Satu - Satunya Tampil Beda, Koran Politik Paling Berani Mengkritik Terpanas dan Perang Terhadap Koruptor, Narkoba, Teroris Musuh Rakyat ~~~~~>>>>> Kami Menerima Artikel, Opini, Berita Kegiatan, Iklan Pariwara dapat mengirimkannya melalui email dutanusantaramerdeka@yahoo.co.id
Tampilkan postingan dengan label Politik. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Politik. Tampilkan semua postingan

Sejumlah Tokoh Gelar Deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Demi Masa Depan Negara Dan Bangsa, sejumlah tokoh nasional yang menyebut diri sebagai perwakilan masyarakat yang peduli akan masa depan negara dan bangsa Indonesia menggelar Deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di RM. Gudeg Kendil Mas, Jl. Raya Fatmawati No. 76, Jakarta, Minggu (2/8).

Din Syamsuddin dalam sambutannya mengatakan, Kapal besar Indonesia telah goyang dan hampir karam. Untuk itu perlu gerakan moral untuk menyelamatkan Indonesia, yang berarti menyelamatkan jutaan keluarga, sebab kepala keluarganya kini tidak bisa lagi bekerja karena kena PHK.

"Perlu diketahui, KAMI merupakan sebuah gerakan moral seluruh elemen dan komponen bangsa lintas agama, suku, profesi, kepentingan politik yang menyatu," kata Din Syamsuddin saat jumpa pers di Jakarta.

Menurutnya, menyelamatkan Indonesia adalah  menyelamatkan dari oligarkhi, kleptokrasi, korupsi, dan politik dinasti.


Din menambahkan, gerakan menyelamatkan Indonesia adalah gerakan amar ma’ruf nahi munkar yang harus dilakukan setiap umat. Sebab perjuangan menyelamatkan berat, karena lingkaran setan yang membuat tidak tahu dari mana memulainya.

Pada kesempatan yang sama, Refly Harun mengungkapkan, Ditinjau dari UU ketatanegaraan, unjuk rasa rakyat atas salah urus negara merupakan tindakan konstitusional. Artinya, kalau negara tak lagi berjalan di atas rel dan segala aturan dilanggar, maka rakyat berhak menekan rezim untuk kembali ke jalan yang lurus. 

Karena itu, katanya,  kalau tak ingin rakyat turun ke jalan, maka rezim harus menyejahterakan rakyatnya, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan menciptakan kedamaian sesuai perintah konstitusi. Bukan sebagaimana keadaan sekarang di mana terjadi pelanggaran hukum di mana-mana, kebutuhan rakyat diabaikan, dan kepentingan oligarki didahulukan.

Sementara itu, Ichsanuddin Noorsy menuturkan, Jumlah orang miskin di Indonesia sangat besar, jauh lebih besar dari angka yang selama ini disampaikan oleh pemerintah maupun Bank Dunia. Mereka ini tentunya korban dari orientasi kebijakan ekonomi rezim yang lebih memprioritaskan kepentingan kaum oligarki ketimbang rakyat. 

Acara deklarasi tersebut turut dihadiri sejumlah tokoh nasional yang memiliki kepakaran di bidang masing-masing, diantaranya fokus dibidang politik, hukum, sosial, ekonomi, budaya, agama, militer, hingga filsafat.

Para tokoh tersebut antara lain: Din Syamsudin, Abdullah Hehamahua, Rocky Gerung, MS Ka’ban, M Said Didu, Refly Harun, Syahganda Nainggolan, Prof Anthony Kurniawan, Rohmat Wahab, Ahmad Yani, Adhie M Massardi, Moh Jumhur Hidayat.

Hadir juga Ichsanudin Noorsy, Hatta Taliwang, Marwan Batubara, Edwin Sukowati, Joko Abdurrahman, Habib Muhsin Al Atas, Tamsil Linrung, Eko Suryo Santjojo, Chusnul Mariyah dan Sri Bintang Pamungkas. (Arianto)







Share:

Adek Efril Manurung: LMP adalah Wadah Perjuangan Sosial Kemasyarakatan Bangsa


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Dalam rangka silaturahim, Markas Cabang Laskar Merah Putih (LMP) Jakarta Timur menggelar touring motor dan mobil bersama 300 anggota LMP di sepanjang jalan menuju jalan Kebon Merdeka Kalideres Jakarta.

H. Adek Efril Manurung, SH, Ketua Umum Laskar Merah Putih dalam sambutannya mengatakan, Pancasila adalah ideologi negara kita, NKRI adalah harga mati, LMP Jakarta Barat harus bisa memenuhi dan memahami anggaran dasar dan anggaran rumah tangga LMP, dan yang terutama harus dipahami LMP sebagai sarana perjuangan organisasi sipil bukan untuk kepentingan kelompok tertentu dan juga bukan untuk kepentingan instansi tertentu melainkan demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia.

"Sehingga LMP akan tetap menjadi sebuah ormas yang berkeadilan dan dapat  mendorong serta memperkuat sebuah sistem melalui kolaborasi dengan pemerintah dalam rangka mewujudkan Indonesia lebih demokratis dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam bingkai-bingkai hukum, berkeadilan dan bukan berdasarkan kepentingan asing," kata Adek saat orasi dengan tajuk "Aksi Damai/Simpati dan Keprihatinan Anak Bangsa dan Negara" di markas LMP Jakarta Barat. Minggu (26/07)

Yang perlu digarisbawahi, kata Adek, LMP merupakan sarana perjuangan komitmen kebangsaan dari seluruh elemen bangsa tanpa memandang suku, agama, ras dan golongan. Kita satukan suara bahwa kita berjuang demi menjaga keutuhan negara kesatuan Indonesia.

Lebih lanjut, tuturnya, LMP sebagai ormas tidak menganut ideologi lain, kecuali ideologi negara Pancasila, tidak mempunyai misi lain, kecuali masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia.

Adek menambahkan, LMP merupakan ormas sosial kemasyarakatan yang memiliki identitas dan komitmen didalam negara kesatuan negara Indonesia
yaitu pengabdian, kerakyatan dan sodaritas, itu yang harus dipatuhi dan ditaati oleh seluruh pengurus markas daerah, markas cabang, dan markas ranting.

"Selain itu, LMP adalah wadah perjuangan sosial kemasyarakatan bangsa dan bukan organisasi kumpulan premanisme, dan LMP bukan hanya terdapat di DKI saja melainkan di seluruh Indonesia," pungkasnya. (Arianto)


Share:

LMP Gelar Aksi Damai/Simpati dan Keprihatinan Anak Bangsa dan Negara


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Markas Cabang Laskar Merah Putih (LMP)  Jakarta Timur menggelar "Aksi Damai/Simpati dan Keprihatinan Anak Bangsa dan Negara" pada Minggu (26/07) bertempat di jalan Kebon Merdeka Kalideres Jakarta yang dihadiri 300 anggota LMP serta para undangan.

H. Pendy. Ht, Ketua MADA DKI LMP mengatakan, Kami menyampaikan keprihatinanan dan menghimbau  kepada  semua elemen Bangsa supaya taat dan setia terhadap nilai-nilai Luhur Idiologi Bangsa yaitu Pancasila.

"Kami LMP  Markas Cabang , Jakarta Timur menyatakan bahwa, Kami ingin menjaga plularisme, toleransi, kerukunan bangsa dan negara ini, agar tidak ada Perpecahan dan gesekan di  antara generasi muda Indonesia dan terutama Rakyat Indonesia. Bersatu Kita Teguh ....Bercerai Kita Runtuh," kata Pendy kepada awak media di Jakarta.

Lebih lanjut, tuturnya, Kami meminta kepada seluruh Pimpinan Pemerintah, mulai dari Presiden dan Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif untuk  memberikan Penyuluhan dan Pembinaan kepada seluruh Rakyat Indonesia agar menjaga Persatuan dan Kesatuan Indonesia.


Pada kesempatan yang sama, H. Zulfikar. Ketua Marcab LMP Jakarta Timur mengatakan, Isu Global merupakan persoalan lintas budaya dan bangsa yang sedang hangat dibicarakan pada masa sekarang ini oleh masyarakat di dunia. Isu ini tidak hanya dihadapi oleh satu negara saja, melainkan dihadapi oleh berbagai negara di seluruh dunia, salah satu isu global yaitu kemiskinan,  kebodohan, kelaparan, pengangguran, kejahatan, kriminal, hukum, politik, isu kemanusiaan dan lain lain.

"Disisi lain, Penyalahgunaan  narkotika dan obat-obatan terlarang lagi tren di kalangan generasi muda indonesia dewasa ini kian semakin meningkat,  penyimpangan perilaku generasi muda tersebut, dapat membahayakan keberlangsungan bangsa ini di kemudian hari. Karena di tangan generasi muda ini terletak masa depan anak bangsa," pungkasnya. (Arianto)





Share:

Tommy Soeharto: Satukan langkah Menuju Sukses Pemilu 2024


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta Dalam rangka menyatukan langkah dan konsolidasi Partai Berkarya menuju sukses Pemilu 2024, DPP Partai Berkarya menggelar Konferensi Pers “Menyatukan langkah dan konsolidasi Partai Berkarya menuju sukses Pemilu 2024” pada Rabu, 8 Juli 2020 bertempat di Aula Gedung Granadi Jl. Hr. Rasuna Said Blok X 1 No.Kav. 8-9 Jakarta.
                                 
Salah satu isu krusial yang direspon pada rapat tersebut adalah wacana Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang diinisiasi sejumlah kader yang mengatasnamakan diri sebagai Presidium Penyelamatan Partai.

Hutomo Mandala Putra (Tommy Soeharto), Ketua Majelis Tinggi dan Dewan Pembina Partai Berkarya mengungkapkan, Pihaknya menyayangkan dinamika partai yang berujung pada munculnya gerakan munaslub tersebut. Terlebih, wacana itu hadir di masa pandemi Covid-19.

“Tentu kami menyayangkan dinamika yang tidak produktif dan dipertontonkan seperti ini. Ironisnya mereka ingin menggelar Munaslub, padahal Partai Berkarya belum pernah menggelar Munas sebelumnya,” ujar Tommy dalam arahannya pada Rapat Pleno yang berlangsung di Jakarta.

