Surat Terbuka Untuk Presiden RI dari Kepala Humas & Internasional PPWI Terkait Penahanan Wilson Lalengke
Presiden Joko Widodo Lantik Gubernur Lemhannas dan Kepala Badan Pangan Nasional
Andi Widjajanto dilantik sebagai Gubernur Lemhannas RI berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21/P Tahun 2022 tentang Pengangkatan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Sementara itu, Arief Prasetyo Adi dilantik sebagai Kepala Badan Pangan Nasional berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7/M Tahun 2022 tentang Pengangkatan Kepala Badan Pangan Nasional.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo mengambil sumpah jabatan Gubernur Lemhanas dan Kepala Badan Pangan yang dilantik.
“Saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” demikian Presiden mendiktekan sumpah jabatannya.
Selanjutnya, Andi Widjajanto akan menjalankan tugas sebagai Gubernur Lemhanas, menggantikan Agus Widjojo yang saat ini menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Filipina. Pria kelahiran 3 September 1971 ini, pernah menjabat sebagai Sekretaris Kabinet pada tahun 2014-2015.
Dalam keterangannya selepas pelantikan, Andi Widjajanto mengatakan bahwa Lemhannas akan melakukan penguatan transformasi guna menyesuaikan tantangan geopolitik abad ke-21.
“Sehingga Lemhannas bisa menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan untuk mencetak kepemimpinan nasional, menjadi dapur kajian strategis bagi Presiden untuk isu-isu lokal, regional, dan global, serta Lemhannas menjalankan fungsinya untuk melakukan pemantapan nilai-nilai kebangsaan,” ujar Andi.
Sementara itu, Arief Prasetyo Adi menjelaskan bahwa kegiatan yang akan dilakukan Badan Pangan Nasional ke depan yaitu melakukan sinergi dengan seluruh kementerian/lembaga, para pemangku kepentingan pangan, dan asosiasi baik peternak, nelayan, maupun petani.
“Tujuan mulia ini tidak akan bisa berhasil apabila hanya dikerjakan oleh Badan Pangan Nasional saja tentunya, sehingga hari ini mari kita bersatu untuk kemajuan masyarakat Indonesia,” ucap Kepala Badan Pangan Nasional.
Turut hadir dalam pelantikan tersebut yakni Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md., Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, dan Sekretaris Utama Lemhannas Komjen Pol. Purwadi Arianto. (Lak/Tha)
Presiden Jokowi Bertemu Delegasi Bank Dunia di Istana Merdeka
Jokowi Beri Arahan Penanganan Covid-19 Kepada Pangdam I/BB dan Kapolda Sumut Terkait Varian Baru Omicron
Presiden Resmikan 7 Pelabuhan Penyeberangan dan 4 Kapal di Kawasan Danau Toba
Pemerintah Cabut Ribuan Izin Usaha Tambang, Kehutanan, dan HGU Perkebunan
Presiden Joko Widodo Luncurkan 1.604 Sertifikat Badan Hukum BUM Desa
Terima Kunjungan Menlu Selandia Baru, Presiden Hadiahkan Tas Noken Papua
Garuda Dipercaya untuk Kunjungan Luar Negeri Pertama Presiden di Masa Pandemi
Menteri BUMN Erick Thohir yang ikut mendampingi Presiden dalam lawatan itu menilai dipilihnya Garuda membuktikan kualitas protokol kesehatan yang baik dimiliki maskapai nasional tersebut. Erick pun mengapresiasi seluruh kru Garuda yang telah maksimal menjalankan protokol kesehatan secara disiplin dan edukatif pada setiap penumpang di Indonesia.
"Sebuah kehormatan tentunya bagi Garuda yang menjadi moda transportasi udara pertama yang digunakan Presiden dalam lawatan luar negeri pertamanya di masa pandemi. Ini membuktikan kualitas protokol kesehatan yang sangat baik. Apresiasi untuk seluruh awak Garuda," ujar Erick dalam keterangan tertulisnya, Jumat (29/10).
Kunjungan Presiden ke tiga negara membutuhkan pesawat yang memiliki kemampuan jarak tempuh yang jauh. Oleh karenanya Garuda tipe Boeing 777-300ER dipilih ketimbang pesawat kepresidenan. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menjelaskan bahwa pemilihan pesawat maskapai nasional ini telah dipertimbangkan secara matang, seperti pertimbangan efisiensi waktu, penghematan anggaran, dan juga protokol kesehatan.
