Satu - Satunya Tampil Beda, Koran Politik Paling Berani Mengkritik Terpanas dan Perang Terhadap Koruptor, Narkoba, Teroris Musuh Rakyat ~~~~~>>>>> Kami Menerima Artikel, Opini, Berita Kegiatan, Iklan Pariwara dapat mengirimkannya melalui email dutanusantaramerdeka@yahoo.co.id
Tampilkan postingan dengan label Pemerintah. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Pemerintah. Tampilkan semua postingan

Erick Thohir: Direksi BUMN Kalau Korupsi, Hukum Berat Saja!


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Menteri BUMN, Erick Thohir menginginkan agar kasus korupsi lama dalam pengelolaan keuangan dan usaha Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Perum Perindo) pada 2016-2019 cepat dituntaskan. 

Kementerian BUMN memberikan dukungan penuh dan
menghormati proses penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung terhadap Perum Perindo agar kinerja dan citra perusahaan BUMN tersebut bisa kembali positif.

Hal tersebut ditekankan Erick Thohir di Jakarta, Rabu (25/8) menanggapi keputusan terkini Kejagung yang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan keuangan dan usaha Perum Perindo di tahun 2017 yang diduga merugikan keuangan negara hingga ratusan miliar rupiah.

"Sejak menjadi Menteri BUMN, saya terus menekankan akan pentingnya penerapan core value AKHLAK di Kementerian BUMN dan semua perusahaan BUMN. Kasus Perum Perindo merupakan kasus lama, sebelum saya menjabat. Oleh karena itu, saya mendorong semaksimal mungkin agar kasus ini tuntas dan direksi-direksi yang mengetahui dan terlibat, siap mempertanggungjawabkan," tegas Menteri BUMN di Jakarta. Rabu (25/08)

Ia juga menambahkan, sejak menekankan prinsip good governance dan terus gencar menanamkan AHKLAK sebagai core value di kementerian dan perusahaan BUMN, pihaknya terus intensif melibatkan lembaga pengawasan keuangan pemerintah, seperti BPKP, BPK, dan juga Kejaksaan Agung serta KPK untuk memberikan edukasi dan pengawasan keuangan negara.

"Kasus lama Perum Perindo di tahun 2017 ini diharapkan selesai secepatnya. Hal itu penting bagiPerum Perindo, sebagai perusahaan BUMN yang strategis untuk mewujudkan ketahanan pangan di sektor perikanan dan juga mensejahterakan para nelayan kita," lanjut Erick Thohir.

Menurut pihak Kejagung, kasus ini bermula pada 2017, saat Perum Perindo menerbitkan medium term notes (MTN) atau biasa disebut utang jangka menengah untuk mendapatkan dana dari jualan prospek penangkapan ikan yang saat itu terkumpul dana MTN mencapai Rp 200 miliar.

Namun, sebagian besar dana yang dipakai untuk modal kerja perdagangan itu menimbulkan permasalahan kontrol transaksi yang kian hari kian lemah. Transaksi terus berjalan, meskipun mitra Perum Perindo yang terlibat terindikasi kredit macet.

Kontrol yang lemah dan pemilihan mitra kerja yang tidak hati-hati menjadikan perdagangan pada saat itu mengalami keterlambatan perputaran modal kerja dan akhirnya sebagian besar menjadi piutang macet dengan total nilai sebesar Rp 181.196.173.783,-

“Kalau ada karyawan BUMN yang mengetahui indikasi korupsi, lapor saya! Saya tegas, tidak mentoleransi dan tidak kompromi terhadap praktek korupsi di lingkungan BUMN,” pungkasnya. (Arianto)



Share:

Menanggapi Isu Miring, Kemenko Polhukam Panggil Pengelola PIK


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Pengelola kawasan perumahan Pantai Indah Kapuk (PIK) pada Senin (23/8) memenuhi permintaan Kemenko Polhukam untuk mengklarifikasi berbagai isu miring yang beredar di publik, baik di media massa maupun media sosial. Misalnya, kasus terakhir yang terjadi pada tanggal 17 Agustus yang lalu tentang tudingan pelarangan memasang bendera merah putih di kawasan itu. 

Meski sudah dibantah sebelumnya oleh pihak pengelola bahwa tidak ada pelarangan pemasangan bendera merah putih di kawasan itu, Kemenko Polhukam merasa perlu mengklarifikasi pula berbagai kritik publik di media sosial yang dinilai seakan-akan kawasan PIK seperti negara dalam negara. “Kami sengaja mengundang bapak-bapak untuk menjelaskan berbagai kasus yang viral di publik, sekaligus melalukan klarifikasi karena ini mengundang perdebatan dan bisa mempengaruhi kondisi politik dan keamanan tanah air” ujar Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Irjen Pol Armed Wijaya saat memimpin pertemuan di Jakarta. 

Sejumlah video yang viral di media sosial tentang beberapa kejadian pelarangan bagi masyarakat untuk masuk ke kawasan tertentu di PIK, ditayangkan pada rapat itu. Pihak Pengelola yang diwakili oleh pimpinan Perusahaan, Restu Mahesa, menjelaskan bahwa tudingan itu tidak benar dan sudah dibantah oleh pihaknya. “Kami tidak pernah melarang pemasangan bendera merah putih, juga tidak benar kalau masuk ke kawasan PIK harus menggunakan paspor. Tentang tidak boleh ormas tertentu memasang bendera merah putih tanggal 17 Agustus lalu, karena kami khawatir terjadi kerumunan. Kami sendiri memasang bendera merah putih pak,” ujar Restu. 

Disaat yang sama, Deputi bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam, Sugeng Purnomo, mengingatkan pihak pengelola PIK untuk lebih peka dan sensitif terhadap respons publik di berbagai media. Bila kenyataannya pengelola PIK tidak melarang masyarakat seperti di berbagai video yang viral, pengelola kawasan perumahan harus melakukan strategi komunikasi yang tepat.

“Misalnya, pengelola membuat pengumuman atau publikasi bahwa area publik di kawasan itu terbuka untuk masyarakat luas, sehingga tidak muncul kesan kompleks ini elite dan hanya bisa diakses oleh orang tertentu saja karena secara hukum itu tidak dibenarkan” ujar Sugeng. 

Pihak pengelola berjanji untuk lebih cermat ke depan dan akan memperbanyak sosialisasi agar terbangun hubungan baik dengan warga dan masyarakat. Sementara pihak Kemenko Polhukam mengingatkan pengelola PIK agar tidak lagi terjadi perdebatan di publik, baik di media mainstream maupun media sosial, karena kebijakan pengelola kawasan itu yang dianggap membatasi hak masyarakat sebagai warga negara. (Arianto)


Share:

Menparekraf Ajak PHRI Garut Bersiap Sambut ‘Revenge Tourism’ Pasca Penurunan Level PPKM


Duta Nusantara Merdeka | Garut 
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengajak pelaku industri pariwisata dan ekonomi kreatif khususnya Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Garut untuk dapat bersiap menyambut serangan pariwisata (_Revenge Tourism_) ketika nantinya level PPKM dilonggarkan atau diturunkan seiring tren melandainya kasus COVID-19 yang ada.

Menparekraf Sandiaga Uno saat berdiskusi dengan PHRI Garut di Rancabago Hotel and Resort Kabupaten Garut, Jawa Barat, Minggu (22/8/2021), menjelaskan, selama 1 tahun 7 bulan sejak pandemi COVID-19 hadir, masyarakat banyak yang jenuh dan ingin sekali berwisata. Terlebih saat gelombang kedua COVID-19 terjadi beberapa waktu belakangan, yang membuat pemerintah mengambil kebijakan PPKM yang dibagi dalam 4 level.

Stakeholder pariwisata dan ekonomi kreatif, khususnya PHRI, harus dapat mempersiapkan diri menerima kunjungan wisatawan yang sangat masif nantinya.

“Contohnya yang terjadi di India, setelah _lockdown_, di sana terjadi _revenge tourism_. Semua penerbangan habis, okupansi hotel full bahkan kelebihan permintaan sebesar 40 persen dan akhirnya banyak wisatawan yang kecewa. Itu bisa terjadi di sini lantaran destinasi-destinasi di Garut yang bisa dicapai dengan menggunakan transportasi darat dari Jakarta selama kurang lebih tiga jam,” kata Menparekraf Sandiaga.

Seperti diketahui, pada beberapa waktu lalu para pelaku parekraf di Garut mengibarkan bendera putih sebagai tanda mereka membutuhkan keberpihakan pemerintah untuk hadir dan membantu di tengah pandemi COVID-19. Sandiaga menjelaskan, tidak ada satupun orang yang mengetahui secara pasti kapan pandemi akan berakhir. Tetapi berbagai upaya perlu dimaksimalkan untuk dapat meminimalisir dampak dari pandemi tersebut. 

“Berdasarkan data yang kami himpun, diprediksi akhir September 2021 angka COVID-19 akan melandai. Hal itu sembari kita menyiapkan protokol kesehatan dengan upaya percepatan vaksinasi,” ujarnya.

Sandiaga menjelaskan semua peluang yang ada harus dimaksimalkan dan tantangan harus dapat dilewati dan diantisipasi dampak negatifnya. Diperlukan dukungan dan kerja sama dari unsur pentahelix pariwisata dan ekonomi kreatif agar berbagai upaya dan kebijakan yang ditempuh pemerintah dalam menyelamatkan sektor pariwisata dapat menemui titik terang dan mengembalikan neraca ekonomi negara yang terpuruk. 

Selain vaksinasi COVID-19 yang saat ini terus diakselerasi oleh pemerintah termasuk Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, penerapan protokol kesehatan berbasis CHSE yang ketat dan disiplin juga harus menjadi perhatian. Terlebih tren pariwisata kedepan polanya akan beradaptasi kepada pariwisata yang _personalize, customize, localize, dan smaller in size_.

“Pelajaran yang kita ambil, sejauh ini kita selalu bicara destinasi yang berkelas dunia mengharapkan wisatawan mancanegara bersaing dengan Thailand, Malaysia dari segi jumlah kunjungannya. Tapi ternyata permata di depan kita dilupakan yaitu wisatawan nusantara yang menghabiskan 11 miliar dolar AS tiap tahun yang berwisata ke luar negeri. Karena saya yakin yang mampu melayani _customer_ adalah PHRI,” ujarnya. (Arianto)




Share:

Menkeu: Perubahan Iklim, Tantangan Nyata yang Dihadapi Seluruh Dunia


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa saat ini seluruh dunia sedang menghadapi tantangan yang sangat nyata selain pandemi Covid-19, yaitu perubahan iklim. Laporan terbaru dari Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) menyebutkan bahwa manusia dan kehidupannya sangat berpengaruh pada tantangan pengendalian perubahan iklim tersebut.

“Kita semua memahami bahwa climate change tantangan yang akan memberikan implikasi yang luar biasa besar bagi manusia dan kemanusiaan. Apabila Bumi meningkat suhunya diatas 1,5 derajat Celsius, implikasinya akan sangat luar biasa,” ujar Menkeu secara daring dalam Kompasfest Navigate dalam Conference “Green on Green: Embarking New Trend of Environmental Economics”, Jumat (20/08).

Upaya untuk menghindari konsekuensi yang katastropik tersebut dilakukan oleh seluruh negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, yang salah satunya melalui penandatanganan Paris Agreement.

“Setiap negara menyumbangkan National Determined Contribution atau kontribusi yang ditetapkan di setiap negara untuk mengurangi emisi CO2 atau karbondioksida,” kata Menkeu.

Indonesia telah menandatangani Paris Agreement dengan tekad untuk menurunkan kontribusi CO2 dengan upaya sendiri sebesar 29%. Apabila mendapatkan dukungan internasional, Indonesia akan berupaya menurunkan emisi CO2 sebesar 41%. Untuk memenuhi komitmen tersebut, Indonesia telah mewujudkannya dalam berbagai kebijakan dan regulasi.

“Langkah untuk menurunkan atau mengimplementasikan komitmen Indonesia untuk penurunan emisi karbon terwujud di dalam program RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2020-2024 dan juga diwujudkan dalam berbagai regulasi, termasuk di bidang anggaran dan perpajakan,” ujar Menkeu. 