Lebih lanjut, Tommy mengaku mendapat dukungan penuh dari 30 Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Berkarya yang hadir dalam Rapat Pleno itu, untuk mencabut keanggotaan para inisiator Munaslub.

Sebetulnya, kata Tommy, Saya masih membuka pintu bagi mereka untuk bersama-sama kembali mengembangkan partai. Namun karena DPW sudah mendesak dan setuju, maka saya putuskan untuk mencabut keanggotaan mereka. Hal ini dimungkinkan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.

Keputusan pemberhentian nama-nama insiator Munaslub Partai Berkarya sendiri telah dibacakan dan diumumkan langsung oleh Sekretaris Jenderal Partai Berkarya, Priyo Budi Santoso.

Pada kesempatan yang sama, Sekjen Partai Berkarya Priyo Budhi Santoso mengatakan, Hasil rapat pleno hari ini dan hasil dengar pandangan DPW seluruh Indonesia, serta untuk kepentingan penguatan partai, maka nama-nama yang terlampir (inisiator Munaslub), yang telah merusak citra partai, sesuai keputusan DPP memberhentikan keanggotaan mereka.

“Selanjutnya, DPP juga memutuskan untuk mencabut seluruh hak keanggotaan mereka, dan melarang untuk menggunakan simbol-simbol Partai Berkarya dengan alasan apapun,” pungkas Priyo. (Arianto)

                                                       




Share:

FOKO Gelar Pernyataan Sikap Terkait Situasi Nasional Terkini


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Dinamika kehidupan ideologi, politik, ekonomi dan sosial pada akhir-akhir ini telah berkembang  sangat mengkhawatirkan. Kelompok radikal yang berpaham khilafahisme telah berhasil mempengaruhi berbagai unsur lapisan masyarakat dan membangun jaringan yang cukup luas. Dalam Muktamat Khilafah tahun 2013 di Gelora Bung Karno secara tegas menyatakan tidak setuju terhadap Pancasila, paham kebangsaan dan demokrasi.

Letjen TNI Purn. Soekarno, Pengurus LVRI/Foko mengatakan bahwa sisa-sisa PKI terus-menerus berusaha untuk bangkit dengan menyusup kepada partai-partai politik yang ada, manuver politik mereka yang terkini adalah mengangkat RUU “Haluan Ideologi Pancasila" (HIP) dan menolak mencantumkan TAP MPRS XXV/1966 sebagai konsideran.

Sementara itu, lanjutnya, kelompok Liberal Kapitalis lewat empat kali amandemen UUD 1945 telah berhasil meminggirkan "roh" Pancasila dan Pembukaan UUD I945 dalam kehidupan berbangsa-bernegara, menggantikannya dengan induvidualisme-liberalisme-kapitalisme. Kapital besar yang mereka miliki pada kenyataannya mampu mengendalikan dinamika sosial, politik dan ekonomi.

"Kebebasan nyaris tanpa batas yang dibuka oleh liberalisme telah menimbulkan turbulensi
ideologis yang luas dalam kehidupan sosial, politik dan ekonomi nasional. Kondisi terkini yang antara lain ditandai oleh maraknya kegaduhan di dalam masyarakat terkait isu TKA
China ditengah maraknya PHK selama pandemik Covid-19 dan merebaknya isu kebangkitan PKI telah dimanfaatkan oleh kelompok radikal, sisa-sisa PKI, serta kelompok separatis Papua untuk lebilh memperkeruh situasi," ujar Soekarno saat menyampaikan Pernyataan Sikap menyikapi SITUASI NASIONAL TERKINI pada Jumat, 12 Juni 2020 bertempat di Gedung LVRI Lantai 11, Semanggi. Jakarta Selatan.

Selain itu, kata Soekarno, Kondisi ini merupakan ancaman nyata terhadap kchidupan bermasyarakat- berbangsa-bernegara dalam wadah NKRI berdasarkan Pancasila serta semangat Bhinneka Tunggal Ika. Untuk itu kami Purnawirawan TNI/Polri menyatakan sikap, sebagai berikut:

- Pertama: Mendesak pemerintah untuk membongkar tuntas, menghentikan dan menindak
berbagai bentuk kegiatan kelompok masyarakat yang menyebarkan paham Kilafahisme yang telah memiliki basis di kampus—kampus PTN dan PTS diseluruh Indonesia, membersihkan birokrat dari anasir-anasir kelompok radikal.

- Kedua: Mendesak DPR RI untuk mencabut RUU HIP dan mendesak Pemerintah untuk menolaknya. Suatu kekeliruan yang sangat mendasar bila penjabaran Pancasila sebagai staatsfundamentalnorm atau landasan bagi pembentukan UUD (Hans Nawiasky) justru diatur dalam UU.

Penjabaran Pancasila di bidang politik/pemerintahan, ekonomi, hukum, pendidikan, pertahanan serta bidang lainnya telah diatur dalam UUD 1945. Keberadaan UU HIP justru akan menimbulkan tumpang-tindih serta kekacauan dalam sistem ketatanegaraan maupun pemerintahan. Pengangkatan RUU HIP ini dinilai sangat tendensius karena terkait dengan upaya menciptakan kekacauan serta menghidupkan kembali PKI.

- Ketiga: Mengajak segenap komponen bangsa khususnya kelompok elit, untuk fokus pada upaya memerangi Covid 19, menempatkan kepentingan bangsa-negara di atas segalanya, serta tidak memanfaatkan situasi baik untuk kepentingan politik maupun ekonomi. Kepada aparat yang berwenang agar mengambil tindakan hukum secara tegas terhadap mereka yang melanggar.

- Keempat: Mendesak MPR RI, DPR RI dan Pemerintah, serta mengajak seluruh masyarakat untuk menegakkan tata kehidupan berdasarkan Pancasila secara murni dan konsekuen dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini akan berhasil hanya melalui upaya konstitusional “Kaji Ulang” Perubahan UUD 1945.

"Demikian pernyataan Purnawirawan TNI/Polri menyikapi perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dinilai telah jauh melenceng dari Pancasila," pungkasnya. (Arianto)

Share:

Pasangan Dua Bintang Adakan Halal Bihalal di Lamban Gedung Kuning


Duta Nusantara Merdeka | Bandar Lampung
Kendati berlansung dalam situasi pandemi Corona, acara halal bi halal keluarga besar Bakal Calon Wali Kota Bandarlampung, Dang Gusti Ike Edwin di Lamban Gedung Kuning, Bandar Lampung berlansung semarak, dan penuh rasa kekeluargaan. Acara dilaksanakan pada Minggu (31/5/2020).

Sebelumnya, keluarga besar yang hadir  terlebihdahulu mengikuti acara  secara tertib mengikuti aturan protokol kesehatan  diperiksa suhu tubuhnya, diharuskan mencuci tangan dengan hand sanitizer yang sudah dipersiapkan dan tidak lupa menjaga jarak. saat memasuki Gedung Pelestarian Adat Lampung yang beralamat di Jl Pangeran Suhaimi Sukarame , Kota Bandarlampung.



Hadir pula dalam kesempatan tersebut yakni, Bakal Calon Wali Kota Bandarlampung, dr Zam Zanariah, beserta rombongan keluarga, para tokoh masyarakat dan ketua adat sejumlah daerah berserta pendukung pasangan yang mengatasnamakan Dua Bintang yakni Ike-Zam.


Dikesempatan masih di hari raya Idhul Fitri, Dang Gusti Ike Edwin memberikan ucapan selamat hari raya serta ucapan maaf kepada keluarga besarnya jika selama ini terdapat kesalahan serta kehilafan yang disengaja atau tidak disengaja.


"Saya mewakili keluarga besar Lamban Gedung Kuning, mengucapkan minal aizin walfaizin, mohon maaf lahir dan batin apa bila selama ini ada kekeliruan dan kehilafan kepada keluarga besar saya serta tim sukses yang hadir pada kesempatan hari ini,"tegas Perdana Mentri Kerajaan Sekala Brak Lampung.

Mantan Kapolda Lampung  ini juga tidak lupa meminta doa dan dukungannya kepada keluarga besarnya dan para tokoh adat dan masyarakat atas rencana pencalonannya sebagai Wali Kota Bandarlampung yang dijadwalkan akan digelar pada tanggal 9 Desember 2020 mendatang.


"Tanpa dukungan puakhi ( Saudara) saya semuanya dan para tokoh adat, masyarakat serta relawan saya perjuangan ini tidak akan berjalan maksimal dan sukses. Oleh karena itu saya mengucapkan bannyak terima kasih atas dukungan yang telah diberikan selama ini,"ujarnya.


Dang Gusti Ike Edwin juga mengatakan, pencalonannya sebagai Wali Kota Bandarlampung tidak ada lain karena ibadah dan ingin menorehkan sejarah besar agar kota setempat menjadi kota lebih baik lagi serta dikenal diseluruh dunia.


"Oleh karena itu saya sudah Siapkan sejumlah program unggulan yang akan saya sampaikan kepada masyarakat agar cita-cita tersebut dapat terwujud. Salah satunya saya ingin kota bandarlampung menjadi tiga kali lebih baik dan dua kali pasti baik dari sekarang ini,"ungkapnya.

Diantara sejumlah program yang ditawarkan oleh Pasangan Calon Dua Bintang ini adalah menjadikan Kota bandarlampung yang sehat dan bermartabat.

"Sehat birokrasinya, sehat ekonominya, sehat pendidikannya, sehat masyarakatnya, sehat kaum buruhnya, sehat nelayannya, sehat agamanya dan sehat kemanannya,"katanya.


Dikesempatan yang sama, Pasangan Ike Edwin yakni, dr. Zam Zanariah juga dalam sambutannya mengucapkan hal yang sama. Bersama Ike Edwin dirinya juga siap bersinergisitas untuk mewujudkan cita-cita tersebut jika diberikan kesempatanb untuk membangun Kota Bandarlampung.

"Bersama Dang Gusti Ike Edwin, kami berdua siap mewujudkan Kota Bandarlampung yang sehat dan bermartabat,"pungkasnya. ** 

(Farid).

