Satu - Satunya Tampil Beda, Koran Politik Paling Berani Mengkritik Terpanas dan Perang Terhadap Koruptor, Narkoba, Teroris Musuh Rakyat ~~~~~>>>>> Kami Menerima Artikel, Opini, Berita Kegiatan, Iklan Pariwara dapat mengirimkannya melalui email dutanusantaramerdeka@yahoo.co.id
Tampilkan postingan dengan label Presiden. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Presiden. Tampilkan semua postingan

Presiden Jokowi Sampaikan Terima Kasih kepada Wapres JK dan Seluruh Jajaran Kabinet Kerja


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Presiden Joko Widodo menggelar silaturahmi dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla bersama dengan jajaran Kabinet Kerja. Acara yang digelar menjelang berakhirnya masa jabatan periode pertama Presiden Joko Widodo tersebut diselenggarakan di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat, 18 Oktober 2019.

Kepala Negara, dalam kesempatan itu, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Wakil Presiden beserta seluruh jajarannya atas kerja keras, dukungan, dan pemikiran yang telah dicurahkan dalam lima tahun ke belakang. Waktu lima tahun tersebut dirasakan olehnya bergulir sangat cepat.

"Lima tahun sudah kita bekerja dan betul-betul lima tahun adalah sebuah waktu yang sangat cepat sekali," kata Presiden.

"Mohon maaf, mungkin dalam lima tahun ini kita baru bertemu agak santai mungkin hari ini. Pas akhir-akhir ini baru kita bertemu kemudian ada yang nyanyi. Biasanya setiap kita bertemu isinya kalau enggak ratas, rapat, rapat paripurna," sambungnya.

Sedikit mengenang aktivitas dalam lima tahun ke belakang, Presiden Jokowi mengingat momen di mana dirinya terpaksa harus mengganggu waktu istirahat sejumlah jajarannya. Tak jarang, para menterinya seperti Menteri Keuangan, Menteri Luar Negeri, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, hingga Kapolri serta Panglima TNI dihubungi olehnya pada tengah malam.

"Saya juga mohon maaf, sering bapak dan ibu semuanya saya ganggu tengah malam. Saya kira saya enggak sekali dua kali telepon tengah malam ke Pak Tito, ke Panglima TNI, ke Kepala BIN, atau ke menteri. Bu Menteri Keuangan mungkin tengah malam pernah saya telepon, Bu Menteri Retno Marsudi tengah malam pernah saya telepon, Pak Basuki juga sama," ujarnya.

"Saya kira ya itulah gangguan-gangguan yang sering saya harus lakukan karena negara ini memerlukan kerja kita semuanya," imbuh Presiden.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dalam acara tersebut berkesempatan untuk menyampaikan kesan dan pesannya kepada Presiden dan jajaran Kabinet Kerja. JK mengungkap, beberapa waktu belakangan, dirinya banyak ditanyakan mengenai momen menarik selama lima tahun membersamai Presiden Jokowi.

"Apa yang paling menarik selama lima tahun bekerja dalam kabinet yang dipimpin Pak Presiden Jokowi? Saya selalu berpikir apa yang paling menarik, karena semuanya menarik," tuturnya.

JK juga mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo beserta seluruh jajaran Kabinet Kerja yang telah memberikan bantuan dan dorongan selama lima tahun ke belakang. Seolah berpamitan, Wakil Presiden sekaligus menyampaikan ucapan selamat bekerja kepada para menteri yang nantinya kembali berada di kabinet periode kedua.

"Bagi teman-teman yang ikut sama saya, artinya istirahat mulai hari Senin, kita lanjutkan dengan mendukung dan memberikan pandangan-pandangan kepada Bapak Presiden dan timnya yang akan datang. Kita akan mendukung itu semua," lanjut Kalla.

Saat ditemui oleh para jurnalis selepas acara, Presiden Joko Widodo menyampaikan pandangannya soal figur Jusuf Kalla sebagai seorang wakil presiden. Menurutnya, JK merupakan figur berpengalaman dalam segala bidang yang membuatnya selalu dijadikan rekan bertukar pikiran terkait tugas-tugas pemerintahan.

"Pak Jusuf Kalla ini seorang yang memiliki pengalaman di segala bidang. Beliau pernah menjadi pengusaha, pernah menjadi Ketua Golkar di politik, pernah menjadi menteri, pernah menjadi menko, pernah menjadi wapres. Jadi, oleh sebab itu, sering kali entah pagi, subuh, siang, tengah malam kita selalu bertukar pikiran untuk memutuskan setiap hal yang sangat penting bagi negara ini," ucapnya.

Acara silaturahmi tersebut berlangsung dengan suasana yang hangat dan santai. Sesekali diiringi dengan persembahan lagu di mana Elek Yo Band, grup musik yang terdiri atas sejumlah anggota Kabinet Kerja, juga sempat tampil dengan Sri Mulyani dan Basuki Hadimuljono berduet membawakan lagu My Way.

Para jajaran Kabinet Kerja juga berfoto bersama dengan Presiden Jokowi, Ibu Negara Iriana, Wakil Presiden Jusuf Kalla, serta Ibu Mufidah Jusuf Kalla di pelataran Istana Merdeka sebelum acara silaturahmi tersebut berlangsung. (Arianto)



Share:

Presiden Jokowi Resmikan Pengoperasian Palapa Ring


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, meresmikan pengoperasian proyek Palapa Ring yang menjadi tulang punggung bagi pemerataan akses telekomunikasi di seluruh penjuru Nusantara. Peresmian tersebut berlangsung di Istana Negara, pada Senin, 14 Oktober 2019.

Proyek Palapa Ring, berupa pembangunan jaringan kabel optik yang menghubungkan seluruh wilayah Indonesia, dimulai sejak tahun 2016 lalu oleh pemerintah. Hal tersebut berangkat dari pemikiran bahwa potensi ekonomi digital Indonesia yang sangat besar, namun masih terkendala oleh keterbatasan akses masyarakat ke sektor digital melalui penetrasi internet.

"Beberapa tahun yang lalu pemerintah menyadari adanya ketimpangan yang tajam antardaerah dalam hal konektivitas digital. Saya sudah datang ke hampir semua daerah," ujar Presiden dalam sambutannya.

"Ada wilayah yang konektivitasnya sangat kencang, ada yang konektivitasnya sangat lemah. Ini benar memang, saya alami," sambungnya.

Maka, melalui proyek tersebut, pemerintah hendak mengupayakan akses yang merata bagi seluruh masyarakat Indonesia terhadap kebutuhan telekomunikasi dan ketersediaan jaringan internet di seluruh wilayah. Beroperasinya Palapa Ring ini nantinya diharapkan tidak hanya akan menjadi penggerak roda perekonomian daerah dan nasional, tapi juga sebagai sarana pemersatu bangsa.

"Inilah yang akan menyatukan negara kita Indonesia karena dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, semuanya bisa tersambung, bisa berbincang-bincang, bisa saling mengenal di antara kita," kata Presiden.


Presiden mengatakan, kehadiran Palapa Ring ini selain untuk menghadirkan kesempatan yang sama untuk mengakses kemajuan teknologi di seluruh wilayah Indonesia, juga harus dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan dan kemajuan bangsa.

"Konektivitas digital ini harus kita manfaatkan untuk kesejahteraan dan kemajuan bangsa, untuk penguatan persatuan kita, persaudaraan di antara kita, untuk memperkuat dan memperbaiki pendidikan kita dengan memfasilitasi lalu lintas ilmu pengetahuan dan menembus seluruh pelosok Nusantara, dan untuk memperkuat perdagangan," ucapnya.

Meski demikian, Kepala Negara mengingatkan, segala bentuk perkembangan teknologi dan konektivitas digital harus turut disertai dengan literasi dan penggunaan secara bijak. Palapa Ring yang dihadirkan pemerintah ini hendaknya tidak disalahgunakan.

"Saya berpesan gunakan konektivitas digital ini dengan baik, gunakan internet secara bijak, gunakan konektivitas digital ini untuk kebaikan kita bersama, untuk kerukunan, untuk persaudaraan, untuk persatuan kita sebagai sebuah bangsa serta untuk kesejahteraan dan kemajuan Indonesia.

Untuk diketahui, sebagaimana dilaporkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dalam acara yang sama, proyek Palapa Ring tersebut terbagi atas tiga paket pengerjaan, yakni Palapa Ring Paket Barat, Palapa Ring Paket Tengah, dan Palapa Ring Paket Timur.

"Palapa Ring Barat sudah selesai tahun lalu. Palapa Ring Tengah yang sampai di Provinsi Maluku sudah selesai di awal tahun (2019), Palapa Ring Timur, khususnya yang mencakup Papua, Maluku, NTT, sampai ke Rote Ndao selesai akhir Agustus kemarin," ujarnya.

Rudiantara mengatakan, di Papua, pihaknya membangun jaringan kabel optik di 30 kabupaten/kota yang sebelumnya sama sekali tidak terhubungkan dengan jaringan tulang punggung internet berkecepatan tinggi.