APBN juga melakukan budget tagging untuk mendukung program-program penurunan emisi karbon atau melakukan transformasi agar kegiatan produksi menjadi semakin bersih. Budget climate tagging digunakan untuk mengidentifikasi belanja dan anggaran yang memang secara langsung bisa mempengaruhi dan menurunkan emisi karbon.

“Digunakanlah instrumen, seperti fasilitas perpajakan untuk mendorong investasi energi yang lebih bersih yaitu energi yang sifatnya terbarukan,” kata Menkeu.

Pemerintah juga menggunakan instrumen dalam bentuk transfer ke Pemerintah Daerah untuk mendorong langkah-langkah di bidang agrikultur atau pertanian untuk ketahanan pangan, air, dan ekosistem.

Indonesia akan terus melakukan berbagai upaya, seperti menyusun long term strategy for low carbon emission sebagai komitmen untuk menurunkan carbon emission secara neto pada tahun 2050.

“Kami juga akan bersama-sama dengan Kementerian yang lain dan pemerintah daerah akan terus menyusun strategi agar long term strategy menuju low carbon and climate resilience bisa dicapai dan diimplementasikan,” ujar Menkeu.

Saat ini, Kementerian Keuangan terus menyusun kebijakan fiskal untuk perubahan iklim, serta melakukan berbagai inovasi dan edukasi.

“Ini adalah langkah konsisten kami di dalam menggunakan instrumen APBN sebagai instrumen yang sangat penting di dalam mewujudkan komitmen Indonesia sebagai negara yang ingin berpartisipasi, berperan serta secara adil dan affordable dalam menghindarkan konsekuensi dari perubahan iklim yang sangat katastropik,” ujar Menkeu. (Arianto)






Share:

Pemodelan Tsunami Selat Sunda dan Pentingnya Bahaya Tsunami


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Menyikapi hasil kajian terkait potensi tsunami dampak gempa megathrust di selatan Jawa yang berdampak hingga Jakarta, pada dasarnya BMKG selalu mengapresiasi setiap hasil riset potensi bencana dengan skenario terburuk untuk tujuan membangun kesiapsiagaan masyarakat. 

Riset semacam itu diperlukan sebagai acuan langkah mitigasi tsunami, jadi perlu dibuat model yang paling pahit agar kita lebih siap dan tangguh, meskipun kapan terjadinya tidak ada yang tahu dan bisa jadi jika terjadi belum tentu mencapai skenario terburuknya.

Untuk itu kepada masyarakat dihimbau agar tidak panik, karena kajian ini dibuat bukan untuk membuat masyarakat resah, tetapi untuk menyiapkan strategi mitigasi yang tepat dan efektif guna mengurangi risiko bencana yang mungkin terjadi.

*Tsunami Batavia 1883*
Sebelum membahas pemodelan tsunami akibat gempa megathrust yang berdampak hingga Jakarta, kiranya perlu kita mengetahui sejarah tsunami yang pernah melanda pantai Jakarta akibat erupsi katastropik Gunung Krakatau di Selat Sunda pada 27 Agustus 1883. 

Erupsi katastropik ini menyebabkan runtuhnya badan Gunung Krakatau ke laut serta terjadinya kontak material erupsi yang panas dengan air laut sehingga memicu tsunami lebih dari 30 meter. Dahsyatnya tsunami mampu menimbulkan kerusakan di Pulau Onrust yang merupakan bagian gugus pulau di Kepulauan Seribu. Sejak tahun 1848 Pulau Onrust dan sekitarnya difungsikan pemerintah Kolonial Belanda sebagai Pangkalan Angkatan Laut, namun sarana ini rusak berat diterjang tsunami tahun 1883.

Selain menerjang Pulau Onrust, tsunami saat itu juga menerjang Pantai Batavia. Gambaran Pantai Batavia dan Tanjung Priok yang dilanda tsunami sangat jelas dilaporkan Bataviaasch Handelsblad yang terbit pada 28 Agustus 1883. 

Tsunami dilaporkan membanjiri daratan dan menghempaskan perahu-perahu di pantai. Suasana sangat kacau di perkampungan Cina yang umumnya terletak di pinggir sungai, ketika air mendadak naik setelah tengah hari. 

Di daerah Pintu Kecil dimana banyak orang Eropa tinggal  dengan rumah membelakangi sungai, terus dilanda luapan air laut sehingga harus menaikkan barang-barang mereka ke perahu untuk mengungsi. 

Di daerah Kali Besar, air bercampur lumpur berwarna hitam juga naik mendadak ke permukaan, menyebarkan bau asin yang tidak enak. Tak lama kemudian sekitar pukul 2 siang, air kembali mengalir deras dengan kekuatan yang luar biasa membuat Pasar Ikan kebanjiran untuk kedua kalinya. 

Tsunami juga menimbulkan kekacauan di Pelabuhan Tanjung Priok. Kapal uap Wilhelmina yang sedang menurunkan muatan dihantam terjangan tsunami hingga harus melepaskan jangkar. Sebuah kapal uap yang ditarik tongkang dari Merak menuju Priok juga diterjang tsunami hingga keduanya hilang tenggelam. Tsunami juga merusak beberapa jembatan dekat muara sungai di Batavia. 

Fakta mengenai tsunami Batavia 1883 ini menjadi dasar pemikiran bahwa jika terjadi tsunami dahsyat di Selat Sunda maka dapat berdampak hingga pantai Jakarta. 

*Pemodelan Tsunami*
Tsunami di Selat Sunda dapat dipicu oleh erupsi gunungapi dan gempa tektonik yang bersumber di zona megathrust. Berdasarkan catatan sejarah, tsunami akibat erupsi Gunung Krakatau pada 1883 mampu menjangkau Pantai Jakarta karena tinggi tsunami di sumbernya lebih dari 30 meter, sedangkan tsunami akibat runtuhnya lereng Gunung Anak Krakatau pada 2018 lalu lebih kecil sehingga tidak sampai di Pantai Jakarta.

Untuk mengetahui apakah tsunami akibat gempa megathrust Selat Sunda dapat mencapai Jakarta, maka diperlukan pemodelan tsunami. Pemodelan tsunami akibat gempa magnitudo 8,7 yang bersumber di zona megathrust Selat Sunda yang dilakukan BMKG menujukkan bahwa tsunami dapat sampai di Pantai Jakarta. 

Hasil pemodelan menunjukkan bahwa tsunami sampai di Pantai Jakarta dalam waktu sekitar 3 jam setelah gempa, dengan tinggi 0,5 meter di Kapuk Muara - Kamal Muara dan 0,6 meter di Ancol - Tanjung Priok.

Pemodelan tsunami diukur dari muka air laut rata-rata (mean sea level). Dalam kasus terburuk, jika tsunami terjadi saat pasang, maka tinggi tsunami dapat bertambah. Selain itu, ketinggian tsunami juga dapat bertambah jika pesisir Jakarta sudah mengalami penurunan permukaan (subsiden).

Pemodelan tsunami memang memiliki ketidakpastian (uncertainty) yang sangat tinggi. Hal ini disebabkan karena persamaan pemodelan sangat sensitif dengan data dan sumber pembangkit gempa yang digunakan. Beda data yang digunakan maka akan beda hasilnya, bahkan jika sumber tsunaminya digeser sedikit saja, maka hasilnya juga akan berbeda. Inilah sebabnya maka selalu ada perbedaan hasil di antara pembuat model tsunami. 

Dalam mendukung upaya mitigasi konkret, BMKG menyusun peta bahaya tsunami di seluruh pantai rawan tsunami di Indonesia. Untuk Pulau Jawa, peta bahaya tsunami yang sudah dibuat sebanyak 41 peta, dengan rincian: 5 peta di Banten, 5 peta di Jawa Barat, 17 peta di Jawa Tengah, 3 peta di Yogyakarta, dan 11 peta di Jawa Timur. Pembuatan peta bahaya tsunami ini masih terus berjalan untuk wilayah lain di Indonesia.

Peta bahaya tsunami memberi informasi tinggi tsunami, jauhnya landaan, dan waktu tiba tsunami di pantai. Peta ini juga bermanfaat untuk perencanaan tata ruang pantai yang aman tsunami, acuan membuat jalur evakuasi, menentukan lokasi titik kumpul, lokasi tempat evakuasi sementara, serta acuan dalam berlatih evakuasi (tsunami drill). Atas dasar beberapa hal tersebut maka BMKG membuat skenario model terburuk untuk acuan mitigasi tsunami bagi pemerintah daerah, masyarakat, dan relawan kebencanaan. (Arianto)



Share:

Menperin Sidak Langsung Penerapan Uji Coba Prokes di Industri Esensial, 21 Agustus 2021


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta Kementerian Perindustrian terus memantau kesiapan sektor industri esensial yang melakukan uji coba dalam penerapan protokol kesehatan. Hal ini sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4, Level 3 dan Level 2 di Wilayah Jawa dan Bali, yang berlaku pada 17-23 Agustus 2021.

Inmendagri 34/2021 tersebut menyebutkan bahwa akan dilakukan uji coba protokol kesehatan pada perusahaan-perusahaan yang memiliki orientasi ekspor dan domestik untuk beroperasi dengan kapasitas 100% staf yang dibagi minimal dalam dua shift. Uji coba ini penting dilakukan untuk mendapatkan feedback sebelum seluruh operasional kegiatan industri dibuka secara penuh.

“Saya ingin melaporkan bahwa sudah mulai tiga hari terakhir ini, pemerintah melakukan uji coba protokol kesehatan dalam operasional di perusahaan yang berdasarkan Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) masuk kategori sektor esensial,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita ketika melakukan peninjauan di PT Gajah Tunggal, Tangerang, Banten, Sabtu (21/8).

Setelah melihat secara langsung, Menperin memberikan apresiasi kepada PT Gajah Tunggal yang telah memiliki fasilitas dan prosedur dalam penanganan dan pencegahan Covid-19 di lingkungan perusahaan dan sekitarnya. Komitmen untuk melaksanakan protokol kesehatan secara ketat ini sesuai arahan Surat Edaran Menteri Perindustrian Nomor 3 Tahun 2021 tentang IOMKI pada Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19.

“Hal tersebut menjadi salah satu kriteria utama dalam melakukan uji coba. Selain itu, mereka yang sudah punya IOMKI, wajib melaporkan secara berkala setiap Selasa dan Jumat. Kemudian, perusahaan berada di daerah status PPKM Level 4, telah melaksanakan vaksinasi pekerja, dan menggunakan aplikasi PeduliLindungi sebagai metode screening,” sebutnya.

Berdasarkan laporan IOMKI, PT Gajah Tunggal memiliki lebih dari 130 negara tujuan ekspor, yang antara lain meliputi benua Amerika, Eropa, Asia, dan Timur Tengah. Perusahaan yang berdiri sejak tahun 1951 ini telah menyerap tenaga kerja hingga 16.084 orang, dan karyawannya yang telah mengikuti program vaksinasi sebanyak 12.620 orang.

Kapasitas produksi PT Gajah Tunggal mencapai 157 juta ban, jenis produksinya antara lain adalah ban mobil penumpang ukuran rim 12 inchi – 20 inchi, ban truk ringan, ban truk dan bus, serta ban sepeda motor. Total volume ekspor mereka sejak tahun 1983 telah menembus 165 juta ban.

Menperin berharap, apabila dalam dua minggu pada uji coba ini berhasil diterapkan dengan baik, pemerintah akan membuka kesempatan bagi seluruh sektor industri esensial bisa bekerja kembali 100%. “Namun dengan catatan minimal dua shift, dan mengimplementasikan aplikasi PeduliLindungi,” ujarnya.

Lebih lanjut, pemerintah bersama pelaku industri harus siap dalam upaya menanggulangi pandemi Covid-19. “Kita tidak tahu berapa lama Covid-19 ini akan berada di tengah-tengah kita. Tidak tahu pula varian apalagi selanjutnya, tetapi kita tidak boleh kalah dan bergantung. Oleh sebab itu, harus mulai merumuskan langkah-langkah strategis untuk melihat Covid-19 ini sebagai endemi,” imbuhnya.

Menperin menambahkan, pihaknya akan melakukan monitoring dan evaluasi selama dua minggu ini dalam upaya penerapan uji coba di sektor industri esensial. “Kami optimistis, apabila utilisasi dan produktivitas sektor industri dapat kembali ditingkatkan, akan mampu memacu kontribusinya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi lagi,” tuturnya.