------------------------------------------------------------------



Share:

Walikota Depok Di Himbau Berhentilah Melakukan Pencitraan Soal Corona


Duta Nusantara Merdeka | Depok
Badan Kesehatan dunia (World Health Organization) meningkatkan status virus Corona dari Public Health Emergency of International Concern menjadi Pandemi, per 11 Maret 2020. Berkaitan dengan itu Jakarta dan Batam telah menetapkan status Waspada Covid-19.

Bahkan Pemerintah Kota Surakarta telah menjadikan Pandemi ini sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) hingga meliburkan KBM sekolah-sekolah mulai dari tingkat TK hingga SMA, selama 14 hari kedepan. Bahkan Universitas Indonesia (UI) secara resmi per Rabu 18 Maret, mengubah KBM tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh (PJJ).

Berbeda dengan daerah lainnya, Kota Depok, selaku daerah pertama kalinya kasus 1 dan 2 positif Covid-19 ditemukan di Indonesia, masih belum nampak gregetnya dalam mengantisipasi penyebaran virus yang berasal dari Kota Wuhan, China ini.

Malahan, Minggu 15 Maret 2020, Pemerintah Kota Depok bersama Puskesmas Kecamatan (PKM) Sukmajaya mengadakan kegiatan Senam PKM Sukmajaya dengan tema "Indonesia tidak takut Corona"? di Taman Merdeka di depan Kantor Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok. Acara itu, mendapat kecaman dari Ombudsman RI, dan sejumlah aktivis kesehatan. 

"Tidak takut tidak berarti harus menantang resiko dengan mengumpulkan banyak orang di keramaian. Ini sama sekali bukan langkah yang cerdas," melainkan tidak paham dalam protokol penanganan Corona,  

"Seharusnya walikota depok melakukan sosialisasi bahwa setiap orang patuh misalkan menggunakan masker, menggunakan hand sanitazier untuk melindungi diri. 

Seharusnya jika Pemkot Depok ingin menunjukkan tidak takut dengan Corona, sebaiknya merubah format acara itu, dengan memerintahkan Satuan Kerja Perangkat Saerah (SKPD) untuk mengecek kesiapan mall, perkantoran dan pusat-pusat keramaian dalam menghadapi Covid-19 ini. "Ini lebih positif dilakukan. Karena memberikan perlindungan kepada masyarakat,"

Apa yang harus dicek ?. Pastikan mall, perkantoran dan fasilitas publik memiliki thermal gun, hand sanitizer, ketersediaan masker hingga fasilitas kesehatan di pusat-pusat keramaian. Dan pastikan kesiapsiagaan rumah sakit di Depok dalam mengantisipasi penularan infeksi Covid-19.

"Ini justru akan meyakinkan warga Depok bahwa Pemkot Depok siap menghadapi virus Corona dan itu akan memberikan penegasan kepada warga Depok bahwa mereka tidak akan takut menghadapi Covid-19," 

"Bahwa sarana dan prasaran untuk mencegah penyebaran infeksi Covid-19 itu sudah tersedia dan disediakan oleh Pemkot Depok, pasti masyarakat Depok mendukung," tandasnya. 

Seperti diketahui, sejak kasus 1 dan 2 positif Covid-19 di umumkan 02 Maret 2020 hingga saat ini sudah ada sebanyak 69 positif Covid-19. Dimana 60 pasien masih dalam perawatan, 5 pasien sembuh dan 4 pasien meninggal dunia

Ternyata walikota Depok  terlambat dalam membuat program kebijakan dalam mengantisipasi wabah covid 19 di kota Depok, beliau kurang peka terhadap potensi serangan wabah Corona ini, sehingga banyak warga masyarakat yang pada ahirnya membuat program perlindungan masing-masing di wilayah tempat tinggalnya dengan melakukan penyemprotan dispektan, dan melakukan upaya-upaya perlindungan dalam mengatasi wabah Corona di kota Depok, 

Sudah semestinya walikota Depok lebih perhatian serius terhadap persoalan Corona di kota Depok dengan membuat program yang kongkrit kepada masyarakat bukan hanya sebatas penyampaian informasi yang sifatnya hanya kampanye terselubung untuk tujuan yang politik praktis, selain itu juga terkesan walikota Depok hanya melakukan pencitraan melalui iklan layanan masyarakat   untuk kepentingan pribadi ini yang menurut kami sangat memprihatinkan, melalui rilis ini kami menyatakan bahwa berhentilah walikota Depok untuk mengumbar kegagalan dalam mengatasi epidemi Corona dengan cara yang salah dan tidak produktif, kami sebagai bagian dari masyarakat sudah paham dengan modus anda yang cuma mencari popularitas semata ketimbang menyelamatkan warga depok dari ancaman Corona. 

Share:

Alumni SMA Jaringan Bersama Indonesia Gelar Diskusi Publik dengan Tajuk "Selamatkan Ibu Kota"


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Warga Jakarta melihat adanya perubahan dibeberapa sudut ibu kota, seperti maraknya pembangunan pelebaran trotoar untuk orang berjalan, jalan yang diberikan garis untuk pengendara sepeda, jembatan penyeberangan dibeberapa titik yang yang dibuka atapnya agar bisa melakukan foto selfie dengan pemandangan gedung-gedung dan hiasan temaram lampu di malam hari.

Namun disisi lain, kita masih melihat banyaknya pedagang kaki lima yang melanggar. Peraturan seperti sering kali tidak memiliki TDU (tanda daftar usaha), atau berjualan disembarang tempat seperti bahu jalan atau trotoar. Tentunya ini bisa mengganggu pejalan kaki atau kurangnya estetika, ketertiban, keamanan, dan kenyamanan ibu kota. Kita ketahui bahwa tampilan ibu kota di daerah seperti jalan Sudirman- Thamrin terlihat bagus, tapi disudut-sudut lainnya terlihat semakin kumuh.

Berkaitan janji-janji pasangan Anis-Sandi saat pilkada, setidaknya ada 12 janji lisan yang digulirkan ke warga Jakarta, antara lain Pak Anis pernah menjanjikan pembangunan rumah dengan skema down payment 0%. Janji menyediakan lapangan kerja melalui program OKE-OCE, Janji membangun angkutan massal Rp. 5.000,- terintegrasi.


Pak Anis Bawedan juga pernah menjanjikan menjadikan jam 19.00-21.00 menjadi jam belajar masyarakat, dimana dijanjikan akan menghadirkan pengajar dari kalangan professional sampai mahasiswa. Anak-anak belajar dan kami undang professional, para mahasiswa. Mari turun ke kampung-kampung. Jadilah saudara bagi adik adikmu, bimbinglah mereka belajar di sore hari. Kata Pak Anis saat debat pada pilkada 2017.

Anis Bawedan juga pernah berjanji untuk memperluas manfaat Kartu Jakarta Pintar dalam bentuk Kartu Jakarta Pintar Plus, sehingga bisa digunakan pula oleh orang berusia 6-21 tahun yang tidak sekolah, tapi memiliki keinginan mengikuti pelatihan keterampilan dan kursus. Lalu berjanji lisan, juga akan memperluas manfaat Kartu Jakarta Sehat dalam bentuk Kartu Jakarta Sehat Plus, dengan menambahkan fasilitas khusus untuk para guru mengaji, pengajar sekolah minggu, penjaga rumah ibadah khatib, penceramah dan pemuka agama.

Sejak dilantik Presiden pada 16 Oktober 2017 dan telah dua tahun menjadi Gubernur, warga Jakarta dikagetkan dengan isu anggaran belanja daerah untuk tahun 2020 yang dianggap tidak wajar. Anggaran janggal ini terungkap saat anggota DPRD DKI dari Fraksi PSI, William Aditya Sarana, sebagai Legislator termuda tersebut mengungkapkan anggaran pengadaan lem aibon sebesar 82 milliar di Suku Dinas Pendidikan Jakarta Timur.

Anggota DPRD DKI dari Fraksi PDIP lainnya, Ida Mahmudah, juga membongkar anggaran janggal jasa konsultan penataan pemukiman kumuh sebesar Rp. 556 juta per RW. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau FITRA, Indonesia Corruption Watch dan Indonesia Bouget Centre (IBC) juga menemukan banyak anggaran janggal di rancangan APBD DKI 2020 mulai dari pembelian gunting rumput, buku folio dan tenis meja.


Tentunya kejanggalan-kejanggalan ini harus ditelusuri dan butuh klarifikasi dari Gubernur DKI Jakarta yang pernah berjanji akan membangun system transparansi dan agar publik bisa turut mengawal proses penetapan anggaran dan program-program yang tidak tepat sasaran, sehingga nantinya tidak merugikan kepentingan rakyat.

Ketua Umum Alumni SMA Jaringan Bersama Indonesia (ASJBI), Nanda Abraham mengatakan, adanya isu tentang rencana Anis Baswedan akan maju melangkah sebagai Capres di tahun 2024, dengan pengusulan anggaran yang terkesan aneh, menjadikan kecurigaan sebagian warga Jakarta bahwa dari APBD yang direncanakan untuk tahun 2020, jika tidak dikawal bisa rawan dimanfaatkan untuk kepentingan politik kekuasaan.

"Seperti masyarakat Indonesia ketahui, bahwa Jakarta mempunyai anggaran yang terbesar dari propinsi lain di Indonesia. Sementara APBD tahun 2020 yang bisa melebihi 85 triliun tentunya harus dipergunakan sepenuhnya untuk kepentingan warga Jakarta dan semakin majunya ibu kota negara," ujar Nanda Abraham saat Diskusi Publik dengan tajuk "Selamatkan Ibu Kota" di Gedung Menara Jamsostek Jakarta. Minggu (24/11)

Selama Anis Baswedan memimpin Jakarta, masyarakat merasakan kekumuhan ibu kota semakin bertambah. Sementara sungai-sungai yang biasanya dikeruk sampahnya, kini jarang terlihat ada aktifitas pembersihan sampah di sungai seperti di jaman Ahok. Yang pasti, janji-janji Anis ditagih warga Jakarta kok," pungkas Nanda Abraham.

