Bergulir Sejak 2016, RUU TPKS Mendapat Banyak Sorotan untuk Segera Dituntaskan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Dalam forum audiensi sejumlah aktivis perempuan dari berbagai elemen masyarakat dengan Ketua DPR RI Puan Maharani di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Rabu (12/1/2022) poin figur pemimpin perempuan sebagai tumpuan harapan disampaikan oleh Lucky Nur Amalia, Peneliti Pusat Riset Politik, Badan Riset dan Inovasi Nasional.

 “Ketika seorang perempuan diberikan ruang yang aman, perempuan akan bisa bekerja dan memberikan karya. Pemimpin perempuan menjadi penting untuk memastikan hal tersebut. Karena pemimpin perempuan itu memiliki gaya kepemimpinan yang bersahabat dan lebih mempunyai empati dan hanya pemimpin perempuan yang bisa memahami persoalan dan mengatasi masalah perempuan,” kata Lucky.

Puan Maharani pastikan RUU TPKS disahkan menjadi inisiatif DPR pekan depan. Menurutnya, kecermatan dalam proses pengesahan RUU ini diperlukan agar produk hukum ini tak malah membatasi fungsi dan dedikasi perempuan.

“Bagaimana kita keluar rumah dengan tenang? Kita mau keluar rumah karena kita mau mendedikasikan diri kita pada pekerjaan kita. Kita kan mau dalam keluar rumah nyaman, aman, tenang melaksanakan tugas tugas kita sebagaimana kita harapkan”, ungkap Puan meresponi keresahan salah satu peserta audiensi, komika perempuan Sakdiyah Ma’ruf.

Sejumlah aspirasi dan desakan disahkannya RUU TPKS menjadi bahasan Prolegnas prioritas siang itu dipastikan Ketua DPR RI menjadi masukan berharga dalam menjalankan fungsi legislasi. Rencananya, Sidang Paripurna DPR RI 18 Januari 2022 mendatang akan mengesahkan RUU TPKS menjadi salah satu dari 40 RUU Prolegnas prioritas.

Dengan demikian, sinergi antara DPR dan Pemerintah akan berlanjut seusai Sidang Paripurna digelar. Proses ini akan menjadi fase baru perjalanan RUU TPKS yang melibatkan sebanyak mungkin elemen masyarakat. Puan menginginkan RUU TPKS menjadi produk hukum yang disusun dengan benar-benar cermat sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. (Arianto)

Read More

Ulama Perempuan: Jangan Khawatir, yang Mendukung RUU TPKS Lebih Banyak

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Anggota Jaringan Kongres Ulama Perempuan Indonesia atau KUPI, Nur Rofiah dalam pertemuan dengan Ketua DPR RI Puan Maharani, bersama tokoh perempuan lain, menyebut penolakan terkait Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) atas nama agama Islam hanya bersifat parsial.

Menurutnya umat Islam yang mendukung lebih banyak dari pada yang menolak RUU inisiatif DPR tersebut.

Nur mengaku telah menginisiasi istighasah virtual yang diikuti ratusan pesantren untuk mendoakan agar RUU TPKS segera disahkan. 

“Jadi kalau sampai ada yang menolak RUU TPKS menjadi Undang-Undang atas nama Islam jangan khawatir Mbak Puan, karena yang mendukung jauh lebih banyak,” ujar Nur Rabu 12 Januari 2022.

Bagi Nur bagaimana seseorang dilahirkan adalah hal yang tidak bisa dipilih, termasuk dilahirkan sebagai perempuan.

 Namun perempuan kerap mendapat perlakuan yang tidak adil, karena hal yang berada di luar kuasa mereka.

“Perempuan sangat rentan mengalami ketidakadilan. Misalnya stigmatisasi, marginalisasi, suberinasi, kekerasan karena hanya ‘menjadi’ perempuan,” tuturnya.

Nur mengatakan RUU TPKS dapat membantu mewujudkan salah satu tujuan Islam yakni sistem kehidupan yang adil bagi semua orang. Karena Islam melarang kedzaliman dan ketidakadilan, termasuk bagi perempuan.

“RUU TPKS dapat segera disahkan dan menjadi payung untuk tiap perempuan agar mendapat keadilan dan mendapat perhatian yang memadai. Tujuan Islam adalah mewujudkan sistem kehidupan yang menjadi anugerah bagi semesta termasuk untuk perempuan,” pungkas Nur.

Dukungan serupa sempat dilontarkan oleh Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Ketua Korps PMII Putri Cabang Lamongan Rifa Nur Diana Arofa mengatakan RUU TOPS mendesak agar terbentuk jelas sistem yang bisa menghapus kekerasan seksual.

“Dengan disahkannya RUU ini, kita dapat melindungi bangsa kita dengan menciptakan sistem pencegahan, pemulihan, penanganan, dan rehabilitasi yang benar-benar dapat menghapuskan kekerasan seksual,” ungkap Rifa dikutip dari beritajatim.com.

Menanggapi aspirasi Puan Maharani mengatakan dirinya memahami akan mendesaknya RUU TPKS. Namun ia menekankan agar semua pihak mengikuti prosedur dan memberi waktu untuk lebih luas menjaring aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan.

“Apa yang terjadi di agama Islam tentu beda dengan di agama Kristen, apa yang di agama Kristen tentu beda dengan apa yang biasa kita lakukan di agama Islam dan lain sebagainya. Masukan yang tadi sudah disampaikan oleh ibu, mbak, adik-adik, dan mas-mas ini semua tentu saja memberikan saya kekuatan untuk bisa melaksanakan ini sebaik baiknya,” kata Puan. (Arianto)

Read More

Bertemu Ketua DPR RI Aktivis Perempuan Sampaikan Dukungan untuk RUU TPKS: “Mbak Puan Tidak Sendirian”

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Berbagai lembaga dan komunitas kian merapatkan barisan untuk mendukung pengesahan RUU TPKS ini. Perwakilan dari beberapa lembaga dan komunitas bertemu dan berdialog dengan *Ketua DPR RI Puan Maharani* di selasar gedung Nusantara di kompleks DPR RI, Rabun (12/1) kemarin. 

Salah satu yang memberi dukungan kepada Ketua DPR Puan Maharani dalam pertemuan Rabu kemarin adalah Jaringan Kongres Ulama Perempuan (JKUPI) yang diwakili oleh akademisi dan ulama perempuan *Nur Rofiah*. Ia mengatakan bahwa kemaslahatan perempuan, sejatinya merupakan sebuah perspektif yang wajib tercakup dalam pemikiran Islam yang senantiasa bertujuan untuk mewujudkan system kehidupan sebagai anugerah bagi seluruh manusia, termasuk perempuan. “Perempuan itu memiliki system reproduksi dan pengalaman biologis yang berbeda dengan lelaki.  RUU TPKS harus concern dengan pengalaman dan dampak biologis yang dialami perempuan. Pembuktian iman kepada Allah itu adalah dengan berupaya mewujudkan kemaslahatan tersebut,” katanya. 

Nur Rofiah juga menyampaikan salah satu poin yang menjadi hasil musyawarah keagamaan yang dilakukan dalam Kongres Ulama Perempuan Indonesia pertama yang diadakan pada 2017 silam, yakni menegaskan hukum melakukan ks adalah harambaik di dalam maupun di luar perkawinan. Dengan landasan tersebut, JKUPI sangat mendukung RUU TPKS karena merupakan sebuah upaya untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut. Selain berupaya memberi dukungan secara intelektual melalui berbagai pemikiran, JKPUI, dikatakan Rofiah, juga melakukan dukungan spiritual. “Kami sudah membuat acara doa bersama, atau istigosah kubro via zoom untuk mendoakan agar RUU TPKS bisa segera disahkan. Pesertanya itu, Mbak Puan, kalau zoom meeting satu akun satu orang, di istigosah ini satu akun satu pesantren. Jadi, kalau sampai ada yang menolak RUU TPKS dengan mengatasnamakan Islam, percayalah, Mbak, yang mendukung jauh lebih banyak,” kata Rofiah dengan suara lantang.

