Presiden Jokowi Lantik Anggota Kabinet Indonesia Maju

Duta  Nusantara Merdeka | Jakarta
Presiden Joko Widodo melantik para menteri negara dan pejabat setingkat menteri yang akan membantunya dalam pemerintahannya bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin lima tahun ke depan. Pelantikan anggota Kabinet Indonesia Maju tersebut dilangsungkan di Istana Negara, Rabu, 23 Oktober 2019.

Acara pelantikan diawali dengan penyerahan petikan Surat Keputusan Presiden oleh Presiden Joko Widodo kepada calon menteri dan pejabat setingkat menteri di Istana Merdeka. Pelantikan para menteri negara berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024.

Selain para menteri negara, pada saat yang sama Presiden juga melantik pejabat setingkat menteri, yaitu Jaksa Agung, Sekretaris Kabinet, Kepala Staf Kepresidenan, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Pelantikan Jaksa Agung berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 114/P Tahun 2019 tentang Pengangkatan Jaksa Agung Republik Indonesia. Sementara pelantikan Sekretaris Kabinet berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 115/P Tahun 2019 tentang Pengangkatan Sekretaris Kabinet.

Adapun pelantikan Kepala Staf Kepresidenan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 116/P Tahun 2019 tentang Pengangkatan Kepala Staf Kepresidenan. Sementara itu, pengangkatan Kepala BPKM berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 117/P Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Presiden Joko Widodo kemudian memimpin pengucapan sumpah jabatan para menteri dan pejabat setingkat menteri periode tahun 2019-2024.

"Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab," demikian Presiden mendiktekan sumpah jabatan.

Acara pelantikan tersebut kemudian diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo, serta Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Ibu Wury Ma'ruf Amin untuk kemudian diikuti oleh tamu undangan yang hadir. (Arianto)

Read More

Tujuh Pesan Presiden Jokowi kepada Kabinet Indonesia Maju

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Presiden Joko Widodo menyampaikan tujuh pesan kepada para menterinya yang akan duduk dalam Kabinet Indonesia Maju. Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi saat memperkenalkan seluruh anggota kabinet di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 23 Oktober 2019.

Pertama, secara tegas Kepala Negara meminta para menterinya untuk tidak korupsi. "Pertama, jangan korupsi! Menciptakan sistem yang menutup celah terjadinya korupsi."

Kedua, tidak ada visi misi menteri. "Yang ada hanya visi misi Presiden dan Wakil Presiden," imbuh Presiden.

Ketiga, Presiden Jokowi meminta para menterinya untuk kerja cepat, kerja keras, dan kerja produktif.

Keempat, Presiden tidak ingin menterinya terjebak pada rutinitas yang monoton.

Kelima, Presiden ingin para menterinya bekerja dengan berorientasi pada hasil nyata. "Kemarin dalam pelantikan sudah saya sampaikan, tugas kita tidak hanya menjamin _sent_, tetapi _delivered_," tegas Kepala Negara.

Keenam, Kepala Negara meminta menterinya terjun langsung untuk mengecek masalah di lapangan sekaligus menemukan solusinya.

Terakhir, Presiden ingin agar menterinya serius dalam bekerja.

"Saya pastikan yang enggak serius, yang enggak sungguh-sungguh, saya sudah berikan kemarin semuanya, hati-hati, bisa saya copot di tengah jalan," tandasnya. (Arianto)

Read More

Presiden Jokowi Umumkan Kabinet Indonesia Maju

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Presiden Joko Widodo mengumumkan secara resmi para menteri yang akan membantunya dalam pemerintahan bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin lima tahun ke depan. Pengumuman disampaikan Presiden Jokowi di halaman depan Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2019.

"Pagi hari ini saya ingin mengenalkan Kabinet Indonesia Maju yang dalam jangka pendek ini, dalam lima tahun ke depan, kita akan fokus kepada pengembangan sumber daya manusia, pada penciptaan lapangan kerja, dan pemberdayaan usaha kecil, usaha mikro, usaha menengah," kata Presiden.

Berikut adalah susunan Menteri Negara dan Pejabat Setingkat Menteri dalam Kabinet Indonesia Maju 2019-2024:

1. Moh. Mahfud Md., sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
2. Airlangga Hartarto sebagai Menteri Koordinator bidang Perekonomian;
3. Muhadjir Effendy sebagai Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
4. Luhut Binsar Panjaitan sebagai Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi;
5. Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan;
6. Pratikno sebagai Menteri Sekretaris Negara;
7. Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri;
8. Retno Lestari Priansari Marsudi sebagai Menteri Luar Negeri;
9. Fachrul Razi sebagai Menteri Agama;
10. Yasonna Hamonangan Laoly sebagai Menteri Hukum dan HAM;
11. Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan;
12. Nadiem Anwar Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
13. Terawan Agus Putranto sebagai Menteri Kesehatan;
14. Juliari Peter Batubara sebagai Menteri Sosial;
15. Ida Fauziah sebagai Menteri Ketenagakerjaan;
16. Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Menteri Perindustrian;
17. Agus Suparmanto sebagai Menteri Perdagangan;
18. Arifin Tasrif sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
19. Basuki Hadimuljono sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
20. Budi Karya Sumadi sebagai Menteri Perhubungan;
21. Johnny Gerald Plate sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika;
22. Syahrul Yasin Limpo sebagai Menteri Pertanian;
23. Siti Nurbaya Bakar sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
24. Eddy Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan;
25. Abdul Halim Iskandar sebagai Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
26. Sofjan Djalil sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
27. Suharso Monoarfa sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
28. Tjahjo Kumolo sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
29. Erick Thohir sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara;
30. Teten Masduki sebagai Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
31. Wishnutama Kusubandio sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
32. I Gusti Ayu Bintang Darmavati sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
33. Bambang Brodjonegoro sebagai Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset Inovasi Nasional;
34. Zainuddin Amali sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga;
35. Moeldoko sebagai Kepala Staf Kepresidenan;
36. Pramono Anung sebagai Sekretaris Kabinet;
37. Bahlil Lahadalia sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
38. S.T. Burhanudin sebagai Jaksa Agung.

Sebelum dikenalkan secara resmi oleh Presiden Joko Widodo, para calon menteri Kabinet Indonesia Maju berkumpul di _Presidential Lounge_ yang berada di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu pagi 23 Oktober 2019. Suasana akrab tampak terlihat di pertemuan pada pagi hari tersebut. Suasana cair, candaan dan derai tawa terdengar dalam pertemuan itu.

