Satu - Satunya Tampil Beda, Koran Politik Paling Berani Mengkritik Terpanas dan Perang Terhadap Koruptor, Narkoba, Teroris Musuh Rakyat ~~~~~>>>>> Kami Menerima Artikel, Opini, Berita Kegiatan, Iklan Pariwara dapat mengirimkannya melalui email dutanusantaramerdeka@yahoo.co.id
Tampilkan postingan dengan label Seminar. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Seminar. Tampilkan semua postingan

IPKEMINDO Menuju SDM Indonesia Unggul


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul terus digaungkan oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Hal tersebut dilatarbelakangi besarnya jumlah penduduk Indonesia yang diprediksi mencapai 270 juta jiwa pada tahun 2020 oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, Ikatan Pembimbing Kemasyarakatan Indonesia (IPKEMINDO) dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) menyadari akan pentingnya pembangunan petugas Pemasyarakatan khususnya Pembimbing Kemasyarakatan yang unggul.

Dengan semangat itulah, IPKEMINDO dan Ditjen PAS menggelar Seminar Nasional bertajuk "Peran Pembimbing Kemasyarakatan dan Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan" selama dua hari pada Kamis-Jumat, 7-8 Oktober 2019, di Merlynn Park Hotel Jakarta.


Seminar diikuti oleh Pembimbing Kemasyarakatan, mahasiswa, praktisi peradilan pidana, pengamat dan peneliti Pemasyarakatan serta stakeholder. Turut hadir Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS), Sri Puguh Budi Utami, sekaligus menjadi keynote speaker pada seminar tersebut

Sri Puguh Budi Utami, Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) mengatakan, Pemasyarakatan memiliki SDM yang besar, seperti jumlah Pembimbing Kemasyarakatan yang besar. Mereka memiliki peran yang sangat suategis. Tidak hanya bagi Warga Binaan Pemasyarakatan, tetapi lebih luas pada sistem peradilan pidana. Ini menjadi kekuatan kita.

Dirjen PAS perempuan pertama tersebut mengungkapkan, bahwa pembangunan petugas Pemasyarakatan yang unggul khususnya Pembimbing Kemasyarakatan (PK) menjadi penting untuk membangun birokrasi yang melayani. Dalam Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan, PK hadir sejak seseorang menjadi tahanan hingga menjalani pembinaan sebagai Narapidana baik di dalam maupun di luar lembaga pemasyarakatan (lapas).


"Kita harus menguatkan peran PK agar menjadi SDM unggul untuk memastikan berjalannya Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan. Pembangunan PK menjadi SDM unggul akan berdampak pada dihasilkannya Warga Binaan Pemasyarakatan yang unggul dan produktif," ujar Utami saat menjadi Keynote Speech Seminar Nasional di Merlynn Park Hotel Jakarta. Kamis (07/11)

Terdapat dua sesi dalam seminar nasional tersebut. Lanjut Utami. Pada sesi pertama, para peserta akan mengikuti pembahasan mengenai Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan. Sesi ini menghadirkan tiga narasumber yaitu Deputi Bidang Kelembagaan, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Deputi Bidang Manajemen Kepegawaian Badan Kepegawaian Nasional serta Deputi Bidang Hukum dan Perundangan Sekretariat Negara.

Selain itu, kata Utami, Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Penanganan Narapidana Kasus Narkotika dan Terorisme dibahas pada sesi kedua. Sesi ini menghadirkan narasumber Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional dan Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

"Seminar nasional kali ini juga dirangkaikan dengan lokakarya yang berlangsung selama dua hari. Lokakarya tersebut menghadirkan jajaran Pimpinan Tinggi Pertama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang akan mengulas tentang penyusunan karya tulis ilmiah di bidang Bimbingan Kemasyarakatan, peran PK dalam penilaian perubahan perilaku dan pemenuhan hak klien, Peran PK dalam pra Rehabilitasi dan Pasca Rehabilitasi bagi Narapidana, Pengembangan karir jabatan fungsional PK dan Sistem Database Pemasyamkatan sebagai penunjang profesionalisme PK serta Pelaksanaan tugas dan fungsi PK dalam sistem Peradilan Pidana," tutup Utami. (Arianto)



Share:

Uni Eropa Gelar Seminar Bertajuk Hari Riset Eropa 2019


Duta Nusantara Merdeka | Surabaya
Uni Eropa dan Negara-negara Anggotanya menggelar kegiatan seminar bertajuk Hari Riset Eropa 2019 (European Research Day 2019) pada Selasa (29/10) bertempat di Fairfield Hotel Surabaya. Sekitar 200 peneliti dari seluruh Indonesia hadir dalam acara ini untuk mendapatkan berbagai informasi peluang pendanaan terkait penelitian di Eropa dan beasiswa yang tersedia bagi mereka.

Kegiatan yang difasilitasi oleh EURAXESS ASEAN ini bertujuan agar para peneliti Indonesia terdorong untuk menghasilkan penelitian yang berstandar internasional, serta berkontribusi bagi ilmu pengetahuan di tanah air dan hasil penelitiannya dapat diterapkan. Uni Eropa telah lama mempromosikan kerja sama internasional dalam kegiatan riset, menuju masyarakat dan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan kompetitif.

Pada kesempatan tersebut, perwakilan dari lembaga pendanaan penelitian di Perancis, Jerman, Belanda, dan Spanyol akan berbagi informasi tentang keunggulan penelitian di Eropa serta memberikan saran tentang cara menyiapkan proposal penelitian yang baik. Mereka mempresentasikan berbagai peluang pendanaan penelitian termasuk program Marie Skłodowska-Curie Fellowship yang menawarkan peluang pengembangan karir yang sangat baik bagi para peneliti Indonesia di semua tahap karir penelitian mereka.

Bapak Charles-Michel Geurts, Wakil Ketua Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia mengatakan, Kolaborasi  penelitian internasional merupakan kerja sama yang sangat penting. Eropa, Indonesia dan ASEAN perlu bekerja sama untuk mengembangkan solusi inovatif dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, keamanan pangan, energi dan penyakit menular.

Selain itu, katanya, ribuan mahasiswa dan peneliti dari Indonesia dan ASEAN, telah mendapat manfaat belajar di lembaga pendidikan tinggi dan memperoleh beasiswa riset di Eropa, melalui program-program seperti Erasmus plus, Horizon 2020, dan skema pendanaan bilateral lainnya.

Uni Eropa mendukung kerja sama riset antara Eropa dan ASEAN melalui EURAXESS ASEAN. “EURAXESS ASEAN adalah inisiatif unik yang menghubungkan para peneliti di ASEAN dengan Eropa dengan memberikan layanan informasi dan dukungan yang memungkinkan para peneliti untuk mengembangkan karir penelitian mereka di Eropa, atau bekerja dengan mitra penelitian Eropa,” jelas Bapak Simon Grimley, Regional Representative EURAXESS ASEAN.

Prof. Dr Sangkot Marzuki, Direktur Lembaga Eijkman, menyampaikan pentingnya landasan yang kuat untuk dapat menghasilkan penelitian ilmiah yang berbobot. “Penelitian ilmiah membutuhkan keahlian, inovasi dan sumber daya yang mumpuni,” katanya. Beliau juga mengatakan bahwa Indonesia perlu memelihara budaya keunggulan ilmiah, dan bahwa mobilitas internasional dan kegiatan penelitian kolaboratif adalah kunci dari upaya tersebut.”

"Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan dana riset di area penelitian umum. Namun demikian, kami mendorong para sivitas penelitinya untuk bekerjasama dengan mitra internasional dalam memanfaatkan dana hibah penelitian, untuk semakin memperkuat kapasitas kegiatan penelitian kita,” ungkap Dr Teguh Rahardjo, Eksekutif Direktur DIPI.

Bapak Peter Van Tuijl, Direktur Nuffic-Neso Indonesia, dalam kesempatan ini mempresentasikan bantuan pendanaan Pemerintah Belanda tentang program riset serta Pendidikan S2 dan S3 di Belanda.

"Saat ini 13 dari 14 universitas riset di Belanda yang dibayai oleh negara, sudah masuk dalam 200 besar peringkat dunia sehingga kualitasnya tidak perlu diragukan lagi. Ini merupakan kesempatan bagi masyarakat Indonesia, untuk menikmati layanan pendidikan tinggi dan pengalaman yang diakui dunia," tutupnya. (Arianto)















Share:

Aksi Kolektif Dibutuhkan untuk Menyelamatkan Sistem Perdagangan Global


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Di tengah meningkatnya tren kebijakan proteksionisme yang membatasi perdagangan antar negara, yang dipimpin oleh Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump, ekonomi Asia harus mengambil tindakan kolektif untuk melawan tindakan semacam itu dan memitigasi dampak yang akan ditimbulkan.

David Vines, profesor dari Universitas Oxford, mengatakan bahwa dunia dulu melihat Amerika Serikat dan Uni Eropa untuk kepemimpinan dalam ekonomi yang lebih terbuka, tetapi kepemimpinan seperti itu tidak lagi tersedia. Dia lebih lanjut mengatakan bahwa dunia yang dilihat oleh Trump adalah permainan zero-sum daripada meningkatkan kerja sama. Demikian pula Eropa sekarang, sedang bergulat dengan krisis yang berkelanjutan, seperti migrasi dan Brexit.

"Tugas kepemimpinan, sekarang, jatuh ke Asia," kata David Vines selama sesi kedua simposium internasional Prioritas Perdagangan dan Ekonomi Asia 2020 yang diselenggarakan oleh Biro Penelitian Ekonomi Indonesia (IBER) dan Biro Penelitian Ekonomi Asia (ABER) pada hari Selasa (29/10) di Fairmont Hotel Jakarta.

Pada sesi kedua, para panelis membahas langkah-langkah praktis yang dapat diambil oleh ekonomi Asia untuk mereformasi, mempromosikan, dan menyelamatkan sistem perdagangan multilateral. Selain David Vines, panelis-panelis sesi ini terdiri dari Shiro Armstrong (direktur Pusat Penelitian Australia-Jepang), Suman Bery (Nonresident Fellow, Bruegel) dan David Gruen (Sherpa G20 - Australia).

Ekonomi Asia harus melangkah dan bertujuan untuk mempertahankan tatanan regional yang berbasis liberal, multilateral dan berdasarkan regulasi.


Salah satu strategi yang bisa dimulai oleh kawasan adalah dengan mengambil tindakan kolektif, sebagai kawasan, untuk mengatasi hambatan perdagangan yang dilakukan oleh AS. Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), sebuah kesepakatan perdagangan penting antara negara-negara ASEAN dan enam negara ekonomi utama
dunia, memberikan contoh yang sangat baik dari tindakan kolektif tersebut.

Shiro mengatakan bahwa produk domestik bruto gabungan (GDP) dari negara-negara yang berpartisipasi dalam RCEP, yaitu semua negara anggota ASEAN, Australia, Cina, India, Jepang, Selandia Baru dan Korea Selatan, cukup besar untuk meminimalkan dampak negatif dari langkah-langkah proteksionisme saat ini. Pada tahun 2018, negara-negara yang berpartisipasi dalam RCEP berkontribusi hingga 30 persen pada ekonomi global.

“Dalam skenario Komisi Produktivitas Australia, di mana AS menerapkan tarif 15 persen secara global, RCEP dapat mengurangi secara signifikan penurunan PDB jika setiap anggota menghentikan perdagangan dengan AS dan berdagang satu sama lain dengan hambatan perdagangan yang lebih rendah sebagai gantinya .” Kata Amstrong.

RCEP tidak hanya akan mendorong pertumbuhan di kawasan ini, tetapi juga akan meningkatkan kepercayaan diri dengan mengirimkan pesan kuat bahwa Asia tetap berkomitmen untuk reformasi perdagangan dan keterbukaan melalui kerja sama dan regionalisme terbuka.

RCEP memiliki peluang terbaik untuk menang karena negara-negara Asia semakin berubah menjadi pemain besar di kawasan ini. Bersatu, negara-negara Asia akan menjadi salah satu wilayah terbesar saat ini dan menyaingi Uni Eropa.

Hal lain yang dapat dilakukan secara kolektif oleh Asia adalah meningkatkan kerja sama melalui forum-forum regional dan global seperti APEC, ASEAN, KTT Asia Timur, dan G20. Forum-forum ini adalah alat yang kuat untuk memobilisasi kemauan politik pada tantangan besar yang dihadapi wilayah kita saat ini. Ekonomi Asia harus melipatgandakan upaya untuk menggunakan forum ini untuk mengatasi tantangan ini dan memajukan kepentingan regional. (Arianto)


Share:

Forum Pejuang NKRI Gelar Sarasehan Kebangsaan dengan tajuk "Membangun SDM Indonesia Unggul Menuju Negara Maju"


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Forum Pejuang NKRI menggelar Sarasehan Kebangsaan dengan tajuk "Membangun SDM Indonesia Unggul Menuju Negara Maju" pada Sabtu, 19 Oktober 2019 bertempat di Ballroom Hotel Century Park, Jakarta dengan narasumber: Dr.Ir. Akbar Tanjung, Prof. Dr. Ir. 1 Gede Wenten, Ir. Soelaeman Soemawinata. MM, Ir. Ibnu Susilo, dan Ir. Ridwan Hisjam. MM serta para undangan.

