Erick Thohir: Direksi BUMN Kalau Korupsi, Hukum Berat Saja!
Menanggapi Isu Miring, Kemenko Polhukam Panggil Pengelola PIK
Menparekraf Ajak PHRI Garut Bersiap Sambut ‘Revenge Tourism’ Pasca Penurunan Level PPKM
Menkeu: Perubahan Iklim, Tantangan Nyata yang Dihadapi Seluruh Dunia
“Kita semua memahami bahwa climate change tantangan yang akan memberikan implikasi yang luar biasa besar bagi manusia dan kemanusiaan. Apabila Bumi meningkat suhunya diatas 1,5 derajat Celsius, implikasinya akan sangat luar biasa,” ujar Menkeu secara daring dalam Kompasfest Navigate dalam Conference “Green on Green: Embarking New Trend of Environmental Economics”, Jumat (20/08).
Upaya untuk menghindari konsekuensi yang katastropik tersebut dilakukan oleh seluruh negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, yang salah satunya melalui penandatanganan Paris Agreement.
“Setiap negara menyumbangkan National Determined Contribution atau kontribusi yang ditetapkan di setiap negara untuk mengurangi emisi CO2 atau karbondioksida,” kata Menkeu.
Indonesia telah menandatangani Paris Agreement dengan tekad untuk menurunkan kontribusi CO2 dengan upaya sendiri sebesar 29%. Apabila mendapatkan dukungan internasional, Indonesia akan berupaya menurunkan emisi CO2 sebesar 41%. Untuk memenuhi komitmen tersebut, Indonesia telah mewujudkannya dalam berbagai kebijakan dan regulasi.
“Langkah untuk menurunkan atau mengimplementasikan komitmen Indonesia untuk penurunan emisi karbon terwujud di dalam program RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2020-2024 dan juga diwujudkan dalam berbagai regulasi, termasuk di bidang anggaran dan perpajakan,” ujar Menkeu.
APBN juga melakukan budget tagging untuk mendukung program-program penurunan emisi karbon atau melakukan transformasi agar kegiatan produksi menjadi semakin bersih. Budget climate tagging digunakan untuk mengidentifikasi belanja dan anggaran yang memang secara langsung bisa mempengaruhi dan menurunkan emisi karbon.
“Digunakanlah instrumen, seperti fasilitas perpajakan untuk mendorong investasi energi yang lebih bersih yaitu energi yang sifatnya terbarukan,” kata Menkeu.
Pemerintah juga menggunakan instrumen dalam bentuk transfer ke Pemerintah Daerah untuk mendorong langkah-langkah di bidang agrikultur atau pertanian untuk ketahanan pangan, air, dan ekosistem.
Indonesia akan terus melakukan berbagai upaya, seperti menyusun long term strategy for low carbon emission sebagai komitmen untuk menurunkan carbon emission secara neto pada tahun 2050.
“Kami juga akan bersama-sama dengan Kementerian yang lain dan pemerintah daerah akan terus menyusun strategi agar long term strategy menuju low carbon and climate resilience bisa dicapai dan diimplementasikan,” ujar Menkeu.
Saat ini, Kementerian Keuangan terus menyusun kebijakan fiskal untuk perubahan iklim, serta melakukan berbagai inovasi dan edukasi.
“Ini adalah langkah konsisten kami di dalam menggunakan instrumen APBN sebagai instrumen yang sangat penting di dalam mewujudkan komitmen Indonesia sebagai negara yang ingin berpartisipasi, berperan serta secara adil dan affordable dalam menghindarkan konsekuensi dari perubahan iklim yang sangat katastropik,” ujar Menkeu. (Arianto)
Pemodelan Tsunami Selat Sunda dan Pentingnya Bahaya Tsunami
Menperin Sidak Langsung Penerapan Uji Coba Prokes di Industri Esensial, 21 Agustus 2021
Inmendagri 34/2021 tersebut menyebutkan bahwa akan dilakukan uji coba protokol kesehatan pada perusahaan-perusahaan yang memiliki orientasi ekspor dan domestik untuk beroperasi dengan kapasitas 100% staf yang dibagi minimal dalam dua shift. Uji coba ini penting dilakukan untuk mendapatkan feedback sebelum seluruh operasional kegiatan industri dibuka secara penuh.
“Saya ingin melaporkan bahwa sudah mulai tiga hari terakhir ini, pemerintah melakukan uji coba protokol kesehatan dalam operasional di perusahaan yang berdasarkan Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) masuk kategori sektor esensial,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita ketika melakukan peninjauan di PT Gajah Tunggal, Tangerang, Banten, Sabtu (21/8).
