Satu - Satunya Tampil Beda, Koran Politik Paling Berani Mengkritik Terpanas dan Perang Terhadap Koruptor, Narkoba, Teroris Musuh Rakyat ~~~~~>>>>> Kami Menerima Artikel, Opini, Berita Kegiatan, Iklan Pariwara dapat mengirimkannya melalui email dutanusantaramerdeka@yahoo.co.id
Tampilkan postingan dengan label Politik. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Politik. Tampilkan semua postingan

Lalu Piringadi SH: Kita Punya Bukti Terjadi Pemalsuan UUD 1945


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Penggugat Zulkifli: UUD 1945 Dipalsukan Kok Masih Disebut UUD'45?

Ada peristiwa penting bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda ke 91, 28 Oktober 2019, di PN JAKARTA PUSAT, yaitu dilaksanakannya sidang perdana Gugatan Pembatalan Amandemen UUD'45, untuk Kembali ke UUD 1945 Asli pada Senin (28/10) pagi di Jalan Bungur Besar Raya Nomor 24-28 Jakarta.

Penggugat tunggal dr. Zulkifli Ekomei menggugat Pimpinan MPR RI dan 16 pihak turut tergugat lainnya Pimpinan DPR RI, Pimpinan DPD RI, Presiden RI, Pimpinan Parpol (9 partai), Panglima TNI, Kapolri, serta Triumvirat (Menhan, Mendagri, Menlu). 

Terlihat antusias anggota masyarakat dan awak media yang hadir untuk mengikuti dan meliput serta mengawal proses persidangan PMH yang dilakukan oleh banyak pihak ini karena diduga telah mengelabui masyarakat dengan memakai UUD 1945 yang tidak lagi asli sebagai mana ditetapkan oleh PPKI pada Sabtu 18 Agustus 1945.

"Selama ini sejak 4 kali amandemen hingga 2002 kita dirancukan dengan penamaan dan penyebutan UUD'45. Padahal UUD'45 diberlakukan kembali dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan dikukuhkan secara aklamasi 22 Juli 1959 oleh DPR. Kami baranggapan ini beda, Sudah dirubah tapi pakai nama sama. Ini  pemalsuan. Kalau musti dirubah, ya pakai nama baru, "Jelas Zulkifli saat ditanya alasan mengatakan adanya pemalsuan dokumen negara.

Pengacara Lalu Piringadi SH menghitung hanya ada 8 pasal yang asli atau sekitar 10,7% saja yang tersisa. Dimana batang tubuh dari UUD 1945 pun sudah banyak berubah.

"Kami akan beberkan semua penyimpangan yang terjadi selama  ini di persidangan berikutnya. Saat ini mungkin baru kuasa hukum dari PPP yang hadir. Yang lain berhalangan, atau mungkin sebab lain. Tapi, begitu mereka tahu pentingnya gugatan klien kami saudara Zulkifli, niscaya masyarakat akan terbuka matanya dan menyadari bahwa bangsa ini sudah jauh menyimpang dari cita-cita Proklamasi dan akar budaya bangsa, "Tutup Lalu Piringadi. **

Share:

Eva Sepriami Politisi Partai Gerindra Ucapkan Selamat Bertugas Pada Prabowo Subianto


Duta Nusantara Merdeka | Muara Dua
Eva Septiani politisi.partai Gerindra,yang kini menjabat sebagai anggota DPRD kabupaten Oku Selatan, ini mengucapakan selamat bertugas kepada  ketua umum partai Gerindra  yang menjadi menteri pertahanan Republik Indonesia.kami bangga karna ketua umum partai Gerindra ikut di kabinet Indonesia maju.   

Dengan dilantiknya Prabowo Subianto oleh Presiden RI Joko Widodo menjadi Menteri Pertahanan Republik Indonesia Periode 2019 – 2024 mungkin banyak Pro dan Kontra yang terjadi, baik dari kalangan pendukung 01 maupun 02 pada Pilpres yang lalu.

Namun inilah ungkapan isi hati seorang Jendral Prabowo ."Silahkan kalian para pendukungku & Sahabat seperjuanganku untuk mentertawakanku, mencaci makiku bahkan meninggalkanku karena langkah pemikiranku yang berbeda dengan kalian saudaraku”

”Namun harus kalian ketahui wahai para pendukungku, wahai para sahabat seperjuanganku serta wahai para guru, ulama, kiai, habib dan saudari tauladanku, yang saya lakukan ini semata mata demi Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menjaga keutuhan Bangsa & Negara dari perpecahan anak bangsa yang kian hari mendekati Destroyer.” (bencana)

Saya terlahir dari TNI, saya seorang Jenderal. Takkan membiarkan bangsa dan Negara ini menjadi medan pertempuran bagi sesama anak bangsa, bagi sesama saudara. Meskipun saya harus menjadi tumbal. “Prabowo Subianto” itu lah ungkapan isi hati dari sang jenderal Prabowo Subianto.

”Eva Sepriami” politisi partai Gerindra,dan  Anggota DPRD Oku Selatan mengatakan, kami sangat mendukung apapun keputusan Ketua Umum Kami, demi mewujudkan Indonesia yang lebih Maju,  Adil dan Makmur sehingga Indonesia tidak akan pernah terpecah belah oleh pihak manapun dan inilah yang akan dilakukan Prabowo sebagai Menteri Pertahanan.

Kami sebagai Kader Gerindra mengucapkan selamat bekerja dan semoga amanah untuk Prabowo Subianto dan Edi Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan ” kami sebagai kader Gerindra harus mendukung, semua keputusan dan kebijakan yang di ambil  ketua umum partai Gerindra  pungkas Eva Sepriami mengakhiri Bincang-bincangnya dengan Media ini.
Share:

Pilkades Serentak Di Kabupten Kutai Kartanegara Digelar 16 Oktober 2019


Duta Nusantara Merdeka | Kutai Kartanegara
Pilkades Serentak Tahun 2019 di Kabupaten Kutai Kartanegara dihelat pada tanggal 16 Oktober 2019, untuk menyatukan persepsi petugas keamanan yang terlibat dalam Pilkades agar pesta demokrasi tingkat desa dapat berjalan lancar, aman, dan damai, Polres Kutai Kartanegara (Kukar) melaksanakan Lat Pra Pam (Latihan Pra Pengamanan) Pilkades Serentak Tahun 2019 di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Lat Pra Pam dibuka langsung oleh Kapolres Kukar AKBP Anwar Haidar didampingi Wakapolres Kukar KOMPOL Wiwit Adisatria bertempat di ruangan Catur Prasetya Polres Kukar, pada Senin (7/10/2019), dengan diikuti kurang lebih 150 Personil Polres Kukar.

Dikatakan oleh Kapolres Kukar AKBP Anwar Haidar bahwa, meskipun pengamanan terkait pemilihan umum dan kepala desa, namun masih perlu dilakukan latian pra pengamanan dan anggota harus betul-betul memperhatikan keamanan karena Pilkades mempunyai tingkat kerawanan yang berbeda dan kerawananan lebih tinggi dari pada Pilkada maupun Pileg dan Pilpres.

“Kita undang perwakilan Personil Polsek jajaran Polres Kukar agar nantinya rekan rekan bisa menyampaikan gambaran awal situasi daerah operasi, dan bagaimana cara bertindak apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan." Kata AKBP Anwar Haidar.

Tidak hanya itu, Kapolres juga meminta kepada para peserta lat pra pam ini untuk dapat mendengarkan, memahami, merespon apa yang disampaikan oleh Pemateri dalam lat pra pam ini. Dengan maksud agar personil pengamanan nantinya dapat memahami perannya ataupun tingkat kerawanan yang menjadi objek pengamananya.

“Untuk peserta lat pra pam sekalian diharapkan untuk dapat memahami, mendengarkan, dan merespon apa yang disampaikan oleh Pemateri lat pra pa mini agar nantinya rekan-rekan dapat memahami perannya masing-masing di lapangan, tingkat kerawanan yang menjadi objek pengamanan, ataupun tidakan yang diakukan apabila tertadi sesuatu yang tidak diinginkan." Jelas Kapolres Kukar AKBP Anwar Haidar saat beri arahan pada lat pra pam. **

Wartawan DNM : Imam Sudrajat
Share:

GMKI Gelar Dialog Politik Hukum Terkini dengan Tajuk "RUU Kontroversi dan Residu Politik Papua"


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Pengurus Pusat GMKI MB 2018 - 2020 menggelar Dialog Politik Hukum Terkini dengan Tajuk "RUU Kontroversi dan Residu Politik Papua" pada Sabtu, 28 September 2019 bertempat di Student Center PP GMKI Jl. Salemba Raya No 10 Jakarta Pusat dengan para narasumber antara lain: Corneles Galanjinjinay, Ketua Umum PP GMKI MB 2018-2020, Martin Hutabarat, anggota DPR DPR-RI 2014-2019, Prof. Muchtar Pakpahan, Tokoh Buruh, dan Prof Marthen Napang, Guru Besar UNHAS Makasar.

Corneles Galanjinjinay, Ketua Umum PP GMKI MB 2018-2020 dalam sambutan pembukaan mengatakan bahwa GMKI menggelar Dialog Politik dalam rangka untuk menjelaskan kepada publik, pemerintah dan DPR bahwa memang perlu kehati-hatian dalam pembahasan dan penetapan undang-undang atau rancangan undang-undang.


"Kita jadi bertanya-tanya kenapa  di akhir-akhir ini tiba-tiba ada beberapa rancangan undang-undang itu yang mau disahkan, itu memang yang menjadi fokus adalah revisi undang-undang KPK, tetapi kami sudah sampaikan bahwa perubahan atau revisi undang-undang KPK itu. Point yang kita tegaskan harus menguatkan itu sebelum ditetapkan oleh DPR," ujar Corneles Galanjinjinay kepada awak media.

Pada kesempatan yang sama, Prof Muchtar Pakpahan, Tokoh Buruh mengatakan, Saya ini lahir di lingkungan orang Jawa, dimana orang Jawa semakin tinggi derajatnya, semakin tinggi posisinya, paham wayang, tetapi semakin diam-diam saja. Sedangkan orang Tapanuli semakin tinggi derajatnya, semakin tinggi posisinya, semakin bisa dipercaya omongannya. Tahun 1991 banyak senior GMKI yang tidak suka lihat saya.

Terkait dialog di beberapa WA group yang mengatakan ada Taliban di tubuh, kata Muchtar Pakpahan, tidaklah mungkin ada Taliban ditubuh KPK. Karena tiga orang pimpinan KPK adalah orang Kristen.


“Saya bilang dulu tahun 1991 ada sekitar 70% penduduk Papua usia 15 tahun keatas buta huruf, karena itu harus ada spesial treatment dengan mengedukasi masyarakat Papua, agar pendidikan masuk ke pedalaman Papua dan didik mereka supaya jadi guru atau dosen, sehingga penduduk Papua jadi sejahtera, dan anarkis/kerusuhan bisa dikurangi," ujar Pakpahan.

