Satu - Satunya Tampil Beda, Koran Politik Paling Berani Mengkritik Terpanas dan Perang Terhadap Koruptor, Narkoba, Teroris Musuh Rakyat ~~~~~>>>>> Kami Menerima Artikel, Opini, Berita Kegiatan, Iklan Pariwara dapat mengirimkannya melalui email dutanusantaramerdeka@yahoo.co.id
Tampilkan postingan dengan label Pemerintah. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Pemerintah. Tampilkan semua postingan

MIPI Gelar Webinar Bahas Konsep dan Strategi Membangun Perpustakaan Indonesia Berkelas Dunia


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) kembali menggelar web seminar atau webinar dengan menghadirkan Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Muhammad Syarif Bando untuk membahas “Konsep dan Strategi Membangun Perpustakaan Indonesia Berkelas Dunia.” Acara yang dilaksanakan secara daring (zoom meeting) dan disiarkan melalui channel Youtube MIPI itu dilaksanakan pada Sabtu (17/7/2021). 

Dalam kesempatan itu, Syarif Bando menjelaskan, sebagai negara terbesar keempat di dunia dari segi jumlah penduduk, dibutuhkan peran pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui peningkatan literasi. Komitmen pemerintah dalam mewujudkan SDM yang unggul juga kian memperkuat legitimasi pentingnya perpustakaan umum di tengah masyarakat. 

Hal ini mengingatkan pada Manifesto Perpustakaan Umum UNESCO /IFLA (1994) tentang perpustakaan umum, bahwa “Bangku terakhir pendidikan bagi setiap orang adalah Perpustakaan.” 

Sejalan dengan itu, sesuai dengan Mandat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perpustakaan merupakan urusan wajib nonpelayanan dasar yang harus dibentuk kelembagaannya sebagai organisasi perangkat daerah di provinsi dan kabupaten/kota. 

“Data yang ada di Perpustakaan Nasional sampai dengan Tahun 2021, seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota telah membentuk kelembagaan berupa Dinas Perpustakaan, meskipun seluruhnya belum terakreditasi A sesuai dengan standar nasional Perpustakaan,” kata Syarif. 

Ia juga mengatakan, perpustakaan dan profesi pustakawan harus berkembang menyesuaikan kemajuan dan kebutuhan zaman. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, maka perpustakaan dan profesi pustakawan juga harus menyesuaikan kebutuhan peradaban kekinian, agar eksistensinya tetap terjaga dan masih dapat memenuhi kebutuhan literasi masyarakat. 

“Kalau dulu perpustakaan sebagai simbol eksklusif, orang-orang yang berilmu, bangsawan, para raja, kalau paradigma itu masih dipakai, maka tidak laku itu perpustakaan,” ujarnya. 

Paradigma baru perpustakaan era kini menghendaki transfer of knowledge sebesar 70%. Dengan paradigma baru itu pula, maka definisi perpustakaan tidak hanya sebagai sebuah tempat untuk membaca buku, namun memiliki definisi yang lebih luas. Syarif membedah, dengan paradigma baru, setidaknya perpustakaan dapat didefinisikan sebagai berikut: 

Pertama, rumah mahasiswa, pelajar, dan masyarakat yang melakukan inovasi untuk berubah ke arah yang lebih baik; Kedua, tempat para penulis, peneliti, penerbit, ilmuwan, agamawan, wartawan, budayawan dan politikus membedah buku untuk membangun peradaban bangsa; Ketiga, tempat mengumpulkan, mengolah, mendayagunakan dan menyimpan produk budaya seperti karya tulis, karya cetak, karya rekam, buku digital hasil karya putra/putri bangsa; Keempat, wadah untuk mengemban mandat UNESCO untuk mewujudkan fungsi yang berorientasi pada layanan nasional, warisan budaya, dan infrastruktur budaya; Kelima, Institusi terpenting untuk menemukan solusi menghapuskan belenggu kebodohan dan kemiskinan. (Arianto)


Share:

Dukung Konektivitas dan Pertumbuhan Ekonomi, Kementerian PUPR Bangun Sejumlah Infrastruktur di Sulawesi Selatan


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berkomitmen untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur diseluruh  Indonesia. Salah satunya adalah di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) guna meningkatkan konektivitas serta pertumbuhan ekonomi baik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) maupun sektor pariwisata. 

Infrastruktur yang dibangun Kementerian PUPR di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu, Penataan Kawasan Tallo Agangpaccaya di Kecamatan Tallo Kota Makassar, Kolam Regulasi Nipa-Nipa di Kota Gowa, dan Tol Layang Andi Pangeran  (A.P.) Pettarani di Kota Makassar.

Pembangunan yang dilakukan pada Kawasan Tallo atau Agangpaccaya ini merupakan upaya peningkatan kualitas permukiman kumuh. Kawasan ini memiliki cagar budaya yaitu terdapat Kompleks Makan Raja Tallo yang sudah ada sejak abad XVII dan digunakan sebagai pemakaman kerajaan hingga abad XIX. 

Upaya pelestarian cagar budaya tersebut dilakukan dengan membangun infrastruktur berupa pekerjaan gapura, area parkir, dan taman dengan luas 583,38 meter serta pekerjaan jalan beton 96,2 meter, pekerjaan jalan paving 443,90 meter, perbaikan jalan paving 1,090 meter, drainase beton 3,917 meter, beton penutup drainase 4,379 meter, dan lampu jalan solar cell sebanyak 26 unit. 

Di bidang Sumber Daya Air, Kementerian PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jenebarang, Ditjen Sumber Daya Air  membangun Kolam Regulasi Nipa-Nipa yang berada di Kabupaten Gowa dan Kabupaten Maros. Dibangunnya Infrastruktur tersebut, untuk mengurangi risiko banjir yang kerap terjadi di Kota Makassar dan sekitarnya akibat luapan Sungai Tallo bagian hilir. 

Kolam Regulasi Nipa-Nipa ini memiliki luas 83,93 Ha dengan kapasitas tampung sebesar 2,74 juta m3 serta mempunyai fungsi utama sebagai pengaturan air terutama untuk pengendalian banjir dan genangan di Kota Makassar yang mampu mereduksi banjir sebesar 153 m3/detik atau lebih rendah 32% dari debit banjir semula yang mencapai 482 m3 per detik, sehingga diharapkan dapat mengurangi risiko banjir di 6 (enam) Kecamatan, yakni Patalassang, Moncongloe, Manggala, Panakukang, Tallo, dan Tamanlanrea.

Di bidang Jalan dan Jembatan, Kementerian PUPR melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional III Sulsel, Ditjen Bina Marga juga membangun  Jalan Tol Layang Andi Pangeran (A.P.) Pettarani sepanjang 4,3 Km. Jalan Tol layang ini menjadi icon baru di Kota Makassar dan merupakan tol layang pertama di Indonesia Timur. 

Jalan Tol Layang A.P. Pettarani Makassar dibangun untuk menghubungkan bagian Selatan Kota Makassar dan Kabupaten Gowa dengan Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar New Port, dan Bandara Internasional Sultan Hasanudin. Jalan tol yang dibangun tanpa adanya pembebasan lahan tersebut  menggunakan teknologi mutakhir bidang konstruksi serta inovasi perencanaan dan pelaksanaan seperti, formwork pier head tanpa shoring, erection box girder dengan double gantry sehingga tidak memerlukan struktur penyokong sementara, pelaksanaan jauh lebih cepat, dan pekerjaannya dapat meminimalisir gangguan lalulintas. (Arianto)




Share:

Dirjen Dukcapil Dorong Sistem Insentif Untuk Kembangkan KIA


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Sebagai instansi pelaksana administrasi kependudukan di Indonesia, Dukcapil terus berbenah dengan layanan-layanan prima dan optimal. Tidak hanya memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap identitas penduduk, Dukcapil juga berupaya membahagiakan masyarakat.

Bahkan, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Dukcapil Kemendagri), Zudan Arif Fakrulloh, mengajak jajarannya menghibur anak usia di bawah 16 tahun melalui pemanfaatan Kartu Identitas Anak (KIA).

Zudan mendorong jajarannya di daerah untuk melakukan kerja sama pemanfaatan KIA dengan berbagai lembaga, khususnya lembaga penyedia jasa hiburan dan rekreasi anak.

Hal ini sejatinya dilakukan untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap penerbitan KIA yang selama ini dinilai masih rendah. Padahal, KIA tersebut penting untuk memenuhi identitas anak usia di bawah 17 tahun sebagaimana tercantum dalam Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak.

Rendahnya minat masyarakat terhadap KIA, ungkap Zudan, disebabkan karena belum adanya ekosistem baku mengenai pemanfaatan KIA yang berlaku secara nasional.

“KIA ini berbeda dengan KTP-el yang begitu tinggi permintaannya karena masyarakat membutuhkan KTP-el tersebut untuk mengakses seluruh layanan publik,” ujar Zudan kala memberikan arahan di acara Penutupan Pelatihan Adminduk bagi Kepala Dinas dan Plt. Dinas Dukcapil Provinsi dan Kabupaten/Kota, Jumat (16/07/2021).

Oleh karena itu, Zudan meminta daerah mulai mengembangkan ekosistem pemanfaatan KIA, seperti dengan pemberlakukan KIA sebagai ‘soft requirement’ untuk mendaftar sekolah dan sebagainya.

“Atau dengan skema insentif, yaitu bahwa anak yang memiliki KIA berhak mendapatkan diskon kala berbelanja atau saat memasuki taman-taman hiburan, seperti yang sudah dilakukan beberapa daerah,” usul Zudan.

Adapun di pusat, Zudan sendiri akan mencoba menjalin kerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka pembangunan ekosistem pemanfaatan KIA.

