Satu - Satunya Tampil Beda, Koran Politik Paling Berani Mengkritik Terpanas dan Perang Terhadap Koruptor, Narkoba, Teroris Musuh Rakyat ~~~~~>>>>> Kami Menerima Artikel, Opini, Berita Kegiatan, Iklan Pariwara dapat mengirimkannya melalui email dutanusantaramerdeka@yahoo.co.id
Tampilkan postingan dengan label Presiden. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Presiden. Tampilkan semua postingan

Surat Terbuka Untuk Presiden RI dari Kepala Humas & Internasional PPWI Terkait Penahanan Wilson Lalengke


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Terkait penahanan Ketua Umum PPWI Wilson Lalengke M.Sc., M.A. dan Tim PPWI, Kepala Humas dan Internasional PPWI, Abdul Rohman Salem Dabboussi mengirimkan mengirimkan surat terbuka khusus Presiden RI Joko Widodo pada Senin (14/3/2022).

Ia mengatakan tidak bisa tidur sebelum bicara dengan Presiden PPWI Wilson Lalengke dan memberi tahu sudah keluar dari tahanan.

"Siapapun yang menangkapnya dan memberi surat perintah nya harus meminta maaf secara pribadi," tegasnya.

Hal yang memalukan jika dia sampai ke dunia internasional tentang bagaimana menghadapi seorang tokoh seperti Presiden PPWI dengan cara ini (menghina hak asasi manusia).

"Dimana hak imunitas (kekebalan) Presiden PPWI, serta kekebalan wartawan internasional dan lokal," tegasnya.

_Berikut surat terbuka dari  Kepala Humas dan Internasional PPWI, Abdul Rohman Salem Dabboussi_

Dari Kabag Hubungan Internasional PPWI Indonesia

Untuk Yang Mulia Presiden Republik, keadilan Anda sama sekali tidak memungkinkan perbandingan antara orang yang positif dan orang yang aktif.
Dengan karangan bunga mawar layu dalam beberapa hari dan asalnya tidak diketahui.

Saya menyayangkan penangkapan Ketua PPWI yang akan merugikan orang yang melakukan perbuatan tersebut tanpa memikirkan akibat yang ditimbulkan.

Tugas polisi adalah mengendalikan keamanan untuk mencapai stabilitas melalui pintu keadilan dan pemerataan, dan bukan untuk menangkap presiden PPWI yang jujur dan jujur, dan karena cara penangkapannya adalah penangkapan seorang pembunuh, teroris, kriminal atau narkoba, pedagang, dan dia tidak berurusan dengan budaya dan pengetahuan, dan ini adalah hal yang memalukan jika dia sampai ke dunia internasional tentang bagaimana menghadapi seorang tokoh seperti presiden PPWI dengan cara ini menghina hak asasi manusia dulu, lalu ke kekebalan Presiden PPWI, serta kekebalan wartawan internasional dan lokal.

Menurut hukum Allah, Dia menciptakan bumi untuk anak-anak Adam dan menundukkan segala sesuatu di dalamnya untuk melayani manusia, dan ini sesuai dengan urutan, urutan, peringkat, hukum hierarki dan prioritas, yang dengan jelas dan meyakinkan menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk terbaik di muka bumi.

Kami datang ke hadits Rasulullah, semoga Allah memberkati dia dan memberinya kedamaian, di mana dia memerintahkan kita untuk mengungkapkan kepada orang-orang atribut mereka yang akan menjadi peringkat atau derajat bagi mereka.

Seperti dalam situasi lain, Rasulullah, saw, berdiri untuk menghormati meninggalnya tubuh seorang pria Yahudi yang meninggal, dan orang-orang Yahudi membawanya untuk upacara pemakaman.

Menurut Syariah, hukuman untuk pekerjaan itu tidak pantas untuk penangkapan Presiden PPWI, terutama karena dia bekerja keras untuk pemerintah Indonesia dan mengibarkan bendera Indonesia setinggi-tingginya.

Kecemburuan Presiden PPWI terhadap Indonesia, tidak saya temukan pada siapapun yang saya temui di Indonesia, sehingga saya kagum dengan cara menangkapnya.

Menurut pengalaman saya yang sederhana, ada orang yang ingin merusak citranya dan membuatnya bermasalah dengan cara- cara provokasi.

Dari sudut pandang ini, saya mengajukan permintaan ini kepada Anda, Tuan Presiden, karena Anda tahu arti menangkap yang tersayang di antara orang-orang, yang tidak pantas dan menyebabkan masalah yang meluas secara khusus.

Jika media dan jurnalis diekspos, mereka adalah salah satu pilar dan wali kota terpenting Indonesia, yang mencerminkan berita lokal dan internasional.

Dan karena dia selalu berusaha untuk membangun Indonesia di semua tingkatan, dan kami memiliki langkah-langkah praktis yang positif untuk melanjutkan.

Termasuk kelompok pengacara internasional. Dan profesional media di dunia dan kami memulai proyek ini.

Saya tahu Presiden PPWI ingin menjaga nama baik Indonesia, jadi saya tidak akan memindahkan atau mengeskalasi atau mempublikasikan berita di media internasional. Saya ingin berbicara dengannya dalam waktu kurang dari 6 jam, jika tidak saya akan memberi tahu saudara-saudara media di semua negara-negara yang memiliki hubungan dengan saya, seperti yang akan saya katakan kepada LSM.  Juga, tidak ada keamanan atau keadilan di negara tempat Presiden PPWI ditahan, dan dia adalah sosok yang sangat, sangat, sangat patriotik.

Silakan ambil masalah kepentingan manusia.
(Saya menggunakan Google Terjemahan dan mungkin ada kata yang berbeda tetapi singkatnya).

Saya berharap pembebasan presiden PPWI sebelum berita menyebar dan reputasi Indonesia terpengaruh
Dari segi media
 dan pers
 dan seni
 dan penulis
 dan pariwisata
 dan ekonomi
Saya akan menahan diri untuk tidak mempublikasikan berita untuk waktu yang sangat, sangat, sangat singkat.

Saya tidak akan tidur sebelum saya berbicara dengan Presiden PPWI dan dia memberi tahu saya bahwa dia keluar dari tahanan dengan segala hormat dan siapa pun yang menangkapnya dan memberikan surat perintah penangkapannya harus meminta maaf kepadanya secara pribadi.

Terima kasih atas pengertian dan keadilan Anda, Yang Terhormat Presiden Indonesia. Dimana menghina Presiden Ppwi adalah penghinaan terhadap Indonesia di semua tingkatan.

Terima kasih Bapak Presiden Indonesia yang kami cintai dan hormati. Kami berharap dapat bertemu segera setelah kami memiliki proyek pengembangan.

Kepala Humas & Internasional
Abdul Rohman Salem Dabboussi
asdabboussi@gmail.com
Share:

Presiden Joko Widodo Lantik Gubernur Lemhannas dan Kepala Badan Pangan Nasional


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Presiden Joko Widodo melantik Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Republik Indonesia dan Kepala Badan Pangan Nasional di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 21 Februari 2022. Pelantikan dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan dihadiri undangan terbatas.

Andi Widjajanto dilantik sebagai Gubernur Lemhannas RI berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21/P Tahun 2022 tentang Pengangkatan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Sementara itu, Arief Prasetyo Adi dilantik sebagai Kepala Badan Pangan Nasional berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7/M Tahun 2022 tentang Pengangkatan Kepala Badan Pangan Nasional.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo mengambil sumpah jabatan Gubernur Lemhanas dan Kepala Badan Pangan yang dilantik.

“Saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” demikian Presiden mendiktekan sumpah jabatannya.

Selanjutnya, Andi Widjajanto akan menjalankan tugas sebagai Gubernur Lemhanas, menggantikan Agus Widjojo yang saat ini menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Filipina. Pria kelahiran 3 September 1971 ini, pernah menjabat sebagai Sekretaris Kabinet pada tahun 2014-2015.

Dalam keterangannya selepas pelantikan, Andi Widjajanto mengatakan bahwa Lemhannas akan melakukan penguatan transformasi guna menyesuaikan tantangan geopolitik abad ke-21.

“Sehingga Lemhannas bisa menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan untuk mencetak kepemimpinan nasional, menjadi dapur kajian strategis bagi Presiden untuk isu-isu lokal, regional, dan global, serta Lemhannas menjalankan fungsinya untuk melakukan pemantapan nilai-nilai kebangsaan,” ujar Andi.

Sementara itu, Arief Prasetyo Adi menjelaskan bahwa kegiatan yang akan dilakukan Badan Pangan Nasional ke depan yaitu melakukan sinergi dengan seluruh kementerian/lembaga, para pemangku kepentingan pangan, dan asosiasi baik peternak, nelayan, maupun petani.

“Tujuan mulia ini tidak akan bisa berhasil apabila hanya dikerjakan oleh Badan Pangan Nasional saja tentunya, sehingga hari ini mari kita bersatu untuk kemajuan masyarakat Indonesia,” ucap Kepala Badan Pangan Nasional.

Turut hadir dalam pelantikan tersebut yakni Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md., Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, dan Sekretaris Utama Lemhannas Komjen Pol. Purwadi Arianto. (Lak/Tha)

Share:

Presiden Jokowi Bertemu Delegasi Bank Dunia di Istana Merdeka


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Presiden Joko Widodo menerima sejumlah pimpinan Bank Dunia di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 16 Februari 2022. Mereka adalah Axel Van Trotsenburg selaku Managing Director of Operations, Manuela V. Ferro selaku Vice President East Asia and Pasific Region, serta Satu Kahkonen selaku Country Director Indonesia.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Pertemuan membahas beberapa hal penting seperti Presidensi G20 Indonesia, transisi energi, lingkungan, penanganan pandemi Covid-19, hingga isu-isu kawasan.

"Area yang dibicarakan tadi sedikit mengenai Covid, kemudian tadi mengenai _energy transition mechanism_, terus kemudian juga tadi bicara menyangkut masalah mangrove, bicara tadi ibu kota, sangat luas pembicaraan tadi, dan juga bicara mengenai sampai pada Myanmar juga," ujar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam keterangannya selepas pertemuan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menambahkan bahwa Bank Dunia memberikan dukungannya terhadap agenda-agenda G20 di Indonesia. Menurut Sri, kepemimpinan Indonesia pada G20 yang didukung oleh dunia internasional memegang peranan penting dalam upaya pemulihan ekonomi global selepas pandemi.

"Banyak negara yang masih tertinggal dan itu tentu perlu mendapatkan perhatian agar tema Indonesia 'Recover Together, Recover Stronger' itu bisa betul-betul terjadi di mana kepemimpinan Indonesia dan melalui dukungan dari G20, serta lembaga-lembaga internasional bisa memberikan perhatian kepada negara-negara yang masih belum bisa pulih. Karena akses vaksinnya kurang, karena juga dari sisi tantangan ekonomi di dalam negeri dari negara-negara yang berpendapatan rendah, itu menjadi suatu tantangan yang luar biasa. Jadi ini adalah salah satu pembahasan untuk G20, Bank Dunia akan mendukung dan tentu kepemimpinan Indonesia penting," jelas Sri.

Selain itu, dalam perbincangan juga dibahas mengenai bagaimana Indonesia bisa menjadi contoh penerapan transisi energi, komitmen untuk melaksanakan Komitmen Paris, hingga menurunkan karbon sesuai dengan _nationally determined contribution_ (NDC) Indonesia. Namun, Sri Mulyani melanjutkan, untuk mencapai ambisi _net zero_ di dunia, Indonesia memerlukan dukungan internasional terutama dalam hal pendanaan dan kerangka kebijakan. 