Setelah melihat secara langsung, Menperin memberikan apresiasi kepada PT Gajah Tunggal yang telah memiliki fasilitas dan prosedur dalam penanganan dan pencegahan Covid-19 di lingkungan perusahaan dan sekitarnya. Komitmen untuk melaksanakan protokol kesehatan secara ketat ini sesuai arahan Surat Edaran Menteri Perindustrian Nomor 3 Tahun 2021 tentang IOMKI pada Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19.
“Hal tersebut menjadi salah satu kriteria utama dalam melakukan uji coba. Selain itu, mereka yang sudah punya IOMKI, wajib melaporkan secara berkala setiap Selasa dan Jumat. Kemudian, perusahaan berada di daerah status PPKM Level 4, telah melaksanakan vaksinasi pekerja, dan menggunakan aplikasi PeduliLindungi sebagai metode screening,” sebutnya.
Berdasarkan laporan IOMKI, PT Gajah Tunggal memiliki lebih dari 130 negara tujuan ekspor, yang antara lain meliputi benua Amerika, Eropa, Asia, dan Timur Tengah. Perusahaan yang berdiri sejak tahun 1951 ini telah menyerap tenaga kerja hingga 16.084 orang, dan karyawannya yang telah mengikuti program vaksinasi sebanyak 12.620 orang.
Kapasitas produksi PT Gajah Tunggal mencapai 157 juta ban, jenis produksinya antara lain adalah ban mobil penumpang ukuran rim 12 inchi – 20 inchi, ban truk ringan, ban truk dan bus, serta ban sepeda motor. Total volume ekspor mereka sejak tahun 1983 telah menembus 165 juta ban.
Menperin berharap, apabila dalam dua minggu pada uji coba ini berhasil diterapkan dengan baik, pemerintah akan membuka kesempatan bagi seluruh sektor industri esensial bisa bekerja kembali 100%. “Namun dengan catatan minimal dua shift, dan mengimplementasikan aplikasi PeduliLindungi,” ujarnya.
Lebih lanjut, pemerintah bersama pelaku industri harus siap dalam upaya menanggulangi pandemi Covid-19. “Kita tidak tahu berapa lama Covid-19 ini akan berada di tengah-tengah kita. Tidak tahu pula varian apalagi selanjutnya, tetapi kita tidak boleh kalah dan bergantung. Oleh sebab itu, harus mulai merumuskan langkah-langkah strategis untuk melihat Covid-19 ini sebagai endemi,” imbuhnya.
Menperin menambahkan, pihaknya akan melakukan monitoring dan evaluasi selama dua minggu ini dalam upaya penerapan uji coba di sektor industri esensial. “Kami optimistis, apabila utilisasi dan produktivitas sektor industri dapat kembali ditingkatkan, akan mampu memacu kontribusinya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi lagi,” tuturnya.
Pada triwulan II tahun 2021, kinerja industri pengolahan nonmigas memperlihatkan kenaikan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 6,91%, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 7,07%. Bahkan, di tengah dampak pandemi Covid-19, sektor industri memberikan kontribusi terhadap PDB nasional sebesar 17,34%, lebih tinggi dibandingkan dengan sektor ekonomi lainnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT) Kemenperin, Muhammad Khayam mengemukakan, industri ban merupakan salah satu sektor unggulan dalam menopang ekonomi nasiona. Dalam aktivitas hilirisasinya, industri ban mampu menyerap lebih dari 250 ribu ton karet alam per tahun atau 42% konsumsi karet alam nasional.
“Keunggulan lainnya, beberapa merek nasional sudah mampu bersaing di pasar internasional dan mencapai kelas produsen ban tingkat dunia atau global tire manufacturer,” ungkapnya. Perusahaan itu diantaranya Gajah Tunggal (GT Tires), Multistrada (Achilles), Elang Perdana (Forceum), dan Industri Karet Deli (Swallow).
“Saat ini, ada 17 produsen yang tercatat dengan total kapasitas terpasang mencapai 200 juta ban per tahun untuk masing-masing ban luar dan ban dalam,” sebut Kahayam. Produksi ban nasional tersebut meliputi ban mobil penumpang, ban truk ringan, ban truk dan bus, ban sepeda, ban sepeda motor, serta ban kendaraan pertanian dan agricultural.
Chief Executive Officer PT Gajah Tunggal Buddy Tanasaleh menyampaikan, produksi ban truk dan bus radial GT dimulai pada tahun 2016. Perusahaan berkomitmen untuk tetap mengembangkan industri ban truk dan bus radial, dengan produksi mencapai 570.000 ban atau sekitar 31.000 ton pada tahun 2020.
“Seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan ban, kami merupakan pionir sebagai produsen ban super single atau yang biasa dikenal dengan istilah single wide tire, dengan produksi mencapai 70.000 ban per tahun,” ujarnya.