Pada triwulan II tahun 2021, kinerja industri pengolahan nonmigas memperlihatkan kenaikan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 6,91%, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 7,07%. Bahkan, di tengah dampak pandemi Covid-19, sektor industri memberikan kontribusi terhadap PDB nasional sebesar 17,34%, lebih tinggi dibandingkan dengan sektor ekonomi lainnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT) Kemenperin, Muhammad Khayam mengemukakan, industri ban merupakan salah satu sektor unggulan dalam menopang ekonomi nasiona. Dalam aktivitas hilirisasinya, industri ban mampu menyerap lebih dari 250 ribu ton karet alam per tahun atau 42% konsumsi karet alam nasional.

“Keunggulan lainnya, beberapa merek nasional sudah mampu bersaing di pasar internasional dan mencapai kelas produsen ban tingkat dunia atau global tire manufacturer,” ungkapnya. Perusahaan itu diantaranya Gajah Tunggal (GT Tires), Multistrada (Achilles), Elang Perdana (Forceum), dan Industri Karet Deli (Swallow).

“Saat ini, ada 17 produsen yang tercatat dengan total kapasitas terpasang mencapai 200 juta ban per tahun untuk masing-masing ban luar dan ban dalam,” sebut Kahayam. Produksi ban nasional tersebut meliputi ban mobil penumpang, ban truk ringan, ban truk dan bus, ban sepeda, ban sepeda motor, serta ban kendaraan pertanian dan agricultural.

Chief Executive Officer PT Gajah Tunggal Buddy Tanasaleh menyampaikan, produksi ban truk dan bus radial GT dimulai pada tahun 2016. Perusahaan berkomitmen untuk tetap mengembangkan industri ban truk dan bus radial, dengan produksi mencapai 570.000 ban atau sekitar 31.000 ton pada tahun 2020.

“Seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan ban, kami merupakan pionir sebagai produsen ban super single atau yang biasa dikenal dengan istilah single wide tire, dengan produksi mencapai 70.000 ban per tahun,” ujarnya.

“Ban super single merupakan jenis ban yang mempunyai ukuran telapak super lebar, sama lebarnya dengan dua ban yang umumnya digunakan pada ban belakang trailer. Ban super single produksi kami berorientasi ekspor, dengan negara tujuan ekspor terutama untuk negara-negara Eropa,” imbuhnya. PT Gajah Tunggal saat ini tetap berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan ban dalam negeri di tengah persaingan ban impor di Indonesia.

Kunjungi Pan Brothers
Pada kunjungan selanjutnya, Menperin juga melakukan sidak langsung penerapan protokol kesehatan di PT. Pan Brothers Tbk, Tangerang, Banten. Sebelum memasuki area produksi pabrik tekstil dan garmen ini, Menperin dan rombongan mempraktikkan penggunaan aplikasi PeduliLindungi.

“Penggunaan aplikasi PeduliLindungi ini sebagai metode screening. Ini sangat memudahkan dan efisien untuk mengindentifikasi terhadap keluar-masuknya karyawan atau tamu dalam penerapan protokol kesehatan. Jadi, tetap mejaga aktivitas produksi dengan baik,” tandasnya.

Pada kesempatan yang sama saat mendampingi Menperin, Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin, Eko S.A. Cahyanto menjelaskan, pihaknya telah memberikan rekomendasi sektor industri esensial yang bisa melakukan uji coba penerapan protokol kesehatan. “Mereka yang menjadi peserta telah menerima QR Code yang ada di aplikasi PeduliLindungi. Sebagian besar dari 268 perusahaan tersebut telah mengaplikasikannya,” ujarnya.

Menurut Eko, penerapan aplikasi PeduliLindungi dinilai bermanfaat untuk mendukung mobilitas di sektor industri. “Di dalam program uji coba ini, kami bisa membuktikan bahwa melalui aplikasi ini dapat menjaga protokol kesehatan dengan baik. Sepanjang protokol kesehatannya dijalankan dengan tertib dan disiplin, kita bisa menjaga semua orang tetap sehat dan semua orang bisa bekerja,” paparnya.

Selain itu, penerapan protokol kesehatan perlu didukung dengan program dan skema perusahaan dalam upaya pencegahan dan penanggulan Covid-19. “Seperti di Pan Brothers, sudah ada pedoman kesehatan yang bagus untuk di lingkungan perusahaan dan fasilitas produksinya,” ujarnya.

Menurut Eko, Kemenperin telah mengusulkan lagi sebanyak 166 perusahaan industri sektor esensial yang telah siap melakukan uji coba penerapan protokol kesehatan dalam menjalankan operasionalnya secara penuh. “Jumlah ini tambahan dari 268 perusahaan sebelumnya, dan kami terus bertahap untuk memverifikasi dan memberikan rekomendasi lagi,” tandasnya.

Hingga saat ini, penerapan uji coba di sektor industri esensial berjalan dengan baik, dan diharapkan pada bulan September nanti bisa beroperasi secara penuh. “Oleh karena itu, kami terus berkoordinasi dengan seluruh pihak dan aktif menyosialisasikan kepada sektor industri agar mereka siap,” ujar Eko.

Wakil Direktur Utama PT. Pan Brothers Tbk. Anne Patricia Sutanto mengucapkan terima kasih kepada Kemenperin yang menginisiasi berbagai program dalam mendukung aktivitas sektor industri selama masa pandemi. “Kami sebagai industri padat karya, memang sangat memerlukan sistem prokes yang baik. Jadi, kami punya satu alat yang akurat untuk mengetahui kondisi orang yang masuk dalam pabrik, baik itu dari karyawan atau tamu,” terangnya.

Menurut Anne, situasi pandemi ini harus dihadapi dengan bijaksana. Hal ini perlu ditopang kebijakan yang tepat dari pemerintah, terutama dalam memacu kinerja sektor industri. “Sebab kami berkomitmen kepada pasar dunia, semua produk made in Indonesia dari kami bisa dikirim secara on time selama masa pandemi. Hal ini bisa terjaga kalau kita juga bisa memastikan kesehatan karyawan,” ucapnya.

Bahkan, dengan sistem protokol kesehatan yang berkelanjutan, membuat kepercayaan kepada para buyers luar negeri terhadap industri di Indonesia. “Misalnya di perusahaan kami, selama pandemi, kami justru menambah karyawan hingga 3.000 orang. Hal ini merupakan wujud nyata dari konsistensi dari pemerintah, khususnya Kemenperin dalam memberikan perhatian kepada sektor industri,” kata Anne. (Arianto)



Share:

Sambut Hari Perumahan Nasional 2021, Menteri Basuki Perkuat Komitmen Penyediaan Rumah Layak Huni Untuk Masyarakat Indonesia


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Dalam rangka menyambut Hari Perumahan Nasional ke-14 yang jatuh pada tanggal 25 Agustus 2021, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyampaikan harapan agar para pelaku sektor perumahan dapat meningkatkan komitmen dalam pelaksanaan tugasnya. Hal tersebut disampaikan Menteri Basuki dalam sambutannya pada acara Pembukaan Hapernas Virtual Expo 2021 yang diselenggarakan pada hari Jumat, (20/8/2021). 

Pembukaan Pameran Hapernas Virtual Expo ini diikuti oleh perwakilan dari Kementerian Keuangan, Pengembang Perumahan dari berbagai asosiasi pengembang, kalangan perbankan penyalur kredit bersubsidi pemerintah, serta masyarakat umum.

“Saya mengajak kita semua untuk bersyukur kepada Tuhan YME karena sektor perumahan masih bisa tumbuh pada masa pandemi ini. Untuk itulah, diharapkan pada pameran virtual perumahan hari ini dapat meningkatkan gairah dan kepercayaan masyarakat terhadap industri perumahan” kata Menteri Basuki.

Pada kesempatan ini, Menteri Basuki menyampaikan beberapa pesan mengenai hal-hal yang harus menjadi fokus pada pelaksanaan tugas di sektor perumahan. Pesan yang pertama yaitu penyediaan rumah yang terjangkau bagi masyarakat. Kementerian PUPR sebagai pemegang kebijakan di sektor perumahan telah menyediakan fasilitas bantuan pembiayaan perumahan diantaranya Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT), dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM). Pemerintah bahkan telah memberikan tambahan kuota KPR subsidi dengan skema FLPP kepada Bank BTN sebanyak 18.500 unit pada kuartal III 2021 karena tingginya permintaan terhadap pembiayaan rumah subsidi. 

“Bantuan pembiayaan telah dialokasikan banyak, tidak kurang dari Rp19 triliun. Bahkan nanti di tahun 2022 ditambah menjadi sekitar Rp28 triliun untuk pembiayaan perumahan bersubsidi. Ini menunjukkan komitmen Pemerintah untuk menyediakan rumah layak huni untuk masyarakat Indonesia,” kata Menteri Basuki. 

Kedua, penyediaan rumah yang berkualitas. Mutu bangunan rumah tidak dapat ditawar dan harus menjadi prioritas terutama rumah-rumah bersubsidi karena didalamnya terdapat anggaran APBN yang harus dipertanggungjawabkan. Untuk menjaga kualitas bangunan rumah, Kementerian PUPR akan terus memperkuat sisi penawaran dan memanfaatkan teknologi informasi sebagai alat untuk memantau kualitas bangunan rumah bersubsidi.

“Kami ingin masyarakat mendapatkan hunian layak dan berkualitas terutama bagi perumahan dengan fasilitas bantuan pembiayaan dari Pemerintah.  Masyarakat harus mendapatkan kualitas rumah sesuai haknya, dan pengembang tentunya juga harus memenuhi kewajibannya.” jelas Menteri Basuki. 

Ketiga, insentif bagi industri properti. Pada masa pandemi ini, Pemerintah telah menerbitkan kebijakan relaksasi dengan memperpanjang jangka waktu pemberian insentif PPN yang ditanggung oleh Pemerintah untuk penyerahan rumah tapak atau satuan rumah susun (sarusun) bagi rumah komersil. Pada kuartal kedua sektor properti diyakini bisa tetap tumbuh dengan adanya insentif dan diharapkan penjualan rumah juga bisa terus meningkat. 

“Untuk itu, saya minta kepada para stakeholder di bidang perumahan tetap optimis dan terus berupaya semaksimal mungkin memanfaatkan berbagai peluang yang ada. Melalui penyelenggaraan pameran perumahan virtual ini, saya berharap hal-hal yang saya sebutkan tadi dapat disukseskan dengan baik kepada publik,” ujar Menteri Basuki.

Pameran virtual ini merupakan salah satu bagian dari rangkaian acara peringatan Hari Perumahan Nasional 2021 yang diselenggarakan oleh Kementerian PUPR dengan tema "Padat Karya Perumahan Pulihkan Ekonomi Rakyat". Dalam pameran yang dilaksanakan Kementerian PUPR selama 11 hari mulai tanggal 20 – 31 Agustus 2021 tersebut, masyarakat bisa mendapatkan informasi rumah bersubsidi serta informasi terkait hasil pembangunan perumahan di seluruh wilayah Indnesia secara online dengan mengklik laman www.hapernas2021.com.

Pihak panitia Hapernas Virtual Expo 2021 juga telah melengkapi fitur informasi secara virtual dan stan pameran dalam bentuk desain 3D dan fitur interaktif untuk memudahkan komunikasi antara pengunjung dan petugas yang berjaga di stan virtual tersebut. Melalui pameran ini, Menteri Basuki juga berharap masyarakat bisa melakukan akad kredit rumah secara mudah karena dilaksanakan secara online. (Arianto) 

 
Share:

Menko Polhukam: Kompolnas Apresiasi Banyak Inovasi Kemajuan Pelayanan oleh Kepolisian


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Menko Polhukam Mahfud MD selaku Ketua Komisi Kepolisian Nasional secara khusus memberikan apresiasi tinggi kepada Kapolri dan jajarannya yang selama setahun terakhir ini, telah membuat berbagai inovasi pelayanan kepada masyarakat, seperti Tilang Elektronik (ETLE), pembuatan SIM online (SINAR), Dumas Presisi, SP2HP online, call center 110, dan sebagainya. 