Dukungan penuh semangat tak hanya datang dari Rofiah dan JKUPI. Komika *Sakdiyah Ma’ruf* serta pekerja kreatif dan influencer *Renny Fernandez* juga menyatakan dukungan tegasnya untuk RUU TPKS. “Perempuan pekerja seni itu kerap dihadang banyak stigma dan halangan, Mbak Puan. Padahal, seni budaya itu potensi bangsa juga. Tapi dalam banyak kesempatan, kami tidak bisa lepas dari baying-bayang kekerasan seksual. Jadi, bagaimana menciptakan sebanyak mungkin ruang aman bagi perempuan untuk bisa berkembang dengan baik dan leluasa,” kata Sakdiyah. Ia menggaris bawahi urgensi RUU TPKS yang diharapkannya bisa membantu pencegahan, juga pemenuhan pemulihan korban. “Kita perlu menjamin tercapainya peningkatan kesadaran bersama. Enough is enough! Korbannya sudah terlalu banyak. Pekerjaan rumah generasi ini yang harus diselesaikan adalah penghapusan kekerasan seksual. Jangan sampai kekerasan seksual ini jadi hal yang diwariskan ke generasi berikutnya,” katanya dengan suara bergetar. 

Semangat berapi-api juga disampaikan Renny Fernandez kala memberi masukan. Pekerja kreatif yang juga influencer ini menceritakan tentang kegelisahan yang merebak di kalangan pegiat media karena belum kunjung disahkannya RUU TPKS. “Kami penasaran sekali, kendalanya apa sampai RUU TPKS belum kunjung disahkan. Siapa yang menjegal? Apa perempuan harus turun berhadapan dengan para penjegalnya? Ada sekitar 5000 orang jadi korban kekerasan seksual tiap tahun, bila merujuk data dari Komnas Perempuan. Sudah saatnya Indonesia punya Undang-undang TPKS. Kami semua mendukung Mbak Puan, dan kami ingin menegaskan, Mbak Puan tidak sendirian,” Renny menegaskan. (Arianto)

Read More

Ketua DPR RI Puan Maharani Tegaskan Komitmen Perjuangkan Pengesahan RUU TPKS

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Di hadapan perwakilan aktivis perempuan dari berbagai lembaga dan komunitas, Ketua DPR RI Puan Maharani kembali menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan upaya percepatan pengesahan Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) yang tengah mendapat sorotan tajam masyarakat pasca terbongkarnya beberapa kasus kekerasan seksual yang terjadi di lembaga pendidikan dengan korban anak-anak di bawah umur. 

“Memang RUU TPKS ini terus maju mundur pembahasannya, sampai kejadian beberapa waktu belakangan ini membuka mata, kita sudah sangat perlu ada payung hukum agar negara hadir. Saya juga punya dua anak, dan sangat paham kekhawatiran yang dirasakan oleh semua orang tua bila masalah kekerasan seksual ini tidak kunjung teratasi,” kata ketua DPR RI Puan Maharani dalam kesempatan dialog seputar Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) di selasar gedung Nusantara pada Rabu (12/1) bersama sejumlah aktifis.

Puan menyimak dengan penuh perhatian dan mencatat semua masukan penting yang disampaikan oleh setiap aktivis yang mewakili antara lain  Komnas Perempuan, Lembaga Pendampingan Saksi dan Korban (LPSK), Institut Perempuan, Jaringan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (JKUPI), Asosiasi Wanita, Gender dan Anak Indonesia (ASWGI) Universitas Kristen Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Koalisi Perempuan, Jaringan Masyarakat Sipil, PERLUDEM dan Maju Perempuan Indonesia, Komika Perempuan Indonesia, akademisi dan BEM dari Universitas Diponegoro serta infulencer media sosial yang ikut mendukung disegerakannya pengesahan RUU TPKS.

Kepedulian dan komitmen Puan Maharani untuk mengatasi masalah kekerasan seksual sangat tinggi dan telah ditunjukkannya dengan tegas sejak Ketua DPR RI itu menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK). 

Keresahan Puan Maharani juga diungkapkan Valentina Sagala, pendiri Institut Perempuan yang bersama belasan aktivis perempuan lain bertemu dan berdialog dengan Puan. Menurut Valentina, RUU TPKS yang telah disusun sejak 2016 itu dari berbagai aspek, telah sangat mendesak untuk disahkan sebagai RUU Inisiatif DPR agar dapat segera dibahas bersama dengan pemerintah. 

“Namun kendati statusnya sudah sangat urgen dan mendesak, jangan sampai dianggap menjadi sebuah kondisi darurat dan ingin dipercepat sehingga hanya jadi perpu. Saya berharap RUU ini masuk dalam pembahasan prolegnas secara muslus sehingga Undang-undang yang dihasilkan pun bisa paripurna. Saya berharap, DPR akan benar-benar menjadi pemimpin dalam proses pembahasan RUU TPKS,” kata Valentina yang sudah sejak 2016 terlibat intensif dalam penyusunan RUU TPKS ini. 

 “RUU ini nantinya harus memandatkan Negara untuk hadir bagi korban kekerasan seksual,” pungkas Valentina. 

Rancangan undang-undang yang diusulkan oleh PDIP, PKB dan Nasdem sejak 2016 silam ini memang menjalani proses pembahasan yang cukup dinamis yang membuatnya masih belum dapat disahkan hingga hari ini. (Arianto)

Read More

Ketua DPR RI Puan Maharani Ajak Masyarakat Optimistis Sambut Tahun 2022

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Di penghujung 2021, epidemiolog dari Universitas Indonesia, *Pandu Riono*  menyampaikan pendapat yang cukup melegakan. Seperti dikutip beberapa media, ia mengatakan bahwa Indonesia telah dapat dinyatakan berhasil keluar dari pandemic COVID 19 dan siap memasuki fase endemi. Indikator pernyataannya tersebut, menurutnya dapat terlihat dari beberapa aspek, seperti positivity rate, tingkat penularan, dan juga tingkat kematian yang rendah yang mulai berlangsung sejak Agustus hingga saat ini. 

"Menurut saya sudah masuk (endemi). Penularannya rendah, positivity rate-nya rendah, rumah sakit kosong, kematian zero, pokoknya rendah semua," katanya pada detikcom, Kamis (30/12/2021). 

Endemi merupakan sebuah kondisi di mana kemunculan suatu penyakit yang konstan atau biasa ada di dalam suatu populasi atau area geografis tertentu seperti penyakit malaria atau demam berdarah dengue (DBD) yang telah dianggap menjadi penyakit yang lazim terjadi di Indonesia.

Hal yang disampaikan Pandu ini selaras dengan pernyataan *Ketua DPR RI Puan Maharani* yang mengajak masyarakat untuk menyambut tahun 2022 dengan optimistis dan penuh semnagat. Kendati meminta masyarakat tetap waspada dengan varian baru COVID 19 seperti Omicorn yang muncul baru-baru ini dan juga mengimbau masyarakat untuk tetap disiplin menjaga prosedur kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan serta segera melakukan vaksinasi bagi yang belum, Puan merasa yakin, dengan gotong royong dan saling mendukung, segala persoalan yang dihadapi oleh Negara karena pandemic akan bisa diatasi dengan baik. 

“Tidak terasa satu tahun telah berlalu, yang artinya sudah hampir 2 tahun Indonesia menghadapi krisis Covid-19. Meski begitu, saya berharap masyarakat tetap optimistis bahwa kita bisa cepat keluar dari kondisi pandemi ini,” kata Puan, Jumat (31/12/2021). 