"Dalam hal ini tadi pembahasannya sangat konkret karena Indonesia sudah punya sekarang mekanisme untuk membentuk _carbon price_, _carbon market_, _carbon tax_, dan Indonesia juga membangun _renewable energy_ yang cukup banyak. Bagaimana ini nanti akan dibawa di dalam forum internasional sehingga _support_ dari internasional, baik dari sisi pendanaan dan juga dari sisi _policy framework_ itu bisa berjalan baik," paparnya.

"Tadi Presiden menekankan bahwa komitmen Indonesia sangat kuat dan Indonesia tidak mau bicara saja, kita mau melakukan. Namun, untuk bisa melakukan tentu _financing_ itu menjadi sangat penting," tambahnya.

Selanjutnya, pembicaraan juga membahas mengenai ketahanan pangan dunia. Menurut Menteri Keuangan, Presiden Joko Widodo menyampaikan perhatiannya mengenai tren kenaikan harga pangan dunia yang bisa mengancam pemulihan ekonomi dunia. 

"Bapak Presiden sangat ingin bahwa pemulihan ekonomi dunia itu tidak terdisrupsi karena kenaikan harga, terutama harga pangan, yang tentu akan sangat membebani masyarakat. Oleh karena itu, perlu suatu kesepakatan global mengenai hal itu," ungkapnya.

Dalam bidang lingkungan, Bank Dunia juga memberikan dukungan untuk program penanaman kembali mangrove di Indonesia. Menurut Menteri Keuangan, program tersebut bisa menjadi salah satu contoh upaya Indonesia dalam penanganan dampak perubahan iklim.

"Juga dari sisi kemampuan untuk menjaga hutan kita tidak terjadi kebakaran selama tiga tahun ini yang tentu akan sangat berbeda sekali dengan situasi di berbagai negara yang sedang menghadapi kebakaran hutan," tambahnya.

Di samping itu, dalam pertemuan tersebut juga dibahas mengenai beberapa isu kawasan seperti situasi di Myanmar dan masalah kemanusiaan di Afghanistan. Presiden Jokowi menaruh perhatian besar terhadap isu kemanusiaan di dua negara tersebut.

"Masalah kemanusiaan dari penduduk di dua negara tersebut tentu menjadi perhatian bagi seluruh dunia," imbuh Menkeu. (Lak/Tha)
Share:

Jokowi Beri Arahan Penanganan Covid-19 Kepada Pangdam I/BB dan Kapolda Sumut Terkait Varian Baru Omicron


Duta Nusantara Merdeka | Medan 
Pangdam I/BB, Mayjen TNI Hassanudin, S.I.P., M.M., bersama Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, dan Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak, M.Si. menerima pengarahan penanganan Covid-19 oleh Presiden RI Ir. Joko Widodo dari Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumut di Jln. Sudirman No. 41 Medan, pada Senin (7/2/2022) kemarin. 

Pengarahan dari Presiden ini dilakukan secara virtual dan diikuti oleh seluruh Kepala Daerah, Pangdam, Kapolda, Danrem, Dandim, dan Kapolres se-Indonesia. 

Dalam arahannya Presiden Jokowi meminta agar TNI-Polri dan Pemerintah Daerah supaya meningkatkan protokol kesehatan serta percepatan vaksinasi sesuai yang ditargetkan.

"Pastikan terus masyarakat menjalankan Protokol Kesehatan dan mengurangi aktivitas di luar rumah yang tidak perlu, serta mendorong segera vaksin bagi yang belum, dan yang sudah divaksin lengkap serta sudah waktunya untuk disuntik vaksin penguat, agar segera diberikan vaksin booster," kata Presiden Ir. Joko Widodo.

Presiden mengingatkan untuk mengecek kembali kesiapan-kesiapan yang sudah dilakukan, baik dari segi Rumah Sakit, Obat-obatan, Oksigen, dan fasilitas isolasi maupun tenaga kesehatan guna mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 di masyarakat. 

Kegiatan berlangsung aman dan lancar dengan penerapan Protokol Kesehatan yang ketat. (Ari/Tha)
Share:

Presiden Resmikan 7 Pelabuhan Penyeberangan dan 4 Kapal di Kawasan Danau Toba


Duta Nusantara Merdeka | Toba 
Presiden RI Joko Widodo meresmikan 7 (tujuh) pelabuhan penyeberangan dan 4 (empat) kapal penyeberangan di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba. Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Presiden di Pelabuhan Ajibata, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, Rabu (2/2).

Prasarana dan sarana transportasi yang dibangun oleh Kementerian Perhubungan ini dibangun dalam rangka meningkatkan konektivitas antar wilayah serta mendukung sektor pariwisata di kawasan Danau Toba.

Ketujuh pelabuhan penyeberangan yang diresmikan yaitu: Pelabuhan Penyeberangan Ajibata dan Balige (Kabupaten Toba), Simanindo (Kab. Samosir), Tigaras (Kab. Simalungun), Muara (Kab. Tapanuli Utara), Baktiraja (Kab. Humbang Hasundutan), dan Tongging (Kab. Karo). 

Sedangkan empat kapal penyeberangan yang diresmikan yaitu: Kapal Motor Penumpang (KMP) Pora-Pora berkapasitas 180 penumpang dan 21 kendaraan, KMP Kaldera Toba berkapasitas 152 penumpang dan 15 kendaraan, Bus Air KMP Asa-Asa dan KMP Jurung-Jurung yang masing-masing berkapasitas 150 penumpang.

Presiden Joko Widodo mengatakan keberadaan pelabuhan dan kapal penyeberangan sangat dibutuhkan untuk mendukung aktivitas dan mobilitas sehari-hari masyarakat di sekitar Danau Toba.

“Keberaan kapal juga sangat penting karena selama ini masyarakat menggunakan kapal rakyat yang standar keselamatannya kurang bisa diandalkan,” kata Presiden.

Presiden Joko Widodo berharap dengan beroperasinya pelabuhan dan kapal ini, akan mendukung kawasan Danau Toba sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Indonesia dan juga semakin memperlancar konektivitas di kawasan Danau Toba.

Sebelumnya Menhub menjelaskan, ketujuh pelabuhan penyeberangan dan empat kapal telah diselesaikan pembangunannya dan sudah dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat setempat. 

"Keberadaan pelabuhan dan kapal penyeberangan ini akan semakin meningkatkan konektivitas dan keselamatan pelayaran. Dengan desain pelabuhan dan kapal yang mengusung kearifan lokal, diharapkan akan menjadi daya tarik bagi wisatawan yang berkunjung ke kawasan Danau Toba,” kata Menhub.

Menhub menyampaikan apresiasi kepada sejumlah pihak, baik dari unsur Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah di Kawasan Danau Toba, DPRD, dan unsur terkait lainnya yang telah mendukung terselenggaranya pembangunan pelabuhan dan kapal.

Untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah di kawasan Danau Toba, Kemenhub membangun sebanyak 13 Pelabuhan Penyeberangan yang tersebar di 7 Kabupaten di Sumut yaitu : Kabupaten Toba (4 Pelabuhan), Kab. Samosir (4 Pelabuhan), Kab. Simalungun (1 Pelabuhan), Kab. Tapanuli Utara (1 Pelabuhan), Kab. Humbang Hasundutan (1 Pelabuhan), Kab. Karo (1 Pelabuhan), dan Kab. Dairi (1 Pelabuhan).

Prasarana dan sarana transportasi penyeberangan tersebut akan melayani 7 (tujuh) Kabupaten yang ada di kawasan Danau Toba, yaitu: Kabupaten Toba, Samosir, Simalungun,, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Karo, dan Dairi.

Sementara, 6 (enam) pelabuhan penyeberangan yang tengah dibangun yaitu: Pelabuhan Penyeberangan Silalahi (Kab. Dairi), Ambarita, Onan Runggu, dan Sipinggan (Kab. Samosir), Sigapiton dan Porsea (Kab. Toba).

Sedangkan, empat kapal yang diresmikan hari ini, melengkapi keberadaan kapal penyeberangan yang sudah selesai dibangun yaitu KMP Ihan Batak, yang sebelumnya telah beroperasi bersama dengan KMP Sumut I, KMP Sumut II, dan KMP Muara Putih. Sehingga total kapal penyeberangan yang beroperasi di KSPN Danau Toba saat ini sebanyak 7 kapal, yang terdiri dari 5 unit KMP dan 2 unit bus air.

Pembangunan 13 pelabuhan penyeberangan menelan dana sebesar Rp. 596 Miliar dan 5 (lima) unit kapal sebesar Rp. 122 Miliar. Sehingga total anggaran yang dialokasikan Kemenhub mencapai Rp. 718 Miliar sejak tahun 2018 s.d 2021. (Arianto)
Share:

Pemerintah Cabut Ribuan Izin Usaha Tambang, Kehutanan, dan HGU Perkebunan


Duta Nusantara Merdeka | Bogor
Pemerintah terus memperbaiki tata kelola sumber daya alam agar ada pemerataan, transparan dan adil, untuk mengoreksi ketimpangan, ketidakadilan, dan kerusakan alam. Untuk itu, izin-izin pertambangan, kehutanan, dan penggunaan lahan negara terus dievaluasi secara menyeluruh.

"Izin-izin yang tidak dijalankan, yang tidak produktif, yang dialihkan ke pihak lain, serta yang tidak sesuai dengan peruntukan dan peraturan, kita cabut," tegas Presiden Joko Widodo dalam keterangannya di Istana Kepresidenan Bogor, pada Kamis, 6 Januari 2022.

Pertama, hari ini pemerintah mencabut sebanyak 2.078 izin perusahaan pertambangan mineral dan batu bara (minerba) karena tidak pernah menyampaikan rencana kerja. "Izin yang sudah bertahun-tahun telah diberikan tetapi tidak dikerjakan, ini menyebabkan tersanderanya pemanfaatan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat," imbuhnya.

Kedua, hari ini pemerintah juga mencabut sebanyak 192 izin sektor kehutanan seluas 3.126.439 hektare. Izin-izin ini dicabut karena tidak aktif, tidak membuat rencana kerja, dan ditelantarkan.  

Ketiga, untuk Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan yang ditelantarkan seluas 34,448 hektare, hari ini juga dicabut. Dari luasan tersebut, sebanyak 25.128 hektare adalah milik 12 badan hukum, sisanya 9.320 hektare merupakan bagian dari HGU yang telantar milik 24 badan hukum.

Kepala Negara mengatakan, pembenahan dan penertiban izin ini merupakan bagian integral dari perbaikan tata kelola pemberian izin pertambangan dan kehutanan, serta perizinan yang lainnya. Pemerintah terus melakukan pembenahan dengan memberikan kemudahan-kemudahan izin usaha yang transparan dan akuntabel, tetapi, izin-izin yang disalahgunakan pasti akan dicabut.

"Kita harus memegang amanat konstitusi bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat," jelasnya.

Di saat yang sama, pemerintah akan memberikan kesempatan pemerataan pemanfaatan aset bagi kelompok-kelompok masyarakat dan organisasi sosial keagamaan yang produktif (termasuk kelompok petani, pesantren, dll), yang bisa bermitra dengan perusahaan yang kredibel dan berpengalaman.

"Indonesia terbuka bagi para investor yang kredibel, yang memiliki rekam jejak dan reputasi yang baik, serta memiliki komitmen untuk ikut menyejahterakan rakyat dan menjaga kelestarian alam," tandasnya.

