Suta : Kita Ingin Kedaulatan Rakyat Ditegakkan di Indonesia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Sejak Jumat (14/3) pagi seribuan orang pendemo menuju Mahkamah Konstitusi dengan memakai atribut Jacket, kaos serba  kuning berunjuk rasa di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. 

Menurut anggota IKB-UI Peduli Masyarakat Suta Widhya SH, unjuk rasa saat ini bersamaan dengan dimulainya persidangan perdana gugatan sengketa Pemilihan Presiden yang diajukan tim Prabowo-Sandi di Mahkamah Konstitusi.

"Awalnya, massa berkumpul di depan patung Kuda Arjuna Wijaya atau Asta Brata di depan Gedung Kemenpar. Namun kemudian kami berjalan lebih mendekat menuju gedung Mahkamah Konstitusi (MK) dengan membawa spanduk dan poster yang bertuliskan sejumlah tuntutan "Balikin kedaulatan rakyat, dari perampok suara rakyat, Kami ingin Kejujuran, Save Our Election dan lainnya", jelas Suta.

Massa yang mengikuti aksi damai pun  menuliskan di berbagai  spanduk bahwa aksi ini bukan bela Prabowo-Sandi, namun aksi ini demi menyatakan aksi gerakan nasional kedaulatan rakyat.

Ia melihat saat ini bukan lagi urusan kemenangan Prabowo-Sandi, tapi kedaulatan rakyat yang tengah diperjuangkan di MK. Namun, bagaimana andai putusan berbeda dengan harapan para pendemo?

"Kami merasa saat ini kedaulatan rakyat sudah tidak ada. Yang ada perseteruan rakyat seakan" dikelola" sehingga rakyat saling berbenturan. Laporan pelanggaran dari pihak mereka seakan cepat diproses, tapi bila pihak kami yang melapor terasa berbeda dalam pelayanan. Ini merupakan contoh diskriminasi hak hukum yang nyata terjadi. "Tutup Suta.**

(Rel)

Read More

Dukung Keputusan KPU, Gerakan Pemuda Selamatkan Demokrasi (GPSD) : Tolak Segala Bentuk Tindakan Makar

Duta Nusantara Merdeka | Serang

Puluhan Pemuda yang menamakan diri Gerakan Pemuda Selamatkan Demokrasi (GPSD) Banten melakukan aksi mendukung KPU, aksi damai tersebut dilakukan di KPU Provinsi Banten pada Selasa, (21/5/2019) yang lalu.

Dilansir Media Dnewsradio.com, Senin (27/5), Irham Baiquni, Koorlap Aksi Damai mengatakan, penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) sudah bekerja maksimal dan patut diberikan apresiasi.

“KPU RI sebagai lembaga penyelanggara pemilu sudah bekerja secara maksimal, mestinya mendapat apresiasi yang baik oleh publik Indonesia. Mereka berkerja untuk terus memompa ruh demokrasi yang sehat, mendidik, dan menjadi sebuah sistem kenegaraan yang tepat dan dapat memberikan pendidikan politik yang baik bagi masyarakat Indonesia. Karena itu, perlu kiranya rakyat bergerak untuk menyuarakan sebuah kebenaran dan dukungan moril yang semata–mata untuk menjaga ruh demokrasi di Indonesia,” kata Irham

Ia menambahkan bentuk dukungan tersebut perlu disuarakan melalui aksi tersebut, dengan beberapa point yang disuarakan.

“Aksi kali ini merupakan bentuk gerak dukungan dari GPSD Banten dimana kami membawa beberapa point, pertama mendukung penuh hasil keputusan KPU sebagai lembaga negara yang independen, kedua negara Indonesia adalah negara hukum, apapun yang menyangkut permasalahan hukum haruslah diselesaikan dengan jalan yang termaktub di dalam perundang-undangan yang berlaku, ketiga menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap menjaga kondusifitas negara,” ujarnya dalam aksi tersebut.

Lebih jauh ia menegaskan agar masyarakat tidak terprovokasi oleh kelompok tertentu.

“Jangan mau terprovokasi, dan dipecah belah olek kelompok-kelompok tertentu yang punya kehendak menggerogoti ideologi pancasila. Tolak segala bentuk tindakan makar yang berpotensi menghancurkan sendi-sendi kehidupan bernegara dan bermasyarakat,” lanjutnya.

Masih ditempat yang sama ia menegaskan, adili orang-orang yang melecehkan negara.

“Tangkap dan adili orang-orang yang selalu melecehakan institusi negara tanpa fakta dan tanpa pertimbangan kemanusiaan. Rebut kembali jati diri bangsa yang mulai hilang karena pengaruh kelompok-kelompok tertentu yang eksrim dan membahayakan,” tegasnya.

Ia berharap agar bulan suci Ramadhan tetap terjaga dan kondusif.

“Mengingat aksi ini kami lakukan dibulan puasa 1440 H, mari jalankan ibadah puasa Ramadhan tahun ini dengan rasa tenang, damai, dan tanpa ujaran kebencian,” pungkasnya. **

Read More

Maklumat Ikatan Keluarga Besar Universitas Indonesia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Menyikapi perkembangan terkini terkait Pemilihan Presiden (periode 2019-2024) yang tengah berlangsung dan merujuk kepada Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum  Republik Indonesia (BAWASLU) _No. 07/LP/PP/ADM/RI/00.00/V/2019. yang ditetapkan pada tanggal 14 Mei 2019 dan dibacakan pada tanggal 16 Mei 2019.

Kami, Ikatan Keluarga Besar Alumni Universitas Indonesia (IKB- UI), menyatakan sikap  mendukung Putusan Bawaslu menyatakan KPU telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar tata cara dan prosedur dalam input data Sistem Informasi Pemungutan Suara (SITUNG) dan Memerintahkan KPU untuk memperbaiki tata cara dan prosedur dalam input data SITUNG.

Bahwa ternyata sampai saat ini, kami tidak melihat tindakan nyata dari KPU untuk melaksanakan perintah Bawaslu yang sudah menjadi keputusan hukum tersebut.  Oleh karena itu, kami menyatakan, mendesak dan menuntut kepada KPU sebagai berikut:

1. KPU wajib memenuhi prinsip keterbukaan informasi dan membuktikan bahwa, data perhitungan perolehan suara pemilu yang dirilis dan dipublikasikan adalah data yang valid, telah terverifikasi dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik ;

2. KPU wajib melakukan penginputan data suara melalui aplikasi SITUNG secara akurat, berdasarkan data seperti bukti yang tercantum dalam formulir Model C- KPU, Model C1-PPWP, Model C1-DPR, Model C1-DPD, Model C1-DPRD Provinsi, dan Model C1-DPRD Kab/Kota, tanpa rekayasa, baik penambahan maupun pengurangan perolehan suara dalam bentuk apapun ;

3. KPU wajib melakukan penginputan ulang data SITUNG, dan mengumumkan hasil penginputan ulang data SITUNG tersebut secara terbuka, yang disaksikan oleh wakil dari TKN dan BPN serta masyarakat umum ;

4. KPU wajib melaksanakan untuk dilakukannya audit forensik terhadap Situng tersebut

Apabila KPU tidak memenuhi tuntutan kami sampai dengan tanggal 22 Mei 2019, kami menyatakan dengan tegaMENOLAK hasil input data SITUNG. Dengan demikian kami menduga telah terjadi kecurangan dan kejahatan dalam proses Situng pemilu 2019.