Martin Hutabarat, anggota DPR DPR-RI 2014-2019 mengatakan terkait RUU Kontroversi, kita tinggal menunggu Perpu yang akan dikeluarkan Presiden. Saya yakin Perpu yang akan diterbitkan nantinya dapat mengakomodir kepentingan rakyat sesuai tuntutan mahasiswa. Selain itu, pemerintah perlu berdialog dengan mahasiswa asal Papua untuk mengatasi kerusuhan yang terjadi selama ini, supaya tidak terulang lagi.

"Saya tetap yakin dan percaya kepada Presiden Jokowi yang dinilainya akan membuat keputusan yang terbaik terkait Perpu yang rencananya akan segera dikeluarkannya," tegas  Marthen Napang. (Arianto)

Share:

Relawan Jokowi Usulkan Nama-nama Calon Kandidat Menteri Harapan Rakyat


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah resmi memutuskan siapa pemenang di pemilihan presiden(Pilpres) 2019. Meski keputusan  tersebut sebelumnya dianggap tidak resmi dan dituding
melakukan kecurangan oleh Capres-cawapres Nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno hingga digugat di Mahkamah Konstitusi (MK). Namun keputusan tersebut tak bisa diubah.

Presiden dan wakil presiden terpilih periode 2019-2024, yakni Ir. Joko Widodo (Jokowi) dan KH.Ma'ruf Amin dalam menuju pelantikannya pada Bulan Oktober 2019 mendatang sedang menyusun yang akan menjadi pembantu (Menteri) dalam menjalankan pemerintahannya ke depan. Sejumlah nama pun muncul mulai dari politisi hingga profesional.

Sejauh ini, nama-nama tersebut yang muncul berasal dari partai politik hingga profesional yang diusulkan kepada presiden. Bahkan, sejumlah Ketua Umum Parpol pun bersaing dalam menyodorkan kader-kadernya untuk mengisi kursi kabinet yang diberi nama Kabinet Indonesia  Maju ini.

Lalu bagaimana dengan kelompok Relawan dalam menyikapi kabinet itu sendiri?

Sebelumnya Presiden Jokowi pernah menyampaikan di hadapan media terkait usulan nama  kandidat calon  menteri akan yang dimasukkan. Jokowi mengatakan, baik parpol maupun relawan dipersilahkan untuk mengusulkan nama-nama calon kandidat Menteri pilihannya. Namun hingga saat ini, nama-nama tersebut hanya lahir dari parpol tapi di kalangan relawan belum ada satupun yang ditawarkan kepada Jokowi.

Menyikapi hal tersebut, kami dari sejumlah organisasi relawan Jokowi yang terverifikasi resmi diTim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin pada pilpres 2019 lalu berinisiatif mencari nama-nama calon kandidat Menteri dengan menggelar "Konvensi Kabinet Jilid II"Harapan Rakyat dengan tujuan agar kelompok relawan Jokowi ini tidak selalu menjadi penonton dalam penyusunan kabinet Indonesia Maju".

Konvensi yang diinisiasi oleh puluhan organisasi relawan Jokowi ini juga digagas agar bisa menjadi salah satu fasilitator bagi para tokoh yang memiliki kapasitas, kapabilitas dan dedikasi yang tinggi yang ingin serta siap menjadi pembantu presiden dalam pemerintahannya ke depan


Berikut Organisasi-organisasi Relawan Jokowi yang tergabung dalam Konvensi Kabinet Jilid Il Harapan Rakyat:

1. Barisan Relawan Nusantara (BARANUSA).
2 Barisan Tameng Rakyat Indonesia (BATARA INDONESIA)
3 Forum Bersama Masyarakat Cinta Tanah Air (FORBES SEMATTA)
Sedulur Pakde
5. Satria Andal Nusa
6. My President
7 Gerakan Masyarakat Sadar Sehat (GERMASS)
8 Relawan Kelompok Masyarakat Jakarta (RKM JAKARTA)
9 Pendorona Cerdas Pancasila (DCP)
10. Forum Komunikasi Kita Pancasila (FKKP)
11. Rumah Bhinneka Tunggal Ika (RBTI)
12. Patriot Pendukung Presiden (PAPRES)
13. Barisan Penggerak Rakyat Jokowi-Amin (Barak Join)
14. Wirid Qolbi Menangkan Jokowi (WQMJ)
15. Garuda Indonesia Jaya (GlJ)
16. Mutiara Bangsa (MB)
17. Barisan Nasionalis Pancasila (BNP)
18. Jaringan Laskar Nusantara (JLN)
19. Sahabat Jokowi Nusantara (SJN)
20. Relawan Jokowi 2 Periode (RJ2P)

Agar konvensi ini bisa berjalan lancar, serta sukses melahirkan orang-orang berkualitas yang tulus serta ikhlas bekerja untuk kepentingan rakyat dan negara. Maka dukungan seluruh masyarakat Indonesia baik yang tergabung dalam Organisasi Relawan Jokowi maupun yang tidaktergabung alias masih netral sangat penting bagi terlaksananya konvensi kabinet Jilid II. Harapan Rakyat ini agar benar-benar melahirkan sosok menteri yang bekerja serta mengabdi kepada kepentingan rakyat dan negara.

Maka hasil sementara konvensi ini merekomendasikan beberapa nama-nama baik calon kandidat Menteri maupun kepala badan yang bakal diusulkan ke Presiden:


1. Irma Suryani Chaniago sebagai Menteri Ketenagakerjaan
2. Eva Kusuma Sundari sebagai Menteri Koperasi dan UMKM
3. Suprapto, SE, ATD. DESS, Msi sebagai Menteri Perhubungan
4. Ir. Abdul Razak Wawo sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara
5. Fiman Jaya Daeli sebagai Kepala Badan Pembinaan ldeologi Pancasila
6. Mutia Hatta
7. RR. Erni Yuli Handayani
8. Prof. DR. James Tangkudong
9. R.M. Muklas Arya Mangkurat, SE
10. Silva karyadi
11. DR. Ary P. Luffy
12. DR. Adam
13. Nasrullah, SH
14. DR. Joni, SH
15. Benny Aly Mangkujaya
16. PYM.Prof.DR.H. Irwanur Latubual, MM, MH. PhD
17. Icuk Sugiharto
18. Basuki Tjahaja Purnama sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
19. Asrul Sani SH
20. Dannerd R Simangunsong ,SE
21. Dr. Ir. Apolo Satanpo. ST
22. Ir. Henokh Ondi
23. Sandra Carloetta
24. Denny Agiel Prasetyo sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga
25. Jenderal (Purn) TNI Moeldoko sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum
dan Keamanan
26. Sri Mulyani, SE sebagai Menteri Keuangan
27. Susi Pujiastuti sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan
28. Luhut Binsar Panjaitan sebagai Menteri Koordinator Maritim
29. Basuki Hadimuljono sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
30. Dr. ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
31. Mahfud MD sebagai Menteri Hukum dan HAM
32. Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, SH., M.Sc., sebagai Kepala Sekertaris Negara

Kepala Lembaga

1. Dato' Muhammad Zainul Arifin, SH. MH sebagai Kepala BNP2TKI. (Arianto)


Share:

Smart Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Sahabat Muda Airlangga Hartarto (Smart) mendeklarasikan dukungan kepada Airlangga Hartarto untuk kembali menjadi ketua umum Partai Golkar, hari Sabtu, 24 Agustus 2019 pukul 18.00 - 21.00 wib bertempat di Four Season Hotel, Jakarta. Dihadiri Ketua panitia, Martinus A. Werimon, sekretaris panitia, Awaluddin Deo dan Fungsionaris Partai Golkar, Aziz Syamsuddin serta Airlangga Hartarto yang hadir mengenakan Jas pakaian berwarna kuning dan disambut  dengan tarian dan nyanyian tradisional asal Papua.

Rudolfus Jack Paskalis selaku Inisiator menyampaikan, dari lubuk hati yang paling dalam, sahabat muda Airlangga Hartarto (Smart) akan menjadi garda terdepan untuk membela dan sahabat muda Airlangga Hartarto telah berdiri di 34 provinsi di seluruh Indonesia, kami sahabat muda melaksanakan deklarasi ini secara mandiri, dari seluruh provinsi yang hadir pada acara deklarasi ini adalah secara mandiri semua, karena kecintaannya terhadap Bapak Airlangga Hartarto, karena panitia tidak menyiapkan akomodasi dan tidak menyiapkan penginapan.


Airlangga Hartarto dalam sambutannya mengatakan, penugasan Smart yang jelas 2 bulan sampai menuju Munas, tugas Smart itu mengawal suara hari ini sudah 92%, jadi dikawal suaranya, mana yang solid, mana yang gampang tergoda, mana yang ingin menggoda, nah ini kita harus jaga sampai ke Munas, kemudian yang kedua tentunya jaga opini.


Ke depan kita akan renovasi Masjid, kata Airlangga Hartarto, selanjutnya sekolah Golkar Academy, ini akan menjadi sekolah pendidikan bagi kader Partai Golkar, baik itu kader yang di Partai Golkar maupun kader umum, sehingga menjadi acuan sekolah kebijakan publik, banyak hal yang akan kita sampaikan termasuk juga terkait dengan konstitusi, kemudian kebijakan publik di bidang perundang-undangan dan kebijakan publik lain yang terkait dengan Kesejahteraan Rakyat.

Di penghujung acara Airlangga Hartarto menutup dengan pantun: “Kalau bendera sudah berkibar pantang kita mundur dalam perjuangan, kalau ingin kuat dan besar kita jaga persatuan dan kebersamaan", dan disambut dengan meriah oleh para Sahabat muda Airlangga Hartarto. (Arianto)





Share:

KGP : Bubarkan saja KPK !!!


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Simpang siur seleksi dan penerimaan anggota komisioner terasa adem ayem pasca Pilpres 2019 yang penuh catatan kejahatan kemanusiaan dengan tewasnya ratusan anggota KPPS ditambah lagi  tewasnya sejumlah demonstran pada 21 - 22 Mei 2019.

Presiden Front Pribumi Ki Gendeng Pamungkas miris melihat fenomena seleksi capim KPK yang dinilainya jauh lebih merosot dari yang sudah-sudah.

"Ini kesalahan FPI melihat kasus kecil semata dan ini laporan wacana dan cari muka. Lihat yang  lebih penting BLBI dan CENTURY,  karena ada korbannya bunuh diri, masuk rumah sakit jiwa, tapi tidak terekspos media. Apa ini disengaja? KPK BERANI ? Saya aksi corat-coret mobil agar KPK bongkar kasus itu, kok tetap mingkem. Belum cina Hongko 35 T bebas saja seenak udelnya.

Apa karena ia kawan dari pentinggi polisi di negeri ini sehingga lancar kabur ke LN.    Bukan tidak mungkin mereka yang kabur keluar negeri dan mudahnya lolos diduga ada kedekatan dengan oknum petinggi penegak hukum !!!!BUBARKAN NEGARA INI !" Kata Ki Gendeng Pamungkas dengan geramnya, Selasa(23/7) di Jakarta.

Dasar yang menjadi alasan pendapat KGP adalah buat apa ada  KPK walau di dalamnya ada unsur penyelidik dan penyidik, baik dari jaksa dan polri bahkan pemutus keadilan dari kehakiman, padahal lahirnya KPK merupakan koreksi total terhadap 3 institusi tersebut. 

