Satu - Satunya Tampil Beda, Koran Politik Paling Berani Mengkritik Terpanas dan Perang Terhadap Koruptor, Narkoba, Teroris Musuh Rakyat ~~~~~>>>>> Kami Menerima Artikel, Opini, Berita Kegiatan, Iklan Pariwara dapat mengirimkannya melalui email dutanusantaramerdeka@yahoo.co.id
Tampilkan postingan dengan label Seminar. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Seminar. Tampilkan semua postingan

Menakar Kesiapan Perusahaan BUMN Dalam Era Industri 4.0


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Seminar Nasional BUMN bertajuk
"Menakar Kesiapan Perusahaan BUMN Menapaki Era Industri 4.0 dan Peleburan Bisnis Sampingan BUMN" digelar pada Rabu, 5 Februari 2020 di Room Puri Ratna, Grand Sahid Jaya Hotel, Sudirman, Jakarta.

Mohamad Toha, Anggota Komisi VI DPR RI  dalam seminar mengatakan, Menyinggung tentang percepatan informasi dan produktivitas yang meningkat dalam Revolusi industri 4.0, mengacu pada budaya Gotong royong dan budaya dalam kearifan lokal yang ada melawan industri.

“Saat dialog dengan BUMN saya pesan, boleh terbawa arus, tapi jangan terseret oleh arus pengaruh dunia. Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada harus mumpuni untuk mampu bersaing. Termasuk soal modal. Kondisi gula yang masih kurang 600.000 ton antara lain menjadi perhatian kita. Itu karena pabrik yang ada mayoritas adalah peninggalan Belanda," kata Toha di sela-sela acara seminar di Jakarta. Rabu (05/02)

Menurutnya, Ini masih bicara satu Produk. Bagaimana dengan kedele, Garam dan lainnya. Pemerintah hendaknya serius menangani kebutuhan pokok rakyat Indonesia dari segi pemenuhan konsumsi bukan hanya pembangunan infrastruktur dan konstruksi jalan tol semata.


Pada kesempatan yang sama, Bima Yudhistira, Pengamat Ekonomi INDEF mengatakan, Di Era industri 4.0 muncul lapangan kerja baru karena skill skill baru. Di BUMN justru pengaruhnya baik karena bisa menambah 2 juta lapangan kerja. Skill SDM harus lebih ditingkatkan. Tidak akan terjadi PHK, bila SDM kita bisa mengikuti teknologi.

Bima menjelaskan bahwa sejarah selalu berulang, kita tidak perlu kuatir dengan hadirnya Industri 4.0 dengan adanya robotisasi. Dinegara Jerman tidak ada ketakutan tentang pengangguran, karena era industri 4.0. Buktinya tingkat pengangguran di Jerman sangat rendah.

"China salah satu negara yang paling maju teknologinya di Asia, karena masyarakatnya bisa dengan cepat menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi yang berkembang pesat," pungkasnya.

Seminar ini didukung oleh Jamkrimdo, PGN, Jasa Raharja, Angkasa Pura II, BRI, Pertamina Fastron syntetic Oil, ASDP Indonesia Ferry, BRI, dalam membahas soal peran BUMN dalam peningkatan kualitas SDM dan produksi dalam Negeri.

Turut hadir selaku Pembicara Andre Rosiade, Anggota Komisi VI DPR RI, Mohamad Toha, Anggota Komisi VI DPR RI, H. Abdul Kadir, Pengusaha, dan Bima Yudhistira, Pengamat Ekonomi INDEF.(Arianto)     




Share:

IDX Channel Gelar Economic Outlook "Sinergi Membangun Destinasi Pariwisata Prioritas"


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
IDX Channel sebagai salah satu channel televisi yang fokus pada isu ekonomi, bisnis dan capital market menggelar seminar Economic Outlook "Sinergi Membangun Destinasi Pariwisata Prioritas. Seminar ini bertujuan jadi ajang diskusi dan rujukan bagi regulator dan stake holder, agar sektor pariwisata bisa jadi motor penggerak bagi perekonomian nasional.

Di penghujung 2019 kemarin, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk mengembangkan lima destinasi pariwisata prioritas. Diantaranya adalah Borobudur, Danau Toba, Labuan Bajo, Likupang dan Mandalika.

Kelimanya dianggap mempunyai potensi yang sangat besar, dan harus mendapatkan perhatian serius, Dengan adanya lima destinasi pariwisata prioritas, diharapkan sebaran wisatawan tidak hanya terpusat di Bali saja, tapi juga berkembang ke destinasi yang lain.