Turut hadir para narasumber: William A Sarana selaku DPRD DKI Fraksi PSI, Ir Tabah Nugroho selaku Praktisi Konstruksi, Yenny Sucipto selaku Direktur Eksekutii LETRAA, Iskandarsyah selaku Direktur ETOS Indonesia Institusi dan Nany dimoderatori oleh Bob R Randilawe. (Arianto)




Share:

Bedah Buku & Diskusi Panel “PKI Dalang dan Pelaku G30S/1965”


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Berangkat dari peristiwa yang didasarkan pada sumber Arsip Pusat Partai Komunis Tiongkok, telah terjadi Pertemuan Tingkat Tinggi antara delegasi PKC dipimpin oleh Ketua Mao Tse Tung dan delegasi PKI, yang dipimpin oleh DN. Aidit serta isterinya Tanti, dan Yusuf Aji Torop (Wasekjen PKI) pada 5 Agustus 1965.

Dalam pertemuan itu dari Partai Komunis Cina antara lain hadir: Deng Hsiao Ping, Peng Chen, Chenyi, Li Sao qi dan Chou En lai. Pertemuan itu mengakibatkan peristiwa dini hari 1 Oktober 1965, tujuh orang pimpinan tertinggi Angkatan Darat, yakni Panglima AD Ahmad Yani, lima orang jenderal terdekatnya, serta Menteri Pertahanan Jenderal A.H. Nasution, diserbu di tempat kediaman masing-masing di Jakarta.

Aksi ini dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung, Komandan Batalyon Resimen Cakrabirawa yang bertugas menjaga keamanan Presiden. Anak buahnyalah yang malam itu melakukan penyerbuan, dibantu oleh Brigade Infanteri Garnisun Jakarta yang dipimpin oleh Kolonel Abdul Latief.

Peristiwa tersebut dicoba dibedah lagi dalam buku “PKI Dalang dan Pelaku Kudeta G30S/1965” pada Sabtu, 23 November 2019 di Gedung Dwiwarna Purwa Lemhannas Jl. Medan Merdeka Selatan 10, Jakarta Pusat.
                                                                 
Acara bedah buku tersebut diawali dengan Pembukaan/Pembawa Acara Dr. Hj. Maria Zuraida. M.S dilanjutkan Pembacaan Do’a oleh Drs. H. Zulfi Syukur, MA., Sambutan Pimpinan GBN oleh Jenderal TNI (Purn) Agustadi Sasongko Purnomo serta Sambutan Dan Pembukaan Menteri Pertahanan RI oleh Letnan Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto.

Selanjutnya, Ringkasan Buku oleh Prof. Aminuddin Kasdi, MS. Sedangkan Keynote Speech oleh Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu dengan para Pembahas antara lain: Prof. Dr. Salim Said, Dr. KH. As’ad Said Ali, Dr. Fadli Zon, S.s., M.Sc, dan Emha Ainun Nadjib dengan moderator Adhie Massardi dan Rofiqul Umam Ahmad

Acara ditutup dengan Pidato Kebudayaan oleh Dr. Taufiq Ismail dan Closing Speech oleh KH., Dr., Ir. Salahudin Wahid. (Arianto)





Share:

POSBAKUM Golkar Gelar Diskusi Publik Usung Tema "Golkar Mencari Nahkoda Baru"


Duta Nusantarn Merdeka | Jakarta
POSBAKUM Golkar menggelar diskusi publik dengan tema "Golkar Mencari Nahkoda Baru"  pada Selasa, 12 November 2019 bertempat di Kudus Hall, Hotel Sultan Jakarta. Turut hadir Narasumber antara lain: Bambang Soesatyo selaku Ketua MPR RI, Siti Zuhro selaku Pengamat Politik LIPI, Ray Rangkuti selaku Pengamat Politik, Hanta Yuda dari Poltracking dan Amriyati Amin selaku Politisi Partai Golkar.

Siti Zuhro selaku Pengamat Politik LIPI dalam diskusi publik menjelaskan, mesiu penting untuk dapat mengembalikan kedigdayaan Golkar jika bisa dikelola dengan baik.

Untuk itu, kata Siti, yang diperlukan adalah bagaimana membangun kepemimpinan partai yang inklusif, membangun partai yang aspiratif, melakukan pendidikan politik yang partisipatif, membangun managemen  keuangan partai yang transparan, membuat sistem pengelolaan organisasi dan administrasi berbasis teknologi, membangun politik dua arah, baik ke dalam maupun keluar dan membangun sistem rekruitmen dan kaderisasi yang berdasarkan loyalitas.

Lanjutnya, Sebagai partai "karya", tantangan Golkar lainnya adalah bagaimana menyakinikan pihak bahwa karyanya bermanfaat dan aspiratif. Golkar harus bisa menjadikan dirinya sebagai partai rakyat dan bukan partai yang elitis.

"Selain menjadikan dirinya sebagai partai bersih, satu tuntutan publik yang penting diperhatikan Golkar adalah mampukah partai Golkar menjadi partai pelopor yang menjunjung tinggi etika," tutupnya. (Arianto)





Share:

Ridwan Hisjam: Partai Golkar Menang Karena Paradigma Baru


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Kehadiran Menkopolhukam Mahfud MD menyoroti pentingnya Partai Golkar membangun paradigma baru dalam konstelasi politik semakin keras pertarungannya. Hal itu dikatakannya dalam peluncuran buku Reformasi Paradigma Baru Partai Golkar  karya Ir. H. M. Ridwan Hisjam, Minggu (10/11) siang di Jakarta. 

Komentar DR. (HC) Ir. Airlangga Hartarto MBA., MMT., IPU  buku Ir. H.M. di bagian cover belakang buku Ridwan Hisjam mengatakan bahwa Reformasi Paradigma Baru Partai Golkar memberikan kontribusi terhadap kejayaan Partai Golongan Karya.

Buku Reformasi Paradigma Baru Partai Golkar (RPBPG) yang  diluncurkan   dihadiri beberapa tokoh partai Golkar antara lain Akbar Tanjung, Abu Rizal Bakri, Agung Laksono dan undangan lainnya.

Komentar lain dari sosok milineal Ketua Umum Angkatan Muda Pembaruan Indonesia (AMPI) Dito Ariotejo berharap Partai Golkar (PG) tidak lagi terlena dengan nostalgia Orde Baru. Sehingga PG  mampu meneduhi banyak kader dan konstituen.

Sebagai pengganti anggota Dewan Eni Saragih yang terkena OTT  oleh KPK, Ridwan Hisjam masuk menjadi wakil ketua Komisi VII DPR RI, yaitu pindah dari posisi sebelumnya sebagai pimpinan Komisi X DPR RI.

"Saya tidak melihat dunia politik sebagai pekerjaan, karena pekerjaan saya adalah pengusaha sampai sebagai hari ini," ujar Ridwan Hisjam.

Dirinya paham betul sejarah kelahiran Partai Golkar yang selalu menjaga pemerintah dengan doktrin kekaryaan. Ia menulis buku ini karena galau melihat kondisi saat ini sehingga merasa berterima kasih atas bantuan dari wartawan senior dari Jawa Pos. 

"Partai  Golkar dengan paradigma mampu menang pada tahun 2004. Saya harap tahun 2020 dengan bonus demografi menjadi keuntungan bagi bangsa ini bukan malapetaka. Harapan saya Dito Ariotedjo suatu kali jadi Ketua Umum Partai Golkar sebagaimana Bang Akbar Tanjung mengajukan paradigma baru sebelum tahun 1999," jelas Ridwan saat Diskusi Membangun Platform Demi Revolusi Industri 4.0 dan Konten Politik Pemilih Mileneal.**
Share:

Deklarasi Dukung Bambang Soesatyo Sebagai Ketua Umum Golkar Periode 2019-2024


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Keluarga Besar Partai GOLKAR, baik di pusat, terutama di daerah-daerah ikut merasa prihatin terhadap realitas pengelolaan partai dan kinerja electoral partai saat ini.

Secara umum mereka menginginkan perubahan kepemimpinan partai yang dapat menjamin lahirnya pembaharuan partai di segala aspek, yang pada satu sisi mampu mewujudkan kepemimpinan partai yang efektif dan konstitusional, dan di sisi lain mampu meningkatkan kinerja electoral partai agar bisa tampil sebagai pemenang dalam Pileg dan Pilpres 2024.

DR. Ahmadi Nur Supit, MSI, Ketua Tim Sukses BAMBANG SOESATYO mengungkapkan, Mereka mendesak Saudara BAMBANG SOESATYO untuk merebut Ketua Umum Partai GOLKAR untuk melakukan pembaharuan partai secara signifikan dengan mengakselerasi konsolidasi partai secara menyeluruh, baik dalam perspektif doktrin, kelembagaan, kader maupun perspektif kepemimpinan partai di seluruh tingkatan organisasi.

"Mereka mendukung dan sangat mengharapkan Saudara BAMBANG SOESATYO memimpin Partai GOLKAR sebagai Ketua Umum untuk mengembalikan harkat dan martabat politik Partai GOLKAR sebagai partai yang kompeten dan berpengalaman," ujar Ahmadi saat konferensi pers di Hotel Sultan Jakarta. Kamis (07/11)

Mereka juga percaya dan hakul yakin, kata Ahmadi, bahwa di bawah kepemimpinan Saudara BAMBANG SOESATYO, tatakelola partai akan bertumbuh secara demokratis, berbasis konstitusi dan fitrah partai serta berorientasi pada kemajuan, kejayaan dan kebesaran partai sebagaimana pernah terukir indah dalam sejarah kepemimpinan partai serta dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Menurut Ahmadi, Dukungan luas terhadap Saudara BAMBANG SOESATYO untuk memimpin Partai GOLKAR periode 2019 2024, baik dari pusat maupun daerah, sejatinya didasarkanpada pencermatan mereka terhadap pengalaman kepemimpinan, kompetensi, integritas dan militansi Saudara BAMBANG SOESATYO, antara lain Sukses menjalankan tugas sebagai Ketua Komisi l DPR RI, Sukses memimpin dan membangun kinerja positif DPR RI. Seorang pemimpin yang egaliter, mampu membangun kebersamaan dan rasa kekeluargaan, serta menjadi pemimpin bagi semua buat semua serta Mampu membangun motivasi untuk berprestasi dan mengembangkan diri.

