Kolaborasi Pemerintah Kunci Sukses Penyelenggaraan Seleksi Pertama ASN PPPK Tahun 2021

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) bersama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), hari ini secara resmi mengumumkan hasil ujian seleksi pertama guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja tahun 2021. Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim menyampaikan sebanyak 173.329 guru honorer lulus ujian seleksi pertama, melalui siaran virtual di Jakarta (08/10). Dalam acara ini, hadir juga perwakilan dari Komisi X DPR RI, kemudian perwakilan dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota, pemerintah daerah, dan para guru honorer peserta seleksi ASN PPPK tahap pertama.

Dalam kesempatan berbahagia ini, Plt Kepala BKN Bima Haria Wibisana menyampaikan laporan mengenai proses seleksi yang sudah dilakukan hingga sampai pada tahap pengumuman hasil hari ini, “Berdasarkan Peraturan Menpan RB nomor 28 tahun 2021, Panitia Penyelenggara Seleksi mengumumkan hasil seleksi Kompetensi dan Wawancara, dalam hal ini oleh Kemendikbudristek. Peserta dapat mengajukan sanggahan terhadap hasil pengumuman selama tiga hari dan panitia menjawab sanggahan tersebut tujuh hari setelah masa sanggah peserta.”

“Selanjutnya nilai pasca sanggah akan diolah kembali berdasarkan jawaban sanggah dari Panitia Penyelenggara Seleksi untuk disetujui oleh Ketua Panselnas dan diumumkan ulang hasil akhir Seleksi Kompetensi I. Ketua Panselnas menyampaikan hasil akhir Seleksi Kompetensi I kepada PPK Instansi Daerah untuk diusulkan penetapan Nomor Induk PPPK untuk peserta PPPK yang dinyatakan lulus,” tambah Bima.

Kemudian MenPANRB Tjahjo Kumolo yang diwakili oleh Deputi Sumber Daya Manusia Aparatur Alex Denni mengatakan, “Kami sangat mengapresiasi kerja sama banyak pihak terkait pelaksanaan seleksi ASN PPPK. Terima kasih kami sampaikan kepada peserta yang telah sabar menunggu hasil ini, juga masyarakat yang memberikan masukan secara langsung atau juga melalui DPR sebagai upaya perbaikan kualitas penyelenggaraan seleksi ini.”

Pengembangan sumber daya manusia merupakan satu dari lima prioritas presiden Jokowi, terutama kualitas guru akan menentukan kualitas anak didik kita yang kemudian akan berpengaruh kepada peningkatan kualitas SDM Indonesia nantinya. Selamat kepada peserta yang lulus dan bagi yang belum berhasil tetap bersemangat mengikuti seleksi tahap selanjutnya. Jadikan ini inspirasi juga untuk murid bahwa guru juga tidak henti belajar,” tutup Alex

Sementara itu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang diwakili Staf Ahli Menteri Bidang Pemerintahan Dr. H. Suhajar Diantoro, M.Si mengatakan, “Kemendagri menyampaikan apresiasi dan terima kasih tulus kepada Panitia Seleksi Nasional. Pendidikan adalah garis lulus untuk keberhasilan pembangunan, karena kewenangan tata kelola guru ada di pemerintah daerah, maka ada kepentingan untuk mendukung kesuksesan tahapan seleksi ini sebagai upaya mengisi dan menata kebutuhan guru, yang sesuai dengan semangat otonomi daerah, dan Indonesia sebagai negara kesatuan yang desentralistik.”

Kemudian menanggapi keseluruhan proses hingga hasil ujian seleksi pertama guru ASN PPPK, Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda juga menyampaikan apresiasinya yang mendalam, “Atas nama DPR RI, kami menyampaikan apresiasi atas kinerja Kemendikbudristek dalam memperjuangkan mandat dari diskusi dengan Komisi X kepada tim Panselnas. Selamat kepada seluruh guru yang lulus, dan bagi yang belum silakan bersiap mengikuti tahap selanjutnya. Kami harap proses pengangkatan guru yang lulus juga bisa berjalan lancar tanpa adanya penundaan. Kami juga menyampaikan catatan perbaikan untuk evaluasi pelaksanaan selanjutnya agar semangat kita sama untuk keberpihakan kepada guru honorer atas pengabdian mereka.”

Hal senada juga diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian yang mengatakan bahwa kabar gembira atas penantian panjang para guru honorer akhirnya tiba, “Saya mengucapkan selamat kepada para guru yang lulus seleksi PPPK tahap pertama. Dengan kelulusan ini, dunia pendidikan Indonesia mendapatkan manfaat besar, mulai dari peningkatan kesejahteraan guru hingga pemerataan jumlah guru di berbagai daerah. Dengan status baru ini saya berharap mengurangi kegelisahan dan teman-teman guru semakin bersemangat mendidik anak-anak kita.”

Para peserta dalam mengakses daftar kelulusan peserta, hari ini mulai pukul 12.00 WIB melalui tautan: https://gurupppk.kemdikbud.go.id/hasil_tahap_1/ (Lak/Thalia)

Read More

Mendikbudristek Dorong Guru Honorer yang Lulus ASN PPPK untuk Berbagi Inspirasi dan Dukungan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) bersama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), hari ini secara resmi mengumumkan hasil ujian seleksi pertama guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja tahun 2021. Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim menyampaikan sebanyak 173.329 guru honorer lulus ujian seleksi pertama, melalui siaran virtual di Jakarta (08/10). Dalam acara ini, hadir juga perwakilan dari Komisi X DPR RI, kemudian perwakilan dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota, pemerintah daerah, dan para guru honorer peserta seleksi ASN PPPK tahap pertama.

Setelah menyampaikan pengumuman hasil ujian seleksi pertama guru ASN PPPK, Mendikbudristek berkisah tentang Bapak Sukardi, seorang guru honorer SMP Negeri 1 Praya Timur Lombok Tengah NTB, yang juga peserta seleksi ASN PPPK. Mendikbudristek saat berkunjung dan menginap di rumah Sukardi sehari sebelumnya mengatakan sangat tersentuh dengan kisah pengabdian Pak Sukardi selama 25 tahun mengajar karena meskipun sudah mencoba banyak profesi lain, panggilan hatinya adalah kepada murid-muridnya. Nadiem juga langsung menyampaikan  ucapan selamat hari ini karena Sukardi merupakan salah satu yang lulus seleksi tahap pertama.

Kemudian, Mendikbudristek juga menyempatkan diri berdialog secara virtual dengan tiga perwakilan guru honorer peserta seleksi yang dinyatakan lulus, yaitu Bapak Amri Saputra dari SLB Negeri Kota Langsa Provinsi Aceh, Ibu Siti Ratma Suryani dari SMP Negeri 5 Lingsar Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Bapak Ade Taufik Kurahman dari SMA Negeri 1 Pamijahan Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. 

“Selamat kepada Ibu Siti, Bapak Ade dan Bapak Amri yang sudah lulus dan mendapatkan formasi pada seleksi tahap pertama ini, sudah berapa lama bapak ibu menjadi guru honorer, dan bagaimana perasaannya dinyatakan lulus?” sapa Nadiem kepada perwakilan guru. 

“Saya sudah mengajar sejak 2005, jadi 16 tahun Pak Menteri,” jelas Ibu Siti. “Alhamdulillah perasaan saya senang sekali dan bersyukur bisa lolos dengan nilai bagus. Senada dengan Ibu Siti, Pak Ade juga menjelaskan, “Saya sudah mengajar selama 14 tahun dan bersyukur sekali dengan hasil membahagiakan ini.” Kemudian dilanjutkan oleh Pak Amri, “Saya 14 tahun sudah mengajar, bersyukur sekali dengan hasil ini dan terima kasih kepada pemerintah yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengikuti seleksi ASN PPPK.”

Kemudian Nadiem melanjutkan pertanyaannya, “Bapak Ibu, bisa diceritakan persiapan apa saja yang dilakukan untuk mengikuti proses seleksi ini?” Pertanyaan ini kemudian dijawab oleh Ibu Siti, “Saya belajar dari buku-buku terutama untuk materi pengajaran kelas 7, 8, 9, juga mengunduh soal-soal ujian yang ada di internet Pak Menteri.” 

Sementara Pak Ade menjelaskan, “Saya berusaha menjaga kesehatan, rajin membaca buku-buku dari Kemendikbudristek untuk kelas 10-12, juga dari internet. Pengalaman mengajar 14 tahun juga banyak yang keluar di ujian terutama bagian studi kasus pengajaran ke murid.” 

Pak Amri juga tidak ketinggalan menjelaskan strateginya, “Saya berusaha menjaga optimisme dan semangat Pak Menteri. Saya juga berlatih membaca cepat karena saya yakin manajemen waktu menentukan sekali pada saat ujian sehingga bisa lebih merasa rileks.”

Menanggapi hal ini, Mendikbudristek kemudian mengatakan, “Terima kasih bapak ibu, ini adalah masukan dan tips berharga untuk para guru yang belum lulus tahap pertama. Bahwa persiapan dan strategi itu sangat penting, berusaha semaksimal mungkin agar bisa lulus dengan mencari ilmu dari berbagai sumber. Bapak Ibu, saya juga minta tolong untuk mendukung dan membantu para guru yang belum lulus dengan berbagi inspirasi dan strategi. Sekali lagi saya ucapkan selamat atas keberhasilan bapak ibu.”

Para peserta dalam mengakses daftar kelulusan peserta, hari ini mulai pukul 12.00 WIB melalui tautan: https://gurupppk.kemdikbud.go.id/hasil_tahap_1/ (Thalia F)

Read More

Mendikbudristek: Kampus Merdeka untuk Pembelajaran yang Lebih Menyenangkan dan Relevan

Duta Nusantara Merdeka | Mataram

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim menjelaskan bahwa tujuan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) adalah membuat pengalaman belajar yang menyenangkan dan relevan bagi mahasiswa dan dosen. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) berupaya menghadirkan simulasi dunia kerja bagi mahasiswa Kampus Merdeka. 

“Kita ingin membuat pembelajaran di perguruan tinggi merupakan simulasi dunia nyata," disampaikan Mendikbudristek mengawali dialog dengan para rektor serta perwakilan dosen dan mahasiswa di depan halaman Auditorium Universitas Mataram (Unram), Kota Mataram, Rabu (6/10). 

"Dosen harusnya tidak hanya ceramah di depan kelas, dosen bisa membuat rekaman pembelajaran kemudian ketika masuk ke kelas mahasiswa perlu diarahkan untuk lebih banyak berdiskusi, kerja kelompok, mengasah presentasi dan berdebat,” imbuh Nadiem. 

Mendikbudristek mengapresiasi perguruan tinggi negeri dan swasta yang antusias mengimplementasikan program Kampus Merdeka dengan berbagai tantangan di masa pandemi COVID-19. 