“Ban super single merupakan jenis ban yang mempunyai ukuran telapak super lebar, sama lebarnya dengan dua ban yang umumnya digunakan pada ban belakang trailer. Ban super single produksi kami berorientasi ekspor, dengan negara tujuan ekspor terutama untuk negara-negara Eropa,” imbuhnya. PT Gajah Tunggal saat ini tetap berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan ban dalam negeri di tengah persaingan ban impor di Indonesia.
Kunjungi Pan Brothers
Pada kunjungan selanjutnya, Menperin juga melakukan sidak langsung penerapan protokol kesehatan di PT. Pan Brothers Tbk, Tangerang, Banten. Sebelum memasuki area produksi pabrik tekstil dan garmen ini, Menperin dan rombongan mempraktikkan penggunaan aplikasi PeduliLindungi.
“Penggunaan aplikasi PeduliLindungi ini sebagai metode screening. Ini sangat memudahkan dan efisien untuk mengindentifikasi terhadap keluar-masuknya karyawan atau tamu dalam penerapan protokol kesehatan. Jadi, tetap mejaga aktivitas produksi dengan baik,” tandasnya.
Pada kesempatan yang sama saat mendampingi Menperin, Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin, Eko S.A. Cahyanto menjelaskan, pihaknya telah memberikan rekomendasi sektor industri esensial yang bisa melakukan uji coba penerapan protokol kesehatan. “Mereka yang menjadi peserta telah menerima QR Code yang ada di aplikasi PeduliLindungi. Sebagian besar dari 268 perusahaan tersebut telah mengaplikasikannya,” ujarnya.
Menurut Eko, penerapan aplikasi PeduliLindungi dinilai bermanfaat untuk mendukung mobilitas di sektor industri. “Di dalam program uji coba ini, kami bisa membuktikan bahwa melalui aplikasi ini dapat menjaga protokol kesehatan dengan baik. Sepanjang protokol kesehatannya dijalankan dengan tertib dan disiplin, kita bisa menjaga semua orang tetap sehat dan semua orang bisa bekerja,” paparnya.
Selain itu, penerapan protokol kesehatan perlu didukung dengan program dan skema perusahaan dalam upaya pencegahan dan penanggulan Covid-19. “Seperti di Pan Brothers, sudah ada pedoman kesehatan yang bagus untuk di lingkungan perusahaan dan fasilitas produksinya,” ujarnya.
Menurut Eko, Kemenperin telah mengusulkan lagi sebanyak 166 perusahaan industri sektor esensial yang telah siap melakukan uji coba penerapan protokol kesehatan dalam menjalankan operasionalnya secara penuh. “Jumlah ini tambahan dari 268 perusahaan sebelumnya, dan kami terus bertahap untuk memverifikasi dan memberikan rekomendasi lagi,” tandasnya.
Hingga saat ini, penerapan uji coba di sektor industri esensial berjalan dengan baik, dan diharapkan pada bulan September nanti bisa beroperasi secara penuh. “Oleh karena itu, kami terus berkoordinasi dengan seluruh pihak dan aktif menyosialisasikan kepada sektor industri agar mereka siap,” ujar Eko.
Wakil Direktur Utama PT. Pan Brothers Tbk. Anne Patricia Sutanto mengucapkan terima kasih kepada Kemenperin yang menginisiasi berbagai program dalam mendukung aktivitas sektor industri selama masa pandemi. “Kami sebagai industri padat karya, memang sangat memerlukan sistem prokes yang baik. Jadi, kami punya satu alat yang akurat untuk mengetahui kondisi orang yang masuk dalam pabrik, baik itu dari karyawan atau tamu,” terangnya.
Menurut Anne, situasi pandemi ini harus dihadapi dengan bijaksana. Hal ini perlu ditopang kebijakan yang tepat dari pemerintah, terutama dalam memacu kinerja sektor industri. “Sebab kami berkomitmen kepada pasar dunia, semua produk made in Indonesia dari kami bisa dikirim secara on time selama masa pandemi. Hal ini bisa terjaga kalau kita juga bisa memastikan kesehatan karyawan,” ucapnya.
Bahkan, dengan sistem protokol kesehatan yang berkelanjutan, membuat kepercayaan kepada para buyers luar negeri terhadap industri di Indonesia. “Misalnya di perusahaan kami, selama pandemi, kami justru menambah karyawan hingga 3.000 orang. Hal ini merupakan wujud nyata dari konsistensi dari pemerintah, khususnya Kemenperin dalam memberikan perhatian kepada sektor industri,” kata Anne. (Arianto)
Sambut Hari Perumahan Nasional 2021, Menteri Basuki Perkuat Komitmen Penyediaan Rumah Layak Huni Untuk Masyarakat Indonesia
Menko Polhukam: Kompolnas Apresiasi Banyak Inovasi Kemajuan Pelayanan oleh Kepolisian
Bea Cukai - BNN Ungkap Penyelundupan 218,8 Kilogram Sabu Jaringan Aceh
Kemendagri Dorong Perbaikan Kualitas Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Tengah Pandemi
Fachrul Razi Terpilih Kembali Secara Aklamasi Ketua Komite I DPD RI
Dalam sidang pemilihan alat kelengkapan yang dipimpin Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono, Senator Fachrul kembali terpilih secara aklamasi melalui mekanisme musyawarah dan mufakat berlangsung di Gedung DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/8).