“Saya akan mencoba bekerja sama dengan Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Kebun Raya, Taman Safari, dan juga Ancol untuk memberikan insentif pada anak pemilik KIA,” rinci Zudan menutup keterangan. (Arianto)


Share:

Garuda Indonesia Dukung Pengangkutan Bantuan 1500 Oksigen Konsentrator dari Shanghai Menuju Jakarta


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta Maskapai penerbangan nasional, Garuda Indonesia mendukung pengangkutan bantuan alat kebutuhan medis berupa 1500 unit oxygen concentrator dari Yayasan Temasek Singapura yang bekerjasama dengan 15 perusahaan Indonesia dan Singapura sebagai bentuk dukungan terhadap upaya penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Adapun bantuan tersebut didatangkan langsung dari Shanghai melalui layanan penerbangan charter Garuda Indonesia yang dioperasikan dengan armada Boeing 777-300ER yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada hari Selasa lalu (13/7) pukul 15.44 WIB.

Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra mengatakan bahwa dukungan layanan penerbangan charter tersebut merupakan bentuk sinergi dan juga kerjasama antara Garuda Indonesia bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Kesehatan dalam kaitan pendistribusian bantuan alat kebutuhan medis  ditengah upaya percepatan penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia.

“Dukungan pendistribusian bantuan alat kebutuhan medis berupa oxygen concentrator ini merupakan wujud komitmen Garuda Indonesia untuk turut berperan aktif memberikan kontribusi terbaiknya dalam mendukung upaya Pemerintah untuk menanggulangi peningkatan kasus COVID-19, khususnya dengan memastikan aksesibilitas masyarakat terhadap alat kebutuhan medis dapat terpenuhi dengan baik", papar Irfan

“Sebagai national flag carrier, Garuda Indonesia senantiasa memastikan kiprahnya untuk menjadi garda terdepan dalam upaya penanganan pandemi COVID-19 melalui penyediaan aksesibilitas dan konektivitas udara, baik untuk angkutan penumpang maupun angkutan kargo dengan senantiasa mengedepankan penerapan protokol kesehatan secara ketat di seluruh lini operasional maskapai”, ucapnya.

Adapun bantuan Oxygen Concentrators ini telah diserahkan kepada Kementerian Kesehatan RI yang selanjutnya akan dikirimkan ke berbagai rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya di Indonesia

Sebelumnya sebagai upaya untuk mendukung percepatan penanganan pandemi COVID-19, Garuda Indonesia terus memperkuat kapabilitas layanan operasionalnya dengan meraih Pharmaceutical Good Distribution Practice (GDP), yang merupakan sertifikasi jaminan kualitas layanan angkutan kargo farmasi sebagai bagian dari komitmen peran aktif Perusahaan dalam mendukung pendistribusian vaksin COVID-19, baik yang didatangkan dari luar negeri maupun pendistribusian ke berbagai daerah di Indonesia. (Arianto)










Share:

Kemendagri Uraikan Strategi Peningkatan dan Budaya Inovasi di Lingkungan Pemda


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni menyampaikan, setiap tahun Kementerian Dalam Negeri melakukan pengukuran dan penilaian Indeks Inovasi Daerah. Upaya ini dilakukan untuk mendorong peningkatan inovasi daerah dan membudayakan budaya kerja inovatif dan kreatif di lingkungan pemerintahan daerah. “Langkah ini terus dilaksanakan guna menunjang terciptanya budaya inovatif dan kreatif di lingkungan pemerintahan daerah,” katanya saat menjadi narasumber secara virtual pada acara Rapat Koordinasi Kelitbangan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021. Kamis (15/07) 

Fatoni menyampaikan, agar dapat menumbuhkan budaya inovatif dan kreatif di daerah, Pemda perlu melakukan 10 strategi. "Paling tidak, ada 10 strategi yang perlu dilakukan dalam mendorong inovasi daerah dan membudayakan kerja inovatif dan kreatif, yaitu inovasi dijadikan sebagai pola pemecahan masalah, dukungan kebijakan kepala daerah, evaluasi komitmen kinerja inovasi, komunikasi dan koordinasi, _marketing_, menggalakkan kompetisi. Selain itu, perlu juga manajemen inovasi, keberlanjutan inovasi, pembentukan _innovation hub_dan penetapan inovasi sebagai indikator kinerja utama,” ungkapnya.

Dirinya menjelaskan dengan melakukan pemecahan masalah di setiap pekerjaan dengan cara-cara yang efektif dan inovatif, kinerja Pemda tentunya akan meningkat. Selain itu, kepala daerah dapat mendorong segenap jajarannya untuk melakukan program yang inovatif, misalnya dengan mewajibkan perangkat daerah untuk menghasilkan inovasi. Fatoni menambahkan, agar inovasi dapat dilaksanakan secara konsisten, secara berkala pemda perlu melakukan evaluasi. “Upaya tersebut perlu ditambah dengan komunikasi dan koordinasi antar _stakeholder_ demi menjaga kelangsungan inovasi,” terang Fatoni.

Menurut Fatoni, inovasi yang dihasilkan daerah juga perlu ditunjang dengan _marketing_ dan _branding_. Cara ini diyakini dapat memberikan dampak inovasi ke berbagai pihak, sebab secara tidak langsung banyak Pemda yang terinspirasi. Selain itu, penting bagi jajaran pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan atas manajemen inovasinya. Hal ini perlu dicapai demi menghasilkan kualitas inovasi yang optimal. “Pemda juga penting memberdayakan iklim kompetisi inovasi dalam peyelenggaraan pemerintahan,” terangnya.

Di sisi lain, Fatoni mengimbau agar Pemda membentuk _innovation hub_, mengingat ikhtiar ini diyakini mampu menjadi wadah interaksi antar aktor inovasi dalam mengembangkan inovasinya. Selain itu, agar inovasi terus terlaksana berkelanjutan, pemda perlu mendorong terciptanya inovasi _upgrade_ dan _update_. “Yang tak kalah penting, pemda dapat menjadikan nilai indeks inovasi sebagai indikator kinerja utama jajaran perangkat daerah. Sehingga semua pihak termotivasi untuk menghasilkan inovasi,” jelas Fatoni. (Arianto)


Share:

Kaban Litbang Kemendagri Ajak Daerah Samakan Pemahaman Terkait Inovasi dan Penilaian Indeks Inovasi Daerah


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Kepala Badan Litbang Kemendagri, Agus Fatoni mengajak seluruh pemerintah daerah untuk menyamakan pemahaman terkait inovasi. Menurutnya, hal ini penting agar upaya untuk meningkatkan inovasi di daerah cepat terwujud. Fatoni menyampaikan bahwa inovasi bukan merupakan suatu urusan, namun inovasi harus ada dalam setiap urusan penyelengaraan pemerintahan daerah.

Selain itu, dirinya menekankan inovasi bukanlah suatu tujuan, melainkan cara atau metode untuk mencapai target tata kelola pemerintahan yang lebih baik, efektif, dan efesian dalam mencapai tujuan daerah. “Masih banyak pihak yang keliru dalam memaknai inovasi. Lantaran inovasi masih dianggap sebagai tujuan akhir dalam penyelenggaraan pemerintah daerah,” ujar Fatoni secara virtual saat menjadi narasumber pada Rapat Koordinasi Kelitbangan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021, Kamis, 15 Juli 2021.

Menurut Fatoni, nilai utama dalam menerapkan inovasi adalah perubahan _mindset_. Dirinya menambahkan, penting bagi segenap jajaran perangkat daerah untuk mengubah cara pandang dalam menjalankan pekerjaan. Jangan lagi terjebak dalam cara kerja yang monoton dan rutinitas atau memiliki mentalitas proyek. “Pemerintah daerah juga perlu melakukan kolaborasi tanpa sekat dan menerapkan _mindset_ membahagiakan pelanggan atau masyarakat,” kata Fatoni. 

Fatoni menambahkan bahwa inovasi bukanlah inisiatif yang bersifat sporadis, namun dapat direncanakan oleh Pemda. Guna meningkatkan kualitas inovasi, Fatoni berharap pemerintah daerah dapat menunjang kualitas aparaturnya dengan berbagai pelatihan yang memuat kurikulum inovasi. Selain itu, bagi aktor-aktor yang telah berhasil menerapkan inovasi, dapat didukung dengan diberikan penghargaan agar lebih termotivasi. 

Di sisi lain, Pemda juga dapat mendorong pemanfaatan hasil-hasil proyek perubahan satuan kerja di tiap eselon. “lembaga penelitian harus dimanfaatkan sebagai klinik inovasi dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas inovasi,” pungkasnya. (Arianto)


Share:

Menko Polhukam Jelaskan Kebijakan tentang Papua kepada Para Diplomat Indonesia


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Menteri Koordinador Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD kembali menegaskan bahwa pembangunan di Papua dilakukan melalui pendekatan kesejahteraan dan dialog. 

Hal ini ditegaskan Menko Polhukam Mahfud MD saat Dialog Virtual bersama Kementerian Luar Negeri serta dihadiri Kedutaan Besar Republik Indonesia di Asia Pasifik, Amerika dan Eropa, serta perwakilan RI di Afrika, Kamis (15/7).

“Terhadap isu Papua pemerintah melakukan pendekatan penanganan mengedepankan kesejahteraan yang komprehensif semua aspek. Dan dalam menghapi separatisme, pemerintah mengedepankan dialog, dan untuk KKB dilakukan penegakan hukum,” ujar Menko.

Mahfud menjelaskan, dirinya cukup intens dialog dan bertemu dengan tokoh-tokoh Papua baik tokoh agama, tokoh masyarakat, pemerintah daerah serta pimpinan DPRP. Menurutnya semua mendukung Papua dibangun dengan damai.

Namun demikian, lanjut Mahfud, selain memperkuat pendekatan kesejahteraan dan kedamaian, keamanan masyarakat Papua dari ancaman terorisme juga harus dijamin negara dengan sebaik-baiknya.

Menko menyampaikan posisi konstitusional Papua sebagai bagian sah dari NKRI dan sesuai dengan hukum internasional dalam Majelis Umum PBB No. 2504.

Dalam kesempatan ini, selain mendapatkan arahan dari Menko Polhukam dan Menteri Luar Negeri, para duta besar juga mendapatkan paparan perkembangan tentang Papua oleh pimpinan BIN, Polri, BNPT, dan PPATK.