Selain itu, lanjut Ahmadi, Mampu membangun dan mengembangkan komunikasi politik yang konstruktif dan efektif dengan seluruh pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal (Kutip pesan dan kesan Jokowi dan JK terhadap Bamsoet). Memiliki simpatisan yang luas di kalangan kaum milenial, yang menurut data statistic memiliki potensi electoral di atas 60 %. Didukung oleh mayoritas DPD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Saat ini, kata Ahmadi, BAMBANG SOESATYO Memiliki semangat dan tekad yang kuat untuk merebut kembali kejayaan dan kebesaran Partai GOLKAR. Memiliki Visi dan Misi yang jelas tentang masa depan Partai GOLKAR dan lain-lain.

"Posisi politik Saudara BAMBANG SOESATYO sebagai Ketua MPR yang terpilih secara aklamasi, menandai posisi tawar politik yang kuat dalam konstelasi politik nasional. Konsekwensinya, Ketua Umum GOLKAR yang menjabat Ketua MPR RI memiliki posisi tawar politik yang lebih kuat, dibandingkan seorang menteri yang sejatinya menjadi pembantu Presiden. Maka ini merupakan deklarasi politik untuk mendukung dan memenangkan Saudara BAMBANG SOESATYO sebagai Ketua Umum Partai GOLKAR, periode 2019-2024," tutup Ahmadi. (Arianto)




Share:

Lalu Piringadi SH: Kita Punya Bukti Terjadi Pemalsuan UUD 1945


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Penggugat Zulkifli: UUD 1945 Dipalsukan Kok Masih Disebut UUD'45?

Ada peristiwa penting bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda ke 91, 28 Oktober 2019, di PN JAKARTA PUSAT, yaitu dilaksanakannya sidang perdana Gugatan Pembatalan Amandemen UUD'45, untuk Kembali ke UUD 1945 Asli pada Senin (28/10) pagi di Jalan Bungur Besar Raya Nomor 24-28 Jakarta.

Penggugat tunggal dr. Zulkifli Ekomei menggugat Pimpinan MPR RI dan 16 pihak turut tergugat lainnya Pimpinan DPR RI, Pimpinan DPD RI, Presiden RI, Pimpinan Parpol (9 partai), Panglima TNI, Kapolri, serta Triumvirat (Menhan, Mendagri, Menlu). 

Terlihat antusias anggota masyarakat dan awak media yang hadir untuk mengikuti dan meliput serta mengawal proses persidangan PMH yang dilakukan oleh banyak pihak ini karena diduga telah mengelabui masyarakat dengan memakai UUD 1945 yang tidak lagi asli sebagai mana ditetapkan oleh PPKI pada Sabtu 18 Agustus 1945.

"Selama ini sejak 4 kali amandemen hingga 2002 kita dirancukan dengan penamaan dan penyebutan UUD'45. Padahal UUD'45 diberlakukan kembali dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan dikukuhkan secara aklamasi 22 Juli 1959 oleh DPR. Kami baranggapan ini beda, Sudah dirubah tapi pakai nama sama. Ini  pemalsuan. Kalau musti dirubah, ya pakai nama baru, "Jelas Zulkifli saat ditanya alasan mengatakan adanya pemalsuan dokumen negara.

Pengacara Lalu Piringadi SH menghitung hanya ada 8 pasal yang asli atau sekitar 10,7% saja yang tersisa. Dimana batang tubuh dari UUD 1945 pun sudah banyak berubah.

"Kami akan beberkan semua penyimpangan yang terjadi selama  ini di persidangan berikutnya. Saat ini mungkin baru kuasa hukum dari PPP yang hadir. Yang lain berhalangan, atau mungkin sebab lain. Tapi, begitu mereka tahu pentingnya gugatan klien kami saudara Zulkifli, niscaya masyarakat akan terbuka matanya dan menyadari bahwa bangsa ini sudah jauh menyimpang dari cita-cita Proklamasi dan akar budaya bangsa, "Tutup Lalu Piringadi. **

Share:

Eva Sepriami Politisi Partai Gerindra Ucapkan Selamat Bertugas Pada Prabowo Subianto


Duta Nusantara Merdeka | Muara Dua
Eva Septiani politisi.partai Gerindra,yang kini menjabat sebagai anggota DPRD kabupaten Oku Selatan, ini mengucapakan selamat bertugas kepada  ketua umum partai Gerindra  yang menjadi menteri pertahanan Republik Indonesia.kami bangga karna ketua umum partai Gerindra ikut di kabinet Indonesia maju.   

Dengan dilantiknya Prabowo Subianto oleh Presiden RI Joko Widodo menjadi Menteri Pertahanan Republik Indonesia Periode 2019 – 2024 mungkin banyak Pro dan Kontra yang terjadi, baik dari kalangan pendukung 01 maupun 02 pada Pilpres yang lalu.

Namun inilah ungkapan isi hati seorang Jendral Prabowo ."Silahkan kalian para pendukungku & Sahabat seperjuanganku untuk mentertawakanku, mencaci makiku bahkan meninggalkanku karena langkah pemikiranku yang berbeda dengan kalian saudaraku”

”Namun harus kalian ketahui wahai para pendukungku, wahai para sahabat seperjuanganku serta wahai para guru, ulama, kiai, habib dan saudari tauladanku, yang saya lakukan ini semata mata demi Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menjaga keutuhan Bangsa & Negara dari perpecahan anak bangsa yang kian hari mendekati Destroyer.” (bencana)

Saya terlahir dari TNI, saya seorang Jenderal. Takkan membiarkan bangsa dan Negara ini menjadi medan pertempuran bagi sesama anak bangsa, bagi sesama saudara. Meskipun saya harus menjadi tumbal. “Prabowo Subianto” itu lah ungkapan isi hati dari sang jenderal Prabowo Subianto.

”Eva Sepriami” politisi partai Gerindra,dan  Anggota DPRD Oku Selatan mengatakan, kami sangat mendukung apapun keputusan Ketua Umum Kami, demi mewujudkan Indonesia yang lebih Maju,  Adil dan Makmur sehingga Indonesia tidak akan pernah terpecah belah oleh pihak manapun dan inilah yang akan dilakukan Prabowo sebagai Menteri Pertahanan.

Kami sebagai Kader Gerindra mengucapkan selamat bekerja dan semoga amanah untuk Prabowo Subianto dan Edi Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan ” kami sebagai kader Gerindra harus mendukung, semua keputusan dan kebijakan yang di ambil  ketua umum partai Gerindra  pungkas Eva Sepriami mengakhiri Bincang-bincangnya dengan Media ini.
Share:

Pilkades Serentak Di Kabupten Kutai Kartanegara Digelar 16 Oktober 2019


Duta Nusantara Merdeka | Kutai Kartanegara
Pilkades Serentak Tahun 2019 di Kabupaten Kutai Kartanegara dihelat pada tanggal 16 Oktober 2019, untuk menyatukan persepsi petugas keamanan yang terlibat dalam Pilkades agar pesta demokrasi tingkat desa dapat berjalan lancar, aman, dan damai, Polres Kutai Kartanegara (Kukar) melaksanakan Lat Pra Pam (Latihan Pra Pengamanan) Pilkades Serentak Tahun 2019 di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Lat Pra Pam dibuka langsung oleh Kapolres Kukar AKBP Anwar Haidar didampingi Wakapolres Kukar KOMPOL Wiwit Adisatria bertempat di ruangan Catur Prasetya Polres Kukar, pada Senin (7/10/2019), dengan diikuti kurang lebih 150 Personil Polres Kukar.

Dikatakan oleh Kapolres Kukar AKBP Anwar Haidar bahwa, meskipun pengamanan terkait pemilihan umum dan kepala desa, namun masih perlu dilakukan latian pra pengamanan dan anggota harus betul-betul memperhatikan keamanan karena Pilkades mempunyai tingkat kerawanan yang berbeda dan kerawananan lebih tinggi dari pada Pilkada maupun Pileg dan Pilpres.

“Kita undang perwakilan Personil Polsek jajaran Polres Kukar agar nantinya rekan rekan bisa menyampaikan gambaran awal situasi daerah operasi, dan bagaimana cara bertindak apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan." Kata AKBP Anwar Haidar.

Tidak hanya itu, Kapolres juga meminta kepada para peserta lat pra pam ini untuk dapat mendengarkan, memahami, merespon apa yang disampaikan oleh Pemateri dalam lat pra pam ini. Dengan maksud agar personil pengamanan nantinya dapat memahami perannya ataupun tingkat kerawanan yang menjadi objek pengamananya.

“Untuk peserta lat pra pam sekalian diharapkan untuk dapat memahami, mendengarkan, dan merespon apa yang disampaikan oleh Pemateri lat pra pa mini agar nantinya rekan-rekan dapat memahami perannya masing-masing di lapangan, tingkat kerawanan yang menjadi objek pengamanan, ataupun tidakan yang diakukan apabila tertadi sesuatu yang tidak diinginkan." Jelas Kapolres Kukar AKBP Anwar Haidar saat beri arahan pada lat pra pam. **

Wartawan DNM : Imam Sudrajat
Share:

GMKI Gelar Dialog Politik Hukum Terkini dengan Tajuk "RUU Kontroversi dan Residu Politik Papua"


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Pengurus Pusat GMKI MB 2018 - 2020 menggelar Dialog Politik Hukum Terkini dengan Tajuk "RUU Kontroversi dan Residu Politik Papua" pada Sabtu, 28 September 2019 bertempat di Student Center PP GMKI Jl. Salemba Raya No 10 Jakarta Pusat dengan para narasumber antara lain: Corneles Galanjinjinay, Ketua Umum PP GMKI MB 2018-2020, Martin Hutabarat, anggota DPR DPR-RI 2014-2019, Prof. Muchtar Pakpahan, Tokoh Buruh, dan Prof Marthen Napang, Guru Besar UNHAS Makasar.

Corneles Galanjinjinay, Ketua Umum PP GMKI MB 2018-2020 dalam sambutan pembukaan mengatakan bahwa GMKI menggelar Dialog Politik dalam rangka untuk menjelaskan kepada publik, pemerintah dan DPR bahwa memang perlu kehati-hatian dalam pembahasan dan penetapan undang-undang atau rancangan undang-undang.