Henky Manurung, Asisten Deputi Investasi Pariwisata, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Kemenparekraf mengatakan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemparekraf) memastikan terus menggenjot program pengembangan usaha termasuk UMKM di kawasan wisata.

Selain itu, pihaknya melakukan pengembangan usaha kecil melalui sejumlah kerja sama dengan para pihak terkait," ujar Henky dalam ajang IDX Channel Economic outlook pada Kamis(16/01) di Hotel JS Luwansa Jakarta.

Lintas kementerian telah menyiapkan anggaran jumbo, lanjutnya, dalam pembangunan dan pengembangan destinasi pariwisata prioritas ini. Di 2020 ini misalnya, Kementerian PUPR telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 88 triliun, Kementerian Perhubungan menyiapkan anggaran sebesar Rp 2,95 triliun, sedangkan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi kreatif, mendapatkan anggaran sebesar Rp 5,27 triliun. Jika ditotal, setidaknya lebih dari Rp 10 triliun anggaran disiapkan untuk pengembangan destinasi wisata.

Dalam kunjungannya ke destinasi pariwisata prioritas, kata Henky, presiden Joko Widodo mendorong agar dibuatkan UKM Center di sejumlah tempat wisata prioritas. Selama ini, banyak UMKM yang tidak bisa survive, karna terbentur persoalan permodalan. PT Permodalan Nasional Madani (PNM) selama ini telah banyak mengeluarkan bantuan pembiayaan ke para UMKM yang ada di destinasi pariwisata prioritas. Bahkan PT PNM juga pernah bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata untuk membantu UMKM di sektor pariwisata yang membutuhkan pembiayaan.

Tidak hanya itu, Henky menjelaskan, PT PLN Juga turut memberikan kontribusi positif, dalam pengembangan program pemerintah memajukan sektor pariwisata. Untuk mendukung destinasi wisata prioritas, salah satu infrastruktur yang sangat penting adalah ketersediaan listrik.

"Dengan mendukung kebutuhan listrik pariwisata prioritas, perekonomian di daerah tersebut dapat tumbuh lebih cepat. Pada akhirnya, sektor pariwisata diharapkan bisa menjadi penopang peningkatan jumlah wisatawan baik asing maupun lokal, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional," tandasnya.

Pembangunan infrastruktur ini, katanya, oleh sejumlah kalangan belum bisa dirasakan secara instan. Pembangunan infrastruktur ini juga tidak bisa serta merta mendongkrak tingkat kunjungan wisata manca negara dan nasional. Pada titik inilah diperlukan konsep promosi yang tepat. Apalagi di era kecanggihan teknologi ini, promosi menjadi hal yang penting dan wajib dilakukan.

"PHRI pernah mengatakan perlunya roadmap yang jelas, dalam pengembangan lima destinasi pariwisata prioritas ini. Untuk promosi tiap daerah, bisa jadi polanya akan berbeda menyesuaikan kondisi dan geografis wilayah yang menjadi tujuan wisata. Untuk itulah, diperlukan sinergi yang kuat antar banyak pihak di sektor pariwisata ini," pungkasnya. (Arianto)



Share:

Pelaku Industri Vape Gelar Talkshow Bertajuk "Indonesia Vaper Movement"


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Kini Vape telah berkembang sangat pesat dan jauh lebih aman untuk di gunakan, adapun komponen dari vape terdiri dari: Baterai, Wire/Kawat elemen pemanas, Kapas Organik, E-liquid dan Atomizer.

Indra Tanumihardja selaku Bendahara  Asosiasi Produsen E-Liquid Mikro (APEM) dalam Talkshow bertajuk "Indonesia Vaper Movement" mengatakan, APEM berkomitmen selalu membantu para produsen untuk mengurus surat izin terkait pabrik dan surat izin untuk pita cukai Vape serta segala sesuatu yang berkaitan dengan izin produksi dan pabrik.


Pada kesempatan yang sama, I Gde Agus Maha selaku Ketua Asosiasi Vaperiser Bali menyampaikan, Tujuan utama dari-vape/vaping adalah membantu para perokok untuk lepas atau berhenti dari kebiasaan buruk merokok dengan bantuan alat yg di sebut vape/vaporiser.

"Dimana menurut hasil penelitian, vape 95% lebih aman daripada rokok konvensional yg mengandung TAR, dan dengan harapan semua orang bisa mencapai hidup sehat terlepas dari rokok konvensional maupun vape itu sendiri," ujar Agus saat Talkshow bertajuk "Indonesia Vaper Movement" di One Bel Park Mall Jakarta. Minggu (15/12)

Seperti kita ketahui, kata Agus, Bali masih mengandalkan sektor pariwisata dan agraria, akan tetapi kini banyak UMKM seperti: Vape Store dan Brewer yang berdiri dan secara tidak langsung mempengaruhi perekonomian di Bali, baik membuka lowongan pekerjaan baru dan menambah peluang.