“Inovasi pelayanan tersebut sejalan dengan tantangan di era Revolusi Industri 4.0, sehingga membuat masyarakat merasa dilayani dengan cepat, transparan, akuntabel, efektif dan efisien,” ujar Menko Polhukam. 

Apresiasi tersebut disampaikan dalam sambutannya selaku Ketua Kompolnas, dalam pertemuan seluruh Komisioner Kompolnas dalam Rapat Evaluasi pelaksanaan tugas selama satu tahun pertama, sejak dilantik oleh Presiden pada tanggal 19 Agustus 2020 lalu. Acara dilakukan secara hybrid pada Kamis (19/8). 

Hadir dalam acara seluruh Komisioner Kompolnas secara daring. Hadir dari kepolisian, Wairwasum Polri, Irjen Pol. Agung Wicaksono. 

Mahfud menyampaikan bahwa, ia memberikan apresiasi kepada Irwasum Polri selaku pengawas internal Polri yang telah membuat inovasi sistem pengawasan internal secara online yaitu Dumas Presisi. 

“Hal ini sangat membantu Kompolnas selaku pengawas eksternal Polri karena semua dilakukan secara online. Sinerji antara pengawas internal dan pengawas eksternal Polri sangat diperlukan agar Polri professional dan mandiri,” kata Menko.  

Sebagai wujud sinerji tersebut, juga juga diresmikan pengintegrasian antara aplikasi e-office Kompolnas Kompolnas dengan Dumas Presisi. 

Dalam kesempatan itu, Ketua Harian Kompolnas, Benny Mamoto melaporkan sejumlah perombakan perbaikan, terutama perbaikan bidang IT dan penyempurnaan alur pelaporan. Ia mengatakan, “Kedepan tidak ada lagi komisioner piket. Kedepan modelnya adalah komisioner menerima laporan dalam bentuk pleno untuk diputuskan arahan dan sebagainya.”  
 
Kemudian Benny juga memaparkan, apresiasi kepada Irwasum Polri, atas inisiatif inovasi sistem Dumas Presisi dengan ketersambungan terintegrasi. “Ini memudahkan tugas Kompolnas meneruskan pengaduan-pengaduan ke pihak Polri,” ujar Benny.  

Menko lantas juga menyoroti bahwa, selama pandemik Covid 19 ini Kepolisian dihadapkan pada tantangan dan keterbatasan. Termasuk tantangan baru sebagai dampak sosial, ekonomi, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. 

“Kita menghadapi keterbatasan di bidang anggaran (refocusing), mobilitas, dan akses dalam melakukan penelitian lapangan. Namun tantangan dan keterbatasan itu justru akan membuat kita semakin inovatif dan kreatif untuk mengatasinya,” demikian Menko Mahfud berpesan. (Arianto)


Share:

Bea Cukai - BNN Ungkap Penyelundupan 218,8 Kilogram Sabu Jaringan Aceh


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Sebagai upaya mewujudkan Indonesia bebas narkoba, Bea Cukai bersama BNN selaku leading sector dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) kembali berhasil melakukan penindakan terhadap narkotika jenis sabu sebanyak total 218,8kg yang diselundupkan dan rencananya akan di dibawa ke Banda Aceh, Provinsi Aceh.

Sinergi pelaksanaan law enforcement “war on drugs” antara Bea Cukai dan BNN dalam penindakan kali ini dilaksanakan pada Jumat (13/08) di kawasan Pulau Beureh, Banda Aceh.

Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, Bahaduri Wijayanta, dalam konferensi pers yang digelar di Kantor BNN pada Kamis (19/08) mengungkapkan kronologi penindakan berawal dari penyelidikan intelijen yang dilakukan oleh BNN bekerja sama dengan Bea Cukai yang merupakan bagian dari operasi laut interdiksi terpadu terhadap jaringan sindikat narkoba berinisial T alias CM.

Dalam kasus ini, kata Wijayanta, petugas berhasil mengamankan lima orang tersangka. Petugas pertama kali membekuk AY alias R dan B alias Y yang diduga sebagai penjaga gudang berisi 198 bungkus sabu dengan berat total 218,8kg. Keduanya dibekuk di kawasan Pulau Beureh, Banda Aceh, usai mengendarai speedboat untuk mengambil sabu di kawasan wisata kuliner pada Jumat (13/08).

Dari penangkapan ini, petugas kemudian mengamankan T alias CM di jalan raya Medan-Banda Aceh. T alias CM diketahui merupakan pengendali dari penyelundupan dan peredaran narkotika ini. Keesokan paginya, pada Sabtu (14/08), petugas berhasil mengamankan tersangka lainnya, yaitu Es alias E, dan AN alias WY di tempat terpisah.

“Kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada jajaran BNN atas komitmen dan sinerginya, serta kepada masyarakat yang membantu dalam pelaksanaan law enforcement “war on drugs” pencegahan NPP ilegal tersebut,” ujar Wijayanta.

Menurut Wijayanta, pengungkapan kasus tindak pidana narkoba pada momentum peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 ini membuktikan bahwa kemerdekaan yang saat ini dirasakan oleh bangsa harus tetap diperjuangkan. Tangkapan ini adalah bukti nyata kewaspadaan dan kerja sama Bea Cukai dan BNN dalam menjaga dan memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia. (Arianto)



Share:

Kemendagri Dorong Perbaikan Kualitas Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Tengah Pandemi


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berkomitmen untuk terus mendorong perbaikan kualitas pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Hal itu disampaikan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan saat membacakan sambutan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri pada Webinar Keterbukaan Informasi Publik Kemendagri dan Pemerintah Daerah dengan tema "Penguatan Peran PPID dalam Fasilitasi Sengketa dan Tata Kelola Informasi yang Dikecualikan di masa Pandemi," Kamis (19/08/2021). 

"Kementerian Dalam Negeri sebagai koordinator pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah berkomitmen mendorong pelaksanaan keterbukaan informasi publik," katanya. 

Disadari bahwa di masa pandemi saat ini, Pemerintah tetap dituntut untuk memberikan pelayanan publik secara cepat, tepat dan bertanggung jawab. Tak hanya itu, pemerintah juga diminta hadir langsung untuk memenuhi setiap kebutuhan masyarakat. 

"Kebijakan pemerintah sekaligus menjadi rujukan bagi masyarakat, khususnya informasi publik yang berkaitan erat dengan kinerja pemerintahan," ujarnya. 

Terlebih, di era revolusi industri 4.0, informasi publik memegang peranan penting di setiap aspek kehidupan masyarakat. Hal ini berimplikasi pada tuntutan agar pengelola dan pengelolaan informasi publik mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi. 

"Pada situasi dan kondisi seperti ini, peran PPID sangat signifikan. Untuk itu, pelayanan informasi publik yang optimal harus menjadi prioritas bagi pemerintah," tutur Benni. 

Dalam kesempatan yang sama, apresiasi juga diberikan bagi pemerintah daerah yang telah memberikan pelayanan informasi publik dan masuk kualifikasi informatif. "Bagi pemda yang belum masuk kualifikasi informatif, kami mendorong untuk melakukan langkah-langkah perbaikan yang komprehensif," tandasnya. 

Adapun komitmen Kemendagri dalam mendorong pelaksanaan keterbukaan informasi publik ditempuh melalui langkah-langkah sebagai berikut: 

Pertama, memberikan asistensi atau pendampingan kepada pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik. 

Kedua, melakukan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Daerah melalui pelaksanaan webinar, bimbingan teknis dan forum-forum lainnya. 

Ketiga, melakukan kerja sama pengembangan aplikasi, baik secara nasional maupun bekerja sama dengan pemerintah daerah.  Secara nasional bersama-sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika mengembangkan aplikasi dan sistem informasi yang lebih baik. (Arianto)




Share:

Fachrul Razi Terpilih Kembali Secara Aklamasi Ketua Komite I DPD RI


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) asal Aceh Fachrul Razi kembali  terpilih menjadi Ketua Komite I DPD RI untuk masa sidang periode 2021-2022

Dalam sidang pemilihan alat kelengkapan yang dipimpin Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono, Senator Fachrul kembali terpilih secara aklamasi melalui mekanisme musyawarah dan mufakat berlangsung di Gedung  DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/8).

Fachrul didampingi oleh tiga Wakil Ketua yaitu Filep Wamafma (Papua Barat)  Fernando Sinaga (Kalimantan Utara ), dan Ahmad Bastian (Lampung) yang juga terpilih melalui musyawarah dan mufakat anggota Komite I DPD RI.

Pimpinan Komite I DPD RI itu dipilih anggota berdasarkan subwilayah masing-masing, yakni anggota wilayah Barat 1, Barat 2 serta Timur 1 dan Timur 2. Sebelumnya Fachrul Razi terpilih dari wilayah barat sebagai pimpinan Komite I.

Ada hal unik dalam rapat pemilihan Pimpinan Komite I DPD RI kali ini Senator Fachrul Razi tampak memakai pakaian Adat motif Kerawang Gayo.

Kerawang adalah hasil cipta karsa manusia untuk menjadikan nilai estetik dalam prilaku kehidupan yang kemudian menjadi budaya. Bahkan motif kerawang tercermin pada reusam peraturan Negeri Linge, yaitu Sarak Opat.

Kerawang berasal dari dua kata, yaitu ‘iker’ yang artinya dasar buah pikiran dan ‘rawang’, artinya ramalan. Jadi, kerawang bermakna ramalan pemagar adat. Penambahan kata Gayo dalam frasa tesebut merupakan bentuk identitas dari suku Gayo yang tinggal di Tanah Gayo.

Fachrul Razi mengatakan dirinya memastikan akan menyelesaikan beberapa permasalahan yang belum selesai terkait RUU Daerah Kepulauan, Otsus Papua dan Otsus Aceh serta permasalahan Daerah Otonomi Baru serta isu desa dan penegakan hukum masih menjadi fokus kinerja komite I. (Arianto)


Share:

Bin Riau Berkala Laksanakan Vaksinasi Massal Pelajar dan Door to Door kepada Masyarakat


Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru
BADAN INTELIJEN NEGARA (BIN) Daerah Riau menyelenggarakan vaksinasi massal lanjutan kepada pelajar di sekolah dan Door to Door kepada masyarakat umum di Provinsi Riau pada Kamis (19/8/2021). Kegiatan vaksinasi massal ini merupakan kegiatan berkala yang dilaksanakan untuk mendukung target vaksinasi nasional.

Vaksinasi massal lanjutan untuk pelajar dipusatkan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 5 Kota Pekanbaru. Dalam kegiatan ini dilaksanakan live streaming Presiden Jokowi menyapa secara virtual pelajar yang menerima vaksin. Sementara vaksinasi massal untuk masyarakat umum digelar di 12 Kabupaten / Kota di Provinsi Riau

Kabinda Riau BIN, Brigjen TNI Amino Setya Budi mengatakan bahwa vaksinasi massal lanjutan hari ini dilaksanakan dengan target sebanyak 5.000 peserta, di 12 Kabupaten / Kota di Provinsi Riau.

Stok vaksin jenis Sinovac yang disalurkan sepenuhnya didukung oleh Mabes BIN. BIN Riau juga didukung oleh Tim Nakes Dinkes Provinsi Riau dalam pelaksanaan vaksinasi massal di Prov. Riau. Gebrakan giat vaksinasi massal kepada pelajar dan door to door kepada masyarakat umum ditujukan untuk memotivasi seluruh masyarakat Indonesia sehingga dapat ikut serta dalam program nasional yang ditargetkan oleh Pemerintah Indonesia menuju kekebalan komunal.

"Sebelumnya, telah dilaksanakan vaksinasi lanjutan untuk pelajar tingkat SMP, SMA dan masyarakat umum secara door to door. Selanjutnya, hari ini dilaksanakan vaksinasi pelajar sekolah sehingga total target kita hingga hari ini untuk vaksinasi lanjutan mencapai target 10.000 dosis vaksin," ujar Kabinda Riau.

"Secara door to door ke daerah-daerah yang ada di Riau diutamakan adalah masyarakat yang kelas bawah. Karena dari informasi masyarakat, seolah-olah vaksin ini untuk masyarakat menengah ke atas, namun justru masyarakat kelas bawah yang menjadi target kami," ungkapnya.