Demikian pernyataan sikap kami.

Jakarta, 19 Mei 2019. 

Tim Advokasi Hukum

IKB UI (Ikatan Keluarga Besar- Universitas Indonesia).

Adv. Djudju Purwantoro SH MH

Read More

Pembatalan Pemilu Hanya Lewat Jalur Hukum "MK"

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta Pusat

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Moh Mahfud MD mengingatkan kepada kubu pasangan 02 , Prabowo Subianto - Sandiaga Uno agar tak capek-capek menggerakkan massa untuk people power.

Menurut Mahfud, di Indonesia ini,untuk membatalkan proses pemilu hanya ada jalur hukum, yaitu salah satunya lewat MK.

"Kalau tidak mau ke MK ,secara hukum, selesai pada 25 Mei yang jelas tidak ada jalan lain yang bisa ditempuh kecuali hukum," ujar Mahfud seusai menemui Megawati Soekarnoputri di kediamannya, Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Jumat (17/5/19)

"Mahfud mencontohkan apabila kubu 02 tidak hadir pada saat penetapan pemenang presiden - wakil presiden pada 25 Mei mendatang, tidak akan menghalangi proses pemilu itu sendiri ," ujar Mahfud dengan jelas

"Mahfud MD  mengingatkan, jika  sikap itu menjadi itu pilihan kubu 02, justru sangat merugikan Prabowo - Sandi.

"Kalau tak puas, tempuh hukum ke MK. Ke MK nanti 25 Mei daftar, paling lambat sampai 2 Juni pemeriksaan administratif. Pada 2 Juni-28 Juni diputus apa pun sudah selesai, tak ada jalan lain," tandas Mahfud," tandasnya. **

Kontributor DNM : A. Nasution

Read More

Kapolres Tangerang Ajak Seluruh Stakeholder Mengawal Legitimasi KPU Karena Sudah Tertuang Dalam Undang-Undang

Duta Nusantara Merdeka | Tangerang

Usai Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang ini adalah rangkaian kegiatan yang harus di lewati dan harus di jaga bersama. Dalam rangka menjalankan pesta demokrasi, yang sebentar lagi akan di tetapkan pada 22 Mei nanti.

Hal tersebut di sampaikan oleh Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol Abdul Karim, saat menghadiri pembukaan rapat Pleno KPU di Ruang KPU lantai III, Jl.Nyimas Melati No. 16.

"Saya ucapkan terimakasih atas kegiatan yang di lakukan ini, kita juga patut bersyukur sampai hari ini secara umum di wilayah hukum Polres Metro Tangerang Kota, terkait stabilitas keamanan masih terjaga dengan aman dan kondusif,” ujarnya Kombes Pol Abdul Karim.

Di jelaskan Kapolres, pihaknya selaku aparat keamanan mulai dari masa kampanye, kemudian masa pencoblosan, masa perhitungan suara yang cukup sangat melelahkan. Baik dari KPU, Bawaslu aparat TNI-Polri dan rekan-rekan dari partai sendiri sudah sama-sama merasakan bagaimana menjalankan proses ini.

“Ini merupakan prestasi yang bagus dan maksimal, yang mana kita sudah bisa bersama-sama berkomunikasi dengan baik di tingkat TPS, perhitungam PPK, sampai dengan yang akan kita lakukan di KPU Kota ini,” ungkapnya Kapolres.

Dirinya yakin dan percaya, perhitungan di tingkat PPK dapat berjalan dengan baik dan lancar, karena faktor pengawasan yang di lakukan bersama-sama. Selain itu, dengan adanya PSU dan PSL sebanyak 63 diwilayah Kota Tangerang ini, menurutnya adalah salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas dari pada KPU dan Bawaslu dan untuk mengaakomodir semua kepentingan rekan-rekan partai.

“Saya tanya Bawaslu, PSU dan PSL, yang paling banyak se-Indonesia adalah wilayah kita. Namun bukan banyaknya, tapi bagaimana pelaksanaan ini bisa berjalan dengan baik. Saya sangat mengapresiasi rekan-rekan di PPK dan pengawas partai dan pimpinan partai politik yang sudah menyelenggarakan perhitungan di tingkat PPK berjalan dengan kondusif, transparan, demokratis terbuka jujur dan adil,” tukas Kapolres.

Kapolres berpesan, yang sudah di hitung agar jangan di cederai dengan tindakan - tindakan yang inkonstitusional. Ini perlu dukungan semua stokeholder penyelenggara pemilu Bawaslu, KPU dan rekan-rekan partai dan Pemerintah daerah TNI-Polri untuk sama-sama mengawal legitimasi KPU.

“Karena kita sudah sepakati dan sudah dituangkan dalam UU Negara Kita, sebagai lembaga independen pemilu. marwah ini harus kita jaga bersama,” pungkasnya Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Pol Abdul Karim. **

Wartawan DNM : Imam Sudrajat

Read More

Kapolres Kutai Kartanegara Memimpin Kesiapan PAM Untuk Rapat Pleno KPUD Hasil Pemilu 2019

Duta Nusantara Merdeka | Kalimantan Timur

Kapolres Kutai Kartanegara (Kukar) AKBP Anwar Haidar didampingi Wakapolres Kukar Kompol Wiwit Adisatria memimpin kegiatan Apel kesiapan Pam rapat Pleno KPUD hasil Pemilu 2019 tingkat Kabupaten Kukar di halaman Parkir Hotel Grand Fatma Tenggarong.

Hadir dalam giat tersebut Pejabat utama, Para Kapolsek Jajaran Polres Kukar, bersama seluruh anggota Polres Kukar yang terlibat dalam pengamanan.

Kapolres Kukar AKBP Anwar Haidar mengatakan, ”kepada personil Polres Kukar dan jajaran tidak ada yang meninggalkan lokasi pengamanan giat rapat Pleno KPU sampai benar-benar selesai tuntas,” tegasnya Kapolres.

Diharapkan juga personil pengamanan menjaga keselamatan diri maupun orang lain, laksanakan tugas pokok masing-masing fungsi dalam pengamanan rapat pleno hari ini dipastikan situasi benar – benar aman kondusif. **

Wartawan DNM : Imam Sudrajat

Read More

Tim Baharkam Mabes Polri Cek Pelaksanaan Operasi Mantap Brata Dalam Pengamanan Pasca Pemilu 2019

Duta Nusantara Merdeka | Kalimantan Timur

Tim Asistensi Baharkam Mabes Polri dipimpin oleh Kombes Pol Haris Budiharto,SIK.,M.SI,  dan Kombes Pol Drs. Sumarno dengan didampingi oleh Kompol Sunarto dan AKP Juhari serta AKBP Momot dari Polda Kaltim, Rabu (24/04/2019), sekira pukul 11.15 Wita.