Usai diumumkan, Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan para menteri Kabinet Indonesia Maju berfoto bersama di tangga Istana Merdeka. (Arianto)

Read More

Presiden Jokowi Terima Kunjungan Kehormatan Sejumlah Wakil Presiden dan Utusan Khusus dari Negara Sahabat

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Usai dilantik sebagai Presiden RI periode 2019-2024, Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kehormatan sejumlah wakil presiden dan utusan khusus negara sahabat di Istana Merdeka, Jakarta, pada Minggu, 20 Oktober 2019. Para delegasi negara sahabat tersebut sebelumnya turut menghadiri pelantikan presiden di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Tamu negara yang berkunjung yaitu Wakil Presiden Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Wang Qishan yang tiba di Istana Merdeka sekitar pukul 19.00 WIB. Usai berfoto bersama di Ruang Kredensial Istana Merdeka, Presiden Jokowi dan Wakil Presiden RRT berbincang di Ruang Jepara.

Setelahnya, secara berturut-turut Presiden Jokowi juga menerima kunjungan kehormatan Wakil Presiden Vietnam Đặng Thị Ngọc Thịnh dan Wakil Presiden Myanmar Henry Van Thio. Tak hanya itu, sejumlah utusan khusus juga diterima Presiden Jokowi.

Para utusan khusus yang diterima Presiden yaitu Utusan Khusus Presiden Korea Selatan Noh Young-min, Utusan Khusus Presiden Filipina Theodoro Locsin Jr, Utusan Khusus Perdana Menteri Jepang Nakayama Norihiro, Utusan Khusus Presiden Persatuan Emirat Arab Sheikh Nahyan Mabarak Al Nahyan, dan Utusan Khusus Presiden Amerika Serikat Elaine L. Chao.

Untuk diketahui, pagi tadi Presiden Jokowi juga menerima kunjungan kehormatan dari para pemimpin negara-negara sahabat, yaitu Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah, Perdana Menteri Australia Scott Morrison, Perdana Menteri Republik Singapura Lee Hsien Loong, Perdana Menteri Kamboja Hun Sen, dan Raja Eswatini Mswati III.

Para pemimpin negara-negara sahabat tersebut memberikan ucapan selamat kepada Presiden Jokowi yang kembali dipercaya rakyat untuk memimpin Indonesia selama lima tahun ke depan.

Turut mendampingi Presiden Jokowi saat menyambut kunjungan kehormatan sejumlah delegasi negara sahabat yaitu Ibu Retno Marsudi dan Bapak Pratikno. (Arianto)

Read More

Presiden Jokowi Sampaikan Ucapan Terima Kasih atas Pelantikan yang Berjalan Khidmat dan Sederhana

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Presiden Joko Widodo bersyukur bahwa pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk periode 2019-2024 telah berjalan dengan baik, khidmat, dan sederhana. Baginya, pelantikan kali ini juga terasa istimewa karena turut dihadiri oleh sejumlah kepala negara, kepala pemerintahan, atau utusan dari negara-negara sahabat.

Hal itu disampaikan Presiden setibanya di halaman Istana Merdeka, Jakarta, setelah menjalani pelantikan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, pada Minggu, 20 Oktober 2019.

"Kita patut bersyukur bahwa pelantikan kali ini juga dihadiri oleh kepala negara, kepala pemerintahan, dan banyak utusan khusus dari negara-negara sahabat kita. Dari Malaysia Perdana Menteri Tun Mahathir Mohamad, dari Singapura Perdana Menteri Lee Hsien Loong, dari Australia Perdana Menteri Scott Morrison, kemudian juga dari Kamboja Perdana Menteri Hun Sen, kemudian dari Brunei Sultan Hassanal Bolkiah, dan Raja Negara Eswatini juga hadir," ujar Presiden.

Menurutnya, kehadiran para tamu negara tersebut merupakan bentuk relasi yang sangat baik antara Indonesia dan negara-negara sahabat. Presiden sendiri menyampaikan apresiasi tertinggi bagi kehadiran para tamu negara tersebut.

"Kita memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kehadiran seluruh kepala negara, kepala pemerintahan, dan juga para utusan khusus yang hadir kali ini," ucapnya.

Presiden juga menyampaikan ucapan terima kasih bagi TNI dan Polri yang telah menjaga keamanan baik menjelang pelantikan maupun hingga pelantikan terlaksana dengan baik.

"Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada TNI, kepada Polri, kepada BIN yang telah menjaga keamanan selama ini terutama menjelang pelantikan. Kerja keras ini patut kita apresiasi bersama," tuturnya.

Sebelumnya, Kepala Negara juga menyampaikan apresiasi dan menghargai apa yang telah dilakukan dan disiapkan oleh MPR RI untuk menyukseskan acara pelantikan tersebut.

"Tadi alhamdulillah pelantikan telah berjalan dengan baik. Pelantikan yang agung, yang khidmat, tapi tetap dalam kesederhanaan. Kami sangat menghargai sekali apa yang telah disiapkan oleh MPR Republik Indonesia dan mulai kita bekerja. Sekarang mulai kita bekerja," ucapnya di Kompleks Parlemen, Senayan, sebelum bertolak kembali menuju Istana Merdeka. (Arianto)

Read More

Pidato Awal Periode Kedua, Presiden Jokowi: Kerja Keras dan Dobrak Rutinitas

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Presiden Joko Widodo, yang telah resmi dilantik sebagai presiden untuk periode keduanya bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin, menyampaikan pidato pada Sidang Paripurna MPR RI dalam rangka Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Periode 2019-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, pada Minggu, 20 Oktober 2019.

Presiden menyampaikan, dirinya optimistis bahwa Indonesia dapat menggapai cita-citanya untuk menjadi negara maju pada tahun 2045 mendatang, bertepatan dengan satu abad kemerdekaan Indonesia.

"Mimpi kita di tahun 2045, Produk Domestik Bruto Indonesia mencapai USD7 triliun. Indonesia sudah masuk 5 besar ekonomi dunia dengan kemiskinan mendekati nol persen. Kita harus menuju ke sana," ujarnya.

Target tersebut bukan tidak mungkin tercapai karena telah melalui beragam kalkulasi. Meski demikian, Kepala Negara mengatakan, tujuan tersebut tidak dicapai dengan cara yang mudah. Butuh kerja keras dan kerja cepat seluruh pihak untuk menjadi lebih produktif.

"Dalam dunia yang penuh risiko, yang sangat dinamis, dan yang kompetitif, kita harus terus mengembangkan cara-cara baru, nilai-nilai baru. Jangan sampai kita terjebak dalam rutinitas yang monoton," tuturnya.

Menurutnya, berani mendobrak rutinitas yang monoton adalah satu hal tersendiri yang menjadi perhatian selain meningkatkan produktivitas. Pekerjaan yang dilakukan jajaran pemerintah dimintanya untuk tidak lagi hanya bersifat rutinitas dan hanya berorientasi proses, tapi juga harus berorientasi pada hasil-hasil yang nyata.