Menurutnya, Demi memastikan industri yang bertanggung jawab dan berintegritas, pelaku industri vape di Indonesia, digelar Penandatanganan Kode Etik industri vape.


Adapun 6 kode etik industri vape yang bertanggung jawab dan
berintegritas yaitu:

-  Vape tidak boleh digunakan/dijual/diberikan kepada orang berusia dibawah 18 tahun.

-  Vape tidak sepenuhnya aman, oleh karena itu hanya digunakan untuk berhenti dari kebiasaan yang lebih merugikan kesehatan.

-  Menjamin kebenaran informasi yg tersaji dalarm label dan kemasan terutama mengenai kandungan nikotin dan bahan-bahan lainnya.

-  Membantu menjaga industri dari penyalahgunaan produk terhadap Narkotika dan Obat-obatan Terlarang lainnya.

-  Tidak melakukan kegiatan promosi yg dtujukan atau menyasar konsumen berusia 18 tahun kebawah.

-  Mencegah upaya timbulnya perokok atau pengguna vape baru dengan tidak menawarkan kepada yang bukan perokok.

Turut hadir para pelaku industri Vape, diwakili oleh berbagai asosiasi seperti Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI), Asosiasi Vaporizer Bali (AVB) Asosiasi Vapers Indonesia (AVI) dan Asosiasi Produsen E-Liquid Mikro (APEM) serta para undangan lainnya. (Arianto)



Share:

IPKEMINDO Gelar Seminar dan Lokakarya Nasional Gelombang II


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Pembimbing Kemasyarakatan memiliki peran strategis dalam Sistem Peradilan Pidana. Dalam rangka meningkatkan kapasitas Pembimbing Kemasyarakatan, Ikatan Pembimbing Kemasyarakatan Indonesia (IPKEMINDO) menggelar Seminar dan Lokakarya Nasional Gelombang II bertajuk “Strategi Peningkatan Profesionalisme dan Kompetensi PK dalam rangka Mendukung Percepatan Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan” pada Kamis, 12 Desember 2019 di Merlynn Park Hotel Jl. KH. Hasyim Ashari No.29-31, Jakarta.

Ketua Umum IPKEMINDO, Dr. Sri Puguh Budi Utami dalam sambutannya mengatakan, IPKEMINDO memiliki tim kerja yang kompak, sinergitas antara pengurus pusat dan wilayah yang luar biasa. Sehingga pelaksanaan seminar ini dapat berlangsung dengan meriah dan dihadiri oleh pembimbing kemasyarakatan dan Asisten Pembimbing Kemasyarakatan dari seluruh Indonesia, aplause yang meriah untuk IPKEMINDO.

Selain itu, kata Sri, untuk melaksanakan amanat Permen PAN RB, kegiatan seminar memiliki tujuan untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan kompetensi para PK dan Asisten PK, khususnya dalam menyikapi adanya perkembangan pengetahuan-pengetahuan terbaru serta merespon isu-isu terkini.

Dengan demikian, lanjutnya, PK dan Asisten PK dapat selalu up to date sesuai tuntutan masarakat dan dinamika pelaksanaan tugas. Hal ini juga sejalan dengan salah satu tujuan didirikannya IPKEMINDO 6 tahun yang silam yaitu untuk mewujudkan PK yang berkompetan dan profesional.

Saat ini, Sri menuturkan, Salah satu isu terkini yang sedang hangat-hangatnya dan tentu harus direspon dan ditindak lanjuti adalah pidato pelantikan bapak presiden Jokowidodo yang menyebutkan lima program kerja yakni:
- Pembangunan SDM
- Pembangunan infrastruktur
- Penyederhanaan segala bentuk kendala regulasi
- Penyederhanaan birokrasi
- Transformasi Ekonomi.

Atas pidato dan arahan bapak presiden, menteri hukum dan HAM juga telah menginstruksikan kepada seluruh jajaran kementerian hukum dan HAM tidak terkecuali kami di direktorat jenderal pemasyarakatan agar segera melaksanakan langkah langkah konkrit yaitu:

- Percepatan PB, CB, Remisi Online,

- Penanganan overcrowded dengan cara cara baru dengan berpikir out of the box,

- Peningkatan koordinasi dalam penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban.