Turut mendampingi Presiden dalam kesempatan tersebut yaitu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia. (Lak/Tha)
Share:

Presiden Joko Widodo Luncurkan 1.604 Sertifikat Badan Hukum BUM Desa


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Presiden RI Joko Widodo meluncurkan sebanyak 1.604 sertifikat badan hukum Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan sebanyak 23 sertifikat badan hukum BUM Desa Bersama di Jakarta, Senin (20/12/2021). Dengan berbadan hukum,  BUM Desa dan BUM Desa Bersama diharapkan lebih berorientasi bisnis dan mengambil peran dalam kegiatan ekonomi yang bermanfaat bagi warga desa.

"Jangan sampai justru mematikan usaha masyarakat yang sudah ada. Misalnya di desa sudah ada toko-toko kecil 5-10 toko, BUM Desa malah bikin toko gede (besar). Saudara-saudara semua (pengurus BUM Desa) harus bisa memacu, mentrigger yang 10 (toko) menjadi 20 atau yang kecil menjadi besar," ujarnya pada peluncuran sertifikat badan hukum BUM Desa dan rapat koordinasi nasional BUM Desa tersebut.

Presiden Jokowi mengungkapkan, sejak disalurkannya dana desa pada tahun 2015 hingga saat ini, jumlah BUM Desa yang terbentuk meningkat drastis hingga 600,6 persen, yakni sekitar 8.100 BUM Desa pada tahun 2014 menjadi 57.200 BUM Desa pada tahun 2021. 

Ia mengingatkan, tingginya jumlah BUM Desa harus sejalan dengan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat desa.

"Jangan hanya dapat sertifikat badan hukum kemudian buat plang tapi kegiatan nggak ada, kualitas kegiatan tidak jelas," tegas mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Presiden Jokowi mengatakan, bisnis yang dilaksanakan BUM Desa harus berorientasi pada usaha yang belum ada dan dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga dapat memacu usaha masyarakat yang ada. Dengan begitu, masyarakat tidak harus ke kota untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang selama ini tidak tersedia di desa.

"Kemudian menkonsolidasikan masyarakat untuk mendapatkan pasokan. Beli pupuk sendiri-sendiri, bisa dikonsolidasikan oleh BUM Desa," ujar Joko Widodo.

Terkait hal tersebut, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar mengatakan, sertifikat yang perdana diluncurkan ini merupakan bentuk apresiasi dari Presiden RI, Joko Widodo sekaligus menjadi tonggak sejarah bagi pengembangan BUM Desa dan BUM Desa Bersama.

Pria yang akrab disapa Gus Halim ini mengatakan, sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka BUM Desa telah sah dinyatakan sebagai badan hukum.

Dengan begitu, BUM Desa dan BUM Desa Bersama memiliki keleluasaan dalam menjalin kerja sama dengan sejumlah mitra dalam pengembangan bisnis. 

Sejumlah kerja sama bisnis tersebut dapat berupa uji tipe kendaraan bermotor, penyelenggaraan terminal, mengelola sumber daya air, memanfaatkan bagian jalan tol dan non tol, pengolahan kayu bulat skala kecil, dan lain-lain.

Menurut Halim Iskandar, hal tersebut merupakan lompatan besar sebagai wujud komitmen Presiden Joko Widodo untuk peningkatan ekonomi dari berbagai lini kebijakan.

"BUM Desa selama ini tidak bisa bekerja sama secara legal dengan kementerian/lembaga dan mitra manapun termasuk tidak ada pajak. Setelah ini (Undang-Undang Cipta Kerja) BUM Desa dan BUM Desa Bersama bisa bersinergi dengan berbagai mitra," terangnya.

Gus Halim mengatakan, penyerahan sertifikat badan hukum BUM Desa dan BUM Desa Bersama merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo pada 11 Desember 2019 untuk dilakukan registrasi dan pendampingan BUM Desa, juga transformasi UPK eks PNPM Mandiri Perdesaan menjadi BUM Desa Bersama, untuk menjaga keberlangsungan serta perluasan manfaat Rp12,7 triliun dana bergulir masyarakat.

Selanjutnya, menyusul disahkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka diterbitkannya Permendesa PDTT Nomor 3 Tahun 2021, dan Permenkumham Nomor 40 Tahun 2021 mengatur pendaftaran dan pengesahan badan hukum BUM Desa dan BUM Desa Bersama. 

Proses revitalisasi BUMDes terus dilakukan Kemendes PDTT. Melaui Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 3/2021, dibuka pendaftaran bagi BUMDes untuk menjadi badan hukum. Selain itu dilakukan pendataan jenis usaha, omset, nilai asset serta kondisi objektif BUM Desa melalui Sistem Informasi Desa (SID). 

Pendataan ini untuk memastikan jika BUMDes memang sehat secara ekonomi. 

“Saat ini terdapat 5.170 dari 26.903 BUM Desa, dan 80 dari 1.665 BUM Desa Bersama telah mengajukan sebagai badan hukum. Hari ini, menjadi tonggak sejarah, peluncuran sertifikat badan hukum 1.604 BUM Desa dan 23 BUM Desa Bersama,” ujarnya. 

Nilai valuasi BUM Desa di Indonesia lebih dari Rp20 triliun. Sebagai gambaran hasil konsolidasi UPK eks PNPM Mandiri Perdesaan, menjadi BUM Desa Bersama saja bernilai sekitar Rp12,4 triliun. Sedangkan saat ini ada 57.288 BUM Desa dengan berbagai kondisi di seluruh Indonesia.

 “Harapan masyarakat terhadap BUM Desa sebagai motor penggerak ekonomi juga semakin tinggi. Buktinya selama pandemi ini pendirin BUM Desa juga masih terus berlangsung. Selama 2020-2021 saja ada 6.197 BUM Desa yang berdiri,” katanya. 

Dalam kegiatan ini, juga dilaksanakan penandatanganan nota kesepahaman antara Kemendes PDTT dengan ISSF tentang pemberdayaan masyarakat melalui BUM Desa; penandatanganan nota kesepahaman antara Kemendes PDTT dengan PT Berdikari tentang kerja sama peternakan terpadu; penandatanganan nota kesepahaman antara Kemendes PDTT dengan PT Pertamina Patra Niaga dan BUM Desa Tumang Cepogo untuk menjadi lembaga penyalur pertashop.

Hadir bersama Presiden Jokowi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Sekretraris Kabinet Pramono Anung 

Turut hadir Wakil Mendes PDTT Budi Arie Setiadi, Sekjen Taufik Madjid, Pejabat Tinggi di lingkungan Kemendes PDTT. (Arianto)

Share:

Terima Kunjungan Menlu Selandia Baru, Presiden Hadiahkan Tas Noken Papua


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kehormatan Menteri Luar Negeri Selandia Baru Nanaia Mahuta di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 15 November 2021. Dalam pertemuan tersebut, Presiden menyampaikan sejumlah hal, utamanya mengenai kerja sama di dan dengan Pasifik.

Presiden Jokowi menyebut bahwa Selandia Baru adalah mitra penting Indonesia di Pasifik. Oleh karena itu, Presiden ingin agar kemitraan ini terus dapat diperkuat. 

"Terima kasih atas dukungan Selandia Baru pada Pacific Exposition ke-2 yang dilakukan secara virtual," ujar Presiden.

Kepala Negara juga menegaskan bahwa Indonesia memberikan perhatian khusus kepada Pasifik selama presidensi Indonesia di G20 tahun depan. Presiden Jokowi mengatakan bahwa perwakilan dari negara-negara Pasifik akan diundang dalam KTT G20, Oktober tahun depan.

"Dalam COP-26 minggu lalu Indonesia secara khusus juga membawakan suara negara-negara kepulauan kecil yang tergabung dalam AIS (Archipelagic and Islands State)," ungkapnya.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam keterangannya mengatakan bahwa kunjungan ini merupakan kunjungan pertama Menlu Mahuta ke luar negeri sebagai Menteri Luar Negeri Selandia Baru.

Menurut Menlu Retno, Indonesia dan Selandia Baru telah memiliki kemitraan komprehensif sejak 2018. Kemitraan ini telah menjadi fondasi kuat dalam upaya kedua negara untuk terus meningkatkan kerja sama, termasuk di masa sulit di tengah pandemi Covid-19. 

"Tentunya kemitraan ini didasarkan pada azas saling menguntungkan, saling menghormati, dan menghormati kedaulatan serta integritas wilayah," ungkap Menlu Retno.

Dalam pertemuan, Presiden juga menyampaikan perkembangan pembangunan di Papua. Presiden juga menyampaikan terima kasih atas dukungan Selandia Baru terhadap integritas teritorial Indonesia.

Presiden menegaskan bahwa penghormatan hak asasi manusia selalu menjadi perhatiannya, termasuk di Papua. Presiden menambahkan bahwa pembangunan Papua adalah prioritasnya. 

"Saya memfokuskan antara lain pada pembangunan infrastruktur di Papua agar Papua terkoneksi dengan bagian lain Indonesia, agar rakyat Papua menikmati kemakmuran," ujarnya.

Sebagai gambaran, sejumlah pembangunan infrastruktur secara masif yang telah dilakukan antara lain Jalan Trans Papua sepanjang  3.422 kilometer, Jalan Perbatasan Papua sepanjang 1.098 kilometer, dan Jembatan Youtefa sepanjang 1,3 kilometer. Pembangunan infrastruktur tersebut dimulai sejak pemerintahan pertama Presiden Jokowi tahun 2015.

"Saya sangat berharap Selandia Baru dapat memahami perkembangan Papua secara komprehensif," tegasnya.

Di akhir pertemuan, Presiden menyampaikan cendera mata berupa tas noken yang baru saja dibeli Presiden dari kunjungan terakhir di Papua. Presiden menjelaskan mengenai proses pembuatan tas tersebut yang dibeli dari pasar di Papua. (Arianto)

Share:

Garuda Dipercaya untuk Kunjungan Luar Negeri Pertama Presiden di Masa Pandemi


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Presiden Jokowi melakukan kunjungan luar negeri perdananya di masa pandemi Covid-19 dengan menggunakan pesawat Garuda. Pemilihan pesawat Garuda dalam kunjungan ke Italia, Inggris Raya, dan Uni Emirat Arab ini didasarkan pertimbangan keamanan maupun efisiensi.

Menteri BUMN Erick Thohir yang ikut mendampingi Presiden dalam lawatan itu menilai dipilihnya Garuda membuktikan kualitas protokol kesehatan yang baik dimiliki maskapai nasional tersebut. Erick pun mengapresiasi seluruh kru Garuda yang telah maksimal menjalankan protokol kesehatan secara disiplin dan edukatif pada setiap penumpang di Indonesia.

"Sebuah kehormatan tentunya bagi Garuda yang menjadi moda transportasi udara pertama yang digunakan Presiden dalam lawatan luar negeri pertamanya di masa pandemi. Ini membuktikan kualitas protokol kesehatan yang sangat baik. Apresiasi untuk seluruh awak Garuda," ujar Erick dalam keterangan tertulisnya, Jumat (29/10).

Kunjungan Presiden ke tiga negara membutuhkan pesawat yang memiliki kemampuan jarak tempuh yang jauh. Oleh karenanya Garuda tipe Boeing 777-300ER dipilih ketimbang pesawat kepresidenan.  Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menjelaskan bahwa pemilihan pesawat maskapai nasional ini telah dipertimbangkan secara matang, seperti pertimbangan efisiensi waktu, penghematan anggaran, dan juga protokol kesehatan.