Brigjen Amino juga berharap kepada Pemerintah Pusat agar mengirim lebih banyak dosis vaksin dan semaksimal mungkin memberikan vaksin kepada daerah di Riau, sehingga penanggulangan dan kegiatan Covid-19 dapat terlaksana dengan cepat.

"Kami mengucapkan terimakasih kepada bapak Presiden dan Bapak Kepala BIN atas perintah yang diberikan kepada kami di wilayah Riau dalam rangka melaksanakan vaksinasi massal lanjutan bagi pelajar dan masyarakat secara door to door," tambahnya. (Arianto)

Share:

Gagalkan Penyelundupan 10 Kilogram Sabu, Bea Cukai Soekarno-Hatta Kembali Catatkan Prestasi


Duta Nusantara Merdeka | Tangerang 
Seperti sindikat narkotika yang tidak pernah jera, Bea cukai Soekarno Hatta pun tak mengenal kata lelah dalam meningkatkan kinerja pengawasannya. Teranyar, Sinergi yang ciamik antara BARESKRIM POLRI, Direktorat Penindakan dan Penyidikan DJBC serta KPU Bea dan Cukai Tipe C SoekarnoHatta berhasil menggagalkan penyelundupan 10 Kilogram narkotika golongan I jenis Methamphetamine yang dikirim dari Kongo, Afrika Tengah. Pemasukan barang haram ini dilakukan melalui mekanisme impor barang kiriman dengan modus disembunyikan dalam bola batu berwarna hijau (concealment).

Dalam Konferensi Pers yang berlokasi di KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta, Kamis, 19 Agustus 2021, pukul 09.30 WIB, Finari Manan selaku Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta menjelaskan kronologi penggagalan penyelundupan ini kepada pers dan awak media. Pada Jumat, 23 Juli 2021, pukul 01.00 WIB dini hari, dengan didasarkan pada informasi intelijen yang diterima, petugas Bea Cukai Soekarno-Hatta bersama Tim Direktorat Penindakan dan Penyidikan DJBC serta BARESKRIM POLRI melakukan pemeriksaan barang kiriman dengan nama pengirim Papy Edike Aweze dari Kongo, Afrika Tengah, dengan pemberitahuan barang “Polished Malachite” sebanyak 2 (dua) kemasan.

Dari hasil pemeriksaan, pada kemasan pertama ditemukan 8 (delapan) buah patung binatang berukuran kecil dan 20 (dua puluh) buah bola batu berwarna hijau yang didalamnya terdapat bungkusan plastik kuning yang berisikan serbuk kristal bening. Sedangkan, pada kemasan kedua ditemukan 10 (sepuluh) buah patung binatang berukuran kecil dan 20 (dua puluh) buah bola batu berwarna hijau yang mana didalamnya juga terdapat bungkusan plastik kuning berisikan serbuk kristal bening. Kemudian petugas melakukan identifikasi barang menggunakan alat uji narkotika dan dari hasil pengujian, disimpulkan serbuk kristal bening tersebut positif narkotika golongan I jenis methamphetamine atau sabu. Adapun total berat bruto serbuk kristal yang ditemukan adalah 10.456 gram.

Kemudian pada hari yang sama, Jumat, 23 Juli 2021 sekitar pukul 19.20 WIB, tim gabungan dari Bea Cukai Soekarno-Hatta, Direktorat Penindakan dan Penyidikan DJBC dan Bareskrim Polri melakukan pengembangan kasus dan berhasil mengamankan seorang pria berinisial A (29 tahun, WNI) di Kelurahan Kembangan Selatan, Jakarta Barat. SIARAN PERS Narahubung Media : Renata Oktita Staff Layanan Informasi Bea Cukai Soekarno Hatta

Terakhir, Finari juga menyampaikan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pelaku dapat diancam dengan hukuman pidana mati, pidana seumur hidup, atau pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum Rp 10 Miliyar ditambah 1/3 dalam hal barang bukti melebihi 1 kilogram. Finari pun menghimbau dan mengajak kepada masyarakat untuk ikut serta dan berperan aktif dalam memberantas sindikat peredaran narkotika demi terlindunginya generasi penerus bangsa dari penyalahgunaan obat-obatan terlarang ini. (Arianto)




Share:

Dalam Rangka Penanganan Covid-19, Kementerian Keuangan Terus Berikan Berbagai Insentif Fiskal


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai telah memberikan insentif fiskal importasi untuk jenis barang berupa alat kesehatan (Alkes) dalam rangka penanganan Covid-19 sejak bulan Maret 2020 sampai dengan saat ini.

Adapun realisasi pemberian fasilitas periode tahun 2021 sampai dengan bulan Juli, total nilai insentif fiskal telah diberikan sebesar Rp799 miliar dari nilai impor barang sebesar Rp4 triliun. Jenis barang yang paling banyak diimpor secara berurutan yaitu Reagent PCR, masker (bedah, non-bedah, N95), ventilator, APD/pakaian pelindung, obat-obatan, mesin In Vitro (uji lab), dan virus transfer media.

Jenis Barang yang diberikan insentif dilakukan berdasarkan masukan Kementerian Kesehatan dan dikoordinasikan dengan Kementerian/Lembaga terkait.

Beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan antara lain pemenuhan kebutuhan segera, dan ketersediaan produsen di dalam negeri. Pada awal pandemi telah diberikan insentif kepabeanan untuk 73 jenis barang sesuai PMK 34/PMK.04/2020, dan kemudian dilakukan beberapa kali perubahan, terakhir menjadi 26 kelompok barang sesuai PMK 92/PMK.04/2021.

PCR Test merupakan salah satu jenis barang yang sejak Maret 2020 hingga saat ini secara konsisten telah diberikan insentif kepabeanan. Dengan adanya insentif fiskal dan prosedural untuk importasi PCR Test ini, diharapkan mampu memenuhi kebutuhan PCR Test bagi kegiatan testing dan tracing dengan harga yang murah dan mudah untuk didapatkan.

Adapun jenis barang yang berhubungan dalam rangka proses testing Swab PCR yang juga telah diberikan insentif kepabeanan diantaranya PCR test reagent, Swab, Virus Transfer Media, dan In Vitro Diagnostic Equipment.

Khusus untuk PCR test reagent, total fasilitas pembebasan bea masuk (BM) dan pajak dalam rangka impor (PDRI) yang telah diberikan untuk periode 01 Januari hingga 14 Agustus 2021 sebesar Rp366,76 miliar, terdiri atas fasilitas fiskal berupa pembebasan BM sebesar Rp107 miliar, PPN tidak dipungut sebesar Rp193 miliar, dan PPh Pasal 22 dibebaskan dari pungutan sebesar Rp66 miliar.

Sejak berlakunya PPKM darurat dimana terjadi peningkatan pasien yang terkonfirmasi Covid-19 mengakibatkan peningkatan kebutuhan oksigen. Maka sejak awal Juli 2021 juga diberikan fasilitas terhadap impor oksigen, oksigen concentrator, oksigen generator, tabung oksigen, dan regulator.

Selain insentif fiskal juga diberikan insentif prosedural berupa percepatan pengeluaran barang impor, dan penyederhanaan perizinan tata niaga impor, yang dapat diberikan oleh BNPB dengan pengajuan permohonan secara elektronik melalui Online Single Submission di laman www.insw.go.id.

Tidak hanya itu, fasilitas impor untuk Alkes dalam rangka penanganan pandemi Covid-19, selain menggunakan PMK 92/PMK.04/2020 jo PMK 92/PMK.04/2021, Kementerian Keuangan  juga memberikan  insentif kepabeanan dalam mendukung pemenuhan kebutuhan Alkes, antara lain berupa insentif untuk obat-obatan melalui dana APBN bagi masyarakat (PMK 102/PMK.04/2007), bea masuk ditanggung pemerintah untuk industri strategis yang terdampak Covid-19 khususnya sektor industri farmasi dan alat kesehatan (PMK 68/PMK.10/2021), impor fasilitas Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum (PMK 171/PMK.04/2019), impor barang hibah/hadiah untuk ibadah/amal/sosial (PMK 70/PMK.04/2012), serta fasilitas untuk impor vaksin Covid-19 (PMK 188/PMK.04/2020). (Arianto)






Share:

Hadiah Spesial Kemerdekaan RI: Tiga TPA Sampah Sanitary Landfill, Satu Pasar dan Satu SD Negeri Siap Diresmikan


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyelesaikan beberapa pembangunan infrastruktur di Kabupaten/Kota sebagai hadiah spesial Hari Ulang Tahun ke-76 Republik Indonesia.

Sejumlah infrastruktur tersebut, tiga TPA Sampah dengan sistem sanitary landfill yaitu, TPA Sampah Talang Gulo di Kota Jambi, TPA Sampah Supit Urang di Kota Malang, dan TPA Sampah Jabon di Kabupaten Sidoarjo. Kemudian Pasar Seni Sukowati di Provinsi Bali, dan satu SDN 3 Nglinduk di Kabupaten Grobokan Provinsi Jawa Tengah.

Pembangunan ketiga TPA Sampah merupakan kerja sama antara Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR bersama dengan Pemerintah Jerman dalam Program Emission Reduction in Cities–Solid Waste Management (ERIC-SWM). Pekerjaan dilakukan karena kondisi kapasitas tampung ketiga TPA Sampah tersebut sudah overload, maka perlu dikembangkan dari semula menggunakan sistem penimbunan terbuka (open dumping), dengan tujuan untuk meminimalisir dampak pencemaran, baik air, tanah, maupun udara sehingga lebih ramah lingkungan.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, penanganan masalah sampah dapat dilakukan melalui dua aspek, yakni struktural dengan membangun infrastruktur persampahan dan non struktural seperti mendorong perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat.

"Pembangunan infrastruktur pengolahan sampah skala kota dinilai efektif untuk volume sampah yang tidak terlalu besar, sehingga pengurangan sampah dapat dilakukan mulai dari sumbernya. Dukungan pemerintah kabupaten atau kota juga diperlukan terutama dalam penyediaan lahan,” kata Menteri Basuki.

Pertama TPA Sampah Talang Gulo di Kota Jambi dibangun sejak tahun 2018-2020 dengan sistem sanitary landfill  berkapasitas tampung 613.000 meter kubik. TPA baru ini diproyeksikan dapat mengolah sampah dengan konsep go green dan ramah lingkungan.

Pekerjaan pembangunan TPA Sampah Talang Gulo menggunakan teknik sorting plant (pemilahan) berkapasitas 15 ton/hari, composting plant (pengomposan) dengan kapasitas 35 ton/hari, dan Leacheate Treatment Plant/LTP kapasitas 250 meter kubik/hari.

Pekerjaan pembangunan TPA Sampah Talang Gulo meliputi, pembangunan landfill area seluas 5 Ha, pembangunan pengolahan air lindi, pembangunan pemilahan sampah, pembangunan pengelolaan kompos, serta pembangunan fasilitas penunjang seperti gapura, gedung administrasi, dan jembatan timbang.

Kedua, TPA Sampah Supit Urang di Kota Malang dibangun sejak 2018-2020 dengan sistem sanitary landfill berkapasitas tampung 726.162 meter kubik yang diproyeksikan melayani sampah rumah tangga  sebanyak 700.000 jiwa atau setara dengan 450 ton/hari.

Pekerjaan pembangunan TPA Sampah Supit Urang tersebut menggunakan teknik sorting plant (pemilahan) berkapasitas 15 ton/hari, composting plant (pengomposan) dengan kapasitas 35 ton/hari, dan Leachate Treatment Plant/LTP kapasitas 300 meter kubik/hari.

Lingkup kegiatan meliputi pembangunan landfill area seluas 5 Ha, pembangunan pengolahan air lindi, pembangunan pemilahan sampah, pembangunan pengelolaan kompos, serta pembangunan fasilitas penunjang seperti gapura, gedung administrasi, dan jembatan timbang.

Ketiga, TPA Sampah Jabon berlokasi di Kabupaten Sidoarjo dibangun sejak 2018-2020 berkapasitas tampung 1.650.000 meter kubik yang diproyeksikan melayani sampah rumah tangga penduduk Kota Sidoarjo sebanyak 900.000 jiwa atau setara dengan 450 ton/hari.

Pekerjaan pembangunan TPA tersebut menggunakan teknik sorting plant (pemilahan) berkapasitas 15 ton/hari, composting plant (pengomposan) dengan kapasitas 35 ton/hari, dan Leachate Treatment Plant/LTP kapasitas 300 meter kubik/hari.