Mendengar paparan Menko Polhukam dan beberapa pejabat terkait, Tanthowi Yahya - Duta Besar RI untuk Selandia Baru mengapresiasi inisiatif Menko Polhukam Mahfud MD untuk pertemuan yang sedang digelar hari ini dan berharap acara dialog seperti ini dilakukan secara rutin. 

“Kami juga mengapresiasi pada upaya-upaya yang dilakukan pak Menko Polhukam untuk menjelaskan ke publik soal Papua menjadi satu pintu, karena selama ini terlalu banyak pintu yang menyampaikan kebijakan soal Papua,” ujar Dubes Tanthowi.

Tanthowi juga mengingatkan pemerintah tentang narasi Papua, agar persoalan Papua tidak dijelaskan dengan narasi menggelontorkan uang yang banyak, tapi dengan menyentuh isu utamanya yakni soal keadilan, perlakuan, dan penegakan HAM.

Sementara itu, Dubes Andri Hadi dari Brussels, Belgia, menyampaikan bahwa semua negara di Eropa mendukung pemerintah Indonesia dalam hal kebijakan tentang Papua.

Menjawab berbagai masukan beberapa saran dan masukan Dubes RI, Menko Polhukam menegaskan forum dialog ini untuk menyamakan persepsi tentang apa yang pemerintah lakukan dan akan pemerintah lakukan tentang penanganan masalah Papua. 

"Saya gembira respons dari para Dubes sangat baik. Masukan dari para Duta Besar sangat bermanfaat buat pemerintah, akan kita olah dan tindak lanjuti," pungkas Menko Polhuka Mahfud MD. (Arianto)




Share:

Telemedicine dan Obat Gratis Pasien Isoman Diperluas ke wilayah Bodetabek


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta Kementerian Kesehatan memperluas layanan konsultasi dan pengiriman obat gratis melalui layanan telemedicine bagi pasien COVID-19 isolasi mandiri ke 3 wilayah yakni *Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Bodetabek)*.

Diujicobakan di Jakarta pada 7 Juli lalu, layanan telemedicine ini hadir untuk mempermudah masyarakat terutama yang melakukan isolasi mandiri di rumah untuk konsultasi kesehatan secara virtual tanpa harus datang ke RS serta untuk mengurangi beban keterisian tempat tidur di rumah sakit, sehingga layanannya bisa digunakan untuk pasien bergejala sedang, berat dan kritis.

Total ada 11 platform telemedicine di Indonesia yang bekerjasama dengan Kemenkes diantaranya Halodoc, YesDok, Alodokter, Klik Dokter, SehatQ, Good Doctor, Klinikgo, Link Sehat, Milvik, Prosehat dan Getwell.

Agar pelaksanaanya lebih efektif dan efisien, kini alur layanan telemedicine COVID-19 dibuat lebih ringkas. Pasien tidak perlu lagi mengirimkan pesan ke apotik Kimia Farma, tapi cukup mengisi form pemesanan obat dan unggah KTP di platform telemedicine yang dipilih dan semuanya sudah langsung diproses secara otomatis.

Layanan telemedicine gratis dimulai dari proses pengambilan dan pemeriksaan sampel di laboratorium. Untuk mendapatkan layanan ini, pasien harus melakukan tes PCR/Antigen di laboratorium yang telah terafiliasi dengan sistem New All Record (NAR) Kementerian Kesehatan.

Jika hasilnya positif dan laboratorium penyedia layanan test COVID-19 melaporkan data hasil pemeriksaan ke database Kementerian Kesehatan (NAR), maka pasien akan menerima pesan Whatsapp dari Kemenkes RI (dengan centang hijau) secara otomatis.

Namun, apabila tidak mendapatkan WA pemberitahuan, pasien bisa memeriksa NIK secara mandiri di situs https://isoman.kemkes.go.id.

Setelah dapat WA pemberitahuan, pasien bisa melakukan konsultasi secara daring dengan dokter di salah satu dari 11 layanan telemedicine. Caranya tekan link yang ada di pesan WA dari Kemenkes atau di link yang muncul saat pengecekan NIK mandiri di situs https://isoman.kemkes.go.id/panduan, lalu memasukkan kode voucher supaya bisa konsultasi dan dapat paket obat gratis.

Sebelum berkonsultasi, pasien harus menginformasikan bahwa dirinya adalah pasien program Kemenkes.

Selesai konsultasi, dokter akan memberikan resep digital sesuai kondisi pasien. Hanya pasien kategori isoman, yang akan mendapatkan obat dan vitamin secara gratis.

Tidak semua jenis obat diberikan gratis, hanya ada 2 paket obat yang ditanggung Kemenkes yakni Paket A (Orang Tanpa Gejala) berupa multivitamin C, D, E, Zinc sebanyak 10 butir konsumsi satu kali sehari.

Paket B (bergejala ringan) berupa multivitamin C, D, E, Zinc sebanyak 10 butir konsumsi satu kali sehari, Azithromisin 500mg sebanyak 5 butir konsumsi sehari sekali, Oseltamivir 75mg sebanyak 14 butir konsumsi dua kali sehari dan parasetamol tab 500 mg sebanyak 10 butir (apabila dibutuhkan).

Ditekankan babwa obat dan vitamin yang diberikan hanya untuk konsumsi pasien dan tidak boleh diperjualbelikan.

Pengiriman obat dan/atau vitamin dari apotek Kimia Farma ke alamat pasien akan dibantu oleh jasa ekspedisi SiCepat. Untuk itu, pastikan pengisian alamat pengiriman di platform telemedicine sudah benar, sesuai dengan alamat pasien.

Setelah diproses, pasien akan mendapatkan SMS dari SiCepat yang berisi nomor resi dan status pengiriman. Jadi pasien bisa memantau lokasi/posisi barang kiriman.

Dimasa pandemi sekarang ini, layanan telemedicine menjadi salah satu opsi terbaik untuk tetap memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat dengan risiko kesehatan yang seminimal mungkin. Karena antara pasien dan dokter tak perlu bertatap muka, cukup berkonsultasi secara online.

Untuk itu, Kementerian Kesehatan terus berupaya memperluas layanan telemedicine COVID-19. Selain di Jabodetabek, rencananya layanan telemedicine COVID-19 ini akan secara bertahap dikembangkan di ibu kota-ibu kota provinsi.

Hotline Virus Corona 119 ext 9. Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor hotline Halo Kemenkes melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan alamat email kontak@kemkes.go.id (Arianto)







Share:

BIN Mulai Vaksin Covid-19 Door to Door di Medan, Masyarakat Mengapresiasi


Duta Nusantara Merdeka | Medan
Badan Intelijen Negara (BIN) mulai melakukan vaksinasi Covid-19 dari rumah ke rumah atau door to door. Vaksinasi yang langsung menyentuh masyarakat itu juga dilakukan serentak dengan proses vaksin untuk 30 ribu pelajar SMP dan SMA di 14 provinsi se-Indonesia.

Saat mendampingi Presiden Jokowi dalam pelaksanaan vaksinasi pelajar di SMPN 103 Cijantung, Jakarta Timur, Rabu (14/7/2021), Kepala BIN Budi Gunawan menjelaskan bahwa pihaknya mengadopsi metode vaksinasi door to door dari sejumlah negara yang mengalami peningkatan jumlah penerima vaksinnya.

"Adapun metode door to door tersebut bisa menjangkau masyarakat yang belum memiliki akses ataupun takut untuk ke luar rumah", tegasnya.

Amatan media ini dalam pelaksanaannya di wilayah kota Medan, Sumatera Utara yang merupakan salahsatu titik epicentrum, kegiatan dilaksanakan di wilayah kecamatan Medan Helvetia, kemudian di SMPN 11 dan SMAN 1 Kota Medan.

Menurut warga, vaksinasi ini sangat membantu mereka dalam mendapatkan suntikan vaksin tersebut.

"Kami bersyukur petugas yang langsung datang ke rumah kami," kata Sri Warni warga Jalan Gaperta Ujung, Gg Masjid, Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, Rabu (14/7/2021).

Hal yang sama disampaikan, Maynunung Novita yang juga warga Jalan Gaperta Ujung, Gang Masjid. 

Menurutnya vaksinasi door to door membuat mereka lebih nyaman karena tidak harus mengantri.

"Ini kan kita mendaftar terus petugas yang datang ke rumah, jadi nggak antri jadi lebih nyaman," ungkapnya.

Diketahui hari ini 1000 warga di Kecamatan Medan Helvetia mendapat vaksin covid-19. Vaksinasi tersebut dipusatkan pada 3 titik yakni di Kantor Lurah Helvetia Tengah, Puskesmas Helvetia dan di Jalan Gaperta Ujung. 

Selain datang ke lokasi, warga yang ingin mendapatkan suntikan vaksin di rumah-rumah juga dilayani petugas.

Program vaksinasi door to door ini diinisiasi secara nasional oleh Badan Intelijen Negara (BIN) dalam rangka mencapai herd immunity masyarakat Indonesia. (Arianto)


Share:

Dukung Sektor Industri dan Pariwisata Banten, Konstruksi Tol Serang – Panimbang Seksi 1 Capai 97,68 %


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) bersama Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) terus mempercepat pembangunan Jalan Tol Serang - Panimbang yang membentang sepanjang 83,67 km. 

Dibangunnya jalan tol yang melintasi wilayah Kota & Kabupaten Serang, Lebak dan Pandeglang tersebut diharapkan dapat memperlancar konektivitas perekonomian masyarakat baik dari sektor industri dan kawasan pariwisata di Provinsi Banten. 

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, dengan terbangunnya akses jalan akan meningkatkan akselerasi pengembangan destinasi wisata. 

“Akses jalan yang semakin baik akan menunjang perekonomian masyarakat di kawasan wisata,” kata Menteri Basuki.
 
Tol Serang – Panimbang terdiri dari tiga seksi yakni Seksi 1 sepanjang 26,5 km menghubungkan Serang – Rangkasbitung, Seksi 2 sepanjang 24,17 km menghubungkan Rangkasbitung – Cileles, dan Seksi 3 sepanjang 33 km menghubungkan Cileles – Panimbang. Untuk Seksi 1 saat ini progres pembangunannya sudah mencapai 96.63% dan siap  diresmikan pada Agustus 2021.