Ir. Ridwan Hisjam. MM selaku Politisi Golkar dalam paparannya bertajuk "Program Pembangunan SDM Kelautan Lompatan Kemajuan Bangsa dan Negara Indonesia" mengatakan, Keunggulan wilayah negara kesatuan Indonesia sebagai negara kemaritiman meliputi 2 samudera yaitu samudera Pasifik dan samudera Hindia, dengan 17 pulau dan daerah tropis menjadikan negara Indonesia sebagai rumpon dan penghasil sumber makanan ikan-ikan samudera, sehingga menjadikan wilayah Indonesia sebagai wilayah sumber ikan dari samudera Pasifik dan samudera Hindia.

Menurut Ridwan, Paradigma baru pembangunan SDM Kelautan meliputi antara lain melakukan Target Kelautan dalam 5 tahun Kedepan Rp.300 – 500 triliun, dengan menjalankan 2 Program, yaitu Program Pembangunan SDM Nelayan terpadu dan Program pembangunan Industrialisasi kelautan melalui BUMN. BUMN Industri kedepan didukung dengan program industrialisasi Nelayan.


Selain itu, kata Ridwan, Pengawasan kelautan secara terpadu, baik melalui satelit atau teknologi maupun pengamanan secara Fisik. Pembangunan SDM Kelautan satu paket dengan Industri Kelautan dan program Kementrian menuju Kemandirian Bangsa dan Kemajuan Negara.

Pada kesempatan yang sama, lanjut Ridwan, Dilakukan pembangunan Sistem Digitalisasi pada masing masing program dan dilakukan integralisasi melalui digital sistem:
a. Digitalisasi Kabinet Kementrian Satu Sistem,
b. Digitalisasi Pembangunan SDM Satu Sistem,
c. Digitalisasi Pembangunan Industri BUMN Satu Sistem.

"Dengan melalui program satu sistem pengembangan program kementerian, program pembangunan SDM dan program industrialisasi kelautan, maka dapat diharapkan mencapai target negara. BUMN akan diutamakan pada zona ekonomi negara, sehingga tidak menggangu program pengembangan nelayan," tutup Ridwan. (Arianto)



Share:

PIB Gelar Konvensi Calon Menteri Versi Relawan


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Pilar Indonesia Bersatu (PIB) menggelar Konvensi Calon Menteri Versi Relawan dengan tajuk "Membedah Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden Terpilih 2019-2024" pada Kamis, 10 Oktober 2019 bertempat di VIP Restoran Saefood JI, Abdul Muis No 14, Petojo, Jakarta. Dihadiri oleh Panelis Dr. Mas Subagyo Eko Prasetyo, SH, M Hum, serta calon menteri antara lain: Prof. Dr. Ir. San Afri  Awang, M.Se, Hendrik Leonardus Karosekali SE, MBA, Dr. Tahya Anja, MH, Sandra Charlotha L, Elita Budiati, SKM, M.SI, dan Dr. Michael, SE, ME, dimoderatori oleh Dr. Aminuddin, SE., M.Si., Phd

Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Se dalam konvensi mengatakan bahwa visi misi yang dilakukan oleh Pak Jokowi di season kedua ini bersama wakil presiden, kesemuanya saya hanya melihat dari untuk menjalankan misi itu, kita harus kembali ke karakter bangsa Indonesia, ada apa sih karakter bangsa Indonesia? Dari saya pribadi, saya ingin menerapkan adalah karakter yang mandiri, bermartabat dan memiliki addict value dan kalau karakter itu ada, semua rakyat Indonesia memperbaiki dirinya sendiri untuk bangsa Indonesia dan memiliki karakter yang kuat terhadap kemandirian sendiri, menimbulkan kemandirian bangsa, maka untuk itu semua rakyat Indonesia akan memiliki addict value, kalau itu sudah terjadi, apa yang disampaikan Pak Jokowi akan bisa tercapai yaitu "Indonesia maju dengan SDM unggul".

Selain itu, kata Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, globalisasi bisa dihadapi dengan cara menangkal, yang namanya globalisasi semua kita sudah siap dengan memiliki martabat, karakter dan memiliki addict value, saya ingin menyampaikan saja bahwa dengan karakter yang kuat dan Indonesia akan mendapat addict value yang bisa mendorong semua sisi dari apa yang dilakukan oleh pemerintah nasional negara Republik Indonesia.

Hendrik Leonardus Karosekali SE, MBA, calon menteri dari UGM mengatakan, Saya sedikit menguraikan tentang visi dari presiden kita terpilih ini, ada 5 visi, yang pertama, Presiden ingin mempercepat dan melanjutkan pembangunan infrastruktur. Saya kira ini sesuatu yang wajar, pada tahap pertama sangat berhasil untuk membuka keterbelakangan, kedua, terkait dengan pembangunan sumber daya manusia. Kita sadar betul bahwa pada kesempatan kedua untuk terus tancap gas untuk membangun sumber daya manusia dimulai dari sistem pendidikan dan implementasi pendidikan dan juga terkait dengan mempercepat investasi yang masuk ke negara kita secara luas.

Presiden melakukan reformasi birokrasi, kata Hendrik, dengan demikian memang kita sadari bahwa birokrasi kita ini masih banyak jalan ditempat, walaupun kita sudah melakukan perubahan banyak. Pak Presiden melakukan perubahan begitu banyak, tetapi sebetulnya respon dari setiap Kementerian teknis ini cenderung seperti kembali kepada titik awal.

Menurut Hendrik, Pada tahun pertama dan tahun kedua memang berjalan bagus, tapi masuk tahun ketiga, keempat dan kelima mulai terjadi perlambatan, perlambatan hingga gerakan revolusi mental seperti jalan ditempat dan harus kita dorong kepada Pak Presiden agar ini bisa kita perbaiki dan yang paling penting adalah persoalan perizinan yang sejak tahun 2017 presiden mengatakan, Ayo segera, setiap Kementrian melakukan kemudahan-kemudahan di dalam perizinan, supaya prestasi kita akan lebih baik. Kalau perizinan sulit. Katakanlah kita bandingkan dengan Singapura. Singapura sudah luar biasa untuk Asia Tenggara. Singapura nomor satu untuk dunia, kita masih di angka 90. Jadi saya kira ini pekerjaan besar yang harus kita kerjakan dan yang terakhir itu, anggaran belanja negara yg tepat sasaran, tidak boleh anggaran belanja itu keluar dari konteks seperti yang dimaksud.

Saya dari fakultas kehutanan Universitas Gajah Mada,  kompetensi saya adalah di bidang sumber daya alam dan Pertanahan. Oleh karena itu, siapapun yang kelak akan mendampingi menjadi pembantu presiden, haruslah punya kompetensi yang baik,  Tetapi perpolitikan itu penting didukung oleh ilmu pengetahuan, karena kalau ilmu pengetahuan tidak kita hormati, tidak kita pegang dengan baik, maka yang kedua kita perlu sekali partisipasi masyarakat, partisipasi masyarakat di dalam pembangunan itu harus mengutamakan pembangunan adalah manusia bukan sumber daya alam. "Oleh karena itu kebutuhan kita membangun sumber daya manusia melalui pendidikan keagamaan, rohani pendidikan politik hukum itu menjadi bagian yang sangat penting ke depan bagi seorang calon pemimpin di Indonesia," tutup Hendrik. (Arianto)






Share:

KPPIP Gelar Seminar Nasional Infrastruktur Menuju Indonesia Maju 2024


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Berdasarkan data yang diterbitkan World Bank, pada tahun 2012 stok aset infrastruktur Indonesia hanya sebesar 38% PDB, jauh di bawah rata-rata global sebesar 70% PDB. Oleh karena itu, pemerintah berupaya untuk mewujudkan transformasi ekonomi melalui percepatan pembangunan infrastruktur.

Salah satu strategi percepatan pembangunan adalah dengan menetapkan Proyek Strategis Nasional dan Proyek Prioritas.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengungkapkan pemerintah terus mendorong percepatan pembangunan sejumlah PSN yang saat ini terdiri dari 223 proyek dan 3 program dengan nilai investasi senilai Rp 4.180 Triliun.

"Dari 223 PSN tersebut, pemerintah juga menetapkan 37 proyek prioritas dengan total nilai investasi diatas 2.500 Trilliun Rupiah dan implementasinya dipantau secara rutin oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP)," ujar Menko Darmin saat memberikan keynote speech pada Seminar Infrastruktur Menyambut Indonesia Maju 2024, di Grand Ballroom Hotel Ayana Midplaza, JI. Jendral Sudirman No. Kav 10-11, Jakarta. Rabu (02/10)

Menko Perekonomian, Darmin Nasution mengungkapkan dalam mendorong percepatan penyediaan infrastruktur tersebut, memerlukan dukungan berbagai pihak, termasuk swasta dalam pembiayaan infrastruktur. Oleh karena itu, pemerintah berinisiatif dan memperkenalkan berbagai kebijakan-kebijakan umum maupun khusus baik dari aspek fiskal, institusi, dan regulasi.

Dari aspek fiskal, kata Darmin, pemerintah telah mengembangkan berbagai dukungan fiskal dan penjaminan agar dapat meningkatkan ketertarikan investor pada proyek yang kurang layak secara finansial, meliputi Viability Gap Fund (VGF), Availability Payment, dan insentif pajak.

Menurut Darmin, Pemerintah juga melakukan transformasi institusi dengan membentuk dan memperkuat peran berbagai lembaga untuk percepatan infrastruktur, seperti Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN); PT Sarana Multi Infrastruktur, PT Indonesia Infrastructure Finance, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia; dan KPPIP.


Selain itu, lanjut Darmin, pemerintah telah menyiapkan program infrastruktur non-fisik untuk memastikan ketersediaan sumber daya manusia yang mumpuni untuk penyediaan infrastruktur melalui pengembangan program vokasi dan sertifikasi.

Secara akumulatif, kata Darmin, hingga September 2019 terdapat 81 PSN yang telah selesai beroperasi dengan nilai investasi mencapai Rp 390 Triliun. Selain itu, terdapat 27 proyek, 1 program ketenagalistrikan, dan 1 program pemerataan ekonomi yang sedang tahap konstruksi dan mulai beroperasi sebagian. Sedangkan, 22 proyek dalam tahap konstruksi dan akan beroperasi di 2019, dan 80 proyek sedang konstruksi dan akan beroperasi setelah 2019. Sebanyak 129 proyek dan 2 program di atas, memiliki nilai investasi sebesar Rp. 2.860 Triliun.

"Dampak pembangunan infrastruktur kini telah menuai hasil. Sektor konstruksi masuk dalam lima sektor tertinggi yang berkontribusi terhadap PDB dan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di 5.07%," jelas Darmin.

Dalam konteks tersebut, Darmin menuturkan, tiga strategi pemerintah dalam upaya percepatan infrastruktur ke depan adalah Implementasi kebijakan Satu Peta atau One Map Policy, penguatan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas atau KPPIP sebagai Special Delivery Unit penyediaan proyek infrastruktur, dan Kebijakan mendorong partisipasi swasta dalam pembangunan infrastruktur.

Turut hadir memberikan keynote speech dalam acara tersebut, Kemenko Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan. Selain itu, diselenggarakan diskusi panel dengan narasumber dari Kementrian Keuangan, Kementrian PPN/ Bappenas Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementrian Perhubungan, Gubernur Jawa Timur, Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia, Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia, Ketua Tim Percepatan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas Kementrian Pariwisata. (Arianto)




Share:

PINBAS MUI Canangkan Gerakan Kedaulatan Pangan


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Ketua Umum Majlis Ulama Indonesia sekaligus Wakil Presiden RI terpilih 2019-2024 Prof. Dr. K.H. Ma'ruf Amien bersama Pusat Inkubasi Bisnis Syariah (PINBAS) MUI mencanangkan Gerakan Nasional Kedaulatan Pangan (GNKP) untuk umat pada Sabtu siang, 21 September 2019 bertempat di Ruang Puri Ratna Hotel Sahid Jalan Sudirman Kav. 86 Jakarta Pusat. Gerakan ini lahir dari keprihatinan atas neraca perdagangan ekspor-impor komoditas pangan pada semester pertama 2019, ekspor dari Januari hingga Juni 2019 hanya sebanyak 14,9 ribu ton, senilai Rp 171 miliar. Sedangkan nilai impor tanaman pangan dari Januari hingga Juni 2019 hanya sebanyak 8 juta ton senilai Rp 35,5 triliun.