Ia juga mengingatkan masyarakat untuk memastikan diri dan keluarganya terlindung dari COVID 19 dengan mendukung program vaksinasi yang diadakan oleh pemerintah.

 “Khususnya vaksinasi anak yang kini sudah mulai berjalan,” tambahnya.

Membaiknya kondisi pandemi yang dapat diharapkan segera beralih menjadi endemic ini, menurut Puan merupakan preseden baik bagi percepatan pemulihan ekonomi dan sosial yang sangat ditentukan oleh kemampuan dalam mengantisipasi penyebaran pandemi.

“Karenanya, melalui fungsi konstitusionalnya, DPR RI ikut mengambil peran dan tanggung jawab dalam penanganan pandemi, bergotong-royong bersama rakyat dalam membangun tata sosial dan ekonomi yang baru dalam situasi Pandemi Covid 19, sehingga dapat mempercepat pemulihan sosial dan ekonomi nasional,” Puan mengungkapkan. Dalam fungsi pengawasan atas pelaksanaan APBN 2021 terkait kebijakan fiskal, DPR RI berfokus terhadap penanggulangan Pandemi Covid-19, program pemulihan sosial dan ekonomi nasional, serta penyelesaian Program Strategis Nasional. 

Puan mengatakan, anggaran program penanggulanan pandemi dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) diarahkan untuk penanganan kesehatan, perlindungan sosial dan dukungan bagi dunia usaha. 

Menurutnya, setiap Komisi dan AKD DPR RI, melalui fungsi anggaran juga melakukan upaya agar program pembangunan nasional pemerintah diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, terutama hadir dalam menanggulangi urusan rakyat di bidang sosial, ekonomi, budaya dan religius. 

Puan juga mengapresiasi kerja keras sinergi Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Badan Intelijen Negara (BIN) menjaga keamanan sepanjang 2021. 

Meski di tengah pandemi yang genting, tetap ada kelompok-kelompok yang ingin mengganggu stabilitas keamanan.  

Ia berharap aparat keamanan agar dapat menjaga situasi tetap aman dan kondusif di 2022, terlebih karena Indonesia akan menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20. 

“Akan banyak pimpinan negara sahabat yang datang, maka aparat keamanan harus memastikan stabilitas keamanan nasional,” katanya.

Puan juga menyampaikan keprihatinan mendalam atas terjadinya kasus-kasus kekerasan seksual yang semakin banyak terjadi. 

“Maka DPR RI berkomitmen untuk cepat menyelesaikan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) bersama pemerintah sehingga korban-korban kekerasan seksual mendapat jaminan hukum yang jelas, dan juga perlindungan dari aspek sosial,” kata Puan.

Disampaikannya, RUU TPKS sudah selesai dibahas di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Selanjutnya RUU TPKS akan dibawa ke rapat paripurna untuk disetujui sebagai inisiatif DPR yang setelahnya akan dibahas oleh DPR dan Pemerintah setelah adanya Surat Presiden (Supres).

Puan, yang merupakan perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI ini memastikan DPR RI akan terus bekerja semaksimal mungkin demi kepentingan rakyat. Ia mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi kerja-kerja Pemerintah, lembaga eksekutif termasuk DPR, dan juga lembaga yudikatif.

“Selamat Tahun Baru 2022. Mari kita songsong tahun baru dengan semangat tinggi Indonesia bisa melewati segala badai yang ada. Semoga di tahun yang baru, kita semakin lebih baik, rakyat semakin sejahtera, sehingga Indonesia akan menjadi lebih hebat. Mari kita maju bersama,” pungkas Puan. (Arianto)

Read More

Puan Maharani: Semangat dan Daya Juang Para Pemain, Timnas Memiliki Masa Depan Yang Cerah

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Meski belum membawa pulang Piala AFF 2020, Puan Maharani tetap memberikan apresiasinya bagi penampilan Nadeo Argawinata dan kawan-kawan di laga Leg 2 Final Piala AFF 2020 semalam.

 

Kepada Timnas Indonesia  asuhan pelatih asal Korea Selatan Shin Tae Yong tersebut Puan menyampaikan apresiasi karena telah menuntaskan laga final leg kedua Piala AFF 2020 melawan Thailand, pada Sabtu (1/1) malam, dengan semangat juang dan sportifitas yang tinggi.

Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan ia merasa bangga dengan semangat dan kerja keras yang dilakukan Timnas dalam usaha merebut Piala AFF.

Dengan kinerja Timnas yang terus membaik, ketua DPR RI Puan Maharani  yakin sepakbola Indonesia akan bisa berbicara banyak di masa yang akan datang.

Penampilan Timnas di Piala AFF 2020 ini  mendapat catatan tersendiri bagi ketua DPR RI.

"Semangat serta daya juang para pemain menunjukan timnas memiliki masa depan yang cerah," kata Puan Maharani.

Bagi Indonesia, ini merupakan gelar runner up keenam sejak penyelenggaraan Piala AFF tahun 2000, 2002, 2004, 2010, dan 2016. Sementara bagi Thailand merupakan gelar juara untuk ke-6 kalinya.

"Selamat kepada Thailand yang tampil menjadi juara Piala AFF 2020. Dan selamat serta apresiasi setinggi-tingginya bagi Timnas Indonesia yang sudah berjuang dengan gigih dan sportif. Meski belum di posisi pertama, saya dan saya juga yakin seluruh rakyat Indonesia tetap bangga atas perjuangan kalian semua, dan memiliki harapan untuk prestasi-prestasi berikutnya di tahun-tahun mendatang," ujar Puan.

Indonesia adalah salah satu negara yang belum pernah menjadi juara Piala AFF, masih berada di bawah Thailand yang telah 6 kali menjadi juara,  Singapura 4 kali menjadi juara, Vietnam 2 kali, dan Malaysia 1 kali.

Puan juga mendorong dan berharap PSSI terus membina pemain muda guna meningkatkan kualitas kompetisi LIGA sepakbola nasional. Karena kompetisi LIGA  sepakbola nasional menjadi sumber perekrutan pemain TIMNAS. (Arianto)

Read More

Hari Amal Bakti Kementerian Agama ke-76, Ketua DPR RI Puan Maharani: Momentum Tepat Memperbarui Semangat Kemenag Mengayomi Keragaman Umat

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Ketua DPR RI Puan Maharani memberikan ucapan selamat kepada Kementerian Agama yang pada Senin (3/1/2022) memperingati hari jadinya yang ke-76. “Hari ini merupakan hari penting dan bersejarah karena menjadi hari berdirinya Kementrian Agama Republik Indonesia. Selamat 76 tahun Kementerian Agama berperan besar dalam menjaga keutuhan bangsa Indonesia di tengah keberagaman,” katanya. 

Ia mengharapkan, hari jadi ini bisa menjadi momentum bagi Kementerian Agama untuk memperbarui semangat untuk terus berupaya mengayomi dan memberikan pelayanan yang baik bagi seluruh umat beragama di Indonesia.   

Hari Amal Bakti Kementerian Agama, setiap tahunnya, menjadi momentum dimulainya pelaksanaan berbagai program dan kegiatan tahun berjalan di kementerian yang didirikan pada 1946 itu. Dalam sambutan yang dirilis untuk memperingati Hari Amal Bakti Kementrian Agama 2022 ini, *Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas* mengatakan, sejak dibentuk pada 3 Januari 1946 hingga hari ini, Kementerian Agama terus tumbuh dan berkembang menjadi salah satu instansi pemerintah yang mempunyai peran penting dan strategis dalam meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama serta mewujudkan tatanan kehidupan beragama yang toleran dan ramah bagi semua. 