"Kita jadi bertanya-tanya kenapa  di akhir-akhir ini tiba-tiba ada beberapa rancangan undang-undang itu yang mau disahkan, itu memang yang menjadi fokus adalah revisi undang-undang KPK, tetapi kami sudah sampaikan bahwa perubahan atau revisi undang-undang KPK itu. Point yang kita tegaskan harus menguatkan itu sebelum ditetapkan oleh DPR," ujar Corneles Galanjinjinay kepada awak media.

Pada kesempatan yang sama, Prof Muchtar Pakpahan, Tokoh Buruh mengatakan, Saya ini lahir di lingkungan orang Jawa, dimana orang Jawa semakin tinggi derajatnya, semakin tinggi posisinya, paham wayang, tetapi semakin diam-diam saja. Sedangkan orang Tapanuli semakin tinggi derajatnya, semakin tinggi posisinya, semakin bisa dipercaya omongannya. Tahun 1991 banyak senior GMKI yang tidak suka lihat saya.

Terkait dialog di beberapa WA group yang mengatakan ada Taliban di tubuh, kata Muchtar Pakpahan, tidaklah mungkin ada Taliban ditubuh KPK. Karena tiga orang pimpinan KPK adalah orang Kristen.


“Saya bilang dulu tahun 1991 ada sekitar 70% penduduk Papua usia 15 tahun keatas buta huruf, karena itu harus ada spesial treatment dengan mengedukasi masyarakat Papua, agar pendidikan masuk ke pedalaman Papua dan didik mereka supaya jadi guru atau dosen, sehingga penduduk Papua jadi sejahtera, dan anarkis/kerusuhan bisa dikurangi," ujar Pakpahan.

Martin Hutabarat, anggota DPR DPR-RI 2014-2019 mengatakan terkait RUU Kontroversi, kita tinggal menunggu Perpu yang akan dikeluarkan Presiden. Saya yakin Perpu yang akan diterbitkan nantinya dapat mengakomodir kepentingan rakyat sesuai tuntutan mahasiswa. Selain itu, pemerintah perlu berdialog dengan mahasiswa asal Papua untuk mengatasi kerusuhan yang terjadi selama ini, supaya tidak terulang lagi.

"Saya tetap yakin dan percaya kepada Presiden Jokowi yang dinilainya akan membuat keputusan yang terbaik terkait Perpu yang rencananya akan segera dikeluarkannya," tegas  Marthen Napang. (Arianto)

Share:

Relawan Jokowi Usulkan Nama-nama Calon Kandidat Menteri Harapan Rakyat


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah resmi memutuskan siapa pemenang di pemilihan presiden(Pilpres) 2019. Meski keputusan  tersebut sebelumnya dianggap tidak resmi dan dituding
melakukan kecurangan oleh Capres-cawapres Nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno hingga digugat di Mahkamah Konstitusi (MK). Namun keputusan tersebut tak bisa diubah.

Presiden dan wakil presiden terpilih periode 2019-2024, yakni Ir. Joko Widodo (Jokowi) dan KH.Ma'ruf Amin dalam menuju pelantikannya pada Bulan Oktober 2019 mendatang sedang menyusun yang akan menjadi pembantu (Menteri) dalam menjalankan pemerintahannya ke depan. Sejumlah nama pun muncul mulai dari politisi hingga profesional.

Sejauh ini, nama-nama tersebut yang muncul berasal dari partai politik hingga profesional yang diusulkan kepada presiden. Bahkan, sejumlah Ketua Umum Parpol pun bersaing dalam menyodorkan kader-kadernya untuk mengisi kursi kabinet yang diberi nama Kabinet Indonesia  Maju ini.

Lalu bagaimana dengan kelompok Relawan dalam menyikapi kabinet itu sendiri?

Sebelumnya Presiden Jokowi pernah menyampaikan di hadapan media terkait usulan nama  kandidat calon  menteri akan yang dimasukkan. Jokowi mengatakan, baik parpol maupun relawan dipersilahkan untuk mengusulkan nama-nama calon kandidat Menteri pilihannya. Namun hingga saat ini, nama-nama tersebut hanya lahir dari parpol tapi di kalangan relawan belum ada satupun yang ditawarkan kepada Jokowi.

Menyikapi hal tersebut, kami dari sejumlah organisasi relawan Jokowi yang terverifikasi resmi diTim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin pada pilpres 2019 lalu berinisiatif mencari nama-nama calon kandidat Menteri dengan menggelar "Konvensi Kabinet Jilid II"Harapan Rakyat dengan tujuan agar kelompok relawan Jokowi ini tidak selalu menjadi penonton dalam penyusunan kabinet Indonesia Maju".

Konvensi yang diinisiasi oleh puluhan organisasi relawan Jokowi ini juga digagas agar bisa menjadi salah satu fasilitator bagi para tokoh yang memiliki kapasitas, kapabilitas dan dedikasi yang tinggi yang ingin serta siap menjadi pembantu presiden dalam pemerintahannya ke depan


Berikut Organisasi-organisasi Relawan Jokowi yang tergabung dalam Konvensi Kabinet Jilid Il Harapan Rakyat:

1. Barisan Relawan Nusantara (BARANUSA).
2 Barisan Tameng Rakyat Indonesia (BATARA INDONESIA)
3 Forum Bersama Masyarakat Cinta Tanah Air (FORBES SEMATTA)
Sedulur Pakde
5. Satria Andal Nusa
6. My President
7 Gerakan Masyarakat Sadar Sehat (GERMASS)
8 Relawan Kelompok Masyarakat Jakarta (RKM JAKARTA)
9 Pendorona Cerdas Pancasila (DCP)
10. Forum Komunikasi Kita Pancasila (FKKP)
11. Rumah Bhinneka Tunggal Ika (RBTI)
12. Patriot Pendukung Presiden (PAPRES)
13. Barisan Penggerak Rakyat Jokowi-Amin (Barak Join)
14. Wirid Qolbi Menangkan Jokowi (WQMJ)
15. Garuda Indonesia Jaya (GlJ)
16. Mutiara Bangsa (MB)
17. Barisan Nasionalis Pancasila (BNP)
18. Jaringan Laskar Nusantara (JLN)
19. Sahabat Jokowi Nusantara (SJN)
20. Relawan Jokowi 2 Periode (RJ2P)

Agar konvensi ini bisa berjalan lancar, serta sukses melahirkan orang-orang berkualitas yang tulus serta ikhlas bekerja untuk kepentingan rakyat dan negara. Maka dukungan seluruh masyarakat Indonesia baik yang tergabung dalam Organisasi Relawan Jokowi maupun yang tidaktergabung alias masih netral sangat penting bagi terlaksananya konvensi kabinet Jilid II. Harapan Rakyat ini agar benar-benar melahirkan sosok menteri yang bekerja serta mengabdi kepada kepentingan rakyat dan negara.

Maka hasil sementara konvensi ini merekomendasikan beberapa nama-nama baik calon kandidat Menteri maupun kepala badan yang bakal diusulkan ke Presiden:


1. Irma Suryani Chaniago sebagai Menteri Ketenagakerjaan
2. Eva Kusuma Sundari sebagai Menteri Koperasi dan UMKM
3. Suprapto, SE, ATD. DESS, Msi sebagai Menteri Perhubungan
4. Ir. Abdul Razak Wawo sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara
5. Fiman Jaya Daeli sebagai Kepala Badan Pembinaan ldeologi Pancasila
6. Mutia Hatta
7. RR. Erni Yuli Handayani
8. Prof. DR. James Tangkudong
9. R.M. Muklas Arya Mangkurat, SE
10. Silva karyadi
11. DR. Ary P. Luffy
12. DR. Adam
13. Nasrullah, SH
14. DR. Joni, SH
15. Benny Aly Mangkujaya
16. PYM.Prof.DR.H. Irwanur Latubual, MM, MH. PhD
17. Icuk Sugiharto
18. Basuki Tjahaja Purnama sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
19. Asrul Sani SH
20. Dannerd R Simangunsong ,SE
21. Dr. Ir. Apolo Satanpo. ST
22. Ir. Henokh Ondi
23. Sandra Carloetta
24. Denny Agiel Prasetyo sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga
25. Jenderal (Purn) TNI Moeldoko sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum
dan Keamanan
26. Sri Mulyani, SE sebagai Menteri Keuangan
27. Susi Pujiastuti sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan
28. Luhut Binsar Panjaitan sebagai Menteri Koordinator Maritim
29. Basuki Hadimuljono sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
30. Dr. ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
31. Mahfud MD sebagai Menteri Hukum dan HAM
32. Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, SH., M.Sc., sebagai Kepala Sekertaris Negara

Kepala Lembaga

1. Dato' Muhammad Zainul Arifin, SH. MH sebagai Kepala BNP2TKI. (Arianto)


Share:

Smart Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Sahabat Muda Airlangga Hartarto (Smart) mendeklarasikan dukungan kepada Airlangga Hartarto untuk kembali menjadi ketua umum Partai Golkar, hari Sabtu, 24 Agustus 2019 pukul 18.00 - 21.00 wib bertempat di Four Season Hotel, Jakarta. Dihadiri Ketua panitia, Martinus A. Werimon, sekretaris panitia, Awaluddin Deo dan Fungsionaris Partai Golkar, Aziz Syamsuddin serta Airlangga Hartarto yang hadir mengenakan Jas pakaian berwarna kuning dan disambut  dengan tarian dan nyanyian tradisional asal Papua.

Rudolfus Jack Paskalis selaku Inisiator menyampaikan, dari lubuk hati yang paling dalam, sahabat muda Airlangga Hartarto (Smart) akan menjadi garda terdepan untuk membela dan sahabat muda Airlangga Hartarto telah berdiri di 34 provinsi di seluruh Indonesia, kami sahabat muda melaksanakan deklarasi ini secara mandiri, dari seluruh provinsi yang hadir pada acara deklarasi ini adalah secara mandiri semua, karena kecintaannya terhadap Bapak Airlangga Hartarto, karena panitia tidak menyiapkan akomodasi dan tidak menyiapkan penginapan.