Prof. Dr. K.H. Ma'ruf Amien dalam sambutannya mengatakan, Jika dihitung secara matematis, nilai ekspor kita tidak ada 1% dari nilai import kita. Kebutuhan pangan kita, hampir 100% masih dicukupi oleh komoditi pangan negara lain. Padahal, dalam wacana Arus Baru Ekonomi Indonesia yang diusung oleh K.H. Ma'ruf Amien yang akan dilantik sebagai Wakil Presiden RI 2019-2024, pertumbuhan ekonomi tidak hanya sekedar mencapai equalty (kesamaan perlakuan), melainkan keadilan untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan agar memperoleh kesempatan untuk memperbaiki kualitas hidup yang adil (equity). Tentunya, Equity akan tercapai ketika ada kebijakan melalui redistribusi, hibah, subsidi, kemitraan, dan proses fasilitasi dalam gerakan nasional kedaulatan pangan ini.

Padahal, kata Prof. Dr. K.H. Ma'ruf Amien, di tingkat parlemen, penyelesaian upaya kedaulatan pangan ini, telah dijawab oleh kalangan legislatif dengan keluarnya UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan untuk mencegah konversi lahan pertanian ke non pangan. Juga dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 126 mengamanatkan untuk membentuk lembaga Pemerintah yang menangani bidang Pangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Namun, hingga 2019 ini, lembaga pemerintah yaug khusus menangani kedaulatan pangan ini belum juga terwujud.

Gerakan Nasional Kedaulatan Pangan (GNKP) ini, lanjut Prof. Dr. K.H. Ma'ruf Amien, untuk mendorong segera terwujudnya cita-cita kedaulatan pangan bagi umat. Setidaknya, terdapat tujuh prasyarat utama untuk menegakkan kedaulatan pangan. Antara berkelanjutan, pangan untuk pangan dan tidak sekadar komoditas yang diperdagangkan, pembatasan lain pembaruan agraria, adanya hak akses rakyat terhadap pangan, penggunaan sumber daya alam secara penguasaan pangan oleh korporasi, melarang penggunaan pangan sebagai senjata, serta pemberian akses ke petani kecil untuk perumusan kebijakan pertanian.

Menurut Prof. Dr. K.H. Ma'ruf Amien, Satu aspek fundamental untuk mencapai equity adalah kebutuhan pokok bagi rakyat. Sangat sulit dibayangkan bagaimana suatu negara dapat berdaulat penuh secara ekonomi, apabila kebutuhan pokok rakyatnya, khususnya pangan, masih "tergantung" pada negara lain. Ketergantungan tersebut dapat berbentuk ketergantungan dalam pasokan, ketergantungan teknologi, bahkan ketergantungan pola konsumsí dan gaya hidup. Sungguh berbahaya bagi ketahanan nasional, apabila negara berpenduduk banyak seperti Indonesia tidak berdaulat sama sekali dalam pangan.

"Melalui GNKT untuk Umat ini, PINBAS MUI bermaksud untuk memperluas gerakan Arus Baru Ekonomi Indonesia, dengan pola-pola kemitraan para pemangku kepentingan, sebagai bagian dari keterlibatan barisan Ulama mengatasi persoalan-persoalan ekonomi umat, mengatasi ketergantungan impor pangan dan andil dalam membangun kedaulatan pangan rakyat, serta usaha mendatangkan devisa untuk komoditi pangan unggulan," tutup Prof. Dr. K.H. Ma'ruf Amien. (Arianto)






Share:

CSIS Gelar Konferensi Tahunan dengan Tajuk "Harnessing Frontier Technologies through a Redesigned National, Regional and Global Architecture"


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Perdebatan terkait dampak dari revolusi teknologi digital seakan tidak ada habisnya untuk diperbincangkan. Salah satu contohnya adalah teknologi kecerdasan buatan(artificial intelligence). yang memungkinkan mesin dalam bentuk robot humanoid untuk dapat bekerja, belajar dan berinteraksi secara otomatis dengan mesin dan robot lainnya maupun manusia.

Perkembangan teknologi ini akan berdampak besar bukan hanya terhadap perekonomian saja, tetapi juga kehidupan sosial, prinsip-prinsip kemanusian dan etika, serta formulasi kebijakan.Untuk membahas potensi dampak dari perkembangan teknologi ini serta penanggulangannya, Centre for Strategic and International Studies (CSIS) mengangkat tema "Harnessing Frontier Technologies through a Redesigned National, Regional and Global Architecture - Memanfaatkan Teknologi Termutakhir melalui Pendesainan Ulang Arsitektur Nasional, Regional dan Global dalam CSID Global Dialogue tahun ini. Acara ini akan membahas salah satu faktor yang paling menentukan dalam membentuk masa depan ekonomi global, yaitu perubahan teknologi, dalam kaitannya dengan transformasi digital dan pengembangan kecerdasan buatan.

CSIS Global Dialogue merupakan sebuah konferensi tahunan yang diselenggarakan melalui kolaborasi dengan Pacific Economic Conference Council (PECC), sebuah jaringan individu dan institusi yang didedikasikan untuk mempromosikan kerjasama di 23 negara di kawasan AsiaPasifik. Konferensi yang diadakan dalam dua hari dari tanggal 16 - 17 September 2019, membahas empat topik sebagai berikut: (i) implementasi teknologi saat ini dan masa depan dalam bisnis, ekonomi dan sektor publik, (ii) implikasi terhadap produktivitas ekonomi, sifat pekerjaan dan inklusi sosial-ekonomi, (iii) pendekatan baru terhadap kebijakan ekonomi, dan pemerintahan, dan (iv) bagaimana kolaborasi regional dan integrasi ekonomi regional dapat memfasilitasi perumusan kebijakan untuk teknologi masa depan.

Selain dihadiri oleh pakar teknologi dan ekonomi terkemuka secara internasional, acara kali ini juga menampilkan teknologi kecerdasan buatan dengan mengundang Sophia atau yang populer dijuluki "robot paling cerdas" sebagai salah satu pembicara utama.

Acara dilanjutkan dengan sesi diskusi pleno pertama dengan topik yang membahas mengenai Gambaran Besar dalam Perkembangan Teknologi Terkini. Sesi ini dimulai dengan pidato utama oleh Luke Hutchison, Ahli lImu Komputer dan Biologi Komputasi dari TED Fellow. Hutchison menjelaskan bahwa sekarang kita semakin dekat dengan apa yang disebut 'teknologi singularitas, yaitu ketika komputer super cerdas menawarkan ledakan kecerdasan yang tidak memberikan ruang bagi intervensi manusia. la menjelaskan bahwa kecerdasan buatan akan menjadi lebih kuat dan lebih pintar daripada manusia karena pertumbuhan produktivitas diekspektasikan akan tumbuh secara eksponensial, di mana ini bertentangan dengan fakta pertumbuhan Kaldor. Ada dua skenario yang mungkin muncul di masa depan berdasarkan Korinek & Stiglitz (2017), yaitu peningkatan manusia  dimana manusia dan kecerdasan buatan akan bergabung dan munculnya agen-agen kecerdasan buatan yang otonom.

Pembahas dalam sesi ini adalah Wojtek Krok, Partner dari McKinsey yang menjelaskan bagaimana perkembangan teknologi telah mengubah model industri dan bisnis dalam praktik usaha. Lalu Imron Zuhri, dari Dattabot Indonesia menjelaskan mengenai aplikasi Big Data, Blockchain, dan kecerdasan buatan di negara-negara berkembang. Pembahas terakhir adalah Jake Lucchi, Kepala Konten dan Kecerdasan Buatan dari Google Asia Pacific.

Selanjutnya pada sesi kedua. Profesor Ekonomi Universitas Geneva, Swiss, Richard Baldwin membahas dampak revolusi yang sedang dan akan terjadi terhadap perekononmian global, utamanya dalam bagaimana investasi dan perdagangan internasional turut berevolusi. Perdebatan saat ini menyoroti persoalan dampak revolusi teknologi terhadap pertumbuhan ekonomi, pekerjaan dan aspek sosial-ekonomi lainnya, seperti ketimpangan pendapatan.

Pembahas dalam sesi kedua ini adalah Michael Fung, Deputy CEO Skillskuture SG yang menjelaskan tentang nasib pekerjaan di masa depan. Selain itu, Direktur TRPC Peter Lovelock dan CEO GDP Labs On Lee juga berbicara pada sesi panel ini.

Selain berdampak pada perekonomian, teknologi yang semakin terintegrasi dengan kehidupan manusia memunculkan perdebatan mengenai keamanan dan privasi individu. Beberapa kejadian seperti skandal Cambridge Anulytica dan pencurian digital pada platform mata uang digital (cryptocurrency) meningkatkan kesadaran akan ancaman dari penggunaan teknologi. Maka dari itu, pada sesi pleno ketiga Direktur Eksekutif Japan Machinery Center for Trade and Investment Tetsuro Fukunaga memaparkan tentang persoalan tata kelola data.

Pembahas pada sesi ketiga ini adalah Sunny Park dari Microsoft Asia yang berbicara soal etika dalam penggunaan teknologi, Duta Besar Uni Eropa untuk Asia lgor Driesmans yang membahas soal privasi secara mendalam, dan Doug Witschi dari International Police yang berbicara soal keamanan digital.

Acara CSIS Global Dialogue ini dilanjutkan dengan konferensi hari kedua, yaitu hari Selasa, tanggal 17 September 2019. Presiden Joko Widodo akan hadir dan membuka acara pada hari kedua ini dengan melakukan dialog Sophia Sang Robot. Acara pada hari kedua ini akan melanjutkan dialog dengan membahas tiga tema besar, yakni: Persiapan transisi menuju intelligent economy, Perdagangan dan Investasi di era digital, dan Pajak dalam digital ekonomi. (Arianto)




Share:

Seminar Nasional 'Sinergi dan Kolaborasi n-Helix di Era Revolusi Industri 4.0 Untuk Kesejahteraan Bangsa'


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Lembaga Ketahanan Nasional RI (Lemhannas RI) menggelar seminar nasional Program  Pendidikan Singkat Angkatan XXII TA 2019 dengan judul Sinergi dan Kolaborasi n-Helix di Era Revolusi Industri 4.0 Untuk Kesejahteraan Bangsa di Jakarta.

Agus Widjojo, Gubernur Lemhannas dalam sambutannya mengatakan, hadirnya era Revolusi Industri 4.0 mau tidak mau mengharuskan Indonesia untuk mempersiapkan diri sedini mungkin, melakukan penguatan sinergi dan kolaborasi, karena selain menghadirkan manfaat pada saat bersamaan akan juga menimbulkan berbagai ancaman.


Oleh karenanya, lanjut Agus, kunci dalam menghadapai Revolusi Industri 4.0 adalah bagaimana bangsa Indonesia mampu mensinergikan dalam sistem kolaborasi n-helix agar dapat berinovasi dan mengakselerasi pembangunan nasional guna kesejahteraan bangsa.

"Revolusi Industri 4.0 merupakan sebuah lompatan besar dengan pemanfaatan Iptek secara penuh, hal ini sejalan dengan pernyataan Presiden Joko Widodo pada program Making Indonesia, dimana Pemerintah dan stakeholder telah memiliki pemahaman yang sama, sinergi dan kolaborasi semua elemen dalam menghadapi tuntutan perkembangan teknologi," ujar Agus dalam seminar yang bertajuk Sinergi dan Kolaborasi n-Helix di Era Revolusi Industri 4.0 Untuk Kesejahteraan Bangsa di Gedung Panca Gatra, JI. Kebon Sirih No. 24-28B Jakarta Pusat. Senin, (9/9/2019)


Agus berharap, seminar ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan kepada Pemerintah dan segenap pemangku kebijakan, dalam menyusun kebijakan dan regulasi yang dapat menjawab tantangan di era Revolusi Industri 4.0.

"Pemerintah dan segenap pemangku kebijakan perlu mendorong sistem dan tata kelola pemerintahan dengan menguatkan sinergi dan kolaborasi n-helix untuk mempunyai nilai inovasi, nilai inklusivitas, efisiensi dan kemudahan akses pelayanan terhadap setiap kelompok masyarakat serta mengendalikan teknologi berkembang, mengandung visi dan mendorong kontribusi konkrit, dan menempatkan manusia sebagai Human Capital yang technology based, selain itu, pemerintah perlu mendorong sinergi dan kolaborasi n-helix sesuai bidang guna mempunyai daya saing, dan produktivitas berbasis teknologi, serta penguasaan pasar dan transformasi sektoral dalam hal produksi," tutup Agus. (Arianto)







Share:

Saka Energi Kembangkan Analisis Data Optimalkan Operasi Migas


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Industri minyak dan gas bumi perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Salah satunya dengan mengoptimalkan pemanfaatan data untuk menciptakan proses produksi yang lebih efektif dan efisien. Hal ini disadari oleh Saka Energi yang telah mengembangkan perangkat lunak untuk menganalisis data sumur-sumur migas.

"Ini (data analytic) solusi terbaik untuk mengoptimalkan produksi existing. Implementasinya sederhana, tapi memiliki dampak yang besar bagi produksi. Hanya perlu coding, scripting dan kreatifitas" ujar Rini Saputra, Senior Subsurface Manager Saka Energi, pada Sesi Teknologi ke-2 The 43nd IPA Convex 2019 yang bertema "Driving Innovation for Exploration dan Production Industry through Application of Data Analytics" Kamis (5/9)

Rini mengungkapkan, biasanya perusahaan membutuhkan waktu sekitar 4 bulan untuk mereview 30 sumur secara menyeluruh. Namun setelah mengembangkan pilot project perangkat lunak SWORDS (Saka Well Opportunity Register, Define and Selection), prosesnya bisa lebih cepat. Cara kerjanya dengan mentransfer hasil review sumur ke dalam algoritma pemrograman. Mesin analisis akan menjalankan algoritma tersebut dan memberikan hasilnya.