“Kementerian Agama telah hadir sebagai payung teduh bagi semua unsur umat beragama, memberikan pelayanan prima bagi masyarakat yang membutuhkan layanannya, dan menjaga Pancasila, konstitusi, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk tetap dalam jalurnya,” ungkapnya.

Dalam sebuah kesempatan webinar bersama 500 BEM seluruh Indonesia Menag menawarkan tiga cara untuk menumbuhkan rasa toleransi dan memperkuat penerimaan atas kebhinekaan yakni open minded, memperbanyak ruang perjumpaan dan dialog, serta melakukan refleksi. Ketiga hal tersebut, dikatakan Menag dalam webinar tersebut, akan bisa menjadi alat bantu yang efektif untuk merawat toleransi dan keragaman.

Di usia yang ke-76 ini, Yaqut juga ingin Kementerian Agama terus berbenah. 

“Prestasi yang telah diraih harus dipertahankan dan secara bersamaan, perlu terus berinovasi untuk mewujudkan Kementerian Agama yang lebih baik,” Yaqut menyampaikan. 

Dalam sambutannya, Yaqut juga mengimbau seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di kementrian yang dipimpinnya untuk menjadikan agama sebagai inspirasi.  “Jadikan agama sebagai penggerak yang dapat meningkatkan daya kreativitas. Selain itu, jadikan pula Lima Nilai Budaya Kerja Kementerian Agama, yaitu Integritas, Profesionalitas, Inovasi, Tanggung Jawab, dan Keteladanan, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi ASN Kementerian Agama.

Hal tersebut, menurut Yaqut akan membantu Kementerian Agama dengan cepat dan mudah melakukan hal yang menjadi target utama kinerja kementeriannya itu di tahun ini, yakni transformasi layanan umat. Transformasi yang dimaksudkan meliputi perubahan sikap dan perilaku yang lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan sarana dan prasarana atau infrastruktur yang mempercepat dan mempermudah kinerja Kementerian Agama dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Kementerian agama dalam menjalankan fungsinya memiliki direktorat jenderal yang membidangi masing-masing agama yakni Direktorat Jenderal Pendidikan Islam; Penyelenggaraan Haji dan Umrah; Bimbingan Masyarakat Islam; Bimbingan Masyarakat Kristen; Bimbingan Masyarakat Katolik; Bimbingan Masyarakat Hindu; Bimbingan Masyarakat Buddha.

Dalam perjalanan sejarahnya selama 76 tahun, kementerian agama telah memiliki 24 menteri yang berasal dari berbagai latar belakang partai politik seperti Masyumi, PSII, Partai Golkar, PP dan PKB, dari ormas Islam Muhammadiyah (termasuk Menteri Agama Pertama Haji Rasjidi) dan NU, serta dari TNI. (Arianto)

Read More

Dukung Program Vaksin Dosis Ketiga, Ketua DPR RI Puan Maharani: "Berikan Gratis Bagi Masyarakat Kurang Mampu"

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Ketua DPR RI Puan Maharani, sejak pekan lalu telah mengingatkan masyarakat yang belum mendapat vaksin COVID-19 untuk segera divaksin dan mengharap pemerintah mempercepat pemberian dosis ketiga atau booster vaksin COVID-19.

Harapan Puan itu dijawab oleh pemerintah yang mengumumkan bahwa pemerintah memutuskan akan memulai program pemberian dosis ketiga vaksin COVID-19 pada 12 Januari 2022 mendatang.

Booster vaksin ditargetkan mulai dijalankan pada 12 Januari 2022 untuk golongan dewasa, dan saat ini masih menunggu hasil riset Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI).

Rencana pemerintah tersebut, tentu mendapat dukungan penuh dari Puan yang berharap agar vaksin dosis ketiga ini dapat diberikan secara gratis untuk masyarakat.

“DPR RI memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program booster vaksin Covid-19. Kami harapkan booster vaksin diberikan tanpa ada pungutan bayaran, sebab keselamatan masyarakat adalah yang utama,” kata Puan di Jakarta. Selasa (11)01)

Menurutnya, pemerintah harus memastikan seluruh rakyat kurang mampu masuk dalam daftar Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan, baik itu lansia atau golongan umum. Sehingga masyarakat dari kelompok tersebut betul-betul mendapat pelayanan kesehatan, tanpa perlu mengkhawatirkan biaya.

Kabar baiknya, hal yang ditekankan oleh Puan ini selaras dengan rencana pemerintah yang telah menyatakan akan memberikan vaksin dosis ketiga secara gratis bagi lansia dan PBI BPJS Kesehatan.

Dalam siaran pers yang dilansir Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden pada Senin (3/1) Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, vaksin tersebut akan diberikan kepada masyarakat berusia 18 tahun ke atas yang telah mendapatkan vaksin dosis kedua dengan jangka waktu lebih dari enam bulan.

“Vaksinasi booster ini juga akan diberikan dengan jangka waktu di atas enam bulan sesudah dosis kedua.

Kita identifikasi ada sekitar 21 juta sasaran di bulan Januari yang sudah masuk ke kategori ini,” ujar Menkes usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo.

Budi mengatakan bahwa vaksinasi booster akan diberikan kepada kabupaten/kota yang capaian vaksinasinya telah memenuhi kriteria 70 persen dosis pertama dan 60 persen dosis kedua. “Jadi sampai sekarang ada 244 kabupaten kota yang sudah memenuhi kriteria tersebut,” ucap Menteri Kesehatan.

Menkes menuturkan, pemerintah telah mengamankan stok vaksin booster sekitar 113 juta dosis vaksin dari total kebutuhan sebanyak 230 juta dosis.

Terkait jenis vaksin yang akan digunakan, akan diputuskan setelah adanya rekomendasi dari Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). (Arianto)

Read More

Puan Maharani Tegaskan Komitmen DPR RI Mendorong Percepatan Pengesahan RUU TPKS

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Semakin banyak temuan kasus kekerasan seksual dan kian memburuknya isu ini beberapa waktu belakangan menggerakkan banyak pihak untuk semakin keras mendorong pengesahan Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) dilakukan sesegera mungkin. Kegentingan tersebut mendapat tanggapan baik dari pemerintah yang pada Selasa (4/1) lalu. 

*Presiden Joko Widodo* menyampaikan pernyataan yang menegaskan bahwa perlindungan terhadap korban kekerasan seksual perlu menjadi perhatian bersama, terutama kekerasan seksual pada perempuan dan anak  yang mendesak harus segera ditangani. Untuk itu, Presiden mendorong langkah-langkah percepatan pengesahan RUU TPKS yang hingga kini masih berproses.

Pernyataan Presiden Joko Widodo tersebut mendapat apresiasi yang baik dari *Ketua DPR RI Puan Maharani*. Ia menyambut baik respons positif Presiden yang mendorong percepatan pengesahan RUU TPKS dan menegaskan komitmen DPR untuk bersama-sama pemerintah mempercepat mengesahkan RUU TPKS yang banyak diharapkan masyarakat itu.

Puan memastikan pihaknya akan segera mengesahkan RUU TPKS sebagai inisiatif DPR. Puan sendiri sudah berkali-kali menyatakan DPR siap bekerja cepat agar RUU TPKS bisa disahkan. “Badan Legislasi (Baleg) DPR RI sudah merampungkan pembahasan RUU TPKS. Pengesahan RUU TPKS sebagai inisiatif DPR akan dilakukan dalam rapat paripurna setelah reses untuk kemudian kami kirimkan ke Pemerintah sehingga dapat ditindaklanjuti pada pembahasan tingkat II,” kata Puan di Jakarta, Selasa (11/01).

