Medan KPK KPR KPU Kriminal KRYD KSAD Kudeta Kuliner Kunjungan Kerja Kutai Kartanegara Labuhan Batu Lahan Lakalantas Laksi Lalu Lintas Lampung Langka Langkat Lapas Launching Launching Album Launching Aplikasi Launching Buku LAZISMU Lebaran Legislatif Lembaga LGBT Lifestyle Lingkungan Lingkungan Hidup LIPPI Listrik Lock Down Lomba lomba lari London LPPI LPS LSM Lukas Enembe Madina Mahasiswa Mahkamah Agung Mainan anak Majalengka Makanan Jepang Makassar Makkasar Mall Maluku Market Outlook Masjid Masker Mata Uang Maulid Nabi Mayday MDMC Medan Denai Media Media Sosial Megapolitan Menag Mendag Mendagri Menembak Menteri Menteri Perdagangan millenial Minuman Keras Minuman sehat Minyak Goreng Minyak Makan Miras Mobil MOI Motivasi MoU MPR MPR RI Mudik Muhammadiyah Muharram MUI Munas Musibah Musik Musyawarah Musywil Narkoba Narkotika NasDem Nasional Natal Natal & Tahun Baru New Normal NII NKRI NU ODGJ Office Ojek Online Ojol Olah Raga Olahraga Ombusman Omicron Online Operasi Patuh Operasi Yustisi Opini Organisasi Ormas Otomotif P Padang Padangsidimpuan Pagelaran Pahlawan Pajak Pakta Integritas Palestina Pameran PAN Pancasila Papua Parawisata Pariwisata Partai Demokrat Partai Politik Partai UKM Partai Ummat Pasar Pasar modal Pasar Murah Pasar Tradisional Paspampres Patroli PC PDI Perjuangan PDIP Perjuangan pe Pedagang Pegadaian Pelajar Pelajar Islam Indonesia Pelantikan Pelatihan Pelayanan Publik Pelecehan seks Pelukis Peluncuran Pemadam Kebakaran Pemalakan Pembangunan Pembayaran Elektronik Pembunuhan pemerasan Pemerintah Pemerintahan Pemerkosaan Pemilu Pemuda Pemuda Melati Indonesia Pemuda Muhammadiyah Pemuka Agama pen Penandatanganan Pencabulan Pencemaran Nama Baik Penculikan Pencurian Pendataan Pendidikan Penelitian Penembakan Penerbangan Penertiban Pengabdian Pengadilan Pengadilan Negeri Pengajian Pengamanan Pengamat Penganiayaan Pengawasan Pengetahuan Penggelapan Penghargaan Penghijauan Pengusaha Penipuan Penistaan Agama Penulis Penyakit Penyandang Disabilitas Penyuluhan Perampasan Perayaan Perbankan Percut Sei Tuan Perdagangan Perekonomian Perempuan & Anak Peresmian Pergaulan Perhubungan Perikanan Peristiwa Perjanjian Perjudian Perkawinan Perlombaan Permainan Perpajakan Pers Pertamina Pertanahan Pertanian Perusahaan Pesawat Terbang PET Pileg Pilkada PIlkades Pilpres Pin Pinjam meminjam uang Pinjaman Online PKL PKS PMI Polairud Polantas Polisi Cilik Politik POLRI Polwan Pondok Pesantren Ponpes Pornografi Posko Ummat PPKM PPWI Pra Kerja Prabowo Pramuka Praperadilan Prawita Genppari Premanisme Presiden Prestasi Primbon Politik Prokes promo Property Prostitusi Protokol Kesehatan PSI PSSI Public Expose Publik expose Puisi Pungli PUPR Pusat Perbelanjaan Puskesmas PWI Qurban Radikalisme Rafdinal Ragam Rakernas Rakor Ramadhan Reksadana Rektor Relawan Relawan Jokowi Religi Remisi Rentan Renungan resa Restoran Reuni 212 Revolusi Mental Reward RKUHP Robot Ruang Guru Rumah Rumah sakit Rups Rusia RUU Saber Pungli Sabu Sahabat Anak Salon Samosir Samsat Samsung Sanitasi air.Lingkungan hidup Santri SAR Satlantas Satpol PP Satwa Sejarah Sekolah Sembako Seminar Sengketa Seniman Senjata Senjata Api Sepak Bola Separatis Sepeda Sepeda sehat Serdang Bedagai Sertifikat Sertijab sho Sigli Silaturahim Silaturahim. KUYAI Kartanegara Silaturahmi Silaturrahim SIM Simalungun Simpan Pinjam Simulasi Smartphone Soekarno Solar Somasi Sosial Sosialisasi Startup Stasiun STOP PRES...!!! Studi Ilmiah Stunting Suku bunga Sulawesi Selatan Sumatera Barat Sumatera Utara Sumpah Jabatan Sumut Sungai Superstore Suplemen Surabaya Surat Terbuka Suriyono Adi Susanto Suriyono Adi Susanto {SAS) Survei Survey susu Swab Antigen Syafi'i Ma'arif Syariah Syawal Takjil Tali Kasih Talkshow Tanjung Balai Tantama Tapanuli Tengah Tawuran Teknologi Teror Terorisme Tes Urine Tiket Tilang Tips Tjahyo Kumolo TNI TNI AU TNI-Polri Tokoh Tokoh Agama Tokoh Masyarakat Tol Toys Kingdom ToysKingdom Tragedi Transportasi Trend Rambut True Money Uang Uang Palsu UIN Ujaran Kebencian UKM Ukraina Ulama UMJ umkm UMSU Undang-Undang UNIMED UniPin Universitas Unjuk Rasa Upacara Usaha Rakyat UU Cipta Kerja UU ITE UUD 1945 Vaksinasi Vaksinasi booster Valentine Day Verifikasi Viral Virus Corona Walikota Wanita Wapres Wartawan Webinar Wirausaha Wisata WNA Workshop Yogyakarta Zulkifli Hasan