"Saya sering ingatkan ke para menteri, tugas kita bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi tugas kita adalah membuat masyarakat menikmati pelayanan, menikmati hasil pembangunan," kata Presiden.

Presiden melanjutkan, seringkali birokrasi menganggap bahwa apabila program kerja sudah dijalankan dan laporan akuntabilitas telah diselesaikan, maka program tersebut dikatakan telah terlaksana. Namun, menurutnya, proses kerja pemerintah tidak hanya sampai di sana.

"Cara mengeceknya itu mudah. Lihat saja ketika kita mengirim pesan melalui SMS atau WA. Ada _sent_, artinya telah terkirim. Ada _delivered_, artinya telah diterima. Tugas kita itu menjamin _delivered_, bukan hanya menjamin _sent_," ujar Presiden.

Maka, Presiden menegaskan, tugas birokrasi kini tak lagi hanya menjalankan program semata, melainkan memastikan bahwa program tersebut berjalan tanpa hambatan dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia.

"Saya tidak mau birokrasi pekerjaannya hanya _sending-sending_ saja. Saya minta dan akan saya paksa bahwa tugas birokrasi adalah _making delivered_. Tugas birokrasi kita itu menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat," tandasnya. (Arianto)

Read More

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin Dilantik di MPR

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Presiden Joko Widodo dan K.H. Ma'ruf Amin resmi mengemban jabatan sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019-2024. Keduanya dilantik dalam Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI yang digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu, 20 Oktober 2019.

Tepat pukul 15.30 WIB, prosesi acara pelantikan presiden dan wakil presiden dimulai dengan pengumandangan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Sidang paripurna kemudian dibuka oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo.

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden terpilih K.H. Ma'ruf Amin kemudian mengucap sumpah jabatan.

"Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa," kata Presiden Jokowi mengucapkan sumpahnya.

"Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa," ucap Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Usai pengucapan sumpah, Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin kemudian menandatangani berita acara. Setelah seluruh pimpinan MPR menandatangani, Ketua MPR Bambang Soesatyo menyerahkan berita acara tersebut masing-masing kepada Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin dilantik sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Nomor 1185/PL.01.9_KPT/06/KPU/VI/2019. Keduanya berhasil memenangi pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2019 setelah meraih 85.607.362 suara atau 55,5 persen suara sah.

Seusai acara pelantikan, Presiden Jokowi menghampiri awak media yang telah menunggunya. Presiden Jokowi bersyukur acara pelantikan berlangsung dengan khidmat dan sederhana.

"Tadi alhamdulillah pelantikan telah berjalan dengan baik. Pelantikan yang agung, yang khidmat, tapi tetap dalam kesederhanaan. Kami sangat menghargai sekali apa yang telah disiapkan oleh MPR Republik Indonesia dan mulai kita bekerja. Sekarang mulai kita bekerja," ujarnya.

Turut hadir dalam acara pelantikan presiden dan wakil presiden tersebut antara lain Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden ke-9 RI Hamzah Haz, Wakil Presiden ke-11 RI Boediono, dan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla. Selain itu tampak hadir Prabowo Subianto, Sandiaga Uno, dan sejumlah pimpinan partai politik.

Hadir pula para kepala negara, kepala pemerintahan, atau utusan khusus negara-negara sahabat antara lain Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah, Raja Eswatini Mswati III, Perdana Menteri (PM) Malaysia Mahathir Mohamad, PM Australia Scott Morrison, PM Singapura Lee Hsien Loong, dan PM Kamboja Hun Sen. (Arianto)

Read More

Presiden Jokowi Sampaikan Terima Kasih kepada Wapres JK dan Seluruh Jajaran Kabinet Kerja

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Presiden Joko Widodo menggelar silaturahmi dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla bersama dengan jajaran Kabinet Kerja. Acara yang digelar menjelang berakhirnya masa jabatan periode pertama Presiden Joko Widodo tersebut diselenggarakan di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat, 18 Oktober 2019.

Kepala Negara, dalam kesempatan itu, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Wakil Presiden beserta seluruh jajarannya atas kerja keras, dukungan, dan pemikiran yang telah dicurahkan dalam lima tahun ke belakang. Waktu lima tahun tersebut dirasakan olehnya bergulir sangat cepat.

"Lima tahun sudah kita bekerja dan betul-betul lima tahun adalah sebuah waktu yang sangat cepat sekali," kata Presiden.

"Mohon maaf, mungkin dalam lima tahun ini kita baru bertemu agak santai mungkin hari ini. Pas akhir-akhir ini baru kita bertemu kemudian ada yang nyanyi. Biasanya setiap kita bertemu isinya kalau enggak ratas, rapat, rapat paripurna," sambungnya.

Sedikit mengenang aktivitas dalam lima tahun ke belakang, Presiden Jokowi mengingat momen di mana dirinya terpaksa harus mengganggu waktu istirahat sejumlah jajarannya. Tak jarang, para menterinya seperti Menteri Keuangan, Menteri Luar Negeri, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, hingga Kapolri serta Panglima TNI dihubungi olehnya pada tengah malam.

"Saya juga mohon maaf, sering bapak dan ibu semuanya saya ganggu tengah malam. Saya kira saya enggak sekali dua kali telepon tengah malam ke Pak Tito, ke Panglima TNI, ke Kepala BIN, atau ke menteri. Bu Menteri Keuangan mungkin tengah malam pernah saya telepon, Bu Menteri Retno Marsudi tengah malam pernah saya telepon, Pak Basuki juga sama," ujarnya.

"Saya kira ya itulah gangguan-gangguan yang sering saya harus lakukan karena negara ini memerlukan kerja kita semuanya," imbuh Presiden.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dalam acara tersebut berkesempatan untuk menyampaikan kesan dan pesannya kepada Presiden dan jajaran Kabinet Kerja. JK mengungkap, beberapa waktu belakangan, dirinya banyak ditanyakan mengenai momen menarik selama lima tahun membersamai Presiden Jokowi.

"Apa yang paling menarik selama lima tahun bekerja dalam kabinet yang dipimpin Pak Presiden Jokowi? Saya selalu berpikir apa yang paling menarik, karena semuanya menarik," tuturnya.

JK juga mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo beserta seluruh jajaran Kabinet Kerja yang telah memberikan bantuan dan dorongan selama lima tahun ke belakang. Seolah berpamitan, Wakil Presiden sekaligus menyampaikan ucapan selamat bekerja kepada para menteri yang nantinya kembali berada di kabinet periode kedua.