“Terima kasih kepada Bapak Ibu Rektor yang telah bekerja keras mengimplementasikan MBKM, tentu saja kemerdekaan bagi mahasiswa, itu berarti kerumitan bagi perguruan tinggi. Namun, kita perlu untuk terus mengupayakan perbaikan-perbaikan dalam sistem pendidikan tinggi dan kualitas lulusannya,” tutur Nadiem. 

Dalam kesempatan ini, Selasih Oktarini, salah satu mahasiswi yang mengikuti program Kampus Mengajar mengaku mendapatkan banyak sekali pengalaman berharga ketika mengajar di daerah tertinggal. Dirinya membantu guru-guru di sekolah dasar tertinggal untuk meningkatkan antusiasme belajar siswa dan meningkatkan animo siswa mendaftar di sekolah tersebut. 

"Bangga sekali menjadi bagian dari program yang sangat bagus ini, Kampus Mengajar," kata Selasih dengan bersemangat. 

Sementara itu, Lalu Darmawan Bakti, Rektor Universitas Teknologi Mataram percaya bahwa potensi mahasiswa di NTB tidak kalah dibandingkan mahasiswa dari kota-kota besar di Indonesia jika diberikan kesempatan bersaing secara terbuka. Ia memuji sistem daring dalam program MBKM yang memungkinkan persaingan secara adil bagi seluruh mahasiswa. 

Menutup dialog, Mendikbudristek bertanya mengenai harapan peserta yang hadir mengenai program Kampus Merdeka. "Jadi, apakah kita perlu melanjutkan Kampus Merdeka?" kata Nadiem yang disambut dengan seruan setuju oleh para hadirin yang hadir secara tatap muka. (Arianto)

Read More

Program ‘Ayo Kursus’, Tingkatkan Kompetensi untuk Berkompetisi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) terus mendorong peningkatan kompetensi anak usia di bawah 25 tahun melalui program ‘Ayo Kursus’. Program tersebut menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan kompetensi di tengah kompetisi persaingan global, dan dapat menekan angka pengangguran, meningkatkan jumlah wirausaha, dan memperbanyak lulusan siap kerja.

“Program ‘Ayo Kursus’ mendorong anak-anak kita lakukan reskilling dan upskilling, ditingkatkan kompetensinya, diberi keterampilan baru, yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri,” terang Sekretaris Ditjen Pendidikan Vokasi, Kemendikbudristek, Wartanto, dalam Silaturahmi Merdeka Belajar (SMB) episode 9, secara daring, pada Kamis (30/9).

Ia berharap peserta program ‘Ayo Kursus’ bisa mendapatkan kompetensi baru dan meningkatkan kompetensinya sehingga dapat lebih terserap ke Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI). “Saya berharap DUDI tidak hanya menempatkan mereka sekadar jadi pekerja, tetapi bisa dibimbing supaya bisa berwirausaha,” pesan Wartanto.

Sejalan dengan konsep Merdeka Belajar, program ‘Ayo Kursus’ merupakan upaya Kemendikbudristek untuk menumbuhkan kembali harapan anak-anak yang putus sekolah agar melanjutkan aktivitas belajar. Program tersebut menjadi bukti bahwa pendidikan vokasi merupakan salah satu solusi untuk melakukan aktivitas pembelajaran yang sesuai dengan minat dan bakat peserta didik dalam mewujudkan Merdeka Belajar.

Sementara itu, Vice President Pupuk Kaltim, Anggoro Wijaya memberikan apresiasi terhadap program ‘Ayo Kursus’. Ia mengakui sangat terbantu dengan program ini, karena mendapatkan tenaga kerja siap pakai. “Program ‘Ayo Kursus’ ini memang dari perusahaan sendiri kebutuhannya, jadi kami bisa mendapatkan tenaga kerja yang siap pakai, dan bisa mengurangi angka pengangguran,” paparnya.

Perwakilan dari Gosbal Barbershop, Gusnur Rocmad Hindri membagikan pengalamannya selama mengikuti pelatihan dan kursus. Menurutnya manfaat program ini adalah untuk meningkatkan jiwa wirausaha, lebih banyak pengetahuan yang ia dapat terutama dalam penerapan cara berbicara di depan umum yang baik. Selain itu, membangun relasi dan mengembangkan bakat, kata Gusnur, menjadi kunci dalam pengembangan usaha. “Bagi saya cara mengembangkan dan menjalin relasi sangat penting untuk ke depannya,” ujar dia.

Wayan Martini Asih, salah satu peserta didik program kursus dan pelatihan membagi kisahnya selama mengikuti kursus dan pelatihan. Dia menjelaskan, ditempatnya mengikuti kursus dan pelatihan selalu menanamkan nilai “REACT”.

“REACT inipun memiliki kepanjangan sendiri. Untuk R, religious obligation di sini seorang yang bekerja di hotel (hotelier) tidak hanya dituntut bekerja secara profesional tetapi harus memiliki jiwa religius yang tinggi. E, effective communication. Sebagai seorang hotelier tentunya sangat dibutuhkan komunikasi yang baik untuk berinteraksi. A, attitude yang paling penting, diajarkan bagaimana bersikap. C, competitive skills, para peserta didik dianjurkan untuk mengembangkan bakat. Poin terakhir T, teamwork menjalin kerja sama,” jelas Wayan.

Untuk diketahui, ‘Ayo Kursus’ terdiri dari dua program, yaitu Program Kecakapan Kerja (PKK) dan Program Kecakapan Wirausaha (PKW). Keduanya bertujuan untuk memberikan peluang kepada para lulusan vokasi yang ingin menambah keterampilan untuk bisa bekerja dan berwirausaha. Program ini memberikan kesempatan kepada calon peserta untuk mengikuti kursus pelatihan selama 100-400 jam pembelajaran dengan bantuan dari pemerintah. “Mereka dapat memilih jenis keterampilan sesuai dengan kebutuhan dan minat serta konteks daerah masing-masing,” imbuh Wartanto.

Sasaran program ‘Ayo Kursus’ merupakan anak usia sekolah yang tidak bersekolah, tidak sedang berkuliah, tidak sedang bekerja, dan berusia di bawah 25 tahun. Peserta program ‘Ayo Kursus’ diutamakan bagi pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP), tidak sedang terdaftar sebagai penerima Kartu Pra-Kerja, dan tidak sedang terdaftar sebagai peserta didik PKK dan PKW yang sedang berjalan. Pendaftaran peserta Ayo Kursus secara daring melalui laman https://banper.kemendikbudristek.go.id/ayo_kursus.

“Melalui Ayo Kursus diharapkan bisa mendorong dan mewujudkan gerakan Merdeka Belajar melalui keterampilan tambahan yaitu kecakapan kerja dan kecakapan wirausaha,” pungkas Wartanto. (Arianto)

Read More

Kemendikbud Gelar FGD Program Kejar Mutu SD di Dumai

Duta Nusantara Merdeka | Dumai 

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) program kejar mutu SD pada Rabu (15/09) di aula kantor Dinas Pendidikan, Dumai. 

"Adapun tujuan dari kegiatan ini agar goal tercapai, maka di lakukan langkah penting melatih atau melakukan coaching kepada fasilitator lokal untuk memastikan mereka dapat melakukan kegiatan ini lebih maksimal," kata Ketua DPC HNSI Kota Dumai, ibu Nita Ariani.

Nita memastikan, fasilitator dapat memahami apa itu coaching dan mampu melakukan coaching kepada guru dan orang tua siswa guru, mampu memastikan orangtua siswa dapat mendampingi anak-anaknya belajar mandiri di rumah, serta orangtua dapat dan mampu mendampingi siswa belajar dan pada akhirnya siswa mampu memimpin diri dan pembelajarannya sendiri (belajar mandiri).

Untuk dapat memastikan kegiatan berjalan sesuai harapan, kata dia, maka diperlukan media/alat/instrumen atau yang baisa disebut dengan Tools Coaching. Tool coaching yang digunakan dalam kegiatan ini, adalah GROW Model.

Kita berharap agar fasilitator bisa menerapkan proses pendekatan psikososial di sekolah masing-masing sehingga anak-anak tidak bosan dalam belajar. "Dari hasil grafik yang dipaparkan ternyata terlihat peningkatan grafik dalam hal ( diantaranya) anak-anak sudah bisa membaca, pembagian dan perkalian," ucapnya.

Selain itu, kata Nita, Pemerintah harus menyadari bahwasannya anak-anak merupakan investasi masa depan sebuah bangsa. Merekalah yang kelak akan mengisi ruang-ruang proses berbangsa dan bernegara. Merekalah pewaris masa depan, tulang punggung dan harapan bangsa dan negara ada di pundak mereka. 

"Namun, harapan itu ternyata masih membentur tembok yang sangat besar. Ternyata masih banyak di temukan anak-anak kurang mampu harus berhenti sekolah karena tidak memiliki biaya," pungkasnya. 

Turut hadir dalam kegiatan ini, Dr. Ir. Anton Leonard SP. MM, Ketua Harian DPP HNSI, Dr. Edi Rahmat Widodo dan Ketua DPC HNSI Kota Dumai, ibu Nita Ariani.

Hadir juga Kadis Pendidikan Kota Dumai, kota Dumai, Tim DPP HNSI Pusat, Efi Hardiansyah, Kemendikbud RI, Oki Pratama Chandra Saputra, Fasilitator Lokal, kepala sekolah SD, dan wali murid.

(Arianto)

Read More

Tingkatkan Minat Baca, Ribuan Desa Alokasikan Dana Desa untuk Perpustakaan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Taufik Madjid mengungkapkan, terhitung sejak akhir Agustus lalu, setidaknya terdapat 2.234 desa di Indonesia mengalokasikan sebagian dana desanya untuk pengembangan perpustakaan desa tahun ini.

Jumlah ini mengalami penurunan signifikan dari tahun lalu, dimana jumlah desa yang mengalokasikan dana desa untuk perpustakaan desa tahun 2020 mencapai lebih dari 9.000 desa. 

Menurut Taufik, penurunan ini disebabkan dana desa difokuskan untuk penanganan dampak covid-19.

“(tahun ini) Fokus dana desa untuk tiga hal pokok, yakni untuk penanganan dampak covid-19, pemulihan ekonomi dan bantuan langsung tunai,” ujar Taufik Madjid saat menjadi pembicara pada Simposium Nasional Gerakan Desa Membaca secara daring, Selasa (14/9/2021).

Taufik Madjid mengatakan, dukungan dana desa terhadap pengembangan perpustakaan desa adalah upaya untuk meningkatkan minat baca masyarakat desa, terutama anak-anak. 

Menurutnya, tingginya minat baca warga desa akan berdampak pada peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di desa.

“Ukuran keberhasilan pembangunan desa ada dua, yaitu pertama, ada peningkatan kepemilikan aset atau kehidupan masyarakat meningkat. Yang kedua adalah peningkatan kapasitas,” terangnya.

Di sisi lain, Taufik mengatakan, peningkatan minat baca masyarakat desa juga akan berdampak pada keberhasilan salah satu goals (tujuan) SDGs Desa yakni pendidikan desa berkualitas. 