Sementara untuk seksi 2 dan 3 masih dalam tahap pembebasan lahan dengan progres Seksi 2 mencapai  75% dan Seksi 3 sebesar 64,21%. Seksi 2 dan 3 ditargetkan selesai konstruksi pada Agustus 2023. 

Pembangunan Tol Serang – Panimbang dikerjakan melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengam total nilai investasi sebesar Rp 8.58 triliun. Untuk Seksi 1-2 menjadi porsi Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) oleh PT. Wijaya Karya Serang Panimbang dan Seksi 3 porsi pemerintah.

Kehadiran Tol Serang-Panimbang diharapkan akan mendukung pengembangan ekonomi Wilayah Banten Tengah dan Banten Selatan dengan Banten Utara yang secara geografis berdekatan dengan DKI Jakarta. 

Selain itu, Tol Serang-Panimbang akan memberikan kemudahan dan efisiensi waktu perjalanan seperti dari Jakarta menuju obyek wisata Tanjung Lesung yang sebelumnya membutuhkan waktu tempuh hingga 5 jam menjadi sekitar 2 - 3 jam dengan kecepatan rata-rata 100 km/jam.(Arianto)




Share:

Penuhi Kebutuhan Oksigen, RNI memproduksi Alkes Oxigen Mandiri


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Seiring dengan melonjaknya kasus Covid-19 dan meningkatnya kebutuhan oksigen medis, PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) Persero memiliki solusi pemenuhan oksigen dengan memproduksi oxygen generator buatan dalam negeri.

RNI group melalui Anak Perusahaan Mitra Rajawali Banjaran (MRB) berinovasi memproduksi alat kesehatan bernama Hype Oxygen Generator yang dapat memproduksi gas oksigen secara mandiri mulai dari type 02G-50 yang mampu memproduksi oksigen 50liter/menit, 02G-100 dengan kemampuan produksi oksigen 100 liter/menit, 02G-200 dengan kemampuan oksigen 200 liter/menit, 02G-300 dengan kapasitas produksi oksigen 300 liter/menit hingga 02G-500 dengan produksi oksigen 500 liter/menit. 

Direktur Utama PT RNI (Persero), Arief Prasetyo Adi mengatakan inovasi ini sejalan dengan Instruksi Presiden No.6 Tahun 2016 kepada Menteri BUMN untuk meningkatkan kemampuan BUMN industri farmasi dan Alat Kesehatan (Alkes) melakukan pengembangan Alkes guna mewujudkan kemandirian dan daya saing industri alat kesehatan dalam negeri. 

Arief menambahkan inovasi Alkes Oxygen generator ini mampu membuat pabrik oksigen secara mandiri di setiap Rumah Sakit tanpa bergantung dengan metode PSA (Pressure Swing Adsorption) yakni dengan memisahkan kandungan Nitrogen dari Udara, sehingga tercipta Oksigen dengan Purity 93% (+/- 2%) sesuai standard medis World Health Organization (WHO). 

“Inovasi ini dilakukan pada Kuartal II/2021 dan beberapa Rumah Sakit telah melakukan pemesanan mulai  type 50 Liter/ menit hingga type 200 liter/ Menit,” jelasnya. 

Ia berharap lonjakan covid yang akhir - akhir ini menyebabkan kebutuhan oksigen meningkat dapat menjadi solusi bagi setiap Rumah Sakit untuk pertolongan penanganan Covid -19, sehingga masyarakat yang terpapar covid dan membutuhkan penanganan oxigen dapat segera terbantu jika setiap Rumah Sakit memiliki kelengkapan Alkes seperti oxygen generator yang memproduksi oksigen mandiri seperti pabrik di setiap Rumah Sakit. 

Oxygen Generator ini, lanjut Arief, termasuk salah satu alat yang direkomendasikan WHO dalam pemenuhan kebutuhan Oxigen untuk penanganan Covid 19 dan RNI group siap melakukan pengadaan Alkes Oxygen Generator dengan kapasitas produksi 5 unit/1,5 bulan Hype Oxygen Generator buatan dalam negeri.

Sebagai upaya penanggulangan covid-18, RNI akan berkoordinasi dengan Kementerian  Perindustrian maupun Kementerian Kesehatan untuk pengadaan oxygen generator di setiap Rumah Sakit. Kedepan tidak tertutup kemungkinan akan memperluas jaringan distribusi ke pelaku usaha atau pabrik - pabrik oxigen yang memproduksi secara retail produk oxigen untuk kebutuhan rumah tangga atau masyarakat yang melakukan isolasi mandiri di rumah. (Arianto)


Share:

Dukung Pengembangan SDM dan Riset Kelautan, Kementerian PUPR Selesaikan Marine Center Universitas Pattimura


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta  
Indonesia sebagai negara bahari dan kepulauan terbesar di dunia dengan keanekaragaman hayati laut terbesar (mega marine biodiversity) memiliki kekayaan sumber daya alam laut yang sangat potensial guna meningkatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat melalui penelitian dan penerapan teknologi. Untuk itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melaksanakan tugas pembangunan dan rehabilitasi Marine Center Unpatti (Universitas Patttimura) yang berlokasi di Hila, kabupaten Maluku Tengah.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) telah menjadi salah satu agenda prioritas Presiden Joko Widodo bersama Wapres Ma'ruf Amin. "Kami ditugaskan melanjutkan pembangunan prasarana pendidikan guna mendukung peningkatan kualitas SDM. Manfaatkan fasilitas yang sudah dibangun. Generasi mendatang harus lebih pintar karena fasilitasnya lebih baik,” kata Menteri Basuki.

Direktur Prasarana Strategis Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan, pekerjaan pembangunan Marine Center Unpatti dilaksanakan melalui 2 (dua) tahapan yang dimulai pada tahun 2019 dan diselesaikan pada pertengahan 2021. 

Pembangunan tahap pertama dilaksanakan melalui kontrak tahun jamak (MYC) Desember 2019 hingga November 2020, yang terdiri atas pembangunan Gedung Kuliah Bersama, Gedung Learning Center, Gedung Laboratorium I dan II, Gedung Workshop/Bengkel serta Kolam Budidaya. 

Sedangkan tahap kedua dilanjutkan melalui pembangunan Asrama, Rehabilitasi Gedung Laboratorium III, Rehabilitasi Rumah Dinas Kopel 4 )empat) unit, Utilitas Air dan Listrik, Dermaga, Landscape, Rehabilitasi Slipway, Kolam Larva serta Kolam Benih. 

Iwan mengatakan, pembangunan Marine Center Tahap II yang dimulai pada Agustus 2020 telah selesai 100% sejak Maret 2021 dan telah dilakukan Serah Kelola pada Jumat 9 Juli 2021. Paket pekerjaan yang dikerjakan oleh kontraktor pelaksana PT Nailaka Indah, konsultan manajemen konstruksi PT. Gapssary Mitra Kreasi KSO PT. Miftah Multi Design, serta CV. Fatek Engineering Consultant sebagai konsultan perencana ini senilai Rp 32,8 miliar.

“Serah Kelola ini sebagai “test drive” untuk menguji-coba keandalan bangunan sebelum aset ini diserahkan secara tetap kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan tuntasnya pembangunan gedung ini, menjadi bukti bahwa Kementerian PUPR turut berkontribusi bagi pengembangan SDM Unggul untuk mencapai cita-cita Indonesia Maju”, ujar Iwan.

Serah Kelola dilaksanakan oleh Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Maluku, Abdul Halil Kastella bersama dengan Wakil Rektor IV Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Sistem Informasi Universitas Pattimura, Muspida. 

“Pembangunan Kawasan Marine Center Universitas Pattimura ini merupakan bagian dari komitmen Kementerian PUPR dalam mendukung peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) unggul melalui penyediaan infrastruktur pendidikan di Indonesia”, tutur Abdul Halil. 

Pada kesempatan yang sama, Wakil Rektor IV, Muspida memberikan apresiasinya terhadap pembangunan kawasan Marine Center Universitas Pattimura yang telah dilaksanakan oleh Kementerian PUPR. “Saya berharap, Kawasan Marine Center ini dapat menjadi prasarana bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan dalam melakukan praktik langsung agar mengaplikasikan ilmu yang didapat melalui fasilitas sarana dan prasarana  yang lengkap dan memadai demi memajukan keilmuan dalam bidang perikanan dan kelautan”, jelas Muspida. (Arianto)





Share:

H. Firli Bahuri: Kinerja Pencegahan KPK Tidak Hanya Diukur dari Unit Korsupgah


Duta Nusantara Merdeka |  Jakarta 
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi H. Firli Bahuri angkat suara terkait pemberitaan tentang hasil audit BPK atas kinerja pencegahan KPK yang tengah beredar.

Dalam media statement yang diterima redaksi, minggu 11 Juli 2021 sore, ketua KPK H. Firli menyampaikan beberapa hal, bahwa ;

Pertama, audit yang dimaksud adalah pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas audit kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada semester 2 tahun 2020 untuk unit kerja Direktorat Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi (Labuksi). 

Kedua, Atas inisiatif KPK, cakupan audit kinerja diminta untuk diperluas mencakup Kedeputian Pencegahan. KPK ingin mendapatkan penilaian yang objektif dari pihak lain tentang kinerja fungsi pencegahan yang dilakukan oleh Direktorat LHKPN, Gratifikasi, Litbang, Dikyanmas, dan Korsupgah.

Ketiga, BPK menyetujui namun hanya unit kerja Korsupgah yang akan diaudit kinerja, karena keterbatasan sumber daya BPK. Direktorat Dikyanmas dan Korsupgah pada tahun 2020, masih berada di bawah Kedeputian Pencegahan.

Keempat, Hasil audit kinerja yang disampaikan untuk ditindaklanjuti antara lain terkait dengan Peraturan Komisi (Perkom) No. 7 tahun 2020. 