"Bagi teman-teman yang ikut sama saya, artinya istirahat mulai hari Senin, kita lanjutkan dengan mendukung dan memberikan pandangan-pandangan kepada Bapak Presiden dan timnya yang akan datang. Kita akan mendukung itu semua," lanjut Kalla.

Saat ditemui oleh para jurnalis selepas acara, Presiden Joko Widodo menyampaikan pandangannya soal figur Jusuf Kalla sebagai seorang wakil presiden. Menurutnya, JK merupakan figur berpengalaman dalam segala bidang yang membuatnya selalu dijadikan rekan bertukar pikiran terkait tugas-tugas pemerintahan.

"Pak Jusuf Kalla ini seorang yang memiliki pengalaman di segala bidang. Beliau pernah menjadi pengusaha, pernah menjadi Ketua Golkar di politik, pernah menjadi menteri, pernah menjadi menko, pernah menjadi wapres. Jadi, oleh sebab itu, sering kali entah pagi, subuh, siang, tengah malam kita selalu bertukar pikiran untuk memutuskan setiap hal yang sangat penting bagi negara ini," ucapnya.

Acara silaturahmi tersebut berlangsung dengan suasana yang hangat dan santai. Sesekali diiringi dengan persembahan lagu di mana Elek Yo Band, grup musik yang terdiri atas sejumlah anggota Kabinet Kerja, juga sempat tampil dengan Sri Mulyani dan Basuki Hadimuljono berduet membawakan lagu My Way.

Para jajaran Kabinet Kerja juga berfoto bersama dengan Presiden Jokowi, Ibu Negara Iriana, Wakil Presiden Jusuf Kalla, serta Ibu Mufidah Jusuf Kalla di pelataran Istana Merdeka sebelum acara silaturahmi tersebut berlangsung. (Arianto)

Read More

Presiden Jokowi Resmikan Pengoperasian Palapa Ring

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, meresmikan pengoperasian proyek Palapa Ring yang menjadi tulang punggung bagi pemerataan akses telekomunikasi di seluruh penjuru Nusantara. Peresmian tersebut berlangsung di Istana Negara, pada Senin, 14 Oktober 2019.

Proyek Palapa Ring, berupa pembangunan jaringan kabel optik yang menghubungkan seluruh wilayah Indonesia, dimulai sejak tahun 2016 lalu oleh pemerintah. Hal tersebut berangkat dari pemikiran bahwa potensi ekonomi digital Indonesia yang sangat besar, namun masih terkendala oleh keterbatasan akses masyarakat ke sektor digital melalui penetrasi internet.

"Beberapa tahun yang lalu pemerintah menyadari adanya ketimpangan yang tajam antardaerah dalam hal konektivitas digital. Saya sudah datang ke hampir semua daerah," ujar Presiden dalam sambutannya.

"Ada wilayah yang konektivitasnya sangat kencang, ada yang konektivitasnya sangat lemah. Ini benar memang, saya alami," sambungnya.

Maka, melalui proyek tersebut, pemerintah hendak mengupayakan akses yang merata bagi seluruh masyarakat Indonesia terhadap kebutuhan telekomunikasi dan ketersediaan jaringan internet di seluruh wilayah. Beroperasinya Palapa Ring ini nantinya diharapkan tidak hanya akan menjadi penggerak roda perekonomian daerah dan nasional, tapi juga sebagai sarana pemersatu bangsa.

"Inilah yang akan menyatukan negara kita Indonesia karena dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, semuanya bisa tersambung, bisa berbincang-bincang, bisa saling mengenal di antara kita," kata Presiden.

Presiden mengatakan, kehadiran Palapa Ring ini selain untuk menghadirkan kesempatan yang sama untuk mengakses kemajuan teknologi di seluruh wilayah Indonesia, juga harus dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan dan kemajuan bangsa.

"Konektivitas digital ini harus kita manfaatkan untuk kesejahteraan dan kemajuan bangsa, untuk penguatan persatuan kita, persaudaraan di antara kita, untuk memperkuat dan memperbaiki pendidikan kita dengan memfasilitasi lalu lintas ilmu pengetahuan dan menembus seluruh pelosok Nusantara, dan untuk memperkuat perdagangan," ucapnya.

Meski demikian, Kepala Negara mengingatkan, segala bentuk perkembangan teknologi dan konektivitas digital harus turut disertai dengan literasi dan penggunaan secara bijak. Palapa Ring yang dihadirkan pemerintah ini hendaknya tidak disalahgunakan.

"Saya berpesan gunakan konektivitas digital ini dengan baik, gunakan internet secara bijak, gunakan konektivitas digital ini untuk kebaikan kita bersama, untuk kerukunan, untuk persaudaraan, untuk persatuan kita sebagai sebuah bangsa serta untuk kesejahteraan dan kemajuan Indonesia.

Untuk diketahui, sebagaimana dilaporkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dalam acara yang sama, proyek Palapa Ring tersebut terbagi atas tiga paket pengerjaan, yakni Palapa Ring Paket Barat, Palapa Ring Paket Tengah, dan Palapa Ring Paket Timur.

"Palapa Ring Barat sudah selesai tahun lalu. Palapa Ring Tengah yang sampai di Provinsi Maluku sudah selesai di awal tahun (2019), Palapa Ring Timur, khususnya yang mencakup Papua, Maluku, NTT, sampai ke Rote Ndao selesai akhir Agustus kemarin," ujarnya.

Rudiantara mengatakan, di Papua, pihaknya membangun jaringan kabel optik di 30 kabupaten/kota yang sebelumnya sama sekali tidak terhubungkan dengan jaringan tulang punggung internet berkecepatan tinggi.

"Palapa Ring itu adalah seperti jalan tol untuk internet kecepatan tinggi. Jadi, mulai saat ini, Agustus kemarin, dari 514 kabupaten/kota, tidak ada yang tidak dihubungkan dengan jalan tol tadi," tuturnya.

Selain itu, peresmian beroperasinya Palapa Ring tersebut juga ditandai dengan konferensi video antara Presiden Jokowi dengan sejumlah pejabat pemerintah daerah yang berada di Kabupaten Merauke, Kabupaten Sorong, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Kota Sabang. (Arianto)

Read More

Presiden Jokowi Terima Prabowo di Istana Merdeka dan Bicarakan Banyak Hal

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan dengan Prabowo Subianto. Kedatangan Prabowo yang tiba sekira pukul 15.03 WIB langsung diterima oleh Presiden di ruang Jepara, Istana Merdeka.

Keduanya yang kompak mengenakan kemeja putih tampak berbincang akrab sebelum kemudian berjabat tangan.