“Dengan menggunakan pesawat berbadan lebar ini, perjalanan menuju Roma selama 13 jam ini bisa dilakukan langsung tanpa perlu transit. Bila kita menggunakan Pesawat Kepresidenan BBJ, kita harus transit. Dan ingat, ini adalah kunjungan kerja pertama Bapak Presiden ke luar negeri di masa pandemi, kami harus sangat berhati-hati dalam menjalankan protokol kesehatan, termasuk pertemuan tatap muka di saat transit,” ucap Heru.

Apabila Presiden dan rombongan harus transit, ucap Heru, maka persiapan pelaksanaan protokol kesehatan harus dijalankan dengan baik, seperti sterilisasi ruang tunggu, tes PCR untuk pramusaji di tempat transit, dan juga makanan dan minuman yang disajikan harus dipastikan dijalankan dengan protokol kesehatan yang ketat.

Hal lain yang menjadi pertimbangan Heru adalah efisiensi anggaran dimana semua menteri yang hadir dalam kunjungan tersebut, turut serta dalam rombongan Presiden di pesawat ini.

Selain Erick, ada lima menteri lain yang ikut dalam kunjungan presiden, yakni Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Namun Menteri Keuangan dan Menteri Luar Negera berangkat terlebih dahulu ke Roma, guna menghadiri pertemuan tingkat menteri. (Arianto)

Share:

Luncurkan Logo Baru, Wapres Tegaskan Komitmen MES Wujudkan Indonesia Jadi Pusat Keuangan Syariah dan Produk Halal Dunia


Duta Nusantara Merdeka |  Jakarta
Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) meluncurkan logo baru yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Jumat (22/10/2021). Pada kesempatan ini, selaku Ketua Dewan Pembina Pengurus Pusat MES, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma'ruf Amin menegaskan bahwa MES adalah mitra pemerintah yang memiliki komitmen kuat untuk membantu mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di tanah air. 

"Sebagai mitra pemerintah dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah, MES berkomitmen untuk terus berperan dalam mewujudkan Indonesia sebagai pusat keuangan syariah dan produk halal dunia," tegas Wapres. 

Lebih lanjut, dihadapan Presiden, Wapres meyakinkan bahwa dengan logo yang baru akan semakin meneguhkan komitmen MES tersebut. 

"Komitmen ini akan terus diteguhkan, dikokohkan dengan peluncuran logo baru MES, setelah 20 tahun organisasi ini didirikan pertama kalinya pada 1 Muharram 1422 H atau 26 Maret 2001 silam," ungkapnya. 

Logo baru ini, kata Wapres, diharapkan menjadi pemantik semangat, menyegarkan spirit MES untuk terus berkontribusi bagi inklusi dan edukasi ekonomi dan keuangan syariah dan memperkuat perekonomian nasional. 

"Harapan kami Bapak Presiden berkenan terus memberikan dukungan bagi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah," pintanya kepada Presiden.

Lebih jauh, Wapres melaporkan bahwa peran MES sangat krusial dan penting dalam upaya edukasi dan inklusi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. 

"Untuk itu, sinergi, kolaborasi, dan kemitraan antara pelaku usaha besar dan pelaku usaha mikro dan kecil, serta ultra mikro harus kita perkuat guna mengembangkan halal value chain agar tujuan pemerataan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud," ujarnya. 

Selain itu, kata Wapres, MES juga berkomitmen untuk aktif melahirkan dan menumbuh-kembangkan pengusaha-pengusaha syariah melalui pengembangan pusat-pusat inkubasi dan pusat-pusat bisnis syariah di berbagai daerah melalui kolaborasi MES dengan KNEKS, pemerintah daerah, dan juga Kadin.

"Harapan kita, potensi ekonomi dan keuangan syariah Indonesia yang sangat menjanjikan, dapat dioptimalkan demi kesejahteraan umat, dan Indonesia menjadi pemain utama ekonomi dan keuangan syariah dunia," harapnya. 

Terakhir, atas nama segenap jajaran pimpinan pusat dan seluruh pengurus MES di seluruh Indonesia, Wapres mengucapkan terima kasih kepada Presiden atas perkenan meluncurkan logo MES yang baru. 

"Semoga Bapak Presiden senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan karunia dari Allah SWT," doanya. (Tha/Ari)

Share:

Resmikan Apkasi Otonomi Expo 2021, Joko Widodo Setuju Ekonomi Digerakkan dan Ajak Daerah Manfaatkan Peluang Ekspor


Duta Nusantara Merdeka | Bogor
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi langkah Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dalam menggerakkan ekonomi daerah di tengah situasi pandemi. Hal ini disampaikan Jokowi saat meresmikan kegiatan Apkasi Otonomi Expo 2021 dari Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (20/10/2021) didampingi Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian. 

“Saya mengapresiasi inisiatif Apkasi untuk segera menggerakkan perekonomian di daerah melalui expo ini. Saya setuju bahwa perdagangan, turisme dan investasi harus mulai digerakkan, jangan terlambat tetapi dengan catatan kesehatan tetap nomor satu,” pesan Jokowi.

Jokowi menambahkan perekonomian perlu diaktifkan dengan tetap waspada terhadap masalah kesehatan, disiplin protokol dan juga vaksinasi yang harus cepat dilanjutkan. “Kemarin saya mendapatkan informasi kita sudah menyuntikkan 171 juta dosis dan target kita nanti sampai di akhir Desember minimal mencapai 270 juta dosis. Banyak sekali dalam dua bulan lebih ini yang harus kita lakukan, utamanya berkaitan dengan vaksin dan saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan Bapak Ibu Saudara Bupati semuanya dalam pelaksanaan vaksinasi di daerah,” imbuh Jokowi.

Jokowi mengingatkan karena ini sudah hampir semuanya sudah mulai dibuka, sekolah mulai pembelajaran tatap, maka kontrol di lapangan harus terus dilakukan utamanya sekarang ini yang berkaitan dengan sekolah pembelajaran tatap muka, mohon diperhatikan kesiapan sekolah dalam menerapkan protokol kesehatan ini betul-betul dijalankan. Kepala Negara berujar, “Karena mengelola anak-anak SD ini bukan hal yang mudah, dan kemarin satu-dua ada yang terpapar lagi sehingga semua daerah diharapkan juga meningkatkan kewaspadaannya terhadap hal ini.”

Jokowi juga menyampaikan beberapa negara lain sempat merangkak naik juga dimulai karena pembukaan sekolah dan tidak ingin itu terjadi di tanah air. Jokowi minta daerah memastikan kesiapan obat dan kesiapan Rumah Sakit meskipun saya tahu BOR-nya sekarang sudah rendah semuanya. 

“Kita harus mulai mengaktifkan ekonomi kita dan selalu siaga menghadapi semua hal yang tidak pasti. Karena dunia global sekarang ini betul-betul penuh dengan keragu-raguan, penuh dengan ketidakpastian, penuh dengan kompleksitas masalah yang sebelum-sebelumnya tidak pernah terjadi. Akhir-akhir ini mulai terjadi di beberapa negara, di Eropa, di China terjadi krisis energi yang semuanya tidak menduga-duga,” lanjutnya.

Jokowi mengakui dengan adanya krisis energi ini, Indonesia termasuk yang diuntungkan karena harga komoditas naik sehingga daerah yang memiliki kelapa sawit, batubara, nikel, tembaga semuanya senang karena ekonomi di daerah penghasil komoditas insya Allah akan merangkak naik. Potensi inilah yang harus menjadi peluang untuk memperkuat industri dalam negeri dan jangan sampai pasar yang besar ini justru diambil oleh negara lain. 

“Inilah perlunya diperkuat perdagangan antar daerah, antar kabupaten, antar provinsi dan antar pulau. Hal ini penting sekali diperkuat segera dalam forum-forum Apkasi untuk perlu terus disampaikan. Perdagangan antar daerah, antar pulau harus terus dikembangkan dan setiap daerah sebaiknya fokus pada produk unggulannya, jangan semuanya dikerjain, sehingga nanti ke depan bisa saling menopang,” kata Jokowi mengingatkan.
 
Jokowi perlu menekankan hal ini karena bangsa kita ini senangnya latah, karena karet naik semua menanam karet, saat sawit ramai semua menanam sawit. “Saya mengingatkan agar daerah fokus pada produk unggulannya karena ketidakpastian tadi. Jangan sampai kita jatuh bareng-bareng. Sekali lagi setiap daerah harus fokus pada produk unggulannya sehingga bisa saling menopang, bisa saling mengisi, bisa saling melengkapi dalam value chain nasional,” tambah Jokowi. 

Oleh karena itu, Jokowi menyambut baik diselenggarakannya otonomi expo 2021 yang diselenggarakan oleh Apkasi ini. “Hai ini merupakan ajang untuk saling tahu, saling bekerjasama, memperkuat kerjasama perdagangan antar daerah, sekaligus juga memperkuat expor kita ke negara-negara lain, termasuk perluasan pasar-pasar ekspor baru. Serta jangan melupakan pasar dalam negeri yang sangat potensial, sangat besar karena jumlah penduduk kita 270 juta dan kelas menengahnya bertumbuh sangat pesat,” tambah Jokowi. 

Nilai eskpor Indonesia selama periode Januari hingga Agustus 2021, lanjut Jokowi mengalami pertumbuhan hingga mencapai angka USD142 miliar atau tumbuh 37,7 persen year on year (YoY). Presiden Jokowi pun meminta daerah untuk memanfaatkan pertumbuhan ekspor tersebut dengan sebaik-baiknya. “Hampir semua negara sekarang ini membutuhkan komoditas-komoditas kita sehingga jangan sampai ada daerah yang justru menghambat, membuat ruwet perizinan, tidak mendorong agar ekspor kita bisa berkembang dengan baik,” ujarnya.

Presiden meminta para kepala daerah untuk terus meningkatkan volume ekspor dengan memfasilitasi para pelaku usaha untuk agresif memanfaatkan peluang ekspor yang ada. “Mulai didorong, produk apapun didorong untuk berani berkompetisi memanfaatkan peluang ekspor yang ada sehingga membuat produk kita dikenal dan kompetitif di pasar global,” lanjutnya. 

Sebelumnya, Ketua Umum Apkasi Sutan Riska Tuanku Kerajaan dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Presiden yang tidak bosan-bosannya berkenan membuka acara Apkasi Otonomi Expo yang merupakan agenda tahunan Apkasi dalam membantu 416 pemerintah kabupaten mempromosikan komoditas berkualitas, peluang investasi dan sektor pariwisata unggulan. 

“Pada kesempatan ini pula kami atas nama rekan-rekan bupati ingin mengucapkan terimakasih kepada Presiden, Menteri Kabinet Indonesia Maju, Panglima TNI dan Kapolri serta semua pihak yang terlibat dalam mengakomodir penyaluran vaksinasi ke seluruh Indonesia sebagai bentuk ikhtiar kita dalam penanggulangan Covid-19. Kami di daerah akan siap mendukung penuh dalam penyebaran vaksinasi kepada masyarakat,” ujar Sutan lagi.

Sutan juga mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak atas terselenggaranya kegiatan AOE 2021. “Keberhasilan kegiatan AOE 2021 ini diharapkan dapat menjadi kebangkitan perekonomian daerah, sesuai dengan tema kegiatan, yakni Daerah Bangkit Indonesia Maju,” sambung Sutan. (Tha/Lak)

Share:

Ke Jawa Timur, Presiden Groundbreaking Pabrik Smelter


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Presiden Joko Widodo pagi ini, Selasa, 12 Oktober 2021, bertolak ke Provinsi Jawa Timur, dalam rangka kunjungan kerja. Kepala Negara bersama rombongan lepas landas melalui Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta sekitar pukul 08.00 WIB dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1.