Sejak era Megawati kesini kian hancur apalagi era PDIP berkuasa.....!

GAK ADA Pentingnya, BUBARKAN SAJA KPK SEMUA SISTEM YANG ADA SUDAH RONGSOKAN,PANSEL DAN YANG IKUT CAPIM KPK...apapun di negara ini perlu lembaga netral tanpa campur tangan Presiden dan DPR. 

Sehingga sistem harus dirubah karena 90 persen bangsa ini sudah bermental jongos terlebih para perangkat pengelola negara sampai RT sudah sangat rusak mental spiritualnya mendekat 100 persen.

BUBARKAN INDONESIA ADALAH JALAN TERBAIK SEBELUM IBUKOTA Dipindahkan, karena cina memang sudah memiliki jakarta sejak 2017 jadi mau gak mau ibukota harus pindah, semua lini Jabodetabek Cina sudah pager betis. Perhatikan sesama, apartemen yang terbangun, belum lagi ojol yg sudah terkuasai polisi dan bin 88 persen.

”Negara ini menjajah dan memata matai rakyatnya sendiri yang anti cina, kalau yang pro cina dan negara ini lumayan dapat pulsa 100 ribu setiap minggunya, dan bonus 1 jt kalau bisa memberi info target 10 jt kalau target tertangkap !!!"  Kritik KGP tegas. 

KGP RASIS 1972, melihat  aktifis dan LSM  yang ada hanyalah penyebar kebusukan wacana dan sangat pengecut. MUSUHMU BANGSA SENDIRI PRIBUMI SAMPAH JONGOS CINA !!! **
Share:

DPD II dan Ormas Deklarasi Dukung Bamsoet


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Dewan Pembina Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG), Ula Nurachwati mengungkapkan, tidak heran dengan banyaknya DPD II dan Ormas yang didirikan Partai Golkar mendeklarasikan dukungan ke Bambang Soesatyo (Bamsoet) untuk menjadi calon Ketua Umum Partai Golkar. Dia memandang, dukungan tersebut sebagai bentuk evaluasi atas kepemimpinan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum Partai Golkar selama ini.

“Itu hal yang wajar. Deklarasi itu adalah hak kader untuk melakukan evaluasi menyeluruh atas kepemimpinan DPP Partai Golkar saat itu,” ujar Ula.

Dia memandang, banyak hal yang perlu dievaluasi dari kepemimpinan Airlangga saat ini. Mulai dari hasil Pileg 2019, sampai dengan program-program yang dijalankan selama ini.

Di Pileg 2019, tambahnya, DPP Partai Golkar menargetkan mampu memperoleh 110 kursi. Angkat tersebut naik 19 dari kursi yang ada saat ini, yang sebanyak 91. Namun, setelah perhitungan KPU selesai, Golkar hanya mendapat 85. Jauh dari target dan turun dari perolehan Pemilu 2014.

“Apakah ini ukuran berhasil? Menurut saya sih enggak,” ucapnya.

Selanjutnya, tambah Ula, dari sisi mekanisme organisasi juga tidak berjalan baik. Indikator dari pelaksanaan Rapat Pleno Pengurus Harian. Sampai saat ini, Rapat Pleno itu tidak ada. Padahal, Rapat Pleno adalah kewajiban.

Dilihat dari hal-hal ini, kata Ula, wajar jika banyak DPD II dan Ormas di Partai Golkar ingin melakukan evaluasi. Salah satu tempat evaluasi adalah Munas.

“Munas saat ini sudah jatuh tempo. Di dalamnya ada evaluasi. Saya memandang, sudah waktunya ada suksesi kepemimpinan baru di Partai Golkar,” tutup Ula. (Arianto)




Share:

Bambang Soesatyo Gelar Jumpa Pers Terkait Perkembangan Partai Golkar


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Dinamika Partai Golkar jelang Munas 2019 semakin bergemuruh. Aksi berbalas dukungan dan genderang manuver para elit telah ditabuh. Sebagian menginginkan Calon Petahana, Airlangga Hartarto, kembali menduduki tampuk kepemimpinan. Sebagian juga menumpahkan kekecewaan selama ini, dan mengusung figur lain, Bambang Soesatyo, sebagai Nahkoda partai berikutnya.

Banyak yang menyebut Airlangga telah sukses membawa dan mempertahankan Partai Golkar untuk tetap eksis paska turbulensi. Tidak kurang suara-suara yang mendesaknya meletakkan jabatan setelah hasil Pileg 2019 meleset jauh dari target. Bambang Soesatyo yang juga Ketua DPR RI saat ini disebut-sebut sebagai kandidat terkuat.

Munas kali ini tentu bukan sekedar kepentingan politik Partai Golkar semata, tapi juga kepentingan pemerintahan Joko Widodo Jilid II di lima tahun berikutnya. Apalagi, Partai Golkar menjadi salah satu pengusung Sang Petahana. Presiden Terpilih Joko Widodo disebut-sebut sedang menimbang antara 2 (dua) kandidat suksesor Partai Golkar itu.

Sejauh mana kinerja Partai Golkar saat ini di mata kadernya, kiprahnya dalam pemenangan Joko Widodo sebagai Calon Presiden 2019 serta hasil perolehan suara dalam Pileg 2019, disinyalir menjadi pertimbangan penting bagi masa depan Partai Golkar di pemerintahan.

Sebagaimana lazimnya kontestasi, suara kader Partai Golkarlah yang akan menentukan pemenangnya. Tidak hanya itu, restu Joko Widodo sebagai Presiden Terpilih dianggap faktor penting bagi calon kontestan. Lalu, kepada siapa pilihan dan restu itu dialamatkan?

Yorrys Raweyai, Politisi senior Partai Golkar  mengatakan sebanyak 400 DPD Tingkat I dan DPD Tingkat II Partai Golkar telah menyatakan dukungannya kepada Bambang Soesatyo (Bamsoet) untuk maju sebagai calon ketua umum Golkar dalam Musyawarah Nasional (Munas) 2019.

"Bamsoet telah mendapatkan dukungan dari 400 DPD I dan DPD II Partai Golkar untuk menjadi Ketua Umum Golkar periode 2019-2024," tegas Yorrys saat jumpa pers, Minggu (7/7) di Restoran Batik Kuring SCBD, Jakarta Selatan.

Selain itu, Yorrys Raweyai menambahkan, sebetulnya kubunya telah mendapat dukungan dari 26 DPD I Golkar untuk memuluskan langkah Ketua DPR RI itu maju di Munas mendatang.

"Selain dukungan, logistik pun tersedia. Nyaris setiap hari, kubu Bambang menggelar rapat konsolidasi di salah satu rumah Bambang di bilangan Menteng, Jakarta Pusat," tutup Yorrys. (Arianto)



Share:

Aliansi Relawan Jokowi Gelar Halal Bi Halal dan Santuni 10.000 Anak Yatim dan Dhuafa


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Aliansi Relawan Jokowi (ARJ) menggelar Halal Bihalal bersama seluruh elemen Organ relawan pendukung Jokowi. Acara ini juga dirangkai dengan santunan anak yatim dan dhuafa yang menghadirkan 10.000 anak yatim dan dhuafa.

Dihadiri sejumlah tokoh nasional dan tokoh lintas agama. Dari organisasi masyarakat seperti Muhammadiyah, Nadhatul Ulama dan tokoh lintas agama yang mewakili agama Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Buddha, dan Konghucu seperti KH. Said Aqil Siroj, Romo Benny Sutrisno dan lain-lain.

Penanggung Jawab ARJ, Haidar Alwi menjelaskan jika halal bihalal ARJ dihadiri oleh 888 relawan yang tersebar di seluruh Indonesia. Tujuannya untuk meningkatkan silaturrahmi sesama relawan Jokowi yang sudah susah payah berjuang memenangkan Jokowi-Ma’ruf.


”Kami ingin kita semua yang berkumpul disini semakin solid dan mampu mengawal kemenangan Pak Jokowi dan Kyai Ma’ruf Amin dalam periode kedua Iima tahun ke depan. Sehingga kita bisa merangkul seluruh masyarakat Indonesia," ujarnya, di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/7/2019).

Selain itu, lanjut Haidar Alwi, dengan adanya halal bihalal yang mengundang 10.000 anak yatim dan dhuafa, Haidar berharap relawan yang tergabung di ARJ bisa merangsang kepekaan bahwa di luar sana masih ada banyak saudara kita yang masih belum beruntung. Dari sinilah kita mencoba untuk merajut kembali persatuan yang hampir 6 bulan terakhir ini terpolarisasi.


”Bahwa mensyukuri kemenangan Pilpres ini kita mengekspresikan tidak dengan hura-hura tetapi mencoba mengajak anak yatim dan dhuafa untuk ikut merasakan, ini kemenangan rakyat Indonesia bukan hanya pendukung Jokowi-Ma’ruf,” katanya.

Terakhir, Koordinator ARJ, Aidil Fitri menekankan agar ke depan ARJ tetap bisa menjaga integritas dan solidaritas dalam mendukung Jokowi-Ma’ruf agar bisa fokus membangun negara untuk mencapai Indonesia Maju.

”Pak Jokowi sudah berkomitmen dalam membangun Indonesia menjadi lebih maju lagi. TNI yang harus kita kawal dan dukung bersama. Karena dukungan kita yang menguatkan Pak Jokowi dan Pak Kyai ma'ruf  bisa kerja nyata, tutup Aidil. (Arianto)



Share:

Aliansi Kebangsaan Gotong Royong Indonesia Gelar Doa serta Syukuran atas Terpilihnya Jokowi-Ma'ruf Amin


Duta Nusantara Merdeka |Jakarta
Aliansi Kebangsaan Gotong Royong Indonesia menggelar Doa serta Syukuran atas terpilihnya Bapak IR. H. Joko Widodo - Prof, DR. (HC) KH. Ma'ruf Amin memimpin negara kesatuan Republik Indonesia Tercinta periode 2019-2024 hari Sabtu, 29 Juni 2019 pukul 14.00 -17.00 wib bertempat di Gedung Komunitas Banteng Asli Nusantara JI. Layur 3A Rawamangun Jakarta Timur.

John Nainggolan, S.Hut, Ketua Umum DPP Aliansi Kebangsaan Gotong Royong Indonesia menyatakan, AKGI berdoa lintas iman dan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas keputusan Mahkamah Konstitusi Kamis, 27 Juni 2019 bahwa Bapak Ir. H. Joko Widodo bersama Prof. Dr.(H)KH. Ma'ruf Amin menjadi Presiden dan Wakil Presiden NKRI tercinta periode 2019- 2024.


"AKGI ikut berdoa dan mendukung supaya pemerintah ini menuju Indonesia Maju yang membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia secara bergotong royong dan AKGI berterima kasih setinggi-tingginya kepada TKN, TKD, Relawan, KPU, BAWASLU, DKPP, aparat keamanan (TNI dan POLRI), Mahkamah Agung, Mahkamah konstitusi dan seluruh elemen masyarakat dari pusat sampai daerah atas terselenggaranya pemilu 2019 dengan jujur dan adil," ujar John.