Menindaklanjuti arahan tersebut, Sri menjelaskan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan langsung bergerak cepat dengan kebijakan Crash Program pemenuhan PB, CB, dan CMB untuk 34.000 Narapidana yang tanggal pembebasan bersyaratnya sampai dengan 31 Maret 2020. 

Melalui Crash Program ini kita melakukan terobosan hukum yakni:

-  Simplifikasi Laporan Penelitian Kemasyarakatan, berupa penyederhanaan format Laporan, sehingga pembimbing kemasyarakatan dapat melaksanakan Litmas dengan lebih Efektif dan Efisien.

-  Penunjukkan Pembimbing Kemasyarakatan sebagai penjamin, dalam hal Anak dan Narapidana yang bersangkutan tidak memiliki Penjamin, sehingga akses untuk memperoleh PB, CB, dan CMB menjadi lebih terbuka untuk semua warga binaan.

Disisi lain, kata Sri, Salah satu tujuan revitalisasi penyelenggaraan Pemasyarakatan adalah meningkatkan peran pembimbing kemasyarakatan yang menjadi ujung tombak Pemasyarakatan. Ketajaman ujung tombak ini menentukan keberhasilan Pemasyarakatan secara menyeluruh.

-  Dengan rekomendasi yang tepat dari pembimbing kemasyarakatan dalam mengukur risiko dan perubahan perilaku warga binaan, maka gangguan keamanan dan ketertiban di Lembaga pemasyarkatan dapat diminimalisir.

-  Dengan peran PK dalam melaksanakan Restoratif Justice, Diversi, dan alternative pemidanaan lainnya dapat menjadi solusi untuk penanganan over crowded.

-  PK juga menjadi wujud nyata daru upaya penyederhanaan birokrasi di UPT pemasyarakatan dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, karena dengan adanya jabatan fungsional PK saat ini telah menjadi pilihan karier yang sangat menjanjikan dengan level kelas jabatan dan tunjangan yang tidak kalah dengan pejabat pengawas, administrasi, bahkan pejabat pimpinan tinggi.

Untuk itu, Sri menambahkan, supaya dapat memenuhi tuntutan-tuntutan pembaharuan tugas tersebut, saya berpesan kepada para PK. Tingkatkan kapasitas dan kualitas diri, jangan hanya mengejar angka kredit.
Dengan telah adanya tunjangan dan kelas jabatan yang tinggi maka harus dibarengi dengan integritas.

Namun, tutur Sri, Dengan adanya organisasi profesi IPKEMINDO, para PK dan APK harus lebih kompak lagi dalam mencapai tujuan bersam serta harus terus berupaya mengembangkan metoda-metoda kerja baru dan cara cara baru, sehingga pelaksanaan tugas dibidang bimkemas dapat lebih effektif dan efisien.

"Saya berharap IPKEMINDO dapat terus produktif menjadi mitra dan memberikan dukungan kepada instansi pembina khususnya dalam menyikapi percepatan dan pembaharuan yang harus dilakukan dalam pelaksanaan tugas pembimbing kemasyarakatan dan asisten pembimbing kemasyarakatan," pungkasnya. (Arianto)

Share:

Alex Noerdin: Pengelolaan BUMN Lebih Profesional dan Pengawasan Langsung oleh Presiden


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Forum Wartawan Jakarta Indonesia menggelar Seminar Sehari dengan tajuk "Kebijakan pendayagunaan dan pengelolaan BUMN melalui restrukturisasi dan Rancangan Undang Undang BUMN sebagai penopang keuangan Negara" pada Rabu. 20 November 2019 di Puri Ratna Grand Sahid Jaya Hotel JI. Jend. Sudirman Kav. 86. Jakarta Pusat.

Ir. H. Alex Noerdin, S.H. selaku Pimpinan Komisi VII DPR RI mengatakan, Problematika BUMN dalam perspektif kekinian antara lain: Kerugian, Korupsi, Intervensi Negara Secara Berlebihan dalam Manajemen Perusahaan, Penyertaan Modal Negara (PMN), dan Komisaris belum bekerja "Full Time".

"Komisaris BUMN harus optimal dalam menjalankan tugasnya di BUMN, untuk efektif Fungsi Pengawasan Internal," ujar Alex saat seminar di Jakarta. Rabu (20/11)

Selain itu, Kata Alex, Rangkap jabatan Komisaris oleh Dirjen/ Pejabat Negara lainnya atau Direktur BUMN dengan Komisaris BUMN perlu ditinjau kembali sebagai bagian dari komitmen reformasi birokrasi (UU no 5 tahun 1999 mengenai Persaingan Usaha, pada pasal 26 dijelaskan bahwa rangkap jabatan dilarang).