Setibanya di Bandara Internasional Juanda, Kabupaten Sidoarjo, Presiden Jokowi akan langsung menuju Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik, Kabupaten Gresik. Di sana, Presiden akan melakukan _groundbreaking_ pembangunan smelter PT Freeport Indonesia.

Setelahnya, Presiden akan langsung kembali ke Jakarta melalui Bandara Internasional Juanda, Kabupaten Sidoarjo, dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1.

Turut mendampingi Presiden dalam penerbangan menuju Provinsi Jawa Timur adalah Menteri BUMN Erick Thohir, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI M. Tonny Harjono, dan Komandan Paspampres Mayjen TNI Tri Budi Utomo. (Arianto)

Share:

Resmikan Rusun Pasar Rumput, Presiden: Permudah Aktivitas Ekonomi Masyarakat


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Presiden Joko Widodo meresmikan Rumah Susun (Rusun) Pasar Rumput yang terletak di Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, pada Senin, 20 September 2021. Rusun yang dibangun sejak tahun 2016 ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas umum dan fasilitas sosial yang diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas ekonomi.

"Keberadaan pasar dengan fasos (fasilitas sosial) dan fasum (fasilitas umum) yang lengkap ini memberikan kemudahan bagi para penghuni untuk melakukan aktivitas ekonomi seperti pedagang dan menjalankan kegiatan ekonomi lainnya,” ucap Presiden.

Kepala Negara menyebutkan bahwa rusun yang dibangun dengan biaya Rp970 miliar ini, didukung oleh jalur transportasi yang baik, sehingga dapat memudahkan mobilitas penghuninya.

"Rusun Pasar Rumput ini juga istimewa karena juga didukung oleh jalur transportasi yang sangat baik, terintegrasi dengan _busway_ dan interkoneksi timur selatan menuju Dukuh Atas,” jelas Presiden. 

Presiden berharap keberadaan rusun ini dapat meringankan beban masyarakat dalam mendapatkan hunian yang nyaman, terjangkau, dan dapat memfasilitasi kegiatan produktif masyarakat.

"Saya berharap dengan beroperasinya Rusun Pasar Rumput ini bisa membantu saudara-saudara kita untuk memiliki hunian yang layak dan nyaman dengan lokasi strategis untuk melakukan kegiatan ekonomi,” tuturnya.

Selain itu, Presiden menuturkan, keberadaan rusun ini juga akan dapat menampung masyarakat dari sisi Sungai Ciliwung yang terdampak program normalisasi sungai bagi penanganan banjir. 

Untuk diketahui, Rusun Pasar Rumput dibangun dengan konsep _mixed-use development_ dan memiliki 1.984 unit hunian tipe 36 yang terdapat di lantai 4 sampai lantai 25. Selain itu, pada lantai 1 rusun ini juga dibangun pasar dengan 318 kios dan 350 los, pada lantai 2 terdapat 649 kios, serta pada lantai 3 terdapat fasilitas umum dan fasilitas sosial.

Turut hadir mendampingi Presiden dalam kegiatan tersebut adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (Arianto)


Share:

Diundang ke Istana, Pelaku UMKM Kadin Indonesia Berdialog Dengan Presiden


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta  
Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) mengundang perwakilan asosiasi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Kadin Indonesia ke Istana Negara pada Rabu (15/9) siang. Sebanyak 19 delegasi UMKM seluruh Indonesia yang menerima undangan langsung dari Presiden Jokowi. 

Koordinator Wilayah Kadin Sumatra Utara, kawasan Danau Toba dan Sekitarnya, Ujiana Sianturi, yang juga merupakan salah satu dari 19 orang (perwakilan) yang diundang ke Istana, mengatakan banyak hal yang dibahas dalam pertemuan bersama Presiden yang juga didampingi Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), Teten Masduki bersama Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

"Dari pertemuan tadi bersama Pak Presiden Jokowi, ada banyak hal yang turut dibahas, di antaranya mengenai aspirasi UMKM baik untuk seluruh Indonesia maupun yang ada di Sumatera Utara," kata Ujiana kepada awak media saat ditemui di Gedung Kadin Indonesia Jl. HOS Cokroaminoto 122 Jakarta, Rabu (15/9).

Ketua Umum Asosiasi UMKM Kadin Sumatra Utara itu menambahkan, selama pandemi Covid-19 merebak, omzet UMKM di seluruh Indonesia dan juga di Sumut turun hingga 70 persen. 

"Nah, pada pertemuan tadi itu kita mempertanyakan hal ini kepada Pak Presiden bagaimana pemerintah menyikapi hal ini. Kira-kira seperti apa solusinya. Syukurnya, Pak Jokowi merespon positif terkait masalah ini," ujarnya.

Ia menegaskan, Jokowi memberikan atensi dan respons positif terhadap permasalahan yang dialami UMKM seluruh Indonesia saat ini khususnya di masa pandemi ini.

"Pak Jokowi mengatakan Pemerintah akan tetap berkomitmen untuk memberikan bantuan modal yang anggarannya mencapai triliun rupiah. Bahkan, Pak Jokowi menyebut jika anggaran yang dialokasikan untuk UMKM itu masih kurang akan segera ditambah," tuturnya.

Tidak hanya itu, pemerintah juga, lanjut dia, akan memberikan bantuan berupa pinjaman tanpa agunan (jaminan) bagi pelaku usaha kategori mekar, seperti pedagang kaki lima dan pelaku usaha mikro dengan besaran pinjaman dua sampai sepuluh juta rupiah dengan bunga 6 persen.

"Khusus di daerah Sumatera Utara, tadi saya sampaikan bahwa masih terjadi masalah perizinan usaha bisa dibantu untuk segera diatasi. Berikutnya kita juga harapkan agar pemerintah ikut mendorong UMKM agar tidak hanya naik kelas, melainkan bangkit dari situasi pandemi ini," cetusnya.

"Harapannya, ke depan UMKM tidak sekadar menjual bahan baku, tetapi sudah mampu memasarkan barang setengah jadi atau barang jadi untuk bisa menembus pasar internasional," katanya menambahkan.

Terakhir, kata dia, Presiden juga menyampaikan bahwa gedung-gedung pemerintahan yang tidak berfungsi bisa dikerjasamakan dengan pelaku UMKM sebagai galeri produk UMKM.

Sementara itu, Ketua Kadin Sumut, Khairul Mahali mengatakan Kadin Indonesia sejauh ini tetap konsisten pada pegembangan kegiatan UMKM di seluruh wilayah Indonesia.

"Karena inilah sektor riil yang bergerak. Maka itu, Kadin ini mulai mengadopsi paradigma baru tentang pengembangan UMKM yang ada di seluruh Indonesia". 

"Dan hal itu telah dibuktikan oleh bu Ujiana lewat UMKM binaan beliau yang saat ini berjumlah sekitar 2,2 juta UMKM," ujar Khairul yang juga Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia itu.

Di samping itu, Kepala Badan Nasional Peningkatan Ekspor Indonesia itu juga mengatakan, pengembangan UMKM nasional merupakan konsen utama Kadin Indonesia di bawah kepemimpinan Edy Ganefo.

"Nah inilah konsep yang kita dorong sekarang. Sebab, kita tahu semua ini payung besarnya adalah Kadin," terangnya.

Dalam waktu dekat, tambah Khairul, Kadin Sumut akan akan menggelar Fetival Rempah dalam rangka memperingati 500 tahun hari rempah dunia yang juga sekaligus menjadi simbol kejayaan Indonesia di masa lampau.

"Dan sebagai informasi, di Sumatera Utara nanti pada 10-13 Desember kita adakan Festival Rempah untuk mengembalikan kejayaan rempah Indonesia," pungkasnya. (Arianto)


Share:

PLN Siap Pasok Daya Andal ke Pabrik Baterai Mobil Listrik Pertama di Asia Tenggara


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
PT PLN (Persero) siap menyediakan keandalan pasokan daya listrik kepada KHML Battery Indonesia yang akan menjadi produsen pertama baterai mobil listrik di Tanah Air, bahkan di Asia Tenggara.

Babak baru hilirisasi industri baterai dan mobil listrik ditandai dengan peletakan batu pertama pembangunan pabrik baterai mobil listrik di Karawang yang merupakan realisasi investasi konsorsium LG dan Hyundai (HKML Battery Indonesia).

"Kita patut bersyukur hari ini bisa menyaksikan _groundbreaking_ pembangunan pabrik baterai kendaraan listrik pertama di Indonesia. Bahkan pertama di Asia Tenggara Dengan nilai investasi USD 1,1 miliar," ungkap Presiden Jokowi.

Presiden Joko Widodo juga menyampaikan komitmen Indonesia dalam dukungan pengembangan ekosistem industri baterai dan kendaraan listrik. 

"Hilirisasi industri nikel, akan meningkatkan nilai tambah biji nikel. jika menjadi baterai nilai tambah meningkat 6-7 kali lipat, kalau jadi mobil listrik bisa menjadi 11 kali lipat," ujar Kepala Negara. 

Untuk itu, Presiden Jokowi berpesan hilirasi industri baterai dan mobil listrik dapat dibangun dengan kolaborasi yang tidak hanya melibatkan perusahaan besar dan BUMN, tetapi juga melibatkan pengusaha mikro dan menengah.

Di sisi lain, inisiatif kolaborasi yang datang dari PLN ialah menjamin penyediaan suplai daya listrik secara berkelanjutan. 

Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini mengatakan sesuai dengan arahan Presiden Jokowi mengenai fasilitasi percepatan realisasi relokasi dan diversifikasi investasi Perusahaan ke Indonesia, maka PLN berkomitmen dan siap menjamin penyediaan suplai daya listrik secara berkelanjutan, aman, dan stabil sesuai dengan timeline dan kebutuhan investasi.

"Untuk mendukung agenda investasi jangka panjang  HKML  Battery Indonesia yang akan dimulai pembangunan Tahap pertama pada September 2021 dan akan beroperasi di tahun 2022, dilanjutkan dengan Tahap kedua pada 2026,  PLN siap untuk memenuhi kebutuhan listriknya," ujar Zulkifli. 

Adapun untuk memenuhi kebutuhan listrik HKML Battery Indonesia, PLN telah menyiapkan sejumlah gardu induk. 

PLN juga telah melakukan pembahasan perjanjian kerja sama dengan Kawasan Industri Karawang New Industy City (KNIC), sebagai lokasi pabrik HKML Battery Indonesia. 

"PLN siap untuk memenuhi kebutuhan lain terkait kelistrikan untuk calon tenant  di KNIC khususnya contohnya green energy, layanan fasilitas ekstra, multimedia, dan kebutuhan lainnya," ujarnya.
 
Ke depan, hilirisasi industri nikel menjadi modal untuk Indonesia bersaing di kancah global. Pasalnya, Indonesia memiliki 24 persen cadangan nikel di dunia yang merupakan mineral penting dalam bahan baku pengembangan kendaraan listrik. (Arianto)


Share:

Presiden: Lindungi Diri dengan Vaksinasi dan Disiplin Protokol Kesehatan


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa penerapan protokol kesehatan secara ketat dan vaksinasi merupakan cara terbaik dalam melindungi diri dari penyebaran Covid-19. Hal tersebut disampaikan Kepala Negara saat mengawali kegiatan kunjungan kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dengan meninjau kegiatan vaksinasi yang digelar di Jogja Expo Center, Kabupaten Bantul, Jumat (10/09/2021).

“Cara yang terbaik adalah melindungi diri dengan vaksinasi dan juga melaksanakan protokol kesehatan secara ketat,” ucap Presiden dalam keterangannya usai peninjauan.