“Dengan menggunakan pesawat berbadan lebar ini, perjalanan menuju Roma selama 13 jam ini bisa dilakukan langsung tanpa perlu transit. Bila kita menggunakan Pesawat Kepresidenan BBJ, kita harus transit. Dan ingat, ini adalah kunjungan kerja pertama Bapak Presiden ke luar negeri di masa pandemi, kami harus sangat berhati-hati dalam menjalankan protokol kesehatan, termasuk pertemuan tatap muka di saat transit,” ucap Heru.
Apabila Presiden dan rombongan harus transit, ucap Heru, maka persiapan pelaksanaan protokol kesehatan harus dijalankan dengan baik, seperti sterilisasi ruang tunggu, tes PCR untuk pramusaji di tempat transit, dan juga makanan dan minuman yang disajikan harus dipastikan dijalankan dengan protokol kesehatan yang ketat.
Hal lain yang menjadi pertimbangan Heru adalah efisiensi anggaran dimana semua menteri yang hadir dalam kunjungan tersebut, turut serta dalam rombongan Presiden di pesawat ini.
Selain Erick, ada lima menteri lain yang ikut dalam kunjungan presiden, yakni Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Namun Menteri Keuangan dan Menteri Luar Negera berangkat terlebih dahulu ke Roma, guna menghadiri pertemuan tingkat menteri. (Arianto)
Luncurkan Logo Baru, Wapres Tegaskan Komitmen MES Wujudkan Indonesia Jadi Pusat Keuangan Syariah dan Produk Halal Dunia
Resmikan Apkasi Otonomi Expo 2021, Joko Widodo Setuju Ekonomi Digerakkan dan Ajak Daerah Manfaatkan Peluang Ekspor
Ke Jawa Timur, Presiden Groundbreaking Pabrik Smelter
Resmikan Rusun Pasar Rumput, Presiden: Permudah Aktivitas Ekonomi Masyarakat
Diundang ke Istana, Pelaku UMKM Kadin Indonesia Berdialog Dengan Presiden
PLN Siap Pasok Daya Andal ke Pabrik Baterai Mobil Listrik Pertama di Asia Tenggara
Presiden: Lindungi Diri dengan Vaksinasi dan Disiplin Protokol Kesehatan
Presiden RI Resmikan Bendungan Passeloreng yang Dibangun WIKA KSO
Presiden menjelaskan bahwa Bendungan Paselloreng merupakan bendungan dengan kapasitas daya tampung yang cukup besar hingga 138 juta meter kubik dan luas genangan sebesar 1.258 hektare. Melalui daya tampung tersebut, Bendungan Paselloreng diharapkan mampu mengairi 8.500 hektare sawah dan meningkatkan frekuensi tanam para petani sekitar.
"Kita harapkan dengan suplai air yang ada akan meningkatkan frekuensi tanam yang mungkin 1 bisa jadi 3 atau 2 sehingga meningkatkan produktivitas lahan serta akhirnya bisa kita harapkan meningkatkan kesejahteraan petani," ujarnya.
WIKA-BK (KSO) ditunjuk Kementerian PU-PR sebagai pemenang pelelangan pekerjaan Pembangunan Bendungan Passeloreng sesuai dengan Surat Penunjukan Pemenang Nomor KU.03.01-MN/364 tanggal 27 April 2015.
Lingkup utama pekerjaan pada proyek ini meliputi pekerjaan persiapan, pekerjaan bangunan pengelak sungai, pekerjaan bendungan utama dan bendungan pelana, pekerjaan bangunan pelimpah, pekerjaan bangunan pengambilan dan pengeluaran, pekerjaan hidromekanikal dan listrik, jalan layanan serta pekerjaan rumah
Bendungan ini berdiri di atas lahan seluas 169 kilometer persegi, panjang 309,57 meter, tinggi 44,50 meter, dan lebar 10 meter. Passeloreng didesain multi fungsi, mulai dari infrastruktur ketahanan air, mereduksi banjir Sungai Gilireng sebesar 489 meter per detik, menyediakan air baku 145 liter per detik bagi 6 kecamatan di Kabupaten Wajo, konservasi dan pariwisata
*Segera Menuntaskan 6 Bendungan pada 2021*
Dalam kurun waktu 2 bulan terakhir, 3 dari 6 bendungan yang dikerjakan oleh Perseroan telah diresmikan secara berturut-turut oleh Presiden RI, antara lain: Bendungan Kuningan (31 Agustus), Bendungan Bendo (7 September) dan Bendungan Passeloreng (9 September). Sementara 3 bendungan lainnya, yaitu : Bendungan Sukamahi, Bendungan Kuwil Kawangkoan Paket I, dan Bendungan Cipanas Paket I ditargetkan Perseroan dapat rampung pada akhir 2021 ini.