"Palapa Ring itu adalah seperti jalan tol untuk internet kecepatan tinggi. Jadi, mulai saat ini, Agustus kemarin, dari 514 kabupaten/kota, tidak ada yang tidak dihubungkan dengan jalan tol tadi," tuturnya.

Selain itu, peresmian beroperasinya Palapa Ring tersebut juga ditandai dengan konferensi video antara Presiden Jokowi dengan sejumlah pejabat pemerintah daerah yang berada di Kabupaten Merauke, Kabupaten Sorong, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Kota Sabang. (Arianto)



Share:

Presiden Jokowi Terima Prabowo di Istana Merdeka dan Bicarakan Banyak Hal


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan dengan Prabowo Subianto. Kedatangan Prabowo yang tiba sekira pukul 15.03 WIB langsung diterima oleh Presiden di ruang Jepara, Istana Merdeka.

Keduanya yang kompak mengenakan kemeja putih tampak berbincang akrab sebelum kemudian berjabat tangan.

Selepas pertemuan yang berlangsung kurang lebih selama satu jam, Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto memberikan keterangan bersama. Presiden mengatakan bahwa keduanya intens membicarakan dan bertukar pandangan soal kondisi perekonomian global.

"Karena kita tahu semuanya ekonomi global baru menurun. Kita tentu saja perlu sebuah stabilitas keamanan dan politik dan memerlukan persiapan-persiapan dalam rangka memayungi agar kita tidak terpengaruh oleh penurunan ekonomi global," ujarnya.

Selain itu, Kepala Negara mengungkapkan, gagasan pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur juga menjadi salah satu pembicaraan keduanya. Presiden menyampaikan sejumlah alasan yang mendasari pemerintah untuk menggagas pemindahan ibu kota tersebut.

"Saya bercerita banyak kenapa pindah ke Kalimantan Timur. Alasannya ini, ini, ini. Kami sampaikan semuanya juga dengan Bapak Prabowo Subianto," ucapnya.

Prabowo, yang turut berkesempatan menyampaikan keterangannya, mengatakan bahwa pihaknya mendukung gagasan pemindahan ibu kota sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden.

"Saya menyampaikan, saya mendukung gagasan ibu kota. Tentunya, beliau juga mengatakan, akan melalui kajian-kajian yang tepat dan sudah dilaksanakan banyak kajian. Jadi kita akan mendukung gagasan itu," kata Prabowo.

Selain itu, Prabowo juga menyatakan bahwa pihaknya juga siap membantu pemerintah apabila dibutuhkan. Meskipun keduanya pernah berkompetisi pada pesta demokrasi yang lalu, Prabowo mengatakan bahwa hal itu bukan menjadi penghalang.

"Kita bertarung secara politik, begitu selesai kepentingan nasional yang utama saya berpendapat kita harus bersatu. Jadi saya sampaikan ke beliau, apabila kami diperlukan, kami siap untuk membantu," tuturnya.

Sehari sebelumnya, di tempat yang sama, Kepala Negara juga bertemu dengan Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Keduanya juga membicarakan soal dinamika kebangsaan hingga perekonomian global. (Arianto)




Share:

Presiden Jokowi Penuhi Janji Ajak Anak-Anak Papua Berkunjung ke Jakarta


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Presiden Joko Widodo mewujudkan janjinya untuk mengundang sejumlah anak-anak asal Papua berkunjung ke ibu kota, Jakarta. Sejumlah 30 anak diterima Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat, 11 Oktober 2019.

Dalam pertemuan yang berlangsung di beranda Istana Merdeka tersebut, Presiden Jokowi berinteraksi dengan anak-anak yang wilayahnya terkena banjir bandang pada Maret 2019 lalu. Anak-anak yang hadir berasal dari SD Negeri Inpres Kemiri, SD Negeri Inpres Mbait, dan SD YPPK Agats.

"Dulu, Pak Presiden bulan Maret janji anak-anak yang ini waktu itu banjir di Sentani kan? Bapak waktu ke lapangan, ketemu, terus janji mau ngundang ke Jakarta. Yang penting, satu janjinya Pak Presiden sudah ditepati," kata Presiden Jokowi.

Menurut Kepala Negara, saat meninjau lokasi banjir di Sentani, selain meminta sekolah mereka untuk diperbaiki, anak-anak juga ingin mengunjungi Jakarta. Tak hanya mengunjungi Istana, anak-anak Papua juga akan mengunjungi sejumlah destinasi, seperti mencoba Moda Raya Terpadu (MRT), mengunjungi Monas, Dunia Fantasi (Dufan), hingga Taman Mini Indonesia Indah.

"Taman Mini Indonesia, mau ke sana? Oh boleh, nanti diantar ke Taman Mini Indonesia," imbuhnya.

Di hadapan Kepala Negara, anak-anak Papua tersebut kemudian menunjukkan kebolehannya bernyanyi. Selain itu, mereka juga memberikan kenang-kenangan kepada Presiden Jokowi, yakni topi rumbai, tas rajut bertuliskan "Jokowi Presidenku", dan sebuah cendera mata khas Asmat.


Seorang siswa bernama Fernando Enrico Suebu kemudian menyampaikan terima kasihnya kepada Presiden Jokowi. Selain karena sekolah mereka telah diperbaiki, ia juga senang bisa mendapatkan kesempatan berkunjung ke Jakarta.

"Pak Presiden, saya ingin menyampaikan sesuatu. Atas nama keluarga besar SD Inpres Kemiri. Kami berterima kasih karena Pak Presiden sudah mengundang kami ke Jakarta. Sekarang kami bisa tiba dan melihat Jakarta," kata Fernando.

"Kami juga berterima kasih karena Pak Presiden sekolah kami sekarang bisa dibangun kembali dan pesan-pesan dari warga-warga yang masih tinggal di penampungan memohon supaya rumah yang dibangun bisa cepat selesai," sambungnya.

"Iya, nanti saya lihat. Kalau Pak Presiden nanti ke Papua saya lihat. Saya mau ke Sentani, saya mau ke Wamena. Oke, belajar yang baik," jawab Presiden Jokowi.

Di akhir acara, Presiden Jokowi memberikan sebuah kejutan kepada salah satu siswa yang ulang tahun pada hari ini, yaitu Solideo Fernandus. Selain mengucapkan selamat, Presiden Jokowi juga memberikan hadiah berupa foto.

"Hari ini katanya ada Solideo Fernandus. Ada yang ulang tahun ya? Ini saya beri foto. Selamat ulang tahun yang ke-13 Solideo Fernandus. Belajar yang baik," kata Presiden Jokowi. (Arianto)




Share:

Presiden Jokowi Bertemu dengan Dua Serikat Pekerja di Istana Bogor


Duta Nusantara Merdeka | Bogor
Presiden Joko Widodo pada Senin, 30 September 2019, menggelar pertemuan di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, dengan pimpinan dua serikat pekerja. Keduanya ialah Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal.

Dalam pernyataan bersama selepas pertemuan, Presiden mengatakan bahwa pertemuan tersebut utamanya membicarakan soal upaya bersama untuk membangun iklim investasi yang lebih baik dan soal ketenagakerjaan.

"Saya baru saja bertemu, berdiskusi, dengan Bung Andi Gani dan Bung Said Iqbal dari Presiden KSPI dan Presiden KSPSI. Berdiskusi lama, berbincang-bincang lama, yang intinya kami membicarakan mengenai bagaimana kita membangun iklim investasi yang baik dan juga yang berkaitan dengan ketenagakerjaan," ujarnya.

Dua presiden serikat pekerja terbesar di Indonesia tersebut memberikan sejumlah usulan dan pandangan dalam dua topik yang dibicarakan. Kepala Negara mengatakan akan menampung usulan tersebut sambil menerangkan bahwa usulan-usulan yang telah disampaikan keduanya merupakan usulan yang baik dan membangun.

"Saya kira semuanya kita tampung sebagai sebuah usulan yang baik," ucapnya.

Andi Gani, dalam pernyataannya, mengatakan bahwa baik KSPSI maupun KSPI telah berdiskusi dengan Presiden dan menyampaikan aspirasinya soal revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan.

"Kami berdiskusi cukup panjang dengan Bapak Presiden yang intinya kami meminta pemerintah untuk bersama-sama kami mengenai soal revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan," ucapnya.

Selain soal UU Ketenagakerjaan, ketiganya juga berbicara mengenai revisi Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 di mana berdasarkan keterangan yang disampaikan Said Iqbal, Presiden KSPI, pemerintah akan duduk bersama dengan para buruh untuk membicarakan hal itu.

"Nanti akan duduk tripartit membahas secara bersama-sama satu tim yang dibentuk mungkin oleh Bapak Presiden nanti atas instruksi beliau," kata Iqbal.

Lebih jauh, kedua presiden serikat pekerja tersebut juga bersama-sama menegaskan bahwa mereka mendukung penuh jalannya pemerintahan periode mendatang sesuai dengan konstitusi. Maka itu, mereka mengimbau para buruh di seluruh Indonesia untuk tidak terpancing dengan isu-isu yang dapat memperkeruh keadaan.