Menurutnya, pendidikan desa yang berkualitas akan menjadi langkah awal untuk membuka jalan menuju keberhasilan goals SDGs Desa lainnya.

“Meningkatnya minat baca ini akan membuka jalan menuju goals SDGs Desa yang lain. Desa tanpa kelaparan nanti akan tertangani, diawali dari pendidikan yang baik,” ujarnya.

Taufik Madjid juga mengapresiasi kegiatan Simposium Nasional Gerakan Desa Membaca yang digelar oleh Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) dan Yayasan Gemar Membaca Indonesia (Yagemi) tersebut. 

Taufik berharap, simposium ini dapat memberikan solusi untuk dapat meningkatkan minat baca masyarakat desa.

“Saya berharap simposium ini bisa memberikan solusi untuk meningkatkan minat baca masyarakat desa,” ujarnya. (Arianto)

Read More

Kemendikbudristek Salurkan Bantuan Kuota Data Internet ke 24,4 juta Penerima

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mulai menyalurkan bantuan kuota data internet ke 24,4 juta penerima yang nomornya telah berhasil diverifikasi dan divalidasi. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim mengatakan bahwa kuota data internet ini diperlukan untuk mendukung pembelajaran di masa pandemi yang berlangsung secara tatap muka terbatas maupun pembelajaran jarak jauh (PJJ). 

"Kami mendengarkan masukan dari banyak pihak yang menginginkan bantuan kuota data internet ini dilanjutkan. Alhamdulillah hari ini kuota data internet telah mulai disalurkan secara bertahap ke sekitar 24,4 juta peserta didik dan pendidik. Semoga ini dapat membantu meringankan beban para pendidik dan juga orang tua," disampaikan Menteri Nadiem di Jakarta, Sabtu (11/9). 

Adapun rincian penyaluran bantuan kuota data internet lanjutan pada bulan September 2021 ini sebanyak 22,8 juta nomor ponsel peserta didik jenjang PAUD hingga pendidikan tinggi dan 1,6 juta pendidik jenjang PAUD hingga pendidikan tinggi. 

Sebagaimana diketahui, pemberian bantuan kuota data internet lanjutan ini telah diumumkan Mendikbudristek pada 8 Agustus 2021 bersama dengan Menteri Keuangan dan Menteri Agama. Besaran bantuan yang dialokasikan bagi peserta didik PAUD adalah 7 GB/bulan dan untuk peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah adalah 10 GB/bulan. Sedangkan untuk guru pendidikan anak usia dini (PAUD) dan jenjang pendidikan dasar dan menengah adalah 12 GB/bulan. Sementara itu, bagi mahasiswa dan dosen diberikan bantuan sebesar 15 GB/bulan.

Keseluruhan bantuan kuota data internet di tahun 2021 merupakan kuota umum yang dapat digunakan untuk mengakses seluruh laman dan aplikasi kecuali yang diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), dan yang tercantum pada situs resmi bantuan kuota data internet Kemendikbudristek: http://kuota-belajar.kemdikbud.go.id.

Mendikbudristek mengingatkan agar kepala sekolah dan pimpinan perguruan tinggi dapat memutakhirkan data nomor ponsel peserta didik dan pendidik pada sistem data pokok pendidikan (Dapodik) dan pangkalan data pendidikan tinggi (PD Dikti). Serta tidak lupa mengunggah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) pada portal http://vervalponsel.data.kemdikbud.go.id untuk PAUD, pendidikan dasar dan menengah, atau http://kuotadikti.kemdikbud.go.id untuk jenjang pendidikan tinggi. 

"Bantuan kuota data internet akan disalurkan pada tanggal 11 sampai 15 September, 11 sampai 15 Oktober, dan 11 sampai 15 November 2021, dan berlaku selama 30 hari sejak kuota data diterima," jelas Nadiem. (Arianto)

Read More

Pastikan Keselamatan Warga Sekolah, Mendikbudristek Cek PTM Terbatas di Jakarta

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta Setelah meninjau pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas di Kabupaten Bogor (9/9), Menteri Pendidikan, Kebudaayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim hari ini melanjutkan peninjauannya ke sekolah-sekolah di Jakarta Timur untuk memastikan kegiatan belajar mengajar berjalan dengan aman.

Turut didampingi Anggota Komisi X DPR RI Putra Nababan, Mendikbudristek cek pelaksanaan PTM terbatas di SD Swasta Santo Fransiskus III, SMP PGRI 20, dan SMAN 71. Saat ini, Provinsi DKI Jakarta merupakan wilayah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3, di mana sekolah sudah diperbolehkan melaksanakan PTM terbatas.

“Hari ini saya sangat gembira melihat kembali pembelajaran dan interaksi di sekolah. Semoga segenap warga sekolah dapat mempertahankan disiplin protokol kesehatan dan semangat dalam menjalankan PTM terbatas,” ujar Menteri Nadiem.

Mendikbudristek tak henti mengingatkan bahwa sekolah di wilayah PPKM level 1-3 sudah diperbolehkan PTM terbatas. “Apalagi yang pendidik dan tenaga kependidikannya sudah divaksinasi secara lengkap, ada kewajiban bagi sekolah memberikan opsi PTM terbatas dan juga pembelajaran jarak jauh (PJJ) tanpa diskriminasi, karena orang tua lah yang memegang keputusan terakhir. Itu sudah diatur dalam SKB Empat Menteri,” lanjutnya.

Menurut data Kemendikbudristek, kesigapan sekolah di wilayah PPKM level 1-3 dalam melaksakan PTM terbatas masih bervariasi. Dinamika ini dapat dimaklumi karena banyak daerah yang baru menjadi level 3.

Sementara itu, Anggota Komisi X DPR RI Putra Nababan turut memberikan pandangannya terkait PTM terbatas di kota besar seperti halnya Jakarta. ”Sejauh yang kita amati tadi, sekolah-sekolah sudah siap melaksanakan PTM terbatas. Protokol kesehatan telah diterapkan dengan bagus, sarana dan prasarana kesehatan bagus, sirkulasi udara di kelas-kelas juga bagus," terang Putra.

Karenanya, anggota dewan tersebut mendukung kebijakan Mendikbudristek mendorong pelaksanaan PTM terbatas. ”Kami dari Komisi X DPR RI mendukung kebijakan Mendikbudristek dan jajaran Kemendikbudristek untuk melaksanakan PTM terbatas, sebagai upaya untuk mencegah anak-anak kehilangan pengalaman belajar. Anak-anak kita siap, guru-guru juga siap melaksanakan PTM terbatas,” kata anggota dewan dari daerah pemilihan Jakarta Timur tersebut.

*Warga Sekolah Dukung Mendikbudristek Dorong PTM Terbatas*

Berbincang langsung dengan kepala sekolah, guru, orang tua, dan murid, Mendikbudristek mendengarkan secara seksama Kepala sekolah SD Santo Fransiskus III Suster Hedwigis yang bercerita tentang persiapan PTM terbatas di sekolahnya. “Kami memulai PTM terbatas tanggal 30 Agustus, berkat dukungan luar biasa dari para guru sarana dan prasarana untuk PTM terbatas bisa kami siapkan. Kami mengalokasikan dana BOS untuk mendukung pelaksanaan PTM terbatas ini," kata Suster Hedwigis.

Ketika ditanya Mendikbudristek tentang dilema orang tua dalam memutuskan apakah anaknya ikut PTM terbatas atau PJJ, orang tua murid kelas 4, Ratih mengatakan, ”Saya termasuk orang tua yang mengizinkan anak saya ikut PTM terbatas,  karena anak saya terlalu larut dengan gawai ketika di rumah dan tidak bisa ikut kompetisi-kompetisi selama PJJ. Saya juga tenang mengizinkan anak saya ikut PTM terbatas karena protokol kesehatan di sekolah ini diterapkan dengan ketat.”

Mendikbudristek kemudian mengajak warga sekolah untuk mengutamakan tiga hal. “Saya mohon agar Bapak/Ibu terus bergotong royong memastikan keselamatan, keamanan, dan kesehatan warga sekolah. Tidak hanya di sekolah tapi juga di perjalanan dan di rumah,” imbaunya.

Selanjutnya, Siti Nuryati, seorang guru di SMP PGRI 20 juga berkisah tentang upaya-upaya yang dilakukan bersama untuk menyukseskan PTM terbatas di sekolahnya. ”Kami berusaha maksimal agar bisa melaksanakan PTM terbatas. Anak-anak juga antusias masuk sekolah, kami senang sekali dengan PTM terbatas ini. Kami bisa berbagi dengan anak-anak, bisa membantu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi," kata guru Bahasa Inggris tersebut.

Di sekolah binaan Persatuan Guru Republik Indonesia itu, seorang murid juga diminta Menteri Nadiem untuk mengemukakan pendapatnya bisa belajar di sekolah lagi. "Saya senang sekali bisa masuk sekolah lagi, bisa bertemu teman-teman dan Bapak/Ibu guru. Lebih senang belajar di sekolah dari pada di rumah,” kata M. Ilham Ramadhan, siswa kelas 9.

Kepala Sekolah SMAN 71 Acep Mahmudin yang merupakan peserta Program Sekolah Penggerak turut memberikan dukungannya terhadap kebijakan PTM terbatas. "Kami semaksimal mungkin mempersiapkan sekolah kami agar aman melaksanakan PTM terbatas. Kami senang sekali bisa mendidik anak-anak kami secara tatap muka, karena ada hal yang tidak bisa dilaksanakan secara daring, misalnya pembentukan karakter,” kata Acep.

Pada akhir dialog, Mendikbudristek mengapresiasi para kepala sekolah, guru, komite sekolah, dan murid yang selalu gigih untuk belajar, mengajar, dan disiplin protokol kesehatan. Apresiasi juga disampaikan kepada Komisi X DPR RI yang selalu berjuang bersama Kemendikbudristek mewujudkan transformasi pendidikan.

Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi untuk Jenjang PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah dapat diunduh pada laman: https://bersamahadapikorona.kemdikbud.go.id/ringkasan-panduan-penyelenggaraan-pembelajaran-pauddikdasmen-di-masa-pandemi-covid-19/. (Arianto)

Read More

Kongres Pertama, Musisi Tradisi Rekomendasikan LMK Sampai Pengintegrasian dalam Pendidikan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Untuk pertama kalinya, Kongres Musik Tradisi Nusantara (KMTN) digelar dan difasilitasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Rangkaian kongres yang diselenggarakan sejak 20 Agustus 2021, pada hari ini berhasil meramu sepuluh rekomendasi yang ditujukan kepada pemerintah. Sepuluh rekomendasi tersebut diserahkan secara simbolis kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim, secara virtual, Rabu (1/9).