Fachrul didampingi oleh tiga Wakil Ketua yaitu Filep Wamafma (Papua Barat) Fernando Sinaga (Kalimantan Utara ), dan Ahmad Bastian (Lampung) yang juga terpilih melalui musyawarah dan mufakat anggota Komite I DPD RI.
Pimpinan Komite I DPD RI itu dipilih anggota berdasarkan subwilayah masing-masing, yakni anggota wilayah Barat 1, Barat 2 serta Timur 1 dan Timur 2. Sebelumnya Fachrul Razi terpilih dari wilayah barat sebagai pimpinan Komite I.
Ada hal unik dalam rapat pemilihan Pimpinan Komite I DPD RI kali ini Senator Fachrul Razi tampak memakai pakaian Adat motif Kerawang Gayo.
Kerawang adalah hasil cipta karsa manusia untuk menjadikan nilai estetik dalam prilaku kehidupan yang kemudian menjadi budaya. Bahkan motif kerawang tercermin pada reusam peraturan Negeri Linge, yaitu Sarak Opat.
Kerawang berasal dari dua kata, yaitu ‘iker’ yang artinya dasar buah pikiran dan ‘rawang’, artinya ramalan. Jadi, kerawang bermakna ramalan pemagar adat. Penambahan kata Gayo dalam frasa tesebut merupakan bentuk identitas dari suku Gayo yang tinggal di Tanah Gayo.
Fachrul Razi mengatakan dirinya memastikan akan menyelesaikan beberapa permasalahan yang belum selesai terkait RUU Daerah Kepulauan, Otsus Papua dan Otsus Aceh serta permasalahan Daerah Otonomi Baru serta isu desa dan penegakan hukum masih menjadi fokus kinerja komite I. (Arianto)
Bin Riau Berkala Laksanakan Vaksinasi Massal Pelajar dan Door to Door kepada Masyarakat
Vaksinasi massal lanjutan untuk pelajar dipusatkan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 5 Kota Pekanbaru. Dalam kegiatan ini dilaksanakan live streaming Presiden Jokowi menyapa secara virtual pelajar yang menerima vaksin. Sementara vaksinasi massal untuk masyarakat umum digelar di 12 Kabupaten / Kota di Provinsi Riau
Kabinda Riau BIN, Brigjen TNI Amino Setya Budi mengatakan bahwa vaksinasi massal lanjutan hari ini dilaksanakan dengan target sebanyak 5.000 peserta, di 12 Kabupaten / Kota di Provinsi Riau.
Stok vaksin jenis Sinovac yang disalurkan sepenuhnya didukung oleh Mabes BIN. BIN Riau juga didukung oleh Tim Nakes Dinkes Provinsi Riau dalam pelaksanaan vaksinasi massal di Prov. Riau. Gebrakan giat vaksinasi massal kepada pelajar dan door to door kepada masyarakat umum ditujukan untuk memotivasi seluruh masyarakat Indonesia sehingga dapat ikut serta dalam program nasional yang ditargetkan oleh Pemerintah Indonesia menuju kekebalan komunal.
"Sebelumnya, telah dilaksanakan vaksinasi lanjutan untuk pelajar tingkat SMP, SMA dan masyarakat umum secara door to door. Selanjutnya, hari ini dilaksanakan vaksinasi pelajar sekolah sehingga total target kita hingga hari ini untuk vaksinasi lanjutan mencapai target 10.000 dosis vaksin," ujar Kabinda Riau.
"Secara door to door ke daerah-daerah yang ada di Riau diutamakan adalah masyarakat yang kelas bawah. Karena dari informasi masyarakat, seolah-olah vaksin ini untuk masyarakat menengah ke atas, namun justru masyarakat kelas bawah yang menjadi target kami," ungkapnya.
Brigjen Amino juga berharap kepada Pemerintah Pusat agar mengirim lebih banyak dosis vaksin dan semaksimal mungkin memberikan vaksin kepada daerah di Riau, sehingga penanggulangan dan kegiatan Covid-19 dapat terlaksana dengan cepat.