Kedatangan Tim di Polres Kukar dalam rangka untuk mengecek Pelaksanaan Operasi Mantap Brata, dari berbagai tahap baik yang menyangkut Administrasi Kelengkapan Operasi, Pengamanan baik Kampanye maupun Pengamanan Logistik di KPU dan Bawaslu, Ploting Rencana Pengamanan personel di TPS.

Tim Asistensi Baharkam Polri yang dipimpin oleh Kombes Pol Haris Budiharto,SIK.,M.SI,  dan Kombes Pol Drs. Sumarno disambut oleh Kapolres Kukar AKBP Anwar Haidar,S.IK.,M.SI (selaku Ka Ops Res), Wakapolres Kukar Kompol Wiwit Adisatria,SH.,SIK.,MT (selaku Waka Ops Resl, Kabag Ops Polres Kukar Kompol Andin Wisnu S.SIK.,MH (selaku Karendal Ops), Para Kasat Gas, Ka Posko dan Personel yang mengemban fungsi Adm dalam Operasi

Diharapkan dengan adanya kegiatan Asistensi tersebut Operasi Mantap Brata 2019 akan berjalan sesuai dengan ketentuan mengingat pasca Pemilu merupakan masa-masa krusial yang patut kita waspadai bersama, ujar Kapolres Kukar

Orang nomor satu di jajaran Polres Kukar ini Juga menambahkan mudah-mudahan dengan kerja yang Optimal Operasi Mantap Brata akan menghasilkan Pemilu tahun 2019 yang Aman Damai dan Sejuk. (Imam Sudrajat)

Read More

KOMPAK Minta Ombudsman Periksa KPU dan BAWASLU

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Para pendukung Prabowo hendaknya tidak berhenti pada euporia kemenangan dalam Pilpres 2019. Sebab, di tubuh petahana pun membiarkan para pendukungnya untuk mengekspresikan diri merasa sukses sebagai pemenang juga.

Jadi, siapa pemenang sesungguhnya?

Untuk menghindari konflik horizontal di tengah selayaknya Ombudsman Republik Indonesia turun tangan untuk menyudahi Simpang siur data yang diterbitkan dan disiarkan oleh media cetak dan televisi mainstream.

Tuntutan kami pada Ombudsman Republik Indonesia  sebagai berikut :

Pertama, Ombudsman Republik Indonesia harus periksa KPU dan BAWASLU atas kinerja mereka yang buruk. Baik kinerja KPU dan Bawaslu sudah menelan anggaran APBN senilai 25 triliun.

Kedua, Ombudsman Republik Indonesia hendaknya membongkar kejahatan struktural, massif, dan berkelanjutan dari kedua belah pihak.

Ketiga, Ombudsman Republik Indonesia juga bisa mereferensikan kepada Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung untuk mengeluarkan fatwa penghentian penghitungan suara sampai terhentinya kecurangan.

Keempat, meminta KPU untuk mendiskualifikasi  pelaku kecurangan sesuai aturan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Demikianlah tuntutan kami dari Koalisi Masyarakat Pemilih Anti Kecurangan (KOMPAK). **(rel)

Read More

Kapolres Ciamis Mengecek Kunci dan SOP Pengamanan Di Gedung PPK Rajadesa

Duta Nusantara Merdeka | Ciamis

Kapolres Ciamis AKBP Bismo Teguh Prakoso,SH.,SIK.,MH,  beserta PJU Polres Ciamis melaksanakan pengecekan terhadap kotak suara, segel, gembok, kunci dan SOP pengamanan di dalam dan di luar gudang PPK Rajadesa,  Senin (22/04/19), sekira pukul 14.10 Wib.

Kapolres Ciamis AKBP Bismo didampingi oleh PPK Panwas mengecek gembok kotak suara beserta segelnya dalam keadaan baik dan tersegel.

Untuk kunci gembok gudang :

1 (satu) dipegang oleh polri,  1 (satu) kunci dipegang oleh PPK dan  1 (satu) kunci oleh Panwas. Untuk akses gudang 1 (satu) akses.

Kapolres Ciamis AKBP Bismo Teguh Prakoso,SH.,SIK.,MH,  mengingatkan,  "bahwa hanya TNI-Polri, Panwas PPK, Linmas yang berwenang masuk Gudang. Ketika Pleno hanya yang memiliki ID card yang boleh menghadiri Pleno untuk menghindari kerawanan intimidasi".

Dan ia juga mengingatkan, "persediaan APAR untuk antisipasi bahaya kebakaran".

Kapolres Ciamis AKBP Bismo Teguh Prakoso memberikan bingkisan untuk anggota yang melaksanakan Pam giat pleno. **

Wartawan DNM : Imam Sudrajat

Read More

Jelang Pengumuman Resmi Hasil Pemilu 2019 Polrestro Bersama Forkopimkot Jakarta Barat Gelar Deklarasi Damai

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta Barat

Menjelang pengumuman resmi hasil Pemilu 2019 dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada bulan Mei mendatang,  Polres Metro Jakarta Barat bersama Forkopimkot, penyelenggara pemilu, peserta pemilu dan berbagai elemen masyarakat menggelar Deklarasi Damai guna terciptanya situasi Kamtibmas yang aman Damai dan sejuk pasca pemilihan umum (Pemilu) Presiden Wakil Presiden serta Pemilu Legislatif di gedung Twin Plaza ballroom Puri Sriwijaya, Jakarta Barat, Rabu (24/04/2019).

Tampak Hadir dalam kegiatan tersebut : Kapolrestro Jakbar Kombes Pol Hengki Haryadi,Sik.,Mh, Walikota Administrasi Jakbar Bpk Drs, Rustam efendi,Msi,  Dandim 0503 Jb Letkol Arhanud Jatmiko Adi,p.c.,se,  Ketua Pengadilan Negeri Jakbar Bpk Sugianto,Sh.,Mh,  Kajari Jakbar diwakili Kasubag bin Kejaksaan Negri Jakbar Bpk. Asep, Ketua KPU Jakbar Ibu hj. Cucum Sumardi, Ketua Bawaslu Jakbar Bpk Oding Junaedi, Ketua FKUB Jakbar Kyai haji Tatang Firdaus. Sag, para Pejabat Utama Polrestro Jakbar, kapolsek Jajaran, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan turut hadir Putri Indonesia

Sebelum Acara Dimulai, di iringi dengan pembacaan Puisi karya Kasat intel AKBP Yuniar dengan judul  "Ternyata mereka Lupa"  oleh AKP Maulana Mukarom dengan Khidmat 

Ketua KPU Jakarta Barat Ibu Hj. Cucum Sumardi mengatakan, belum lama kita telah melaksanakan pesta Demokrasi serentak 2019 dimana kali ini kita memiliki situng (sistem Penghitungan) yang bisa diakses oleh publik secara update. Dirinya berterima Kasih Dan Memberikan apresiasi kepada segenap penyelenggara pemilu, peserta pemilu maupun pihak Keamanan sehingga pelaksanaan pesta Demokrasi dapat berjalan aman, Damai dan lancar.