Pekerjaannya meliputi, pembangunan landfill area seluas 5,89 Ha, pembangunan pengolahan air lindi, pembangunan pemilahan sampah, pembangunan pengelolaan kompos, serta pembangunan fasilitas penunjang seperti gapura, gedung administrasi, dan jembatan timbang.

Selain itu, Kementerian PUPR melalui Direktorat Prasarana Strategis, Dirjen Cipta Karya telah menyelesaikan revitalisasi Pasar Seni Sukawati di Kabupaten Gianyar, dan rehabilitasi Sekolah Dasar Negeri 3 Nglinduk di Kabupaten Grobokan Provinsi Jawa Tengah. 

Revitalisasi tersebut mengacu pada Perpres Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pembangunan, Rehabilitasi, atau Renovasi Pasar Rakyat, Prasarana Perguruan Tinggi, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

“Konsep revitalisasi pasar disesuaikan dengan fungsi kota sebagai kota tujuan wisata dengan keselarasan lingkungan dan mempertahankan kearifan lokal mulai dari tahap perencanaan hingga pembangunan dengan melibatkan Pemerintah Daerah,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Revitalisasi Pasar Seni Sukawati dilakukan sejak 2019-2020 pada Blok A dan Blok B diatas lahan seluas 9.493 m2 dengan kapasitas 24 kios dan 779 los kering Masing-masing blok memiliki basemen dengan desain gedung bertingkat 4 lantai untuk Blok A dan 3 lantai Blok B.

Kemudian pada tahun 2021 revitalisasi dilanjutkan untuk Blok C  seluas 9,815 m2 terdiri dari 4 lantai dan basemen berkapasitas 64 kios.

Untuk mendukung peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Kementerian PUPR juga mehabilitasi SDN 3 Nglinduk di Kabupaten Grobokan Provinsi Jawa Tengah. 

Rehabilitasi tersebut merupakan bagian dari upaya untuk mempercepat pembangunan dan rehabilitasi 10.000 sekolah dan madrasah di seluruh Indonesia.

SDN 3 Nglinduk yang berdiri sejak tahun 1984 dilakukan rehabilitasi pada tahun 2020 dengan anggaran sebesar Rp. 3,39 miliar. Pekerjaan pembangunan dan rehabilitasi  meliputi renovasi ruang kelas, gedung kantor guru, perpustakaan, ruang Unit Kesehatan Sekolah (UKS), toilet, sarana sanitasi (septic tank dan tower air), mushola, kantin, lapangan olahraga, paving block, pagar sekolah, dan ruang kegiatan siswa (gedung pramuka). (Arianto)


Share:

Semakin Ekonomis, Pengguna PLTS Atap Diharapkan Terus Bertambah


Duta Nusantara Merdeka  Jakarta
Indonesia memiliki potensi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap yang cukup besar, yakni mencapai 32,5 Gigawatt (GW), namun baru dimanfaatkan sebesar 31,32 Megawatt Peak (MWp). Hingga bulan Mei 2021, PLTS Atap tercatat digunakan oleh 3.781 pelanggan. Jumlah tersebut meningkat drastis dibandingkan pemanfaatan PLTS Atap pada November 2018 yang hanya sebesar 592 pelanggan.

Menurut Direktur Strategi Bisnis dan Portofolio PT Len Industri (Persero) Linus Andor Mulana Sijabat, saat ini teknologi yang digunakan pada panel surya sudah mutakhir. Penggunaannya tidak lagi rumit. Panel surya hanya perlu diletakkan di area yang terkena sinar matahari langsung, misalnya di atap rumah atau gedung, sudah dapat mengalirkan listrik.

"Kalau kita lihat, solar cell sebenarnya sudah tidak high tech, dapat langsung dipakai. Tinggal dijemur saja ke (sinar) matahari, langsung keluar listrik. Ini sudah umum," ujar Linus pada Peluncuran Program Gerakan Inisiatif Listrik Tenaga Surya (Gerilya), Jumat (13/8).

Linus juga mengatakan teknologi crystalline yang jamak digunakan pada panel surya juga telah memiliki tingkat efisiensi yang tinggi. Teknologi ini sudah mutakhir dan terbukti.

"Teknologi yang banyak digunakan adalah teknologi crystalline. Secara termodinamik, efisiensinya 30 persen secara teoritis, praktisnya mungkin sekitar 27%. Teknologi ini sudah mature, jadi sudah pasti proven. Kalau di segi ekonomi sudah pasti ekonomis," tambah Linus.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan 70 MWp PLTS Atap akan terpasang pada akhir tahun ini. Dengan teknologi yang kian mutakhir dan biaya yang semakin ekonomis, Pemerintah pun mendorong pemanfaatan PLTS Atap yang lebih luas lagi dengan menerbitkan aturan yang ramah bagi pengguna PLTS Atap.

Saat ini tengah disusun Rancangan Peraturan Menteri (Permen) ESDM tentang Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap yang Terhubung pada Jaringan Tenaga Listrik Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum.

Regulasi tersebut merupakan perluasan dari Permen ESDM No.49/2018 tentang Penggunaan Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap oleh Konsumen PT PLN (Persero) jo. Permen ESDM No. 13/2019 jo. Permen ESDM No. 16/2019.

"Dengan disusunnya Rancangan Permen ESDM terkait PLTS Atap, diharapkan pemanfaatan PLTS Atap akan semakin meningkat. Salah satu yang diatur dalam Permen ini adalah memperluas pengguna PLTS Atap dan meningkatkan nilai keekonomian PLTS Atap," ujar Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agung Pribadi, Sabtu (14/8).

Di samping itu, dalam regulasi tersebut juga akan meningkatkan peran masyarakat dalam penggunaan EBT melalui PLTS Atap, mencapai target kapasitas PLTS Atap dengan memperhatikan sistem ketenagalistrikan pemegang IUPTLU, mempercepat proses persetujuan permohonan, mempermudah kelayakan operasi, mempermudah pengawasan dan pengaduan masyarakat, memfasilitasi perdagangan karbon, dan menjaga kestabilan sistem ketenagalistrikan. (Arianto)

Share:

Bikin Kelas Inkubator, Kemenperin Cari Pelaku Industri Fesyen dan Kriya Kreatif


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Kementerian Perindustrian konsisten mendukung pelaku industri kreatif, khususnya generasi muda, agar terus meningkatkan produktivitas dan daya saing usahanya, meskipun di tengah tekanan dampak pandemi Covid-19. Hal ini guna memacu pemulihan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam upaya pengembangan industri kreatif di tanah air, Kemenperin telah memfasilitasi pendirian Bali Creative Industry Center (BCIC) sejak tahun 2015. BCIC ini berfungsi sebagai wadah bagi para pelaku industri kreatif di sektor kriya dan fesyen untuk bertemu dan berkolaborasi menciptakan karya bersama, serta bertugas mendorong penumbuhan wirausaha kreatif baru melalui proses inkubasi.

“Tahun ini, melalui peran BCIC, kami kembali membuka program Creative Business Incubator(CBI) untuk mencetak wirausaha muda di bidang kreatif kriya dan fesyen, agar mampu menjadi motor penggerak industri dan ekonomi di masa depan,” kata Plt. Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Kemenperin,Reni Yanita di Jakarta, Sabtu (14/8).

Reni menjelaskan, program tersebut dilaksanakan melalui kolaborasi antara Kemenperin selaku pihak pemerintah dengan civitas akademika, dalam hal ini Universitas Prasetiya Mulya,melalui program Business Venturing dan Development Institute (BVDI),dan juga melaibatkan pelaku bisnis kreatif.

“Kami aktif mengajak seluruh stakeholder terkait, baik dari komunitas kreatif, startup enabler, investor, perguruan tinggi, perbankan maupun dinas yang membidangi industri maupun UMKM di seluruh provinsi di Indonesia untuk bersama-sama membangun industri kreatif di Indonesia, khususnya subsektor kriya dan fesyen,” paparnya.

Selama ini, industri kreatif di tanah air tumbuh dinamis dan banyak digerakkan oleh generasi muda. Badan Pusat Statistik mencatat, dari total jumlah penduduk pada 2020 sebanyak 271 juta jiwa, sebanyak 87 juta jiwa merupakan penduduk usia 20-39 tahun. Jumlah penduduk usia produktif yang cukup besar inilah yang akan menjadi modal untuk mendorong penumbuhan wirausaha baru bidang ekonomi kreatif.

“Melalui program CBI, BCIC Kemenperin akan memberikan pelatihan dan pendampingan kepada pelaku usaha fesyen dan kriya yang telah menjalankan bisnis minimal satu tahun,” terangnya.

Implementasi program ini, para peserta bakal mendapatkan materi pengembangan bisnis (scalling-up) melalui format kelas (camp) pada tahun pertama, dan pendampingan atau mentoring intensif (coaching) dari para profesional selama 12 bulan pada tahun kedua.

“Tahun ini, BCIC kembali membuka program camp baru, sekaligus akan memberikan coaching kepada 27 tenant inkubator sebagai lanjutan program camp inkubator tahun 2020,” imbuhnya. Program coaching dilakukan agar 27 tenant tersebut dapat naik kelas menjadi wirausaha muda yang unggul.

Pada tahun 2020, BCIC melakukan pendampingan kepada 29 tenant inkubator dari peserta tahun 2019. Pendampingan ini menghasilkan satu tenant yang naik kelas dari skala mikro ke skala kecil. Sementara itu, 10 tenant lain berhasil menambah karyawan untuk mengembangkan kapasitas usahanya.

“Beberapa alumni tenant inkubator program CBI BCIC juga berhasil meraih beberapa prestasi, baik nasional maupun internasional,” ungkap Reni. Misalnya, Elsana Bekti Nugroho yang merupakan Founder Brand Arane (Alumni CBI BCIC 2019) berhasil meraih penghargaan Anugerah Bangga Buatan Indonesia Tahun 2020 pada Kategori Fesyen.

Berikutnya, Afidha Fajar Adithya (Alumni CBI BCIC 2018) yang berhasil meraih penghargaan IGDS People’s Choice Tahun 2019 dan 2020 serta menerima Golden Pin Design Mark pada kompetisi Taiwan Golden Pin Design Award 2020.

Selain mendapatkan materi pengembangan bisnis dan pendampingan langsung dari Tim Universitas Prasetiya Mulya, para tenant inkubator CBI BCIC akan menjadi salah satu mitra binaan Kemenperin,serta berkesempatan untuk mendapatkan fasilitasi pameran nasional dan internasional. Tenant inkubator juga berkesempatan melakukan presentasi bisnis (business pitching) langsung di hadapan angel investor dan pemangku kepentingan lainnya.

Pendaftaran dilakukan melalui website www.bcic-ikm.net mulai tanggal 13 Agustus 2021 hingga 5 September 2021. Setelah melakukan pendaftaran nantinya dilakukan proses seleksi administrasi dan juga wawancara secara online. Informasi selanjutnya bisa diperoleh melalui website www.bcic-ikm.net ataupun instagram @bcicofficial.

Reni menambahkan, selain terus mendorong pelaku industri kreatif untuk mengembangkan usahanya, Ditjen IKMA Kemenperin juga aktif mengampanyekan program Bangga Buatan Indonesia dengan mengajak seluruh masyarakat berbelanja produk industri lokal. “Pertumbuhan industri lokal diharapkan dapat mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi Covid-19. Sebab, industri lokal telah mampu memproduksi seluruh produk yang dibutuhkan masyarakat Indonesia,” pungkasnya. (Arianto)

Share:

Kado HUT Ke-76 RI, 4 Bendungan dan 1 Bendung Siap Diresmikan


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Menyambut HUT RI ke-76, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah merampungkan pembangunan 4 bendungan baru di sejumlah provinsi untuk memperkuat ketahanan air dan pangan nasional. Empat bendungan multifungsi tersebut siap diresmikan untuk menambah suplai air irigasi pertanian, penyediaan air baku dan pengendalian banjir. 