"Kami mengucapkan terimakasih kepada bapak Presiden dan Bapak Kepala BIN atas perintah yang diberikan kepada kami di wilayah Riau dalam rangka melaksanakan vaksinasi massal lanjutan bagi pelajar dan masyarakat secara door to door," tambahnya. (Arianto)
Gagalkan Penyelundupan 10 Kilogram Sabu, Bea Cukai Soekarno-Hatta Kembali Catatkan Prestasi
Dalam Konferensi Pers yang berlokasi di KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta, Kamis, 19 Agustus 2021, pukul 09.30 WIB, Finari Manan selaku Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta menjelaskan kronologi penggagalan penyelundupan ini kepada pers dan awak media. Pada Jumat, 23 Juli 2021, pukul 01.00 WIB dini hari, dengan didasarkan pada informasi intelijen yang diterima, petugas Bea Cukai Soekarno-Hatta bersama Tim Direktorat Penindakan dan Penyidikan DJBC serta BARESKRIM POLRI melakukan pemeriksaan barang kiriman dengan nama pengirim Papy Edike Aweze dari Kongo, Afrika Tengah, dengan pemberitahuan barang “Polished Malachite” sebanyak 2 (dua) kemasan.
Dari hasil pemeriksaan, pada kemasan pertama ditemukan 8 (delapan) buah patung binatang berukuran kecil dan 20 (dua puluh) buah bola batu berwarna hijau yang didalamnya terdapat bungkusan plastik kuning yang berisikan serbuk kristal bening. Sedangkan, pada kemasan kedua ditemukan 10 (sepuluh) buah patung binatang berukuran kecil dan 20 (dua puluh) buah bola batu berwarna hijau yang mana didalamnya juga terdapat bungkusan plastik kuning berisikan serbuk kristal bening. Kemudian petugas melakukan identifikasi barang menggunakan alat uji narkotika dan dari hasil pengujian, disimpulkan serbuk kristal bening tersebut positif narkotika golongan I jenis methamphetamine atau sabu. Adapun total berat bruto serbuk kristal yang ditemukan adalah 10.456 gram.
Kemudian pada hari yang sama, Jumat, 23 Juli 2021 sekitar pukul 19.20 WIB, tim gabungan dari Bea Cukai Soekarno-Hatta, Direktorat Penindakan dan Penyidikan DJBC dan Bareskrim Polri melakukan pengembangan kasus dan berhasil mengamankan seorang pria berinisial A (29 tahun, WNI) di Kelurahan Kembangan Selatan, Jakarta Barat. SIARAN PERS Narahubung Media : Renata Oktita Staff Layanan Informasi Bea Cukai Soekarno Hatta
Terakhir, Finari juga menyampaikan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pelaku dapat diancam dengan hukuman pidana mati, pidana seumur hidup, atau pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum Rp 10 Miliyar ditambah 1/3 dalam hal barang bukti melebihi 1 kilogram. Finari pun menghimbau dan mengajak kepada masyarakat untuk ikut serta dan berperan aktif dalam memberantas sindikat peredaran narkotika demi terlindunginya generasi penerus bangsa dari penyalahgunaan obat-obatan terlarang ini. (Arianto)
Dalam Rangka Penanganan Covid-19, Kementerian Keuangan Terus Berikan Berbagai Insentif Fiskal
Adapun realisasi pemberian fasilitas periode tahun 2021 sampai dengan bulan Juli, total nilai insentif fiskal telah diberikan sebesar Rp799 miliar dari nilai impor barang sebesar Rp4 triliun. Jenis barang yang paling banyak diimpor secara berurutan yaitu Reagent PCR, masker (bedah, non-bedah, N95), ventilator, APD/pakaian pelindung, obat-obatan, mesin In Vitro (uji lab), dan virus transfer media.
Jenis Barang yang diberikan insentif dilakukan berdasarkan masukan Kementerian Kesehatan dan dikoordinasikan dengan Kementerian/Lembaga terkait.
Beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan antara lain pemenuhan kebutuhan segera, dan ketersediaan produsen di dalam negeri. Pada awal pandemi telah diberikan insentif kepabeanan untuk 73 jenis barang sesuai PMK 34/PMK.04/2020, dan kemudian dilakukan beberapa kali perubahan, terakhir menjadi 26 kelompok barang sesuai PMK 92/PMK.04/2021.
PCR Test merupakan salah satu jenis barang yang sejak Maret 2020 hingga saat ini secara konsisten telah diberikan insentif kepabeanan. Dengan adanya insentif fiskal dan prosedural untuk importasi PCR Test ini, diharapkan mampu memenuhi kebutuhan PCR Test bagi kegiatan testing dan tracing dengan harga yang murah dan mudah untuk didapatkan.
Adapun jenis barang yang berhubungan dalam rangka proses testing Swab PCR yang juga telah diberikan insentif kepabeanan diantaranya PCR test reagent, Swab, Virus Transfer Media, dan In Vitro Diagnostic Equipment.