Arsip Berita

IKLAN

IKLAN

IKUTI BERITA VIDEO KAMI DI YOUTUBE

POS PETIR

VIRUS COVID-19

Wabah Virus Corona (Covid-19) Sudah Menyerang Indonesia, Setiap Hari Korban Semakin Bertambah Sampai ada yang Meninggal, Rakyat Semakin Cemas dan Khawatir, Bagai Tersambar Petir Mendengar Virus Corona.

HALLO KRING..!!!

12 PAS

PANCASILA UDAH FINAL

Pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila Banyak Penolakan Dari Berbagai Kalangan Masyarakat, Memang Seharusnya Tidak Usah Dibahas Dan Lebih Baik Dibatalkan. Pancasila Dasar Negara.
Tendangan 12 PAS Dihentikan

SOS

INDONESIA DARURAT NARKOBA

Sudah dijatuhi hukuman mati bahkan sudah ada yang dieksekusi, tapi masih banyak bandar narkoba semakin merajalela, terbukti banyak yang ditangkap petugas Polisi maupun BNN (Badan Narkotika Nasional) tapi belum kapok juga mereka, justru sipir penjara malah terlibat. Kalau sudah darurat begini, hukuman mati jangan berhenti, jalan terus!.

QUO VADIS

Kunjungan Statistik

Online

IKLAN USAHA ANDA


PRO KONTRA VAKSINASI

~> Program Vaksinasi Yang Diluncurkan Pemerintah Mendapat Sorotan Dari Berbagai Masyarakat, sehingga terjadi pro dan kontra

<~ Memang Sebenarnya Harus Jelas Disampaikan, Maksud dan Tujuan Vaksinasi, Karena dilapangan Ada Perbedaan Orang Yang Akan Divaksin dan Yang Tidak Boleh Divaksin, membuat masyarakat Bingung

Link Terkait

close
Banner iklan disini