John mengatakan, AKGI mengucap syukur atas sukses penyelenggaraan pemilu jujur dan adil dengan potong tumpeng dan AKGI ingin menghilangkan permusuhan. Contohnya seperti istilah kampret dan cebong itu tidak baik untuk bangsa ini. Kita sama-sama berpikir untuk mengembangkan bangsa ini lebih maju lagi dan jaya lagi. sehingga meskipun berbeda pilihan kita satu Indonesia. Walaupun ada perbedaan pendapat, ada perbedaan calon, tapi kita semua bersaudara di lndonesia.

"AKGI mengajak kepada seluruh masyarakat Indonesia merajut kembali persatuan dan kesatuan kita, merajut kembali persaudaraan kita, merajut kembali kerukunan kita, karena Indonesia adalah rumah kita bersama menuju lndonesia Maju yang Pancasilais dan Bhineka Tunggal Ika," imbuh John.


AKGI yakin ekonomi lndonesia diproyeksikan menjadi 4 besar dunia pada tahun 2045, yakni ekonomi kita dapat tumbuh 7% di tahun 2024, syaratnya kita telah meletakkan dasar-dasar ekonomi yang kuat dalam 5 tahun kedepan. Setelah itu, kata John, ekonomi dapat lebih cepat bertumbuh, kalau sejak 2029 kita bisa memelihara pertumbuhan di angka 9%-10% selama 20 tahun ke depan. Dengan demikian, di tahun 2045 kita pasti bisa keluar dari middle incometrap. Di saat itu tinggal kita dorong sedikit untuk Indonesia dapat masuk ke dalam kelompok negara maju.

AKGl sangat optimis dengan kemajuan Indonesia. Syaratnya, kita harus bisa berkonsentrasi membangun SDM, infrastruktur dan harmonisasi peraturan-peraturan yang selama ini masih tumpeng tindih. Untuk itu diperlukan stabilitas nasional di mana Pancasila sebagai ideologi Bangsa tidak boleh lagi dipertanyakan. "ldeologi Pancasila adalah ideologi yang paling sempurna yang Tuhan berikan kepada bangsa ini, lebih dari ideologi komunisme, lebih dari pada ideologi declaration of Independent, lebih daripada ideologi sosial, lebih dari pada ideologi dari budaya manapun di dunia ini. Pancasila paling lengkap dan paling sempurna, sebab di dalam Pancasila, semua ideologi yang kita temukan sejak dahulu dan saat ini sudah ada terumus di dalam Pancasila kita. Jadikan Pancasila jadi jiwa kita," tambah John.


AKGl memberikan perhatian kepada generasi milenial. Lanjut John, anak-anak muda calon pemimpin bangsa menuju Generasi Emas Indonesia 2045 (100 Tahun Indonesia Merdeka), yang akan kita cetak menjadi pemikir-pemikir bangsa, melalui pendidikan dan pengamalan Pancasila bagi generasi milenial sejak usia dini sampai Perguruan Tinggi, (TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3) sangat penting terutama dalam menjaga Pancasila. Menjawab tantangan terbesar bagi generasi millenial saat ini adalah memberantas berita-berita hoaks dan fitnah, maka memberikan pemahaman mengenai hal tersebut dengan Pancasila sudah tertanam, tumbuh dan berkembang di seluruh insan Indonesia, di hatinya, di Jiwanya, di Jantungnya, bahkan di gerak-geriknya sampai kepada cara berfikirnya, cara berkomunikasinya dengan sesama.

AKGI yakin Bangsa Indonesia menjadi bangsa yang utuh dan kuat, supaya bangsa ini menjadi bangsa panutan, dengan menyampaikan pesan pendidikan dan pengamalan pancasila ini Indonesia menjadi kuat di nadinya, debaran jantungnya, dl ulu hatinya menjadi jaminan kekuatan untuk bukan hanya melindungi Indonesia, tapi akan memberikan aroma harum bagi bangsa-bangsa lain di luar sana, bahkan melirik Indonesia untuk ikut serta di Indonesia karena di Indonesia dipraktekkan sepenuhnya dan seutuhnya. "Indonesia bisa maju atau tidak di tahun 2045 tergantung kita semua mau berpilkir jernih atau tidak. Kalau kita bersatu, AKGl percaya pasti bisa," tutup John. (Arianto)



Share:

Dialog Nasional II dengan Tajuk "Pemindahan Ibu Kota negara: Dampak Ekonomi, Lingkungan Hidup dan Pertahanan Keamanan"


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyambut gembira rencana pemindahan ibu kota baru Indonesia di Kalimantan. Kata dia, wilayah itu berada di tengah-tengah. Mencerminkan corak Indonesia Sentris yang menjadi arah pemerintahan Presiden Jokowi.

"Dari sisi pertahanan udara bagus sekali," katanya saat menjadi pembicara dialog nasional II bertema "Pemindahan Ibu Kota negara: Dampak Ekonomi, Lingkungan Hidup, dan Pertahanan Keamanan" di Bappenas, Rabu (26/6/2019). Pembicara lain dalam dialog tersebut adalah Menteri PPN/Ka Bappenas Bambang Brodjonegoro.

Dengan posisi Kalimantan yang berada di tengah-tengah wilayah Indonesia dan relatif minim gangguan bencana alam maupun gempa bumi, ibukota yang baru diharapkan dapat menjadi kebanggaan baru bangsa Indonesia.

Yang perlu dipikirkan ke depan dari sisi pertahanan, kata Moeldoko, adalah bagaimana memindahkan kekuatan armada yang ada saat ini lebih banyak terkonsentrasi di Pulau Jawa.


Moeldoko menambahkan, ada empat syarat yang harus diperhatikan dalam membangun calon ibu kota baru dari segi pertahanan.

Keempat syarat itu yakni kesiapan terhadap ancaman sumber daya nasional, anggaran, teknologi, dan kondisi geografis. Calon ibu kota baru nanti, kata Moeldoko, harus siap menghadapi dua jenis ancaman: tradisional dan non tradidisional.

Ancaman tradisional berupa ancaman militer dari aktor negara yang ingin mengganggu NKRI. Sedangkan ancaman nontradisional berupa ancaman dari aktor non negara seperti terorisme, kriminalitas, penyelundupan obat terlarang, dan ancaman lain yang bisa menimbulkan rasa tidak aman masyarakat.

Untuk menghadapi ancaman tradisional itu, kata Moeldoko, ibu kota yang baru perlu dilengkapi dengan peralatan dan pasukan militer yang memadai. "Diperlukan aspek pendukung seperti bandara, pelabuhan pangkalan militer, akses yang mudah ke kota-kota lain, dan pusat data untuk mencegah kejahatan siber," kata mantan Panglima TNI ini.

Selain itu, penduduk yang tinggal di ibu kota juga perlu dibentuk menjadi masyarakat yang siap siaga, tanggap, dan tangguh. Aspek lain yang perlu diperhatikan, kata Moeldoko, menyangkut lokasi. Lokasi ibu kota harus jauh dari wilayah perbatasan. "Jangan juga di wilayah yang terlalu berbukit," ujarnya.

Edy Prasetyono, salah satu pembahas dari Fisip UI mengharapkan ibu kota baru nanti harus dipikirkan menjadi zona khusus. (Arianto)


Share:

Direktorat Relawan Gelar Silaturahmi Kebangsaan Relawan #01


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Maraknya fitnah, hoaks, dan ujaran kebencian yang tersebar di masyarakat jelang pilpres 2019 hingga berakhirnya pesta demokrasi tersebut, mengancam sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika hal ini didiamkan, akan menghancurkan rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Upaya untuk mempertahankan dan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan merekatkan kembali anak bangsa yang sekarang ini terpolarisasi secara tidak sengaja, Direktorat Relawan Jokowi-Amin bersama para Relawan #01 menjalin silaturahmi kebangsaan.

Direktorat Relawan menggelar Silaturahmi Kebangsaan Relawan Jokowi Amin 01, hari Sabtu, 22 Juni 2019 pukul 16.00 - 17.00 wib bertempat di Hotel Marc Passer Baroe I Pintu Air V No. 53, RT. 005/RW.08, Ps. Baru, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat, yang diinisiasi oleh Bravo 5 dan Rumah Kerja (RumKer) DKI,  dihadiri oleh seluruh relawan Jokowi-Amin dari berbagai elemen.


KH. Maman Immanul Hag, Direktur Relawan mengatakan, Tujuan dari diselenggarakannya kegiatan ini merupakan konsolidasi dalam rangka mengawal NKRI paska digelarnya pengumutan suara Pemilu 2019, baik Pilpres maupun Pileg. Diharapkan segala bentuk persaingan maupun ketegangan dalam pesta demokrasi tersebut selesai dengan telah usainya tahap pemungutan suara.

"Silaturahmi Kebangsaan ini mengajak seluruh elemen masyarakat dan semua pihak yang berseberangan karena perbedaan pandangan politik untuk tetap menjaga kerukunan, persatuan, dan tali silaturahmi. Bangsa Indonesia merupakan negara kesatuan yang dianugerahi oleh Tuhan YME berbagai kekayaan dan keanekaragaman suku bangsa, bahasa, agama, ras, dan etnis golongan. serta merupakan amanah dari para pendiri bangsa yang harus kita jaga bersama," ujar Maman.


Acara dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mengheningkan cipta, sambutan oIeh Direktur Relawan, arahan yang disampaikan Jend (Purn) Fahrul Razi, dan dilanjutkan pembacaan dan penandatangan “lkrar Kebangsaan Relawan #01” oleh seluruh element relawan yang hadir.

Maman menuturkan, ada 5 point ikrar antara lain:

1. Kami Relawan Jokowi Amin, bertaqwa kepada Tuhan YME. Bertanah air satu, tanah air Indonesia. Berideologi negara satu, ideologi Pancasila. Berkonstitusi satu, UUD 1945. Dan, berkebudayaan satu, Bhinneka Tunggal Ika.

2. Kami Relawan Jokowi-Amin, selalu bersedia dan siap siaga menggerakkan jiwa dan raga, membela tanah air dan bangsa Indonesia. Mempertahankan persatuan dan kesatuan nasional, serta mewujudkan perdamaian dunia.


3. Kami Relawan Jokowi-Amin, ikut berperan aktif dalam pembangunan nasional mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan lahir dan bathin untuk seluruh rakyat Indonesia.

4. Kami Relawan Jokowi-Amin, pantang menyerah, pantang putus asa, serta siap berdiri di depan melawan pihak-pihak yang merongrong Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal lka yang didasari semangat proklamasi kemerdekaan.