Dalam kegiatan tersebut, sebanyak delapan ribu peserta dari berbagai kalangan masyarakat akan menerima suntikan vaksin AstraZeneca. Mulai dari penyandang disabilitas, para abdi dalem, lansia, pengemudi ojek daring, hingga masyarakat umum. Presiden Jokowi pun berharap vaksinasi tersebut dapat memberikan perlindungan mereka dalam beraktivitas sehari-hari.

“Kita harapkan dengan vaksinasi ini bisa memberikan perlindungan, bisa memberikan proteksi yang maksimal kepada masyarakat sehingga kita semuanya bisa beraktivitas seperti biasa,” ujar Presiden.

Selain itu, Presiden menyebut bahwa percepatan dan perluasan vaksinasi penting dilakukan sehingga target masyarakat yang telah menerima vaksinasi lebih 70 persen pada akhir tahun 2021 mendatang dapat tercapai dan Indonesia segera mencapai kekebalan komunal.

Presiden juga menyampaikan apresiasinya kepada masyarakat dan seluruh pihak yang telah membantu menyukseskan program vaksinasi COVID-19 sebagai bentuk upaya pencegahan dari Virus Corona yang tidak mungkin hilang secara total.

“Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat yang sudah antusias untuk vaksinasi. Ini akan memberikan proteksi, memberikan perlindungan kepada kita semuanya karena Covid-19, karena Virus Corona ini, tidak mungkin hilang secara total,” ucap Presiden.

Turut hadir mendampingi Presiden dalam peninjauan kali ini adalah Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, dan Bupati Bantul Abdul Halim Muslih.

Presiden juga meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 1 Bantul, Kabupaten Bantul. Pelaksanaan vaksinasi itu ditujukan bagi kurang lebih 375 pelajar SLB.

"Yang kita harapkan ini bisa memberikan perlindungan, memberikan proteksi secara maksimal kepada para pelajar SLB,” ujar Presiden usai peninjauan.

Kepala Negara menegaskan, pelaksanaan vaksinasi bagi pelajar ini merupakan upaya perluasan vaksinasi yang dilakukan pemerintah untuk mengendalikan penyebaran Covid-19 yang diperkirakan tidak dapat hilang sepenuhnya.

“Kita tahu bahwa Covid-19 ini tidak mungkin akan hilang. Oleh sebab itu, kita harus mulai menyiapkan transisi dari pandemi ke endemi dan juga mulai belajar hidup bersama dengan Covid-19,” ujarnya.

Presiden juga mengingatkan semua pihak untuk tidak euforia menyikapi penurunan kasus Covid-19 yang sedang terjadi di tanah air. Semua pihak harus tetap waspada dan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan.

“Ini penting saya sampaikan agar kita tidak euforia yang berlebihan, senang-senang yang berlebihan, karena kita semuanya, masyarakat harus sadar bahwa Covid-19 selalu mengintip kita, terutama protokol kesehatan harus terus dilakukan, terutama memakai masker,” pungkasnya. (Arianto)

 
Share:

Presiden RI Resmikan Bendungan Passeloreng yang Dibangun WIKA KSO


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo meresmikan Bendungan Paselloreng yang ada di Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, pada Kamis, 9 September 2021. Bendungan yang dibangun sejak tahun 2015 oleh PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk PT Bumi Karsa Konsorsium (WIKA-BK (KSO)). Bendungan yang telah dilengkapi dengan Bendung Irigasi Gilireng tersebut, diyakini akan mendukung Sulawesi Selatan sebagai lumbung pangan nasional.

Presiden menjelaskan bahwa Bendungan Paselloreng merupakan bendungan dengan kapasitas daya tampung yang cukup besar hingga 138 juta meter kubik dan luas genangan sebesar 1.258 hektare. Melalui daya tampung tersebut, Bendungan Paselloreng diharapkan mampu mengairi 8.500 hektare sawah dan meningkatkan frekuensi tanam para petani sekitar.

"Kita harapkan dengan suplai air yang ada akan meningkatkan frekuensi tanam yang mungkin 1 bisa jadi 3 atau 2 sehingga meningkatkan produktivitas lahan serta akhirnya bisa kita harapkan meningkatkan kesejahteraan petani," ujarnya.

WIKA-BK (KSO) ditunjuk Kementerian PU-PR sebagai pemenang pelelangan pekerjaan Pembangunan Bendungan Passeloreng sesuai dengan Surat Penunjukan Pemenang Nomor KU.03.01-MN/364 tanggal 27 April 2015.

Lingkup utama pekerjaan pada proyek ini meliputi pekerjaan persiapan, pekerjaan bangunan pengelak sungai, pekerjaan bendungan utama dan bendungan pelana, pekerjaan bangunan pelimpah, pekerjaan bangunan pengambilan dan pengeluaran, pekerjaan hidromekanikal dan listrik, jalan layanan serta pekerjaan rumah

Bendungan ini berdiri di atas lahan seluas 169 kilometer persegi, panjang 309,57 meter, tinggi 44,50 meter, dan lebar 10 meter. Passeloreng didesain multi fungsi, mulai dari infrastruktur ketahanan air, mereduksi banjir Sungai Gilireng sebesar 489 meter per detik, menyediakan air baku 145 liter per detik bagi 6 kecamatan di Kabupaten Wajo, konservasi dan pariwisata

*Segera Menuntaskan 6 Bendungan pada 2021*

Dalam kurun waktu 2 bulan terakhir, 3 dari 6 bendungan yang dikerjakan oleh Perseroan telah diresmikan secara berturut-turut oleh Presiden RI, antara lain: Bendungan Kuningan (31 Agustus), Bendungan Bendo (7 September) dan Bendungan Passeloreng (9 September). Sementara 3 bendungan lainnya, yaitu : Bendungan Sukamahi, Bendungan Kuwil Kawangkoan Paket I, dan Bendungan Cipanas Paket I ditargetkan Perseroan dapat rampung pada akhir 2021 ini.

Direktur Utama Perseroan, Agung Budi Waskito mengatakan bahwa dengan diresmikannya Bendungan Passeloreng, maka hal itu semakin mengukuhkan WIKA sebagai perusahaan terdepan di bidang infrastruktur bendungan di tanah air.

“Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada WIKA  dalam mengerjakan proyek infrastruktur bendungan. Hingga saat ini, WIKA mencatat 40 bendungan  portofolionya. Jumlah itu kami yakini akan bertambah seiring dengan program pembangunan bendungan yang masih akan berlanjut," jelas Agung.

Bendungan Sukamahi merupakan bendungan kering (dry dam) pertama di Indonesia yang hanya berisi air kala musim hujan saja. Proyek bendungan yang berada di Kabupaten Bogor ini dibangun dengan luas kurang lebih 467.000 meter persegi  untuk mencegah banjir di wilayah Jakarta dengan cara menampung dan mengontrol debit air hujan yang mengalir ke sungai Ciliwung. Saat ini telah mencapai progress sebesar 88,2% dan direncanakan rampung selesai pada kuartal IV-2021.

Berikutnya adalah Bendungan Kuwil Kawangkoan. dibangun sebagai pengendali banjir Kota Manado dan sekitarnya karena mampu mereduksi debit banjir dengan pengaturan pola operasi waduk. Bendungan ini juga menjadi penyedia air baku bagi Kota Manado, Kab. Minahasa Utara dan Kota Bitung sebesar 4,5meter kubik per detik. Hingga Agustus, pekerjaannya telah mencapai 88% dan ditargetkan pekerjaan yang menjadi lingkup WIKA (pembangunan terowongan pengelak dan outlet, bendungan utama dan perkerasan puncak bendungan) akan selesai pada akhir tahun 2021.

Bendungan Cipanas dibangun dengan daya tampung 250,81 juta meter kubik air untuk memenuhi kebutuhan irigasi seluas lebih kurang 9.273 Ha di wilayah Sumedang dan Indramayu sekaligus sebagai pengendali banjir di wilayah hilir Pantai Utara Indramayu juga untuk pembangkit listrik mini hidro sebesar 3MW.

Lingkup pekerjaan WIKA, antara lain Terowongan Pengelak, Bendungan Utama dan Bendungan Pengelak. Hingga akhir Agustus, progress proyek yang menjadi lingkup pekerjaan WIKA telah mencapai 77,65% dan diharapkan untuk selesai pada Desember 2021 untuk Paket 1 yang menjadi kontrak pekerjaan Perseroan.

Selain deretan proyek tersebut, WIKA juga dipercaya sebagai kontraktor pada sejumlah proyek bendungan yang dapat dikerjakan hingga beberapa tahun mendatang termasuk Bendungan Manikin NTT Paket I, Bendungan Sadawarna Jawa Barat Paket I dan Bendungan Randugunting Jawa Tengah. (Arianto)

Share:

Presiden dan Kapolri Tinjau Vaksinasi Merdeka di Ponpes dan Tempat Ibadah Se-Indonesia


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Presiden Indonesia Joko Widodo didampingi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau Vaksinasi Merdeka bersama rumah ibadah dan pondok pesantren (ponpes) secara serentak di seluruh Indonesia, Selasa (7/9/2021). Kegiatan tersebut diselenggarakan di seluruh Indonesia dengan total 341 titik tempat ibadah dan pondok pesantren. 

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi dan Kapolri menyapa langsung secara virtual pelaksanaan vaksinasi merdeka rumah ibadah dan ponpes di Jawa Timur, Kalimantan Tengah (Kalteng), dan Nusa Tenggara Barat (NTB). 

Terkait kegiatan itu, Sigit mengungkapkan bahwa, Vaksinasi Merdeka ini merupakan strategi yang dilakukan TNI-Polri terkait dengan akselerasi atau percepatan terciptanya kekebalan komunal. 

"Vaksinasi Merdeka pada hari ini melibatkan rumah ibadah dan pondok pesantren dengan sasaran masyarakat umum, lansia, jemaat, santri, pengasuh pondok pesantren, dan pengurus rumah ibadah di 341 titik dengan total sasaran 346.688 orang," kata Sigit saat mendampingi Presiden Jokowi meninjau vaksinasi merdeka di Pondok Pesantren K.H. Syamsudin, Ponorogo, Jawa Timur.

Selain vaksinasi, mantan Kapolda Banten ini mengungkapkan bahwa, kegiatan itu juga menyalurkan bantuan sosial (bansos) dari Presiden Jokowi, kepada warga yang paling terdampak perekonomiannya akibat Pandemi Covid-19.

"Dalam kegiatan ini juga disalurkan bantuan sosial kepada masyarakat terdampak dan peserta program vaksinasi sejumlah 60.341 paket sembako dan 88 ton beras," ujar Sigit.

Sigit menekankan, TNI, Polri bakal terus menggandeng seluruh elemen masyarakat untuk menciptakan vaksinasi 100 persen di lingkungan masyarakat hingga dosis kedua. 

Menurutnya, hal itu merupakan wujud implementasi dari langkah-langkah dan kebijakan extraordinary yang diambil oleh Pemerintah demi keselamatan masyarakat sebagaimana asas Salus Populi Suprema Lex Esto.

"Untuk menahan laju penyebaran Covid-19, Polri terus berupaya melakukan akselerasi vaksinasi nasional melalui berbagai macam strategi vaksinasi termasuk strategi vaksinasi dengan melibatkan komunitas-komunitas seperti yang kami lakukan saat ini," tutur eks Kabareskrim Polri tersebut. 

Dalam kesempatan ini, Sigit menjelaskan, vaksinasi merdeka yang merangkul tokoh-tokoh agama dan santri diharapkan dapat menjadi “Getok Tular” kepada keluarga, tetangga, teman-teman, dan komunitas di lingkungannya. Sehingga masyarakat tidak ragu-ragu dalam mengikuti program vaksinasi.