Puan juga menyambut baik langkah Presiden Jokowi meminta Gugus Tugas Pemerintah yang menangani RUU TPKS untuk menyiapkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terhadap draf RUU TPKS yang disiapkan oleh DPR. Ia berharap setiap mekanisme yang berjalan dapat berjalan dengan lancar. “Respons positif Bapak Presiden ini kami harap agar ditindaklanjuti dengan dikirimkannya Surpres setelah nantinya RUU TPKS sah sebagai inisiatif DPR,” ujar Puan.

DPR RI memastikan siap bekerja optimal dalam pembahasan RUU TPKS bersama pemerintah kedepan. Puan meminta pihak Pemerintah memiliki komitmen yang sama dalam pelaksanaan pembahasan mengingat RUU TPKS sudah sangat dibutuhkan karena kasus-kasus kekerasan seksual di Indonesia sudah sangat memprihatinkan.

Sambutan dan apresiasi yang baik juga disampaikan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dalam pernyataan sikap yang dilansir segera setelah pernyataan Presiden tersebut disampaikan. 

Dalam pernyataan yang disusun bersama oleh beberapa orang komisionernya antara lain, *Andy Yentriyani, Maria Ulfah Ansor, Rainy Hutabarat, Alimatul Qibtiyah, Siti Aminah Tardi* dan *Olivia Chadidjah Salampessy* itu disampaikan bahwa pernyataan Presiden tersebut penting dan telah ditunggu-tunggu mengingat terjadinya lonjakan laporan kasus dan kompleksitas kekerasan seksual yang terjadi di lembaga-lembaga pendidikan beberapa waktu terakhir yang yang mengidikasikan kondisi darurat kekesaran seksual. 

Kasus-kasus tersebut, menurut Komnas Perempuan merupakan preseden buruk karena lembaga pendidikan dan lingkup keluarga yang seharusnya menjadi ruang aman bagi setiap individu untuk mengembangkan potensinya secara optimal justru menjadi tempat terjadinya kasus kekerasan seksual. Di saat bersamaan, daya tanggap yang tersedia pada kasus kekerasan seksual sangat terbatas baik dari aspek muatan hukum, struktur dan budaya, maupun layanan yang tersedia untuk mendukung korban dan masih terkonsentrasi di pulau Jawa.

Penundaan pembahasan dan pengesahan RUU TPKS, seperti dinyatakan oleh Komnas Perempuan, akan menyebabkan semakin banyaknya korban yang terbengkalai hak-haknya dan kondisi korban akan semakin terpuruk, bahkan ada korban yang bunuh diri dan mengalami gangguan jiwa akut. Di sisi lain, penundaan pembahasan RUU TPKS juga akan memperburuk daya pencegahan yang sudah sangat terbatas.

Dalam pernyataan sikap tersebut, Komnas Perempuan mengusulkan sejumlah langkah yang perlu didorong untuk mempercepat pembahasan RUU TPKS. (Arianto)

Read More

Puan Maharani Pastikan DPR Akan Segera Bahas RUU TPKS Dengan Pemerintah

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Kabar baik tentang perkembangan pembahasan Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual datang dari Senayan, Selasa (11/1/2022) pagi ini. 

Ketua DPR RI Puan Maharani, dalam pernyataan yang disampaikan melalui akun Instagramnya @puanmaharaniri, mengatakan bahwa proses penyusunan naskah dan harmonisasi RUU TPKS yang merupakan RUU inisiatif DPR tersebut telah selesai dilakukan oleh badan legislasi.   

Pimpinan DPR, seperti dikatakan Puan, akan segera melaksanakan tata tertib sesuai mekanisme yang berlaku agar RUU TPKS dapat segera disahkan sebagai RUU Inisiatif DPR pada pekan ketiga Januari 2022 untuk selanjutnya bisa segera dibahas bersama pemerintah. “RUU TPKS ini menjadi RUU inisiatif DPR RI dan menjadi prioritas pada masa siding tiga, 2021-2022,” katanya.   

Meningkatnya berbagai kasus kekerasan seksual yang terjadi akhir-akhir ini membuat RUU TPKS menjadi kebutuhan hokum nasional yang perlu segera dibahas dan ditetapkan oleh DPR RI bersama pemerintah. 

Puan juga menyampaikan apresiasi atas sikap *Presiden Joko Widodo* yang juga melihat pentingnya kehadiran undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual sebagai payung hukum yang bisa memberi perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, terutama perempuan dan anak-anak. 

Kehadiran RUU TPKS ini diharapkan Puan dapat memperkuat dan mempertajam upaya perlindungan dari kekerasan seksual yang berpihak pada korban. “DPR RI meminta dukungan dari seluruh lapisan masyarakat agar pembahasan RUU TPKS ini berjalan lancar,” katanya di akhir pernyataan. (Arianto)

Read More

Puan Maharani Imbau Anggota Legislatif PDIP Maksimalkan Pelaksanaan Fungsi Dewan untuk Kesejahteraan Rakyat

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Di hari ulang tahun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) yang ke-49, *Ketua DPR RI Puan Maharani* mengimbau para anggota legislatif dari PDI Perjuangan yang duduk di berbagai jenjang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) baik pusat, provinsi, juga kabupaten-kota untuk memaksimalkan pelaksanaan fungsi dewan yang meliputi fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat. Terutama dalam kondisi pandemi seperti 21 bulan terakhir ini.   

“Saat ini, PDI Perjuangan, memiliki 18 ketua dan 12 wakil ketua DPRD serta 416 anggota DPRD Provinsi. Juga 167 ketua dan 148 wakil ketua serta 3.232 anggota DPRD Kabupaten/Kota. Artinya PDI Perjuangan memiliki kekuatan besar untuk memaksimalkan pelaksanaan fungsi dewan yaitu fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan, yang diarahkan untuk kesejahteraan rakyat menghadapai Pandemi Covid-19,” katanya saat menjadi pemateri dalam Bimbingan Teknis Kepada Anggota DPRD

PDI Perjuangan Provinsi dan Kabupaten Kota se-Indonesia yang diadakan bertepatan dengan HUT partai yang dibentuk pada 10 Januari 1973 ini. 

Menurut Puan, sebagai kader PDI Perjuangan, para legislator patut menghargai dan merawat kiprah panjang partai yang terentang selama hampir lima dekade dalam kancah politik Indonesia. Ia juga mengingatkan, kemenangan PDI Perjuangan dalam Pemilu 2019 lalu, telah memberikan memberikan partai berlambang kepala banteng tersebut modal yang kuat di pilar legislatif. 

“Dengan kekuatan PDI Perjuangan yang besar di pilar legislatif maka kita dapat membuat kebijakan, mempersiapkan alokasi program dan anggaran, untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi rakyat,” katanya menegaskan.

Salah satu persoalan tersebut, menurut Puan, adalah pandemi COVID-19 yang dampaknya amat dirasakan rakyat bukan hanya pada aspek kesehatan saja tetapi juga pada aspek kehidupan sehari-hari terutama ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Ia bahkan menggarisbawahi meningkatnya kasus varian baru Omicron yang terjadi setelah kasus positif di Indonesia mengalami penurunan yang melegakan dibandingkan pada Juni 2021 lalu. “Oleh karena itu, kita memahami keputusan *Presiden Joko Widodo* yang memperpanjang status Pandemi Covid-19 di Indonesia, untuk menekan laju penularan Covid-19 yang masih belum selesai,” Puan mengungkapkan.

Dikatakan Puan, DPR-RI sejak awal penanganan pandemi COVID-19, telah memberikan dukungan kepada Pemerintahan Jokowi, untuk bertindak cepat dalam upaya menyelamatkan rakyat. “Berbagai kebijakan negara telah dilakukan untuk merespon secara cepat penanganan pandemi Covid-19 untuk menyelamatkan rakyat dan menjaga agar fungsi pemerintahan negara dapat terus berjalan dalam memberikan pelayanan umum kepada rakyat,” katanya.