Adapun, rekomendasi BPK untuk perbaikan Perkom antara lain:

a) Perkom menyebutkan tugas dan fungsi Direktorat Labuksi membuat aplikasi terkait pengelolaan aset, barang bukti dan eksekusi. Ini merupakan tugas pada Direktorat Pengelolaan Data dan Informasi atau sekarang bernama Direktorat Manajemen Informasi

b) Perkom tidak menyebutkan secara eksplisit fungsi pencegahan pada Kedeputian Korsup. Sehingga, dikhawatirkan akan membuat pelaksanaan tugas Korsupgah tidak efektif

Kelima, KPK menghormati hasil audit BPK dan telah menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan. Tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan Perkom 7 tahun 2020 saat ini sedang berjalan, sebagaimana telah diputuskan dalam rapat evaluasi atas audit kinerja pada April 2021. 

Keenam, Rekomendasi lain tentang Korsupgah, yaitu BPK menilai bahwa Monitoring Center for Prevention (MCP) Korsupgah untuk mengukur kemajuan pembangunan tata kelola pemerintahan daerah untuk pencegaham korupsi dalam 8 (delapan) elemen, sangat efektif dan strategis. 

Bahkan direkomendasikan untuk memperkuat regulasi terkait MCP dalam bentuk Perpres atau aturan lainnya, sehingga kemudian dapat dikelola bersama-sama dengan kementerian/lembaga dan instansi lainnya.

Ketujuh, Rekomendasi berikut diberikan terkait dengan kelemahan MCP berdasarkan pengamatan BPK di lapangan. Perbaikan MCP direkomendasikan berupa (a) penguatan dukungan sarana dan prasarana di pemda, (b) revisi indikator penilaian agar lebih tajam dan realistis dan pelibatan kementerian/lembaga/pemda sebagai stakeholder, serta (c) penerapan pedoman monitoring pencegahan korupsi pada tata kelola pemda.

Kedelapan, atas rekomendasi tersebut, KPK telah menindaklanjutinya, yaitu dengan:

a) Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Deputi Korsup dengan Deputi Bidang Akuntan Negara dan Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP. Antara lain untuk pengelolaan MCP melalui perwakilan BPKP di 34 provinsi.
 
b) Saat ini KPK sedang memproses pengelolaan 8 elemen MCP bersama 6 (enam) unit eselon 1 Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), 2 (dua) unit eselon 1 BPKP dan 34 Kantor Perwakilan BPKP. 

Kesembilan, Permintaan KPK agar BPK mengaudit pencegahan yang dilakukan oleh KPK juga didasarkan pada tujuan untuk terus meningkatkan kinerja di bidang pencegahan. Sehingga, menurut kami kurang tepat jika menyimpulkan efektifitas upaya pencegahan KPK hanya dengan sampel dari unit Korsupgah. 

Kesepuluh, Sesuai amanah UU, KPK akan terus mengintensifkan pelaksanaan tugas pencegahan, koordinasi, dan monitoring baik di tingkat pusat maupun daerah dengan melibatkan segenap mitra pemangku kepentingan. (Arianto)




Share:

Dukcapil "Subsidi" Provider Telko Sebesar Rp1,9 Triliun


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta  
Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri terus mendukung praktik baik dalam implementasi registrasi Kartu Perdana provider selular. Fokusnya adalah menolak kartu perdana yang dijual dengan sudah ada namanya. 

"Mari kita bangun ekosistem telekomunikasi yang lebih sehat. Mari bersama menggelorakan penjualan kartu prabayar yang betul-betul kosong, kartu yang belum ada nama penggunanya. Bagi masyarakat yang membeli kartu perdana harus betul-betul mengisi nama, NIK dan nomor KK sendiri. Ini seiring dengan cita-cita nasional membangun single identity number dengan menggunakan segala sesuatu secara lebih bertanggung-jawab untuk keutuhan dan keselamatan bangsa," kata Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh dalam arahannya pada Webinar 'Ayo Dukung Kartu Perdana dalam Keadaan Tidak Aktif' oleh Ditjen Penyelenggaran Pos dan Informatika Kementerian Kominfo Kementerian, Jakarta, Kamis (8/7/2021). 

Praktik baik dalam registrasi kartu perdana ini, kata Zudan, tentu saja demi kemudahan dalam berkomunikasi sosial dan bertransaksi ekonomi. 

"Termasuk transaksi politik yang ke depan bisa jadi melalui elektronik voting yang berbasis kartu prabayar atau dengan nomor HaPe," kata Dirjen Zudan. 

Zudan menyebutkan, kolaborasi Dukcapil dan Kominfo sudah berlangsung sangat intensif lebih dari 5  tahun yang lalu. Saat ini sudah 3.707 lembaga pusat dan daerah yang menandatangani perjanjian kerja sama pemanfaatan data kependudukan Dukcapil. 

"Dari 10 pengakses data terbesar untuk verifikasi, lima di antaranya adalah provider seluler. Urutan 10 pengakses terbesar selengkapnya adalah: Telkomsel, BPJS Kesehatan, XL Axiata, Indosat, Kemensos, Hutchison 3, BRI, BPJS Naker, Smartfren, Kemenkes," papar Zudan. 

Berdasarkan data Dukcapil hingga 14 Juni 2021, sudah 6,2 miliar kali data kependudukan diakses seluruh lembaga pengguna untuk verifikasi. 

Khusus untuk perusahaan kartu prabayar, hingga 7 Juli sudah sebanyak 2,6 miliar kali data NIK diakses. Jumlah ini terdiri Hit NIK dan No. KK berhasil diverifikasi sebanyak 1,9 miliar kali, NIK tidak ditemukan 381 ribu kali, NIK dan No. KK tidak sesuai sebanyak 300 ribu kali. 

"Sekarang untuk akses verifikasi data Dukcapil masih gratis, tetapi ke depan akan berbayar. Sekarang Dukcapil sedang berkoordinasi dengan Kemenkeu dan Kementerian Hukum dan HAM. Andai sekali akses verifikasi yang berhasil berbiaya Rp1000, maka Dukcapil sudah mensubsidi dunia telko sebesar Rp 1,9 triliun selama 5 tahun lebih. Angka 1.000 itu sekadar asumsi saja, ke depan kita belum tahu apakah akan berbayar 500, 1.000 atau 2.000 rupiah per sekali akses berhasil," urai Zudan. (Arianto)





Share:

Peringati HBA ke-61, Kejaksaan Agung Gelar Vaksinasi di RSU Adhyaksa Jakarta Timur


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Hari ini Sabtu 10 Juli 2021, Jaksa Agung RI Dr. Burhanuddin, SH. MH. yang diwakili Wakil Jaksa Agung RI Setia Untung Arimuladi, S.H. M.Hum, dan didampingi Para Jaksa Agung Muda, Para Pejabat Eselon II Kejaksaan Agung serta Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta beserta jajarannya beserta Direktur RSU Adhyaksa beserta jajarannya, membuka kegiatan Vaksinasi Covid - 19 untuk umur 12 (dua belas) tahun keatas bagi para pegawai dan keluarga besar Adhyaksa serta masyarakat umum di Rumah Sakit Umum (RSU) Adhyaksa, Jakarta Timur. 

Hadir pula Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beserta jajarannya antara lain Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Sosial.

Mengawali sambutan Jaksa Agung yang dibacakan oleh Wakil Jaksa Agung, bahwa Jaksa Agung atas nama pribadi maupun Pimpinan Kejaksaan RI menyampaikan apresiasi yang setingi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat untuk menyukseskan kegiatan yang mulia ini.

Apresiasi dan ucapan terima kasih juga disampaikan kepada PT. Pertamina yang telah menghibahkan 2 (dua) unit mobil Ambulance dan 2 (dua) unit mobil jenazah kepada Kejaksaan RI.

Dan secara khusus Jaksa Agung juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada segenap tenaga kesehatan yang saya banggakan selaku garda terdepan yang tak kenal lelah, tulus dan ikhlas berjuang menyehatkan dan menyelamatkan masyarakat, meski kita tahu mereka harus bertaruh nyawa dan terpisah dari keluarga.

Selanjutnya amanah Jaksa Agung, bahwa ini adalah tahun kedua kita memperingati Hari Bhakti Adhyaksa secara istemewa, karena kita peringati dalam suasana penuh keterbatasan dan keprihatinan akibat pandemi covid 19 masih membelenggu kita, Kejaksaan sebagai alat negara tentunya turut terpanggil bahu membahu mengerahkan segenap sumberdayanya mengatasi wabah Covid-19.

Sebagaimana diketahui, bahwa salah satu cara mengatasi wabah ini adalah dengan membangun kekebalan kolektif dan vaksinasi adalah salah satu cara mempercepat terbentuknya herd imunity, serta sebagai upaya untuk menekan dampak vatality akibat Covid-19 pada pasien, oleh karenanya dibutuhkan peran serta untuk menyukseskan program vaksinasi ini sebagai upaya percepatan mengakhiri pandemi Covid-19.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam rangka memperingati Hari Bhakti Adyaksa (HBA) ke-61 dengan tema: *"BERKARYA UNTUK BANGSA"*, Kejaksaan Agung menggelar kegiatan “Adhyaksa Peduli Vaksinasi” di Rumah Sakit Umum Adhyaksa sejak Sabtu 10 Juli 2021 s/d Senin 12 Juli 2021.

Kegiatan ini sangat positif, karena selain mendukung upaya pemerintah untuk mengakselerasi vaksinasi nasional guna mencapai target, juga memudahkan masyarakat untuk memperoleh vaksinasi sebagai bentuk kepedulian Kejaksaan.

Jaksa Agung RI mengajak, untuk itu mari kita manfaatkan kesempatan (kegiatan vaksinasi) ini dengan sebaik-baiknya dengan mengajak anggota keluarga, lingkungan dan orang-orang yang anda sayangi, mulai dari umur 12 tahun keatas untuk mengikuti vaksinasi hingga tuntas dengan mendaftar secara online agar protokol kesehatan pada proses vaksinasi tetap terjaga.

Vaksin yang diberikan telah melewati berbagai uji tahapan untuk bisa dibagikan kepada masyarakat. Oleh karena itu  abaikan suara sumbang tentang vaksinasi Covid-19, percayalah bahwa pemerintah dan seluruh tenaga kesehatan telah sekuat tenaga menyehatkan Indonesia. 