"Dengan SWORDS kami bisa memotong prosesnya dari 4 bulan menjadi satu minggu" ujarnya.

Rini mengatakan, ide besarnya adalah analytic engine yang melakukan pekerjaan untuk perusahaan tanpa intervensi manusia. Apabila untuk skala kecil saja sudah memberikan dampak signifikan, dia meyakini apabila hal itu dimplementasikan pada lapangan migas besar seperti Blok Sanga-sanga yang berada di Kalimantan Timur.

"jika kita bisa mulai mengadaptasi teknologi ini, saya yakin kita bisa memenuhi target produksi nasional", katanya.

Sementara itu CEO and Founder of Big Jawa, Ruli Harjowidianto, yang menjadi salah satu panelis, mengungkapkan, hingga saat ini baru sekitar 36 persen perusahaan migas yang berinvestasi pada big data. Sementara perusahaan migas yang memanfaatkan big data sebagai wawasan informasi baru sekitar 13 persen.

Padahal, ungkapnya, big data memiliki banyak manfaat dalam Industri migas dari hulu sampai hilir. Dengan memanfaatkan big data, kita bisa mengetahui secara lebih lengkap mengenai kebutuhan konsumen. Sementara dalam konteks dengan sektor hulu, perusahaan bisa mengetahui berapa banyak migas yang harus diproduksi. Menurut dia, beberapa kegunaan artificial intelligence secara umum di antaranya untuk memproyeksi kebutuhan, mengetahui aktivitas seismik, manajemen stok, rantai pasokan, hingga logistiknya.

"Harga minyak yang naik turun karena tidak tahu kebutuhan market dan produksinya itu berapa. Kalau dari awal sudah ketahuan, kita akan bisa prediksi berapa harga di market nantinya, berapa untuk eksplorasi," tuturnya,

Sementara itu, Chief Information Officer Asia Pacific of BP, Dwi Cahyo Nugroho, yang bertugas sebagai moderator mengatakan, perusahaan sangat penting untuk memiliki dan mengolah data, Paradigmanya juga telah berganti saat ini, Bahwa, data merupakan aset yang bisa mendorong perkembangan industri migas. Dia mencontohkan, belum lama ini Inggris merilis 130 teratyte data sumur migas, geospasial, dan data infrastruktur.

"Penggunaan data berguna bagi kegiatan eksplorasi dan pengeboran, Bagaimana data bisa menambah pengetahuan dan wawasan," tuturnya. (Arianto)






Share:

Pameran dan Konvensi ke-43 IPA 2019 di Jakarta Convention Centre Jakarta



Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Indonesia memiliki cadangan migas terbukti yang signifikan di dunia. Secara geologis, Indonesia sangat menarik. Penemuan cadangan gas di Blok Sakakemang, Provinsi Sumatera Selatan baru-baru ini menjadi bukti akan hal tersebut. Lebih Jauh lagi, berbagai studi menunjukkan ada lebih dari setengah cekungan di Indonesia yang belum dieksplorasi. Masih banyak yang harus dilakukan oleh pelaku industri migas dan Pemerintah untuk menemukan dan mengembangkan sumber daya yang diperlukan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Tipe reservoir, geologi dan risiko teknis merupakan faktor yang penting, sama pentingnya dengan regulasi dan kebijakan fiskal. Namun diakui bahwa tidak semua proyek memiliki karakteristik yang sama, Proyek laut dalam berbeda dengan proyek migas yang ada di daratan.

Masing-masing memerlukan pendekatan yang berbeda, baik dalam hal penggunaan teknologi maupun tingkat keekonomian proyek. IPA mengapresiasi Kementerian ESDM yang telah mengambil kebijakan berupa penerapan PSC Gross Split sebagai cara untuk menjawab kebutuhan tersebut.

Kondisi global saat ini menunjukkan peluang investasi yang lebih besar daripada jumlah modal yang tersedia. Artinya, baik negara maupun investor harus sama-sama bersaing untuk mendapatkan modal tersebut. Para investor akan bersaing mendapatkan peluang terbaik yang ditawarkan di suatu negara.

"Kita merasakan banyak capaian dari Pemerintah Indonesia, mulai dari kemudahan berbisnis, kebijakan fiskal yang pro-pertumbuhan, serta fokus yang baik pada kebijakan di bidang migas oleh Kementerian ESDM," ujar Louise M. McKenzie, Penjabat Presiden Indonesian Petroleum Association (IPA), seusai Upacara Pembukaan Pameran dan Konvensi ke-43 IPA, Rabu 4 September 2019, di Jakarta Convention Centre, Jakarta.

Lebih lanjut, Louise mengungkapkan, terbitnya keputusan Pemerintah tentang persetujuan revisi POD Blok Masela dan perpanjangan kontrak Blok Corridor menjadi sinyal yang baik bagi para investor. Selain itu, Pemerintah juga diketahui telah melakukan berbagai upaya dalam rangka meningkatkan daya saing Indonesia. "Regulasi dan perizinan yang semakin sederhana dan pembukaan akses data migas, serta insentif perpajakan merupakan keberlanjutan langkah Pemerintah menuju arah yang tepat," katanya.

Oleh karena itu, kata Louise, IPA berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan Pemerintah demi mendukung peningkatan daya saing industri migas nasional Indonesia untuk menciptakan peningkatan eksplorasi dan optimasi produksi guna ketahanan energi Indonesia di masa mendatang.

Selain mendukung ketahanan energi, industri migas nasional juga berdampak besar pada peningkatan sumber daya manusia Indonesia khususnya tenaga kerja yang terampil dan berbakat di seluruh wilayah Indonesia. Sudah banyak putra-putri terbaik Indonesia yang bekerja di industri migas nasional dan duduk pada posisi-posisi strategis dan pengambil kebijakan. Hal ini merupakan salah satu efek berganda yang muncul atas berkelanjutannya industri migas nasional.

Sementara itu, Louise menjelaskan, gelaran IPA Convex yang ke-43 kali ini mengambil tema "Driving Exploration and Optimizing Existing Production for Long Term Energy Security" akan didukung dengan berbagai diskusi dimana kita akan mendengar pandangan para ahli dari Indonesia dan mancanegara. Gelaran ini diikuti oleh 119 perusahaan peserta pameran serta menargetkan untuk dikunjungi oleh lebih dari 20.000 pengunjung serta 1.700 orang peserta konvensi. dan target pengunjung mencapai lebih dari 20.000 orang. Acara berlangsung selama tiga hari, yaitu 4-6 September 2019. Selain pameran dan konvensi, IPA Convex 2019 juga mengadakan sesi teknis yang diikuti sekitar 120 presentasi dan 60 presentasi poster. Mereka terdiri dari pekerja profesional di industri migas dan para mahasiswa.

Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, kata Louise, IPA Convex 2019 juga mengadakan sesi Teknologi, IPA Voice, Best Booth Contest, PetroChallenge. Namun ada hal baru yang diadakan pada penyelenggaraan IPA Convex tahun ini, yaitu Jam Session. Ada dua sesi Jam Session yang akan diadakan selama tiga hari pelaksanaan acara. Pada Jam Session nanti akan membahas mengenai pentingnya kontribusi generasi muda (millennials) terhadap industri hulu migas Indonesia.

"Diharapkan, penyelenggaraan IPA Convex 2019 dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan industri migas nasional dan peningkatan produksi nasional pada khususnya serta berdampak pada pertumbuhan perekonomian dan ketahanan energi di masa mendatang," tutup Louise. (Arianto)




Share:

DWP Gelar Seminar Nasional 'DWP Kuat Pendukung Suksesnya Pembangunan Nasional'


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Dharma Wanita Persatuan (DWP) sebagai satu-satunya organisasi istri ASN di Indonesia menggelar Seminar Nasional DWP Tahun 2019, Selasa, 03 September 2019 bertempat di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta dengan Pembicara Kunci Bapak komjen Pol. Drs. Syafruddin, MSi, Menteri PAN & RB RI.

Seminar Nasional DWP 2019 dibuka oleh Bapak komjen Pol. Drs. Syafruddin, MSi, Menteri PAN & RB RI dan dihadiri para narasumber yaitu:

-  Ibu Prof. DR. dr, Nila F. Moeloek, SpM (K) selaku Menteri Kesehatan RI,
-  Bapak DR. Drs. Reydonnyzar Moenek, M.Devt. M.D. selaku Sekjen DPD RI,
-  Ibu Herlina Christine Natalia Hakim selaku Budayawan,
-  Ibu Laksmi Wijayanti, MCP, Ir. selaku PIt. Irjen KLHK,
-  Ibu Vita Datau selaku Ketua Tim Percepatan Pengembangan Wisata Kuliner dan Belanja Kemenpar,
-  Ibu Ingrid Kansil selaku Ketua lkatan Pengusaha Muslimah Indonesia,
-  Bapak dr, H. Agus Ali Fauzi, PGD, Pall. Med. ECU,

DWP senantiasa berupaya untuk mensinergikan program kerjanya yang telah tertuang dalam Renstra DWP, yang merupakan hasil Munas DWP 2014, sejalan dengan Program Sustainable Development Goals (SDG's), yang merupakan pedoman program pembangunan berkelanjutan dengan tujuan dan target yang terukur untuk mencapai kesejahteraan manusia.

Kualitas sumber daya manusia anggota Dharma Wanita Persatuan harus senantiasa ditingkatkan melalui pelatihan-pelatihan, edukasi dan capacity building di setiap segi kehidupan sosial, Ekonomi dan budaya. Perempuan yang berkualitas dan cerdas akan mempercepat tercapainya perubahan sosial, yang pada akhirnya akan mampu mempercepat tercapainya target DWP sebagai Center of Excellence.

Untuk mencapai tujuan tersebut, dalam program kerja tahunannya, DWP menyelenggarakan Seminar Nasional DWP Tahun 2019 dengan tema : "DWP Kuat Pendukung Suksesnya Pembangunan Nasional".

Maksud dan tujuan diadakannya Seminar Nasional DWP adalah untuk memberikan wahana edukasi, informasi dan memotivasi serta meningkatkan pemahaman kaum perempuan khususnya istri ASN dari seluruh Unsur Pelaksana DWP, agar senantiasa menjaga kualitas diri, baik secara fisik, mental, pengetahuan dan keterampilan. Dengan demikian para peserta akan mampu berperan secara aktif dan andal dalam Kiprahnya sebagai anggota organisasí DWP maupun sebagai anggota masyarakat untuk menyukseskan Pembangunan Nasional.

Seminar Nasional DWP ini digelar pada tanggal 3 dan 4 September 2019 dan diikuti oleh kurang lebih 1500 orang peserta , terdiri dari Pengurus dan Anggota, DWP Instansi Pemerintah Pusat, DWP Provinsi, DWP Kabupaten/Kota dan masyarakat umum.

Hasil yang diharapkan dari Seminar Nasional ini adalah agar seluruh Pengurus DWP maupun anggotanya memiliki kesamaan persepsi dalam pemahaman terhadap segala aspek guna menjaga dan meningkatkan kualitas diri secara konsisten dan bekesinambungan pada semua tingkatan secara Nasional.

Untuk mendukung upaya peningkatan peran perempuan dalam pembangunan di bidang pendidikan, ekonomi, politik, sosial budaya dan kesehatan. DWP harus menjadi organisasi yang kuat, sehingga mampu berperan dalam suksesnya pembangunan bangsa. DWP yang kuat dimaknai sebagai organisasi yang tangguh dalam kemandiriannya maupun dalam hal kemitraan dengan pemerintah/swasta seiring dengan Misi DWP.

Keseluruhan acara Seminar Nasional DWP 2019 ini dikemas dengan tema nuansa budaya Pasundan yang Nampakpada dekorasi serta sajian kesenian daerah termasuk permainan angklung interaktif. (Arianto)










Share:

Tantangan dan Strategi Pengembangan Agro Bio-Input Kedepan


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Pertumbuhan penduduk dunia setiap tahun mengalami peningkatan.  Tahun 2019, jumlah penduduk dunia mencapai 7,7 miliar dan pada tahun 2050 jumlah ini diprediksi mencapai 9,7 miliar. Jika kita melihat data jumlah penduduk pada tahun 1980-an, jumlah penduduk dunia hanya setengahnya. Peningkatan jumlah penduduk dunia ini tentu harus diiringi pula dengan peningkatan jumlah bahan pangan. Untuk memenuhi kebutuhan pangan tersebut, maka dunia harus meningkatkan produksi pangan minimal 70% atau hampir 2 kali lipat dalam sisa waktu kurang lebih 30 tahun ke depan.