Khusus untuk PCR test reagent, total fasilitas pembebasan bea masuk (BM) dan pajak dalam rangka impor (PDRI) yang telah diberikan untuk periode 01 Januari hingga 14 Agustus 2021 sebesar Rp366,76 miliar, terdiri atas fasilitas fiskal berupa pembebasan BM sebesar Rp107 miliar, PPN tidak dipungut sebesar Rp193 miliar, dan PPh Pasal 22 dibebaskan dari pungutan sebesar Rp66 miliar.
Sejak berlakunya PPKM darurat dimana terjadi peningkatan pasien yang terkonfirmasi Covid-19 mengakibatkan peningkatan kebutuhan oksigen. Maka sejak awal Juli 2021 juga diberikan fasilitas terhadap impor oksigen, oksigen concentrator, oksigen generator, tabung oksigen, dan regulator.
Selain insentif fiskal juga diberikan insentif prosedural berupa percepatan pengeluaran barang impor, dan penyederhanaan perizinan tata niaga impor, yang dapat diberikan oleh BNPB dengan pengajuan permohonan secara elektronik melalui Online Single Submission di laman www.insw.go.id.
Tidak hanya itu, fasilitas impor untuk Alkes dalam rangka penanganan pandemi Covid-19, selain menggunakan PMK 92/PMK.04/2020 jo PMK 92/PMK.04/2021, Kementerian Keuangan juga memberikan insentif kepabeanan dalam mendukung pemenuhan kebutuhan Alkes, antara lain berupa insentif untuk obat-obatan melalui dana APBN bagi masyarakat (PMK 102/PMK.04/2007), bea masuk ditanggung pemerintah untuk industri strategis yang terdampak Covid-19 khususnya sektor industri farmasi dan alat kesehatan (PMK 68/PMK.10/2021), impor fasilitas Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum (PMK 171/PMK.04/2019), impor barang hibah/hadiah untuk ibadah/amal/sosial (PMK 70/PMK.04/2012), serta fasilitas untuk impor vaksin Covid-19 (PMK 188/PMK.04/2020). (Arianto)
Hadiah Spesial Kemerdekaan RI: Tiga TPA Sampah Sanitary Landfill, Satu Pasar dan Satu SD Negeri Siap Diresmikan
Sejumlah infrastruktur tersebut, tiga TPA Sampah dengan sistem sanitary landfill yaitu, TPA Sampah Talang Gulo di Kota Jambi, TPA Sampah Supit Urang di Kota Malang, dan TPA Sampah Jabon di Kabupaten Sidoarjo. Kemudian Pasar Seni Sukowati di Provinsi Bali, dan satu SDN 3 Nglinduk di Kabupaten Grobokan Provinsi Jawa Tengah.
Pembangunan ketiga TPA Sampah merupakan kerja sama antara Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR bersama dengan Pemerintah Jerman dalam Program Emission Reduction in Cities–Solid Waste Management (ERIC-SWM). Pekerjaan dilakukan karena kondisi kapasitas tampung ketiga TPA Sampah tersebut sudah overload, maka perlu dikembangkan dari semula menggunakan sistem penimbunan terbuka (open dumping), dengan tujuan untuk meminimalisir dampak pencemaran, baik air, tanah, maupun udara sehingga lebih ramah lingkungan.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, penanganan masalah sampah dapat dilakukan melalui dua aspek, yakni struktural dengan membangun infrastruktur persampahan dan non struktural seperti mendorong perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat.
"Pembangunan infrastruktur pengolahan sampah skala kota dinilai efektif untuk volume sampah yang tidak terlalu besar, sehingga pengurangan sampah dapat dilakukan mulai dari sumbernya. Dukungan pemerintah kabupaten atau kota juga diperlukan terutama dalam penyediaan lahan,” kata Menteri Basuki.
Pertama TPA Sampah Talang Gulo di Kota Jambi dibangun sejak tahun 2018-2020 dengan sistem sanitary landfill berkapasitas tampung 613.000 meter kubik. TPA baru ini diproyeksikan dapat mengolah sampah dengan konsep go green dan ramah lingkungan.
Pekerjaan pembangunan TPA Sampah Talang Gulo menggunakan teknik sorting plant (pemilahan) berkapasitas 15 ton/hari, composting plant (pengomposan) dengan kapasitas 35 ton/hari, dan Leacheate Treatment Plant/LTP kapasitas 250 meter kubik/hari.
Pekerjaan pembangunan TPA Sampah Talang Gulo meliputi, pembangunan landfill area seluas 5 Ha, pembangunan pengolahan air lindi, pembangunan pemilahan sampah, pembangunan pengelolaan kompos, serta pembangunan fasilitas penunjang seperti gapura, gedung administrasi, dan jembatan timbang.