Selepas pertemuan yang berlangsung kurang lebih selama satu jam, Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto memberikan keterangan bersama. Presiden mengatakan bahwa keduanya intens membicarakan dan bertukar pandangan soal kondisi perekonomian global.

"Karena kita tahu semuanya ekonomi global baru menurun. Kita tentu saja perlu sebuah stabilitas keamanan dan politik dan memerlukan persiapan-persiapan dalam rangka memayungi agar kita tidak terpengaruh oleh penurunan ekonomi global," ujarnya.

Selain itu, Kepala Negara mengungkapkan, gagasan pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur juga menjadi salah satu pembicaraan keduanya. Presiden menyampaikan sejumlah alasan yang mendasari pemerintah untuk menggagas pemindahan ibu kota tersebut.

"Saya bercerita banyak kenapa pindah ke Kalimantan Timur. Alasannya ini, ini, ini. Kami sampaikan semuanya juga dengan Bapak Prabowo Subianto," ucapnya.

Prabowo, yang turut berkesempatan menyampaikan keterangannya, mengatakan bahwa pihaknya mendukung gagasan pemindahan ibu kota sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden.

"Saya menyampaikan, saya mendukung gagasan ibu kota. Tentunya, beliau juga mengatakan, akan melalui kajian-kajian yang tepat dan sudah dilaksanakan banyak kajian. Jadi kita akan mendukung gagasan itu," kata Prabowo.

Selain itu, Prabowo juga menyatakan bahwa pihaknya juga siap membantu pemerintah apabila dibutuhkan. Meskipun keduanya pernah berkompetisi pada pesta demokrasi yang lalu, Prabowo mengatakan bahwa hal itu bukan menjadi penghalang.

"Kita bertarung secara politik, begitu selesai kepentingan nasional yang utama saya berpendapat kita harus bersatu. Jadi saya sampaikan ke beliau, apabila kami diperlukan, kami siap untuk membantu," tuturnya.

Sehari sebelumnya, di tempat yang sama, Kepala Negara juga bertemu dengan Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Keduanya juga membicarakan soal dinamika kebangsaan hingga perekonomian global. (Arianto)

Read More

Presiden Jokowi Penuhi Janji Ajak Anak-Anak Papua Berkunjung ke Jakarta

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Presiden Joko Widodo mewujudkan janjinya untuk mengundang sejumlah anak-anak asal Papua berkunjung ke ibu kota, Jakarta. Sejumlah 30 anak diterima Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat, 11 Oktober 2019.

Dalam pertemuan yang berlangsung di beranda Istana Merdeka tersebut, Presiden Jokowi berinteraksi dengan anak-anak yang wilayahnya terkena banjir bandang pada Maret 2019 lalu. Anak-anak yang hadir berasal dari SD Negeri Inpres Kemiri, SD Negeri Inpres Mbait, dan SD YPPK Agats.

"Dulu, Pak Presiden bulan Maret janji anak-anak yang ini waktu itu banjir di Sentani kan? Bapak waktu ke lapangan, ketemu, terus janji mau ngundang ke Jakarta. Yang penting, satu janjinya Pak Presiden sudah ditepati," kata Presiden Jokowi.

Menurut Kepala Negara, saat meninjau lokasi banjir di Sentani, selain meminta sekolah mereka untuk diperbaiki, anak-anak juga ingin mengunjungi Jakarta. Tak hanya mengunjungi Istana, anak-anak Papua juga akan mengunjungi sejumlah destinasi, seperti mencoba Moda Raya Terpadu (MRT), mengunjungi Monas, Dunia Fantasi (Dufan), hingga Taman Mini Indonesia Indah.

"Taman Mini Indonesia, mau ke sana? Oh boleh, nanti diantar ke Taman Mini Indonesia," imbuhnya.

Di hadapan Kepala Negara, anak-anak Papua tersebut kemudian menunjukkan kebolehannya bernyanyi. Selain itu, mereka juga memberikan kenang-kenangan kepada Presiden Jokowi, yakni topi rumbai, tas rajut bertuliskan "Jokowi Presidenku", dan sebuah cendera mata khas Asmat.

Seorang siswa bernama Fernando Enrico Suebu kemudian menyampaikan terima kasihnya kepada Presiden Jokowi. Selain karena sekolah mereka telah diperbaiki, ia juga senang bisa mendapatkan kesempatan berkunjung ke Jakarta.

"Pak Presiden, saya ingin menyampaikan sesuatu. Atas nama keluarga besar SD Inpres Kemiri. Kami berterima kasih karena Pak Presiden sudah mengundang kami ke Jakarta. Sekarang kami bisa tiba dan melihat Jakarta," kata Fernando.

"Kami juga berterima kasih karena Pak Presiden sekolah kami sekarang bisa dibangun kembali dan pesan-pesan dari warga-warga yang masih tinggal di penampungan memohon supaya rumah yang dibangun bisa cepat selesai," sambungnya.

"Iya, nanti saya lihat. Kalau Pak Presiden nanti ke Papua saya lihat. Saya mau ke Sentani, saya mau ke Wamena. Oke, belajar yang baik," jawab Presiden Jokowi.

Di akhir acara, Presiden Jokowi memberikan sebuah kejutan kepada salah satu siswa yang ulang tahun pada hari ini, yaitu Solideo Fernandus. Selain mengucapkan selamat, Presiden Jokowi juga memberikan hadiah berupa foto.

"Hari ini katanya ada Solideo Fernandus. Ada yang ulang tahun ya? Ini saya beri foto. Selamat ulang tahun yang ke-13 Solideo Fernandus. Belajar yang baik," kata Presiden Jokowi. (Arianto)

Read More

Presiden Jokowi Bertemu dengan Dua Serikat Pekerja di Istana Bogor

Duta Nusantara Merdeka | Bogor
Presiden Joko Widodo pada Senin, 30 September 2019, menggelar pertemuan di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, dengan pimpinan dua serikat pekerja. Keduanya ialah Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal.

Dalam pernyataan bersama selepas pertemuan, Presiden mengatakan bahwa pertemuan tersebut utamanya membicarakan soal upaya bersama untuk membangun iklim investasi yang lebih baik dan soal ketenagakerjaan.

"Saya baru saja bertemu, berdiskusi, dengan Bung Andi Gani dan Bung Said Iqbal dari Presiden KSPI dan Presiden KSPSI. Berdiskusi lama, berbincang-bincang lama, yang intinya kami membicarakan mengenai bagaimana kita membangun iklim investasi yang baik dan juga yang berkaitan dengan ketenagakerjaan," ujarnya.