5. "Kami Relawan Jokowi~Amin, bergotong royong, berjuang bersama, mendukung, dan mengawal visi dan misi Indonesia Maju bersama Presiden lr. H. Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin," tutup Maman(Arianto)

Share:

Persepsi Keliru tentang Menang-Kalah dalam Demokrasi_Oleh: Wilson Lalengke_


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Perhelatan demokrasi pemilu serentak (Pilleg dan Pilpres) 2019 sudah berakhir. Proses penghitungan suara di KPU Pusat sudah selesai. Penetapan presiden dan calon presiden terpilih sudah juga dilakukan KPU. Hasilnya, pasangan dengan nomor urut 01, Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. KH. Ma’aruf Amin diputuskan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih untuk periode 2019-2024 dengan perolehan 55,50 persen atau 85.607.362 suara. Pasangan calon nomor urut 02, Letjen TNI (Purn) H. Prabowo Subianto Djojohadikusumo dan H. Sandiaga Salahuddin Uno, B.B.A., M.B.A mendapat 44,50 persen atau 68.650.239 suara.

Walau sudah selesai, namun hingar-bingar pilpres tampaknya masih meninggalkan persoalan. Kubu pasangan nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, menyatakan bahwa telah terjadi kecurangan yang TSM (Terstruktur, Sistematis, dan Masif) dalam pelaksanaan pilpres kali ini. Para tim sukses, pendukung dan simpatisannya-pun tidak kalah galak. Mereka percaya ada skenario pihak tertentu dalam memenangkan pasangan Jokowi-MA. Pertikaian terkait hasil pilpres akhirnya bergulir ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan materi tuntutan paslon 02 agar MK mendiskualifikasi paslon 01, menetapkan Prabowo Subianto – Sandiaga Uno sebagai pemenang pilpres, atau pemilu diulang.

Terlepas dari hiruk-pikuk pilpres sebagai perwujudan faktual sistim pergantian kepemimpinan nasional secara demokratis, kiranya ada hal maha penting yang perlu dipahami secara benar tentang makna demokrasi yang sesungguhnya. Secara teori, demokrasi diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
Berdasarkan pengertian ini maka boleh dimaknai bahwa pelibatan dan keterlibatan rakyat menjadi pondasi utama dalam menentukan seseorang yang akan didudukkan di kursi presiden dan wakil presiden.

Beberapa istilah yang dimunculkan dalam proses pemilu sering salah kaprah, dan akhirnya menggiring kepada salah persepsi publik terhadap makna demokrasi itu. Contohnya, kata “kontestan” yang merujuk kepada para kandidat pasangan presiden dan wakil presiden membawa pengertian bahwa pasangan-pasangan calon adalah para peserta pertandingan memperebutkan kejuaraan.
Kontestan, atau yang sekonotasi dengan itu, sebenarnya adalah peserta perlombaan yang hanya dapat berhasil meraih gelar juara melalui sebuah adu kekuatan, kelebihan, dan kedigdayaan yang dimiliki oleh pribadi-pibadi atau kelompok peserta kontestasi atau lomba. 

Kekuatan fisik dan non-fisik personal menjadi pondasi utama bagi seseorang untuk menang atas peserta lainnya, tanpa melibatkan secara langsung orang lain diluar diri kontestan tersebut.

Dalam sisim demokrasi, hal sebaliknya yang terjadi. “Kemenangan” seseorang atau sebuah pasangan capres-cawapres ditentukan oleh orang lain. Artinya, rakyat banyak menjadi faktor utama keterpilihan seseorang, misalnya dalam ajang pemilihan pemimpin di suatu komunitas. Oleh karena itu, kegiatan demokrasi harus dipahami bukan sebagai sebuah ajang perlombaan, ajang kalah-menang, apalagi adu kekuatan (semisal adu kekuatan program, dan lain-lain). Demokrasi hakekatnya mesti dipandang sebagai wahana artikulasi kehendak, sebagai wadah menyampaikan keinginan atau aspirasi dari publik, para pemilih.

Sebagaimana halnya di masa lampau dan di berbagai penjuru dunia, pemilihan umum (termasuk Pilpres) hanyalah satu bentuk implementasi demokrasi di bidang politik. Ia harus dilihat sebagai wadah yang disediakan negara bagi rakyatnya untuk menyatakan pendapatnya, untuk menentukan pilihan-pilihannya. Oleh karena itu, sesuatu yang tidak dipilih oleh mayoritas rakyat tidak dapat dianggap lemah, tidak punya kelebihan, atau tidak bagus. Demikian juga seseorang yang tidak terpilih dalam sebuah ajang pilpres, misalnya, tidak bisa dikategorikan sebagai pihak yang kalah. Yang bersangkutan hakekatnya hanya tidak dipilih oleh orang kebanyakan.

Demokrasi terwujudkan dalam banyak bentuk. Perdebatan di forum parlemen yang bermuara pada keputusan-keputusan yang dihasilkan adalah salah satu bentuk demokrasi. Dalam perdebatan dan diskusi tersebut sesungguhnya tidak ada kalah-menang. Yang terjadi adalah sebuah proses “saling mencocokkan ide” dari masing-masing peserta debat. Nah, ketika sebuah keputusan dihasilkan, maka tidak semestinya ada pihak yang merasa dikalahkan atau dimenangkan.

Dalam proses bermasyarakat, demokrasi sangat penting bagi semua anggota komunitas. Demokrasi memungkinkan pertukaran gagasan, usulan, saran, dan pendapat. Melalui musyawarah yang dilandasi oleh semangat demokrasi, segala persoalan yang ada dapat dicarikan solusi pemecahannya. Semua pihak dilibatkan secara sama dalam menyampaikan ide atau gagasannya. Semua pihak juga dilibatkan secara sama dalam menerima gagasan dan ide dari sesama peserta musyawarah.

Ketika dalam diskusi tersebut terjadi proses voting atau pengambilan suara, maka wujud demokrasi harus ditampilkan sebagai bukan perlombaan atau kontestasi. Voting hanyalah sebuah mekanisme yang difungsikan untuk memilih altenatif-altenatif yang ditawarkan. Oleh karena itu, sekali lagi, jika sesuatu (ide, gagasan, usulan, dan sejenisnya) tidak dipilih mayoritas, maka tidak berarti sesuatu itu kalah. Ide atau gagasan yang tidak dipilih itu tetap memiliki kekuatan intrinsik di dalam dirinya yang tidak bisa dikatakan “dikalahkan” oleh sesuatu ide yang lain yang menjadi pilihan mayoritas.

Dalam konteks pilpres 2019, sesungguhnya merupakan kekeliruan besar untuk memberikan label “kalah” ke pasangan Prabowo-SU. Dalam pemaknaan demokrasi yang benar, pasangan ini hanya tidak dipilih oleh mayoritas rakyat. Kekuatan, kelebihan, kedigdayaan, dan sejenisnya tetaplah masih melekat pada diri pasangan ini, dan tidak dapat dikatakan “dikalahkan” oleh kekuatan, kelebihan, dan kedigdayaan pasangan Jokowi-MA. Buktinya, pasangan nomor 02 dipilih oleh 68.650.239 rakyat pemilih Indonesia atau sebesar 44,50 persen. Bukankah itu berarti hampir setengah dari jumlah keseluruhan rakyat di negeri ini menilai mereka sebagai yang terbaik?

Sekali lagi, pilpres yang demokratis bukan soal menang-kalah, tetapi soal terpilih atau tidak terpilih. Menang-kalah ditentukan oleh kekuatan dan kelemahan individu, sedangkan keterpilihan ditentukan oleh orang lain. 

Kedepan, kedewasaan menyikapi kehendak rakyat yang direpresentasikan oleh akumulasi suara orang per orang dalam sebuah komunitas amat urgent dan mendesak untuk ditingkatkan oleh setiap warga masyarakat di negeri ini. (Arianto)


Share:

Permohonan Gugatan Paslon 02 Prabowo - Sandi Lemah Berpotensi Ditolak


Duta Nusantara Merdeka | DNM
Sidang gugatan perdana sengketa Pilpres yang diajukan paslon 02 Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, yang dilaksakan pada, 14 /06 /2019 kemaren

Dengan agenda pembacaan permohonan  gugatan ,dari permohonan gugatan banyak poin poin yang tidak relepan dengan dengan kewenangan MK sebagai pokok gugatan dan dalilnya pun hanya bersipat asumsi untuk dapat dinilai sangat lemah kemungkinan berpotensi ditolak MK nantinya, Hal  yang demikian  jelas diungkapkan  Fransiskus Faozisokhi L , dengan jelas (15/06/2019) di Jakarta saat dihubungi via telephone.

Juga materi gugatan tim hukum Prabowo-Sandi , lebih sebagai pledoi subyektif aktivis kepada pemerintah yang berbasis opini ketimbang suatu dakwaan jernih dan obyektif yang berbasis data dan fakta hukum tentang pemilu, gugatan juga tidak fokus dan terlampau melebar," Ujar " Fransiskus Faozisökhi L .

Kemudian Lanjut Fransiskus Faozisökhi L , yang juga tokoh Muda Nias Selatan di  Jabodetabek .

Menurut Fransiskus Faozisökhi L , mengatakan, potensi besar kemungkinan gugatan tersebut ditolak, Karena dalil dan bukti yang ajukan masih dominan asumsi sebalik tidak bisa bukti yang menguatkan .

"Soalnya mekanisme pengadilan di MK lebih dominan pada kewenangan sengketa perselisihan  hasil pemilu 

"Apabila tim hukum BPN lebih menitik beratkan dalil-dalil dugaan adanya kecurangan paslon 01 yang diduga terstruktur, sistemasis, masif dan brutal (TSMB),dan tidak bisa dibuktikan maka gugatan dapat berpotensi untuk tidak dapat diterima oleh MK," Ucap Fransiskus Faozisökhi L .

"Terkait gugatan yang didalilkan yang berhubungan dengan perkara ada dugaan  pelanggaran pidana dan pelanggaran administrative ,jelas bukan kewenangan MK ,tapi ranah  kewenangan Badan Pengawas Pemilu

yang  Jelas ranah kewenangan MK , secara yuridis adalah untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa atau perselisihan tentang hasil  pemilihan umum tertuang ini jelas tertuang dalam ketentuan UUD 1945 Pasal 24C ayat (1)" ujar  Fransiskus Faozisökhi L dengan tegas.

"Bukan berarti MK pokus hanya mengadili sengketa perselisihan pemilu,  juga MK mengadili perselisihan dalam proses pemilu , apabila terdapat pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang akhirnya mempengaruhi hasil pemilu " Ujarnya .

Tapi perlu diingat kata Fransiskus Faozisökhi L , Jika  Paslon O2 tidak mampu membuktikan secara TSM akan tumbang di MK nanti ," ujarnya

"Karena bukti secara materiil perlu kerja keras untuk mengumpulkan bukti-bukti,sebab, membuktikan TSM tidaklah mudah karena aturan ,TSM harus terdapat bukti yang menunjukkan adanya dugaan pelanggaran, misalnya Aparat pemerintah pusat maupun daerah yang diduga telah menyalah gunakan kewenagan dan kekuasaannya dalam memihak salah paslon harus jelas TSM nya terpenuhi .

"Kemudian poin dari hasil permohonan gugatan pada sidang gugatan paslon O2 yang di gelar ,jumat 14 Juni  2019 kemaren , dinilai banyak kejanggalan, jika disimak pemaparan permohonan gugatan Paslon ,O2  yang disampaikan para Jubir TIM kuasa hukum, Paslon O2, menyebutkan banyak kecurangan bersipat subtansional ketimbang prosudural yang notabenenya  pelanggaran Terstruktur , Sistimatik ,Massif (TSM) intinya dominan bersipat asumsi serta narasi ," ujar, Fransiskus Faozisökhi L ,dengan tegas.