Dari sepuluh rekomendasi, salah satu butir utama adalah pembentukan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Terkait pembentukan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) untuk musik tradisi Nusantara, Menteri Nadiem mengemukakan bahwa pemilihan istilah “kolektif” untuk sebuah lembaga manajemen seni adalah suatu pilihan yang sangat tepat. Menurutnya, seni bukanlah sekadar ekspresi, tapi juga identitas bersama. “Identitas Nusantara selama ini telah terbangun oleh kolektivitas seni dan budaya, yang termasuk di dalamnya adalah musik tradisi,” ucapnya.

Kongres merekomendasikan untuk menamai lembaga tersebut dengan nama Lembaga Manajemen Kolektif Musik Tradisi Nusantara. Menyambut hal tersebut, Direktur Jenderal Kebudayaan, Hilmar Farid, mengatakan, hasil kongres yang relevan dengan tugas dan fungsi kementerian, akan langsung ditindaklanjuti kementerian. Kemendikbudristek, lanjutnya, berkomitmen untuk mengawal proses pembentukan LMK sampai ke Kementerian Hukum dan HAM. “Karena LMK Musik Tradisi Nusantara akan membantu para musisi mendapatkan hak-haknya,” sebutnya.

Salah satu poin rekomendasi kongres yang terkait erat dengan pendidikan adalah pentingnya menyediakan dan memasukkan pembelajaran musik tradisi Nusantara dalam pendidikan formal dan informal. Pimpinan kongres, Irwansyah Harahap, meminta pemerintah untuk mengintegrasikan sistem pendidikan formal, informal, dan kultural kedalam kebijakan Merdeka Belajar. Pengintegrasian tersebut tak lain untuk menguatkan pemahaman tentang keberagaman serta penguatan identitas kebangsaan. 

Menanggapi rekomendasi tersebut, Menteri Nadiem mengatakan, “Kami akan mengembangkan materi pengembangan pendidikan musik tradisi untuk pendidikan formal dan informal dari jenjang PAUD sampai SMA, termasuk di Sekolah Luar Biasa,” tuturnya.

Menteri Nadiem juga menuturkan, musik tradisi sebagai identitas Indonesia, sempat kurang terurus dengan baik selama beberapa waktu. Akibatnya, kata dia, generasi penerus sempat terlupa dengan akar budayanya. “Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih atas rekomendasi kongres terkait langkah-langkah ke depan yang harus kita lakukan bersama untuk memajukan musik tradisi Indonesia,” kata Menteri Nadiem.

Komitmen untuk meningkatkan nilai dan keterampilan budaya, sosial, dan ekonomi para pelaku dan penggiat musik tradisi Nusantara menjadi titik berat keberpihakan Kemendikbudristek. Salah satu wujud komitmen tersebut adalah dengan menyediakan program beasiswa bagi pelaku budaya. Di samping itu, kata Menteri Nadiem, untuk menghidupkan kecintaan masyarakat luas terhadap jati diri bangsa, kementerian akan menyelenggarakan Festival Musik Tradisi Indonesia.

Dalam kesempatan yang sama Menteri Nadiem, mengundang para peserta kongres untuk hadir dalam kegiatan Merdeka Belajar episode ketiga belas yang akan digelar 3 September 2021. Di sana, kata Menteri Nadiem, akan diluncurkan kanal budaya terpadu pertama di Indonesia, yakni Kanal Indonesiana.

Menutup penerimaannya terhadap rekomendasi kongres, Mendikbudristek menyampaikan apresiasinya. “Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada peserta Kongres Musik Tradisi Nusantara atas gagasan dan rekomendasi yang telah disampaikan kepada kami. Dengan semangat bersama, mari terus memajukan musik tradisi Nusantara untuk Indonesia bahagia dan merdeka berbudaya,” ujarnya.

Hadir dalam kongres tersebut Direktur Musik, Film, dan Animasi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Mohammad Amin, dan Direktur Hak Cipta dan Desain Industri, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Syarifuddin. 

Menanggapi rekomendasi kongres, Syarifudin mengungkapkan pihaknya menyambut dengan tangan terbuka usulan pembentukan Lembaga Manajemen Kolektif Musik Tradisi Nusantara. Ia menyebut, lembaga manajemen kolektif ini telah lama ada. Hanya saja saat ini untuk musik tradisi dikelola pemerintah untuk menarik minat para pegiat dan seniman musik tradisi. “Kelak kalau sudah jalan, musisi tradisi dapat mengelola sendiri dan berkarya dengan nyaman,” tuturnya.

Mohammad Amin juga menyambut baik hasil rekomendasi Kongres Musik Tradisi Nusantara ini. Ia mengatakan, rekomendasi tersebut harus dijawab oleh semua unsur di pemerintahan. Kemenparekraf, kata dia, responsif terhadap rekomendasi tersebut. “Misalnya terkait sinergitas pentahelix dan dalam kaitannya dengan pemanfaatan sehingga musik tradisi bisa menyejahterakan pelaku,” kata Amin. Ia berharap, pembentukan LMK musik tradisi bisa seperti LMK yang sudah ada di industri musik. (Arianto)

  

Read More

Merdeka Belajar Episode Ke-12: Sekolah Aman Berbelanja bersama SIPLah, Berantas Pelanggaran dan Mempermudah Sekolah dalam Proses Pengadaan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) meluncurkan Merdeka Belajar Episode Kedua belas: Sekolah Aman Berbelanja melalui Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah). Dengan adanya SIPLah, kini satuan pendidikan dapat melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa (PBJ) daring dengan menggunakan sumber dana bantuan pemerintah secara fleksibel dan aman. 

Pada tahun 2021, pemerintah pusat menyalurkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp53,4 triliun ke lebih dari 216 ribu sekolah untuk membantu kebutuhan belanja operasional. Total anggaran BOS meningkat dari Rp51,2 triliun di tahun 2019 menjadi Rp53,4 triliun di tahun 2021. “Dengan SIPlah sekolah membelanjakan dana BOS secara fleksibel sesuai kebutuhan sekolah, termasuk untuk melengkapi daftar periksa Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas yang diatur di dalam SKB Empat Menteri,” tutur Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim saat peluncuran peningkatan SIPLah secara daring, pada Kamis (26/8).

Mendikbudristek mengungkapkan, pembelanjaan dana BOS yang fleksibel sangat diperlukan apalagi di masa pandemi, akan tetapi banyak tantangan di dalam pelaksanaannya. Seperti misalnya kepala sekolah sering menjadi target intimidasi dari pihak-pihak tertentu yang memaksakan pembelian barang dan jasa dari mereka sehingga menyalahi aturan. Contoh lainnya, kasus korupsi dana BOS masih sering terjadi, sehingga upaya agar transparansi penggunaan dana BOS menjadi sangat penting. Pembelanjaan dana BOS secara pencatatan manual lebih rentan terhadap korupsi dan kolusi. Oleh sebab itu, sangat penting mendorong peningkatan transaksi secara elektronik supaya tercatat dan dengan mudah dipantau oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Tahun 2019, Kemendikbud merilis SIPLah sebagai sistem elektronik untuk pembelanjaan dana BOS. SIPLah adalah sistem elektronik yang dapat digunakan sekolah untuk melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa secara daring yang dananya bersumber dari dana BOS. “Hingga saat ini, jumlah sekolah pengguna SIPLah terus meningkat dan SIPLah telah melayani lebih dari satu juta transaksi pembelanjaan,” kata Menteri Nadiem.

Tercatat, sebanyak 1.073.897 transaksi dilakukan melalui SIPLah, Rp12,6 triliun nilai transaksi di SIPLah, 26.025 penyedia barang dan jasa yang telah bertransaksi di SIPLah, serta capaian Kemendikbudristek meraih dua penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

“Alur pembelanjaan pada SIPLah terus berupaya menjamin proses transaksi sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga tidak ada lagi intimidasi kepada kepala sekolah oleh pihak-pihak yang mengancam mereka ataupun tidak perlu lagi khawatir melakukan kesalahan dalam pengadaan barang dan jasa,” terang Mendikbudristek.

Adapun manfaat dan tujuan tata kelola keuangan yang baik, yaitu pendokumentasian elektronik untuk setiap transaksi sehingga tercipta transparansi dan akuntabilitas, tercapai efisiensi anggaran dengan tingkat harga keseluruhan cenderung lebih rendah dan opsi penyedia yang lebih banyak/beragam, serta terbuka kesempatan bagi pelaku UMKM di daerah.

Dikatakan Kepala LKPP Roni Dwi Susanto, SIPLah menjadi salah satu platform yang mendukung peran UMKM dalam memenuhi kebutuhan satuan pendidikan. “SIPLah diharapkan dapat meningkatkan tata kelola PBJ satuan pendidikan secara efektif, efisien, transparan, adil, terbuka, dan akuntabel,” ucapnya.

*Transformasi SIPLah di tahun 2021: Memperkenalkan Fitur-fitur Terbaru*

Pada tahun 2021, SIPLah bertransformasi untuk menyediakan pengalaman berbelanja dan berjualan yang lebih baik. Mendikbudristek meyakini, sekolah semakin dapat berbelanja dengan aman sebab alur pembelanjaan dijamin sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, akan lebih banyak pilihan mitra pasar dan penyedia; lebih banyak pilihan mitra pengiriman; fitur-fitur yang tersedia lebih lengkap terdiri dari pembatalan transaksi, aduan, serta dasbor pemantauan status transaksi untuk menghindari kesalahan maupun penipuan.

Sebelumnya kata Menteri Nadiem, sekolah tidak dapat memantau status pesanan. Kepala sekolah mengeluhkan prosesnya yang memakan waktu lama sehingga mereka dibuat menunggu dengan cemas. Namun sekarang, sekolah dapat memantau status pesanan melalui dasbor. Semua proses belanja terdokumentasi dan dapat diunduh sehingga sekolah lebih aman melakukan transaksi.

Tak hanya itu, informasi mengenai durasi pengiriman juga dibutuhkan oleh satuan pendidikan. “Sekarang, sekolah dapat memilih mitra pengiriman dan durasi kecepatan pengiriman. Masing-masing mitra pasar bekerja sama dengan mitra pengiriman, sehingga sekolah dapat memilih mitra pengiriman dan kecepatan yang paling sesuai dengan kebutuhan sekolah,” jelas Menteri Nadiem.

Sekolah juga dapat melakukan pembatalan transaksi selama penyedia belum konfirmasi. Selain itu, sekolah dapat mengajukan aduan sebelum uang disalurkan ke penyedia jika menemukan masalah dengan barang dan jasa yang diterima. “Kemendikbudristek juga dapat mengawasi transaksi yang terkendala sehingga dapat diselesaikan bersama,” terangnya.

Di sisi penyedia juga akan lebih nyaman berjualan. “Penyedia kini lebih nyaman berjualan di SIPLah karena proses pendaftaran dan pembayarannya yang lebih cepat, verifikasi pendaftaran penyedia hanya membutuhkan waktu 1x24 jam setelah registrasi, pengecekan pembayaran otomatis, dan pembayaran diteruskan ke penyedia 1x24 jam setelah sekolah membayar,” terang Menteri Nadiem.