Indonesia saat ini memiliki penduduk sekitar 267 juta jiwa dan pada tahun 2045 jumlah ini akan meningkat menjadi 319 juta jiwa. Tantangan penyediaan bahan pangan pun akan dihadapi oleh Indonesia karena jumlah penduduknya yang sangat banyak. Guna memenuhi kebutuhan makan penduduk Indonesia, maka negara kita harus mampu meningkatkan produksi bahan pangan minimal 6% dari jumlah yang tersedia saat ini.

Prof. DR. Bungaran Saragih, MEc, Guru Besar di Institut Pertanian Bogor (IPB), Keynote Speech pada Seminar Nasional dengan tajuk “Pengendalian Pirit, Wereng Batang Cokelat, dan Layu Fusarium dengan Teknologi Organik dan Hayati” di Jakarta, Rabu (28/8) dalam sambutannya mengatakan, Tingkat pertumbuhan produksi itu masih harus lebih tinggi untuk mengimbangi kenaikan permintaan pangan akibat peningkatan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan serta urbanisasi, dan secara bersamaan juga harus mengatasi tekanan perubahan iklim, keterbatasan tenaga kerja pertanian, inovasi dan teknologi, dan penurunan ketersediaan dan kualitas sumberdaya alam lahan, air dan udara. Lalu pertanian juga dihadapkan pada harapan besar sebagai upaya pengentasan kemiskinan dan pemerataan bekerja, berusaha dan kesejahteraan. Kompleksitas dan karakteristik multidimensi dari pembangunan pertanian diatas menjadikan pembangunan pertanian tidak dapat hanya ditempatkan sebagai penyedia pangan tetapi juga harus terintegrasi dan sistematis sebagai pencipta nilai tambah ekonomi, lapangan pekerjaan dan berusaha serta bisnis dalam kesatuan dengan pembangunan agribisnis.

Tantangan dan konteks diatas menegaskan kembali esensi dan urgensi dari konsep dan paradigma keberlanjutan (sustainability) baik dalam pembangunan pertanian, tetapi juga dalam pembangunan agribisnis serta pembangunan ekonomi secara lebih luas. Termasuk dalam aspek keberlanjutan peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dan petani. Salah satu esensi dari konsep keberlanjutan adalah adanya pertumbuhan yang terus-menerus secara konsisten dalam rentang antar waktu (time dimension), baik jangka menengah (10-15 tahun) bahkan seharusnya dalam jangka yang lebih panjang (20-25 tahun). Esensi lain dari konsep keberlanjutan adalah kebersahabatan dengan alam dan lingkungan (environmentally friendly). Bahwa dalam setiap aktivitas produksi pangan dan pertanian, harus dilaksanakan dengan cara dan metode yang secara inheren dan terpadu mampu mempertahankan bahkan meningkatkan kapasitas dan kualitas sumberdaya alam dan lingkungannya baik itu lahan, air, udara/klimat, dan lingkungan lainnya. Esensi dan dimensi ini yang mengemuka dan digandrungi secara global di tahun 1990-an. Lalu berkembang suatu kebutuhan dan desakan masyarakat global bahwa konsep dan definisi keberlanjutan harus diperbaharui dan diperkaya dengan keberlanjutan dari sisi sosial, artinya bahwa implementasi keberlanjutan dan berbagai kegiatan dan upaya masyarakat haruslah juga yang mampu memberi keuntungan dan nilai tambah serta menjamin hak sosial masyarakat pelakunya (people). Karena dalam banyak kasus dan negara, upaya implementasi keberlanjutan ini justru hanya meningkatkan biaya baik biaya teknis, ekonomis dan lingkungan serta total biaya keseluruhan yang justru memberatkan masyarakat (people).

Belakangan ini konsep dan definisi keberlanjutan sudah semakin advance dan komprehensif dengan dipertimbangkannya esensi atau aspek keberuntungan (profit) yang justru dari awal menjadi aspek yang dikritisi dan bahkan ditekan habis. Masyarakat dan kalangan social society serta global community justru akhirnya menyadari bahwa tanpa keuntungan (atau profit) justru suatu keberlanjutan tidak akan bertahan lama atau not sustainable. Sehingga dalam memahami konsep dan definisi keberlanjutan, sangat tepat dan komprehensif paradigma manusia-planet-profit (People-Planet-Profit). Konsep dan definisi yang mulai banyak dan massif dipakai dan diacu oleh masyarakat global. Setiap aktivitas manusia dikatakan berkelanjutan apabila secara konsisten bertumbuh berkembang dalam kurun waktu jangka panjang dan memberi serta menjamin adanya kesejahteraan dan keadilan bagi manusia/pelakunya (people), bersahabat dan menjaga kualitas bumi (planet), dan juga bersamaan dengan itu menghasilkan dan memberi suatu keuntungan bagi seluruh pemangku kepentingannya (profit).

Paradigma pembangunan pertanian dan agribisnis dengan demikian juga harus menganut konsep dan paradigma keberlanjutan diatas. Paradigma pembangunan pertanian kedepan adalah pembangunan pertanian mencapai kedaulatan pangan nasional berkelanjutan bersama-sama dengan pembangunan agribisnis mencapai kesejahteraan petani dan keluarganya secara berkelanjutan serta mendukung pembangunan ekonomi nasional berkelanjutan. Pendekatan peningkatan produksi harus dibarengi secara inheren dengan peningkatan pendapatan rill dan kesejahteraan petani bersama anggota keluarganya. People come first after earth (land, water, air, etc) and profit (price, profit, income, etc). Better people will contribute to better planet and higher profit.

Dalam konsep dan paradigma pembangunan pertanian dan agribisnis berkelanjutan diatas maka strategi, kebijakan, dan program peningkatan produksi, produktivitas dan pendapatan petani juga harus selaras dan mendukung pencapaian kedaulatan pangan nasional yang berkelanjutan. Termasuk dalam pengembangan teknologi/inovasi, dan produk agri bio-input (input sarana produksi berbasis produk hayati-non kimia) baik oleh pemerintah maupun oleh pelaku usaha (swasta) serta komunitas masyarakat madani lainnya. Tantangan dan tren sekaligus peluang terkait aspek keberlanjutan ini perlu mendapat perhatian utama dan pertimbangan serius bagi pengembangan baik produk maupun jasa agro bio-input baik yang organik maupun yang hayati kedepan.

Salah satu tantangan dan peluang pasar dalam agro bio-input dalam konteks pertanian berkelanjutan diatas adalah teknologi atau inovasi dalam produk pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) seperti hama, penyakit dan bakteri atau virus. Dalam konteks pertanian berkelanjutan diatas, maka tidak cukup dalam hal pemupukan saja, sistem usahatani diusahakan menggunakan pupuk organic dan hayati, tetapi juga harus dibarengi dengan sistem pengendalian hama penyakit tanaman yang berkelanjutan juga, melalui pendekatan penggunaan bio-input organik dan hayati.

Memang telah luas disadari bahwa pengembangan pupuk organik termasuk pupuk hayati sangat strategis dan mendesak baik dalam jangka pendek, menengah dan panjang, termasuk juga pendekatan pengendalian hama penyakit tanaman berbasis organik dan hayati. Dengan semakin menguatnya dimensi dan aspek keberlanjutan dalam pembangunan pertanian dan agribsisnis serta pencapaian kedaulatan pangan berkelanjutan kedepan maka posisi dan kontribusi pendekatan penggunaan input sarana produksi organik dan hayati ini semakin strategis dan mendesak. Yang harus didekati dan dilaksanakan secara holistik dan integratif.

Tetapi perlu disampaikan dan dipertegas bahwa arah baik pemupukan organik, hayati dan pembenah tanah maupun penggunaan agri bio-input pada pokoknya adalah upaya mencapai keberlanjutan dalam peningkatan produktifitas dan peningkatan produksi komoditas pertanian yang dapat secara riil dan nyata juga memberi peningkatan pendapatan serta kesejahteraan bagi petani dan keluarganya. Bukan untuk membuat pertanian kita pertanian organik dalam pengertian budidaya tanpa pupuk anorganik. Pertanian organik dan produk organik serta bio-input ada tempatnya dan pasarnya tetapi tantangan dan tugas pemenuhan pangan nasional kita sangat riskan dan kurang bijak bila digantungkan sepenuhnya dan membabi buta pada sistem pertanian seperti ini.

Perlu disampaikan bahwa penjualan dan penyerapan serta aplikasi pupuk organik yang sudah disubsidi dan disalurkan oleh BUMN sebesar PT Pupuk Indonesia (Persero) saja sampai saat ini masih relatif sedikit, lambat pertumbuhannya dan cenderung stagnan. Dari alokasi subsidi pupuk organik yang mencapai 1 juta ton, dalam beberapa tahun terakhir, realisasi penyerapannya masih dibawah, sekitar 600-800 ribu ton per tahun. Sementara diluar subsidi, penjualan pupuk organik dan pupuk hayati serta bio-input organik/hayati lainnya yang sejenis belum mampu meluas, baik itu di komoditas pangan, palawija, hortikultura dan perkebunan. Mungkin fakta dan tren ini dapat menjadi pelajaran dan perhatian kita semua. Kondisi ini berbeda dengan tren dan perkembangan yang meluas dikembangkannya pusat-pusat pertanian organik di berbagai daerah dan tumbuhnya beragam komoditas pertanian organik, yang tampaknya belum tersentuh oleh produk organik. Dan tren penggunaan serta penyerapan pupuk organik di Negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand justru lebih besar dan bertumbuh pesat. Walaupun kita juga menyaksikan beberapa perusahaan besar lokal yang mampu bersaing dan bertumbuh dalam penjualan produk pupuk organik dan hayatinya.

Diperkirakan beberapa aspek yang menjadi kendala dalam penetrasi, pertumbuhan dan daya serap pupuk organik dan hayati serta bio-input diatas antara lain persepsi petani yang masih misleading, persoalan kualitas, kandungan nutrisi dan hara, dan harga serta logistik. Perkiraan faktor penyebab ini perlu digali, diidentifikasi, dibahas dan didalami lebih lanjut secara bersama-sama seluruh pemangku kepentingan pemupukan nasional, termasuk Asosiasi Biofertilizer Indonesia (ABI). Perlu dikembangkan suatu promosi dan pengembangan produk agro bio-input yang berbasis riset yang kuat (science-based research) di level uji efektifitas misalnya, lalu uji konsistensi, dan analisis kelayakan ekonomi, social dan kelembagaannya bagi petani/poktan. Dengan riset berbasis sains yang kuat ini, diharapkan keyakinan dan bukti akan dampak penggunaan agro bio-input baik bagi peningkatan produktifitas dan produksi pertanian nasional serta bagi pendapatan/kesejahteraan petani akan semakin menguat dan meluas. Keyakinan dan kesadaran riil akan dampak-dampak ini yang akan mendorong bertumbuhnya permintaan akan produk agro bio-input kedepan.

Lalu strategi, kebijakan dan program pengembangan pupuk organik harus dibarengi dengan pengembangan pupuk hayati (biofertilizer) dan pembenah tanah (soil conditioner) agar ketiga jenis pupuk dan pembenah ini saling menguatkan dan saling melengkapi. Dan kedepan usaha promosi, sosialisasi dan peningkatan pengetahuan serta kesadaran petani akan pentingnya penggunaan pupuk organik, pupuk hayati dan pembenah tanah serta bio-input yang efektif dan berimbang perlu semakin diperkuat. Ini perlu mendapat perhatian dan penanganan prioritas bagi seluruh pemangku kepentingan pupuk organik dan hayati kedepan.

Terakhir, lanjut Bungaran Saragih, belajar dari pengalaman dan capaian pertumbuhan pasar dan penjualan produk bio-input selama ini yang masih relatif lambat, terbatas, dan cenderung stagnan, mungkin diperlukan suatu pendekatan model bisnis baru yang lain dengan pasar sarana produksi yang ada selama ini. Dengan tuntutan pasar yang berbeda, karakteristik konsumen akhir yang juga berbeda, teknologi dan inovasi produk yang relatif advance, dan lingkungan strategis bisnis agro bio-input yang dinamis, diperlukan pendekatan bio-enterpreneur baru juga. Bio-enterpreneur baru ini dapat menjadi dorongan baru (new big push) dalam revolusi kebangkitan pertanian organic dan hayati di Indonesia. Ini merupakan tantangan dan strategi lain yang perlu menjadi perhatian para pemangku kepentingan agro bio-input.

"Kiranya konteks, kondisi, dan permasalahan serta tantangan pembangunan pertanian dan agribisnis serta pemupukan/penggunaan bio-input yang disampaikan diatas dapat menginspirasi dan memperkaya pemaparan, diskusi dan urun rembug kita semua dalam acara Seminar ini. Diskusi dan pembahasan seperti ini perlu diteruskan dan diperluas serta dipertajam untuk seluruh pemangku kepentingan pembangunan pertanian dan agribisnis nasional," tutup Bungaran Saragih. (Arianto)



Share:

ABI Gelar Seminar Nasional dan Mini Expo “Pengendalian Pirit, Wereng Batang Cokelat, dan Layu Fusarium dengan Teknologi Organik dan Hayati”


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Arus utama pembangunan pertanian saat ini dan masa mendatang adalah berkelanjutan (sustainable) yang berarti mampu bertumbuh terus, bersahabat dengan lingkungan, dan bertanggung jawab secara sosial. Karena itulah dalam meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, pemerintah dan pelaku usaha harus memperhatikan dimensi keberlanjutan.