Dua presiden serikat pekerja terbesar di Indonesia tersebut memberikan sejumlah usulan dan pandangan dalam dua topik yang dibicarakan. Kepala Negara mengatakan akan menampung usulan tersebut sambil menerangkan bahwa usulan-usulan yang telah disampaikan keduanya merupakan usulan yang baik dan membangun.

"Saya kira semuanya kita tampung sebagai sebuah usulan yang baik," ucapnya.

Andi Gani, dalam pernyataannya, mengatakan bahwa baik KSPSI maupun KSPI telah berdiskusi dengan Presiden dan menyampaikan aspirasinya soal revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan.

"Kami berdiskusi cukup panjang dengan Bapak Presiden yang intinya kami meminta pemerintah untuk bersama-sama kami mengenai soal revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan," ucapnya.

Selain soal UU Ketenagakerjaan, ketiganya juga berbicara mengenai revisi Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 di mana berdasarkan keterangan yang disampaikan Said Iqbal, Presiden KSPI, pemerintah akan duduk bersama dengan para buruh untuk membicarakan hal itu.

"Nanti akan duduk tripartit membahas secara bersama-sama satu tim yang dibentuk mungkin oleh Bapak Presiden nanti atas instruksi beliau," kata Iqbal.

Lebih jauh, kedua presiden serikat pekerja tersebut juga bersama-sama menegaskan bahwa mereka mendukung penuh jalannya pemerintahan periode mendatang sesuai dengan konstitusi. Maka itu, mereka mengimbau para buruh di seluruh Indonesia untuk tidak terpancing dengan isu-isu yang dapat memperkeruh keadaan.

"Konfederasi buruh terbesar di Indonesia menegaskan dukungan kepada Bapak Jokowi dan jangan pernah ada tindakan-tindakan inkonstitusional, apalagi mempunyai rencana menggagalkan pelantikan presiden. Buruh akan tetap bersama menjaga konstitusi Indonesia dan kami akan tetap menjaga NKRI," ujar Andi Gani.

"Kami berharap setiap elemen yang ingin melakukan usulan ataupun gagasan yang berbeda yang diinginkan oleh kawan-kawan, lakukanlah secara konstitusi, hindari kekerasan, dan tidak menimbulkan kerugian bagi semua pihak, bagi semua rakyat," Said Iqbal melengkapi. (Arianto)

Read More

Presiden Jokowi Sampaikan Dukacita untuk Wamena, Imbau Warga Tak Terpancing Provokasi

Duta Nusantara Merdeka | Bogor
Presiden Joko Widodo menyampaikan ucapan duka atas jatuhnya korban jiwa dalam kejadian di Wamena baru-baru ini. Presiden meminta masyarakat, khususnya yang berada di Wamena, untuk dapat saling menahan diri pascakejadian yang menyebabkan 33 orang meninggal dunia.

"Saya ingin mengucapkan duka yang mendalam, belasungkawa yang mendalam, atas meninggalnya korban yang ada di Wamena," ujarnya di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Senin, 30 September 2019.

Atas kejadian tersebut, Kepala Negara mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh provokasi terhadap isu-isu tertentu yang sengaja disebarluaskan di media sosial.

"Seluruh masyarakat tetap tenang, menahan diri, dan menghindarkan dari semua provokasi-provokasi dan fitnah-fitnah yang kita lihat di media sosial begitu sangat banyaknya isu-isu yang dikembangkan," tuturnya.

Presiden menegaskan bahwa kejadian ini bukanlah disebabkan oleh karena adanya gesekan antaretnis. Menurut laporan yang ia terima, kejadian tersebut memang sengaja dibuat oleh kelompok kriminal bersenjata yang melakukan tindakan yang meresahkan di tengah masyarakat.

"Ini adalah kelompok kriminal bersenjata yang dari atas, dari gunung, turun ke bawah dan melakukan pembakaran-pembakaran rumah warga," ucapnya.

"Tapi yang ingin perlu saya sampaikan bahwa aparat keamanan telah bekerja keras untuk melindungi semua warga. Jadi jangan ada yang menggeser-geser ini menjadi kayak sebuah konflik etnis. Bukan!" kata Presiden.

Presiden sendiri telah memerintahkan Menkopolhukam beserta TNI dan Polri untuk melakukan pengejaran terhadap para pelaku dari kelompok kriminal bersenjata tersebut. Saat ini, kepolisian telah berhasil mengamankan beberapa tersangka.

"Kepala Suku Lembah Baliem di Wamena juga telah mengajak, mengimbau, untuk seluruh warga untuk tidak mengungsi keluar Wamena. Ini saya kira sebuah imbauan baik dan juga polisi telah menangkap beberapa tersangka yang melakukan pembunuhan dan pembakaran yang ada di Wamena," ujar Presiden. (Arianto)

Read More

Bahas Situasi Bangsa, Presiden Jokowi Berdialog dengan Tokoh Lintas Agama

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Presiden Joko Widodo menerima sejumlah tokoh lintas agama di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 26 September 2019. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi dan tujuh tokoh lintas agama berdiskusi mengenai berbagai hal yang menyangkut situasi bangsa Indonesia.

Ketujuh tokoh lintas agama tersebut adalah Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Helmy Faishal Zaini, Ketua PWM D.I. Yogyakarta Muhammadiyah Agus Taufiqurrahman, Ketua Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Mgr. Ignatius Suharyo, dan Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Pdt. Henriette Tabita Lebang.

Selain itu hadir juga Ketua Umum Persatuan Umat Buddha Indonesia (Permabudhi) Arief Harsono, Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (Matakin) Ws. Budi Santoso Tanuwibowo, serta Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Wisnu Bawa Tenaya.

Sekjen PBNU Helmy Faishal menjelaskan pertemuan tersebut membahas berbagai hal terkait kondisi bangsa saat ini. Pertama, tentang kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah di Tanah Air.

"Presiden tadi menyampaikan langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah. Sekaligus kami selaku _civil society_ juga telah melakukan upaya-upaya seperti penyiapan _safe house_, pemberian masker kepada masyarakat, dan juga bersama-sama kita juga ikut memadamkan api kebakaran hutan dan lahan di beberapa daerah," ujar Helmy.

Kedua, mengenai perkembangan Papua yang terakhir. Menurut Helmy, para tokoh lintas agama berkomitmen untuk terus membangun dialog bersama warga dan masyarakat.

"Bahwa masih ada memang kesenjangan yang harus terus menerus oleh pemerintah dilakukan upaya-upaya peningkatan, terutama dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan sumber daya manusia. Tentu itu menjadi komitmen kita bersama," katanya.

Terakhir, mengenai perkembangan demonstrasi gerakan mahasiswa di sejumlah daerah. Terkait hal tersebut, para tokoh lintas agama mengapresiasi kemurnian aksi yang dilakukan para mahasiswa yang dinilai sebagai agen perubahan.