"Konfederasi buruh terbesar di Indonesia menegaskan dukungan kepada Bapak Jokowi dan jangan pernah ada tindakan-tindakan inkonstitusional, apalagi mempunyai rencana menggagalkan pelantikan presiden. Buruh akan tetap bersama menjaga konstitusi Indonesia dan kami akan tetap menjaga NKRI," ujar Andi Gani.

"Kami berharap setiap elemen yang ingin melakukan usulan ataupun gagasan yang berbeda yang diinginkan oleh kawan-kawan, lakukanlah secara konstitusi, hindari kekerasan, dan tidak menimbulkan kerugian bagi semua pihak, bagi semua rakyat," Said Iqbal melengkapi. (Arianto)




Share:

Presiden Jokowi Sampaikan Dukacita untuk Wamena, Imbau Warga Tak Terpancing Provokasi


Duta Nusantara Merdeka | Bogor
Presiden Joko Widodo menyampaikan ucapan duka atas jatuhnya korban jiwa dalam kejadian di Wamena baru-baru ini. Presiden meminta masyarakat, khususnya yang berada di Wamena, untuk dapat saling menahan diri pascakejadian yang menyebabkan 33 orang meninggal dunia.

"Saya ingin mengucapkan duka yang mendalam, belasungkawa yang mendalam, atas meninggalnya korban yang ada di Wamena," ujarnya di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Senin, 30 September 2019.

Atas kejadian tersebut, Kepala Negara mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh provokasi terhadap isu-isu tertentu yang sengaja disebarluaskan di media sosial.

"Seluruh masyarakat tetap tenang, menahan diri, dan menghindarkan dari semua provokasi-provokasi dan fitnah-fitnah yang kita lihat di media sosial begitu sangat banyaknya isu-isu yang dikembangkan," tuturnya.

Presiden menegaskan bahwa kejadian ini bukanlah disebabkan oleh karena adanya gesekan antaretnis. Menurut laporan yang ia terima, kejadian tersebut memang sengaja dibuat oleh kelompok kriminal bersenjata yang melakukan tindakan yang meresahkan di tengah masyarakat.

"Ini adalah kelompok kriminal bersenjata yang dari atas, dari gunung, turun ke bawah dan melakukan pembakaran-pembakaran rumah warga," ucapnya.

"Tapi yang ingin perlu saya sampaikan bahwa aparat keamanan telah bekerja keras untuk melindungi semua warga. Jadi jangan ada yang menggeser-geser ini menjadi kayak sebuah konflik etnis. Bukan!" kata Presiden.

Presiden sendiri telah memerintahkan Menkopolhukam beserta TNI dan Polri untuk melakukan pengejaran terhadap para pelaku dari kelompok kriminal bersenjata tersebut. Saat ini, kepolisian telah berhasil mengamankan beberapa tersangka.

"Kepala Suku Lembah Baliem di Wamena juga telah mengajak, mengimbau, untuk seluruh warga untuk tidak mengungsi keluar Wamena. Ini saya kira sebuah imbauan baik dan juga polisi telah menangkap beberapa tersangka yang melakukan pembunuhan dan pembakaran yang ada di Wamena," ujar Presiden. (Arianto)





Share:

Bahas Situasi Bangsa, Presiden Jokowi Berdialog dengan Tokoh Lintas Agama


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Presiden Joko Widodo menerima sejumlah tokoh lintas agama di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 26 September 2019. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi dan tujuh tokoh lintas agama berdiskusi mengenai berbagai hal yang menyangkut situasi bangsa Indonesia.

Ketujuh tokoh lintas agama tersebut adalah Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Helmy Faishal Zaini, Ketua PWM D.I. Yogyakarta Muhammadiyah Agus Taufiqurrahman, Ketua Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Mgr. Ignatius Suharyo, dan Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Pdt. Henriette Tabita Lebang.

Selain itu hadir juga Ketua Umum Persatuan Umat Buddha Indonesia (Permabudhi) Arief Harsono, Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (Matakin) Ws. Budi Santoso Tanuwibowo, serta Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Wisnu Bawa Tenaya.

Sekjen PBNU Helmy Faishal menjelaskan pertemuan tersebut membahas berbagai hal terkait kondisi bangsa saat ini. Pertama, tentang kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah di Tanah Air.

"Presiden tadi menyampaikan langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah. Sekaligus kami selaku _civil society_ juga telah melakukan upaya-upaya seperti penyiapan _safe house_, pemberian masker kepada masyarakat, dan juga bersama-sama kita juga ikut memadamkan api kebakaran hutan dan lahan di beberapa daerah," ujar Helmy.

Kedua, mengenai perkembangan Papua yang terakhir. Menurut Helmy, para tokoh lintas agama berkomitmen untuk terus membangun dialog bersama warga dan masyarakat.

"Bahwa masih ada memang kesenjangan yang harus terus menerus oleh pemerintah dilakukan upaya-upaya peningkatan, terutama dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan sumber daya manusia. Tentu itu menjadi komitmen kita bersama," katanya.

Terakhir, mengenai perkembangan demonstrasi gerakan mahasiswa di sejumlah daerah. Terkait hal tersebut, para tokoh lintas agama mengapresiasi kemurnian aksi yang dilakukan para mahasiswa yang dinilai sebagai agen perubahan.

"Kami juga berharap agar gerakan mahasiswa ini betul-betul dapat dihindarkan dari adanya kelompok-kelompok kepentingan tertentu yang ingin menunggangi agenda-agenda tersebut," jelasnya.

"Intinya adalah kami para tokoh lintas agama ini bersama-sama mendoakan agar bangsa Indonesia tetap menjadi bangsa yang adil, makmur, aman, sejahtera, tetap beradab, dengan nilai luhur bangsa yang kita miliki. Kita memiliki apa yang disebut sebagai budaya sopan santun, saling menghormati, budaya saling menghargai yang tentu kalau kita lihat di sejumlah kalangan ini mengalami krisis," tandasnya. (Arianto)






Share:

Presiden Jokowi Pertimbangkan Semua Opsi Penyelesaian Terkait UU KPK


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Presiden Joko Widodo menerima masukan-masukan yang berkaitan dengan persoalan revisi Undang-Undang mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi. Masukan tersebut disampaikan kepada Presiden saat bertemu dengan puluhan cendekiawan dan budayawan di Istana Merdeka, pada Kamis, 26 September 2019.

Salah satu masukan yang banyak disuarakan dalam pertemuan tersebut ialah mengenai urgensi penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terhadap revisi UU KPK.

"Banyak sekali masukan-masukan yang diberikan, utamanya memang masukan itu berupa penerbitan Perppu," ujar Presiden dalam pernyataan pers setelah pertemuan.

Kepala Negara mengatakan bahwa dirinya akan menampung dan mempertimbangkan usulan tersebut sambil melihat opsi-opsi lain yang dapat ditempuh.

"Tentu saja ini akan kita segera hitung, kita kalkulasi, dan nanti setelah kita putuskan akan juga kami sampaikan kepada para senior dan guru-guru saya yang hadir pada sore hari ini," ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Prof. Mahfud MD, yang turut serta dalam pertemuan tersebut menyampaikan bahwa pihaknya berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo yang telah mengambil inisiatif untuk mn gf menyatakan sikap menunda pengesahan beberapa rancangan undang-undang. Menurutnya, sejumlah rancangan undang-undang tersebut dirasakan sangat penting bagi kemaslahatan ke depan.

Terkait dengan revisi UU KPK, Mahfud menyampaikan bahwa Presiden bersama dengan cendekiawan dan budayawan yang hadir sempat membicarakan sejumlah opsi yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Di antaranya ialah _legislative review_ dan _judicial review_.

"Lalu ada opsi lain yang tadi cukup kuat disuarakan yaitu lebih bagus mengeluarkan Perppu agar itu ditunda dulu sampai ada suasana yang baik untuk membicarakan isinya, substansinya. Karena ini kewenangan Presiden, kami semua hampir sepakat menyampaikan usul itu," imbuhnya.

Untuk diketahui, selain membahas soal revisi UU KPK, Presiden Joko Widodo juga membicarakan soal dinamika yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Kedua pihak saling bertukar pikiran mengenai persoalan kebakaran hutan dan lahan beserta penanganannya, RUU KUHP, hingga demonstrasi yang dilakukan para mahasiswa untuk menyampaikan aspirasinya.

Hadir dalam pertemuan tersebut di antaranya Goenawan Mohamad, Quraish Shihab, Butet Kartaradjasa, Komaruddin Hidayat, Azyumardi Azra, Franz Magnis Suseno, Bivitri Susanti, Feri Amsari, Erry Riana Hadjapamekas, dan Emil Salim. (Arianto)





Share:

Pemerintah Akan Tindak Lanjuti Laporan dan Rekomendasi BPK


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Presiden Joko Widodo menerima pimpinan dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Kamis, 19 September 2019, di Istana Merdeka, Jakarta. BPK yang diketuai oleh Moermahadi Soerja Djanegara dalam kunjungannya itu menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2019 kepada Presiden.