"Selain itu, pelaksanaan program vaksinasi di rumah ibadah juga bertujuan untuk revitalisasi  rumah ibadah sebagai fungsi sosial. Rumah ibadah pada hakekatnya memiliki fungsi membimbing perilaku jamaahnya dalam tatanan kehidupan sosial termasuk dalam pencegahan penularan Covid-19," ucap Sigit.

Lebih dalam, Sigit juga memaparkan bahwa, tingginya tingkat capaian vaksinasi merupakan modal dasar dalam hidup berdampingan dengan Covid-19, yaitu bagaimana perekonomian dapat tumbuh. Namun Covid-19 tidak kembali melonjak. 

"Tentunya hal ini disertai dengan kepatuhan terhadap protokol kesehatan mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Dengan demikian, tujuan Indonesia Maju dan Indonesia Emas 2045 dapat terwujud," tutup Sigit. (Arianto)



Share:

Peluncuran Sistem OSS Berbasis Risiko Permudah Izin Usaha


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta  
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo didampingi oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati secara resmi meluncurkan Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko pada Senin (09/08), di Kantor Kementerian Investasi/BKPM. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem OSS ini merupakan bagian dari agenda reformasi struktural yang dilakukan pemerintah sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

“Hari ini kita meluncurkan Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko. Ini merupakan reformasi yang sangat signifikan dalam perizinan, menggunakan layanan perizinan secara online yang terintegrasi, terpadu, dengan paradigma perizinan berbasis risiko,” jelas Presiden.

Presiden menekankan bahwa Sistem OSS ini akan membuat iklim kemudahan berusaha di Indonesia semakin baik. Pada sistem ini, izin usaha akan disesuaikan dengan risikonya dan untuk jenis usaha berisiko rendah hanya membutuhkan perizinan berupa Nomor Induk Berusaha (NIB).

Selanjutnya, Presiden meminta jajaran terkait mulai dari Menteri, Kepala Lembaga, Gubernur, hingga Bupati dan Wali Kota untuk disiplin mengikuti kemudahan dalam OSS ini. Presiden juga menegaskan akan mengawasi langsung implementasi di lapangan.

“Apakah persyaratannya semakin mudah, apakah jumlah izin semakin berkurang, apakah prosesnya semakin sederhana, apakah biayanya semakin efisien, apakah standarnya sama di seluruh Indonesia, dan juga apakah layanannya semakin cepat, ini yang akan saya ikuti. Kalau ini bisa kita laksanakan, saya yakin investasi baik yang investasi skala mikro, skala kecil, skala menengah, dan skala besar akan meningkat di negara kita,” ujarnya.

Implementasi reformasi struktural, khususnya dalam kemudahan berusaha pada UU Cipta Kerja akan dipercepat sehingga investasi dapat menjadi motor pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. 

Menteri Keuangan pada keterangan pers lanjutan mengatakan bahwa ini merupakan sebuah perjalanan bersejarah dari dunia investasi di Indonesia. Dengan adanya OSS ini, kata Menkeu, para pelaku usaha benar-benar dapat merasakan mudahnya membuat izin berusaha. Tidak perlu keluar rumah, tidak ada ongkos, dan tidak ada peraturan-peraturan yang memberatkan. Pengusaha cukup membuat surat pernyataan bahwa usahanya merupakan jenis usaha kecil menengah dengan risiko rendah, maka izin usaha akan langsung otomatis keluar tanpa persyaratan apapun.

“Selamat kepada Pak Bahlil dan Kementerian Investasi/BKPM atas peluncuran OSS ini. Sesuatu yang betul-betul radikal dan diharapkan betul-betul mengubah cara kita melayani masyarakat dan dunia usaha dan bagaimana Indonesia memperbaiki iklim investasi. Semoga yang dilakukan betul-betul akan bisa membuahkan investasi yang berkualitas baik"  tutup Menkeu. (Arianto)



Share:

Presiden Minta Jajarannya Respons Cepat Peningkatan Kasus Covid-19 di Luar Jawa-Bali


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas tentang evaluasi perkembangan dan tindak lanjut Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu, 7 Agustus 2021.        

Presiden Joko Widodo meminta jajarannya, khususnya TNI dan Polri, untuk merespons cepat lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi di sejumlah daerah di luar Pulau Jawa dan Bali dalam rentang waktu dua minggu terakhir.

Tercatat angka kasus positif di luar Jawa-Bali pada tanggal 25 Juli 2021 sebanyak 13.200 kasus atau 34 persen dari kasus baru nasional, kemudian per 1 Agustus 2021 naik menjadi 13.589 kasus atau 44 persen dari total kasus baru nasional, dan per 6 Agustus 2021 naik lagi menjadi 21.374 kasus atau 54 persen dari total kasus baru secara nasional.

“Saya perintahkan kepada Panglima TNI, kepada Kapolri, untuk betul-betul mengingatkan selalu kepada Pangdam, Kapolda, dan Danrem, Dandim, Kapolres untuk betul-betul secara cepat merespons dari angka-angka yang tadi saya sampaikan. Karena kecepatan itu ada di situ,” kata Presiden dalam arahannya saat memimpin rapat terbatas tentang evaluasi perkembangan dan tindak lanjut Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu, 7 Agustus 2021.

Presiden menyoroti lima provinsi dengan kenaikan kasus paling tinggi per tanggal 5 Agustus 2021, yaitu Kalimantan Timur dengan 22.529 kasus aktif, Sumatera Utara dengan 21.876 kasus aktif, Papua dengan 14.989 kasus aktif, Sumatera Barat dengan 14.496 kasus aktif, dan Riau dengan 13.958 kasus aktif. Kemudian pada Jumat (6/8), angka kasus aktif di Sumatera Utara naik menjadi 22.892 kasus, Riau naik menjadi 14.993 kasus aktif, Sumatera Barat naik menjadi 14.712 kasus aktif, sementara kasus aktif di Kalimantan Timur dan Papua mengalami penurunan.

“Hati-hati, ini selalu naik dan turun, dan, yang perlu hati-hati, NTT. NTT hati-hati. Saya lihat dalam seminggu kemarin, tanggal 1 Agustus, NTT itu masih 886 (kasus aktif), tanggal 1 Agustus. (Tanggal) 2 Agustus, 410 kasus baru. Tanggal 3 (Agustus) 608 kasus baru. Tanggal 4 (Agustus) 530 (kasus baru). Tetapi lihat di tanggal 6 (Agustus) kemarin, 3.598 (kasus baru). Yang angka-angka seperti ini harus direspons secara cepat,” imbuhnya.

Untuk merespons situasi tersebut, ada tiga hal yang menurut Kepala Negara penting untuk segera dilakukan. Tiga strategi tersebut juga menjadi faktor penting dalam menurunkan kasus Covid-19 di Jawa-Bali. Pertama, membatasi mobilitas masyarakat.

“Kalau sudah kasusnya gede seperti itu, mobilitas masyarakat harus direm. Yang pertama yang paling penting –ini Gubernur semua harus tahu, Pangdam, Kapolda, semua harus tahu. Artinya mobilitas manusianya yang direm. Paling tidak dua minggu,” jelasnya.

Kedua, Presiden meminta Panglima TNI untuk menggencarkan pengetesan dan penelusuran atau testing dan tracing sehingga mereka yang kontak erat dengan orang yang terkonfirmasi positif bisa segera ditemukan dan dipisahkan sehingga kasus Covid-19 tidak menyebar luas.

“Respons secara cepat. Karena ini berkaitan dengan kecepatan. Kalau ndak, orang yang punya kasus positif sudah ke mana-mana, menyebar ke mana-mana. Segera temukan. Yang kedua testing dan tracing, sekali lagi, segera temukan. Dites ketemu, di-tracing dia kontak dengan siapa, itu yang kedua,” tegasnya.

Ketiga, Presiden menginstruksikan agar para pasien positif Covid-19 segera dibawa ke tempat isolasi terpusat (isoter). Terkait hal tersebut, Presiden meminta kepala daerah baik gubernur, bupati, maupun wali kota untuk menyiapkan tempat-tempat isolasi terpusat di daerahnya masing-masing dengan memanfaatkan fasilitas umum seperti gedung olah raga, balai, hingga sekolah.

“Saya minta Menteri PUPR juga membantu daerah dalam rangka penyiapan isoter ini. Terutama di daerah-daerah yang tadi saya sebutkan yang segera harus merespons dari angka-angka yang ada. Dan juga libatkan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), pintu utama dalam penanganan pasien. Bisa kalau di Jawa ini ada yang lewat telemedicine tapi kalau enggak, ya lewat telepon pun enggak apa-apa. Ini untuk mengurangi angka kematian yang ada,” paparnya.

Selain tiga hal tadi, Presiden menyebut bahwa kecepatan vaksinasi juga menjadi kunci dalam penanganan Covid-19. Untuk itu, Presiden meminta semua pihak mendukung vaksinasi Covid-19 nasional. Presiden juga meminta para kepala daerah untuk segera menyuntikkan vaksin kepada masyarakat begitu mendapatkan stok vaksin.

“Jangan biarkan vaksin itu berhenti sehari-dua hari, langsung suntikkan kepada masyarakat. Habis, minta (pemerintah) pusat lagi. Jangan ada stok vaksin terlalu lama, baik di dinkes maupun di rumah sakit dan puskesmas. Perintahkan segera semua, segera suntikkan. Karena kecepatan ini juga akan memberikan proteksi pada rakyat kita. Akan saya ikuti terus, angka-angka harian ini,” tandasnya. (Arianto)



Share:

KIRIM BERITA SILAHKAN KLIK

KIRIM BERITA ANDA KESINI! Merasa Terbantu Dengan Publikasi ? Ayo Traktir Kopi Untuk Admin Dengan Cara Berbagai Donasi. Terimakasih :)



BREAKING NEWS

~||~ KPU Tetapkan Pasangan Prabowo Subianto & Gibran Rakabuming Raka Menjadi Presiden Terpilih ~||~ Kampung Rakyat Indonesia Siap Sukseskan PILKADA Serentak Tahun 2024 ~||~ Hak Angket Kian Redup ~||~ Pasangan Capres & Cawapres Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar dan Pasangan Ganjar Pranowo - Mahfud MD Resmi Layangkan Gugatan Hasil Pilpres Ke Mahkamah Konstitusi ~||~ #PEMILUDAMAI ~||~

Kilas Balik Bung Karno

Kilas Balik Bung Karno - Makna Proklamasi

Ir. Soekarno (Sang Proklamator) Setiap Tahun kita Memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Maka kita tidak bisa t...

Like Fanpage

Follow In Twitter

Breaking News

IKUTI KAMI


loading...