_*Kita yang merasakan sehat, dan kita juga yang merasakan sakit, terlebih rasa sakit karena ditinggalkan selama-lamanya oleh orang-orang yang kita cintai, bukan mereka.*_

Selanjutnya dalam kesempatan yang baik ini, Jaksa Agung RI sekaligus menyerahkan 2 (dua) unit mobil ambulance dan 2 (dua) unit mobil jenazah kepada Rumah Sakit Umum Adhyaksa. Semoga dengan bertambahnya fasilitas akan semakin menunjang pelaksanaan tugas dan semakin banyak masyarakat yang terbantu.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam sambutannya menyampaikan terima kasih atas peran Kejaksaan RI dalam membangun herd immunity untuk warga DKI dimana sampai bulan ini untuk wilayah DKI Jakarta sudah lebih 5 (lima) juta warga DKI yang telah divaksin dari target 7 (tujuh) juta warga hingga bulan Agustus 2021. 

Gubernur DKI Jakarta juga  menjelaskan bahwa ada dua cara untuk melawan penyebaran Covid-19 yaitu dengan terinfeksi virus yang kemungkinannya akan kebal bila ditangani dengan baik atau mengakibatkan kematian dan  usaha kedua dengan cara tervaksin guna membentuk herd immunity. Dari dua cara tersebut tentu kita memilih cara vaksin, oleh karena itu kepada masyarakat DKI Jakarta yang belum divaksi dihimbau untuk memanfaatkan gerakan vaksinasi yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Agung dalam rangka HBA yang ke-61 Tahun 2021 tersebut.

Acara diakhiri dengan penyerahan SK Gubernur tentang Penentuan Lokasi Pelaksanaan Vaksinasi Covid 19 dari Gubernur DKI. Jakarta kepada Wakil Jaksa Agung RI. Dan penyerahan  2 (dua) unit mobil ambulance dan 2 (dua) unit mobil jenasah yang merupakan bantuan dari PT. Pertamina yang diserahkan Wakil Jaksa Agung mewakili Jaksa Agung yang diterima langsung oleh Direktur Utama RSU Adhyaksa Jakarta (dr. Dyah Eko Judihartanti, MARS).

Sebelum acara pembukaan, Koordinator Seksi Baksos HBA ke-61 (Nanang Sigit Yulianto, SH. MH, Inspektur 5 pada Jaksa Agung Muda Pengawasan) melaporkan bahwa pelaksanaan Adhyaksa Peduli Vaksinasi atas petunjuk Bapak Jaksa Agung dan berkoordinasi dengan Pemprov DKI. Jakarta dan RSU Adhyaksa.

Target yang direncanakan pada vaksinasi diharapkan dapat mencapai 3.000 orang yang dimulai sejak Sabtu 10 Juli 2021 sampai dengan hari Senin 12 Juli 2021, dan akan dilanjutkan dengan Vaksin kedua pada bulan depan.

Tenaga medis dan non medis yang terlibat dalam aksi ini terdiri dari RSU Adhyaksa, Klinik Pratama Pusat Kesehatan Kejagung, Klinik Badiklat Kejaksaan RI, dan Klinik Kejati DKI. Jakarta, serta tenaga administrasi dari Kejati dan Kejari se DKI. Jakarta yang seluruhnya berjumlah 104 orang.

Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka memperingati HBA ke-61 Tahun 2021 dilaksanakan dengan mematuhi dan memenuhi protokol kesehatan secara ketat, antara lain dengan menerapkan protokol 3M yaitu memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan pakai sabun dan/atau hand sanitizer (Arianto)






Share:

RS Darurat Covid-19 Wisma Haji Siap Operasi Besok Pagi


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas pada Jumat (9/7/2021) meninjau kesiapan Asrama Haji di Pondok Gede yang sudah selesai dikonversi menjadi rumah sakit (RS) darurat untuk penanganan COVID-19. Dalam peninjauan sekaligus peresmian tersebut, Presiden menyatakan RS Wisma Haji tersebut siap beroperasi mulai besok pagi, Sabtu (10/7/2021). 

"Saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Menteri Kesehatan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), beserta seluruh jajarannya yang sudah bekerja keras dalam waktu lima hari menyiapkan Wisma Haji dikonversi menjadi RS," kata Presiden Jokowi. 

Sebelum diresmikan, Presiden menyatakan sudah mengecek langsung seluruh kesiapan RS darurat tersebut. "Saya sudah cek ke dalam, peralatan RS, pergantian AC, kemudian pembangunan lift untuk pasien, saya lihat sudah dalam keadaan 99% siap. Sehingga besok pagi RS Wisma Haji ini sudah bisa dioperasionalkan," tegasnya. 

Di Asrama Haji tersebut, Pemerintah menyiapkan 900 tempat tidur isolasi, 50 ICU (intensive care unit), dan 40 HCU (high care unit). Menurut Presiden, kesiapan fasilitas ini telah disiapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Selain di Asrama Haji Pondok Gede, Pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah tempat untuk isolasi lainnya yaitu di Rumah Susun Nagrak sebanyak 2.273 tempat tidur dan di Rumah Susun Pasar Rumput sebanyak 3.986 tempat tidur. 

Di samping itu, Pemerintah juga menambah kapasitas Rumah Sakit Darurat Covid-19 Wisma Atlet sebanyak 1.200 tempat tidur untuk mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19. (Arianto)




Share:

Cegah Penyalahgunaan NIK Saat Registrasi Kartu Prabayar, Dukcapil Usulkan 'Two Factor Identification'


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri masih menemukan pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Kominfo yang terkait dengan  Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi. Aturan tersebut menyebutkan, calon pelanggan prabayar dapat melakukan registrasi sendiri paling banyak 3 nomor pelanggan untuk setiap NIK pada setiap penyelenggara jasa telekomunikasi.

"Temuan kami satu NIK diregistrasi untuk lebih tiga nomor pelanggan. Juga registrasi kartu prabayar dengan menggunakan NIK dan No. KK orang lain," ungkap Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh pada Webinar 'Ayo Dukung Kartu Perdana dalam Keadaan Tidak Aktif' oleh Ditjen Penyelenggaran Pos dan Informatika Kementerian Kominfo Kementerian, Jakarta, Kamis (8/7/2021).

Berdasar log akses pada 7 Juli 2021, saat melakukan uji petik siapa pemilik nomor HP, Dukcapil menemukan fakta 1 NIK diregistrasi untuk 68 Nomor HP Provider XL Axiata. Bahkan ada 1 NIK dipakai untuk 403 Nomor HP Indosat.

"Kemungkinan memakai NIK dan No. KK yang ada di dunia maya atau saat membeli nomor sudah aktif. Ini yang harus kita stop. Caranya Dukcapil belum diberi kewenangan. Apakah misalnya setelah orang memiliki 1 NIK mendaftar lebih dari 3 nomor Dukcapil diberi kewenangan untuk memblokir," kata Dirjen Zudan.

Dia juga menduga NIK tersebut yang biasa dipakai oleh si penjual nomor perdana. 

"NIK adalah salah satu elemen data pribadi yang harus dijaga kerahasiaannya. Ini menjadi penting karena di dunia maya banyak sekali data NIK beredar.  maka ada aturan yang memberikan sanksi pidana pada orang menyalahgunakan data pribadi. Dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Adminduk disebutkan pidana 2 tahun dan denda Rp. 25 juta," kata Dirjen Zudan.

Untuk mencegah penyalahgunaan NIK dalam registrasi kartu perdana, Zudan mengusulkan untuk memperbaiki sistem registrasi kartu prabayar.

Caranya dengan mengubah SOP pendaftaran dengan 'Two Factor otentication'. 

"Misalnya, gabungan NIK dan tanda tangan elektronik, jadi betul-betul orang yang memiliki tanda tangan itu yang mendaftar kartu prabayar. Ini lebih secure karena tempat TTE dan NIK akan terpisah."

Alternatif lain ke depan bisa dengan verifikasi NIK dan biometrik foto wajah. "Foto wajah harus live detection face, misalnya sembari selfie," pungkasnya. (Arianto)

Share:

Erick Thohir: Suntikan PMN Difokuskan untuk Penugasan Pemerintah


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut peran penting BUMN dalam konstribusi kepada negara melalui dividen, pajak, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Erick menyampaikan penyertaan modal negara (PMN) merupakan salah satu instrumen yang dibutuhkan BUMN dalam menjalankan penugasan pemerintah. Erick menyebut nilai PMN yang diberikan jauh lebih kecil daripada kontribusi yang diberikan BUMN kepada negara.

"Kalau kita lihat, dalam 10 tahun terakhir, BUMN berkontribusi sebesar Rp 3.295 triliun yang terdiri atas pajak sebesar Rp 1.872 triliun, PNBP sebesar Rp 1.035 triliun, dan dividen sebesar Rp 388 triliun. Kita bandingkan dengan PMN yang diberikan adalah empat persen atau Rp 147 triliun dari 2011-2020," ujar Erick saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (8/7).

Erick menyebut suntikan PMN dan dividen pada periode 2020 hingga 2024 justru relatif seimbang. Erick mengatakan hal ini tak lepas dari banyaknya penugasan yang diberikan kepada BUMN selama ini atau hampir 81 persen PMN digunakan untuk melaksanakan penugasan pemerintah dan 6,9 persen untuk restrukturisasi.

"Yang terpenting pada 2017-2018 yang seharusnya ada PMN untuk pembangunan jalan tol trans Sumatera itu angkanya sangat kecil sehingga porsi (PMN dan dividen) menjadi seperti 50:50," ucap Erick.

Erick menyampaikan dividen BUMN pada 2020 tercatat hanya sebesar Rp 43 triliun. Sementara dividen untuk tahun ini ditargetkan mencapai Rp 30 triliun atau Rp 35 triliun dari target semula yang Rp 40 triliun.

"Tahun ini insyaAllah peningkatan Rp 30-35 triliun. Ini belum fix tapi kita upayakan dan kami berupaya dengan sekuat tenaga, tentu dengan kondisi pandemi tetap kita akan berikan dividen tahun depan paling tidak sama dengan target tahun sebelumnya yaitu Rp 40 triliun," ungkap Erick.