Untuk periode 2021-2023 tercatat, dari total 61 mitra pasar yang mendaftar ke SIPLah, ada 18 mitra pasar terpilih yang telah lolos persyaratan administrasi dan uji teknologi melalui sayembara terbuka. Para mitra ini adalah blibli.com, BizOne, INNOLAKU, bukapengadaan, eureka!, Tiga Serangkai (TS), temprina, Mitra Edukasi Nusantara, Intan Pariwara, klikMRO.com, TOKO LADANG, ada semua, MASMEDIA, AIRMAS GROUP, Telkom Indonesia, belanja24, DATASCRIP OnLine, dan pesona edu. 

Kepada kepala satuan pendidikan di seluruh Indonesia, Mendikbudristek mengimbau untuk berbelanja di SIPLah. Dengan cara mengunjungi laman https://siplah.kemdikbud.go.id lalu pilih mitra pasar yang ingin dikunjungi, masukkan ID Dapodik, maka sekolah akan siap berbelanja.

Sementara itu, kepada para penyedia barang dan jasa, terutama UMKM di sekitar lokasi sekolah, Menteri Nadiem menyampaikan agar segera mendaftar di SIPLah supaya mereka berjualan ke ratusan ribu sekolah di Indonesia. Melalui cara mengunjungi https://siplah.kemdikbud.go.id; lalu pilih satu/lebih mitra pasar, tekan tombol ‘Daftar’; serta lengkapi persyaratan yang terdiri dari Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), identitas penyediia (NIK), dan deskripsi kemampuan menyediakan barang/jasa. Kemudian lakukan verifikasi data melalui surat elektronik (email), maka penyedia baru dapat login dan siap berjualan. 

Mendikbudristek menegaskan, pihaknya akan terus melakukan transformasi teknologi untuk mendukung pembelanjaan sekolah yang efisien, aman, dan akuntabel. Hal ini turut mendapat dukungan dari Kepala LKPP yang mengatakan bahwa kerja keras Kemendikbudristek dalam pengembangan dan pembaharuan aplikasi SIPlah, menjadi salah satu sumber daya yang dapat menunjukkan potensi dan perkembangan partisipasi UMKM serta penguna produk dalam negeri.

“Apresiasi dan dukungan terhadap penggunaan aplikasi SIPLah sebagai salah satu alat atau sarana untuk peningkatan tata kelola pengadaan barang dan jasa serta peningkatan peran partisipasi UMKM dan penggunaan produk dalam negeri,” ucap Kepala LKPP.

Pada kesempatan ini pula, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM), Teten Masduki menyampaikan apresiasinya terhadap peningkatan SIPLah serta akan terus melakukan pembinaan dan pendampingan kepada KUKM secara proaktif agar dapat mewujudkan peningkatan kualitas produk KUKM sehingga mereka dapat berperan aktif dalam ekosistem pasar logistik pendidikan di era digital ini.

“Dengan adanya percepatan sinergitas berkelanjutan antara dunia pendidikan dengan pelaku usaha lokal, diharapkan dapat meningkatkan daya saing industri dan ekonomi lokal, serta mengakselerasi kualitas SDM wirausaha utamanya KUKM di Indonesia,” tutupnya.

Apresiasi dan dukungan terhadap transformasi aplikasi SIPLah juga datang dari Kementerian Perindustrian yang diwakili oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri, Arus Gunawan. Dikatakan Arus, SIPLah adalah salah satu alat atau sarana untuk mencapai suatu tujuan yakni pemberdayaan dan peningkatan partisipasi industri dalam negeri terutama sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang penting dalam dunia pendidikan.

“Partisipasi aktif industri dalam negeri melalui aplikasi SIPLah diharapkan dapat menjadi peluang untuk mendapatkan kepastian pemasaran produknya secara nasional terutama di era digital dan masa pandemi Covid-19 saat ini, serta memperluas pilihan komoditas barang/jasa produksi dalam negeri sesuai kebutuhan satuan pendidikan dalam ekosistem pasar logistik pendidikan,” jelas Arus Gunawan. (Arianto)

 Barang dan Jasa

Read More

Polres dan Pemkab Kutai Kartanegara Berikan Beasiswa dan Sembako Bagi Korban Meninggal Akibat Covid-19

Duta Nusantara Merdeka | Kutai Kartanegara

Polres Kutai Kartanegara bersama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dan Kodim 0906/KKR memberikan bantuan sosial berupa sembako dan biaya pendidikan sampai ke perguruan tinggi kepada empat anak dari pasangan Ali Yusni (46) dan Deasy setiawati (38) yang beberapa hari yang lalu telah meninggal akibat covid-19.

Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah, Kapolres Kutai Kartanegara AKBP Arwin Amrih Wientama, Dandim 0906/KKR Letkol Inf. Charles Alling dan Sekda Kutai Kartanegara Sunggono di Jalan Tenis Lapangan Kelurahan Panji Kecamatan Tenggarong, Senin (26-07-2021) sore.

Biaya pendidikan sampai ke perguruan tinggi kepada empat anak almarhum ini diberikan langsung oleh Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah yang mana almarhum ini merupakan Aparatur Sipil Negara di Pemkab Kutai Kartanegara.

Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah menyampaikan, bahwa pemberitaan meninggalnya almarhum Ali Yusni dan Deasy Setiawati ini sempat viral dan sampai ke telinga Presiden RI Bapak Joko Widodo.

Kemudian melalui sambungan telepon dari Istana Presiden yang ditujukan kepada Kapolres Kutai Kartanegara AKBP Arwin Amrih Wientama telah menyampaikan belasungkawa kepada keluarga almarhum Ali Yusni dan Deasy Setiawati.

Selain itu, Presiden RI Bapak Joko Widodo juga menyampaikan akan memberikan bantuan secara langsung yang nantimya akan ditransfer melalui rekening putra almarhum yang tertua.

Sementara itu, Kapolres Kutai Kartanegara AKBP Arwin Amrih Wientama mengatakan turut berbela sungkawa semoga almarhum bisa diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan keluarga yang ditinggalkan bisa lebih tabah lagi dan sabar.

"Kami bersinergitas dengan Pemkab Kutai Kartanegara dan Kodim 0906/KKR melalui kegiatan-kegiatan bantuan sosial yang sudah kita laksanakan dari beberapa hari yang lalu hingga sampai sampai ini," jelasnya Kapolres.

Kapolres menambahkan, pemberian bantuan tadi dari kami berupa bahan-bahan pokok maupun juga untuk biaya sekolah anak-anak beliau mudah-mudahan bisa membantu meringankan.

"Kemudian juga tadi diatensi oleh Bapak Presiden melalui Bapak Bupati yang mana bapak pres alhamdulillah melihat, mendengar dan juga nanti akan memberikan bantuan langsung transfer ke rekening putra nomor pertama yang akan diurus oleh pak Bupati dan staf terkait ke rekening tersebut supaya pesan dan maksud kebaikan dari Bapak Presiden itu terlaksana," terangnya Kapolres Kutai Kartanegara AKBP Arwin Amrih Wientama. **

Wartawan DNM : Imam Sudrajat

Read More

Talkshow Menko PMK dengan FKPRM Bahas Peran Perguruan Tinggi Menangkal Berita Hoa

Duta Nusantara Merdeka |Surabaya

Ketua FKPRM (Forum Komunikasi Pemimpin Redaksi Media) di Jatim, Agung Santoso bertemu dengan Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Prof.Muhajir Effendi dalam dialog tentang peranan perguruan tinggi untuk menangkal berita hoax dan radikal di studio podcast Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (21/6/2021)

Muhajir sapaan akrab Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang juga Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang 3 periode tersebut menilai tentang peran perguruan tinggi di Indonesia dalam menangkal berita hoax dan radikal tidak perlu di ragukan.

"Mahasiswa di Perguruan Tinggi sudah terbiasa dengan kajian ilmiah, sehingga bila ada berita bohong dan radikal yang mau masuk perguruan tinggi tentu akan di saring lebih dulu oleh para mahasiswa, apapun bentuknya informasi tersebut, karena mahasiswa sudah terbiasa diberi edukasi oleh Dosen tentang berbagai teori dan praktek yang asal-usulnya bisa dipertanggungjawabkan," ungkap pria kelahiran Madiun Jawa Timur ini.

Muhajir yang pernah menjadi Ketua PWI Malang ini hadir di Kampus Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UKWS) berkenaan dengan Dies Natalis Ke-40 tahun 2021.

Selain Muhajir juga hadir dalam talkshow berdurasi 20 menit tersebut, Ketua Yayasan UKWS, Drs Soejadmiko yang mengangkat tema Dies Natalis, Berkemajuan dan Berkebudayaan.**

Read More

Kemendikbudristek Buka Pendaftaran Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka 2021

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menghadirkan program Pertukaran Mahasiswa Merdeka bagi para mahasiswa di seluruh Indonesia. Program ini bertujuan untuk membuka ruang pertemuan bagi mahasiswa untuk berjumpa, bercerita, dan berbagi. Ditargetkan 20.000 mahasiswa yang lolos seleksi akan mengikuti program Pertukaran Mahasiswa Merdeka.

“Kalian akan mendapatkan begitu banyak pengalaman yang berharga. Dari pertemuan dan perkenalan tersebut, kalian akan bersama-sama belajar menghargai perbedaan, dan merayakan keberagaman. Semua itu kalian lakukan sambil mengikuti perkuliahan,” terang Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim yang disampaikan secara virtual di Jakarta (12/6).

Lebih lanjut Menteri Nadiem mengimbau para mahasiswa untuk mendaftar program yang akan dibuka mulai tanggal 14 s.d. 27 Juni 2021 mendatang melalui laman Pertukaran Mahasiswa Merdeka https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/web/pertukaranMahasiswaMerdeka2021.

Ditambahkan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti), Nizam, melalui program ini, para mahasiswa bisa merasakan belajar di universitas lain. Misalkan mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo bisa merasakan belajar di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. “Adik-adik akan mempunyai sahabat-sahabat baru, merasakan suasana perkuliahan yang baru, mempunyai keluarga baru, dan berkenalan dengan sahabat-sahabat, menciptakan persahabatan dari satu kota ke kota lain,” ungkapnya.

Menteri Nadiem melanjutkan, sebagaimana makna yang tertuang dalam Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, “Indonesia kuat dan tangguh karena persatuan dalam keberagaman”, maka kita sebagai generasi muda yang akan menentukan masa depan bangsa, punya tugas menjaga kekuatan dan ketangguhan itu. “Saya berharap kepada teman-teman yang mengikuti program ini dapat mendukung pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas di kampus yang menjadi tujuan pertukaran mahasiswa agar perkuliahan bisa berjalan dengan aman dan nyaman,” pesan Menteri Nadiem.

Dengan program ini, kata Menteri Nadiem, menjadi peluang bagi mahasiswa memperluas jaringan dengan puluhan ribu mahasiswa dari 288 perguruan tinggi yang sudah mendaftar. Kemudian, dengan berkuliah tatap muka terbatas di tempat tujuan maka mahasiswa dapat mengeksplorasi keragaman daerah sekaligus berkuliah secara daring untuk mengikuti 5.000 mata kuliah yang ditawarkan ratusan perguruan tinggi.