Apalagi gugatan permohonan pihak  02 masih di ranah kualitatif bukan kuantitaf, sementara aturan keputusan di MK lebih mengedepankan sengketa hasil perselisihan perolehan suara .

"Sesuai dikatakan Prof H Yusril Ihza Mahendra, SH , MH dengan jelas yang (dilansir beberapa Media Nasional )

"Jika hanya, yang digugat ranahnya hanya bersipat kualitatif akan saya patahkan ,apalagi dengan tidak bisa membuktikan data yang palid serta akurat.

"Maka untuk itu MK sebagai lembaga keadilan sengketa pemilu agar netral kalau bisa buat keputusan sela agar lebih obyektif , Ujarnya , Prof Yusril 14/07 / 2019 di Jakarta .

Kemudian intinya kata  Prof H Yusril Ihza Mahendra  SH.MH " Saya heran apa kemauan pihak paslon 02 Prabowo Sandi". **

Kontributor DNM : A. Nasution
Share:

Separatisme dalam Demokrasi Indonesia


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Seorang Profesor Mahfud MD beberapa waktu lalu sempat menjadi bulan-bulanan, dibully sana-sini, karena pernyataan beliau yang sedikit pedas bagi sebagian orang. Statement Prof Mahfud soal _“hard liner province”_ atau provinsi garis keras yang menjadi basis kemenangan pasangan calon nomor 02 di Pilpres lalu telah memicu ketegangan sosial-politik di beberapa daerah yang tersentil. Bahkan, Senator DPD RI asal Aceh, Fachrul Razi, bersuara keras dan memaksa sang Profesor yang merupakan ‘ahlinya ahli’ hukum Indonesia itu meminta maaf kepada publik. Dengan rendah hati, Profesor itupun meminta maaf (https://news.detik.com/berita/d-4531490/ucapan-provinsi-garis-keras-disoal-mahfud-md-minta-maaf).

Tidak berhitung bulan, pernyataan Mahfud MD itu kini mewujud. Gaung genderang referendum, yang bagi pengusungnya hakekatnya adalah pernyataan keinginan merdeka, lepas dari keterikatan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), mulai ditabuh. Setidaknya, Aceh dengan ide Darul Nanggroe Aceh dan beberapa provinsi di Sumatera dengan ide Republik Andalas Merdeka, telah menjadi wacana yang tiba-tiba menyeruak di ruang baca kita. Pada tingkat tertentu, tentunya fakta itu dapat menjadi bukti pembenar atas apa yang disinyalir mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD akhir April lalu.

Ketika yang menjadi obyek ucapan Profesor Mahfud adalah keterkaitan _hard liners_ dengan paslon nomor 02, maka semestinya pernyataan itu juga mewakili fenomena _hard liners province_ tertentu lainnya dengan paslon nomor 01. Sebab, siapa yang bisa menduga sifat “garis keras” beberapa daerah pendukung paslon nomor 01 tidak bergolak jika junjungannya kalah atau dikalahkan pada Pilpres 17 April 2019 lalu? Sangat terbuka kemungkinan rakyat Sulawesi Utara meminta referendum (baca: merdeka) jika paslonnya dikalahkan. Demikian juga Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua. Belum lagi “garis keras” kelompok Nahdatul Ulama dengan Banser dan Anshor-nya, yang dapat saja berubah menjadi pembelot NKRI akibat jagoannya gagal. _Who knows?_

Pertikaian yang berujung ke pemisahan diri menjadi sebuah negeri yang berdaulat di jaman kerajaan di nusantara dan banyak bagian negara lainnya dahulu kala, umumnya dipicu oleh ketidakpuasan sekelompok rakyat dan pimpinan wilayahnya terhadap rajanya. Raja yang menjalankan pemerintahan absolut, otoriter, diktator, dan bahkan semau-pribadinya sendiri, telah menjadi faktor pendorong utama bagi rakyat untuk memperjuangkan kehidupan yang bebas dari pemerintahan raja tersebut. Sayangnya, muara dari hampir semua perjuangan itu adalah memisahkan diri ke dalam suatu negeri merdeka, berdaulat, yang tidak dalam lingkaran pemerintahan di kerajaan awalnya.

Revolusi Perancis (1789–1799) menjadi tonggak sejarah yang merupakan momok menakutkan bagi raja-raja di masa itu, terutama di daratan Eropa. Pemberontakan rakyat Perancis terhadap Raja Louis XVI telah melahirkan sebuah negara Republik Perancis pada Desember 1792.  Pemikiran-pemikiran konservatif yang terkait dengan tradisi dan hierarki monarki, aristokrat, dan gereja, dihancurkan dan digantikan oleh prinsip-prinsip baru, yakni kebebasan, persamaan, dan persaudaraan (liberte, egalite, fraternite). Untuk meredam gejolak serupa terjadi di negara-negara kerajaan lainnya di Eropa, masing-masing raja menyusun strategi pemerintahan mereka sesuai dengan keinginan rakyatnya. Pada poin inilah, ide tentang demokrasi yang diperkenalkan oleh masyarakat Yunani kuno (Athena tahun 508 SM) mendapat tempat terhormat untuk dikaji dan diimplementasikan dalam kehidupan sosial-politik masyarakat modern.

Kota-kota di Yunani kuno yang disebut Polis, menyelenggarakan pemerintahannya dengan sistim demokrasi langsung. Pelibatan rakyat secara langsung dalam pemerintahan dilaksanakan melalui pemilihan umum yang substansinya sama dengan apa yang kita kenal sekarang sebagai referendum. Dalam sistim demokrasi langsung ala Polis Yunani kuno, rakyat hanya disuguhkan dua alternatif pilihan: “Ya” dan “Tidak”. Contoh, jika pemerintah kota ingin menerapkan aturan atau kebijakan untuk mengeksekusi mati seorang yang diduga penjahat, pemerintah akan mengundang rakyat untuk memberikan suaranya, dengan sebuah pertanyaan: apakah Anda setuju si A dieksekusi mati akibat dugaan kejahatan yang dilakukannya? Rakyat cukup menjawab “Ya” atau “Tidak”.

Pemikiran demokrasi kuno itu diadopsi oleh hampir seluruh negara kerajaan di Eropa untuk menjadi bagian dari sistim pemerintahannya. Ide demokrasi ini selanjutnya berkembang ke dalam bentuknya seperti yang dikenal saat ini, melalui pemilihan umum (pemilu). Sejak berakhirnya perang dunia kedua (1939-1945), sistem pemerintahan demokrasi dipandang sebagai sebuah sistem pemerintahan terbaik bagi sebuah negara. Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa setiap negara baru yang lahir pasca 1945, hampir seluruhnya berbentuk pemerintahan republik.

Di Indonesia, awalnya pemilu dilaksanakan hanya untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan diberikan mandat memilih presiden dan wakil presiden, juga calon gubernur dan wakil gubernur, hingga seterusnya calon bupati/walikota dan wakilnya. Para wakil rakyat yang dipilih melalui pemilu itu juga akan bertugas menjalankan fungsi-fungsi legislatif lainnya, yakni membuat undang-undang, mengawasi pelaksanaan undang-undang, dan membuat perencanaan anggaran negara. Dalam delapan kali pemilu (1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999), rakyat pemilih hanya masuk ke tempat pemungutan suara untuk memilih wakil-wakilnya (anggota DPR dan DPRD).

Sejak pemilu 2004, berdasarkan UUD 1945 yang sudah diamandemen, pemilu juga dimaksudkan untuk memilih presiden dan wakil presiden. Dalam 4 kali pemilu di orde reformasi, Indonesia telah melahirkan 2 presiden dengan latar belakang dan karakter kepemimpinan yang berbeda. Hal ini tentu saja menarik untuk dijadikan bahan perenungan, kajian, dan tulisan. Namun, mari kita kembali ke laptop, sesuai judul tulisan ini.

Hakekatnya, salah satu fungsi sistim pemerintahan demokrasi, baik untuk pemilihan perwakilan rakyat, pemilihan presiden, maupun penyampaian aspirasi melalui mekanisme demokrasi, adalah untuk meredam perpecahan dalam masyarakat sebuah negara berdaulat. Demokrasi dipandang sebagai sebuah sistim pemerintahan yang menyatupadukan rakyat melalui sebuah mekanisme penyaluran aspirasi yang sama, di saat yang sama, dengan pilihan-pilihan dan aturan yang disepakati bersama (egalite). Disamping persamaan, penyampaian aspirasi dilaksanakan secara langsung oleh masing-masing rakyat pemilih dengan kebebasan penuh, tanpa tekanan dan paksaan. Bahkan untuk tidak datang ke tempat pemungutan suarapun alias golput, semua rakyat bebas tanpa ancaman sanksi apapun (liberte).

Suara-suara sumbang bernuansa separatisme yang muncul usai momentum demokrasi dilaksanakan biasanya disebabkan oleh ketidakpuasan terhadap hasil pelaksanaan demokrasi (baca: pemilu). Sekelompok rakyat pemilih yang kalah akan mengambil sikap skeptis terhadap hasil demokrasi yang dicapai, yang akhirnya memicu sistim berpikir komunalnya untuk lebih memilih sikap denial (penolakan) daripada memberikan endorsement (persetujuan).

Skeptisisme semacam ini umumnya berkembang di negara-negara yang rakyatnya terdiri atas berbagai bangsa. Kekecewaan atas hasil pemilu yang tidak sesuai harapan mayoritas sebuah komunitas dapat menjadi pemicu naiknya adrenalin separatisme yang tumbuh berkembang berbasis kebangsaan di komunitas tersebut. Menilik dari besarnya jumlah pemilih paslon 02 yang kecewa karena kekalahan paslon pilihannya di Provinsi Aceh dan Sumatera Barat, termasuk daerah-daerah lain di sekitarnya, dapat kita maklumi bahwa genetika ke-Aceh-an bangsa Aceh, genetika ke-Minang-an masyarakat Minangkabau, genetika ke-Melayu-an bangsa Melayu, dan sejenisnya, mencuat ke permukaan menampakkan eksistensinya untuk tidak dipandang sebelah mata. Solusi reaktif yang muncul adalah berpisah dari NKRI melalui bahasa “referendum”. Hal serupa juga sangat mungkin terjadi jika paslon nomor 1 kalah, ego kebangsaan Minahasa, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua, dan bahkan Wong Solo dan Wong NU akan bereaksi dan memunculkan wacana beraroma separatisme.