Direktur Utama Perseroan, Agung Budi Waskito mengatakan bahwa dengan diresmikannya Bendungan Passeloreng, maka hal itu semakin mengukuhkan WIKA sebagai perusahaan terdepan di bidang infrastruktur bendungan di tanah air.
“Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada WIKA dalam mengerjakan proyek infrastruktur bendungan. Hingga saat ini, WIKA mencatat 40 bendungan portofolionya. Jumlah itu kami yakini akan bertambah seiring dengan program pembangunan bendungan yang masih akan berlanjut," jelas Agung.
Bendungan Sukamahi merupakan bendungan kering (dry dam) pertama di Indonesia yang hanya berisi air kala musim hujan saja. Proyek bendungan yang berada di Kabupaten Bogor ini dibangun dengan luas kurang lebih 467.000 meter persegi untuk mencegah banjir di wilayah Jakarta dengan cara menampung dan mengontrol debit air hujan yang mengalir ke sungai Ciliwung. Saat ini telah mencapai progress sebesar 88,2% dan direncanakan rampung selesai pada kuartal IV-2021.
Berikutnya adalah Bendungan Kuwil Kawangkoan. dibangun sebagai pengendali banjir Kota Manado dan sekitarnya karena mampu mereduksi debit banjir dengan pengaturan pola operasi waduk. Bendungan ini juga menjadi penyedia air baku bagi Kota Manado, Kab. Minahasa Utara dan Kota Bitung sebesar 4,5meter kubik per detik. Hingga Agustus, pekerjaannya telah mencapai 88% dan ditargetkan pekerjaan yang menjadi lingkup WIKA (pembangunan terowongan pengelak dan outlet, bendungan utama dan perkerasan puncak bendungan) akan selesai pada akhir tahun 2021.
Bendungan Cipanas dibangun dengan daya tampung 250,81 juta meter kubik air untuk memenuhi kebutuhan irigasi seluas lebih kurang 9.273 Ha di wilayah Sumedang dan Indramayu sekaligus sebagai pengendali banjir di wilayah hilir Pantai Utara Indramayu juga untuk pembangkit listrik mini hidro sebesar 3MW.
Lingkup pekerjaan WIKA, antara lain Terowongan Pengelak, Bendungan Utama dan Bendungan Pengelak. Hingga akhir Agustus, progress proyek yang menjadi lingkup pekerjaan WIKA telah mencapai 77,65% dan diharapkan untuk selesai pada Desember 2021 untuk Paket 1 yang menjadi kontrak pekerjaan Perseroan.
Selain deretan proyek tersebut, WIKA juga dipercaya sebagai kontraktor pada sejumlah proyek bendungan yang dapat dikerjakan hingga beberapa tahun mendatang termasuk Bendungan Manikin NTT Paket I, Bendungan Sadawarna Jawa Barat Paket I dan Bendungan Randugunting Jawa Tengah. (Arianto)
Presiden dan Kapolri Tinjau Vaksinasi Merdeka di Ponpes dan Tempat Ibadah Se-Indonesia
Peluncuran Sistem OSS Berbasis Risiko Permudah Izin Usaha
Presiden Minta Jajarannya Respons Cepat Peningkatan Kasus Covid-19 di Luar Jawa-Bali
Presiden Joko Widodo meminta jajarannya, khususnya TNI dan Polri, untuk merespons cepat lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi di sejumlah daerah di luar Pulau Jawa dan Bali dalam rentang waktu dua minggu terakhir.
Tercatat angka kasus positif di luar Jawa-Bali pada tanggal 25 Juli 2021 sebanyak 13.200 kasus atau 34 persen dari kasus baru nasional, kemudian per 1 Agustus 2021 naik menjadi 13.589 kasus atau 44 persen dari total kasus baru nasional, dan per 6 Agustus 2021 naik lagi menjadi 21.374 kasus atau 54 persen dari total kasus baru secara nasional.
“Saya perintahkan kepada Panglima TNI, kepada Kapolri, untuk betul-betul mengingatkan selalu kepada Pangdam, Kapolda, dan Danrem, Dandim, Kapolres untuk betul-betul secara cepat merespons dari angka-angka yang tadi saya sampaikan. Karena kecepatan itu ada di situ,” kata Presiden dalam arahannya saat memimpin rapat terbatas tentang evaluasi perkembangan dan tindak lanjut Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu, 7 Agustus 2021.