Pada kesempatan ini, Dirjen Nizam juga menjelaskan, melalui pertukaran mahasiswa merdeka, selain mahasiswa belajar perkuliahan mendapatkan sistem kredit semester (SKS) maksimal 20 SKS di perguruan tinggi mitra, juga akan mendapatkan program pengayaan yang disiapkan oleh ribuan dosen yang berdedikasi penuh untuk membangun soft skills, kompetensi, dan semangat kebersamaan.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Dwi Larso mengatakan bahwa di era globalisasi ini, lokalitas menemukan maknanya. Oleh karena itu Ia yakin bahwa keberagaman merupakan sumber kreativitas, inovasi, dan keunggulan. “LPDP mendukung program Kemendikbudristek terutama Kampus Merdeka yang menyasar masalah-masalah yang dihadapi kawan-kawan yang ada di program S1,” jelasnya. 

Mulai tahun 2021, kata Dwi Larso, LPDP tidak hanya mendukung program S2 dan S3 tetapi juga program S1 termasuk pendidikan vokasi dan Kampus Merdeka. Pihaknya menyadari bahwa program Pertukaran Mahasiswa Merdeka adalah program yang ditujukkan untuk memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk meningkatan pengetahuan, skills, dan attitude. “Karena mereka akan menemukan berbagai  pengalaman dan budaya baru. Ini adalah ‘senjata’ teman-teman untuk menghadapi persaingan global ke depan,” ucap Dwi Larso.

“Kami mendorong perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS) untuk mendukung program ini dan kepada adik-adik mahasiswa mari manfaatkan program ini karena sangat bagus. Saya pikir saatnya anak-anak muda memanfatkan untuk kepentingan Anda dan bangsa agar kita menjadi  bangsa terdepan di antara bangsa-bangsa maju lainnya,” pungkasnya. (Arianto)

Read More

Webinar P3S: Pendapat Pakar agar Kampus Indonesia Masuk Top Ranking Dunia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Webinar Political and Public Policy Studies (P3S) dengan topik "Kampus Indonesia Menuju Top Ranking Dunia" digelar pada hari Kamis (22/4/2021) melalui virtual.

Dengan moderator Sir James Windsor, webinar ini menampilkan sejumlah narasumber berkualitas dibidang pendiikan diantaranya, Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng., IPU, ASEAN Eng (Rektor UGM), Dr.Jerry Massie, Ph.D (Direktur P3S), Prof. Hikmahanto Juwana (Rektor Universitas Jend Ahmad Yani), Dr. Abdul Fikri Faqih (Wakil Ketua Komisi ), Indra Charismiadji (Direktur Boc Populi Institute Indonesia), Prof. Ismunandar, Ph.D (Deputi Risbang); Prof. Dr Arif Satria (Rektor IPB) serta Prof Nizam, Ph.D (Dirjen Dikti).

Saat menyampaikan pemikirannya, Panut Mulyono menjelaskan alasan mengapa diperlukan internationalisasi  pendidikan tinggi Indonesia?

“Hal ini diperlukan karena Pasar bebas ASEAN (Arsitek, Insinyur, Akuntan  Dokter Gigi, Geologis) dan peningkatan pengakuan kualitas dari masyarakat international serta memperbesar peluang kerjasama dengan mitra papan atas,” katanya.

“Selain itu, menarik mahasiswa asing sebagai calon duta Indonesia disertai Penyebaran budaya dan pengaruh Indonesia melalui mahasiswa asing dan Peningkatan devisa dari mahasiswa asing di PT. Indonesia,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Vox Populis Institute Indonesia Indra Charismiadji mengatakan tidak usah muluk- muluk untuk agar kampus Indonesia Menuju Top Rangking Dunia.

“Kita harus melihat bahwa faktor utama sebuah bangunan Pendidikan Tinggi di Indonesia adalah dasarnya. Kita tahu bahwa dasar pendidikan itu; Literasi, Numerasi, sains, kecakapan sosial-emosional,” tuturnya

“Kalau kita melihat literasi kita secara Global berdasarkan data dari The Worlds Most Literate National, peringkat literasi Indonesia peringkat 60 dunia, di bawah Thailand 59, Malaysia 53 dan Singapura 36,” kilahnya.

“Skor rerata literasi Indonesia 371 masih jauh dari rerata Global 487. Rerata literasi matematika skor 379 jauh dari rerata Global 489,  sedangkan literasi sains skor 396 masih jauh rendah dari rerata global skor 489,” jelasnya.

“Jika melihat dari tingkat literasi sangat jauh dari rerata Global hal ini menunjukkan bahwa dasar untuk mengejar impian sangat jauh. Yang penting kita harus bergerak dan berusaha secara bersama-sama untuk meningkatkan skor literasi Indonesia,“ jelas Indra Charismiadji.

Disaat yang sama, Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) Dr. Jerry Massie, Ph.D. mengatakan untuk menuju Top Ranking Dunia, kampus di Indonesia harus mempunyai kelas international dan sistem pembelajaran perlu dirubah sampai kualitas pengajar.

Barometer yang diukur juga kata peneliti puluhan universitas di Amerika Serikat ini, library facilities (fasilitas perpustakaan), store and student buses  (toko dan bis mahasiswa), lecturer systems and methods (sistem dan metoide pembelajaran/perkuliahan), international lecturer, application of science (penerapan disiplin ilmu), writing in international journals (tulisan di jurnal internasional, international student (mahasiswa internasional), quality of lecturers (kualitas dosen) and lecturer exchange (pertukaran dosen) and lecturer graduate (lulusan dosen).

“Selain itu pemerintah Indonesia harus memperbanyak putra- putra terbaik Indonesia untuk di kuliahkan di Universitas ternama dunia yang melahirkan tokoh-tokoh dunia. Indonesia tahun 2020 saja peringkat 19 internasional studentnya. Sedangkan China 372 ribu dan India 193 ribu mahasiswa kita masih kalah jauh.

Selain itu, setelah lulus mereka harus kembali ke Indonesia dengan dikasih gaji yang layak.  Sehingga mereka tidak tergiur tawaran pihak lain yang menawarkan gaji yang tinggi,” jelasnya.

“Hal ini sudah realitas bahwa putra terbaik bangsa setelah mereka kuliah di luar negeri banyak yang tidak pulang ke Indonesia dan lebih enak bekerja di luar negeri dengan kesejahteraan yang lebih baik jika dibandingkan di Indonesia,” kilahnya.

Universitas Jendral Ahmad Yani, Prof. Hikmahanto Juwana Rektor mengharapkan kepeda pemerintah jangan dibedakan antara universitas swasta dan negeri.

“Universitas Jendral Ahmad Yani juga siap jika diberikan kesempatan untuk bersaing secara global.  Untuk itu Universitas Ahmad Yani selalu menunggu kebijakan dari pemerintah khususnya Kemendikbud untuk berpihak pada Universitas Swasta,” katanya.

Senada, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dr. Abdul Fiqih Fikri mengatakan, perguruan tinggi Indonesia untuk menuju top ranking dunia maka yang mendesak harus dikerjakan ada beberapa hal.

“Berdasarkan hasil kajian Badan Keahlian Dewan (BKD) DPR RI antara lain mendesak Mendikbud untuk menyelesaikan Naskah Akademik Peta  Jalan Pendidikan diantaranya (rencana induk / blue print sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi,” katanya.

“Perlunya revisi PP 57/2021 tentang Standar Nasional Pendidikan terkait (Mata Kuliah Pancasila dan Bahasa Indonesia), mendorong penguatan regulasi Tata Kelola Pendidikan Tinggi (otonomi) perguruan tinggi dalam bentuk atribusi, delegasi, mandat),” lanjutnya.

"Jumlah APBN 2021 yang dialokasikan  untuk pendidikan senilai Rp. 550 T rinciannya untuk: 1) pengeluaran dan pembiayaan Rp. 66.4 T  (12,1%); 2) Kemendikbud Rp. 81,5 T (14,8%); 3) Kemenag Rp. 55,8 T (10,2%)  K/L lainnya Rp. 23,1 T ( atau (4,4 %); 4) Babun Rp. 24,01 T (4,4 %) dan Transfer Daerah Rp. 299.1 T ( 54,4%) dalam bentuk DAU,  DAK Non Fisik, DAK Fisik, DAK Otsus, DID), " jelas Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dr. Abdul Fikih Faqih.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI juga  menjelaskan kondisi Kampus Indonesia saat ini.

“Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Ringgi Indonesia hanya 34 %, Malaysia APK 50 %, dan Singapura sangat jauh dengan APK saat ini 78%. Penyebabnya kurang meratanya sebaran Perguruan Tinggi dan kualitas Perguruan Tinggi di Indonesia," jelasnya.

“Selain hal tersebut, yang menjadi sebab antara lain pertama, pola pengajaran pendidikan tinggi Indonesia masih dilakukan dengan menekankan aspek hafalan; kedua, sumber daya finansial perguruan tinggi dan kualitas sumber daya pengajar secara umum masih rendah dan tidak merata; ketiga, komersialisasi pendidikan tinggi di Indonesia tanpa peningkatan kualitas lulusan," tegas Dr. Abdul Fakih.

Direktur Komunitas Pengembangan Sosial Budaya Agoes Hendriyanto menanyakan bagaimana mensinkronkan antara beberapa kepentingan satu pihak menginginkan "kampus Indonesia menuju top ranking dunia", satu pihak belum adanya roadmap, dan belum meratanya kualitas Pendidikan Tinggi di Indonesia serta, dan pondasi kita yang masih lemah.

"Semua harus kita lakukan secara bersama-sama. Harus kita mulai walaupun kita ambil cara dengan memilih mahasiswa yang unggul untuk dididik agar bisa bersaing secara global dengan kita berikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan international," jawaban dari rektor UGM Panut Mulyono

Direktur Vox Populis Institute Indonesia Indra Charismiadji, menjawab, "bahwa kita seharusnya memberikan fasilitas yang lebih kaitannya dengan kemampuan intelegensi menengah yang terbesar harus kita kasih wadahi dengan gerbong fasilitas yang memadai sehingga mereka mampu untuk bersaing secara global. Semua itu bisa kita lakukan jika sinergisitas semua komponen yang ada, mempunyai komitmen yang untuk menuju Universitas Top Ranking  Dunia.

Sementara itu, Rektor Institut Pertanian Bogor(IPB)  Prof. Arif Satria menekankan tentang beberapa hal.

Dia berharap kita semua terus meningkatkan prestasi dan reputasi, sehingga pendisikan di Indonesia semakin meningkat.