"Saya Terharu melihat para pejuang pesta demokrasi yang telah gugur mengorbankan segenap Raga demi berjalannya pesta demokrasi 2019 yang lancar" imbuhnya Ibu Hj Cucum.

Walikota Administrasi Jakarta Barat Bpk Drs, Rustam efendi,Msi,  menyampaikan terimakasih telah memprakarsai kegiatan yang sangat baik ini dimana kami sebelumnya juga melaksanakan kegiatan serupa di tingkat provinsi sama seperti ini dan hari ini apa yang telah diperbuat oleh Kapolres Metro Jakarta Barat dan segenap unsur pendukung sehingga terlaksananya acara ini. 

Dimana dalam kegiatan pesta demokrasi yang kita lakukan kemaren dan alhamdulillah awal mobile tahap yang paling penting awal pendaftaran pencalonan kemerdekaan kampanye sampai tahap pelaksanaan pencoblosan dan sekarang ini tinggal 10% pelaksanaan Pemilu ini Jakarta Barat, alhamdulillah sangat lancar dan aman.

Ini berkat kerja sama dan koordinasi yang baik sehingga pelaksanaan Pemilu di Jakarta Barat berjalan yang lancar.

Dandim 0503 letkol Arhanud Jatmiko Adi,p.c.,se,  menyampaikan dimana kegiatan Pemilu kmren dapat berjalan dengan lancar dimana dirinya ikut terjun langsung memantau perjalanan pesta demokrasi dengan berjalan tertib. Dirinya menghimbau untuk turut serta menjaga Persatuan antar sesama mari kita bersama sama ciptakan lingkungan yang aman dan damai.

Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Hengki Haryadi,Sik.,Mh,  mengimbau dan mengajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk kembali bersatu dan menghilangkan segala bentuk perbedaan serta tetap menjaga suasana aman damai dan sejuksejuk pasca pemilihan umum serentak kemaren.

Dimana berbagai upaya dan langkah kami perbuat guna berjalannya pesta demokrasi yang berjalan aman, damai dan lancar. Dari pembuatan film Himbauan Kamtibmas, pembuatan meme tentang pelaksanaan Pemilu hingga pelanggaran-pelanggaran pemiliu yang bisa di pidanakan.

Dirinya juga berterima kasih atas kerja samanya para Tokoh Agama yang telah melangsungkan Deklarasi menolak tempat ibadah dijadikan sebagai sarana politik. Dan saat ini, allhamdulilah kegiatan Deklarasi Jakarta Barat Cinta Damai ini bisa terselenggara. “Mari kita serahkan dan percayakan KPU untuk merampungkan keseluruhan proses yang sudah berlangsung, dan mari kita wujudkan wilayah Jakarta Barat bekerja bersama untuk kebaikan,” ujarnya Kapolres.

Diakhir acara, dilaksanakan deklarasi yang berisi "Kami Seluruh Elemen masyarakat Jakarta Barat Cinta Damai, berikrar" :

1. Dukung Penuh dan Apresiasi setinggi tingginya atas kinerja TNI - Polri, serta penyelenggara Pemilu 2019 yang telah mensukseskan Pemilu serentak yang aman Damai dan tertib.

2. Tegakan Supremasi Hukum,  Tolak Segala Bentuk Tindakan Inkonstitusional dan intervensi Terhadap Penyelenggara pemilu, Bila ada yang tidak Puas Dengan Hasil Pemilu Gunakan Mekanisme Hukum Yang Berlaku sesuai Undang undang.

3. Berkomitmen Mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara Diatas kepentingan Pribadi dan atau golongan demi menjaga Kesatuan Persatuan Serta Keutuhan NKRI.  **

Wartawan DNM : Imam Sudrajat

Read More

Suta : KPU Perlu Diperiksa Netralitasnya

 

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Bawaslu RI didemo oleh ribuan massa, Rabu (24/4) pagi dari berbagai elemen masyarakat. Mereka datang dari Jabodetabek dengan tuntutan agar Bawaslu lebih tegas bersikap terhadap kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Wakil Sekjen Bina Bangun Bangsa Suta Widhya SH yang mendampingi Ian dari ormas Satuan  Garuda Muda Bogor dengan  membawa barang bukti bukti segel asli yang diambil saat penggerebekan yang dilakukan oleh Ian dan kawan-kawan.

"Bukti yang dibawa oleh Ian dan kawan-kawan dari Bogor merupakan salah satu bukti kecurangan yang jumlahnya ribuan kasus yang terjadi di seluruh Indonesia dan luar negeri. Kami ragukan netralitas KPU" Jelas Suta kepada awak media yang meliput aksi demo di Bawaslu.

Demo yang berlangsung mulai pukul 10 pagi tidak surut meski hujan turun ditengah orasi yang diisi oleh emak-emak militan. Menurut Ian kali ini adalah pemilu paling brutal sejak 1955. Ia menunjuk ekspresi para demonstran yang membawa keranda mayat yang berarti matinya demokrasi.

"Sebenarnya sudah cukup untuk memproses hukum atas seluruh komisioner KPU ke ranah hukum. Karena KPU diduga tidak netral, dan banyak kecurangan yang terjadi di mana-mana namun Bawaslu terlihat kurang tegas.

Dikuatirkan timbul konflik horizontal di tengah masyarakat antara pendukung paslon 02 dengan pendukung paslon 01. Satu-satunya jalan, Bawaslu harus bersikap tegas. Sebab ini bukan hanya kesalahan biasa, tapi ada kejahatan terstruktur dan masif yang terlihat indikasi memenangkan paslon 01." Suta mengakhiri penjelasannya. **(rel)

Read More

IKAMI Somasi Lembaga Survey

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Ikatan Advokat Muslim Indonesia (IKAMI) mensomasi 6 Lembaga Survey yang mengumumkan hasil perhitungan cepat yang ditayangkan pada Rabu (17/4) oleh salah satu stasiun televisi yaitu Metro TV.

"Tindakan pengumuman lembaga survei tersebut yang pada awalnya dimenangkan oleh pasangan Prabowo - Sandi, tapi ternyata beberapa detik kemudian tayangan perhitungan cepat (Quick Count) tersebut berubah, yang unggul adalah pasangan Jokowi-Maruf ." Kata Djudju Purwantoro SH, Sekjen IKAMI, di Jakarta.

Fenomena perubahan tayangan Metro TV yang  mendadak berubah itu dinilai Djudju membingungkan dan meresahkan masyarakat. 

Peristiwa tersebut diduga merupakan pelanggaran hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 (2), atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. 

"Antara lain menyiarkan berita atau pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. Dengan pasal 15 menyiarkan kabar yang tidak pasti atau berlebihan dan menduga kabar itu menerbitkan keonaran." 

Lanjut Djudju.