Puan juga ingin seluruh kader PDI Perjuangan berguru pada pengalaman sebagai bangsa dan negara, dalam menghadapi Pandemi Covid-19. Sekali lagi, menurutnya, masyarakat Indonesia bisa membuktikan bahwa hanya dengan jiwa gotong royong dan kerjasama yang baik, sebuah bangsa dapat menghadapi dan mengatasi persoalan seberat apa pun seperti yang ditimbulkan oleh pandemic COVID-19. (Arianto)

Read More

Bang Narji Resmi Bergabung di Partai Keadilan Sejahtera

Duta Nusantara Merdeka |  Tangerang

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar Konferensi Pers Bang Narji untuk menjelaskan tentang statusnya sebagai Anggota PKS pada Rabu (05/01/2022) di Teras Tangerang Selatan.

"Saya H Sunari SPd lahir dan besar di Tangsel. Sejak awal tahun 2000 saya terjun bebas di dunia hiburan sebagai seniman komedi bersama grup Cagur. Tepat usia saya 44 tahun ini, saya memutuskan untuk serius menjadi kader di Partai Keadilan sejahtera," kata Bang Narji dalam konferensi pers di Tangerang. 

Menurut Bang Narji yang akrab disapa, PKS ini partai yang memiliki keunikan tersendiri selalu mengajarkan kepada kadernya untuk bisa memberi dan melayani masyarakat itu sudah terbukti.

Bukan untuk apa-apa, tegas Bang Narji, Saya ingin menjadikan partai ini sebagai kampus pribadi saya belajar tentang politik kehidupan pribadi ke arah yang lebih baik. 

Selain itu, Bang Narji menyebut, Saya ingin menjadi orang yang lebih dewasa dalam bermasyarakat dan lebih baik sebagai ayah dan suarmi.

"Semoga dengan bergabungnya saya di PKS dapat menjadikan saya sebagai pribadi yang lebih baik lagi, baik di keluarga maupun di masyarakat. Harapan saya selalu mendapatkan doa dan dukungan dari seluruh keluarga kader simpatísan dan seluruh masyarakat," pungkasnya. (Arianto) 

Read More

Bangun Hubungan Harmonisasi Antara Sesama Kader, NasDem Dumai Gelar Rapat Persiapan Konsolidasi ke Sumbar

Duta Nusantara Merdeka | Dumai

DPD Partai NasDem Dumai menggelar rapat persiapan acara Gathering DPD Partai NasDem ke Sumbar pada Kamis 25 November 2021 di kantor DPD Dumai.

Rapat yang dibuka dan di tutup oleh Bapak Sutrisno selaku Sekretaris DPD Partai NasDem Dumai ini membahas mengenai tanggal dan tempat pelaksanaan acara, sumber dana, peruntukkan dana, pembentukan panitia pelaksana acara dan persoalan teknis lainnya baik yang berhubungan dengan transportasi dan perlengkapan.

"Kami lakukan kegiatan ini sebagai upaya untuk merawat dan terus membangun kedekatan emosional antar pengurus tingkat DPD, DPC dan kader. Total semuanya yang akan berangkat ada 30 orang," jelas Sutrisno pada saat rapat sebelum keberangkatan.

"Jadi kita ingin agar konsolidasi lintas kader tetap terpelihara. Targetnya adalah momentum politik tahun 2024 mendatang, jadi kekuatan kita terjaga pada semua Tempat Pemungutan Suara (TPS)," Imbuhnya.

"Intinya, mereka akan jauh lebih solid ke depannya," tukas Sutrisno.

Pada kesempatan yang sama, Ketua DPD Partai NasDem Dumai, bapak Yusman menyampaikan, mengisi waktu liburan dan rekreasi tidak hanya dengan mengunjungi tempat wisata yang jauh atau dekat dan makan mewah, namun dengan konsep liburan yang sederhana kita dapat membangun komunikasi dan kerjasama tim yang lebih solid untuk mengaplikasikan dalam hal partai maupun kehidupan sosial lainnya," Ujar Yusman         

Lanjutnya, terlepas dari sebuah nilai yang kita keluarkan untuk sebuah acara gathering Mahal atau murah tersebut tergantung dari lokasi dan jarak tempuh serta pelayanan yang kita dapatkan pada saat acara gathering berlangsung, namun yang terpenting kita bisa melihat jauh ke depan mengetahui manfaat dari pelaksanaan gathering itu sendiri sebagai kader NasDem," ucapnya.

"Mari kita simak apa yang akan bisa kita dapatkan dari kegiatan gathering ini. Gathering dapat memperbaiki konflik internal. Dari kenyataan yang ada secara realita yang dapat mudah kita temukan dalam kehidupan sehari-hari dan terhindar dari masalah konflik internal. 

Partai Nasdem Dumai Gathering dapat membentuk team work yang solid kedepannya, Konon tidak selamanya team work terlihat solid dan menghasilkan prestasi yang bagus. 

"Ada waktunya kesulitan dari sebuah Team akan terlihat kendur, akibat sebuah tekanan akan sebuah tuntutan Aktivitas keseharian yang sangat tinggi, salah satu solusinya adalah dengan melakukan gathering yang bisa dilakukan bersama-sama dan melupakan sejenak kesibukan dan hiruk pikuk partai yang ada, mari gunakan moment gathering sebagai sarana yang menjembatani memulihkan ketidak harmonisan hubungan antara sesama kader, hal ini agar kondisi ini tidak mempengaruhi efektivitas dan efisien hubungan sesama kader," ungkap Yusman. 

Turut hadir anggota DPRD fraksi Partai NasDem sekaligus Ketua DPD Partai NasDem Dumai bapak Yusman, anggota DPRD Komisi 1 Fraksi NasDem ibu Sri Wanah, anggota DPRD Komisi 1 fraksi NasDem ibu Hj Haslinar, ketua bapilu Bapak Kimlan Antoni, Ketua OKK Yulia Putra, Beserta wakil ketua-wakil ketua DPD dan Ketua DPC Partai NasDem 7 Kecamatan Se-Kota Dumai.(Arianto)

Read More

PKS Gelar Silaturahmi Pimpinan Pondok Pesantren DKI Jakarta

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Partai Keadilan Sosial (PKS) menggelar Silaturahmi Pimpinan Pondok Pesantren DKI Jakarta dengan tema "Peranan Pesantren Dalam Mencetak Santri Siaga Jiwa dan Raga Sebagai Tonggak Peradaban Bangsa" pada Sabtu (20/11) di Raden Bahari Restaurant & Ballroom Jakarta.

"Tidak bisa dipungkiri bahwa di provinsi DKI Jakarta sebagian besar adalah umat Islam dan perwakilan Islam yang fundamental itu adalah yang berasal dari pesantren," kata Drs H.M Taufik Zoelkifli, MM, Ketua Fraksi DPRD PKS Jakarta kepada wartawan Duta Nusantara Merdeka di Jakarta. 

"Kehadiran Gubernur sangat positif sekali, Pak Gubernur memberikan semacam review membuka wawasan kepada para pimpinan pondok pesantren, sesungguhnya pondok pesantren hari ini positioning seperti apa, kita mendapat pencerahan yang cukup bagus dari Beliau dan berkelas sekali, mudah-mudahan bisa diimplementasikan," ungkapnya.

Selain itu, kata Taufik, Ajang silaturrahmi ini sangat bagus sekali antar pesantren yang ada di Jakarta, karena Jakarta barometer nasional, kalau pondok pesantren bagus dan berwawasan luas serta kompetitif, tentunya akan berdampak baik Indonesia secara umum.