Melalui hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah pusat, secara umum kualitas laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah dapat dikatakan semakin membaik. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua BPK, Moermahadi Soerja Djanegara, dalam keterangannya di Istana Merdeka, Kamis, 19 September 2019.

"_Progress_-nya sangat baik. Baik LKPD (laporan keuangan pemerintah daerah) maupun LKPP (laporan keuangan pemerintah pusat) persentasenya juga meningkat, tinggal sedikit yang belum WTP," ujarnya.

Ketua BPK mengatakan, dua kementerian yang mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP) ialah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Kementerian Pemuda dan Olahraga. Adapun dua lembaga yang juga memperoleh WDP ialah Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemberantasan Korupsi.


"Yang WDP itu PU, Kemenpora, KPU, dan KPK. Sedangkan _disclaimer_ itu ada Bakamla. Kalau pemerintah daerah, provinsi itu tinggal dua," tuturnya.

Presiden Joko Widodo yang menyampaikan keterangan di saat yang sama mengatakan bersyukur atas opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang diberikan BPK kepada lebih banyak kementerian dan lembaga. Ia berharap agar tingkat kepatuhan pada peraturan perundang-undangan dan efisiensi penggunaan anggaran juga dapat semakin meningkat di masa mendatang.

"Kita juga senang bahwa pemerintah pusat sekarang WTP-nya juga sangat meningkat. Tadi provinsi 32 provinsi sudah WTP. Pemerintah daerah juga sama," ucapnya.

Menindaklanjuti laporan dan rekomendasi BPK tersebut, Presiden menyampaikan komitmen untuk menjalankan pemerintahan dengan transparan dan kredibel. Oleh karenanya, Presiden Joko Widodo akan menginstruksikan jajaran terkait untuk menyelesaikan rekomendasi dan laporan sebagaimana yang disampaikan oleh BPK.

"Yang paling penting rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan akan kita tindak lanjuti," kata Presiden. (Arianto)






Share:

Presiden Jokowi Hormati KPK atas Penetapan Tersangka Menpora


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Presiden Joko Widodo menghormati keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan proses hukum yang ada terkait dengan ditetapkannya Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) sebagai tersangka. Tadi pagi, Presiden juga telah bertemu dengan Menpora.

"Tadi pagi Pak Imam Nahrawi sudah bertemu dengan saya dan saya menghormati apa yang sudah diputuskan oleh KPK," kata Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 19 September 2019.

Kepala Negara menuturkan, Menpora sudah menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya bersamaan saat bertemu dengannya pagi tadi. Terhadap hal tersebut, Presiden menjelaskan akan segera mempertimbangkan langkah selanjutnya.

"Tentu saja akan kita segera pertimbangkan apakah segera diganti dengan yang baru atau memakai plt. (pelaksana tugas)," ucapnya.

Selain itu, Presiden mengingatkan para pejabat negara untuk tunduk para peraturan perundang-undangan dan berhati-hati dalam menggunakan anggaran.

"Semuanya hati-hati menggunakan anggaran, menggunakan APBN. Karena semuanya akan diperiksa kepatuhannya pada perundang-undangan oleh BPK. Kalau ada penyelewengan misalnya, ya itu urusannya bisa dengan aparat penegak hukum," tandasnya. (Arianto)






Share:

Pemerintah Lakukan Berbagai Upaya Padamkan Api Karhutla


Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru
Pemerintah mengerahkan segala upaya untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di Provinsi Riau. Pagi ini, Presiden Joko Widodo bersama dengan segenap elemen terkait akan meninjau langsung sejumlah titik untuk memastikan penanganan maksimal berjalan sebagaimana mestinya.

"Segala usaha sudah dilakukan. Yang di darat (pemadaman) sudah semuanya, tambahan pasukan kemarin sudah saya perintahkan juga. Kemarin datang totalnya 5.600 (pasukan)," ujar Presiden di Pangkalan TNI AU Roesmin Nurjadin, Kota Pekanbaru.

Selain itu, pihaknya juga terus melakukan _water bombing_ di lokasi karhutla. Setidaknya, sebanyak 52 pesawat dikerahkan untuk melakukan pemadaman tersebut.

Adapun sebelum bertolak menuju lokasi pertama yang akan ditinjau Presiden dan rombongan, Kepala Negara juga sempat meninjau kesiapan operasional pesawat penyemai yang hari ini akan membuat hujan buatan di sekitar lokasi kebakaran.

"Ini mau berangkat (pesawat penyemai) hujan buatan. Hari Jumat lalu juga sudah kita perintahkan, sudah diterbangkan dan alhamdulillah saat itu di Indragiri Hilir juga hujan turun. Ini sekarang kita lakukan lagi menabur garam," kata Presiden.

"Karena awannya ada kita berdoa semoga nanti juga jadi hujan, insyaallah di hari ini," imbuhnya.

Meski upaya maksimal telah dilakukan untuk memadamkan api yang terlanjur membesar dan meluas, Kepala Negara kembali menegaskan bahwa langkah terbaik ialah dengan melakukan pencegahan agar titik api tidak semakin membesar.

"Segala upaya kita lakukan. Tetapi memang yang paling benar itu adalah pencegahan sebelum kejadian. Ini api satu (terdeteksi) langsung padamkan, satu padam. Itu yang benar," tuturnya.

Kepala Negara sekaligus mengimbau seluruh pihak untuk tidak melakukan pembakaran lahan gambut maupun hutan yang dapat menyebabkan bencana kebakaran hutan dan lahan semakin meluas. Terkait hal itu, Presiden sudah menginstruksikan diambilnya tindakan tegas bagi para pelaku pembakaran baik dari kalangan korporasi maupun individu.

"Upaya hukum sudah kita lakukan. Baik yang perorangan baik korporasi semuanya sudah ada tindakan tegas ke sana," tandasnya. (Arianto)



Share:

Presiden Jokowi Bertakziah ke Rumah Duka B.J. Habibie


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Presiden Joko Widodo bertakziah ke rumah duka Presiden ke-3 Republik Indonesia, B.J. Habibie di kawasan Patra Kuningan, Jakarta Selatan, pada Kamis pagi, 12 September 2019.

Tiba di lokasi sekira pukul 09.05 WIB, Presiden bersama dengan Ibu Negara Iriana Joko Widodo serta Menteri Sekretaris Negara Pratikno disambut putra almarhum, Ilham Akbar Habibie. Setelahnya, Presiden turut menyalatkan jenazah almarhum Habibie.

"Saya mengajak untuk berdoa bersama-sama semoga arwah beliau diterima di sisi Allah SWT, tempat yang paling baik di sisi-Nya," ujar Presiden selepas bertakziah.

Menurut rencana, almarhum akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, bersebelahan dengan makam Ainun Habibie. Presiden Jokowi sendiri yang akan bertindak selaku inspektur upacara dalam upacara pemakaman yang akan digelar siang hari ini.

"Nanti siang di Taman Makan Pahlawan di Kalibata saya akan bertindak sebagai inspektur upacara," kata Presiden. (Arianto)





Share:

Presiden Jokowi Setuju Pemekaran Wilayah di Papua dan Papua Barat


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Presiden Joko Widodo menyetujui aspirasi yang disampaikan oleh para tokoh Papua mengenai pemekaran sejumlah wilayah yang ada di Papua dan Papua Barat. Aspirasi tersebut disampaikan kepada Presiden saat bertemu dengan 61 tokoh Papua di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa, 10 September 2019.

Tokoh masyarakat Papua yang juga Ketua DPRD Kota Jayapura, Abisai Rollo, mengusulkan pemekaran provinsi bagi lima wilayah di Provinsi Papua dan Papua Barat.

"Berkaitan dengan pemekaran, jangan banyak-banyak dulu. Saya iya (setuju), tetapi mungkin sementara tidak lima dulu. Mungkin kalau enggak dua ya tiga," ujar Presiden menanggapi aspirasi tersebut.

Meski demikian, Presiden menuturkan bahwa usulan tersebut mesti dikaji terlebih dahulu. Sebab, pemekaran wilayah diatur dalam Undang-Undang.


"Ini perlu ada kajian karena undang-undangnya kelihatannya sudah mendukung ke sana dan saya memang ingin ada dari bawah usulan itu," tuturnya.

Selain soal pemekaran wilayah, Presiden Joko Widodo juga menanggapi sejumlah aspirasi lainnya. Di antaranya ialah penyelesaian proyek Palapa Ring Paket Timur yang akan diselesaikan pada tahun ini sehingga kualitas konektivitas dan jaringan informasi di Papua akan jauh lebih baik.

"Palapa Ring ini akan selesai akhir tahun ini. Tanah Papua nanti 4G semuanya," kata Presiden.


Kepala Negara juga mendukung pembangunan asrama Nusantara di setiap daerah studi agar para pelajar dari berbagai penjuru Nusantara dapat berbaur dan mengenali satu sama lain. Presiden juga mendukung penuh usulan para tokoh Papua untuk membentuk lembaga adat yang diperuntukkan bagi anak dan perempuan Papua.