Aplikasi teknologi organik dan hayati merupakan salah satu upaya mewujudkan pertanian yang berkelanjutan. Pertanian yang bukan hanya untuk kepentingan saat ini tetapi juga kepentingan generasi mendatang. Pertanian yang bisa menghasilkan produk-produk bebas residu sesuai standar ekspor.

Untuk mengatasi keterbatasan lahan tanaman pangan, tahun ini pemerintah mempunyai program optimalisasi lahan rawa seluas 500 ribu ha. Salah satu kendala yang dihadapi petani dalam menanam padi di lahan rawa pasang surut adalah adanya mineral pirit (FeS2). Bila mineral ini tersingkap dan bersentuhan dengan oksigen, tanah menjadi semakin masam atau pH-nya bisa anjlok di bawah 3,5. Idealnya, padi tumbuh di lahan dengan kisaran pH 5,5-6,5.

Dalam kondisi tanah yang masam, tanaman padi sulit menyerap hara. Padi kurang subur dan berwarna kekuningan. Biasanya, untuk meningkatkan pH tanah berpirit diperlukan aplikasi sekitar satu ton kapur dolomit. Namun cara ini tidak selalu mudah bagi petani. Kini dengan teknologi organik, hanya diperlukan beberapa kilogram bahan organik sebagai antipirit dan pembenah tanah.


Selain itu, petani padi di sentra produksi juga menghadapi serangan wereng batang cokelat (WBC). Secara langsung, hama ini mengisap cairan tanaman padi. Daun menguning, kering, dan akhirnya mati. Secara tidak langsung, hama ini bisa membawa virus kerdil hampa dan virus kerdil rumput yang juga menyerang padi. Bahkan, pada serangan berat bisa menyebabkan puso atau gagal panen.

Untuk mengendalikan WBC, petani dapat memanfaatkan pestisida bahan kimia sintetis. Tapi kadangkala pengendalian dengan bahan kimia sintetis ini belumlah cukup. Diperlukan biopestisida untuk menekan risiko kerusakan tanaman padi karena serangan WBC. Biopestitida ini antara lain mengandung cendawan Metharizium spp. dan Beauveria bassiana yang efektif sebagai pengendali biologis WBC pada tanaman padi.

Ada lagi Fusarium oxysporum. Cendawan penyebab penyakit (patogen) ini tidak hanya menyerang tanaman pangan, tapi juga hortikultura dan perkebunan. Inang patogen ini antara lain bawang, pisang, kentang, tomat, kubis, semangka, pepaya, anggrek, cabai, ketimun, sawit, kelapa, lada, vanili, dan kapas.

Pengendalian cendawan ini dapat dilakukan dengan bahan kimia sintetis. Tapi dalam aplikasinya, petani sering kurang memperhatikan lima tepat: tepat dosis, waktu, cara, jenis, dan sasaran sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan produk-produk pertanian yang dihasilkan. Pengendalian dengan teknologi hayati seperti menggunakan bakteri antagonis dapat menekan penyakit tersebut. Di sisi lain tetap dapat mendorong pertumbuhan tanaman tersebut.

Terkait dengan hal itu, Asosiasi Bio-Agroinput Indonesia (ABI) menggelar Seminar Nasional dan Mini Expo bertema “Pengendalian Pirit, Wereng Batang Cokelat, dan Layu Fusarium dengan Teknologi Organik dan Hayati.”


Gunawan Sutio, Ketua Umum Asosiasi Bio-Agroinput Indonesia (ABI) mengatakan, Tujuan diadakan seminar ini adalah untuk mengomunikasikan dan menyosialisasikan teknologi organik dan hayati dari produksi dalam negeri dalam pengendalian pirit, wereng batang cokelat, dan layu fusarium. Selain itu juga untuk mendapatkan dukungan pemerintah dan parlemen terhadap pertumbuhan dan perkembangan produksi dan aplikasi teknologi organik dan hayati dari produksi dalam negeri. Kegiatan seminar ini juga dilengkapi dengan mini expo anggota ABI yang bertujuan untuk memperkenalkan produk-produk organik dan hayati produksi dalam negeri.

Seminar menghadirkan tiga kelompok pembicara, kata Gunawan Sutio, yakni akademisi pakar ilmu tanah dan proteksi tanaman dari Fakultas Pertanian IPB Bogor, anggota Komisi IV DPR RI dan pejabat pemerintah terkait, serta petani dan Pengamat Oganisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) serta petani yang mempraktikkan cara pengendalian hama penyakit dengan teknologi organik dan hayati.

Menurut Gunawan Sutio, pupuk atau pestisida organik atau hayati sangat dibutuhkan saat ini. Di luar saja kebutuhan akan pupuk/pestisida organik dan hayati setiap harinya mengalami peningkatan. Indonesia pun harus mulai beralih, mengingat kondisi tanahnya sudah rusak. Untuk meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian harus memperhatikan dimensi keberlanjutan.

"Dalam pengertian mampu bertumbuh terus, ramah lingkungan, serta dapat dipertanggungjawabkan secara sosial. Melalui aplikasi teknologi organik dan hayati kita dapat mewujudkan pertanian yang berkelanjutan. Pertanian yang bukan hanya untuk kepentingan saat ini tetapi juga kepentingan generasi yang akan datang. Pertanian yang bisa menghasilkan produk-produk yang bebas residu sesuai dengan standar ekspor," ujar Gunawan Sutio pada Seminar Nasional dan Mini Expo “Pengendalian Pirit, Wereng Batang Cokelat, dan Layu Fusarium dengan Teknologi Organik dan Hayati” di Jakarta, Rabu (28/8/2019).

Ibnu Multazam, Angota Komisi IV DPR mengungkapkan perlu dukungan untuk mengakselerasi penggunaan pupuk organik, salah satunya melalui pemberian bantuan combine harvester untuk mengembalikan jerami ke lahan. Pemerintah perlu mereformulasi komposisi pemupukan untuk meningkatkan unsur hara tanah. Pemerintah harus mendorong masyarakat melakukan pemupukan berimbang sehingga dapat meningkatkan produktivitas tanaman. Selain itu, pemerintah dapat memfasilitasi, serta melakukan pendampingan dan pembinaan kepada petani untuk memproduksi pupuk organik yang baik.

"Pelaku bisnis organik dan hayati belum sebanyak kimia, tetapi untuk saat ini beberapa perusahaan pestisida/pupuk sudah mulai memproduksi organik dan hayati. Kalau yang menjadi anggota ABI, sudah ada 11 perusahaan yang memproduksi organik/hayati. Ini tentu kedepannya semakin bertambah, seiringnya perkembangan akan konsep organik dan ramah lingkungan," tutup Gunawan Sutio. (Arianto)





Share:

Kongres Diaspora Indonesia ke-5 Usung Tema “Memperkuat Peran Diaspora Indonesia Dalam Peningkatan Kualitas SDM”


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Kongres Diaspora Indonesia ke-5 “The Fifth Congress of Indonesian Diaspora” (CID-5) dibuka dengan agenda satu hari konferensi di hari Sabtu pagi, 10 Agustus 2019 di The Kasablanka Hall, Mall Kota Kasablanka, Jakarta.

Tokoh yang menghadiri acara ini yaitu CEO Crown Group Iwan Sunito, yang pada tahun ini dipercayakan menjadi Ketua Penyelenggara CID-5 sekaligus pembicara di sesi “Creating the Cities of the Future” bersama dengan Wali Kota Bogor Bima Arya.

Kemudian Tokoh lainnya yang hadir yakni Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto pada sesi “Diaspora Perspective: Steps for Indonesia To Thrive In The Era of Industrial Revolution 4.0”, gubernur provinsi Jawa Barat yang juga seorang arsitek Ridwan Kamil, mantan artis cilik dan penerima beasiswa LPDP Tasya Kamila, politisi muda Tsamara Amany, artis dan duta anti kekerasan terhadap perempuan & anak Cinta Laura, serta Direktur Konstruksi MRT yang juga merupakan Diaspora Indonesia di Singapura Silvia Halim.

Konferensi ini diharapkan akan menjadi pertemuan terbesar bagi Diaspora Indonesia untuk berkumpul di Tanah Air dengan target perkiraan sebanyak 5.000 partisipan dari dalam maupun luar negeri.

Indonesian Diaspora Network – Global (IDN-Global) menggelar Perhelatan akbar Kongres Diaspora Indonesia ke-5 “The Fifth Congress of Indonesian Diaspora” (CID-5) selama 3 (tiga) hari, yakni dari tanggal 10, 12, dan 13 Agustus 2019 di Jakarta. Dengan mengusung tema "Empowering Indonesia’s Human Capital”.

Kongres ini akan mempertemukan Diaspora Indonesia untuk berdiskusi mengenai isu dan tantangan pembangunan Sumber Daya Manusia dari berbagai sektor, baik itu dari sisi ekonomi, politik, sosial, dan budaya yang dimana tujuan akhir dari konferensi ini akan berfokus pada penguatan peran Diaspora Indonesia dalam peningkatan kualitas SDM.

“Pada perhelatan kali ini kami berusaha menghadirkan semua topik utama dari isu ekonomi,
Sumber Daya Manusia, pekerja migran Indonesia hingga kebudayaan dalam sesi pararel pada tanggal 10 Agustus 2019. Kongres ini adalah salah satu bentuk dukungan kami atas visi 2045 yang digaungkan oleh Presiden Jokowi Widodo yang menyoroti Human Capital Development”, ujar Chairman Board of Trustees IDN-Global (2017-2019) Dr. Dino Patti Djalal kepada awak media di Jakarta. Sabtu siang (10/8)

Iwan Sunito, Ketua Penyelenggara CID-5  menambahkan, “Yang perlu digaris bawahi adalah acara ini terbuka untuk umum. Bukan hanya Diaspora Indonesia di luar negeri, namun masyarakat umum juga diharapkan menghadiri acara ini. Kami berharap bahwa misi yang kami bawa dapat tersampaikan kepada masyarakat Indonesia”.

Usai konferensi, kata Dino,  rangkaian acara kongres dilanjutkan dengan pertemuan internal pada tanggal 12 Agustus 2019 untuk memilih dewan eksekutif dan presiden IDN Global yang baru serta merencanakan kelompok kerja dan tugas diaspora dalam dua tahun kedepan. Sementara pada tanggal 13 Agustus 2019 akan dilaksanakan kegiatan diskusi dan dialog sektoral diaspora dengan sejumlah kementerian dan akan dilanjutkan dengan seminar untuk young diaspora.


Mark Gerald Eman, Presiden IDN Global 2017 – 2019  mengungkapkan, tema “Empowering Indonesia’s Human Capital” kami angkat karena kekayaan diaspora adalah SDM. Kami sungguh mempercayai bahwa pembangunan SDM merupakan kunci keberhasilan Pembangunan Indonesia”.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum IDN Global (2017 – 2019) Said Zaidansyah mengungkapkan bahwa tema kali ini juga sejalan dengan arahan Presiden Jokowi perihal pembangunan SDM dan Diaspora. “Bahwa salah satu tujuan utama dari kegiatan diaspora selama ini adalah pembangunan SDM sesuai dengan arahan Presiden Jokowi pada saat pidato kebangsaan di Sentul beberapa waktu yang lalu dimana beliau menyoroti perihal pembangunan SDM sebagai kunci masa depan Indonesia dan dukungan kepada Diaspora Indonesia untuk dapat memberikan kontribusi terhadap percepatan pembangunan Indonesia," imbuh Said Zaidansyah.

Berhubungan dengan tujuan utama tersebut, lanjut Said Zaidansyah, Kongres Diaspora Indonesia pada tahun ini berkolaborasi dengan Indonesia Scholarship Network (ISN), menyelenggarakan Scholarship & Education Expo yang mendatangkan berbagai lembaga pemberi beasiswa, baik dari pemerintah Indonesia, pemerintah asing, Yayasan yang bergerak dalam bidang pendidikan, dan juga dari perusahaan yang mendukung pendidikan di Indonesia.

"Harapannya adalah program-program beasiswa seperti Chevening (beasiswa dari negara Inggris), Erasmus+ (beasiswa dari Uni Eropa), LPDP (beasiswa dari pemerintah Indonesia), dan berbagai program beasiswa lainnya dapat lebih dikenal dan diakses oleh masyarakat Indonesia serta semakin efektif dalam menyerap sumber daya manusia yang potensial," ungkap Said Zaidansyah.

Selain itu, kata Said Zaidansyah, dalam penyelenggaraannya IDN-Global juga bekerjasama dengan aplikasi Diaspora Connect, yang nantinya dapat menjadi salah satu wadah pemersatu antar Diaspora Indonesia. Aplikasi ini juga turut mendukung kerjasama antara IDN-Global dan Kementerian Luar Negeri terkait database diaspora dan Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (KMILN), serta rencana penerbitan Diaspora Bonds oleh IDN-Global dengan Kementrian Keuangan.