Kedua, TPA Sampah Supit Urang di Kota Malang dibangun sejak 2018-2020 dengan sistem sanitary landfill berkapasitas tampung 726.162 meter kubik yang diproyeksikan melayani sampah rumah tangga sebanyak 700.000 jiwa atau setara dengan 450 ton/hari.
Pekerjaan pembangunan TPA Sampah Supit Urang tersebut menggunakan teknik sorting plant (pemilahan) berkapasitas 15 ton/hari, composting plant (pengomposan) dengan kapasitas 35 ton/hari, dan Leachate Treatment Plant/LTP kapasitas 300 meter kubik/hari.
Lingkup kegiatan meliputi pembangunan landfill area seluas 5 Ha, pembangunan pengolahan air lindi, pembangunan pemilahan sampah, pembangunan pengelolaan kompos, serta pembangunan fasilitas penunjang seperti gapura, gedung administrasi, dan jembatan timbang.
Ketiga, TPA Sampah Jabon berlokasi di Kabupaten Sidoarjo dibangun sejak 2018-2020 berkapasitas tampung 1.650.000 meter kubik yang diproyeksikan melayani sampah rumah tangga penduduk Kota Sidoarjo sebanyak 900.000 jiwa atau setara dengan 450 ton/hari.
Pekerjaan pembangunan TPA tersebut menggunakan teknik sorting plant (pemilahan) berkapasitas 15 ton/hari, composting plant (pengomposan) dengan kapasitas 35 ton/hari, dan Leachate Treatment Plant/LTP kapasitas 300 meter kubik/hari.
Pekerjaannya meliputi, pembangunan landfill area seluas 5,89 Ha, pembangunan pengolahan air lindi, pembangunan pemilahan sampah, pembangunan pengelolaan kompos, serta pembangunan fasilitas penunjang seperti gapura, gedung administrasi, dan jembatan timbang.
Selain itu, Kementerian PUPR melalui Direktorat Prasarana Strategis, Dirjen Cipta Karya telah menyelesaikan revitalisasi Pasar Seni Sukawati di Kabupaten Gianyar, dan rehabilitasi Sekolah Dasar Negeri 3 Nglinduk di Kabupaten Grobokan Provinsi Jawa Tengah.
Revitalisasi tersebut mengacu pada Perpres Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pembangunan, Rehabilitasi, atau Renovasi Pasar Rakyat, Prasarana Perguruan Tinggi, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
“Konsep revitalisasi pasar disesuaikan dengan fungsi kota sebagai kota tujuan wisata dengan keselarasan lingkungan dan mempertahankan kearifan lokal mulai dari tahap perencanaan hingga pembangunan dengan melibatkan Pemerintah Daerah,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
Revitalisasi Pasar Seni Sukawati dilakukan sejak 2019-2020 pada Blok A dan Blok B diatas lahan seluas 9.493 m2 dengan kapasitas 24 kios dan 779 los kering Masing-masing blok memiliki basemen dengan desain gedung bertingkat 4 lantai untuk Blok A dan 3 lantai Blok B.
Kemudian pada tahun 2021 revitalisasi dilanjutkan untuk Blok C seluas 9,815 m2 terdiri dari 4 lantai dan basemen berkapasitas 64 kios.
Untuk mendukung peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Kementerian PUPR juga mehabilitasi SDN 3 Nglinduk di Kabupaten Grobokan Provinsi Jawa Tengah.
Rehabilitasi tersebut merupakan bagian dari upaya untuk mempercepat pembangunan dan rehabilitasi 10.000 sekolah dan madrasah di seluruh Indonesia.
SDN 3 Nglinduk yang berdiri sejak tahun 1984 dilakukan rehabilitasi pada tahun 2020 dengan anggaran sebesar Rp. 3,39 miliar. Pekerjaan pembangunan dan rehabilitasi meliputi renovasi ruang kelas, gedung kantor guru, perpustakaan, ruang Unit Kesehatan Sekolah (UKS), toilet, sarana sanitasi (septic tank dan tower air), mushola, kantin, lapangan olahraga, paving block, pagar sekolah, dan ruang kegiatan siswa (gedung pramuka). (Arianto)
Semakin Ekonomis, Pengguna PLTS Atap Diharapkan Terus Bertambah
Menurut Direktur Strategi Bisnis dan Portofolio PT Len Industri (Persero) Linus Andor Mulana Sijabat, saat ini teknologi yang digunakan pada panel surya sudah mutakhir. Penggunaannya tidak lagi rumit. Panel surya hanya perlu diletakkan di area yang terkena sinar matahari langsung, misalnya di atap rumah atau gedung, sudah dapat mengalirkan listrik.