Menurutnya semua lembaga  survey tersebut harus menyampaikan permohonan maaf dan harus menarik hasil perhitungannya. **

Read More

IKAMI: Hentikan Hitung Cepat, Tunggu Hitung Manual

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Pengumuman  beberapa lembaga survei dari Lembaga Hitung Cepat (quick count), diduga melakukan Kebohongan Publik.  Banyak kalangan masyarakat menduga hasil hitung cepat yang sementara memenangkan Jokowi-Maruf adalah suatu hal yang dapat membingungkan, dan menyesatkan.

Sekjend IKAMI (Ikatan Advokat Muslim Indonesia), yang juga salah seorang deklarator Aliansi Advokat Bersatu Indonesia (AABI) tersebut menilai, lembaga survei tersebut dapat menggiring dan menyesatkan opini publik. 

"Mengingat situasi rawan (pasca pemilu) saat ini tentang hasil perolehan suara, berpotensi menimbulkan keonaran, dan bisa memicu 'chaos' di masyarakat. Djudju berharap lembaga Quick Count tersebut, segera menghentikan hitungan survey tersebut. 

Oleh karena itu, lanjut Djudju, meminta masyarakat untuk tidak mempercayai penuh hasil hitung cepat tersebut dan diviralkan oleh beberapa stasiun televisi. Hal tersebut bisa berpotensi seolah penggiringan opini publik bahwa bahwa paslon 01 sudah memenangkan pilpres 2019.

Djudju mengatakan bahwa, publikasi tersebut bisa melanggar 

Pasal 14 dan 15 Undang Undang Nomor 1 tahun 1946, tentang Peraturan Hukum Pidana, dan Pasal 28 (ayat 1 dan 2) Undang Undang Nomor 11 tahun 2008, tentang ITE. 

Pasal 14 UU Nomor 1 tahun 1946 ayat (1) berbunyi, 'barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.'

Ayat (2), 'barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.'

Sementara Pasal 15 berbunyi, 'barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun.'

Read More

Polisi Neglasari Kawal Pendistribusian Logistik Pemilu 2019

Duta Nusantara Merdeka | Tangerang

Pendistribusian Logistik dari Gedung Olah Raga (GOR) yang selama ini menjadi tempat penyimpanan logistik pemilu untuk kecamatan Neglasari menuju ke PPS Kelurahan mendapatkan pengawalan ketat dari pihak Kepolisian Polsek Neglasari, Polres Metro Tangerang Kota.

Pengiriman pertama logistik ke PPS Kelurahan - Kelurahan kali ini, nampak dihadiri oleh Camat Neglasari, H. Ubaidillah Ansar,S.Sos.,M.Si,  Komisioner PPK Neglasari, Komisioner Panwaslu Neglasari, Kanit Binmas, Kanit Sabhara, Kanit Lantas, Kanit IK dan Panit Binmas dan para Lurah se-Kecamatan Neglasari.

Kapolsek Neglasari, Kompol R Manurung,SH,  mengatakan bahwa pengiriman perdana Senin (15/04/19) Logistik Pemilu 2019 menyasar seluruh Kelurahan - Kelurahan yang berada di Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Banten.

"Pengiriman perdana ke Kelurahan Kedaung Wetan dan Kelurahan Karang Anyar, Kelurahan Kedaung Baru serta Kelurahan Selapajang Jaya. Selanjutnya akan didistribusikan pada Kelurahan-kelurahan berikutnya yang total ada 7 (Tujuh) Kelurahan," Katanya Kapolsek ke Wartawan.

Lebih jauh, Kapolsek menambahkan, dalam pendistribusian logistik pemilu menggunakan kendaraan Truck dan mendapatkan pengawalan ketat dari pihaknya.

"Kendaraan pengangkut menggunakan 3 (tiga) unit Truck Colt Diesel Nopol :  B-9123-COC, B-9179-COB dan B-9133-CPA. dan dilakukan pengawalan anggota Patroli dan Binamas pimpinan Pawas Iptu Tursino," Imbuhnya.

Terpisah, Kasi Humas Polsek Neglasari yang dikenal publik ramahnya dan akrab disapa dengan sapaan Bripka Rifa'i, menambahkan, proses pendistribusian berjalan lancar sesuai target.

"Alhamdulillah, situasi dan kondisi berlangsung aman terkendali tanpa ada gangguan Kamtibmas hingga selesai pendistribusian logistik," tutup Bintara Polri yang juga ikut terjun langsung dalam pengamanan tersebut. **

Wartawan DNM : Imam Sudrajat

Read More

Petugas Unsur Tiga Pilar Batu Ceper Laksanakan Penertiban APK Pemilu 2019

Duta Nusantara Merdeka | Tangerang

Sudah masa tenang Pemilu 2019, adapun pelaksanaan penertiban Spanduk yang berslogan nama calon dari berbagai Partai terkemuka di Indonesia bahkan Bendera Partai juga terkena penertiban oleh gabungan petugas unsur Tiga Pilar di lapangan, kegiatan tersebut berlangsung pada hari Sabtu (13/4/2019), sekitar kurang lebih pukul 23.45 Wib, yang bertempat di halaman Kecamatan Batuceper Jl. Daan Mogot Km 21 Kota Tangerang, telah dilaksanakan Apel penertiban APK Pemilu 2019 diwilayah Kecamatan Batuceper.

Apel yang di pimpin langsung oleh Camat Batu Ceper H. Nurhidayatullah ,S.Ip.,M.Si,  turut pula dihadiri oleh Danramil 02 Batuceper Mayor Arm.Bambang Heryanto,S.SoS, Kapolsek Batuxeper yang di wakili oleh Panit IntelKam Ipda Bambang Antoro,SH, Ketua Komisioner Panwaslu Kecamatan Batuceper, Al Hujaj,S.Pdl,  Sekcam Batuceper Sa’adih Mukhtar,MSi,  Kasi Trantib Kecamatan Batuceper Yusnijar, beserta anggota dari komisioner, PPL, dan PTPS Kecamatan Batu ceper.

Dalam penertiban APK pemilu di Kecamatan Batuceper jumlah petugas yang hadir kurang lebih 45 orang, Pj Al Hujaj,S.PdI, selaku Ketua Komisioner Panwaslu Kecamatan Batuceper mengatakan, “mulai pukul 00.00 Wib, sesuai PKPU RI dilaksanakan penertiban APK Pemilu 2019 diwilayah Kecamatan Batuceper hingga tanggal 16 April 2019, dan sebelumnya sudah ada pemberitahuan kepada Parpol, Caleg dan Tim sukses Paslon untuk menertibkan APK sendiri” ujarnya.

Di tambahkan menurut Camat Batuceper H. Nurhidayatullah yang mengatakan bahwa “intinya laksanakan tugas penertiban APK Pemilu dengan aman dan jaga keselamatan, selalu hati-hati dalam bekerja mengingat kegiatan ini pada malam hari, jadi di mohon untuk berhati hati dalam mencopot Atribut Kampanye yang menempel di pepohonan, tiang listrik dan lain-lain” pungkasnya.

Di sisi lain Danramil 02 Batuceper mengatakan ”kalau bisa Parpol, Caleg dan Tim sukses Paslon menertibkan APK sendiri yang sudah dipasang, itu lebih baik”.