"CID (Congress of Indonesian Diaspora) merupakan acara yang diselenggarakan oleh IDN Global setiap dua tahun sekali. Jaringan komunitas ini berhasil menghubungkan para Diaspora Indonesia, yang juga semakin terhubung dengan Tanah Air," tegas Said Zaidansyah.

"IDN-Global akan selalu menjadi pintu kolaborasi untuk mendukung kemajuan Indonesia dari berbagai sektor. IDN-Global percaya, melalui visi Connecting The Dots and Expanding The Opportunities, Diaspora akan menjadi aset potensial untuk pembangunan Indonesia, khususnya di bidang Sumber Daya Manusia ZX," tutup Said Zaidansyah. (Arianto)





Share:

Moeldoko: 5 Fenomena Global Bakal Jadi Tantangan Mahasiswa ke Depan


Duta Nusantara Merdeka | Surabaya
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menghadiri penutupan Amerta Abiseka 2019 Universitas Airlangga yang digelar di Airlangga Convention Center (ACC). Acara dibuka oleh Rektor Universitas Airlangga, Prof. Dr. Mohammad Nasih serta civitas academica. 
Dihadapan 7.000 mahasiswa baru program sarjana dan vokasi tahun akademi 2019/2020, Moeldoko memaparkan beberapa hal penting dan tantangan yang akan dihadapi para mahasiswa baru dalam membangun Indonesia. Meliputi 5 fenomena yang itu change, speed, risk complexity, dan surprise.

“Presiden sudah menyatakan, masyarakat Indonesia harus mengantisipasi 5 fenomena yaitu dunia saat ini telah beruha dengan cepat, penuh dengan risiko dan kompleks, serta penuh kejutan. Itulah masa depan yang akan kalian hadapi,” kata Moeldoko saat penutupan Amerta Abiseka 2019 di Surabaya. Sabtu (10/8)

Panglima TNI 2013-2015 itu juga menjelaskan, persoalan global di masa depan akan mempengaruhi sistem finansial global pada tahun 2045, serta tantangan dari berbagai aspek seperti tantangan ideologi, politik, ekonomi, sosial bahkan pertahanan dan keamanan. Ia menekankan, agar generasi penerus bangsa bisa memperkuat pemahaman akan ideologi Pancasila, yang merupakan hasil dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.

“Ideologi negara kita adalah Pancasila yang merupakan ideologi yang terbuka dan dinamis,” ungkapnya. Diskursus mengenai ideologi tidak akan pernah selesai. Untuk bisa menghadapi isme-isme yang berkembang sekarang begitu pesat, maka persoalan ideologi harus diperkuat dengan sebaik-baiknya. Pancasila terdiri dari nilai filosofis, pragmatis, dan instrumentalia yang dimana digunakan sebagai sumber bagi pembuatan undang-undang.


Dari sisi politik, Moeldoko menjelaskan, adanya pergeseran makna dari geopolitik, yaitu budaya ketakutan yang muncul di Amerika, Eropa dan Australia, dan budaya harapan yang dibangun oleh Cina dan India melalui pertumbuhan ekonomi yang luar biasa. Di Indonesia sendiri, budaya harapan dapat terlihat dari keberhasilan Presiden Jokowi dalam membangun jalan tol sepanjang 1250 km dalam jangka waktu 4 setengah tahun.

“Pak Jokowi dalam tempo yang tidak terlalu lama dan sekarang hampir 5 tahun, telah merubah situasi yang cukup signifikan. Pada tahun 1973, Indonesia telah memiliki konsep untuk membangun Tol Jagorawi yang dioperasionalkan pada tahun 1980. Tahun 80-an, yang dilihat oleh negara-negara seperti Cina, Singapore dan Malaysia. 40 tahun kemudian, kita hanya berhasil membangun jalan tol 280 km. Namun, pada kepemimpinan Pak Jokowi, berhasil membangun sepanjang 1250 km,” jelasnya.

Sebagai penutup, Ia menjelaskan, saat ini, Indonesia sedang membangun manajemen talenta nasional yang nantinya, pemerintah akan mendata anak-anak Indonesia yang berprestasi baik dari segi seni budaya, teknologi, sains dan lain-lain. Ia juga menerangkan bahwa nilai kompetitif Indonesia harus meningkat dengan tajam, mengingat sumber daya alam dan manusia yang dimiliki, dengan mementingkan inovasi di tengah-tengah lingkungan yang berubah dengan cepat.

“Negara-negara di dunia saat ini sedang berkompetisi luar biasa, seperti Korea dan Singapore yang memiliki SDM yang hebat. Untuk itu, rumus saya adalah inovasi dengan demokrasi dan kapitalisasi akan menghasilkan kesejahteraan dan keamanan yang juga diadaptasi di negara-negara maju seperti Jepang dan Korea,” tutup Kastaf. (Arianto)



Share:

Diskusi Publik dengan Tajuk "Potret Kaum Marginal Jakarta: Dulu, Kini dan Nanti"


Duta Nusantara Merdeka |Jakarta
Yayasan Baitul Maal (YBM) PLN bekerjasama dengan IMZ menggelar acara diskusi public dengan tema "Potret Kaum Marginal Jakarta: Dulu, Kini dan Nanti" hari Rabu pagi, 6 Agustus 2019 pukul 10.00 - 12.00 wib bertempat di Rumah Makan Bumbu Desa Cikini, Jakarta Pusat. Diskusi publik ini menghadirkan narasumber yaitu Salman Al Farisi selaku Deputi Direktur YBM PLN, M. Chozin Amirullah selaku pegiat sosial Turun Tangan, Bhima Yudhistira selaku peneliti INDEF, Sabeth Abilawa Pengurus Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Jakarta, serta dari pihak pemerintahan yang diwakili oleh Dr. Mariana, M.Si selaku Sekretaris Dinas Sosial DKI Jakarta.

Dalam acara diskusi ini juga dilakukan launching Buku Peta Kinerja Pemberdayaan Masyarakat di DKI Jakarta - Kiprah Program YBM PLN, yang merupakan salah satu ikhtiar YBM PLN dalam upaya mengukur kinerja dan capaian yang telah dilakukan bagi masyarakat, khususnya di wilayah DKI Jakarta.

Salman Alfarisi selaku Deputi Direktur YBM PLN, menyampaikan bahwa YBM PLN sebagai lembaga pengelola zakat di lingkungan PT PLN Persero telah berkhidmat mengangkat harkat dan martabat sosial kemanusiaan kaum dhuafa di bidang pengentasan kemiskinan, juga turut mengambil peran dalam usaha meningkatkan kualitas hidup manusia di Indonesia melalui program-program ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial dan dakwah. YBM PLN juga telah mengembangkan program-program unggulan dan mengedepankan upaya pemberdayaan dalam implementasinya.

Dalam buku Peta Kinerja Pemberdayaan Masyarakat di DKI Jakarta - Kiprah Program YBM PLN, Salman menjelaskan bahwa pada tahun 2018 YBM PLN telah menyalurkan dana ZISWAF sebesar Rp 17,37 milyar dari para muzakki dan donaturnya dan telah disalurkan kepada 49.534 jiwa penerima manfaat yang terdiri dari 35.705 penerima manfaat program Sosial Kemanusiaan, 5.500 jiwa penerima manfaat program kesehatan, 5.064 jiwa penerima manfaat program pendidikan, 1.654 jiwa penerima manfaat program ekonomi, serta 1.615 jiwa penerima manfaat program
dakwah.

"Adapun berdasarkan data sebaran penerima manfaatnya, wilayah Kota Madya Jakarta Utara menjadi wilayah dengan penerima manfaat terbesar yakni sebanyak 10.541 jiwa. Dimana berdasarkan data Dinas Sosial DKI Jakarta pada bulan Januari 2019, jumlah data sebaran rumah tangga miskin di Jakarta Utara merupakan wilayah dengan jumiah Anggota Rumah Tangga Miskin Terbanyak, yakni 441.305 jiwa. Atau dengan kata lain, sebanyak 2.39% penduduk miskin di Jakarta Utara merupakan penerima manfaat YBM BRI," tandas Salman.

Menurut Salman, Jakarta sebagai ibu kota negara mau tidak mau menjadi jendela untuk melihat sejauh mana bangsa ini mengelola sumber daya yang ada menuju kesejahteraan yang dirasakan oleh rakyatnya. Dengan APBD yang besar dan selalu meningkat dari tahun ke tahun, seharusnya Jakarta sudah terbebas dari kemiskinan kota.

"Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta pun turut mengapresiasi rilisnya buku Peta Kinerja Pemberdayaan Masyarakat di DKI Jakarta tersebut, "YBM PLN melalui buku ini telah memberikan kontribusi yang besar bagi pemerintah dan masyarakat Jakarta. Semoga menjadi langkah nyata membantu mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan warga Jakarta," tutup Salman. (Arianto)




Share:

Seminar Nasional dengan Tajuk "Prospek Poros Maritim Dunia di Periode Kedua Jokowi"


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Dalam perjalanan pemerintahan selama lima tahun periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo, visi poros maritim dunia diwujudkan dalam berbagai kebijakan sebagai langkah dalam usaha untuk meningkatkan ekonomi sekaligus secara langsung memperkuat pertahanan dan keamanan laut Indonesia.

Saat ini Presiden Joko Widodo tengah bersiap untuk mengarungi periode kedua pemerintahan setelah memenangkan pemilihan presiden pada 17 April lalu. Seiring dengan hal itu, muncul berbagai pertanyaan apakah visi poros maritim dunia akan tetap diimplementasikan dalam berbagai kebijakan pemerintah selama lima tahun mendatang?

The Habibie Center menggelar seminar nasional "Prospek Poros Maritim Dunia di Periode Kedua Jokowi" hari Selasa, 06 Agustus 2019 pukul 10.00 - 13.00 wib bertempat di Hotel Le Meridien, Jakarta. Seminar nasional ini menghadirkan sejumlah narasumber kompeten, yaitu R Sjarief Widjaja selaku Kepala Badan Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia sebagai pembicara kunci di seminar nasional ini. Kemudian Jaleswari Pramodhawardani selaku Deputi V Bidang Polhukam dan Hak Asasi Manusia Kantor Staf Kepresidenan Republik Indonesia, Thomas Darmawan, Ketua Komite Perikanan Asosiasi Pengusaha Indonesia), Rokhmin Dahuri, Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Periode 2001-2004 dan Mohammad Arif, Peneliti The Habibie Center

Seminar nasional ini bertujuan untuk mendiskusikan: (1) Di akhir masa jabatan pertama Presiden Joko Widodo, bagaimana visi poros maritim dunia telah diwujudkan dan (2) Menjelang masa jabatan kedua, apakah selama lima tahun ke depan visi poros maritim dunia akan tetap diimplementasikan dalam berbagai kebijakan pemerintah?

Indonesia memiliki potensi menjadi negara dengan ekonomi kelautan yang menjadi sumber kemakmuran. Sebagai negara kepulauan terbesar, Indonesia memiliki potensi maritim di berbagai bidang. Selain potensi tersebut, Indonesia juga diuntungkan dengan posisi berada di lokasi strategis secara politik maupun ekonomi.

Hal itu memberikan peluang bagi Indonesia sebagai jalur ekonomi global sehingga menempatkan Indonesia sebagai negara dengan keunggulan sekaligus ketergantungan tinggi pada bidang kelautan. Sangat logis jika kemudian muncul pemikiran kemaritiman yang dapat dijadikan tumpuan bagi rancangan pembangunan ekonomi nasional di masa depan melalui visi poros maritim dunia.

Poros maritim dunia menjadi salah satu visi penting diutarakan oleh Presiden Joko Widodo di tahun 2014. Pencanangan Indonesia sebagai poros maritim dunia dilakukan melalui pengembangan ekonomi berbasis maritim sehingga dapat tercipta kesejahteraan. Visi poros maritim dunia juga merupakan usaha untuk meningkatkan konektivitas dan keterjangkauan antarpulau di Indonesia.

Visi tersebut bertumpu pada tujuh pilar utama: (1) Maritim dan sumber daya manusia; (2) Pertahanan laut, keamanan,
penegakan hukum, dan keselamatan di laut; (3) Tata kelola kelautan; (4) Ekonomi dan infrastruktur laut; (5) Pengelolaan tata ruang laut dan perlindungan lingkungan; (6) Budaya maritim dan (7) Diplomasi maritim. (Arianto)




Share:

KIRIM BERITA SILAHKAN KLIK

KIRIM BERITA ANDA KESINI! Merasa Terbantu Dengan Publikasi ? Ayo Traktir Kopi Untuk Admin Dengan Cara Berbagai Donasi. Terimakasih :)



BREAKING NEWS

~||~ KPU Tetapkan Pasangan Prabowo Subianto & Gibran Rakabuming Raka Menjadi Presiden Terpilih ~||~ Kampung Rakyat Indonesia Siap Sukseskan PILKADA Serentak Tahun 2024 ~||~ Hak Angket Kian Redup ~||~ Pasangan Capres & Cawapres Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar dan Pasangan Ganjar Pranowo - Mahfud MD Resmi Layangkan Gugatan Hasil Pilpres Ke Mahkamah Konstitusi ~||~ #PEMILUDAMAI ~||~

Kilas Balik Bung Karno

Kilas Balik Bung Karno - Makna Proklamasi

Ir. Soekarno (Sang Proklamator) Setiap Tahun kita Memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Maka kita tidak bisa t...