Nusron Wahid dari Komisi 6 DPR RI menyampaikan, “Untuk menciptakan legacy bersama antara pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN dan DPR, serta mengurangi beban BUMN pada masa lampau, kami mengusulkan agar semua RDI dan SLA di semua BUMN dikonversi saja menjadi PMN. Sehingga semua bukunya BUMN ke depan menjadi sehat dan kredibel”.

Hal ini ditambahkan juga oleh Aria Bima, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI bahwa, “Penugasan yang diberikan kepada BUMN tidak boleh membuat BUMN rugi dan anggaran yang diberikan kepada BUMN dlm bentuk PMN yang awalnya berasal dari K/L adalah anggaran utk penugasan-penugasan yang diberikan oleh Pemerintah”. (Arianto)

Share:

Antisipasi Rumah Sakit Penuh, Kades Diminta Perkuat Ruang Isolasi Desa


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Relawan Desa Lawan Covid 19 diminta memperkuat ketersediaan ruang isolasi desa. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar mengatakan, ketersediaan ruang isolasi desa akan menjadi solusi untuk mengantisipasi rumah sakit penuh.

“Sekarang rumah sakit pada penuh. Tidak ada pilihan bagi desa selain menyiapkan ruang isolasi yang baik,” ujar Halim Iskandar di Jakarta, Rabu (7/7/2021).

Pria yang akrab disapa Gus Halim ini mengatakan, relawan desa lawan covid 19 yang diketuai oleh kepala desa ini juga diimbau untuk memperketat penjagaan gerbang desa atau pos jaga desa. Mereka diminta lebih selektif dalam memantau pergerakan warga setempat, terutama warga/pendatang yang baru tiba dari luar daerah.

“Pemantauan pertama adalah mengecek suhu badan. Kemudian mendata form perjalanan seminggu terakhir. Nah kalau tidak mengkhawatirkan, tidak ada masalah, dibolehkan masuk. Tapi kalau mengkhawatirkan, misalkan suhu tubuh di atas standar, langsung bawa ke ruang isolasi desa,” ujar Doktor Honoris Causa dari UNY ini.

Gus Halim mengatakan, Gedung yang digunakan sebagai ruang isolasi di setiap desa bervariasi, mulai dari Balai Desa; Gedung BUMDes (Badan Usaha Milik Desa); Gedung SD; hingga Rumah Kosong yang tidak digunakan. Konsolidasi terkait penyediaan ruang isolasi desa sendiri telah dilakukan sejak tahun lalu.

Tak hanya menyediakan ruang isolasi saja, menurutnya, ruang isolasi desa yang dikelola oleh relawan desa lawan covid 19 ini juga menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh pasien yang diisolasi, seperti makanan, obat, dan vitamin. Selain itu, ruang isolasi desa juga berada di bawah pemantauan Puskesmas setempat.

“Kebanyakan kasus Covid-19 di desa itu OTG (pasien covid tanpa gejala). Sehingga bisa ditangani melalui ruang isolasi mandiri yang selama ini sudah disediakan desa sejak covid-19 ada, sejak tahun 2020,” ujarnya. (Arianto)




Share:

Menteri BUMN Erick Thohir Apresiasi Gerakan Antar Rakyat Gelar Sentra Vaksinasi


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Menteri BUMN Erick Thohir menghargai usaha kolaborasi yang dilakukan swasta, masyarakat, organisasi nirlaba, dan komunitas dengan pemerintah untuk bersama mengencangkan program vaksinasi sebagai ikhtiar memerangi pandemi COVID-19. 

Menurutnya, dengan bergotong royong, maka negara ini bisa melalui segala masalah dan menampakkan jati diri sebagai bangsa yang kuat. Hal itu ditekankan Menteri BUMN saat mengunjungi Sentra Vaksinasi Enesis di Jakarta International Equestrian Park, Jakarta Timur. Rabu (7/7)

Sentra vaksinasi yang digelar oleh produsen Antis Hand Sanitiser, Enesis Group, Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) DKI Jakarta, Indonesia Respon, dan GEMAWIRA ini ditujukan untuk rekan rekan pekerja dan stakeholders transportasi publik serta masyarakat umum.

"Ditempat yang bersejarah saat Asian Games 2018 lalu, saya melihat sebuah sinergi dan sikap gotong royong berbagai pihak untuk memerangi pandemi. Serupa saat kita diragukan saat jadi tuan rumah Asian Games, namun akhirnya berhasil membuktikan kepada dunia bahwa kita bisa, maka melalui sentra vaksinasi ini, mari sekali lagi kita membuktikan bahwa kita bisa menekan kasus positif COVID-19 secara bersama pula," ujar Menteri BUMN, Erick Thohir.

Dalam pembukaan Sentra Vaksinasi Enesis tersebut hadir Chief Sales & Marketing Officer Enesis Group, Ryan Tirta Yudhistira, Ketua Umum MES DKI Jakarta, Tito Maulana, Ketua Indonesia Respon, Herie Marjanto, dan Ketua Umum GEMAWIRA, Diantri Lapian. 

Dalam kesempatan tersebut, juga diserahkan bantuan dari Enesis Group, berupa 1 Juta Antis Hand Sanitiser kepada Menteri BUMN yang juga merupakan Ketua Pusat MES untuk diberikan kepada seluruh masyarakat luas melalui Indonesia Respon.

"Saya berharap, Sentra vaksinasi ini mampu berkontribusi atas target 8,8 juta warga DKI Jakarta yang divaksin. Saat ini, warga ibukota yang sudah divaksin mencapai 65 %, jadi demi mewujudkan herd immunity 72 %, keberadaan Sentra vaksinasi ini sangat dibutuhkan. Apalagi berdasarkan data dari Kemenkes, sebanyak 90% pasien COVID-19 yang meninggal karena tidak mau atau belum divaksin," jelasnya.

Menteri Erick Thohir menambahkan, meski vaksinasi merupakan salah satu program untuk menahan laju peningkatan pasien positif COVID-19, dirinya tetap berharap, masyarakat untuk
selalu disiplin memakai masker dan mematuhi prokes ditengah PPKM Darurat.

"Kita harus kasihan dengan rumah sakit-rumah sakit kita yang kelebihan beban, kita juga harus faham bahwa persediaan oksigen perlu ditambah berkali lipat karena kebutuhan meningkat. Oleh karena itu, gerakan antar rakyat ini juga harus membantu sosialisasi kepada rakyat agar mau divaksin yang akan menyelamatkan kita semua," pungkasnya. (Arianto)




Share:

KIRIM BERITA SILAHKAN KLIK

KIRIM BERITA ANDA KESINI! Merasa Terbantu Dengan Publikasi ? Ayo Traktir Kopi Untuk Admin Dengan Cara Berbagai Donasi. Terimakasih :)



BREAKING NEWS

~||~ KPU Tetapkan Pasangan Prabowo Subianto & Gibran Rakabuming Raka Menjadi Presiden Terpilih ~||~ Kampung Rakyat Indonesia Siap Sukseskan PILKADA Serentak Tahun 2024 ~||~ Hak Angket Kian Redup ~||~ Pasangan Capres & Cawapres Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar dan Pasangan Ganjar Pranowo - Mahfud MD Resmi Layangkan Gugatan Hasil Pilpres Ke Mahkamah Konstitusi ~||~ #PEMILUDAMAI ~||~

Kilas Balik Bung Karno

Kilas Balik Bung Karno - Makna Proklamasi

Ir. Soekarno (Sang Proklamator) Setiap Tahun kita Memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Maka kita tidak bisa t...

Like Fanpage

Follow In Twitter

Breaking News

IKUTI KAMI


loading...