"Bagus untuk memberikan akselerasi untuk perlindungan anak dan perempuan di Papua. Saya kira silakan, akan saya dukung," ucapnya.

Dalam pertemuan yang berlangsung selama hampir satu jam tersebut, Presiden didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Staf Khusus Presiden untuk Papua Lenis Kogoya. (Arianto)



Share:

Presiden Jokowi Akan Tempatkan 1.000 Sarjana Muda Papua di BUMN


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Presiden Joko Widodo pada Selasa, 10 September 2019, bertemu dengan 61 tokoh Papua di Istana Negara, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, para tokoh Papua menyampaikan usulan dan aspirasi mereka langsung kepada Presiden.

Kepala Negara yang telah mengunjungi daerah-daerah di Papua sebanyak 12 kali pada tahun ini tersebut menanggapi beberapa aspirasi yang sebagian besar berfokus pada peningkatan sumber daya manusia.

"Tadi yang disampaikan oleh Pak Abisai Rollo mengenai pembangunan SDM itu betul. Sangat diperlukan yang namanya pembangunan SDM karena SDM ini menjadi kunci," ujar Presiden.

Abisai Rollo, seorang tokoh masyarakat Papua yang mewakili para tokoh Papua menyampaikan sejumlah aspirasi, berharap kepada pemerintah untuk mendorong generasi muda Papua agar dapat menempuh pendidikan dan memiliki kesempatan untuk meningkatkan kapasitas diri yang lebih baik sehingga nantinya mampu memberikan bakti lebih bagi pembangunan negara.

"Bapak Jokowi sebagai sobat kami di Papua, kami sangat berharap dengan keserasian investasi di bidang SDM ini maka stigma negatif tidak lagi diletakkan kepada kami. Generasi muda kami memiliki masa depan dan mereka tidak pernah melupakan sejarah bangsa yang besar ini," ucap Abisai.


Terkait dengan hal tersebut, Presiden Jokowi memberikan respons dan menggunakan kewenangan yang dimilikinya agar tenaga-tenaga muda Papua dapat diserap oleh BUMN-BUMN serta perusahaan lainnya.

"Siang hari ini saya mau buka (lapangan kerja), ini untuk BUMN dan perusahaan swasta besar yang akan saya paksa. Kalau lewat prosedur nanti kelamaan. Jadi kewenangan saya, saya gunakan untuk bisa menerima yang baru lulus mahasiswa dari Tanah Papua," kata Presiden.

Presiden melanjutkan bahwa dirinya, dalam tahap pertama, akan mengalokasikan kesempatan kerja bagi 1.000 sarjana muda Papua. Menurutnya, dalam sejumlah kunjungan ke luar negeri, Presiden beberapa kali bertemu dengan para mahasiswa asal Papua yang memiliki kualitas kemampuannya tak diragukan.

"Saya bangga, waktu saya ke California di Amerika, saya bertemu mungkin dengan 12 mahasiswa kita yang dari Papua. Bukan pintar-pintar, (tapi) sangat pintar-pintar. Waktu saya ke New Zealand juga ketemu dengan lebih dari 10 mahasiswa dari Tanah Papua. Saya lihat juga pintar-pintar semuanya," tuturnya.

Selain itu, Kepala Negara juga akan membuka kesempatan yang lebih luas bagi para ASN Papua untuk dapat berkontribusi lebih bagi pembangunan dengan menempatkan putra-putri Papua di tingkatan eselon sejumlah kementerian dan lembaga negara.

"Mengenai masalah PNS tadi supaya juga ada penempatan di provinsi-provinsi yang lain termasuk mulai kita atur di eselon 1, eselon 2, dan eselon 3," ujarnya. (Arianto)






Share:

Presiden Jokowi: Tanamkan Kasih Sayang dan Nilai Toleransi pada Keluarga


Duta Nusantara Merdeka | Surakarta
Presiden Joko Widodo mengajak seluruh pihak, utamanya para kepala keluarga, untuk membangun keluarga yang penuh dengan kasih sayang dan bertoleransi dengan sesama. Menurutnya, dengan membangun keluarga tersebut juga berarti merawat negara kesatuan Republik Indonesia.

Demikian disampaikan Presiden saat meresmikan pembukaan Konsultasi Nasional XIII Forum Komunikasi Pria Kaum Bapak Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (FK PKB PGI) tahun 2019 yang digelar di Hotel Sunan, Kota Surakarta, Jawa Tengah, pada Jumat, 6 September 2019.

"Membangun kasih sayang yang dimulai dari sebuah keluarga itu sangat penting dilakukan. Peran seorang bapak, kepala keluarga, menentukan sekali dalam membimbing keluarga kita karena di situ lah forum terkecil, dari forum besar negara, dimulainya kebaikan-kebaikan," ujarnya.


Kegiatan Konsultasi Nasional FK PKB PGI yang diketuai oleh Olly Dondokambey yang juga merupakan Gubernur Sulawesi Utara tersebut digelar dengan mengangkat subtema "Bapa (Kepala Keluarga) yang Berperan Aktif Menjaga Keutuhan NKRI dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat".

Dalam sambutannya, Presiden mengatakan bahwa membangun keluarga yang penuh kasih sayang dan bertoleransi dengan sesama merupakan kunci utama untuk menjaga etika dan tata krama dalam pola interaksi global yang berubah seiring dengan kemajuan teknologi informasi.

Interaksi yang semakin mudah dan disertai dengan arus informasi yang masuk secara deras memungkinkan nilai-nilai negatif untuk masuk memengaruhi bila tidak disertai dengan pengawasan dan pengendalian diri yang baik.

Ujaran kekerasan atau bahkan kebencian yang kini mudah ditemui dalam percakapan di media sosial misalnya, menjadi satu contoh dari fenomena pola interaksi yang berubah tersebut. Di sini lah peran keluarga dan kepala keluarga memegang peranan penting.


"Kalau ini kita sadari, kita akan berhati-hati dalam bertutur kata, dalam menginformasikan sesuatu yang masih kita ragukan, menjaga etika, dan menjaga tata krama. Inilah saya kira pola interaksi yang harus kita bangun sebaik-baiknya sejak mulai dari keluarga," kata Presiden.

Selain itu, sebagai sebuah bangsa yang besar, Indonesia dikaruniai oleh beragam budaya, bahasa, dan adat istiadat. Kepala Negara berujar, semua perbedaan yang ada tersebut hendaknya disikapi dengan bijak agar justru menjadi kekuatan besar bagi bangsa Indonesia. Pemahaman terhadap hal tersebut menurutnya dapat mulai dibentuk dari tingkat keluarga.

"Keluarga yang penuh kasih sayang menjadi sebuah kunci. Terbiasa dengan toleransi, terbiasa dengan membantu saudara-saudara dan tetangga-tetangganya, serta terbiasa dengan saling memaafkan. Bukan saling mengejek dan menghina," ucapnya.

Lebih jauh, Presiden meyakini bahwa kebiasaan saling memaki maupun menghina tersebut bukanlah budaya asli Indonesia. Sebaliknya, bangsa Indonesia adalah bangsa dengan budaya yang penuh toleransi dan kebersamaan.

"Kita tahu semuanya, budaya Indonesia bukan seperti itu. Budaya Indonesia adalah budaya yang penuh kebersamaan, budaya yang penuh toleransi, budaya yang penuh kegotongroyongan," tandasnya. (Arianto)





Share:

Presiden Jokowi Bagikan Tanah Objek Reforma Agraria Pertama di Kalimantan


Duta Nusantara Merdeka | Pontianak
Presiden Joko Widodo menyerahkan Surat Keputusan (SK) redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan SK Hutan Adat bagi penerima yang berasal dari Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. Pemberian SK TORA ini merupakan yang pertama kalinya dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017.

Penyerahan SK tersebut berlangsung di Taman Digulis Pontianak, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, pada Kamis, 5 September 2019.

"Ini adalah proses kita untuk mendistribusi lahan dan memberikan kepastian hukum. Ini ada kepastian hukumnya kalau sudah pegang ini," ujar Presiden dalam sambutannya.

Penyerahan SK TORA tersebut akan memberi kepastian bagi masyarakat yang telah menempati dan mengupayakan lahan yang berada di dalam kawasan hutan dalam kurun waktu 20 tahun sehingga masyarakat dapat memiliki legalitas atas tanah tersebut.

Selain untuk memberikan kepastian hukum, SK TORA juga diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada di dalam kawasan hutan melalui pengelolaan lahan agar menjadi produktif.

Penerima SK TORA ini nantinya akan segera ditindaklanjuti oleh Badan Pertanahan Nasional agar terbit sertifikat hak atas tanah dengan nama sesuai yang tertera dalam SK tersebut.


"Tadi Pak Menteri BPN sudah bisik-bisik saya, 'Pak, kalau sudah pegang ini (SK) gampang. Nanti begitu ukur tanah rampung akan bisa kita selesaikan (sertifikat),'" tuturnya.