Tak ketinggalan Panit Intelkam Polsek Batuceper Bapak Ipda Bambang Antoro yang mewakili Kapolsek Batuceper mengatakan, dalam masa tenang selama 3 hari ini sudah tidak ada lagi kegiatan Politik baik Kampanye maupun APK yang terpasang, lakukan penertiban APK dengan tidak tebang pilih, TNI/POLRI hanya memback Up kegiatan tersebut” tegas Ipda Bambang. **

Wartawan DNM : Imam Sudrajat

Read More

Polsek Tanjung Duren Sosialisasi Pengamanan Pemilu 2019

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta Barat

Menjelang pelaksanaan Pemilu serentak Pilpres dan Pileg tahun 2019, Polsek Tanjung Duren, Jakarta Barat, melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pengamanan Pemilu 2019.

Kegiatan Sosialisasi Pengamanan Pemilu 2019 berlangsung di GOR Tanjung Duren, Jakarta Barat, yang di ikuti oleh Personil TNI-Polri, juga melibatkan PAM TPS, Lurah, Dishub, Satpol PP, Panwascam, KPPS, PPL,  Tokoh Masyarakat dan Rw-Rt se-Kecamatan Grogol Petamburan,  Senin (15/04/19).

Camat Grogol Petamburan Bapak Drs. Didit Sumaryanta menyampaikan, tahapan pemilu sudah berakhir pada tanggal 13 April 2019, dan memasuki masuk masa tenang. Alat Apk sudah dicopot  di semua lokasi.

"Pada hari ini juga kotak suara akan didistribusikan ke Kelurahan yang nantinya dibagikan ke RW. Dan teman-teman TNI - Polri, tolong dibantu pengamanannya, untuk penghitungan tanggal 18 sampai 2 minggu ke depan," Tuturnya Camat.

Untuk menjaga kondisi keamanan di wilayah Grogol Petamburan, tambahnya, pengamanannya harus dengan sungguh-sungguh dan untuk wilayah TDU (Tanjung Duren Utara) dan TDS (Tanjung Duren Selatan) harus mendapat perhatian khusus  karena ada kekuarangan surat suara.

"Khususnya di Apartemen-apartemen keamanannya dipertebal guna antisipasi kerawanan," Tambahnya.

Sementara Wakapolsek Tanjung Duren AKP H. Risris,P,SH,  mengatakan permohonan maaf karena keterlambatan anggota untuk berkumpul di GOR ini karena ada Apel di Polrestro Jakarta Barat dan permohonan maaf karena Pak Kapolsek tidak bisa hadir dan ada giat di Polres.

Ia menjelaskan, hari ini setelah sosialisasi personil Polri akan didorong ke Kelurahan setelah sampai di Kelurahan, silahkan  para Lurah untuk diberikan arahkan kembali untuk pelaksanaan PAM.

"Adapun jumlah TPS di wilayah Grogol Petamburan ada 638 TPS dan pelaksanaan penugasan PAM TPS akan mendapat bantuan yaitu BKO dari TNI dan Brimob," Katanya AKP Risris.

Komisioner KPU Jakarta Barat Cucum Sumaryadi, menyampaikan Apresiasi untuk Kecamatan Grogol Petamburan yang dapat bekerja sama dengan baik pelaksanaan pendistiribusiannya dengan aparat TNI maupun Polri.

"Apabila ada persoalan persoalan di TPS untuk petugas PAM tidak usah masuk kedalam TPS biarkan diselesaikan terlebih dahulu oleh KPPS, kecuali persoalannya sudah dibawa keluar TPS," Paparnya.

Ketika TPS selesai maka KPPS segera logistik didorong ke GOR dan dibuatkan tanda terimanya dan semuanya sudah dikoordinasikan dengan baik.

"Tugas ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa ada dukungan dari TNI-Polri dan Stekholder di Kecamatan Grogol Petamburan, dengan harapan pelaksanaan pemilu ini berjalan dengan aman terkendali dan sukses," Katanya Cucum Sumaryadi

Selesai kegiatan Sosialisasi Pengamanan Pemilu 2019, dan dilanjutkan pendistribusian logistik kotak suara ke Kelurahan dengan pengawalan Petugas PAM TPS. **

Wartawan DNM : Imam Sudrajat

Read More

Dede Farhan Aulawi : Gunakan Masa Tenang untuk Merenung dan Tentukan Pilihan

Duta Nusantara Merdeka |

Rangkaian masa kampanye pemilihan Presiden dan Legislatif di tahun 2019 ini akan berakhir. Kemudian memasuki masa tenang dan akhirnya masa penentuan pilihan di tanggal 17 April 2019.

Semua WNI dihimbau menggunakan hak suaranya dalam menentukan pilihan yang sesuai dengan hatinya tanpa ada paksaan atau tekanan dari siapapun, sehingga pemimpin yang bakal terpilih nanti adalah pemimpin yang benar – benar berdasarkan pilihan rakyat. 

Dede Farhan Aulawi salah seorang tokoh masyarakat Jawa Barat, menjawab sambungan telepon media yang ingin menanyakan pendapatnya mengenai rangkaian masa kampanye yang segera akan berakhir ini. Menurutnya, masa kampanye adalah bagian dari prosesi konstitusional yang sudah ditetapkan oleh KPU sebagai penyelenggara resmi pemilu di Indonesia.

Masa kampanye sejatinya adalah kesempatan untuk menyampaikan pemikiran – pemikiran, ide-ide kreatif dan gagasan-gagasan cemerlang calon pemimpin dalam menata Indonesia untuk kurun waktu minimal lima tahun ke depan, sehingga masyarakat akan tahu siapa calon pemimpin yang layak dipilih menurut hati dan fikirannya sendiri, yaitu pemimpin yang dinilai mampu mewujudkan Indonesia yang sejahtera, maju, adil dan makmur. 

Tidak boleh ada paksaan, intimidasi, fitnah, curang atau bohong agar menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Pemimpin yang jujur, penuh ikhlas untuk mengabdi pada bangsa dan negara.

Semua calon pemimpin atau calon wakil rakyat, jangan pernah berfikir untuk melakukan tindakan manipulatif dalam bentuk apapun. Ikuti aturan main yang sudah ditentukan KPU maupun Bawaslu.

Jangan pernah berfikir untuk mengarahkan pilihan rakyat dengan uang (money politics)  karena akan mengokohkan mata rantai KKN yang sulit yang sulit diputus.

Jika politik uang terus dilakukan maka pasti mereka akan berfikir untuk mengembalikan uang yang sudah dikeluarkan. Hitung-hitungan ekenominya menunggu untuk segera mencapai breakevent. Tentu hal ini sangat tidak sehat karena akan melahirkan pola fikir manipulatif  dan syahwat yang sangat koruptif. Ujarnya.

Dede juga mengingatkan agar seluruh warga negara Indonesia yang sudah memiliki hak pilih, diminta menggunakan hak pilihnya alias tidak golput. Ini bukan sekedar hak, tetapi juga menjadi tanggung jawab konstitusional warga negara agar menghasilkan pemerintah yang legitimate. 