Pertama, Bendungan Way Sekampung di Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung. Kedua, Bendungan Bendo di Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur. Ketiga, Bendungan Paselloreng di Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan, dan keempat, Bendungan Kuningan di Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat. Sedangkan Bendung Gilireng sebagai sistem irigasi yang airnya bersumber dari Bendungan Paselloreng juga telah selesai dan siap diresmikan.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan empat  bendungan tersebut merupakan bagian Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN yang bertujuan untuk peningkatan volume tampungan air sehingga suplai air irigasi ke lahan pertanian terus terjaga, penyediaan air baku dan pengendalian banjir.
 
"Pembangunan bendungan akan diikuti dengan pembangunan jaringan irigasinya, sehingga dengan adanya suplai air yang kontinu dari bendungan, petani yang sebelumnya hanya satu kali tanam setahun, bisa bertambah menjadi 2-3 kali tanam," kata Menteri Basuki. 

Mengenai waktu peresmian, Endra S. Atmawidjaja, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan sekaligus Juru Bicara Kementerian PUPR menegaskan, "Pada prinsipnya kami telah siap di bulan Agustus ini dan kami menunggu petunjuk dari Istana. Saat ini Balai-Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) di lingkungan Ditjen Sumber Daya Air sedang melakukan perapihan-perapihan saja. Semoga 4 bendungan dan 1 bendung bisa menjadi Kado Kemerdekaan untuk HUT RI ke-76 ini." 

Pertama, Bendungan Way Sekampung memiliki kapasitas tampung 68 juta m3 yang akan dimanfaatkan untuk penyediaan air irigasi seluas 72.707 hektar di Daerah Irigasi (DI) Sekampung seluas 55.373 hektar dan menambah areal irigasi DI Rumbia Extension seluas 17.334 hektar. 

Pembangunannya  dikerjakan oleh beberapa kontraktor, yakni PT. PP-PT. Ashfri (KSO), PT. Waskita Karya - PT. Adhi Karya (KSO) dibawah tanggung BBWS Mesuji - Sekampung.

Selain mendukung kebutuhan air irigasi di Provinsi Lampung, Bendungan Way Sekampung yang didesain memiliki luas genangan sebesar 800 hektar juga dapat dimanfaatkan sebagai infrastruktur pengendalian banjir di Provinsi Lampung sebesar 185 m3/detik karena terintegrasi dengan Bendungan Batutegi dan Bendungan Margatiga. Bendungan multifungsi ini juga berpotensi sebagai penyedia air baku untuk Kota Bandar Lampung, Kota Metro dan Kabupaten Lampung Selatan sebesar 2.482 liter/detik,  tenaga listrik sebesar 5,4 MW serta menjadi objek wisata di Kabupaten Pringsewu.

Kedua,  Bendungan Bendo yang berada di Desa Ngindeng, Kecamatan Sawoo dapat dimanfaatkan untuk peningkatan layanan irigasi seluas 7.800 hektar di Kabupaten Ponorogo dan Madiun sebagai sentra pertanian Jawa Timur. 

Selain sebagai layanan irigasi, manfaat lain bendungan berkapasitas tampung  43,11 juta m3 ini dapat menjadi sumber air baku domestik dan industri bagi Kabupaten Madiun sebesar 418 liter/detik dan Ponorogo 372 liter/detik serta mereduksi debit banjir Kota Ponorogo dari 1.300 m3/detik menjadi 490 m3/detik dan pembangkit tenaga listrik sebesar 1,56 MW.

Pekerjaan dilakukan oleh PT. Wijaya Karya, PT. Hutama Karya dan PT. Nindya Karya dibawah supervisi dan tanggungjawab BBWS Bengawan Solo.

Bendungan ketiga siap diresmikan yakni Bendungan Kuningan yang dirancang memiliki kapasitas tampung sebesar 25,9 juta m3 dan luas genangan 221,59 hektar untuk menyuplai air bagi daerah irigasi seluas 3.000 hektare di beberapa daerah Jawa Barat bagian utara. Bendungan ini juga berpotensi sebagai sumber air baku bagi Kabupaten Kuningan sebesar 0,30 m3/detik, mereduksi debit banjir sebesar 213 m3/detik, dan potensi sebagai sumber tenaga listrik 0,50 MW. Kontraktor pelaksana PT. Wijaya Karya dan PT. Brantas Abipraya dibawah supervisi dan tanggung jawab BBWS Cimanuk Cisanggarung.

Terakhir, keempat, Bendungan Paselloreng  memiliki kapasitas tampung 138 juta m3 dan luas genangan 169 hektare. Salah satu bendungan besar di Provinsi Sulawesi Selatan ini mampu mengairi areal persawahan seluas 8.510 hektar serta berpotensi sebagai sumber air baku untuk 4 kecamatan di Kabupaten Wajo sebesar 200 liter/detik. Kontraktor pelaksana PT. Wijaya Karya dan PT. DMT dibawah supervisi dan tanggungjawab BBWS Pompengan Jeneberang.

Tak hanya itu, Bendungan Paselloreng yang dibangun dengan biaya sebesar Rp 771,69 miliar ini juga dimanfaatkan sebagai infrastruktur pengendali banjir wilayah hilir Sungai Gilireng sebesar 1.000 m3/detik, pengembangan sektor perikanan air tawar dan pariwisata serta konservasi Sumber Daya Air pada kawasan green belt. 

Selain Bendungan Paselloreng, Kementerian PUPR juga menyelesaikan pembangunan Bendung Gilireng di Desa Arajang, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo. Potensi Irigasi Bendung Gilireng ini juga berasal dari suplai Bendungan Passelloreng yang telah rampung konstruksi untuk selanjutnya dialirkan ke lahan-lahan pertanian di Kabupaten Wajo. 

Bendung Gilireng mulai dibangun sejak tahun 2018 akan dimanfaatkan untuk mengairi daerah irigasi Gilireng seluas 8.510 ha sehingga membantu petani meningkatkan intensitas tanamnya dari 112 % menjadi 300 % dengan pola tanam padi - padi - palawija. Bendung yang dibangun dengan biaya sebesar Rp 199 miliar ini didesain memiliki lebar bendung 50 meter dengan debit intake sebesar 16,34 m3/detik dan berpotensi sebagai objek wisata baru di Sulawesi Selatan. Bertindak sebagai kontraktor PT. Adhi Karya (Arianto)


Share:

UU Desa Tempatkan Desa Tak Lagi Sebagai Objek Pembangunan, Namun Juga Subjek Pembangunan


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menempatkan Desa tak lagi sebagai objek dalam pembangunan, namun sekaligus sebagai subjek pembangunan. Tak hanya itu, UU Desa juga menempatkan Desa sebagai fondasi bagu pelaksanaan pembangunan yang ada di Indonesia. 

Strategisnya peran Desa dalam pembangunan tersebut, menjadi hal yang menarik dalam pembahasan Webinar Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) yang mengangkat tema "Konsep Pembangunan Desa, Arah Kebijakan Pembangunan Desa, Capaian, Tantangan dan Harapan Pembangunan," edisi Sabtu (14/8/2021). 

"Desa dipandang tidak lagi sebagai objek pembangunan, karena itu sesuai UU Nomor 6 Tahun 2014 diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan berbagai urusan," kata Wakil Ketua Umum MIPI yang juga Sesditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Imran. 

Imran juga mengutip pernyataan Bung Hatta yang menyebut "Indonesia tidak akan besar karena obor di Jakarta, tetapi Indonesia akan bercahaya karena lilin-lilin di desa." 

Webinar MIPI episode kali ini juga menghadirkan seorang narasumber yang merupakan Dirjen Pembangunan Desa dan Pedesaan Kemendes PDTT, Sugito. Dalam kesempatan itu, ia juga menekankan hal yang senada, bahwa hadirnya UU Desa memberikan ruang begitu besar untuk Desa dalam mengatur urusannya sendiri, sehingga menempatkan desa sebagai subjek pembangunan. 

"Desa sekarang di dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 ini, diberikan kewenangan sekaligus support dalam rangka membiayai aktivitas pembangunan yang ada," ujar Sugito. 

Ia menambahkan, desa sebagai kesatuan masyarakat hukum dan subjek hukum, juga memainkan peranannya di rumah sendiri dengan memanfaatkan sumber pendanaan desa baik itu dari dana desa maupun yang berasal dari hibah. 

"Kemendes memandang ada program yang perlu dilakukan penajaman, bagaimana kebijakan arah pembangunan desa itu untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan," bebernya. 

Salah satu langkah yang ditempuh adalah dengan melakukan refocusing arah pembangunan desa agar lebih sinergi dengan agenda prioritas nasional melalui Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) Desa. (Arianto)


Share:

Capai SDGs Desa: Ada 3 Prioritas Penggunaan Dana Desa 2021 yang Perlu Diperhatikan


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Sugito menjelaskan, ada 3 prioritas utama penggunaan dana desa tahun 2021 di tengah pandemi Covid-19. Pertama, digunakan untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai dengan kewenanganan desa. Kedua, menjalankan program prioritas nasional sesuai dengan kewenanganan desa. Ketiga, mendukung adaptasi kebiasaan baru akibat Covid-19. Ketiga prioritas tersebut merupakan bagian yang perlu dicapai sesuai dengan Sustainable Development Goals (SDGs) Desa.

“Untuk memperkuat adaptasi kebiasaan baru dan pemulihan ekonomi di Desa, pelaksanaan pembangunan desa dilaksanakan secara Padat Karya Tunai Desa,” ujar Sugito saat menjadi narasumber pada webinar dengan tema "Konsep Pembangunan Desa, Arah Kebijakan Pembangunan Desa, Capaian, Tantangan dan Harapan Pembangunan", yang digelar Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI), Sabtu (14/8/2021).

Dia menjelaskan, pandemi telah berdampak tak hanya pada kesehatan, tetapi juga sektor lainnya seperti ekonomi termasuk di tingkat desa. Sehingga dibutuhkan strategi untuk memulihkan kondisi tersebut. Dirinya menyebutkan strategi yang dapat dilakukan, yakni melakukan restrukturisasi kredit atau pembiayaan modal kerja bagi sektor informal, UMKM, dan BUMDes. BUMDes sendiri dapat menjadi motor penggerak perekonomian desa sehingga perlu diberi penguatan.

“Sebagaimana usaha ekonomi lainnya, BUM Desa juga mengalami stagnasi akibat pandemi. Namun BUM Desa juga merupakan garda terdepan dalam rangka pemulihan ekonomi desa,” ujarnya.

Tak hanya itu, desa juga dapat membangun program BLT dan padat karya dana desa. Sehingga penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu, pemerintah desa dapat membangun digitalisasi desa dengan memanfaatkan beragam teknologi. Misalnya dengan mengenalkan ekosistem dan sarana penetrasi digital, memperluas jaringan koneksi internet, serta meningkatkan ketrampilan pemanfaatan sosial media.

Di lain sisi, Sugito menjelaskan, realisasi dana desa per 12 Agustus 2021 sebanyak 54,32 persen dari total pagu anggaran tahun ini sejumlah 72 triliun untuk 74.961 desa. (Arianto)







Share:

KIRIM BERITA SILAHKAN KLIK

KIRIM BERITA ANDA KESINI! Merasa Terbantu Dengan Publikasi ? Ayo Traktir Kopi Untuk Admin Dengan Cara Berbagai Donasi. Terimakasih :)



BREAKING NEWS

~||~ KPU Tetapkan Pasangan Prabowo Subianto & Gibran Rakabuming Raka Menjadi Presiden Terpilih ~||~ Kampung Rakyat Indonesia Siap Sukseskan PILKADA Serentak Tahun 2024 ~||~ Hak Angket Kian Redup ~||~ Pasangan Capres & Cawapres Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar dan Pasangan Ganjar Pranowo - Mahfud MD Resmi Layangkan Gugatan Hasil Pilpres Ke Mahkamah Konstitusi ~||~ #PEMILUDAMAI ~||~

Kilas Balik Bung Karno

Kilas Balik Bung Karno - Makna Proklamasi

Ir. Soekarno (Sang Proklamator) Setiap Tahun kita Memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Maka kita tidak bisa t...

Like Fanpage

Follow In Twitter

Breaking News

IKUTI KAMI


loading...