Di seluruh Indonesia, pemerintah akan melakukan redistribusi lahan dari kawasan hutan yang hingga saat ini telah tersedia seluas kurang lebih 2,65 juta hektare untuk masyarakat.

SK TORA di Kalimantan yang diserahkan langsung oleh Presiden pada kesempatan kali ini sendiri mencakup lahan seluas kurang lebih 17.854,75 hektare yang tersebar di 10 kabupaten dari Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah.

Penyerahan SK kepada masyarakat tersebut merupakan wujud komitmen Presiden Joko Widodo yang ingin meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil, utamanya yang berada di dalam kawasan hutan, melalui reforma agraria.

"Artinya yang pegang lahan ini tidak hanya yang gede-gede (korporasi). Saya selalu sampaikan, saya enggak pernah memberikan ke yang gede-gede. Tapi ke rakyat yang kecil-kecil saya berikan," Presiden menegaskan.

Presiden Joko Widodo berharap agar masyarakat penerima SK TORA tersebut dapat memanfaatkan lahan yang mereka miliki menjadi lebih produktif dan bernilai ekonomi tinggi. Pemerintah daerah juga akan memberikan pendampingan bagi masyarakat agar dapat mengelola lahan tersebut dengan baik.

"Nanti, kalau saya sudah mendapat laporan, oh jengkolnya tanamannya sudah bagus-bagus, singkongnya produksinya juga baik, duriannya sudah tinggi-tinggi dan sudah menghasilkan saya akan datangi. Datang untuk panen duren, panen singkong, dan panen produk-produk lainnya," tandasnya.

Untuk diketahui, selain menyerahkan SK TORA, dalam kesempatan tersebut Presiden Joko Widodo juga menyerahkan SK Hutan Adat kepada masyarakat adat di Kalimantan Barat. SK tersebut meliputi Hutan Adat Rage, Gunung Temua, dan Gunung Jalo di Kabupaten Bengkayang dengan luas keseluruhan 535 hektare. Diberikan pula SK yang meliputi Hutan Adat Bukit Samabue dan Binua Laman Garoh di Kabupaten Landak dengan luas keduanya mencapai 1.110 hektare. (Arianto)









Share:

Presiden Jokowi Tegaskan KPK Telah Bekerja dengan Baik


Duta Nusantara Merdeka | Pontianak
Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa selama ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah bekerja dengan baik dalam menjalankan tugasnya memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia.

"Menurut saya KPK saat ini telah bekerja dengan baik," kata Presiden di Kota Pontianak, Kamis 5 September 2019.

Pernyataan tersebut disampaikan Presiden untuk merespons pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) yang diusulkan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat.

Selain itu, Presiden menjelaskan bahwa dirinya belum menerima usulan revisi undang-undang yang dibahas dalam Rapat Paripurna DPR hari ini. Maka itu, Kepala Negara belum dapat mengomentari mengenai usulan tersebut.

"Saya belum tahu isinya, jadi saya belum bisa menyampaikan apa-apa," tandasnya. (Arianto)







Share:

Presiden Jokowi Buka Konferensi Hukum Tata Negara ke-6 di Istana Negara


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Presiden Joko Widodo membuka Konferensi Hukum Tata Negara ke-6 yang diadakan di Istana Negara pada Senin, 2 September 2019. Acara tersebut dihadiri oleh kurang lebih 250 pemerhati hukum tata negara dari seluruh Indonesia.

Di hadapan para pemerhati hukum tata negara tersebut, Kepala Negara saat memberikan sambutan melontarkan sebuah pertanyaan yang relevan dengan kondisi global saat ini. Yakni, bagaimana hukum tata negara dan administrasi negara menyambut perubahan global yang sedemikian cepat.

"Bagaimana respons hukum tata negara dan hukum administrasi negara kita terhadap dunia yang sekarang ini sudah sangat berubah?" tanya Presiden.

Di era perubahan ini, menurut Presiden, sering ditemukan perubahan-perubahan dalam berbagai bidang yang belum mampu dijangkau secara cepat oleh regulasi. Hal tersebut tak hanya terjadi di Indonesia saja, banyak negara juga membicarakan hal yang sama.

"Kemarin di Osaka, di G20, berbicara satu saja belum bisa ada yang memberi contoh mengenai hukum untuk pajak digital. Ini baru satu, belum nanti yang lain-lain. Ini pun masih perdebatan semua negara bagaimana memajaki sistem online," ucapnya.


Hal-hal seperti itu yang dikatakan oleh Presiden harus segera direspons, termasuk oleh kalangan hukum tata negara dan administrasi negara. Regulasi dan hukum, kata Presiden, harus responsif dan mampu menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang ada.

"Hukum kita, termasuk hukum tata negara, harus responsif, harus fleksibel, terhadap perubahan-perubahan ini. Hukum tata negara kita harus membuka ruang-ruang terobosan dan mendorong lompatan-lompatan," tuturnya.

Dalam pemerintahan, Presiden Joko Widodo sering mengalami sendiri betapa regulasi atau hukum yang ada malah justru mempersulit diri sendiri. Sejumlah rencana maupun keputusan untuk merespons perubahan justru terbentur oleh aturan maupun hukum yang dalam sejumlah kesempatan dikatakan olehnya berbelit-belit.

Hal inilah yang diminta Presiden untuk dipikirkan bersama sehingga ke depan hukum dapat memberikan fleksibilitas bagi kita dalam menghadapi perubahan yang sangat cepat.

"Perubahan yang sangat cepat ingin kita respons dengan pelaksanaan di lapangan yang cepat (tapi) tidak bisa juga karena hukum kita yang mengatur yang itu tidak memungkinkan saya jalankan," kata Presiden.


Persaingan yang muncul akibat perubahan cepat tersebut tak bisa dipandang remeh. Ia menegaskan, saat ini untuk dapat memenangkan persaingan dibutuhkan kecepatan suatu negara dalam merespons perubahan. Maka, Indonesia butuh hukum tata negara yang memberikan ruang fleksibilitas yang lincah.

"Kita membutuhkan hukum tata negara yang memandu kita untuk berjalan cepat dan selamat. Cepat tapi selamat. Enggak bisa hanya dapat selamatnya tapi enggak cepat, (bisa) ditinggal kita," ujarnya.

Selain itu, menurutnya, perlu dikaji pula bagaimana cara terbaik untuk mengatur hubungan antarlembaga pemerintahan baik secara vertikal maupun horizontal sehingga muncul adanya kepaduan dan kecepatan dalam mengeksekusi kebijakan-kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah.

"Saya berharap konferensi ini benar-benar melihat jauh ke depan. Kita membutuhkan inovasi-inovasi gagasan dari bapak/ibu para pakar sehingga tata negara dan administrasi negara kita dapat membuat bangsa kita bergerak dalam membangun Indonesia maju ke depan," tandasnya.

Untuk diketahui, turut hadir dalam konferensi tahunan tersebut di antaranya ialah Prof. Dr. Moh. Mahfud MD selaku Ketua Umum Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN HAN), Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. (Arianto)




Share:

Instruksikan Pemulihan Papua, Presiden Jokowi: Saya Percaya Warga Papua Cinta Damai


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Presiden Joko Widodo memerintahkan agar situasi keamanan dan ketertiban di Papua dan Papua Barat untuk dijaga dan segera dipulihkan. Dalam kaitannya dengan itu, Presiden menggarisbawahi bahwa seluruh warga negara Indonesia, tanpa terkecuali, berhak mendapat perlindungan dan dijaga martabatnya.

Hal itu disampaikan Presiden kepada jajaran terkait saat memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka pada Jumat, 30 Agustus 2019, untuk membahas penanganan situasi keamanan di Papua dan Papua Barat.

"Saya perintahkan agar situasi keamanan dan ketertiban di Papua dan Papua Barat juga dijaga dan segera dipulihkan. Semua warga negara tanpa kecuali, semuanya, harus dilindungi dan dijaga harkat dan martabatnya," ujar Presiden.


Pemulihan tersebut juga mencakup perbaikan terhadap kerusakan sejumlah fasilitas umum selepas aksi unjuk rasa di Papua dan Papua Barat. Presiden berharap agar aktivitas perekonomian, pendidikan, dan pelayanan publik dapat kembali berjalan seperti sediakala.

Selain itu, Presiden Joko Widodo meminta aparat keamanan untuk menindak tegas pelaku perusakan dan provokasi yang mengakibatkan suasana menjadi tidak kondusif. Ia mengatakan bahwa pemerintah tidak akan memberi toleransi terhadap tindakan anarkistis di Bumi Cenderawasih.

"Tidak ada toleransi pada perusuh dan pelaku tindakan-tindakan anarkistis. Saya juga, saya ulang lagi, memerintahkan kepada aparat keamanan untuk bertindak secara tegas kepada siapapun yang melakukan tindakan rasialis dalam bentuk apapun," Presiden menegaskan.