Untuk memajukan umat Islam Jakarta, maka perlu juga memajukan pesantrennya. "Untuk itu, tadi dibahas dan dibicarakan bagaimana caranya membantu insentif untuk guru-guru, para ustadz-ustadz pesantren, sebenarnya sudah ada bantuan Rp.500.000 per bulan. Tapi di minta untuk ditingkatkan guna kesejahteraan para ustadz," ucapnya.

Disisi lain, kata Taufik, perlu ditingkatkan lagi dan tadi Pak Gubernur sudah memberikan pencerahan. Dan yang pasti, terkait masalah perizinan dan sertifikat tanah Pondok Pesantren di DKI Jakarta, para pihak bersedia duduk bersama untuk cari solusi terbaik.

Turut hadir dalam kegiatan ini, Narasumber: Anies Rasyid Baswedan, Ph.D. Gubernur DKI Jakarta; Drs. H. Khoirudin, M.Si, Ketua DPW Ketua Majelis Syuro, H, AChmad Yani, S.lP, M.Pd, Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta dan Drs. KH. Muhammad Thamrin, MM, Ketua BPU DPW PKS DKI Jakarta

Hadir juga Narasumber: KH. Mahmud Efendi, Lc. MA, Ketua Forum Komunikasi PonPes Jakarta Selatan, KH. Julian Lukman, Lc, Ketua Forum Komunikasi PonPes Jakarta Timur, dan Saiful Amri, M. Kom.I, Kepala Bidang Penais Kanwil Kemenag DKI Jakarta. (Arianto)

Read More

HUT ke-10, Partai Nasdem Gelar Bakti Sosial di Dumai

Duta Nusantara Merdeka | Dumai 

Memaknai HUT ke-10 Partai NasDem, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kota Dumai menggelar acara bakti sosial bersih-bersih di kelurahan Bintan dan kelurahan Sukajadi, kecamatan Dumai Kota. Kegiatan gotong royong tersebut diikuti oleh puluhan kader dan anggota DPRD Fraksi Partai NasDem Kota Dumai pada Selasa. (09/11) dy kelurahan Bintan.

Kegiatan itu dimulai sejak pukul 16.00 WIB di Tempat Pembuangan Sampah (TPS) kelurahan Bintan yang memiliki banyak sampah dari sampah plastik, kayu, daun, kain dan lainnya. Sekitar beberapa jam bergerak, dua mobil truck colt diesel sampah berhasil diangkut.

“Ini sesuai dengan himbauan dari DPP dalam rangka HUT ke-10 Partai NasDem yang diperingati setiap 11 November,” kata Ketua Umum Partai NasDem, Yusman.

Menurut Yusman, himbauan ini ditujukan dan dilaksanakan pengurus dan anggota Partai NasDem di Kota Dumai.

Selain itu, dikatakannya juga, di HUT ke-10 ini Partai NasDem tetap menggaungkan semangat restorasi.

“Restorasi memulihkan atau memajukan bangsa Indonesia sebagaimana visi dan misi Partai NasDem, Satu Dekade Membawa Gerakan Perubahan,” tandasnya.

“Semoga di HUT ke-10 ini, Partai NasDem makin jaya dan solid dalam segala hal yaitu dalam mencapai restorasi,” kata Yusman.

Turut hadir Lurah Kelurahan Bintan, Lurah Kelurahan Sukajadi, LPMK Kelurahan Bintan dan RT setempat. (Arianto)

Read More

PKS Jakarta Selatan Gelar Business Opportunity Expo

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Pandemi Covid-19 yang kini menyebar di seluruh dunia termasuk Indonesia, telah membuat pelaku UMKM menghadapi tekanan yang sangat berat.  Pandemi ini telah membuat mereka tidak bisa melakukan aktivitas ekonomi sebagaimana biasanya.

Untuk itu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jakarta Selatan menggelar Business Opportunity Expo (BOE) untuk mentoring usaha mikro, kecil, dan menegah (UMKM) dengan tema "UMKM Berjaya di Masa Krisis" secara offline dan online pada Ahad (17/10) di Aula DPC PKS Mampang Prapatan Jakarta.

"PKS punya program pemberdayaan UMKM, yaitu memberikan fasilitas kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk masuk ke market place, selanjutnya kami serahkan fasilitas tersebut kepada UMKM untuk dikelola secara mandiri, kami hanya mengedukasi aja," kata Umar Nardi, Penanggung jawab Acara (PIC) di Jakarta. Minggu (17/10)

Asal tahu saja, webinar tersebut bertujuan  membantu UMKM baru bertumbuh dan berkembang. "Selain itu, berbagi penguatan melewati masa-masa krisis ekonomi dalam masa Pandemi Covid-19," ucapnya. 

Kemudian, lanjut Umar, Melatih para pelaku UMKM yang sudah berhasil untuk dapat menjadi Mentor UMKM dan berbagi pengalamannya kepada UMKM pemula.

"Saat ini, dibutuhkan kepedulian membentuk forum untuk bisa berbagi inspirasi dan pengalaman agar dapat tumbuh dan berkembang bersama," pungkasnya.

Turut hadir para narasumber: Latif Abidin, Mantan Sales & Praktisi UMKM dan Owner Jaya Print membawakan Topik "Cara UMKM Bangkit dan Meroket" dan
M.Adam Ibrahim, Ketua BPJE PKS Jakarta Selatan dengan Topik "From Zero To Hero"

Hadir juga Narasumber: H. AL-Mansyur Hldayatullah, Lc, Ketua DPD PKS Jakarta Selatan dengan Topik "PKS Peduli UMKM" dan M. Achmad Yani, S.IP.,, M.Pd, Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta dengan Topik "Peran Legislatif Dalam Memajukan UMKM" serta Dr. Kurniasih Mufidayati, M.si, Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS dengan Topik "Pemberdayaan Perempuan Bangkitkan UMKM". (Arianto)

Read More

Partai NasDem Gelar Rakorwil di Pekanbaru

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Rapat Koordinasi Wilayah, Partai NasDem Propinsi Riau digelar pada 12 hingga 14 Oktober 2021. Rakorwil ini dilangsungkan di salah satu hotel yang berada di Kota Pekanbaru. Turut hadir pengurus DPP, DPW dan DPD partai NasDem kabupaten dan Kota se-Propinsi Riau

"Dumai hari ini tidak lagi bicara tentang struktur Partai, tetapi Dumai hari ini berbicara bagaimana mengatur strategi kemenangan pemilu 2024," kata ketua DPD partai NasDem Kota Dumai. Kamis (14/10)

Menurut Yusman,  pertama kali Partai NasDem mengikuti Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2014 di Indonesia, kota Dumai bisa meraih 3 kursi di DPRD, NasDem mendapat kursi penuh 1 Fraksi dan Dumai juga sudah melahirkan kader NasDem sebagai wali kota Dumai bapak Zulkifli As, dan luar biasa memperjuangkan Partai NasDem di kota Dumai sampai-sampai mengorbankan istrinya ibu Hj Haslinar untuk maju di legislatif dan alhamdulillah ibu Haslinar terpilih sebagai anggota DPRD kota Dumai yang InsyaAllah akan menjadi ketua DPDR Dumai tahun 2024.

"Tidak ada yang mudah, tetapi tidak ada yang tidak mungkin, Terkait struktur Partai NasDem di kota Dumai, DPC dan DPRT plus plang papan nama Partai NasDem sudah lengkap semua. sebab kami selalu Konsolidasi ke tingkat bawah, maka nya Dumai saat ini tidak lagi bicara Struktur, akan tetapi Dumai saat ini bicara kemenangan 2024," sambung Yusman di depan seluruh peserta Rakorwil Partai NasDem Propinsi Riau tahun 2021.