NONTON VIDEO DAPAT DUIT

10 Berita Populer

IKLAN

IKLAN
Ingin Pasang Iklan hubungi Kami di 0812 6582 534

Label

(SAS) #2019GantiPresiden Accounting Aceh Aceh Timur Adat Istiadat Advokat AFF Agama Agraria AIDS Air Aisyiyah Aksara Aksi Aksi Sosial Aktivis Aktivitis Al Washliyah Album Amien Rais Anak Anak Yatim Anarkis Angkatan Darat Anies Baswedan Animal Anti Korupsi Arisan Artikel Artis Arus Mudik Asahan Asian Games ASN Asuransi Asusila Atlet Award Bacaleg Bachtiar Ahmad Sibarani Baksos Bakti Sosial Balap Liar Banda Aceh Bandar Lampung Bandara Bandung Banjir BANK Bank Sumut Bansos Banten Bantuan Sosial Bapenas Bappenas Basarnas Batubara Bawang Putih Bawaslu Bayi Bazar BBM Bea Cukai Beasiswa Begal Bekraf Beladiri Belanja Bencana Bencana Alam Beras Berita Bhabinkamtibmas Bhayangkara Bhayangkari Bioskop Bisnis BKPRMI BM PAN BNI BNN BNPT Bobby Nasution Bom Bunuh Diri Boomerang BPBD BPJS BPN BPOM BRI Brimob Buka lapak Bukit Asam Buku Bulog BUMN Bung Karno Bupati Bursa saham Bursasaham Buruh Bus Caleg Capital market CCTV Cerpen Cianjur Cikampek Citilink conference Cosplayer Covid-19 Covid-19 Satgas Covid19 Cuaca Cuci Tangan Curanmor Cyber Daerah Dakwah Dance Debat Presiden Debt Collector Dede Farhan Aulawi Deklarasi Deli Serdang Demonstrasi Densus 88 Desa Dewan Pengawas Dewata Sakti Dharma Pertiwi Dialog Digital Diklat Dinas Perhubungan Dirgahayu HUT RI Disiplin Diskusi Dongeng Donor Darah DPD RI DPR Duka Cita E-Money Effendi Simbolon Ekonom Ekonomi Ekspor Impor Electronics Elektronik Emas Empat Pilar Entertainment Es cream ESDM event Fashion Festival FIFA Film Film Horor Film seri Anak Fintech FISIP Flores Timur Formasi Formula E Forum Furniture Futsal G30S/PKI GAAS Games Ganja Ganjar Ganjil Genap Garut Gebyar Kemerdekaan Gempa Geng Motor Genppari Gereja Gibran Gizi Buruk Go Pay Go-Jek Gojek Golkar Gotong Royong Grab Gubernur Guru Besar Gym Haedar Nasir ham HANI Harbolnas Hari Ibu Hewan Hiburan HIV HMI Hoax Hotel Hp Hukum Humas Humbahas HUT HUT Bhayangkara HUT RI HUT TNI Hutan Ibadah Ibadah Haji Ibu Negara Idul Adha Idul Fitri IKLAN Imlek IMM Indonesia Industri inflasi Informasi Infrastruktur Inspektorat Inspirasi Internasional Internet Intoleran Investor IPK IPM IPPI Islam IWAPI Jakarta Jakarta Barat Jakarta Pusat Jalan Jambore Nasional Jawa Tengah Jawa Timur Jayapura Jokowi Juara Jum'at Barokah Jumanji Jumat Jumat Berkah Jurnalis Kaliber Kampanye Kampung Rakyat Indonesia Kampus Kamtibmas Kapolda Kapoldasu Kapolri Kapolsek Kapolsek Kepolisian Karaoke Karhutla Karya Tulis Kasus KDRT Keadilan Keagamaan Keamanan Kebakaran Kebangsaan Kebersihan Kebudayaan Kebun Kecantikan Kecelakaan Kedokteran Kegiatan Kegiatan seminar Kehutanan Kejahatan Kejaksaan Kejuaraan Kejurnas Kekerasan Kelestarian Alam Keluarga Kemalingan Kemanusiaan Kemenag Kemenaker Kemendag Kemendagri Kemendesa Kemendikbud Kemenhub Kemeninfo Kemenkes Kemenkeu Kemenko Kemenkumham Kemenlu KEMENPAN-RB Kemenparekraf Kemenperin Kemenpora kemenristek Kemensos Kementan Kemiskinan Kendaraan Dinas Kepala Daerah Kepedulian keperdulian Kepolisian Kerajaan Kereta Api kerja Paksa Kerjasama Kesehatan Kesejahteraan Keselamatan Kesenian Ketahanan Pangan Ketenagakerjaan Keuangan Khilafahtul Muslimin Kilas Balik Bung Karno Kivlan Zen KKP KNPI Kohati kompetisi Kompolnas Komputer Komunitas kon Konferensi KONI Konsumen Koperasi Kopermasu Kopi Kopi Pagi Korupsi Kota Medan KPK KPR KPU Kriminal KRYD KSAD Kudeta Kuliner Kunjungan Kerja Kutai Kartanegara Labuhan Batu Lahan Lakalantas Laksi Lalu Lintas Lampung Langka Langkat Lapas Launching Launching Album Launching Aplikasi Launching Buku LAZISMU Lebaran Legislatif Lembaga LGBT Lifestyle Lingkungan Lingkungan Hidup LIPPI Listrik Lock Down Lomba lomba lari London LPPI LPS LSM Lukas Enembe Madina Mahasiswa Mahkamah Agung Mainan anak Majalengka Makanan Jepang Makassar Makkasar Mall Maluku Market Outlook Masjid Masker Mata Uang Maulid Nabi Mayday MDMC Medan Denai Media Media Sosial Megapolitan Menag Mendag Mendagri Menembak Menteri Menteri Perdagangan millenial Minuman Keras Minuman sehat Minyak Goreng Minyak Makan Miras Mobil MOI Motivasi MoU MPR MPR RI Mudik Muhammadiyah Muharram MUI Munas Musibah Musik Musyawarah Musywil Narkoba Narkotika NasDem Nasional Natal Natal & Tahun Baru New Normal NII NKRI NU ODGJ Office Ojek Online Ojol Olah Raga Olahraga Ombusman Omicron Online Operasi Patuh Operasi Yustisi Opini Organisasi Ormas Otomotif P Padang Padangsidimpuan Pagelaran Pahlawan Pajak Pakta Integritas Palestina Pameran PAN Pancasila Papua Parawisata Pariwisata Partai Demokrat Partai Politik Partai UKM Partai Ummat Pasar Pasar modal Pasar Murah Pasar Tradisional Paspampres Patroli PC PDI Perjuangan PDIP Perjuangan pe Pedagang Pegadaian Pelajar Pelajar Islam Indonesia Pelantikan Pelatihan Pelayanan Publik Pelecehan seks Pelukis Peluncuran Pemadam Kebakaran Pemalakan Pembangunan Pembayaran Elektronik Pembunuhan pemerasan Pemerintah Pemerintahan Pemerkosaan Pemilu Pemuda Pemuda Melati Indonesia Pemuda Muhammadiyah Pemuka Agama pen Penandatanganan Pencabulan Pencemaran Nama Baik Penculikan Pencurian Pendataan Pendidikan Penelitian Penembakan Penerbangan Penertiban Pengabdian Pengadilan Pengadilan Negeri Pengajian Pengamanan Pengamat Penganiayaan Pengawasan Pengetahuan Penggelapan Penghargaan Penghijauan Pengusaha Penipuan Penistaan Agama Penulis Penyakit Penyandang Disabilitas Penyuluhan Perampasan Perayaan Perbankan Percut Sei Tuan Perdagangan Perekonomian Perempuan & Anak Peresmian Pergaulan Perhubungan Perikanan Peristiwa Perjanjian Perjudian Perkawinan Perlombaan Permainan Perpajakan Pers Pertamina Pertanahan Pertanian Perusahaan Pesawat Terbang PET Pileg Pilkada PIlkades Pilpres Pin Pinjam meminjam uang Pinjaman Online PKL PKS PMI Polairud Polantas Polisi Cilik Politik POLRI Polwan Pondok Pesantren Ponpes Pornografi Posko Ummat PPKM PPWI Pra Kerja Prabowo Pramuka Praperadilan Prawita Genppari Premanisme Presiden Prestasi Primbon Politik Prokes promo Property Prostitusi Protokol Kesehatan PSI PSSI Public Expose Publik expose Puisi Pungli PUPR Pusat Perbelanjaan Puskesmas PWI Qurban Radikalisme Rafdinal Ragam Rakernas Rakor Ramadhan Reksadana Rektor Relawan Relawan Jokowi Religi Remisi Rentan Renungan resa Restoran Reuni 212 Revolusi Mental Reward RKUHP Robot Ruang Guru Rumah Rumah sakit Rups Rusia RUU Saber Pungli Sabu Sahabat Anak Salon Samosir Samsat Samsung Sanitasi air.Lingkungan hidup Santri SAR Satlantas Satpol PP Satwa Sejarah Sekolah Sembako Seminar Sengketa Seniman Senjata Senjata Api Sepak Bola Separatis Sepeda Sepeda sehat Serdang Bedagai Sertifikat Sertijab sho Sigli Silaturahim Silaturahim. KUYAI Kartanegara Silaturahmi Silaturrahim SIM Simalungun Simpan Pinjam Simulasi Smartphone Soekarno Solar Somasi Sosial Sosialisasi Startup Stasiun STOP PRES...!!! Studi Ilmiah Stunting Suku bunga Sulawesi Selatan Sumatera Barat Sumatera Utara Sumpah Jabatan Sumut Sungai Superstore Suplemen Surabaya Surat Terbuka Suriyono Adi Susanto Suriyono Adi Susanto {SAS) Survei Survey susu Swab Antigen Syafi'i Ma'arif Syariah Syawal Takjil Tali Kasih Talkshow Tanjung Balai Tantama Tapanuli Tengah Tawuran Teknologi Teror Terorisme Tes Urine Tiket Tilang Tips Tjahyo Kumolo TNI TNI AU TNI-Polri Tokoh Tokoh Agama Tokoh Masyarakat Tol Toys Kingdom ToysKingdom Tragedi Transportasi Trend Rambut True Money Uang Uang Palsu UIN Ujaran Kebencian UKM Ukraina Ulama UMJ umkm UMSU Undang-Undang UNIMED UniPin Universitas Unjuk Rasa Upacara Usaha Rakyat UU Cipta Kerja UU ITE UUD 1945 Vaksinasi Vaksinasi booster Valentine Day Verifikasi Viral Virus Corona Walikota Wanita Wapres Wartawan Webinar Wirausaha Wisata WNA Workshop Yogyakarta Zulkifli Hasan

Arsip Berita

IKUTI BERITA VIDEO KAMI DI YOUTUBE

POS PETIR

VIRUS COVID-19

Wabah Virus Corona (Covid-19) Sudah Menyerang Indonesia, Setiap Hari Korban Semakin Bertambah Sampai ada yang Meninggal, Rakyat Semakin Cemas dan Khawatir, Bagai Tersambar Petir Mendengar Virus Corona.

HALLO KRING..!!!

12 PAS

PANCASILA UDAH FINAL

Pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila Banyak Penolakan Dari Berbagai Kalangan Masyarakat, Memang Seharusnya Tidak Usah Dibahas Dan Lebih Baik Dibatalkan. Pancasila Dasar Negara.
Tendangan 12 PAS Dihentikan

SOS

INDONESIA DARURAT NARKOBA

Sudah dijatuhi hukuman mati bahkan sudah ada yang dieksekusi, tapi masih banyak bandar narkoba semakin merajalela, terbukti banyak yang ditangkap petugas Polisi maupun BNN (Badan Narkotika Nasional) tapi belum kapok juga mereka, justru sipir penjara malah terlibat. Kalau sudah darurat begini, hukuman mati jangan berhenti, jalan terus!.

QUO VADIS

Kunjungan Statistik

Online

IKLAN USAHA ANDA


PRO KONTRA VAKSINASI

~> Program Vaksinasi Yang Diluncurkan Pemerintah Mendapat Sorotan Dari Berbagai Masyarakat, sehingga terjadi pro dan kontra

<~ Memang Sebenarnya Harus Jelas Disampaikan, Maksud dan Tujuan Vaksinasi, Karena dilapangan Ada Perbedaan Orang Yang Akan Divaksin dan Yang Tidak Boleh Divaksin, membuat masyarakat Bingung

Link Terkait

close
Banner iklan disini