Presiden sendiri telah menerima laporan bahwa tindakan hukum telah diambil baik kepada oknum sipil maupun militer tanpa terkecuali yang melakukan tindakan-tindakan sebagaimana yang telah disebutkan.

Lebih jauh, dirinya meyakini bahwa masyarakat Papua dan Papua Barat adalah masyarakat yang cinta akan kedamaian. Presiden berharap agar Tanah Papua senantiasa menjadi wilayah yang damai.

"Saya percaya bahwa warga di Papua adalah warga yang cinta damai, cinta kepada bangsa dan negara," tuturnya.

Untuk diketahui, rapat terbatas tersebut digelar seusai Presiden melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Tengah. Jajaran terkait yang hadir dalam kesempatan itu ialah Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. (Arianto)







Share:

Presiden Jokowi Serahkan 3.800 Sertifikat Tanah untuk Warga Purworejo


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Presiden Joko Widodo menyerahkan 3.800 sertifikat hak atas tanah kepada masyarakat di Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Penyerahan sertifikat tersebut dilakukan di GOR W.R. Supratman, Kabupaten Purworejo, pada Kamis, 29 Agustus 2019.

Dalam sambutannya, Kepala Negara menjelaskan bahwa pemerintah berupaya keras agar seluruh rakyat Indonesia memiliki sertifikat sebagai tanda bukti atas kepemilikan tanah atau lahan yang mereka miliki. Hal itu salah satunya diwujudkan melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang tengah dijalankan pemerintah.

"Dulu (dalam) satu tahun itu produksi sertifikat di seluruh Indonesia 500-600 ribu per tahun. Tahun ini 9 juta. Coba sudah berapa kali? Hampir 14 kali lipat dari sebelumnya. Supaya masyarakat segera pegang sertifikat," ujarnya.

Presiden memiliki target dan optimistis bahwa di tahun 2025 mendatang seluruh bidang tanah di Indonesia telah bersertifikat. Untuk itu, ia mendorong Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk dapat bekerja melayani rakyat dengan lebih baik dan cepat.

"BPN kerjanya ya pagi, siang, dan malam. Pontang-panting. Ya itu memang harus karena pelayanan kepada masyarakat sekarang ini harus cepat. Jadi target kita di 2025 nanti sertifikat seluruh Indonesia harus selesai," tuturnya.

Ia mengungkapkan bahwa pada tahun 2015 seharusnya sertifikat yang dipegang masyarakat mencapai 126 juta yang sesuai dengan jumlah bidang tanah yang ada. Namun kenyataannya, saat itu baru tercatat sebanyak 46 juta bidang tanah yang sudah bersertifikat.


Sisanya, sebanyak 80 juta bidang tanah belum bersertifikat. Hal itulah yang memicu banyaknya sengketa lahan yang terjadi di tengah masyarakat.

"Setiap saya ke kampung, ke desa, atau ke daerah yang namanya sengketa tanah itu di mana-mana. Sengketa lahan, konflik tanah, di mana-mana. Enggak di Sumatera, di Jawa, di Kalimantan, Sulawesi, di Papua, di NTB, NTT, di Bali, semuanya. Karena apa? Masih 80 juta yang belum selesai," ucapnya.

Maka itu, Presiden menegaskan bahwa kepemilikan sertifikat tersebut atas lahan atau tanah akan memberikan kepastian hukum bagi pemiliknya.

Untuk Provinsi Jawa Tengah sendiri, diperkirakan terdapat 21.782.201 bidang tanah. Dari jumlah tersebut, telah diterbitkan sertifikat sebanyak 12.587.745 buah yang artinya masih terdapat 9.194.456 (42,21%) bidang tanah lainnya yang masih belum bersertifikat.

Terkait hal tersebut, Direktur Jenderal Infrastruktur Keagrariaan, Adi Darmawan, yang memberikan laporan dalam kesempatan yang sama mengatakan bahwa pihaknya berupaya keras mengejar target penerbitan sertifikat di Jawa Tengah. Pihaknya memperkirakan bahwa pada tahun 2023 mendatang seluruh bidang tanah di Jawa Tengah telah memiliki sertifikat.

"Tahun 2023 seluruh bidang tanah di Provinsi Jawa Tengah direncanakan sudah terdaftar," ujarnya.

Mendampingi Presiden dalam acara penyerahan sertifikat tersebut ialah Ibu Negara Iriana Jokowi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. (Arianto)





Share:

KIRIM BERITA SILAHKAN KLIK

KIRIM BERITA ANDA KESINI! Merasa Terbantu Dengan Publikasi ? Ayo Traktir Kopi Untuk Admin Dengan Cara Berbagai Donasi. Terimakasih :)



BREAKING NEWS

~||~ KPU Tetapkan Pasangan Prabowo Subianto & Gibran Rakabuming Raka Menjadi Presiden Terpilih ~||~ Kampung Rakyat Indonesia Siap Sukseskan PILKADA Serentak Tahun 2024 ~||~ Hak Angket Kian Redup ~||~ Pasangan Capres & Cawapres Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar dan Pasangan Ganjar Pranowo - Mahfud MD Resmi Layangkan Gugatan Hasil Pilpres Ke Mahkamah Konstitusi ~||~ #PEMILUDAMAI ~||~

Kilas Balik Bung Karno

Kilas Balik Bung Karno - Makna Proklamasi

Ir. Soekarno (Sang Proklamator) Setiap Tahun kita Memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Maka kita tidak bisa t...

Like Fanpage

Follow In Twitter

Breaking News

IKUTI KAMI


loading...