Airlangga Hartarto dalam sambutannya mengatakan, penugasan Smart yang jelas 2 bulan sampai menuju Munas, tugas Smart itu mengawal suara hari ini sudah 92%, jadi dikawal suaranya, mana yang solid, mana yang gampang tergoda, mana yang ingin menggoda, nah ini kita harus jaga sampai ke Munas, kemudian yang kedua tentunya jaga opini.


Ke depan kita akan renovasi Masjid, kata Airlangga Hartarto, selanjutnya sekolah Golkar Academy, ini akan menjadi sekolah pendidikan bagi kader Partai Golkar, baik itu kader yang di Partai Golkar maupun kader umum, sehingga menjadi acuan sekolah kebijakan publik, banyak hal yang akan kita sampaikan termasuk juga terkait dengan konstitusi, kemudian kebijakan publik di bidang perundang-undangan dan kebijakan publik lain yang terkait dengan Kesejahteraan Rakyat.

Di penghujung acara Airlangga Hartarto menutup dengan pantun: “Kalau bendera sudah berkibar pantang kita mundur dalam perjuangan, kalau ingin kuat dan besar kita jaga persatuan dan kebersamaan", dan disambut dengan meriah oleh para Sahabat muda Airlangga Hartarto. (Arianto)





Share:

KGP : Bubarkan saja KPK !!!


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Simpang siur seleksi dan penerimaan anggota komisioner terasa adem ayem pasca Pilpres 2019 yang penuh catatan kejahatan kemanusiaan dengan tewasnya ratusan anggota KPPS ditambah lagi  tewasnya sejumlah demonstran pada 21 - 22 Mei 2019.

Presiden Front Pribumi Ki Gendeng Pamungkas miris melihat fenomena seleksi capim KPK yang dinilainya jauh lebih merosot dari yang sudah-sudah.

"Ini kesalahan FPI melihat kasus kecil semata dan ini laporan wacana dan cari muka. Lihat yang  lebih penting BLBI dan CENTURY,  karena ada korbannya bunuh diri, masuk rumah sakit jiwa, tapi tidak terekspos media. Apa ini disengaja? KPK BERANI ? Saya aksi corat-coret mobil agar KPK bongkar kasus itu, kok tetap mingkem. Belum cina Hongko 35 T bebas saja seenak udelnya.

Apa karena ia kawan dari pentinggi polisi di negeri ini sehingga lancar kabur ke LN.    Bukan tidak mungkin mereka yang kabur keluar negeri dan mudahnya lolos diduga ada kedekatan dengan oknum petinggi penegak hukum !!!!BUBARKAN NEGARA INI !" Kata Ki Gendeng Pamungkas dengan geramnya, Selasa(23/7) di Jakarta.

Dasar yang menjadi alasan pendapat KGP adalah buat apa ada  KPK walau di dalamnya ada unsur penyelidik dan penyidik, baik dari jaksa dan polri bahkan pemutus keadilan dari kehakiman, padahal lahirnya KPK merupakan koreksi total terhadap 3 institusi tersebut. 

Sejak era Megawati kesini kian hancur apalagi era PDIP berkuasa.....!

GAK ADA Pentingnya, BUBARKAN SAJA KPK SEMUA SISTEM YANG ADA SUDAH RONGSOKAN,PANSEL DAN YANG IKUT CAPIM KPK...apapun di negara ini perlu lembaga netral tanpa campur tangan Presiden dan DPR. 

Sehingga sistem harus dirubah karena 90 persen bangsa ini sudah bermental jongos terlebih para perangkat pengelola negara sampai RT sudah sangat rusak mental spiritualnya mendekat 100 persen.

BUBARKAN INDONESIA ADALAH JALAN TERBAIK SEBELUM IBUKOTA Dipindahkan, karena cina memang sudah memiliki jakarta sejak 2017 jadi mau gak mau ibukota harus pindah, semua lini Jabodetabek Cina sudah pager betis. Perhatikan sesama, apartemen yang terbangun, belum lagi ojol yg sudah terkuasai polisi dan bin 88 persen.

”Negara ini menjajah dan memata matai rakyatnya sendiri yang anti cina, kalau yang pro cina dan negara ini lumayan dapat pulsa 100 ribu setiap minggunya, dan bonus 1 jt kalau bisa memberi info target 10 jt kalau target tertangkap !!!"  Kritik KGP tegas. 

KGP RASIS 1972, melihat  aktifis dan LSM  yang ada hanyalah penyebar kebusukan wacana dan sangat pengecut. MUSUHMU BANGSA SENDIRI PRIBUMI SAMPAH JONGOS CINA !!! **
Share:

DPD II dan Ormas Deklarasi Dukung Bamsoet


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Dewan Pembina Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG), Ula Nurachwati mengungkapkan, tidak heran dengan banyaknya DPD II dan Ormas yang didirikan Partai Golkar mendeklarasikan dukungan ke Bambang Soesatyo (Bamsoet) untuk menjadi calon Ketua Umum Partai Golkar. Dia memandang, dukungan tersebut sebagai bentuk evaluasi atas kepemimpinan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum Partai Golkar selama ini.

“Itu hal yang wajar. Deklarasi itu adalah hak kader untuk melakukan evaluasi menyeluruh atas kepemimpinan DPP Partai Golkar saat itu,” ujar Ula.

Dia memandang, banyak hal yang perlu dievaluasi dari kepemimpinan Airlangga saat ini. Mulai dari hasil Pileg 2019, sampai dengan program-program yang dijalankan selama ini.

Di Pileg 2019, tambahnya, DPP Partai Golkar menargetkan mampu memperoleh 110 kursi. Angkat tersebut naik 19 dari kursi yang ada saat ini, yang sebanyak 91. Namun, setelah perhitungan KPU selesai, Golkar hanya mendapat 85. Jauh dari target dan turun dari perolehan Pemilu 2014.

“Apakah ini ukuran berhasil? Menurut saya sih enggak,” ucapnya.

Selanjutnya, tambah Ula, dari sisi mekanisme organisasi juga tidak berjalan baik. Indikator dari pelaksanaan Rapat Pleno Pengurus Harian. Sampai saat ini, Rapat Pleno itu tidak ada. Padahal, Rapat Pleno adalah kewajiban.

Dilihat dari hal-hal ini, kata Ula, wajar jika banyak DPD II dan Ormas di Partai Golkar ingin melakukan evaluasi. Salah satu tempat evaluasi adalah Munas.

“Munas saat ini sudah jatuh tempo. Di dalamnya ada evaluasi. Saya memandang, sudah waktunya ada suksesi kepemimpinan baru di Partai Golkar,” tutup Ula. (Arianto)




Share:

KIRIM BERITA SILAHKAN KLIK

KIRIM BERITA ANDA KESINI! Merasa Terbantu Dengan Publikasi ? Ayo Traktir Kopi Untuk Admin Dengan Cara Berbagai Donasi. Terimakasih :)



BREAKING NEWS

~||~ KPU Tetapkan Pasangan Prabowo Subianto & Gibran Rakabuming Raka Menjadi Presiden Terpilih ~||~ Kampung Rakyat Indonesia Siap Sukseskan PILKADA Serentak Tahun 2024 ~||~ Hak Angket Kian Redup ~||~ Pasangan Capres & Cawapres Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar dan Pasangan Ganjar Pranowo - Mahfud MD Resmi Layangkan Gugatan Hasil Pilpres Ke Mahkamah Konstitusi ~||~ #PEMILUDAMAI ~||~

Kilas Balik Bung Karno

Kilas Balik Bung Karno - Makna Proklamasi

Ir. Soekarno (Sang Proklamator) Setiap Tahun kita Memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Maka kita tidak bisa t...

Like Fanpage

Follow In Twitter

Breaking News

IKUTI KAMI


loading...