Sementara itu dalam memasuki masa tenang, Dede meminta masyarakat untuk merenung sejenak sebelum menentukan pilihan. Jangan ada lagi kampanye – kampanye dalam bentuk apapun. Jagalah lisan kita, dan jaga juga jari kita untuk tidak melanggar aturan main pemilu.

Ini bukan soal kalah dan menang, tetapi soal siapa yang dipilih lebih banyak oleh rakyatnya. Kosa kata “kalah dan menang” sering kali membentuk dikotomi yang mutlak diametral antara dua kutub, dan tentu tidak sehat serta mudah dibenturkan oleh provokasi-provokasi yang tidak bertanggungjawab.

Ingatlah bahwa siapapun yang terpilih secara jujur dan konstitusional adalah pemimpin seluruh masyarakat Indonesia. Bukan pemimpin masyarakat pendukungnya saja.

Oleh karena itu jika seseorang sudah terpilih nanti, maka dimohon melepaskan baju kelompoknya, melainkan pakailah baju kebanggaan seluruh rakyat yang bisa menaungi dengan rasa keadilan. 

Siapapun yang merasa menjadi “pemenangnya”, jagalah perasaan saudara kita yang merasa “kalah”. Boleh saja kita memeriahkan kegembiraan karena “terpilih”, tapi sebaiknya cara memeriahkan kegembiraan dengan cara yang santun penuh rasa syukur.

Bukan dengan cara hura – hura yang bisa menimbulkan ketersinggunan dan rasa antipati dari saudara kita yang lainnya. Pihak yang terpilih adalah saudara kita, dan pihak yang tidak terpilihpun adalah saudara kita sendiri.

Menjaga keutuhan dan persaudaraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, jauh lebih penting daripada sekedar meriah atau tidak meriahnya acara meluapkan kegembiraan. Warga negara yang berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, akan selalu terbimbing ucapan dan perbuatannya untuk tidak menyakiti saudaranya yang lain.

Coba saja kita renungkan sepanjang masa kampanye ini, apakah ucapan dan jemari kita di handphone lebih banyak memberi ketenteraman pada orang lain, atau malah membuat orang lain merasa tidak nyaman ? Lebih banyak membuat kebenaran atau kebohongan (hoax) ? Jagalah semangat kebersamaan dan persatuan bangsa agar NKRI bisa tetap utuh dan berdiri dengan kokoh dan teguh di bumi Indonesia tercinta ini.

Silakan gunakan hak pilih sesuai pilihan masing – masing tanpa harus mencaci saudara yang berbeda pilihan dengan kita. Idiom – idiom negatif, cibiran dan sindiran – sindiran mohon untuk dihentikan. Kosa kata – kosa kata yang dianggap kasar harus mulai dihentikan, karena tidak sesuai dengan tuntunan agama, tidak sesuai dengan ajaran guru – guru kita, juga tidak sesuai dengan nasihat – nasihat dari orang tua kita. Kata kuncinya, jangan tempatkan orang yang berbeda pilihan sebagai “musuh”, tetapi tetaplah jaga hati dan perasaannya sebagai saudara kita sendiri.

Semoga Pemilu berlangsung dengan aman, tertib dan kondusif. Kita akan kembali utuh, rukun dan santun. Pungkas Dede mengakhiri percakapan. **

Read More

Pemilu Damai dan Imunisasi dari Wabah Hoaks yang Mengancam Proses Pemilu

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Intensitas sirkulasi hoaks kian tinggi di masa menjelang hari pemilihan umum. Kementerian Komunikasi dan Informatika mengidentifikasi 1.224 hoaks sejak Agustus 2018 sampai akhir Maret 2019. Tren merebaknya hoaks secara bertahap meningkat tajam dalam tiga bulan terakhir 175 hoaks di bulan Januari, 353 hoaks di bulan Februari, dan 453 hoaks di bulan Maret 2019.

Dampak kerusakan hoaks dapat mengancam kualitas demokrasi. Beredarnya berita bohong, perudungan siber, ujaran kebencian, kemarahan yang dibuat-buat, dan pembocoran data pribadi bisa menjadi bagian dari disinfomasi dan malinformasi yang mengacaukan akal sehat. Di era ini, masyarakat betul-betul dituntut untuk sadar dan berhati-hati. Tidak semua konten yang beredar di Internet memuat kebenaran, bahkan ada jenis konten yang memang sengaja dijadikan senjata untuk mendiskreditkan pribadi maupun lembaga publik tertentu.

Beberapa hal di atas semakin mematikan ketika dikombinasikan dengan algoritma media sosial yang menciptakan fenomena "ruang gema" (echo-chamber). Kebohongan yang terulang lama kelamaan bisa dianggap sebagai sebuah kebenaran. Pengguna media sosial kerap kali tidak menyadari bahwa dirinya sedang berada dalam pengaruh informasi yang terdistorsi. Yang sering ditemui justru sikap merasa paling benar dan menolak konten selain yang diyakininya benar, meski berdasar fakta sekalipun.

Seruan Imunisasi

Dalam Konferensi Pers yang digelar atas kolaborasi Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) Siberkreasi, Persatuan Artis Flm PARFD '56, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia hari Senin, 15 April 2019 pukul 16.30 - 18.00 wib bertempat di Media Center Bawaslu RI; dengan narasumber Komisioner Bawaslu RI Mochammad Afifuddin; Ketua Umum Siberkreasi Dedy Permadi beserta Dewan Pengarah Siberkreasi Diena Haryana dan Donny BU; dan Ketua Umum Parfi56 Marcella Zallianty beserta/Pengurus Parfi'56 Ray Sahetapy, Olivia Zallianty dan Daniel, diserukan upaya "imunisasi dari wabah hoaks yang mengancam proses pemilu.

Ketua Umum Siberkreasi Dedy Permadi menjelaskan bahwa Imunisasi ini dapat ditempuh dengan tiga cara sederhana:

1. Senantiasa "baper" saat menerima informasi baik di media sosial maupun aplikasi perpesanan instan. Alih-alih memelihara watak mudah tersinggung, pengguna Internet perlu baca, pelajari, dan respon (baper),  Jangan mudah mempercayai dan meneruskan informasi yang sumber dan kebenarannya diragukan. Tiap informasi harus dibaca dengan teliti, dipelajari kebenarannya, dan direspon (atau tidak direspon) dengan turut serta mempertimbangkan etika.

2. Apabila ragu ketika menemui sepotong informasi,  pengguna diimbau melakukan cek fakta melalui :

- Situs cek fakta yang terpercaya seperti stophoax.id, cekfakta.com, dan turnbackhoax.id,

- Chatbot verifikasi informasi melalui akun Telegram resmi Kemkominfo @chatbotantihoaks dan nomor WhatsApp resmi "Kalimasada" dari MAFINDO +6285574676701,

- Sumber-sumber terpercaya lainnya, seperti media massa cetak maupun daring yang sudah mendapat verifikasi dari Dewan Pers.