NONTON VIDEO DAPAT DUIT

10 Berita Populer

IKLAN

IKLAN
Ingin Pasang Iklan hubungi Kami di 0812 6582 534

Label

(SAS) #2019GantiPresiden Accounting Aceh Aceh Timur Adat Istiadat Advokat AFF Agama Agraria AIDS Air Aisyiyah Aksara Aksi Aksi Sosial Aktivis Aktivitis Al Washliyah Album Amien Rais Anak Anak Yatim Anarkis Angkatan Darat Anies Baswedan Animal Anti Korupsi Arisan Artikel Artis Arus Mudik Asahan Asian Games ASN Asuransi Asusila Atlet Award Bacaleg Bachtiar Ahmad Sibarani Baksos Bakti Sosial Balap Liar Banda Aceh Bandar Lampung Bandara Bandung Banjir BANK Bank Sumut Bansos Banten Bantuan Sosial Bapenas Bappenas Basarnas Batubara Bawang Putih Bawaslu Bayi Bazar BBM Bea Cukai Beasiswa Begal Bekraf Beladiri Belanja Bencana Bencana Alam Beras Berita Bhabinkamtibmas Bhayangkara Bhayangkari Bioskop Bisnis BKPRMI BM PAN BNI BNN BNPT Bobby Nasution Bom Bunuh Diri Boomerang BPBD BPJS BPN BPOM BRI Brimob Buka lapak Bukit Asam Buku Bulog BUMN Bung Karno Bupati Bursa saham Bursasaham Buruh Bus Caleg Capital market CCTV Cerpen Cianjur Cikampek Citilink conference Cosplayer Covid-19 Covid-19 Satgas Covid19 Cuaca Cuci Tangan Curanmor Cyber Daerah Dakwah Dance Debat Presiden Debt Collector Dede Farhan Aulawi Deklarasi Deli Serdang Demonstrasi Densus 88 Desa Dewan Pengawas Dewata Sakti Dharma Pertiwi Dialog Digital Diklat Dinas Perhubungan Dirgahayu HUT RI Disiplin Diskusi Dongeng Donor Darah DPD RI DPR Duka Cita E-Money Effendi Simbolon Ekonom Ekonomi Ekspor Impor Electronics Elektronik Emas Empat Pilar Entertainment Es cream ESDM event Fashion Festival FIFA Film Film Horor Film seri Anak Fintech FISIP Flores Timur Formasi Formula E Forum Furniture Futsal G30S/PKI GAAS Games Ganja Ganjar Ganjil Genap Garut Gebyar Kemerdekaan Gempa Geng Motor Genppari Gereja Gibran Gizi Buruk Go Pay Go-Jek Gojek Golkar Gotong Royong Grab Gubernur Guru Besar Gym Haedar Nasir ham HANI Harbolnas Hari Ibu Hewan Hiburan HIV HMI Hoax Hotel Hp Hukum Humas Humbahas HUT HUT Bhayangkara HUT RI HUT TNI Hutan Ibadah Ibadah Haji Ibu Negara Idul Adha Idul Fitri IKLAN Imlek IMM Indonesia Industri inflasi Informasi Infrastruktur Inspektorat Inspirasi Internasional Internet Intoleran Investor IPK IPM IPPI Islam IWAPI Jakarta Jakarta Barat Jakarta Pusat Jalan Jambore Nasional Jawa Tengah Jawa Timur Jayapura Jokowi Juara Jum'at Barokah Jumanji Jumat Jumat Berkah Jurnalis Kaliber Kampanye Kampung Rakyat Indonesia Kampus Kamtibmas Kapolda Kapoldasu Kapolri Kapolsek Kapolsek Kepolisian Karaoke Karhutla Karya Tulis Kasus KDRT Keadilan Keagamaan Keamanan Kebakaran Kebangsaan Kebersihan Kebudayaan Kebun Kecantikan Kecelakaan Kedokteran Kegiatan Kegiatan seminar Kehutanan Kejahatan Kejaksaan Kejuaraan Kejurnas Kekerasan Kelestarian Alam Keluarga Kemalingan Kemanusiaan Kemenag Kemenaker Kemendag Kemendagri Kemendesa Kemendikbud Kemenhub Kemeninfo Kemenkes Kemenkeu Kemenko Kemenkumham Kemenlu KEMENPAN-RB Kemenparekraf Kemenperin Kemenpora kemenristek Kemensos Kementan Kemiskinan Kendaraan Dinas Kepala Daerah Kepedulian keperdulian Kepolisian Kerajaan Kereta Api kerja Paksa Kerjasama Kesehatan Kesejahteraan Keselamatan Kesenian Ketahanan Pangan Ketenagakerjaan Keuangan Khilafahtul Muslimin Kilas Balik Bung Karno Kivlan Zen KKP KNPI Kohati kompetisi Kompolnas Komputer Komunitas kon Konferensi KONI Konsumen Koperasi Kopermasu Kopi Kopi Pagi Korupsi Kota Medan KPK KPR KPU Kriminal KRYD KSAD Kudeta Kuliner Kunjungan Kerja Kutai Kartanegara Labuhan Batu Lahan Lakalantas Laksi Lalu Lintas Lampung Langka Langkat Lapas Launching Launching Album Launching Aplikasi Launching Buku LAZISMU Lebaran Legislatif Lembaga LGBT Lifestyle Lingkungan Lingkungan Hidup LIPPI Listrik Lock Down Lomba lomba lari London LPPI LPS LSM Lukas Enembe Madina Mahasiswa Mahkamah Agung Mainan anak Majalengka Makanan Jepang Makassar Makkasar Mall Maluku Market Outlook Masjid Masker Mata Uang Maulid Nabi Mayday MDMC Medan Denai Media Media Sosial Megapolitan Menag Mendag Mendagri Menembak Menteri Menteri Perdagangan millenial Minuman Keras Minuman sehat Minyak Goreng Minyak Makan Miras Mobil MOI Motivasi MoU MPR MPR RI Mudik Muhammadiyah Muharram MUI Munas Musibah Musik Musyawarah Musywil Narkoba Narkotika NasDem Nasional Natal Natal & Tahun Baru New Normal NII NKRI NU ODGJ Office Ojek Online Ojol Olah Raga Olahraga Ombusman Omicron Online Operasi Patuh Operasi Yustisi Opini Organisasi Ormas Otomotif P Padang Padangsidimpuan Pagelaran Pahlawan Pajak Pakta Integritas Palestina Pameran PAN Pancasila Papua Parawisata Pariwisata Partai Demokrat Partai Politik Partai UKM Partai Ummat Pasar Pasar modal Pasar Murah Pasar Tradisional Paspampres Patroli PC PDI Perjuangan PDIP Perjuangan pe Pedagang Pegadaian Pelajar Pelajar Islam Indonesia Pelantikan Pelatihan Pelayanan Publik Pelecehan seks Pelukis Peluncuran Pemadam Kebakaran Pemalakan Pembangunan Pembayaran Elektronik Pembunuhan pemerasan Pemerintah Pemerintahan Pemerkosaan Pemilu Pemuda Pemuda Melati Indonesia Pemuda Muhammadiyah Pemuka Agama pen Penandatanganan Pencabulan Pencemaran Nama Baik Penculikan Pencurian Pendataan Pendidikan Penelitian Penembakan Penerbangan Penertiban Pengabdian Pengadilan Pengadilan Negeri Pengajian Pengamanan Pengamat Penganiayaan Pengawasan Pengetahuan Penggelapan Penghargaan Penghijauan Pengusaha Penipuan Penistaan Agama Penulis Penyakit Penyandang Disabilitas Penyuluhan Perampasan Perayaan Perbankan Percut Sei Tuan Perdagangan Perekonomian Perempuan & Anak Peresmian Pergaulan Perhubungan Perikanan Peristiwa Perjanjian Perjudian Perkawinan Perlombaan Permainan Perpajakan Pers Pertamina Pertanahan Pertanian Perusahaan Pesawat Terbang PET Pileg Pilkada PIlkades Pilpres Pin Pinjam meminjam uang Pinjaman Online PKL PKS PMI Polairud Polantas Polisi Cilik Politik POLRI Polwan Pondok Pesantren Ponpes Pornografi Posko Ummat PPKM PPWI Pra Kerja Prabowo Pramuka Praperadilan Prawita Genppari Premanisme Presiden Prestasi Primbon Politik Prokes promo Property Prostitusi Protokol Kesehatan PSI PSSI Public Expose Publik expose Puisi Pungli PUPR Pusat Perbelanjaan Puskesmas PWI Qurban Radikalisme Rafdinal Ragam Rakernas Rakor Ramadhan Reksadana Rektor Relawan Relawan Jokowi Religi Remisi Rentan Renungan resa Restoran Reuni 212 Revolusi Mental Reward RKUHP Robot Ruang Guru Rumah Rumah sakit Rups Rusia RUU Saber Pungli Sabu Sahabat Anak Salon Samosir Samsat Samsung Sanitasi air.Lingkungan hidup Santri SAR Satlantas Satpol PP Satwa Sejarah Sekolah Sembako Seminar Sengketa Seniman Senjata Senjata Api Sepak Bola Separatis Sepeda Sepeda sehat Serdang Bedagai Sertifikat Sertijab sho Sigli Silaturahim Silaturahim. KUYAI Kartanegara Silaturahmi Silaturrahim SIM Simalungun Simpan Pinjam Simulasi Smartphone Soekarno Solar Somasi Sosial Sosialisasi Startup Stasiun STOP PRES...!!! Studi Ilmiah Stunting Suku bunga Sulawesi Selatan Sumatera Barat Sumatera Utara Sumpah Jabatan Sumut Sungai Superstore Suplemen Surabaya Surat Terbuka Suriyono Adi Susanto Suriyono Adi Susanto {SAS) Survei Survey susu Swab Antigen Syafi'i Ma'arif Syariah Syawal Takjil Tali Kasih Talkshow Tanjung Balai Tantama Tapanuli Tengah Tawuran Teknologi Teror Terorisme Tes Urine Tiket Tilang Tips Tjahyo Kumolo TNI TNI AU TNI-Polri Tokoh Tokoh Agama Tokoh Masyarakat Tol Toys Kingdom ToysKingdom Tragedi Transportasi Trend Rambut True Money Uang Uang Palsu UIN Ujaran Kebencian UKM Ukraina Ulama UMJ umkm UMSU Undang-Undang UNIMED UniPin Universitas Unjuk Rasa Upacara Usaha Rakyat UU Cipta Kerja UU ITE UUD 1945 Vaksinasi Vaksinasi booster Valentine Day Verifikasi Viral Virus Corona Walikota Wanita Wapres Wartawan Webinar Wirausaha Wisata WNA Workshop Yogyakarta Zulkifli Hasan

Arsip Berita

IKLAN

IKLAN

IKUTI BERITA VIDEO KAMI DI YOUTUBE

POS PETIR

VIRUS COVID-19

Wabah Virus Corona (Covid-19) Sudah Menyerang Indonesia, Setiap Hari Korban Semakin Bertambah Sampai ada yang Meninggal, Rakyat Semakin Cemas dan Khawatir, Bagai Tersambar Petir Mendengar Virus Corona.

HALLO KRING..!!!

12 PAS

PANCASILA UDAH FINAL

Pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila Banyak Penolakan Dari Berbagai Kalangan Masyarakat, Memang Seharusnya Tidak Usah Dibahas Dan Lebih Baik Dibatalkan. Pancasila Dasar Negara.
Tendangan 12 PAS Dihentikan

SOS

INDONESIA DARURAT NARKOBA

Sudah dijatuhi hukuman mati bahkan sudah ada yang dieksekusi, tapi masih banyak bandar narkoba semakin merajalela, terbukti banyak yang ditangkap petugas Polisi maupun BNN (Badan Narkotika Nasional) tapi belum kapok juga mereka, justru sipir penjara malah terlibat. Kalau sudah darurat begini, hukuman mati jangan berhenti, jalan terus!.

QUO VADIS

Kunjungan Statistik

Online

IKLAN USAHA ANDA


PRO KONTRA VAKSINASI

~> Program Vaksinasi Yang Diluncurkan Pemerintah Mendapat Sorotan Dari Berbagai Masyarakat, sehingga terjadi pro dan kontra

<~ Memang Sebenarnya Harus Jelas Disampaikan, Maksud dan Tujuan Vaksinasi, Karena dilapangan Ada Perbedaan Orang Yang Akan Divaksin dan Yang Tidak Boleh Divaksin, membuat masyarakat Bingung

Link Terkait

close
Banner iklan disini