 

Yusman telah menjadi jiwa, pikiran dan tindakan kader-kader Partai NasDem di kota Dumai, "Dengan tekad dan spirit itu NasDem Dumai mampu mewujudkan sebuah mimpi yang mungkin mustahil bagi banyak orang," pungkasnya. (Arianto)

Read More

DPD Partai NasDem Dumai Gelar Rakor Jelang Pemilu

Duta Nusantara Merdeka | Dumai

Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kota Dumai menggelar Rapat Koordinasi dengan pengurus DPC dan DPRT se-kota Dumai, untuk persiapan menghadapi Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 mendatang. 

"Kita partai politik, semua yang kita kerjakan hari ini, tujuannya adalah untuk menghadapi Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 mendatang," kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah NasDem Kota Dumai, Yusman Di Dumai usai membuka Rapat Koordinasi Pengurus DPC Dan DPRT partai Nasional Demokrat se-kota Dumai, Kamis (07/10/2021).

Ada sejumlah hal yang ditekankan dalam Rapat Koordinasi kali ini, yaitu para kader NasDem harus memiliki bekal pelatihan untuk merealisasikan target kemenangan, baik Pileg maupun Pilpres 2024. "Namun, Harapan itu sering tidak sampai, karena kita memang tidak memberikan pelatihan-pelatihan, bagaimana cara untuk mencapai sasaran itu," ucapnya.

Kemudian untuk tahun 2024 nanti, kata Yusman, Ketua Umum, Surya Paloh sudah mengingatkan, kita harus mempunyai rencana kerja.

Ia menjelaskan mulai saat ini pengurus NasDem Dumai di tingkat paling bawah harus memetakan potensi yang ada di wilayahnya untuk mewujudkan kemenangan di 2024.

Tak cuma itu, ujar Yusman, Salah satu poin dalam rakor hari ini menekankan agar seluruh jajaran pengurus DPD, DPC dan DPRT untuk bisa merangkul ketua-ketua RT di lingkungan masing-masing untuk menghadapi pemilu 2024

"Siapa saja tokoh di tempat itu, ada berapa kelurahan di wilayah itu, itu harus dipetakan semua. Jadi kita tidak sekedar ngomong tapi dengan data. Bahwa kita sudah siap," tandas Yusman.

Turut hadir anggota-anggota DPRD Kota Dumai dari fraksi partai NasDem komisi III, Yusman, anggota DPRD Komisi III Sutrisno, anggota DPRD komisi I Sri Wanah, anggota DPRD Dumai Komisi I Hj. Haslinar, jajaran pengurus DPD partai NasDem, jajaran pengurus DPC dan DPRT se-Kota Dumai. (Arianto)

Read More

Said Iqbal: Partai Buruh untuk Kesejahteraan Masyarakat

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Partai Buruh kembali dihidupkan dan siap mengikuti Pemilu 2024. Partai buruh dibangun oleh 54 konfederasi serikat pekerja di seluruh Indonesia, termasuk forum guru hingga tenaga honorer. 

Pimpinan Sidang Kongres melantik pengurus Partai Buruh yang terdiri dari Komite Eksekutif, Badan Pendiri, Majelis nasional dan Mahkamah Partai. SK kepengurusan yang baru diserahkan dari Ketua Partai Buruh yang lama, Sony Pujisasono kepada Presiden Partai Buruh yang baru Said Iqbal.

Adapun susunan pengurus Partai Buruh yang dipilih dalam Kongres adalah:

Presiden : Said Iqbal

Wakil Presiden : Agus Supriyadi

Sekjen : Ferri Nuzarli

Bendahara Umum : Luthano Budyanto

Ketua Badan Pendiri (Majelis Rakyat) : Sonny Pudjisasono

Ketua Majelis Nasional : Agus Ruli Ardiansyah

Ketua Mahkamah Partai : Riden Hatam Aziz

"Partai Buruh sudah tersusun kepengurusan di 34 provinsi 100 persen. Dan sudah ada di 409 kabupaten/kota dari total 514 kabupaten/kota, kalau dipersentasikan sekitar 80 persen," kata Said Iqbal di Jakarta. Jum'at (08/10)

Selain itu, Iqbal mengatakan, Partai Buruh juga sudah terbentuk kepengurusan kecamatan sebanyak 1450 kecamatan. Seperti disyaratkan UU Pemilu dimana harus memenuhi 50 persen. "Maka ada 40 persen kurang 10 persen lagi. Sedangkan kita atau jumlah anggota di tiap kabupaten/kota sudah merata di 409 kabupaten/kota. Bahkan di kota industri ada yang anggotanya 100 ribu bahkan 150 ribu," tandasnya. (Arianto)

Read More

Fahira Idris Berikan Piagam Penghargaan DPD RI kepada Keluarga Besar Golkar DKI Jakarta

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Anggota DPD RI Dapil Provinsi DKI Jakarta Fahira Idris pada Sabtu (2/10) kunjungi lokasi Vaksinasi Covid-19 di Kantor DPD Partai Golkar DKI Jakarta di Jalan Pegangsaan Barat Nomor 4 Jakarta Pusat bersama Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar yang didampingi oleh Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Basri Baco dan Judistira Hermawan yang juga Ketua Harian Partai Golkar DKI Jakarta, hadir juga Wakil Ketua Bidang Pengabdian Masyarakat DPD Partai Golkar DKI Jakarta Elfrans Golkari Silalahi yang juga Ketua Pelaksana Vaksinasi Golkar DKI Jakarta bersama Panitia Vaksinasi Covid-19 Ibu Rahmi Intan Yahya dan Ibu Neneng Saadah. 

Kunjungan kali ini sekaligus memberikan Piagam Penghargaan DPD RI kepada Pengurus Partai Golkar Provinsi DKI Jakarta yang telah berjuang digarda terdepan dalam upaya mencegah dan menghentikan penyebaran Covid-19 dengan membentuk Kekebalan kelompok atau (herd immunity). 

Bahkan, Fahira Idris sangat mengapresiasi Program DPD Partai Golkar DKI Jakarta yang sudah masuk fase bulan kedua secara rutin setiap hari Sabtu dan Minggu. 

"Partai di DKI Jakarta hanya Golkar yang melangsungkan Program Vaksinasi Covid-19 masuk ke bulan kedua, setiap Sabtu Minggu, kalau masih ada tetangga atau keluarga warga DKI Jakarta atau daerah Penyangga ada yang belum Vaksin, Yuk datangi Kantor Golkar DKI Jakarta setiap Sabtu-Minggu Program ini sampai Akhir Bulan Oktober 2021," ujar Fahira Idris dilokasi Vaksin Partai Golkar.

Selain itu, Fahira Idris juga melihat Proses Kegiatan Vaksinasi Partai Golkar dari Pendaftaran, Pengecekan Kesehatan dan hingga tempat Vaksin untuk warga. Kegiatan yang sangat super ketat, bagus dari Alur Proses Pendaftaran hingga Vaksinasi Covid-19, sangat jelas Alurnya dan bagus Prokesnya.

Fahira Idris menambahkan, Kantor Golkar DPD DKI Jakarta sangat Asri dan Pas untuk Lokasi Vaksinasi Covid-19, Panitia menjaga Peserta dengan Protokol Kesehatan yang ketat, diatur antar Jarak yang bagus hingga Adem berada di Kantor Golkar DKI Jakarta karena masih banyaknya pepohonan yang membuat sejuk.

"Terima kasih Pak Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta Bang Ahmed Zaki Iskandar dan Keluarga Partai Golkar DKI Jakarta atas Program Vaksinasi Covid-19 pada warga DKI Jakarta, sebagai Anggota DPD RI Dapil Provinsi DKI Jakarta yang mewakili masyarakat DKI Jakarta, kami Bangga pada Golkar DKI Jakarta dan Terima kasih telah membantu masyarakat DKI Jakarta khususnya dan Indonesia umumnya, Suara Golkar, Suara Rakyat," pungkasnya. (Arianto)

Read More