“Growth mindset kita perkuat agar terus optimis untuk menjadi lebih baik dari waktu ke waktu,” kata doktor lulusan universitas ternama di Jepang ini. (Arianto)

Read More

Ahmad Bakri Syahputra S.E Apresiasi Sosialisasi dan Workshop untuk Membentuk Kreativitas Anak

Duta Nusantara Merdeka | Kota Medan

Pada dasarnya anak adalah generasi penerus untuk masa depan. Sehingga akhir-akhir ini mulai marak kembali penculikan anak, perdagangan anak hingga kekerasan pada anak sehingga membuat pendongeng anak Kak Harris makin geram.

Dengan memberikan sosialisasi, workshop dan dongeng yang dilakukan Kak Harris di KB TK Pembangunan Jaya 2 yang berada di perumahan Puri Surya Jaya Gedangan Sidoarjo Kak Harris dan Ayis memberikan workshoop, sosialisasi dan dongeng kepada orang tua dan siswa di KB TK Pembangunan Jaya 2 melalui media virtual zoom Sabtu (27/3/2021).

Acara yang diikuti puluhan anak dan orang tua ini tidak hanya mendengarkan workshop, sosialisasi maupun dongeng. Puluhan orang tua dan siswa juga ada kegiatan lomba yang membutuhkan kekompakan antara orang tua dan anak dengan adanya lomba mengupas telur hingga foto. Acara yang di mulai pukul 09.00 WIB ini anak- anak sangat antusias mengikuti virtual zoom yang membutuhkan waktu sampai 3 jam.

Disamping lomba mengupas telur dan foto Kak Harris dan Ayis juga memberikan hiburan dongeng tentang perjuangan dan semangat Burung Kolibri dan Bangau dalam mencari yang kita harapkan. “Tidak hanya mendongeng dan workshoop Kak Harris juga mengajarkan kepada siswa dan siswi dalam membuat kreatifitas membuat burung “, jelas wakil Kepala Sekolah Bunda Yana.

“Kegiatan ini tiap tahunnya selalu di selenggarakan dengan banyak kegiatan dan lomba yang menarik”. Lanjut Bunda Yana.

Dalam membuat kreativitas yang di bawakan Kak Harris setelah mendongeng anak-anak sangat antusias dengan dilakukannya secara mandiri salam membuat kreatifitas tanpa bantuan dari orang tuanya. Banyak pertanyaan yang di lontarkan dari anak-anak masalah pembuatan kreativitas burung karena mereka ingin tahu bagaimana keinginan tahu mereka dalam membuat kreativitas walaupun melalui media virtual zoom.

Ahmad Bakri Syahputra Selaku Ketua GNI(Generasi Negarawan Indonesia) yang ada di Wilayah Sumatera Utara khususnya di Kabupaten Deli Serdang, ia berpendapat maraknya penculikan anak terjadi karena kurangnya perhatian orang tua terhadap kelakuan anak di lingkungan nya yang mengakibatkan ruang anak bebas bermain kemana saja dan sama siapa saja. 

Harapan saya untuk mendidik anak sebagai orang tua harus lebih intens memperhatikan perkembangan anak khususnya usia balita. Karena usia tersebut perlu banyak kasih sayang orang tua. Saya juga mengapresiasi usaha yang dilakukan oleh semua pihak yang ikut serta memberikan edukasi untuk membentuk pola pikir anak menjadi kreatif. Semoga kegiatan seperti ini terus dilakukan untuk membentuk Generasi yang jenius, inovatif dan kreatif, Tutupnya. **

Wartawan DNM : Didi Atmawijaya

Read More

HIMNIKUM dan FOKALSIUM Tuntut APTISI Minta Maaf

Duta Nusantara Merdeka | Tangerang

Alumni fakultas hukum Universitas Pamulang (HIMNIKUM) dan Forum Komunikasi Alumni SI Akutansi (FOKALSIUM) menuntut Dr. Po. Abas Sunarya, M.Si. selaku Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Wilayah Banten meminta maaf.

Tuntutan tersebut diajukan terkait pernyataan APTISI wilayah Banten yang keberatan dengan adanya statement meragukan kualitas kampus dengan biaya murah.

Ketua HIMNIKUM, Dr.Dodi Sugianto,S.H.M.H.,M.kn. menilai penolakan pembangunan Kampus Unpam di Kota Serang yang dilakukan oleh APTISI sangat tidak mendasar.

"Selain itu, alasan APTISI Banten menolak pembangunan kampus karena biaya murah merupakan bentuk penyebaran informasi bohong yang tidak berdasarkan kajian akademis," kata Dodi saat konferensi pers di Pamulang Tangerang Selatan. Sabtu (21/03/2021)

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Fokalsium saudara Deddi Kurniawan,S.E., bahwa APTISI perlu mengklarifikasi dan meminta maaf terhadap Universitas Pamulang terkait pernyataannya yang sudah bergulir di media massa.

Selain itu, APTISI Banten harus meminta maaf terhadap Unpam sebagai pionir kampus dengan biaya murah yang tidak berkonsep komersialisasi pendidikan dalam pengelolaannya.

"Bahkan, penolakannya terhadap pembangunan Kampus dengan biaya murah adalah suatu bentuk tidak mendukung program pemerintah dalam upaya peningkatan Sumber daya manusia Indonesia," tegasnya.

Lebih lanjut, Dodi menyampaikan tindakan APTISI Banten yang melakukan audensi keberatan dengan adanya kampus Unpam terhadap Walikota Serang merupakan tindakan yang tidak mencontohkan seorang terpelajar.

APTISI dianggap tidak pantas mengeluarkan pernyataan yang menimbulkan keonaran dikalangan masyarakat "Apa yang dilakukan APTISI Banten sangat merugikan nama baik Unpam," Ucap Alumni Universitas Pamulang yang juga sudah menyelesaikan Program Doktor llmu Hukum pada kampus  Universitas Padjajaran (UNPAD) tersebut.

Dodi menilai semestinya APTISI Banten bergembira dan menyambut dengan baik kehadiran kampus Unpam di Kota Serang. Pasalnya kampus tersebut akan membantu masyarakat terutama dalam bidang pendidikan.

"Semestinya APTISI Banten menyambut Unpam dengan baik. Karena kampus itu akan membantu masyarakat mengenyam pendidikan Perguruan tinggi sesuai yang diamanahikan oleh Konstitusi untuk mencerdaskan anak bangsa," pungkasnya.

Berikut adalah pernyataan sikap dan tuntutan Alumni HIMNIKUM dan FOKALSIUM:

1. Kami Alumni, terkait dengan pernyataan Dr.Po. Abas Sunarya, M.Si. selaku Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta (APTISI) Wilayah Banten terkait dengan Statement Kampus dengan biaya murah diragukan kualitasnya adalah berita atau informasi yang tidak didukung dengan kajian akademis, apalagi penyataan tersebut oleh oleh seorang Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta (APTISI) Wilayah Banten yang menimbulkan keresahan dan keonaran (membuat gaduh) di kalangan masyarakat yang mana pernyataan tersebut diduga merupakan suatu kebohongan karena tidak didukung oleh Kajian Akademis.

2. Kami selaku Alumni terkait dengan Statement menyatakan kampus dengan biaya murah diragukan kualitasnya merupakan pola pikir komersialisasi pendidikan. Dengan ini untuk kemajuan pendidikan di Provinsi Banten, kami selaku Alumni dari Perguruan Tinggi di Banten meminta Ketua APTISI untuk mengundurkan diri dikarenakan permikirannya telah menjurus kepada komersialiasi pendidikan.

3. Apabila dalam waktu 3x24 jam Dr.Po. Abas Sunarya, M,Si. selaku Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta (APTISI) Wilayah Banten tidak mengajukan permintaan maaf atas pernyataannya terkait kampus dengan biaya murah diragukan kualitasnya, maka kami akan melaporkan secara Hukum Pidana dan juga mengajukan Gugatan secara Hukum Perdata. (Arianto)

Read More

Kuliah Ilmu Pancasila Bertema Gerakan Membumikan Pancasila Sukses Diselenggarakan Oleh AIP

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Akademi Ilmu Pancasila sukses menyelenggarakan kuliah ilmu Pancasila di Jakarta Pusat, Rabu (10/2). Kegiatan tersebut dihadiri oleh 50 peserta dari berbagai OKP kepemudaan, ormas,LSM, instansi pemerintah dan lintas sektoral lainnya.

"Sangatlah bersyukur kami hari ini, karena acara kuliah ilmu Pancasila ini sukses terselenggara berkat Tuhan Yang Maha Kuasa dan dengan dorongan Lemhannas RI, BPIP RI maupun lainnya," kata Abdurrahman, sekretaris Akademi Ilmu Pancasila kepada para awak media di Jakarta, Rabu (10/2).

Sebagai informasi pembawa materi di acara tersebut adalah:

1.Brigjen TNI (Purn) A.R. Wetik, S.IP.

Tenaga Profesional Bidang Ideologi Lemhannas RI

2.Prof.Dr.Haryono, wakil kepala BPIP RI

3.Brigjen TNI (Purn) Hasanto Adi, pengajar utama Akademi Ilmu Pancasila

Dalam waktu bersamaan Gubernur Akademi Ilmu Pancasila, Ir. R. Haidar Alwi, M.T., sangat salut atas lancar serta sukses terselenggaranya Kuliah Ilmu Pancasila.

"Adalah sangat membanggakan, meski masih dalam suasana pandemi covid19 Corona ini Akademi Ilmu Pancasila sukses menyelenggarakan kegiatan ini. Terima kasih kepada semua pihak yang ikut serta mensukseskan kuliah ini."Jelas Haidar

Kesimpulan seluruh pemateri maupun dari peserta sepakat bahwa membumikan Pancasila adalah elemen penting dalam sistim ketahanan nasional. Bagi Indonesia, ideologi yang dimaksudkan adalah Ideologi Pancasila. Ketahanan nasional mengandung prinsip dasar pengejawantahan Pancasila dalam segala aspek kehidupan nasional. Pancasila tetap terdiri dari 5 Sila yang tidak bisa dirubah hingga kapanpun. **

Read More

Kenali Peluang Kerja Jurnalistik

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kamu suka menulis? Senang berpikir kritis? Peminatan jurnalistik boleh jadi pilihanmu, nih. Saat ini, jurusan Ilmu Komunikasi menjadi salah satu jurusan yang diminati para calon mahasiswa. 

Buat kamu yang berasal dari jurusan sains, jangan bersedih! Peluang kerja jurnalistik tidak hanya terbuka dari jurusan Ilmu Komunikasi atau Ilmu Sosial saja. Kamu tetap punya kesempatan untuk menyelam di dunia jurnalistik. 

Nah, peluang kerja lulusan jurnalistik pun juga ada banyak. Mungkin kamu hanya mengetahui yang terlihat di depan layar tv saja, namun sebenarnya peluang kerja bidang jurnalistik itu nggak cuma di depan layar tv saja, lho! Mau tahu apa saja? Simak info berikut ini!

1. Reporter

Seorang reporter adalah garda terdepan jurnalisme. Ia bertugas meliput peristiwa di lapangan, mengumpulkan data dan fakta, serta menulis naskah berita. 