Fenomena separatisme tersebut sesungguhnya kasat mata terjadi pada kasus perpecahan partai-partai politik di Indonesia selama ini. Para kandidat ketua partai bersama pendukungnya yang kalah dalam pemilihan ketua partai, lebih memilih memisahkan diri dari partainya dan mendirikan partai baru. Gerindra, misalnya, lahir setelah Prabowo gagal dalam Konvesi Capres Golkar 2004 dan Partai Nasdem didirikan setelah Surya Paloh digilas kalah oleh Aburizal Bakri saat pemilihan ketua partai Golkar tahun 1999. Termasuk juga, walau tidak persis sama, dengan Megawati yang mendirikan PDI-Perjuangan setelah kalah dalam Kongres PDI di Medan tahun 1996. Kasus serupa juga banyak terjadi di beberapa lembaga dan organisasi masyarakat, seperti Peradi yang pecah menjadi 3 organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia, PWI-Reformasi yang terpisah dari induknya, PWI, dan lain-lain. Sumuanya dipicu oleh kekalahan dalam proses pemilihan pemimpin organisasinya.

Jika ide demokrasi, yang terlahir kembali melalui Revolusi Perancis, dipandang sebagai sebuah sistem pemerintahan yang lebih baik dari sistem lainnya, mengapa hasil pemilu bisa menjadi trigger bagi munculnya ide pemisahan diri di kalangan kelompok yang kalah dalam pemilu? Jawabnya, karena ternyata pemilu kita hanya keras pada ide persamaan (egalite) dan kebebasan (liberte) dalam berdemokrasi, belum radikal pada ide persaudaraan (fraternite) yang harus melekat menyatu pada demokrasi itu sendiri. Mungkin hal ini yang lebih penting untuk diwacanakan oleh Profesor Mahfud MD dan para pemimpin bangsa kedepannya. _Oleh: Wilson Lalengke_ (Arianto)



Share:

Aliansi Relawan Pemenangan Jokowi-Amin Desak Pemerintah RI Cabut Paspor serta Kewarganegaraan Muhammad Rizieq Shihab


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Aliansi Relawan Pemenangan Jokowi-Amin yang terdiri dari: Tim 7, Militan 34, Forum Kajian Fitnah Akhir Zaman, Muslim Cyber Army-Jokowi, Sahabat Jokowi & Panca Tunggal- Banten menggelar konferensi pers Terkait hasil sidang BAWASLU, yang menolak tuduhan adanya kecurangan TSM kepada pihak kubu 01, hari Selasa, 21 Mei 2019 pukul 16.30 - 17.30 wib bertempat di Ruang Jampang 3-4 Lantai 3, Fave Hotel PGC Cililitan, JI. MayJen Soetoyo No. 76, Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur.

Prof.DR.KPAr. Anwar Husin, SH.MH.MM selaku Militan 34 menyatakan, Aliansi Relawan Pemenangan Jokowi-Amin mendesak pemerintah Rl untuk mencabut paspor atau kewarganegaraan Muhammad Rizieq Shihab, karena yang bersangkutan sudah membahayakan keamanan Negara dan tidak taat terhadap hukum yang berlaku di Indonesia.

Diki Candra MM selaku Ketua Muslim Cyber Army-Jokowi mengatakan Saudara Muhammad Rizieq Shihab seperti yang kita ketahui, selalu membuat statement yang berulang-ulang tentang masalah kecurangan-kecurangan, bahkan kecurangan bersifat terstruktur, masif dan sistematis, bahkan menyerukan mengadakan people power dan sebagainya, ini tentu membuat situasi didalam negeri menjadi panas, bahkan situasi yang bisa tidak terduga terjadi adalah seperti situasi di Timur Tengah dan sebagainya yaitu perang saudara yang ditimbulkan dari satu kebencian yang mendalam, karena bagi umat islam, ini dianggap sebuah pengkhianatan yang mana harus dihadapi dengan jihad, ini satu hal sangat rawan bagi masyarakat Indonesia.

"Kepada Muhammad Rizieq Shihab beberapa hari yang lalu saya sudah menantang mubahalah, saya pribadi menantang itu kepada beliau, namun sampai hari ini tidak ada jawaban, padahal semua media sudah memberitakan, kita lihat seandainya Muhammad Rizieq Shihab dan Amin Rais dalam beberapa hari tidak berani menerima tantangan ini, berarti mereka bohong," tegas Diki.

"Mubahalah adalah doa yang dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk memohon jatuhnya laknat Allah SWT atas siapa yang berbohong."

Tujuan mubahalah itu untuk membuktikan siapa yang berbohong dan siapa yang jujur atas penilaian bahwa Pemilu 2019 penuh kecurangan.

"Dengan meminta kepada Allah SWT berupa laknat mati dalam keadaan hina satu bulan setelah mubahalah, bagi siapa yang salah atau bohong atas berbagai tuduhan kecurangan," kata Diki.

Berhubung saudara Muhammad Rizieq Shihab ada di luar negeri, Mubahalah bisa dilakukan dengan Teleconference dan semua caranya yang sesuai syariat Islam," tutup Diki.(Arianto)


Share:

Statement KBID AKSPEL PP GMKI Tentang People Power


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Ketua bidang aksi dan pelayanan PP GMKI Efpranoto mengatakan bahwa ancaman gerakan  People Power tidak hanya tindakan inskontitusional, namun juga inkonsisten . Semua aturan main dalam pemilu sudah ditetapkan bersama sehingga hasilnya harus diterima bersama.

“Kalau sudah kekeh tidak percaya KPU, Bawaslu bahkan MK ini menjadi lucu, ibaratnya orang main bola dia gak percaya wasitnya, hakim garisnya bahkan mungkin lapangannya tapi tetap mau bertanding, seharusnya kalau sudah tidak percaya dengan instrumennya ya dari awal tidak usah bertanding”.

Menanggapi ancaman People Power Efpranoto pun mengatakan bahwa gerakan people power merupakan gerakan bersama untuk melawan musuh bersama, sebagai contoh gerakan perjuangan kemerdekaan yang menempatkan penjajah Belanda dan Jepang  sebagai musuh bersama.

“Gerakan People Power itu harus murni basisnya adalah kepentingan bersama, hari ini selain kepentingan prakmatis kekuasaan kita tidak melihat isu bersama apa yang diperjuangkan dari gerakan itu ?”.

Efpranoto melanjutkan kepada tokoh-tokoh besar yang menyerukan gerakan ini untuk dapat bertanggungjawab dihadapan hukum segala akibat yang ditimbulkan nantinya dan kepada kepolisian ia menyampaikan dukungan untuk menindak tegas segala upaya melawan hukum

“Semua hal yang menyangkut kepentingan umum sudah diatur dalam undang-undang dan ruang untuk protespun sudah ada, mari kita gunakan jalur itu supaya lebih bermartabat dan kepada pak polisi jangan pernah takut menangkap provokator yang membuat gaduh ruang publik,” ujar Efpranoto.

Aktivis GMKI ini juga mendukung pernyataan Kapolri tentang “Ancaman Pidana People Power” yang disampaikan bersama panglima TNI dalam rapat kerja dengan dewan pertimbangan daerah  di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/5/2019).

“Pernyataan kapolri bersama panglima TNI sudah tepat sebagai warning, untuk mempertegas status hukum mengingat masifnya seruan gerakan People Power dan ini bisa jadi  kekawatiran beliau terhadap pihak-pihak tertentu yang dapat menghasut dan menjadikan  kelompok tersebut sebagai musuh bersama yang akhirnya dapat menambah sejarah kelam bangsa ini,” tutup Efpranoto.(Arianto)




Share:

KOMPAK Minta Ombudsman Periksa KPU dan BAWASLU


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Para pendukung Prabowo hendaknya tidak berhenti pada euporia kemenangan dalam Pilpres 2019. Sebab, di tubuh petahana pun membiarkan para pendukungnya untuk mengekspresikan diri merasa sukses sebagai pemenang juga.

Jadi, siapa pemenang sesungguhnya?

Untuk menghindari konflik horizontal di tengah selayaknya Ombudsman Republik Indonesia turun tangan untuk menyudahi Simpang siur data yang diterbitkan dan disiarkan oleh media cetak dan televisi mainstream.

Tuntutan kami pada Ombudsman Republik Indonesia  sebagai berikut :

Pertama, Ombudsman Republik Indonesia harus periksa KPU dan BAWASLU atas kinerja mereka yang buruk. Baik kinerja KPU dan Bawaslu sudah menelan anggaran APBN senilai 25 triliun.

Kedua, Ombudsman Republik Indonesia hendaknya membongkar kejahatan struktural, massif, dan berkelanjutan dari kedua belah pihak.

Ketiga, Ombudsman Republik Indonesia juga bisa mereferensikan kepada Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung untuk mengeluarkan fatwa penghentian penghitungan suara sampai terhentinya kecurangan.

Keempat, meminta KPU untuk mendiskualifikasi  pelaku kecurangan sesuai aturan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Demikianlah tuntutan kami dari Koalisi Masyarakat Pemilih Anti Kecurangan (KOMPAK). **(rel)
Share:

KIRIM BERITA SILAHKAN KLIK

KIRIM BERITA ANDA KESINI! Merasa Terbantu Dengan Publikasi ? Ayo Traktir Kopi Untuk Admin Dengan Cara Berbagai Donasi. Terimakasih :)



BREAKING NEWS

~||~ KPU Tetapkan Pasangan Prabowo Subianto & Gibran Rakabuming Raka Menjadi Presiden Terpilih ~||~ Kampung Rakyat Indonesia Siap Sukseskan PILKADA Serentak Tahun 2024 ~||~ Hak Angket Kian Redup ~||~ Pasangan Capres & Cawapres Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar dan Pasangan Ganjar Pranowo - Mahfud MD Resmi Layangkan Gugatan Hasil Pilpres Ke Mahkamah Konstitusi ~||~ #PEMILUDAMAI ~||~

Kilas Balik Bung Karno

Kilas Balik Bung Karno - Makna Proklamasi

Ir. Soekarno (Sang Proklamator) Setiap Tahun kita Memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Maka kita tidak bisa t...

Like Fanpage

Follow In Twitter

Breaking News

IKUTI KAMI


loading...