"Kami juga berharap agar gerakan mahasiswa ini betul-betul dapat dihindarkan dari adanya kelompok-kelompok kepentingan tertentu yang ingin menunggangi agenda-agenda tersebut," jelasnya.

"Intinya adalah kami para tokoh lintas agama ini bersama-sama mendoakan agar bangsa Indonesia tetap menjadi bangsa yang adil, makmur, aman, sejahtera, tetap beradab, dengan nilai luhur bangsa yang kita miliki. Kita memiliki apa yang disebut sebagai budaya sopan santun, saling menghormati, budaya saling menghargai yang tentu kalau kita lihat di sejumlah kalangan ini mengalami krisis," tandasnya. (Arianto)

Read More

Presiden Jokowi Pertimbangkan Semua Opsi Penyelesaian Terkait UU KPK

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Presiden Joko Widodo menerima masukan-masukan yang berkaitan dengan persoalan revisi Undang-Undang mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi. Masukan tersebut disampaikan kepada Presiden saat bertemu dengan puluhan cendekiawan dan budayawan di Istana Merdeka, pada Kamis, 26 September 2019.

Salah satu masukan yang banyak disuarakan dalam pertemuan tersebut ialah mengenai urgensi penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terhadap revisi UU KPK.

"Banyak sekali masukan-masukan yang diberikan, utamanya memang masukan itu berupa penerbitan Perppu," ujar Presiden dalam pernyataan pers setelah pertemuan.

Kepala Negara mengatakan bahwa dirinya akan menampung dan mempertimbangkan usulan tersebut sambil melihat opsi-opsi lain yang dapat ditempuh.

"Tentu saja ini akan kita segera hitung, kita kalkulasi, dan nanti setelah kita putuskan akan juga kami sampaikan kepada para senior dan guru-guru saya yang hadir pada sore hari ini," ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Prof. Mahfud MD, yang turut serta dalam pertemuan tersebut menyampaikan bahwa pihaknya berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo yang telah mengambil inisiatif untuk mn gf menyatakan sikap menunda pengesahan beberapa rancangan undang-undang. Menurutnya, sejumlah rancangan undang-undang tersebut dirasakan sangat penting bagi kemaslahatan ke depan.

Terkait dengan revisi UU KPK, Mahfud menyampaikan bahwa Presiden bersama dengan cendekiawan dan budayawan yang hadir sempat membicarakan sejumlah opsi yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Di antaranya ialah _legislative review_ dan _judicial review_.

"Lalu ada opsi lain yang tadi cukup kuat disuarakan yaitu lebih bagus mengeluarkan Perppu agar itu ditunda dulu sampai ada suasana yang baik untuk membicarakan isinya, substansinya. Karena ini kewenangan Presiden, kami semua hampir sepakat menyampaikan usul itu," imbuhnya.

Untuk diketahui, selain membahas soal revisi UU KPK, Presiden Joko Widodo juga membicarakan soal dinamika yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Kedua pihak saling bertukar pikiran mengenai persoalan kebakaran hutan dan lahan beserta penanganannya, RUU KUHP, hingga demonstrasi yang dilakukan para mahasiswa untuk menyampaikan aspirasinya.

Hadir dalam pertemuan tersebut di antaranya Goenawan Mohamad, Quraish Shihab, Butet Kartaradjasa, Komaruddin Hidayat, Azyumardi Azra, Franz Magnis Suseno, Bivitri Susanti, Feri Amsari, Erry Riana Hadjapamekas, dan Emil Salim. (Arianto)

Read More

Pemerintah Akan Tindak Lanjuti Laporan dan Rekomendasi BPK

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Presiden Joko Widodo menerima pimpinan dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Kamis, 19 September 2019, di Istana Merdeka, Jakarta. BPK yang diketuai oleh Moermahadi Soerja Djanegara dalam kunjungannya itu menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2019 kepada Presiden.

Melalui hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah pusat, secara umum kualitas laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah dapat dikatakan semakin membaik. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua BPK, Moermahadi Soerja Djanegara, dalam keterangannya di Istana Merdeka, Kamis, 19 September 2019.

"_Progress_-nya sangat baik. Baik LKPD (laporan keuangan pemerintah daerah) maupun LKPP (laporan keuangan pemerintah pusat) persentasenya juga meningkat, tinggal sedikit yang belum WTP," ujarnya.

Ketua BPK mengatakan, dua kementerian yang mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP) ialah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Kementerian Pemuda dan Olahraga. Adapun dua lembaga yang juga memperoleh WDP ialah Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Yang WDP itu PU, Kemenpora, KPU, dan KPK. Sedangkan _disclaimer_ itu ada Bakamla. Kalau pemerintah daerah, provinsi itu tinggal dua," tuturnya.

Presiden Joko Widodo yang menyampaikan keterangan di saat yang sama mengatakan bersyukur atas opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang diberikan BPK kepada lebih banyak kementerian dan lembaga. Ia berharap agar tingkat kepatuhan pada peraturan perundang-undangan dan efisiensi penggunaan anggaran juga dapat semakin meningkat di masa mendatang.

"Kita juga senang bahwa pemerintah pusat sekarang WTP-nya juga sangat meningkat. Tadi provinsi 32 provinsi sudah WTP. Pemerintah daerah juga sama," ucapnya.

Menindaklanjuti laporan dan rekomendasi BPK tersebut, Presiden menyampaikan komitmen untuk menjalankan pemerintahan dengan transparan dan kredibel. Oleh karenanya, Presiden Joko Widodo akan menginstruksikan jajaran terkait untuk menyelesaikan rekomendasi dan laporan sebagaimana yang disampaikan oleh BPK.

"Yang paling penting rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan akan kita tindak lanjuti," kata Presiden. (Arianto)

Read More

Presiden Jokowi Hormati KPK atas Penetapan Tersangka Menpora

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Presiden Joko Widodo menghormati keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan proses hukum yang ada terkait dengan ditetapkannya Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) sebagai tersangka. Tadi pagi, Presiden juga telah bertemu dengan Menpora.

"Tadi pagi Pak Imam Nahrawi sudah bertemu dengan saya dan saya menghormati apa yang sudah diputuskan oleh KPK," kata Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 19 September 2019.

Kepala Negara menuturkan, Menpora sudah menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya bersamaan saat bertemu dengannya pagi tadi. Terhadap hal tersebut, Presiden menjelaskan akan segera mempertimbangkan langkah selanjutnya.

"Tentu saja akan kita segera pertimbangkan apakah segera diganti dengan yang baru atau memakai plt. (pelaksana tugas)," ucapnya.