NONTON VIDEO DAPAT DUIT

10 Berita Populer

IKLAN

IKLAN
Ingin Pasang Iklan hubungi Kami di 0812 6582 534

Label

(SAS) #2019GantiPresiden Accounting Aceh Aceh Timur Adat Istiadat Advokat AFF Agama Agraria AIDS Air Aisyiyah Aksara Aksi Aksi Sosial Aktivis Aktivitis Al Washliyah Album Amien Rais Anak Anak Yatim Anarkis Angkatan Darat Anies Baswedan Animal Anti Korupsi Arisan Artikel Artis Arus Mudik Asahan Asian Games ASN Asuransi Asusila Atlet Award Bacaleg Bachtiar Ahmad Sibarani Baksos Bakti Sosial Balap Liar Banda Aceh Bandar Lampung Bandara Bandung Banjir BANK Bank Sumut Bansos Banten Bantuan Sosial Bapenas Bappenas Basarnas Batubara Bawang Putih Bawaslu Bayi Bazar BBM Bea Cukai Beasiswa Begal Bekraf Beladiri Belanja Bencana Bencana Alam Beras Berita Bhabinkamtibmas Bhayangkara Bhayangkari Bioskop Bisnis BKPRMI BM PAN BNI BNN BNPT Bobby Nasution Bom Bunuh Diri Boomerang BPBD BPJS BPN BPOM BRI Brimob Buka lapak Bukit Asam Buku Bulog BUMN Bung Karno Bupati Bursa saham Bursasaham Buruh Bus Caleg Capital market CCTV Cerpen Cianjur Cikampek Citilink conference Cosplayer Covid-19 Covid-19 Satgas Covid19 Cuaca Cuci Tangan Curanmor Cyber Daerah Dakwah Dance Debat Presiden Debt Collector Dede Farhan Aulawi Deklarasi Deli Serdang Demonstrasi Densus 88 Desa Dewan Pengawas Dewata Sakti Dharma Pertiwi Dialog Digital Diklat Dinas Perhubungan Dirgahayu HUT RI Disiplin Diskusi Dongeng Donor Darah DPD RI DPR Duka Cita E-Money Effendi Simbolon Ekonom Ekonomi Ekspor Impor Electronics Elektronik Emas Empat Pilar Entertainment Es cream ESDM event Fashion Festival FIFA Film Film Horor Film seri Anak Fintech FISIP Flores Timur Formasi Formula E Forum Furniture Futsal G30S/PKI GAAS Games Ganja Ganjar Ganjil Genap Garut Gebyar Kemerdekaan Gempa Geng Motor Genppari Gereja Gibran Gizi Buruk Go Pay Go-Jek Gojek Golkar Gotong Royong Grab Gubernur Guru Besar Gym Haedar Nasir ham HANI Harbolnas Hari Ibu Hewan Hiburan HIV HMI Hoax Hotel Hp Hukum Humas Humbahas HUT HUT Bhayangkara HUT RI HUT TNI Hutan Ibadah Ibadah Haji Ibu Negara Idul Adha Idul Fitri IKLAN Imlek IMM Indonesia Industri inflasi Informasi Infrastruktur Inspektorat Inspirasi Internasional Internet Intoleran Investor IPK IPM IPPI Islam IWAPI Jakarta Jakarta Barat Jakarta Pusat Jalan Jambore Nasional Jawa Tengah Jawa Timur Jayapura Jokowi Juara Jum'at Barokah Jumanji Jumat Jumat Berkah Jurnalis Kaliber Kampanye Kampung Rakyat Indonesia Kampus Kamtibmas Kapolda Kapoldasu Kapolri Kapolsek Kapolsek Kepolisian Karaoke Karhutla Karya Tulis Kasus KDRT Keadilan Keagamaan Keamanan Kebakaran Kebangsaan Kebersihan Kebudayaan Kebun Kecantikan Kecelakaan Kedokteran Kegiatan Kegiatan seminar Kehutanan Kejahatan Kejaksaan Kejuaraan Kejurnas Kekerasan Kelestarian Alam Keluarga Kemalingan Kemanusiaan Kemenag Kemenaker Kemendag Kemendagri Kemendesa Kemendikbud Kemenhub Kemeninfo Kemenkes Kemenkeu Kemenko Kemenkumham Kemenlu KEMENPAN-RB Kemenparekraf Kemenperin Kemenpora kemenristek Kemensos Kementan Kemiskinan Kendaraan Dinas Kepala Daerah Kepedulian keperdulian Kepolisian Kerajaan Kereta Api kerja Paksa Kerjasama Kesehatan Kesejahteraan Keselamatan Kesenian Ketahanan Pangan Ketenagakerjaan Keuangan Khilafahtul Muslimin Kilas Balik Bung Karno Kivlan Zen KKP KNPI Kohati kompetisi Kompolnas Komputer Komunitas kon Konferensi KONI Konsumen Koperasi Kopermasu Kopi Kopi Pagi Korupsi Kota Medan KPK KPR KPU Kriminal KRYD KSAD Kudeta Kuliner Kunjungan Kerja Kutai Kartanegara Labuhan Batu Lahan Lakalantas Laksi Lalu Lintas Lampung Langka Langkat Lapas Launching Launching Album Launching Aplikasi Launching Buku LAZISMU Lebaran Legislatif Lembaga LGBT Lifestyle Lingkungan Lingkungan Hidup LIPPI Listrik Lock Down Lomba lomba lari London LPPI LPS LSM Lukas Enembe Madina Mahasiswa Mahkamah Agung Mainan anak Majalengka Makanan Jepang Makassar Makkasar Mall Maluku Market Outlook Masjid Masker Mata Uang Maulid Nabi Mayday MDMC Medan Denai Media Media Sosial Megapolitan Menag Mendag Mendagri Menembak Menteri Menteri Perdagangan millenial Minuman Keras Minuman sehat Minyak Goreng Minyak Makan Miras Mobil MOI Motivasi MoU MPR MPR RI Mudik Muhammadiyah Muharram MUI Munas Musibah Musik Musyawarah Musywil Narkoba Narkotika NasDem Nasional Natal Natal & Tahun Baru New Normal NII NKRI NU ODGJ Office Ojek Online Ojol Olah Raga Olahraga Ombusman Omicron Online Operasi Patuh Operasi Yustisi Opini Organisasi Ormas Otomotif P Padang Padangsidimpuan Pagelaran Pahlawan Pajak Pakta Integritas Palestina Pameran PAN Pancasila Papua Parawisata Pariwisata Partai Demokrat Partai Politik Partai UKM Partai Ummat Pasar Pasar modal Pasar Murah Pasar Tradisional Paspampres Patroli PC PDI Perjuangan PDIP Perjuangan pe Pedagang Pegadaian Pelajar Pelajar Islam Indonesia Pelantikan Pelatihan Pelayanan Publik Pelecehan seks Pelukis Peluncuran Pemadam Kebakaran Pemalakan Pembangunan Pembayaran Elektronik Pembunuhan pemerasan Pemerintah Pemerintahan Pemerkosaan Pemilu Pemuda Pemuda Melati Indonesia Pemuda Muhammadiyah Pemuka Agama pen Penandatanganan Pencabulan Pencemaran Nama Baik Penculikan Pencurian Pendataan Pendidikan Penelitian Penembakan Penerbangan Penertiban Pengabdian Pengadilan Pengadilan Negeri Pengajian Pengamanan Pengamat Penganiayaan Pengawasan Pengetahuan Penggelapan Penghargaan Penghijauan Pengusaha Penipuan Penistaan Agama Penulis Penyakit Penyandang Disabilitas Penyuluhan Perampasan Perayaan Perbankan Percut Sei Tuan Perdagangan Perekonomian Perempuan & Anak Peresmian Pergaulan Perhubungan Perikanan Peristiwa Perjanjian Perjudian Perkawinan Perlombaan Permainan Perpajakan Pers Pertamina Pertanahan Pertanian Perusahaan Pesawat Terbang PET Pileg Pilkada PIlkades Pilpres Pin Pinjam meminjam uang Pinjaman Online PKL PKS PMI Polairud Polantas Polisi Cilik Politik POLRI Polwan Pondok Pesantren Ponpes Pornografi Posko Ummat PPKM PPWI Pra Kerja Prabowo Pramuka Praperadilan Prawita Genppari Premanisme Presiden Prestasi Primbon Politik Prokes promo Property Prostitusi Protokol Kesehatan PSI PSSI Public Expose Publik expose Puisi Pungli PUPR Pusat Perbelanjaan Puskesmas PWI Qurban Radikalisme Rafdinal Ragam Rakernas Rakor Ramadhan Reksadana Rektor Relawan Relawan Jokowi Religi Remisi Rentan Renungan resa Restoran Reuni 212 Revolusi Mental Reward RKUHP Robot Ruang Guru Rumah Rumah sakit Rups Rusia RUU Saber Pungli Sabu Sahabat Anak Salon Samosir Samsat Samsung Sanitasi air.Lingkungan hidup Santri SAR Satlantas Satpol PP Satwa Sejarah Sekolah Sembako Seminar Sengketa Seniman Senjata Senjata Api Sepak Bola Separatis Sepeda Sepeda sehat Serdang Bedagai Sertifikat Sertijab sho Sigli Silaturahim Silaturahim. KUYAI Kartanegara Silaturahmi Silaturrahim SIM Simalungun Simpan Pinjam Simulasi Smartphone Soekarno Solar Somasi Sosial Sosialisasi Startup Stasiun STOP PRES...!!! Studi Ilmiah Stunting Suku bunga Sulawesi Selatan Sumatera Barat Sumatera Utara Sumpah Jabatan Sumut Sungai Superstore Suplemen Surabaya Surat Terbuka Suriyono Adi Susanto Suriyono Adi Susanto {SAS) Survei Survey susu Swab Antigen Syafi'i Ma'arif Syariah Syawal Takjil Tali Kasih Talkshow Tanjung Balai Tantama Tapanuli Tengah Tawuran Teknologi Teror Terorisme Tes Urine Tiket Tilang Tips Tjahyo Kumolo TNI TNI AU TNI-Polri Tokoh Tokoh Agama Tokoh Masyarakat Tol Toys Kingdom ToysKingdom Tragedi Transportasi Trend Rambut True Money Uang Uang Palsu UIN Ujaran Kebencian UKM Ukraina Ulama UMJ umkm UMSU Undang-Undang UNIMED UniPin Universitas Unjuk Rasa Upacara Usaha Rakyat UU Cipta Kerja UU ITE UUD 1945 Vaksinasi Vaksinasi booster Valentine Day Verifikasi Viral Virus Corona Walikota Wanita Wapres Wartawan Webinar Wirausaha Wisata WNA Workshop Yogyakarta Zulkifli Hasan

Arsip Berita

IKLAN

IKLAN

IKUTI BERITA VIDEO KAMI DI YOUTUBE

POS PETIR

VIRUS COVID-19

Wabah Virus Corona (Covid-19) Sudah Menyerang Indonesia, Setiap Hari Korban Semakin Bertambah Sampai ada yang Meninggal, Rakyat Semakin Cemas dan Khawatir, Bagai Tersambar Petir Mendengar Virus Corona.

HALLO KRING..!!!

12 PAS

PANCASILA UDAH FINAL

Pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila Banyak Penolakan Dari Berbagai Kalangan Masyarakat, Memang Seharusnya Tidak Usah Dibahas Dan Lebih Baik Dibatalkan. Pancasila Dasar Negara.
Tendangan 12 PAS Dihentikan

SOS

INDONESIA DARURAT NARKOBA

Sudah dijatuhi hukuman mati bahkan sudah ada yang dieksekusi, tapi masih banyak bandar narkoba semakin merajalela, terbukti banyak yang ditangkap petugas Polisi maupun BNN (Badan Narkotika Nasional) tapi belum kapok juga mereka, justru sipir penjara malah terlibat. Kalau sudah darurat begini, hukuman mati jangan berhenti, jalan terus!.

QUO VADIS

Kunjungan Statistik

Online

IKLAN USAHA ANDA


PRO KONTRA VAKSINASI

~> Program Vaksinasi Yang Diluncurkan Pemerintah Mendapat Sorotan Dari Berbagai Masyarakat, sehingga terjadi pro dan kontra

<~ Memang Sebenarnya Harus Jelas Disampaikan, Maksud dan Tujuan Vaksinasi, Karena dilapangan Ada Perbedaan Orang Yang Akan Divaksin dan Yang Tidak Boleh Divaksin, membuat masyarakat Bingung

Link Terkait

close
Banner iklan disini