3. Meningkatkan literasi digital bagi seluruh masyarakat sebagai solusi jitu penanganan konten negatif. Dengan kecakapan literasi digital yang memadai, penguna Internet tidak mudah terpengaruh hoaks maupun ragam konten negatif lainnya dan mampu menjadi netizen yang positif serta produktif. Materi-materi edukasi dapat diunduh secara gratis di literasidigital.id. sementara informasi mengenai program-program literasi digital di lapangan bisa akses melalui siberkreasi.id.

Upaya pemberantasan hoaks ini diharapkan menjadi bagian dari perwujudan pemilu 2019 yang bermartabat. Parfi'56 dan Siberkreasi sebelumnya juga telah menginisiasi kampanye Pemilu Damai melalui berbagai pendekatan, diantaranya  dengan medium audio visual. Ujar Dedy Permadi.

Video berdurasi dua menit ini melibatkan beberapa publik figur kenamaan, ungkap Dedy Permadi, seperti Daniel Adnan, Dennis Adhiswara, Marcella Zallianty, Olivia Jensen, Olivia Zallianty, Prilly Latuconsina, Samuel Rizal, dan Titi Kamal.

Mereka menyuarakan pentingnya sikap saling memanusiakan serta mengutamakan kebhinnekaan meski berbeda pilihan dalam pemilu. Tutup Dedy Permadi.(Arianto)

Read More

Polres Metro Jakarta Barat Gelar Focus Group Discussion Ciptakan Situasi Kamtibmas Yang Kondusif

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta Barat

Ciptakan  Situasi Kamtibmas yang Kondusif demi terselenggaranya Pemilu 2019 yang aman, damai dan sukses tanpa Intimidasi, Radikalisme, Hoax serta Sara, Polres Metro Jakarta Barat menggelar kegiatan Focus Group  Discussion ( FGD ) yang bertempat di Ballroom Hotel Twin Plaza Jl.S.Parman Kav. 93-94 Palmerah, Jakarta Barat.

Hadir pada kesempatan itu, antaranya : Wakapolres  Metro Jakarta Barat (AKBP Hanny Hidayat,SIK.,MH), Wakil Walikota Jakarta Barat (H. M Zen,SH.,MM), Kasdim 0503 / JB, Ketua FKUB Jakarta Barat (KH. Drs Tatang Firdaus),  Pusiknas Bareskrim Polri (AKBP Jeffri Dian Juniarta SIK), Dosen Universitas Mercubuana (DR Rosmawaty Panjaitan), Anggota KPU DKI Jakarta  (Sunardi).

Wakapolres Metro Jakarta Barat AKBP Hanny Hidayat,SIK,.MH,  dalam sambutannya mengatakan,  kegiatan Focus Gruop Discussion (FGD) untuk menciptakan situasi Kamtibmas yang Kondusif demi tersenglenggaranya Pemilu 2019 yang aman, damai dan sukses tanpa ada intimidasi, radikalisme Hoax serta sara.

"Kita berharap pelaksanaan pengamanan Pilpres 2019 oleh TNI - Polri dibantu Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat serta segenap eleman Masyarakat nantinya  sehingga berjalan aman, damai dan sukses," Tuturnya AKBP Hanny Hidayat.

Dosen Universitas Mercubuana Bapak DR. Rosmawaty Panjaitan memaparkan, pemberdayaan Toga dan Tokoh Masyarakat sebagai Panutan dan  teladan dan waspada Komunikasi Cyber Crime.

"Menciptakan Pemilu yang aman, damai dan sukses dalam Pemilu Serentak tahun 2019," Paparnya.

Sementara, Pusiknas Bareskrim Polri AKBP Jeffri Dian Juniarta,SIK,  mengatakan, peran Polri dalam menjaga Kamtibmas  di dunia maya dari bahaya Hoax, Sara Radikalisme dan Intimidasi dengan membentuk  Tim Cyber Crime yang tugasnya melaksanakan patroli di dunia Maya. **

Wartawan DNM : Imam Sudrajat

Read More

Jelang Masa Tenang Pemilu, Bawaslu Humbahas Sosialisasi Penertipan APK

Duta Nusantara Merdeka | Humbahas

Menjelang masa tenang Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, Badan Pengawas Pemilu Umum (Bawaslu) Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), gelar sosialisasi  penertiban Alat Peraga Kampanye (APK). Sosialisasi Pemilu kepada Stakeholder  penertiban APK itu, bertempat di Grand Maju Hotel, Jumat (12/4/2019).

Hadir dalam kesempatan tersebut, Ketua Bawaslu Humbahas Henri Wesley Pasaribu, Kordiv Pencegahan dan Hubal Jahormat Lumban Toruan, Kordiv SDM Frida Purba, Ketua KPUD Humbahas Binsar Pardamean Sihombing, para pengurus Parpol Humbahas, personil Satpol PP Humbahas, Kesbangpol, Kejari, Polri, Perwakilan PPK dan Panswaslih Kecamatan dan lainnya.

Ketua Bawaslu Humbahas yang juga membidangi Divisi Penindakan, Henri Wesley Pasaribu dalam kesempatan itu memaparkan, aturan dan peraturan yang berlaku dalam Pemilu 2019. Sesuai dengan PKPU Nomor 23/2018, telah diatur masa kampanye dan masa tenang dalam pemilu. 

Ditegaskan, dalam pasal 24 PKPU Nomor 23/2018  tentang masa kampanye rapat umum dilakukan mulai 24 Maret sampai 13 April. Sedangkan pasal 25 PKPU Nomor 23/2018 tentang masa tenang dimulai pada 14 April-16 April 2019, sebelum dilakukan pemungutan suara.

Katanya, pada masa tenang, bahwa semua APK dan bahan kampanye lainya harus bersih dari pajangan atau posko pemenangan Capres-Cawapres, DPD dan DPR. “APK dan bahan kampanye harus bebas dari pengaruh sebelum digelarnya pemungutan suara, Rabu 17 April 2019. Untuk itu, penertiban APK dan bahan kampanye itu diharapkan kerjasama dari semua pihak khususnya para timses dan pengurus parpol,” tegasnya.

  

Henri juga menghimbau agar para timses, parpol perserta pemilu untuk sepakat mematuhi aturan dan undang-undang tentang Pemilu diatas. Sebelum masa tenang, APK dan bahan kampanye lainnya agar ditertibkan sendiri parpol pengusung atau tim pemenangan capres dan cawapres, DPD serta DPR dan DPRD Provinsi DPRD Kab/Kota.

Bilamana Parpol atau pengusung capres dan cawapres atau tim pemenangan DPD DPR dan DPRD tidak menertibkan APK dan bahan kampanye tadi, maka pihak Bawaslu merekomendasikan kepada Satpol PP untuk dilakukan penertiban.

Sementara, untuk branding mobil dan APK yang menempel di Betor akan direkomendasikan kepada pihak Sat lantas Polres Humbahas untuk ditertibkan. “Terhitung sampai, Sabtu 13 April 2019, pukul 24:00 Wib, APK dan alat peraga kampanye harus sudah bersih dari pajangan atau posko pemenangan. **

Wartawan DNM : B. Nababan

Read More