NONTON VIDEO DAPAT DUIT

10 Berita Populer

IKLAN

IKLAN
Ingin Pasang Iklan hubungi Kami di 0812 6582 534

Label

(SAS) #2019GantiPresiden Accounting Aceh Aceh Timur Adat Istiadat Advokat AFF Agama Agraria AIDS Air Aisyiyah Aksara Aksi Aksi Sosial Aktivis Aktivitis Al Washliyah Album Amien Rais Anak Anak Yatim Anarkis Angkatan Darat Anies Baswedan Animal Anti Korupsi Arisan Artikel Artis Arus Mudik Asahan Asian Games ASN Asuransi Asusila Atlet Award Bacaleg Bachtiar Ahmad Sibarani Baksos Bakti Sosial Balap Liar Banda Aceh Bandar Lampung Bandara Bandung Banjir BANK Bank Sumut Bansos Banten Bantuan Sosial Bapenas Bappenas Basarnas Batubara Bawang Putih Bawaslu Bayi Bazar BBM Bea Cukai Beasiswa Begal Bekraf Beladiri Belanja Bencana Bencana Alam Beras Berita Bhabinkamtibmas Bhayangkara Bhayangkari Bioskop Bisnis BKPRMI BM PAN BNI BNN BNPT Bobby Nasution Bom Bunuh Diri Boomerang BPBD BPJS BPN BPOM BRI Brimob Buka lapak Bukit Asam Buku Bulog BUMN Bung Karno Bupati Bursa saham Bursasaham Buruh Bus Caleg Capital market CCTV Cerpen Cianjur Cikampek Citilink conference Cosplayer Covid-19 Covid-19 Satgas Covid19 Cuaca Cuci Tangan Curanmor Cyber Daerah Dakwah Dance Debat Presiden Debt Collector Dede Farhan Aulawi Deklarasi Deli Serdang Demonstrasi Densus 88 Desa Dewan Pengawas Dewata Sakti Dharma Pertiwi Dialog Digital Diklat Dinas Perhubungan Dirgahayu HUT RI Disiplin Diskusi Dongeng Donor Darah DPD RI DPR Duka Cita E-Money Effendi Simbolon Ekonom Ekonomi Ekspor Impor Electronics Elektronik Emas Empat Pilar Entertainment Es cream ESDM event Fashion Festival FIFA Film Film Horor Film seri Anak Fintech FISIP Flores Timur Formasi Formula E Forum Furniture Futsal G30S/PKI GAAS Games Ganja Ganjar Ganjil Genap Garut Gebyar Kemerdekaan Gempa Geng Motor Genppari Gereja Gibran Gizi Buruk Go Pay Go-Jek Gojek Golkar Gotong Royong Grab Gubernur Guru Besar Gym Haedar Nasir ham HANI Harbolnas Hari Ibu Hewan Hiburan HIV HMI Hoax Hotel Hp Hukum Humas Humbahas HUT HUT Bhayangkara HUT RI HUT TNI Hutan Ibadah Ibadah Haji Ibu Negara Idul Adha Idul Fitri IKLAN Imlek IMM Indonesia Industri inflasi Informasi Infrastruktur Inspektorat Inspirasi Internasional Internet Intoleran Investor IPK IPM IPPI Islam IWAPI Jakarta Jakarta Barat Jakarta Pusat Jalan Jambore Nasional Jawa Tengah Jawa Timur Jayapura Jokowi Juara Jum'at Barokah Jumanji Jumat Jumat Berkah Jurnalis Kaliber Kampanye Kampung Rakyat Indonesia Kampus Kamtibmas Kapolda Kapoldasu Kapolri Kapolsek Kapolsek Kepolisian Karaoke Karhutla Karya Tulis Kasus KDRT Keadilan Keagamaan Keamanan Kebakaran Kebangsaan Kebersihan Kebudayaan Kebun Kecantikan Kecelakaan Kedokteran Kegiatan Kegiatan seminar Kehutanan Kejahatan Kejaksaan Kejuaraan Kejurnas Kekerasan Kelestarian Alam Keluarga Kemalingan Kemanusiaan Kemenag Kemenaker Kemendag Kemendagri Kemendesa Kemendikbud Kemenhub Kemeninfo Kemenkes Kemenkeu Kemenko Kemenkumham Kemenlu KEMENPAN-RB Kemenparekraf Kemenperin Kemenpora kemenristek Kemensos Kementan Kemiskinan Kendaraan Dinas Kepala Daerah Kepedulian keperdulian Kepolisian Kerajaan Kereta Api kerja Paksa Kerjasama Kesehatan Kesejahteraan Keselamatan Kesenian Ketahanan Pangan Ketenagakerjaan Keuangan Khilafahtul Muslimin Kilas Balik Bung Karno Kivlan Zen KKP KNPI Kohati kompetisi Kompolnas Komputer Komunitas kon Konferensi KONI Konsumen Koperasi Kopermasu Kopi Kopi Pagi Korupsi Kota Medan KPK KPR KPU Kriminal KRYD KSAD Kudeta Kuliner Kunjungan Kerja Kutai Kartanegara Labuhan Batu Lahan Lakalantas Laksi Lalu Lintas Lampung Langka Langkat Lapas Launching Launching Album Launching Aplikasi Launching Buku LAZISMU Lebaran Legislatif Lembaga LGBT Lifestyle Lingkungan Lingkungan Hidup LIPPI Listrik Lock Down Lomba lomba lari London LPPI LPS LSM Lukas Enembe Madina Mahasiswa Mahkamah Agung Mainan anak Majalengka Makanan Jepang Makassar Makkasar Mall Maluku Market Outlook Masjid Masker Mata Uang Maulid Nabi Mayday MDMC Medan Denai Media Media Sosial Megapolitan Menag Mendag Mendagri Menembak Menteri Menteri Perdagangan millenial Minuman Keras Minuman sehat Minyak Goreng Minyak Makan Miras Mobil MOI Motivasi MoU MPR MPR RI Mudik Muhammadiyah Muharram MUI Munas Musibah Musik Musyawarah Musywil Narkoba Narkotika NasDem Nasional Natal Natal & Tahun Baru New Normal NII NKRI NU ODGJ Office Ojek Online Ojol Olah Raga Olahraga Ombusman Omicron Online Operasi Patuh Operasi Yustisi Opini Organisasi Ormas Otomotif P Padang Padangsidimpuan Pagelaran Pahlawan Pajak Pakta Integritas Palestina Pameran PAN Pancasila Papua Parawisata Pariwisata Partai Demokrat Partai Politik Partai UKM Partai Ummat Pasar Pasar modal Pasar Murah Pasar Tradisional Paspampres Patroli PC PDI Perjuangan PDIP Perjuangan pe Pedagang Pegadaian Pelajar Pelajar Islam Indonesia Pelantikan Pelatihan Pelayanan Publik Pelecehan seks Pelukis Peluncuran Pemadam Kebakaran Pemalakan Pembangunan Pembayaran Elektronik Pembunuhan pemerasan Pemerintah Pemerintahan Pemerkosaan Pemilu Pemuda Pemuda Melati Indonesia Pemuda Muhammadiyah Pemuka Agama pen Penandatanganan Pencabulan Pencemaran Nama Baik Penculikan Pencurian Pendataan Pendidikan Penelitian Penembakan Penerbangan Penertiban Pengabdian Pengadilan Pengadilan Negeri Pengajian Pengamanan Pengamat Penganiayaan Pengawasan Pengetahuan Penggelapan Penghargaan Penghijauan Pengusaha Penipuan Penistaan Agama Penulis Penyakit Penyandang Disabilitas Penyuluhan Perampasan Perayaan Perbankan Percut Sei Tuan Perdagangan Perekonomian Perempuan & Anak Peresmian Pergaulan Perhubungan Perikanan Peristiwa Perjanjian Perjudian Perkawinan Perlombaan Permainan Perpajakan Pers Pertamina Pertanahan Pertanian Perusahaan Pesawat Terbang PET Pileg Pilkada PIlkades Pilpres Pin Pinjam meminjam uang Pinjaman Online PKL PKS PMI Polairud Polantas Polisi Cilik Politik POLRI Polwan Pondok Pesantren Ponpes Pornografi Posko Ummat PPKM PPWI Pra Kerja Prabowo Pramuka Praperadilan Prawita Genppari Premanisme Presiden Prestasi Primbon Politik Prokes promo Property Prostitusi Protokol Kesehatan PSI PSSI Public Expose Publik expose Puisi Pungli PUPR Pusat Perbelanjaan Puskesmas PWI Qurban Radikalisme Rafdinal Ragam Rakernas Rakor Ramadhan Reksadana Rektor Relawan Relawan Jokowi Religi Remisi Rentan Renungan resa Restoran Reuni 212 Revolusi Mental Reward RKUHP Robot Ruang Guru Rumah Rumah sakit Rups Rusia RUU Saber Pungli Sabu Sahabat Anak Salon Samosir Samsat Samsung Sanitasi air.Lingkungan hidup Santri SAR Satlantas Satpol PP Satwa Sejarah Sekolah Sembako Seminar Sengketa Seniman Senjata Senjata Api Sepak Bola Separatis Sepeda Sepeda sehat Serdang Bedagai Sertifikat Sertijab sho Sigli Silaturahim Silaturahim. KUYAI Kartanegara Silaturahmi Silaturrahim SIM Simalungun Simpan Pinjam Simulasi Smartphone Soekarno Solar Somasi Sosial Sosialisasi Startup Stasiun STOP PRES...!!! Studi Ilmiah Stunting Suku bunga Sulawesi Selatan Sumatera Barat Sumatera Utara Sumpah Jabatan Sumut Sungai Superstore Suplemen Surabaya Surat Terbuka Suriyono Adi Susanto Suriyono Adi Susanto {SAS) Survei Survey susu Swab Antigen Syafi'i Ma'arif Syariah Syawal Takjil Tali Kasih Talkshow Tanjung Balai Tantama Tapanuli Tengah Tawuran Teknologi Teror Terorisme Tes Urine Tiket Tilang Tips Tjahyo Kumolo TNI TNI AU TNI-Polri Tokoh Tokoh Agama Tokoh Masyarakat Tol Toys Kingdom ToysKingdom Tragedi Transportasi Trend Rambut True Money Uang Uang Palsu UIN Ujaran Kebencian UKM Ukraina Ulama UMJ umkm UMSU Undang-Undang UNIMED UniPin Universitas Unjuk Rasa Upacara Usaha Rakyat UU Cipta Kerja UU ITE UUD 1945 Vaksinasi Vaksinasi booster Valentine Day Verifikasi Viral Virus Corona Walikota Wanita Wapres Wartawan Webinar Wirausaha Wisata WNA Workshop Yogyakarta Zulkifli Hasan

Arsip Berita

IKUTI BERITA VIDEO KAMI DI YOUTUBE

POS PETIR

VIRUS COVID-19

Wabah Virus Corona (Covid-19) Sudah Menyerang Indonesia, Setiap Hari Korban Semakin Bertambah Sampai ada yang Meninggal, Rakyat Semakin Cemas dan Khawatir, Bagai Tersambar Petir Mendengar Virus Corona.

HALLO KRING..!!!

12 PAS

PANCASILA UDAH FINAL

Pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila Banyak Penolakan Dari Berbagai Kalangan Masyarakat, Memang Seharusnya Tidak Usah Dibahas Dan Lebih Baik Dibatalkan. Pancasila Dasar Negara.
Tendangan 12 PAS Dihentikan

SOS

INDONESIA DARURAT NARKOBA

Sudah dijatuhi hukuman mati bahkan sudah ada yang dieksekusi, tapi masih banyak bandar narkoba semakin merajalela, terbukti banyak yang ditangkap petugas Polisi maupun BNN (Badan Narkotika Nasional) tapi belum kapok juga mereka, justru sipir penjara malah terlibat. Kalau sudah darurat begini, hukuman mati jangan berhenti, jalan terus!.

QUO VADIS

Kunjungan Statistik

Online

IKLAN USAHA ANDA


PRO KONTRA VAKSINASI

~> Program Vaksinasi Yang Diluncurkan Pemerintah Mendapat Sorotan Dari Berbagai Masyarakat, sehingga terjadi pro dan kontra

<~ Memang Sebenarnya Harus Jelas Disampaikan, Maksud dan Tujuan Vaksinasi, Karena dilapangan Ada Perbedaan Orang Yang Akan Divaksin dan Yang Tidak Boleh Divaksin, membuat masyarakat Bingung

Link Terkait

close
Banner iklan disini