"Kalau kita lihat, solar cell sebenarnya sudah tidak high tech, dapat langsung dipakai. Tinggal dijemur saja ke (sinar) matahari, langsung keluar listrik. Ini sudah umum," ujar Linus pada Peluncuran Program Gerakan Inisiatif Listrik Tenaga Surya (Gerilya), Jumat (13/8).
Linus juga mengatakan teknologi crystalline yang jamak digunakan pada panel surya juga telah memiliki tingkat efisiensi yang tinggi. Teknologi ini sudah mutakhir dan terbukti.
"Teknologi yang banyak digunakan adalah teknologi crystalline. Secara termodinamik, efisiensinya 30 persen secara teoritis, praktisnya mungkin sekitar 27%. Teknologi ini sudah mature, jadi sudah pasti proven. Kalau di segi ekonomi sudah pasti ekonomis," tambah Linus.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan 70 MWp PLTS Atap akan terpasang pada akhir tahun ini. Dengan teknologi yang kian mutakhir dan biaya yang semakin ekonomis, Pemerintah pun mendorong pemanfaatan PLTS Atap yang lebih luas lagi dengan menerbitkan aturan yang ramah bagi pengguna PLTS Atap.
Saat ini tengah disusun Rancangan Peraturan Menteri (Permen) ESDM tentang Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap yang Terhubung pada Jaringan Tenaga Listrik Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum.
Regulasi tersebut merupakan perluasan dari Permen ESDM No.49/2018 tentang Penggunaan Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap oleh Konsumen PT PLN (Persero) jo. Permen ESDM No. 13/2019 jo. Permen ESDM No. 16/2019.
"Dengan disusunnya Rancangan Permen ESDM terkait PLTS Atap, diharapkan pemanfaatan PLTS Atap akan semakin meningkat. Salah satu yang diatur dalam Permen ini adalah memperluas pengguna PLTS Atap dan meningkatkan nilai keekonomian PLTS Atap," ujar Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agung Pribadi, Sabtu (14/8).
Di samping itu, dalam regulasi tersebut juga akan meningkatkan peran masyarakat dalam penggunaan EBT melalui PLTS Atap, mencapai target kapasitas PLTS Atap dengan memperhatikan sistem ketenagalistrikan pemegang IUPTLU, mempercepat proses persetujuan permohonan, mempermudah kelayakan operasi, mempermudah pengawasan dan pengaduan masyarakat, memfasilitasi perdagangan karbon, dan menjaga kestabilan sistem ketenagalistrikan. (Arianto)
Bikin Kelas Inkubator, Kemenperin Cari Pelaku Industri Fesyen dan Kriya Kreatif
Kado HUT Ke-76 RI, 4 Bendungan dan 1 Bendung Siap Diresmikan
UU Desa Tempatkan Desa Tak Lagi Sebagai Objek Pembangunan, Namun Juga Subjek Pembangunan
Capai SDGs Desa: Ada 3 Prioritas Penggunaan Dana Desa 2021 yang Perlu Diperhatikan
“Untuk memperkuat adaptasi kebiasaan baru dan pemulihan ekonomi di Desa, pelaksanaan pembangunan desa dilaksanakan secara Padat Karya Tunai Desa,” ujar Sugito saat menjadi narasumber pada webinar dengan tema "Konsep Pembangunan Desa, Arah Kebijakan Pembangunan Desa, Capaian, Tantangan dan Harapan Pembangunan", yang digelar Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI), Sabtu (14/8/2021).
Dia menjelaskan, pandemi telah berdampak tak hanya pada kesehatan, tetapi juga sektor lainnya seperti ekonomi termasuk di tingkat desa. Sehingga dibutuhkan strategi untuk memulihkan kondisi tersebut. Dirinya menyebutkan strategi yang dapat dilakukan, yakni melakukan restrukturisasi kredit atau pembiayaan modal kerja bagi sektor informal, UMKM, dan BUMDes. BUMDes sendiri dapat menjadi motor penggerak perekonomian desa sehingga perlu diberi penguatan.
“Sebagaimana usaha ekonomi lainnya, BUM Desa juga mengalami stagnasi akibat pandemi. Namun BUM Desa juga merupakan garda terdepan dalam rangka pemulihan ekonomi desa,” ujarnya.
Tak hanya itu, desa juga dapat membangun program BLT dan padat karya dana desa. Sehingga penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu, pemerintah desa dapat membangun digitalisasi desa dengan memanfaatkan beragam teknologi. Misalnya dengan mengenalkan ekosistem dan sarana penetrasi digital, memperluas jaringan koneksi internet, serta meningkatkan ketrampilan pemanfaatan sosial media.
Di lain sisi, Sugito menjelaskan, realisasi dana desa per 12 Agustus 2021 sebanyak 54,32 persen dari total pagu anggaran tahun ini sejumlah 72 triliun untuk 74.961 desa. (Arianto)