Selain itu, Presiden mengingatkan para pejabat negara untuk tunduk para peraturan perundang-undangan dan berhati-hati dalam menggunakan anggaran.

"Semuanya hati-hati menggunakan anggaran, menggunakan APBN. Karena semuanya akan diperiksa kepatuhannya pada perundang-undangan oleh BPK. Kalau ada penyelewengan misalnya, ya itu urusannya bisa dengan aparat penegak hukum," tandasnya. (Arianto)

Read More

Pemerintah Lakukan Berbagai Upaya Padamkan Api Karhutla

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru
Pemerintah mengerahkan segala upaya untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di Provinsi Riau. Pagi ini, Presiden Joko Widodo bersama dengan segenap elemen terkait akan meninjau langsung sejumlah titik untuk memastikan penanganan maksimal berjalan sebagaimana mestinya.

"Segala usaha sudah dilakukan. Yang di darat (pemadaman) sudah semuanya, tambahan pasukan kemarin sudah saya perintahkan juga. Kemarin datang totalnya 5.600 (pasukan)," ujar Presiden di Pangkalan TNI AU Roesmin Nurjadin, Kota Pekanbaru.

Selain itu, pihaknya juga terus melakukan _water bombing_ di lokasi karhutla. Setidaknya, sebanyak 52 pesawat dikerahkan untuk melakukan pemadaman tersebut.

Adapun sebelum bertolak menuju lokasi pertama yang akan ditinjau Presiden dan rombongan, Kepala Negara juga sempat meninjau kesiapan operasional pesawat penyemai yang hari ini akan membuat hujan buatan di sekitar lokasi kebakaran.

"Ini mau berangkat (pesawat penyemai) hujan buatan. Hari Jumat lalu juga sudah kita perintahkan, sudah diterbangkan dan alhamdulillah saat itu di Indragiri Hilir juga hujan turun. Ini sekarang kita lakukan lagi menabur garam," kata Presiden.

"Karena awannya ada kita berdoa semoga nanti juga jadi hujan, insyaallah di hari ini," imbuhnya.

Meski upaya maksimal telah dilakukan untuk memadamkan api yang terlanjur membesar dan meluas, Kepala Negara kembali menegaskan bahwa langkah terbaik ialah dengan melakukan pencegahan agar titik api tidak semakin membesar.

"Segala upaya kita lakukan. Tetapi memang yang paling benar itu adalah pencegahan sebelum kejadian. Ini api satu (terdeteksi) langsung padamkan, satu padam. Itu yang benar," tuturnya.

Kepala Negara sekaligus mengimbau seluruh pihak untuk tidak melakukan pembakaran lahan gambut maupun hutan yang dapat menyebabkan bencana kebakaran hutan dan lahan semakin meluas. Terkait hal itu, Presiden sudah menginstruksikan diambilnya tindakan tegas bagi para pelaku pembakaran baik dari kalangan korporasi maupun individu.

"Upaya hukum sudah kita lakukan. Baik yang perorangan baik korporasi semuanya sudah ada tindakan tegas ke sana," tandasnya. (Arianto)

Read More

Presiden Jokowi Bertakziah ke Rumah Duka B.J. Habibie

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Presiden Joko Widodo bertakziah ke rumah duka Presiden ke-3 Republik Indonesia, B.J. Habibie di kawasan Patra Kuningan, Jakarta Selatan, pada Kamis pagi, 12 September 2019.

Tiba di lokasi sekira pukul 09.05 WIB, Presiden bersama dengan Ibu Negara Iriana Joko Widodo serta Menteri Sekretaris Negara Pratikno disambut putra almarhum, Ilham Akbar Habibie. Setelahnya, Presiden turut menyalatkan jenazah almarhum Habibie.

"Saya mengajak untuk berdoa bersama-sama semoga arwah beliau diterima di sisi Allah SWT, tempat yang paling baik di sisi-Nya," ujar Presiden selepas bertakziah.

Menurut rencana, almarhum akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, bersebelahan dengan makam Ainun Habibie. Presiden Jokowi sendiri yang akan bertindak selaku inspektur upacara dalam upacara pemakaman yang akan digelar siang hari ini.

"Nanti siang di Taman Makan Pahlawan di Kalibata saya akan bertindak sebagai inspektur upacara," kata Presiden. (Arianto)

Read More

Presiden Jokowi Setuju Pemekaran Wilayah di Papua dan Papua Barat

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Presiden Joko Widodo menyetujui aspirasi yang disampaikan oleh para tokoh Papua mengenai pemekaran sejumlah wilayah yang ada di Papua dan Papua Barat. Aspirasi tersebut disampaikan kepada Presiden saat bertemu dengan 61 tokoh Papua di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa, 10 September 2019.

Tokoh masyarakat Papua yang juga Ketua DPRD Kota Jayapura, Abisai Rollo, mengusulkan pemekaran provinsi bagi lima wilayah di Provinsi Papua dan Papua Barat.

"Berkaitan dengan pemekaran, jangan banyak-banyak dulu. Saya iya (setuju), tetapi mungkin sementara tidak lima dulu. Mungkin kalau enggak dua ya tiga," ujar Presiden menanggapi aspirasi tersebut.

Meski demikian, Presiden menuturkan bahwa usulan tersebut mesti dikaji terlebih dahulu. Sebab, pemekaran wilayah diatur dalam Undang-Undang.

"Ini perlu ada kajian karena undang-undangnya kelihatannya sudah mendukung ke sana dan saya memang ingin ada dari bawah usulan itu," tuturnya.

Selain soal pemekaran wilayah, Presiden Joko Widodo juga menanggapi sejumlah aspirasi lainnya. Di antaranya ialah penyelesaian proyek Palapa Ring Paket Timur yang akan diselesaikan pada tahun ini sehingga kualitas konektivitas dan jaringan informasi di Papua akan jauh lebih baik.

"Palapa Ring ini akan selesai akhir tahun ini. Tanah Papua nanti 4G semuanya," kata Presiden.

Kepala Negara juga mendukung pembangunan asrama Nusantara di setiap daerah studi agar para pelajar dari berbagai penjuru Nusantara dapat berbaur dan mengenali satu sama lain. Presiden juga mendukung penuh usulan para tokoh Papua untuk membentuk lembaga adat yang diperuntukkan bagi anak dan perempuan Papua.

"Bagus untuk memberikan akselerasi untuk perlindungan anak dan perempuan di Papua. Saya kira silakan, akan saya dukung," ucapnya.

Dalam pertemuan yang berlangsung selama hampir satu jam tersebut, Presiden didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Staf Khusus Presiden untuk Papua Lenis Kogoya. (Arianto)

Read More