NONTON VIDEO DAPAT DUIT

10 Berita Populer

IKLAN

IKLAN
Ingin Pasang Iklan hubungi Kami di 0812 6582 534

Label

(SAS) #2019GantiPresiden Accounting Aceh Aceh Timur Adat Istiadat Advokat AFF Agama Agraria AIDS Air Aisyiyah Aksara Aksi Aksi Sosial Aktivis Aktivitis Al Washliyah Album Amien Rais Anak Anak Yatim Anarkis Angkatan Darat Anies Baswedan Animal Anti Korupsi Arisan Artikel Artis Arus Mudik Asahan Asian Games ASN Asuransi Asusila Atlet Award Bacaleg Bachtiar Ahmad Sibarani Baksos Bakti Sosial Balap Liar Banda Aceh Bandar Lampung Bandara Bandung Banjir BANK Bank Sumut Bansos Banten Bantuan Sosial Bapenas Bappenas Basarnas Batubara Bawang Putih Bawaslu Bayi Bazar BBM Bea Cukai Beasiswa Begal Bekraf Beladiri Belanja Bencana Bencana Alam Beras Berita Bhabinkamtibmas Bhayangkara Bhayangkari Bioskop Bisnis BKPRMI BM PAN BNI BNN BNPT Bobby Nasution Bom Bunuh Diri Boomerang BPBD BPJS BPN BPOM BRI Brimob Buka lapak Bukit Asam Buku Bulog BUMN Bung Karno Bupati Bursa saham Bursasaham Buruh Bus Caleg Capital market CCTV Cerpen Cianjur Cikampek Citilink conference Cosplayer Covid-19 Covid-19 Satgas Covid19 Cuaca Cuci Tangan Curanmor Cyber Daerah Dakwah Dance Debat Presiden Debt Collector Dede Farhan Aulawi Deklarasi Deli Serdang Demonstrasi Densus 88 Desa Dewan Pengawas Dewata Sakti Dharma Pertiwi Dialog Digital Diklat Dinas Perhubungan Dirgahayu HUT RI Disiplin Diskusi Dongeng Donor Darah DPD RI DPR Duka Cita E-Money Effendi Simbolon Ekonom Ekonomi Ekspor Impor Electronics Elektronik Emas Empat Pilar Entertainment Es cream ESDM event Fashion Festival FIFA Film Film Horor Film seri Anak Fintech FISIP Flores Timur Formasi Formula E Forum Furniture Futsal G30S/PKI GAAS Games Ganja Ganjar Ganjil Genap Garut Gebyar Kemerdekaan Gempa Geng Motor Genppari Gereja Gibran Gizi Buruk Go Pay Go-Jek Gojek Golkar Gotong Royong Grab Gubernur Guru Besar Gym Haedar Nasir ham HANI Harbolnas Hari Ibu Hewan Hiburan HIV HMI Hoax Hotel Hp Hukum Humas Humbahas HUT HUT Bhayangkara HUT RI HUT TNI Hutan Ibadah Ibadah Haji Ibu Negara Idul Adha Idul Fitri IKLAN Imlek IMM Indonesia Industri inflasi Informasi Infrastruktur Inspektorat Inspirasi Internasional Internet Intoleran Investor IPK IPM IPPI Islam IWAPI Jakarta Jakarta Barat Jakarta Pusat Jalan Jambore Nasional Jawa Tengah Jawa Timur Jayapura Jokowi Juara Jum'at Barokah Jumanji Jumat Jumat Berkah Jurnalis Kaliber Kampanye Kampung Rakyat Indonesia Kampus Kamtibmas Kapolda Kapoldasu Kapolri Kapolsek Kapolsek Kepolisian Karaoke Karhutla Karya Tulis Kasus KDRT Keadilan Keagamaan Keamanan Kebakaran Kebangsaan Kebersihan Kebudayaan Kebun Kecantikan Kecelakaan Kedokteran Kegiatan Kegiatan seminar Kehutanan Kejahatan Kejaksaan Kejuaraan Kejurnas Kekerasan Kelestarian Alam Keluarga Kemalingan Kemanusiaan Kemenag Kemenaker Kemendag Kemendagri Kemendesa Kemendikbud Kemenhub Kemeninfo Kemenkes Kemenkeu Kemenko Kemenkumham Kemenlu KEMENPAN-RB Kemenparekraf Kemenperin Kemenpora kemenristek Kemensos Kementan Kemiskinan Kendaraan Dinas Kepala Daerah Kepedulian keperdulian Kepolisian Kerajaan Kereta Api kerja Paksa Kerjasama Kesehatan Kesejahteraan Keselamatan Kesenian Ketahanan Pangan Ketenagakerjaan Keuangan Khilafahtul Muslimin Kilas Balik Bung Karno Kivlan Zen KKP KNPI Kohati kompetisi Kompolnas Komputer Komunitas kon Konferensi KONI Konsumen Koperasi Kopermasu Kopi Kopi Pagi Korupsi Kota Medan KPK KPR KPU Kriminal KRYD KSAD Kudeta Kuliner Kunjungan Kerja Kutai Kartanegara Labuhan Batu Lahan Lakalantas Laksi Lalu Lintas Lampung Langka Langkat Lapas Launching Launching Album Launching Aplikasi Launching Buku LAZISMU Lebaran Legislatif Lembaga LGBT Lifestyle Lingkungan Lingkungan Hidup LIPPI Listrik Lock Down Lomba lomba lari London LPPI LPS LSM Lukas Enembe Madina Mahasiswa Mahkamah Agung Mainan anak Majalengka Makanan Jepang Makassar Makkasar Mall Maluku Market Outlook Masjid Masker Mata Uang Maulid Nabi Mayday MDMC Medan Denai Media Media Sosial Megapolitan Menag Mendag Mendagri Menembak Menteri Menteri Perdagangan millenial Minuman Keras Minuman sehat Minyak Goreng Minyak Makan Miras Mobil MOI Motivasi MoU MPR MPR RI Mudik Muhammadiyah Muharram MUI Munas Musibah Musik Musyawarah Musywil Narkoba Narkotika NasDem Nasional Natal Natal & Tahun Baru New Normal NII NKRI NU ODGJ Office Ojek Online Ojol Olah Raga Olahraga Ombusman Omicron Online Operasi Patuh Operasi Yustisi Opini Organisasi Ormas Otomotif P Padang Padangsidimpuan Pagelaran Pahlawan Pajak Pakta Integritas Palestina Pameran PAN Pancasila Papua Parawisata Pariwisata Partai Demokrat Partai Politik Partai UKM Partai Ummat Pasar Pasar modal Pasar Murah Pasar Tradisional Paspampres Patroli PC PDI Perjuangan PDIP Perjuangan pe Pedagang Pegadaian Pelajar Pelajar Islam Indonesia Pelantikan Pelatihan Pelayanan Publik Pelecehan seks Pelukis Peluncuran Pemadam Kebakaran Pemalakan Pembangunan Pembayaran Elektronik Pembunuhan pemerasan Pemerintah Pemerintahan Pemerkosaan Pemilu Pemuda Pemuda Melati Indonesia Pemuda Muhammadiyah Pemuka Agama pen Penandatanganan Pencabulan Pencemaran Nama Baik Penculikan Pencurian Pendataan Pendidikan Penelitian Penembakan Penerbangan Penertiban Pengabdian Pengadilan Pengadilan Negeri Pengajian Pengamanan Pengamat Penganiayaan Pengawasan Pengetahuan Penggelapan Penghargaan Penghijauan Pengusaha Penipuan Penistaan Agama Penulis Penyakit Penyandang Disabilitas Penyuluhan Perampasan Perayaan Perbankan Percut Sei Tuan Perdagangan Perekonomian Perempuan & Anak Peresmian Pergaulan Perhubungan Perikanan Peristiwa Perjanjian Perjudian Perkawinan Perlombaan Permainan Perpajakan Pers Pertamina Pertanahan Pertanian Perusahaan Pesawat Terbang PET Pileg Pilkada PIlkades Pilpres Pin Pinjam meminjam uang Pinjaman Online PKL PKS PMI Polairud Polantas Polisi Cilik Politik POLRI Polwan Pondok Pesantren Ponpes Pornografi Posko Ummat PPKM PPWI Pra Kerja Prabowo Pramuka Praperadilan Prawita Genppari Premanisme Presiden Prestasi Primbon Politik Prokes promo Property Prostitusi Protokol Kesehatan PSI PSSI Public Expose Publik expose Puisi Pungli PUPR Pusat Perbelanjaan Puskesmas PWI Qurban Radikalisme Rafdinal Ragam Rakernas Rakor Ramadhan Reksadana Rektor Relawan Relawan Jokowi Religi Remisi Rentan Renungan resa Restoran Reuni 212 Revolusi Mental Reward RKUHP Robot Ruang Guru Rumah Rumah sakit Rups Rusia RUU Saber Pungli Sabu Sahabat Anak Salon Samosir Samsat Samsung Sanitasi air.Lingkungan hidup Santri SAR Satlantas Satpol PP Satwa Sejarah Sekolah Sembako Seminar Sengketa Seniman Senjata Senjata Api Sepak Bola Separatis Sepeda Sepeda sehat Serdang Bedagai Sertifikat Sertijab sho Sigli Silaturahim Silaturahim. KUYAI Kartanegara Silaturahmi Silaturrahim SIM Simalungun Simpan Pinjam Simulasi Smartphone Soekarno Solar Somasi Sosial Sosialisasi Startup Stasiun STOP PRES...!!! Studi Ilmiah Stunting Suku bunga Sulawesi Selatan Sumatera Barat Sumatera Utara Sumpah Jabatan Sumut Sungai Superstore Suplemen Surabaya Surat Terbuka Suriyono Adi Susanto Suriyono Adi Susanto {SAS) Survei Survey susu Swab Antigen Syafi'i Ma'arif Syariah Syawal Takjil Tali Kasih Talkshow Tanjung Balai Tantama Tapanuli Tengah Tawuran Teknologi Teror Terorisme Tes Urine Tiket Tilang Tips Tjahyo Kumolo TNI TNI AU TNI-Polri Tokoh Tokoh Agama Tokoh Masyarakat Tol Toys Kingdom ToysKingdom Tragedi Transportasi Trend Rambut True Money Uang Uang Palsu UIN Ujaran Kebencian UKM Ukraina Ulama UMJ umkm UMSU Undang-Undang UNIMED UniPin Universitas Unjuk Rasa Upacara Usaha Rakyat UU Cipta Kerja UU ITE UUD 1945 Vaksinasi Vaksinasi booster Valentine Day Verifikasi Viral Virus Corona Walikota Wanita Wapres Wartawan Webinar Wirausaha Wisata WNA Workshop Yogyakarta Zulkifli Hasan

Arsip Berita

IKUTI BERITA VIDEO KAMI DI YOUTUBE

POS PETIR

VIRUS COVID-19

Wabah Virus Corona (Covid-19) Sudah Menyerang Indonesia, Setiap Hari Korban Semakin Bertambah Sampai ada yang Meninggal, Rakyat Semakin Cemas dan Khawatir, Bagai Tersambar Petir Mendengar Virus Corona.

HALLO KRING..!!!

12 PAS

PANCASILA UDAH FINAL

Pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila Banyak Penolakan Dari Berbagai Kalangan Masyarakat, Memang Seharusnya Tidak Usah Dibahas Dan Lebih Baik Dibatalkan. Pancasila Dasar Negara.
Tendangan 12 PAS Dihentikan

SOS

INDONESIA DARURAT NARKOBA

Sudah dijatuhi hukuman mati bahkan sudah ada yang dieksekusi, tapi masih banyak bandar narkoba semakin merajalela, terbukti banyak yang ditangkap petugas Polisi maupun BNN (Badan Narkotika Nasional) tapi belum kapok juga mereka, justru sipir penjara malah terlibat. Kalau sudah darurat begini, hukuman mati jangan berhenti, jalan terus!.

QUO VADIS

Kunjungan Statistik

Online

IKLAN USAHA ANDA


PRO KONTRA VAKSINASI

~> Program Vaksinasi Yang Diluncurkan Pemerintah Mendapat Sorotan Dari Berbagai Masyarakat, sehingga terjadi pro dan kontra

<~ Memang Sebenarnya Harus Jelas Disampaikan, Maksud dan Tujuan Vaksinasi, Karena dilapangan Ada Perbedaan Orang Yang Akan Divaksin dan Yang Tidak Boleh Divaksin, membuat masyarakat Bingung

Link Terkait

close
Banner iklan disini