Jika kamu senang menonton berita, nah, ini adalah hasil kerja keras seorang reporter yang melaporkan berita kepada publik. Hal itu dilakukan agar masyarakat terus mendapatkan informasi faktual tentang kejadian-kejadian penting. 

2. Redaktur 

Seorang redaktur bertugas menyunting dan menyempurnakan naskah berita sesuai dengan penulisan bahasa jurnalistik yang baik dan benar. 

Selain itu, ia juga menjadi pemeriksa kualitas naskah berita agar disajikan dengan baik kepada publik sesuai dengan kaidah jurnalistik yang berlaku. Ketika berita masuk, seorang redaktur harus melakukan penyuntingan naskah berita sebelum siap disajikan kepada publik. 

3. Redaktur pelaksana

Seorang redaktur pelaksana memiliki tugas untuk membuat perencanaan isi untuk setiap penerbitan, mengkoordinasikan kerja para redaktur/penanggung jawab rubrik, mengkoordinasikan alur perjalanan naskah dari para redaktur ke bagian setting atau layout.  Selain itu, redaktur pelaksana juga bertanggung jawab terhadap mekanisme kerja redaksi sehari-hari. 

4. Pemimpin redaksi

Nah, yang satu ini juga nggak kalah kerennya, lho! Pemimpin redaksi memiliki tanggung jawab terhadap isi redaksi penerbitan dan kualitas produk penerbitan. 

Selain itu, pemimpin redaksi (Pimred) juga memiliki tugas untuk memberikan arahan kepada semua tim redaksi tentang berita yang akan dimuat pada setiap edisi. Nggak cuma itu saja, seorang Pimred juga perlu menjalin relasi dengan narasumber penting di pemerintahan, dunia usaha, dan instansi.

5. Pembaca Berita (News anchor) 

Nah, pasti kamu nggak asing dengan yang satu ini. Kamu tahu Putra Nababan? Najwa Shihab? atau Desi Anwar? Mereka adalah seorang pembaca berita (news anchor). Mereka juga berimprovisasi dengan memberikan komentar pada berita yang dibacakannya. 

Selain itu, seorang News Anchor juga bertugas untuk melakukan live interview dengan nara sumber penting. Oleh karena itu, mereka harus memiliki pemahaman mendalam tentang berbagai isu yang sedang marak dibicarakan oleh kanal berita. Kritis dan sigap berimprovisasi adalah ciri khasnya. Apakah kamu tertarik?

6. Penulis konten (Content writer)

Seorang penulis konten (content writer) memiliki tugas untuk memproduksi konten-konten menarik di media. Konten ini bisa berbentuk artikel, blog, unggahan di sosial media, atau apapun yang ditulis secara di dalam kanal media. 

Selain menulis, seorang penulis konten juga bertanggung jawab untuk memastikan agar situs web, tulisan, dan gambar yang dibuat selaras dan harmonis, sehingga informasi bukan hanya mudah dicerna, tetapi juga menarik minat pembaca. Seorang penulis konten juga harus paham dan mengenali tren-tren terkini supaya dapat menuliskan karya-karya yang relevan dan segar bagi pembacanya. 

Nah, itu dia beberapa peluang kerja di bidang jurnalistik. Semoga info di atas bermanfaat, ya! 

Di Hari Pers Nasional ini, yuk, kita apresiasi para jurnalis Indonesia yang sudah bekerja keras menyajikan berita faktual agar kita tetap selalu update dan memiliki informasi yang baik tentang peristiwa-peristiwa terkini. Jurnalisme yang baik, berkontribusi pada pola berpikir kritis kita semua. (Arianto)

Read More

Ruangguru Rilis Laporan Dampak Ruangguru 2020

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Ruangguru merilis Laporan Dampak Ruangguru 2020 pada Rabu (03/02) via zoom meeting. Berdasarkan Laporan Dampak Ruangguru 2020, ada lebih dari 22 juta masyarakat Indonesia yang telah menerima dampak positif, baik melalui bantuan sosial pendidikan, atau melalui hasil inovasi produk berkelanjutan selama masa pandemi. 

Selain itu, Ruangguru juga memberikan akses peningkatan keterampilan mengajar kepada lebih dari 300.000 guru, serta mendampingi 500 komunitas guru dan keluarga yang tersebar di Indonesia. 

"Tahun 2020 adalah ujian bagi kita semua. Latar belakang pandemi memaksa kita untuk tetap berkarya, bahkan di tengah keterbatasan. Kami percaya bahwa kegiatan belajar tidak boleh berhenti, dan guru memiliki peranan besar dalam kesuksesan kegiatan belajar mengajar," kata Belva Devara, Pendiri dan Direktur Utama Ruangguru.

Semangat inilah, katanya, yang mendorong kami untuk berkontribusi melalui kekuatan kami, yaitu teknologi. Laporan Dampak Ruangguru 2020 adalah upaya kami untuk menilai efektivitas dan dampak yang tercipta dari seluruh program, inisiatif, serta produk dan layanan yang diberikan oleh Ruangguru. 

“Di tengah pandemi, platform daring menjadi salah satu solusi yang diandalkan untuk memastikan kegiatan dapat tetap berjalan dengan baik, meskipun sulit dan menantang," imbuh Iman Usman, Pendiri dan Direktur Produk & Kerja Sama Ruangguru.

"Pendekatan holistis ini mencetak capaian hasil positif setelah diukur menggunakan Try Out (TO) dengan peningkatan nilai sebesar 32% di antara para siswa SD dan SMP yang berpartisipasi dalam program. Semoga bekal ini dapat memacu generasi muda Banyuwangi untuk berinovasi memajukan daerahnya," tutur Bapak Abdullah Azwar Anas, M.Si., Bupati Banyuwangi.

“Pendidikan merupakan sektor kunci karena dengan pendidikan yang baik, maka terciptalah SDM berkualitas dan produktif. Ruangguru membantu kami melaksanakan program pelatihan guru di Padang Panjang. 103 guru dilatih selama 1 tahun, menggunakan metode daring dan luring, dengan pendampingan secara berkala," kata Bapak H. Fadly Amran, BBA, Walikota Padang Panjang.

Alhasil, lanjutnya, kompetensi guru yang diukur menggunakan Try Out Uji Kompetensi Guru (TO UKG) meningkat sebesar 56% dan proporsi guru yang berhasil meraih nilai TO UKG di atas nilai rata-rata UKG Nasional 2015 naik sebesar 63%. Kami optimis guru-guru tersebut dapat menjadi jawara daerah dan turut menebarkan ilmu yang mereka dapatkan kepada rekan sejawatnya, sehingga terus meningkatkan kualitas pendidikan di Padang Panjang.

"Kami berharap Laporan Dampak Ruangguru dapat menjadi masukan berbasis bukti yang dapat digunakan oleh publik secara luas untuk berkontribusi ke dalam sektor pendidikan,” ucap Amri Ilmma, Head of Public Policy Ruangguru. (Arianto)

Read More

Uni Eropa Kunjungi Maluku via Virtual Roadshow

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia melakukan kunjungan kerja secara virtual ke para pemangku kepentingan di Provinsi Maluku pada Senin (14/12) untuk mendiskusikan peluang perdagangan dan investasi.  

 

Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Bapak Vincent Piket mengatakan, Provinsi Maluku, dan Indonesia bagian timur pada umumnya, memiliki potensi yang belum tergali untuk perdagangan dan investasi yang lebih besar dengan Eropa. 

"Selain itu, Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA) saat ini tengah dirundingkan dan setelah berhasil dirampungkan, maka ini akan meningkatkan perdagangan dan memfasilitasi investasi bagi kedua belah pihak. Ini akan mampu menciptakan lapangan kerja dan mendukung pertumbuhan ekonomi," kata Bapak Vincent dalam keterangan tertulis kepada media. Selasa (15/12)

 

Selama lebih dari 30 tahun, katanya, Uni Eropa telah bermitra dengan Indonesia untuk melaksanakan prioritas bersama, termasuk perdagangan dan investasi. Tahun lalu, Uni Eropa meluncurkan program lima tahun yaitu ARISE+ Indonesia Trade Support Facility senilai 15 juta euro. 

"Program ini memberikan dukungan teknis kepada pemerintah Indonesia dan perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan kapasitas ekspornya dan memenuhi aturan dan standar perdagangan internasional," kata Duta Besar Uni Eropa. 

”Termasuk dalam program ini adalah bantuan penanganan masalah Sanitary and Phythosanitary (SPS) di bidang perikanan dan pala, dua sektor penting di Provinsi Maluku,” imbuhnya. 

Ikan dan udang merupakan komoditas ekspor terbesar Maluku. Pada periode Januari-Oktober 2020 nilai ekspor ikan dan udang mencapai USD 37,25 juta, atau setara dengan 74,21% dari total ekspor provinsi. 

 

Dalam kunjungan kerja virtual tersebut, Delegasi Uni Eropa bekerja sama dengan Pemda Maluku dan KADIN Maluku menyelenggarakan diskusi panel tentang manfaat CEPA. 

Panel menghadirkan Marika Jakas, Kepala Bagian Perdagangan dan Ekonomi, Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia; Olvy Andrianita, Direktur  Pengembangan Produk Ekspor, Kementerian Perdagangan; Wahyuni Bahar, Ketua Komite Tetap Lembaga Multilateral dan Perjanjian Perdagangan Bebas, KADIN Indonesia; dan Wichard von Harrach, Wakil Ketua Kamar Dagang Eropa di Indonesia (EuroCham). 

 

Pada kesempatan ini juga digelar sesi yang membahas potensi ekspor ke negaranegara Eropa, mengetengahkan Dr Anton Lailossa, Kepala BAPPEDA Provinsi Maluku; Sylvie Coulon, Policy Officer Direktorat Kesehatan dan Keamanan Pangan, Komisi Eropa; dan Elvis Pattiselano, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Provinsi Maluku. 

Dalam diskusi tersebut, Sylvie Coulon memaparkan persyaratan ekspor ikan dan udang, dua produk ekspor utama Maluku, ke Eropa. Permintaan produk perikanan di Eropa terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Dengan pelanggan yang besar, Uni Eropa merupakan pilihan menarik bagi Maluku untuk memperluas dan mediversifikasi pasar ekspornya. 

 

Acara diakhiri dengan sesi mengenai peluang investasi dan kemitraan usaha yang diisi oleh pembicara Frederic Fontan, Wakil Ketua Kelompok Kerja Energi bidang pembangkit listrik, EuroCham; Sam Latuconsina, Ketua KADIN Maluku; dan Suryadi Sabirin, Kepala Dinas PMPTSP Maluku. 

 

"Uni Eropa terus meningkatkan hubungan kerja sama dengan pemerintah Indonesia. Setelah Maluku, kunjungan kerja akan diselenggarakan juga pada tahun 2021 dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Sumatera Selatan dan Kalimantan Timur," pungkasnya. (Arianto)

 

 

Read More