Presiden menyoroti lima provinsi dengan kenaikan kasus paling tinggi per tanggal 5 Agustus 2021, yaitu Kalimantan Timur dengan 22.529 kasus aktif, Sumatera Utara dengan 21.876 kasus aktif, Papua dengan 14.989 kasus aktif, Sumatera Barat dengan 14.496 kasus aktif, dan Riau dengan 13.958 kasus aktif. Kemudian pada Jumat (6/8), angka kasus aktif di Sumatera Utara naik menjadi 22.892 kasus, Riau naik menjadi 14.993 kasus aktif, Sumatera Barat naik menjadi 14.712 kasus aktif, sementara kasus aktif di Kalimantan Timur dan Papua mengalami penurunan.
“Hati-hati, ini selalu naik dan turun, dan, yang perlu hati-hati, NTT. NTT hati-hati. Saya lihat dalam seminggu kemarin, tanggal 1 Agustus, NTT itu masih 886 (kasus aktif), tanggal 1 Agustus. (Tanggal) 2 Agustus, 410 kasus baru. Tanggal 3 (Agustus) 608 kasus baru. Tanggal 4 (Agustus) 530 (kasus baru). Tetapi lihat di tanggal 6 (Agustus) kemarin, 3.598 (kasus baru). Yang angka-angka seperti ini harus direspons secara cepat,” imbuhnya.
Untuk merespons situasi tersebut, ada tiga hal yang menurut Kepala Negara penting untuk segera dilakukan. Tiga strategi tersebut juga menjadi faktor penting dalam menurunkan kasus Covid-19 di Jawa-Bali. Pertama, membatasi mobilitas masyarakat.
“Kalau sudah kasusnya gede seperti itu, mobilitas masyarakat harus direm. Yang pertama yang paling penting –ini Gubernur semua harus tahu, Pangdam, Kapolda, semua harus tahu. Artinya mobilitas manusianya yang direm. Paling tidak dua minggu,” jelasnya.
Kedua, Presiden meminta Panglima TNI untuk menggencarkan pengetesan dan penelusuran atau testing dan tracing sehingga mereka yang kontak erat dengan orang yang terkonfirmasi positif bisa segera ditemukan dan dipisahkan sehingga kasus Covid-19 tidak menyebar luas.
“Respons secara cepat. Karena ini berkaitan dengan kecepatan. Kalau ndak, orang yang punya kasus positif sudah ke mana-mana, menyebar ke mana-mana. Segera temukan. Yang kedua testing dan tracing, sekali lagi, segera temukan. Dites ketemu, di-tracing dia kontak dengan siapa, itu yang kedua,” tegasnya.
Ketiga, Presiden menginstruksikan agar para pasien positif Covid-19 segera dibawa ke tempat isolasi terpusat (isoter). Terkait hal tersebut, Presiden meminta kepala daerah baik gubernur, bupati, maupun wali kota untuk menyiapkan tempat-tempat isolasi terpusat di daerahnya masing-masing dengan memanfaatkan fasilitas umum seperti gedung olah raga, balai, hingga sekolah.
“Saya minta Menteri PUPR juga membantu daerah dalam rangka penyiapan isoter ini. Terutama di daerah-daerah yang tadi saya sebutkan yang segera harus merespons dari angka-angka yang ada. Dan juga libatkan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), pintu utama dalam penanganan pasien. Bisa kalau di Jawa ini ada yang lewat telemedicine tapi kalau enggak, ya lewat telepon pun enggak apa-apa. Ini untuk mengurangi angka kematian yang ada,” paparnya.
Selain tiga hal tadi, Presiden menyebut bahwa kecepatan vaksinasi juga menjadi kunci dalam penanganan Covid-19. Untuk itu, Presiden meminta semua pihak mendukung vaksinasi Covid-19 nasional. Presiden juga meminta para kepala daerah untuk segera menyuntikkan vaksin kepada masyarakat begitu mendapatkan stok vaksin.
“Jangan biarkan vaksin itu berhenti sehari-dua hari, langsung suntikkan kepada masyarakat. Habis, minta (pemerintah) pusat lagi. Jangan ada stok vaksin terlalu lama, baik di dinkes maupun di rumah sakit dan puskesmas. Perintahkan segera semua, segera suntikkan. Karena kecepatan ini juga akan memberikan proteksi pada rakyat kita. Akan saya ikuti terus, angka-angka harian ini,” tandasnya. (Arianto)