Like Fanpage

Follow In Twitter

Breaking News

IKUTI KAMI


loading...

NONTON VIDEO DAPAT DUIT

10 Berita Populer

IKLAN

IKLAN
Ingin Pasang Iklan hubungi Kami di 0812 6582 534

Label

(SAS) #2019GantiPresiden Accounting Aceh Aceh Timur Adat Istiadat Advokat AFF Agama Agraria AIDS Air Aisyiyah Aksara Aksi Aksi Sosial Aktivis Aktivitis Al Washliyah Album Amien Rais Anak Anak Yatim Anarkis Angkatan Darat Anies Baswedan Animal Anti Korupsi Arisan Artikel Artis Arus Mudik Asahan Asian Games ASN Asuransi Asusila Atlet Award Bacaleg Bachtiar Ahmad Sibarani Baksos Bakti Sosial Balap Liar Banda Aceh Bandar Lampung Bandara Bandung Banjir BANK Bank Sumut Bansos Banten Bantuan Sosial Bapenas Bappenas Basarnas Batubara Bawang Putih Bawaslu Bayi Bazar BBM Bea Cukai Beasiswa Begal Bekraf Beladiri Belanja Bencana Bencana Alam Beras Berita Bhabinkamtibmas Bhayangkara Bhayangkari Bioskop Bisnis BKPRMI BM PAN BNI BNN BNPT Bobby Nasution Bom Bunuh Diri Boomerang BPBD BPJS BPN BPOM BRI Brimob Buka lapak Bukit Asam Buku Bulog BUMN Bung Karno Bupati Bursa saham Bursasaham Buruh Bus Caleg Capital market CCTV Cerpen Cianjur Cikampek Citilink conference Cosplayer Covid-19 Covid-19 Satgas Covid19 Cuaca Cuci Tangan Curanmor Cyber Daerah Dakwah Dance Debat Presiden Debt Collector Dede Farhan Aulawi Deklarasi Deli Serdang Demonstrasi Densus 88 Desa Dewan Pengawas Dewata Sakti Dharma Pertiwi Dialog Digital Diklat Dinas Perhubungan Dirgahayu HUT RI Disiplin Diskusi Dongeng Donor Darah DPD RI DPR Duka Cita E-Money Effendi Simbolon Ekonom Ekonomi Ekspor Impor Electronics Elektronik Emas Empat Pilar Entertainment Es cream ESDM event Fashion Festival FIFA Film Film Horor Film seri Anak Fintech FISIP Flores Timur Formasi Formula E Forum Furniture Futsal G30S/PKI GAAS Games Ganja Ganjar Ganjil Genap Garut Gebyar Kemerdekaan Gempa Geng Motor Genppari Gereja Gibran Gizi Buruk Go Pay Go-Jek Gojek Golkar Gotong Royong Grab Gubernur Guru Besar Gym Haedar Nasir ham HANI Harbolnas Hari Ibu Hewan Hiburan HIV HMI Hoax Hotel Hp Hukum Humas Humbahas HUT HUT Bhayangkara HUT RI HUT TNI Hutan Ibadah Ibadah Haji Ibu Negara Idul Adha Idul Fitri IKLAN Imlek IMM Indonesia Industri inflasi Informasi Infrastruktur Inspektorat Inspirasi Internasional Internet Intoleran Investor IPK IPM IPPI Islam IWAPI Jakarta Jakarta Barat Jakarta Pusat Jalan Jambore Nasional Jawa Tengah Jawa Timur Jayapura Jokowi Juara Jum'at Barokah Jumanji Jumat Jumat Berkah Jurnalis Kaliber Kampanye Kampung Rakyat Indonesia Kampus Kamtibmas Kapolda Kapoldasu Kapolri Kapolsek Kapolsek Kepolisian Karaoke Karhutla Karya Tulis Kasus KDRT Keadilan Keagamaan Keamanan Kebakaran Kebangsaan Kebersihan Kebudayaan Kebun Kecantikan Kecelakaan Kedokteran Kegiatan Kegiatan seminar Kehutanan Kejahatan Kejaksaan Kejuaraan Kejurnas Kekerasan Kelestarian Alam Keluarga Kemalingan Kemanusiaan Kemenag Kemenaker Kemendag Kemendagri Kemendesa Kemendikbud Kemenhub Kemeninfo Kemenkes Kemenkeu Kemenko Kemenkumham Kemenlu KEMENPAN-RB Kemenparekraf Kemenperin Kemenpora kemenristek Kemensos Kementan Kemiskinan Kendaraan Dinas Kepala Daerah Kepedulian keperdulian Kepolisian Kerajaan Kereta Api kerja Paksa Kerjasama Kesehatan Kesejahteraan Keselamatan Kesenian Ketahanan Pangan Ketenagakerjaan Keuangan Khilafahtul Muslimin Kilas Balik Bung Karno Kivlan Zen KKP KNPI Kohati kompetisi Kompolnas Komputer Komunitas kon Konferensi KONI Konsumen Koperasi Kopermasu Kopi Kopi Pagi Korupsi Kota Medan KPK KPR KPU Kriminal KRYD KSAD Kudeta Kuliner Kunjungan Kerja Kutai Kartanegara Labuhan Batu Lahan Lakalantas Laksi Lalu Lintas Lampung Langka Langkat Lapas Launching Launching Album Launching Aplikasi Launching Buku LAZISMU Lebaran Legislatif Lembaga LGBT Lifestyle Lingkungan Lingkungan Hidup LIPPI Listrik Lock Down Lomba lomba lari London LPPI LPS LSM Lukas Enembe Madina Mahasiswa Mahkamah Agung Mainan anak Majalengka Makanan Jepang Makassar Makkasar Mall Maluku Market Outlook Masjid Masker Mata Uang Maulid Nabi Mayday MDMC Medan Denai Media Media Sosial Megapolitan Menag Mendag Mendagri Menembak Menteri Menteri Perdagangan millenial Minuman Keras Minuman sehat Minyak Goreng Minyak Makan Miras Mobil MOI Motivasi MoU MPR MPR RI Mudik Muhammadiyah Muharram MUI Munas Musibah Musik Musyawarah Musywil Narkoba Narkotika NasDem Nasional Natal Natal & Tahun Baru New Normal NII NKRI NU ODGJ Office Ojek Online Ojol Olah Raga Olahraga Ombusman Omicron Online Operasi Patuh Operasi Yustisi Opini Organisasi Ormas Otomotif P Padang Padangsidimpuan Pagelaran Pahlawan Pajak Pakta Integritas Palestina Pameran PAN Pancasila Papua Parawisata Pariwisata Partai Demokrat Partai Politik Partai UKM Partai Ummat Pasar Pasar modal Pasar Murah Pasar Tradisional Paspampres Patroli PC PDI Perjuangan PDIP Perjuangan pe Pedagang Pegadaian Pelajar Pelajar Islam Indonesia Pelantikan Pelatihan Pelayanan Publik Pelecehan seks Pelukis Peluncuran Pemadam Kebakaran Pemalakan Pembangunan Pembayaran Elektronik Pembunuhan pemerasan Pemerintah Pemerintahan Pemerkosaan Pemilu Pemuda Pemuda Melati Indonesia Pemuda Muhammadiyah Pemuka Agama pen Penandatanganan Pencabulan Pencemaran Nama Baik Penculikan Pencurian Pendataan Pendidikan Penelitian Penembakan Penerbangan Penertiban Pengabdian Pengadilan Pengadilan Negeri Pengajian Pengamanan Pengamat Penganiayaan Pengawasan Pengetahuan Penggelapan Penghargaan Penghijauan Pengusaha Penipuan Penistaan Agama Penulis Penyakit Penyandang Disabilitas Penyuluhan Perampasan Perayaan Perbankan Percut Sei Tuan Perdagangan Perekonomian Perempuan & Anak Peresmian Pergaulan Perhubungan Perikanan Peristiwa Perjanjian Perjudian Perkawinan Perlombaan Permainan Perpajakan Pers Pertamina Pertanahan Pertanian Perusahaan Pesawat Terbang PET Pileg Pilkada PIlkades Pilpres Pin Pinjam meminjam uang Pinjaman Online PKL PKS PMI Polairud Polantas Polisi Cilik Politik POLRI Polwan Pondok Pesantren Ponpes Pornografi Posko Ummat PPKM PPWI Pra Kerja Prabowo Pramuka Praperadilan Prawita Genppari Premanisme Presiden Prestasi Primbon Politik Prokes promo Property Prostitusi Protokol Kesehatan PSI PSSI Public Expose Publik expose Puisi Pungli PUPR Pusat Perbelanjaan Puskesmas PWI Qurban Radikalisme Rafdinal Ragam Rakernas Rakor Ramadhan Reksadana Rektor Relawan Relawan Jokowi Religi Remisi Rentan Renungan resa Restoran Reuni 212 Revolusi Mental Reward RKUHP Robot Ruang Guru Rumah Rumah sakit Rups Rusia RUU Saber Pungli Sabu Sahabat Anak Salon Samosir Samsat Samsung Sanitasi air.Lingkungan hidup Santri SAR Satlantas Satpol PP Satwa Sejarah Sekolah Sembako Seminar Sengketa Seniman Senjata Senjata Api Sepak Bola Separatis Sepeda Sepeda sehat Serdang Bedagai Sertifikat Sertijab sho Sigli Silaturahim Silaturahim. KUYAI Kartanegara Silaturahmi Silaturrahim SIM Simalungun Simpan Pinjam Simulasi Smartphone Soekarno Solar Somasi Sosial Sosialisasi Startup Stasiun STOP PRES...!!! Studi Ilmiah Stunting Suku bunga Sulawesi Selatan Sumatera Barat Sumatera Utara Sumpah Jabatan Sumut Sungai Superstore Suplemen Surabaya Surat Terbuka Suriyono Adi Susanto Suriyono Adi Susanto {SAS) Survei Survey susu Swab Antigen Syafi'i Ma'arif Syariah Syawal Takjil Tali Kasih Talkshow Tanjung Balai Tantama Tapanuli Tengah Tawuran Teknologi Teror Terorisme Tes Urine Tiket Tilang Tips Tjahyo Kumolo TNI TNI AU TNI-Polri Tokoh Tokoh Agama Tokoh Masyarakat Tol Toys Kingdom ToysKingdom Tragedi Transportasi Trend Rambut True Money Uang Uang Palsu UIN Ujaran Kebencian UKM Ukraina Ulama UMJ umkm UMSU Undang-Undang UNIMED UniPin Universitas Unjuk Rasa Upacara Usaha Rakyat UU Cipta Kerja UU ITE UUD 1945 Vaksinasi Vaksinasi booster Valentine Day Verifikasi Viral Virus Corona Walikota Wanita Wapres Wartawan Webinar Wirausaha Wisata WNA Workshop Yogyakarta Zulkifli Hasan

Arsip Berita

IKUTI BERITA VIDEO KAMI DI YOUTUBE

POS PETIR

VIRUS COVID-19

Wabah Virus Corona (Covid-19) Sudah Menyerang Indonesia, Setiap Hari Korban Semakin Bertambah Sampai ada yang Meninggal, Rakyat Semakin Cemas dan Khawatir, Bagai Tersambar Petir Mendengar Virus Corona.

HALLO KRING..!!!

12 PAS

PANCASILA UDAH FINAL

Pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila Banyak Penolakan Dari Berbagai Kalangan Masyarakat, Memang Seharusnya Tidak Usah Dibahas Dan Lebih Baik Dibatalkan. Pancasila Dasar Negara.
Tendangan 12 PAS Dihentikan

SOS

INDONESIA DARURAT NARKOBA

Sudah dijatuhi hukuman mati bahkan sudah ada yang dieksekusi, tapi masih banyak bandar narkoba semakin merajalela, terbukti banyak yang ditangkap petugas Polisi maupun BNN (Badan Narkotika Nasional) tapi belum kapok juga mereka, justru sipir penjara malah terlibat. Kalau sudah darurat begini, hukuman mati jangan berhenti, jalan terus!.

QUO VADIS

Kunjungan Statistik

Online

IKLAN USAHA ANDA


PRO KONTRA VAKSINASI

~> Program Vaksinasi Yang Diluncurkan Pemerintah Mendapat Sorotan Dari Berbagai Masyarakat, sehingga terjadi pro dan kontra

<~ Memang Sebenarnya Harus Jelas Disampaikan, Maksud dan Tujuan Vaksinasi, Karena dilapangan Ada Perbedaan Orang Yang Akan Divaksin dan Yang Tidak Boleh Divaksin, membuat masyarakat Bingung

Link Terkait

close
Banner iklan disini