NONTON VIDEO DAPAT DUIT

10 Berita Populer

IKLAN

IKLAN
Ingin Pasang Iklan hubungi Kami di 0812 6582 534

Label

(SAS) #2019GantiPresiden Accounting Aceh Aceh Timur Adat Istiadat Advokat AFF Agama Agraria AIDS Air Aisyiyah Aksara Aksi Aksi Sosial Aktivis Aktivitis Al Washliyah Album Amien Rais Anak Anak Yatim Anarkis Angkatan Darat Anies Baswedan Animal Anti Korupsi Arisan Artikel Artis Arus Mudik Asahan Asian Games ASN Asuransi Asusila Atlet Award Bacaleg Bachtiar Ahmad Sibarani Baksos Bakti Sosial Balap Liar Banda Aceh Bandar Lampung Bandara Bandung Banjir BANK Bank Sumut Bansos Banten Bantuan Sosial Bapenas Bappenas Basarnas Batubara Bawang Putih Bawaslu Bayi Bazar BBM Bea Cukai Beasiswa Begal Bekraf Beladiri Belanja Bencana Bencana Alam Beras Berita Bhabinkamtibmas Bhayangkara Bhayangkari Bioskop Bisnis BKPRMI BM PAN BNI BNN BNPT Bobby Nasution Bom Bunuh Diri Boomerang BPBD BPJS BPN BPOM BRI Brimob Buka lapak Bukit Asam Buku Bulog BUMN Bung Karno Bupati Bursa saham Bursasaham Buruh Bus Caleg Capital market CCTV Cerpen Cianjur Cikampek Citilink conference Cosplayer Covid-19 Covid-19 Satgas Covid19 Cuaca Cuci Tangan Curanmor Cyber Daerah Dakwah Dance Debat Presiden Debt Collector Dede Farhan Aulawi Deklarasi Deli Serdang Demonstrasi Densus 88 Desa Dewan Pengawas Dewata Sakti Dharma Pertiwi Dialog Digital Diklat Dinas Perhubungan Dirgahayu HUT RI Disiplin Diskusi Dongeng Donor Darah DPD RI DPR Duka Cita E-Money Effendi Simbolon Ekonom Ekonomi Ekspor Impor Electronics Elektronik Emas Empat Pilar Entertainment Es cream ESDM event Fashion Festival FIFA Film Film Horor Film seri Anak Fintech FISIP Flores Timur Formasi Formula E Forum Furniture Futsal G30S/PKI GAAS Games Ganja Ganjar Ganjil Genap Garut Gebyar Kemerdekaan Gempa Geng Motor Genppari Gereja Gibran Gizi Buruk Go Pay Go-Jek Gojek Golkar Gotong Royong Grab Gubernur Guru Besar Gym Haedar Nasir ham HANI Harbolnas Hari Ibu Hewan Hiburan HIV HMI Hoax Hotel Hp Hukum Humas Humbahas HUT HUT Bhayangkara HUT RI HUT TNI Hutan Ibadah Ibadah Haji Ibu Negara Idul Adha Idul Fitri IKLAN Imlek IMM Indonesia Industri inflasi Informasi Infrastruktur Inspektorat Inspirasi Internasional Internet Intoleran Investor IPK IPM IPPI Islam IWAPI Jakarta Jakarta Barat Jakarta Pusat Jalan Jambore Nasional Jawa Tengah Jawa Timur Jayapura Jokowi Juara Jum'at Barokah Jumanji Jumat Jumat Berkah Jurnalis Kaliber Kampanye Kampung Rakyat Indonesia Kampus Kamtibmas Kapolda Kapoldasu Kapolri Kapolsek Kapolsek Kepolisian Karaoke Karhutla Karya Tulis Kasus KDRT Keadilan Keagamaan Keamanan Kebakaran Kebangsaan Kebersihan Kebudayaan Kebun Kecantikan Kecelakaan Kedokteran Kegiatan Kegiatan seminar Kehutanan Kejahatan Kejaksaan Kejuaraan Kejurnas Kekerasan Kelestarian Alam Keluarga Kemalingan Kemanusiaan Kemenag Kemenaker Kemendag Kemendagri Kemendesa Kemendikbud Kemenhub Kemeninfo Kemenkes Kemenkeu Kemenko Kemenkumham Kemenlu KEMENPAN-RB Kemenparekraf Kemenperin Kemenpora kemenristek Kemensos Kementan Kemiskinan Kendaraan Dinas Kepala Daerah Kepedulian keperdulian Kepolisian Kerajaan Kereta Api kerja Paksa Kerjasama Kesehatan Kesejahteraan Keselamatan Kesenian Ketahanan Pangan Ketenagakerjaan Keuangan Khilafahtul Muslimin Kilas Balik Bung Karno Kivlan Zen KKP KNPI Kohati kompetisi Kompolnas Komputer Komunitas kon Konferensi KONI Konsumen Koperasi Kopermasu Kopi Kopi Pagi Korupsi Kota Medan KPK KPR KPU Kriminal KRYD KSAD Kudeta Kuliner Kunjungan Kerja Kutai Kartanegara Labuhan Batu Lahan Lakalantas Laksi Lalu Lintas Lampung Langka Langkat Lapas Launching Launching Album Launching Aplikasi Launching Buku LAZISMU Lebaran Legislatif Lembaga LGBT Lifestyle Lingkungan Lingkungan Hidup LIPPI Listrik Lock Down Lomba lomba lari London LPPI LPS LSM Lukas Enembe Madina Mahasiswa Mahkamah Agung Mainan anak Majalengka Makanan Jepang Makassar Makkasar Mall Maluku Market Outlook Masjid Masker Mata Uang Maulid Nabi Mayday MDMC Medan Denai Media Media Sosial Megapolitan Menag Mendag Mendagri Menembak Menteri Menteri Perdagangan millenial Minuman Keras Minuman sehat Minyak Goreng Minyak Makan Miras Mobil MOI Motivasi MoU MPR MPR RI Mudik Muhammadiyah Muharram MUI Munas Musibah Musik Musyawarah Musywil Narkoba Narkotika NasDem Nasional Natal Natal & Tahun Baru New Normal NII NKRI NU ODGJ Office Ojek Online Ojol Olah Raga Olahraga Ombusman Omicron Online Operasi Patuh Operasi Yustisi Opini Organisasi Ormas Otomotif P Padang Padangsidimpuan Pagelaran Pahlawan Pajak Pakta Integritas Palestina Pameran PAN Pancasila Papua Parawisata Pariwisata Partai Demokrat Partai Politik Partai UKM Partai Ummat Pasar Pasar modal Pasar Murah Pasar Tradisional Paspampres Patroli PC PDI Perjuangan PDIP Perjuangan pe Pedagang Pegadaian Pelajar Pelajar Islam Indonesia Pelantikan Pelatihan Pelayanan Publik Pelecehan seks Pelukis Peluncuran Pemadam Kebakaran Pemalakan Pembangunan Pembayaran Elektronik Pembunuhan pemerasan Pemerintah Pemerintahan Pemerkosaan Pemilu Pemuda Pemuda Melati Indonesia Pemuda Muhammadiyah Pemuka Agama pen Penandatanganan Pencabulan Pencemaran Nama Baik Penculikan Pencurian Pendataan Pendidikan Penelitian Penembakan Penerbangan Penertiban Pengabdian Pengadilan Pengadilan Negeri Pengajian Pengamanan Pengamat Penganiayaan Pengawasan Pengetahuan Penggelapan Penghargaan Penghijauan Pengusaha Penipuan Penistaan Agama Penulis Penyakit Penyandang Disabilitas Penyuluhan Perampasan Perayaan Perbankan Percut Sei Tuan Perdagangan Perekonomian Perempuan & Anak Peresmian Pergaulan Perhubungan Perikanan Peristiwa Perjanjian Perjudian Perkawinan Perlombaan Permainan Perpajakan Pers Pertamina Pertanahan Pertanian Perusahaan Pesawat Terbang PET Pileg Pilkada PIlkades Pilpres Pin Pinjam meminjam uang Pinjaman Online PKL PKS PMI Polairud Polantas Polisi Cilik Politik POLRI Polwan Pondok Pesantren Ponpes Pornografi Posko Ummat PPKM PPWI Pra Kerja Prabowo Pramuka Praperadilan Prawita Genppari Premanisme Presiden Prestasi Primbon Politik Prokes promo Property Prostitusi Protokol Kesehatan PSI PSSI Public Expose Publik expose Puisi Pungli PUPR Pusat Perbelanjaan Puskesmas PWI Qurban Radikalisme Rafdinal Ragam Rakernas Rakor Ramadhan Reksadana Rektor Relawan Relawan Jokowi Religi Remisi Rentan Renungan resa Restoran Reuni 212 Revolusi Mental Reward RKUHP Robot Ruang Guru Rumah Rumah sakit Rups Rusia RUU Saber Pungli Sabu Sahabat Anak Salon Samosir Samsat Samsung Sanitasi air.Lingkungan hidup Santri SAR Satlantas Satpol PP Satwa Sejarah Sekolah Sembako Seminar Sengketa Seniman Senjata Senjata Api Sepak Bola Separatis Sepeda Sepeda sehat Serdang Bedagai Sertifikat Sertijab sho Sigli Silaturahim Silaturahim. KUYAI Kartanegara Silaturahmi Silaturrahim SIM Simalungun Simpan Pinjam Simulasi Smartphone Soekarno Solar Somasi Sosial Sosialisasi Startup Stasiun STOP PRES...!!! Studi Ilmiah Stunting Suku bunga Sulawesi Selatan Sumatera Barat Sumatera Utara Sumpah Jabatan Sumut Sungai Superstore Suplemen Surabaya Surat Terbuka Suriyono Adi Susanto Suriyono Adi Susanto {SAS) Survei Survey susu Swab Antigen Syafi'i Ma'arif Syariah Syawal Takjil Tali Kasih Talkshow Tanjung Balai Tantama Tapanuli Tengah Tawuran Teknologi Teror Terorisme Tes Urine Tiket Tilang Tips Tjahyo Kumolo TNI TNI AU TNI-Polri Tokoh Tokoh Agama Tokoh Masyarakat Tol Toys Kingdom ToysKingdom Tragedi Transportasi Trend Rambut True Money Uang Uang Palsu UIN Ujaran Kebencian UKM Ukraina Ulama UMJ umkm UMSU Undang-Undang UNIMED UniPin Universitas Unjuk Rasa Upacara Usaha Rakyat UU Cipta Kerja UU ITE UUD 1945 Vaksinasi Vaksinasi booster Valentine Day Verifikasi Viral Virus Corona Walikota Wanita Wapres Wartawan Webinar Wirausaha Wisata WNA Workshop Yogyakarta Zulkifli Hasan

Arsip Berita

IKUTI BERITA VIDEO KAMI DI YOUTUBE

POS PETIR

VIRUS COVID-19

Wabah Virus Corona (Covid-19) Sudah Menyerang Indonesia, Setiap Hari Korban Semakin Bertambah Sampai ada yang Meninggal, Rakyat Semakin Cemas dan Khawatir, Bagai Tersambar Petir Mendengar Virus Corona.

HALLO KRING..!!!

12 PAS

PANCASILA UDAH FINAL

Pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila Banyak Penolakan Dari Berbagai Kalangan Masyarakat, Memang Seharusnya Tidak Usah Dibahas Dan Lebih Baik Dibatalkan. Pancasila Dasar Negara.
Tendangan 12 PAS Dihentikan

SOS

INDONESIA DARURAT NARKOBA

Sudah dijatuhi hukuman mati bahkan sudah ada yang dieksekusi, tapi masih banyak bandar narkoba semakin merajalela, terbukti banyak yang ditangkap petugas Polisi maupun BNN (Badan Narkotika Nasional) tapi belum kapok juga mereka, justru sipir penjara malah terlibat. Kalau sudah darurat begini, hukuman mati jangan berhenti, jalan terus!.

QUO VADIS

Kunjungan Statistik

Online

IKLAN USAHA ANDA


PRO KONTRA VAKSINASI

~> Program Vaksinasi Yang Diluncurkan Pemerintah Mendapat Sorotan Dari Berbagai Masyarakat, sehingga terjadi pro dan kontra

<~ Memang Sebenarnya Harus Jelas Disampaikan, Maksud dan Tujuan Vaksinasi, Karena dilapangan Ada Perbedaan Orang Yang Akan Divaksin dan Yang Tidak Boleh Divaksin, membuat masyarakat Bingung

Link Terkait

close
Banner iklan disini