Menurut Alex, Awalnya PT Garuda Indonesia merilis Laporan Keuangan Tahun 2018 dengan laba USs 5,018 Juta atas sekitar Rp. 70,14 M (kurs Rp. 14.000,-). Pada 26 Juli 2019, PT Garuda Indonesia merilis restatemen Laporan Keuangan Tahunan (LKT) 2018 dengan mencantumkan kerugian USs 175,028 Juta atau Rp. 2,4T (kurs Rp. 14.000).

Kedepannya, Lanjut Alex, Superholding sebagai Induk dari seluruh BUMN yang mengharuskan pengelolaan BUMN lebih profesional dan pengawasan langsung oleh Presiden. Di negara lain sudah lebih dulu dibentuk Superholding seperti: Temasek Holding (Singapura) dan Khazanah Nasional Berhad (Malaysia).

"Semoga tahun 2020 BUMN sebagai pelaku utama yang kompetitif, sehat dan berdaya saing, tidak boleh lagi membebani negara, dapat menciptakan nilai tambah yang signifikan (dalam bentuk deviden) bagi negara khususnya dan perekonomian pada umumnya," tutupnya. (Arianto)



Share:

Aliansi Nasional Reformasi RKUHP Gelar RKUHP Periode Baru Bahas Dengan Pendekatan Baru


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
RKUHP sekarang: Tidak Cukup Sosialisasi Periode Baru, Bahas dengan Pendekatan Baru Menterinya Hukum dan HAM RI dan Komisi 3 DPR RI periode 2019-2024, pada Senin, 18 November 2019 sempat dikabarkan akan menggelar Rapat Kerja Pertama, bisa dipastikan juga dalam Raker tersebut akan dibahas RKUHP yang merupakan naskah usulan pemerintah yang sempat menimbulkan berbagai perdebatan. 

Pembahasan antara Panja dan Pemerintah DPR juga tidak boleh hanya 14 pasal yang disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM. Presiden berkali-kali menyatakan memiliki perhatian besar terhadap investasi dan pembangunan manusia, RKUHP banyak memuat masalah yang juga akan bedampak buruk pada investasi dan pembangunan manusia.

Tommy Indyan selaku Staf Divisi Pembelaan Kasus, Direktorat Advokasi Kebijakan, Hukum dan HAM, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mengatakan, Tiga isu mendasar yang tak pernah menjadi perhatian menteri hingga akhir pembahasan RKUHP bahkan sampai dengan ditunda adalah:

Pertama, mengenai pertanggungjawaban korporasi dalam RKUHP (Pasal 45-50 RKUHP), Pasal 48 dan 50 dalam RUU KUHP tentang tindak pidana korporasi memasukkan rumusan yang tidak jelas dan sulit untuk diimplementasikan dalam tataran penegakan hukum. Pasal-pasal tersebut bersifat karet, cenderung menyasar individu dan bukan untuk menjera korporasi sebagai badan hukum yang merupakan entitas terpisah.

Seharusnya dalam pasal-pasal tersebut diatur dalam kondisi apa korporasi dapat dijerat dengan dakwaan pidana, dan pada kondisi terbatas seperti apa individu/organ korporasi (baik struktural ataupun fungsional) dapat dimintakan pertanggungjawaban. Pasal-pasal karet tidak kondusif untyk dunia usaha karena menciptakan ketidakpastian hukum.

Pengusaha/pengurus korporasi akan takut melakukan tindakan apapun karena apabila business judgment mereka salah maka rentan dipidana. Hal ini jelas akan berdampak buruk pada iklim investasi.

Kedua, rumusan tindak pidana lingkungan hidup dalam RKHUP (Pasal 346-347 RKUHP) masih bermasalah. Rumusan pasal ini kembali pada rumusan UU 23/1997. Padahal UU tersebut tidak efektif dalam penegakan hukum lingkungan hidup sehingga diganti dengan UU 32/2009. Rumusan pasal 346 RKUHP akan menyulitkan pembuktian karena adanya unsur melawan hukum dan akibat.

Pelaku dapat berdalih jika mempunyai zin maka tidak akan mungkin melawan hukum dan menyebabkan pencemaran atau kerusakan, melainkan cukup dibuktikan apakah tindakan pelaku melebihi baku mutu pencemaran atau kriteria baku kerusakan.
.
Ketiga, yang tak pernah masuk 14 pasal bermasalah, adalah Pasal 2 jo Pasal 597 RKUHP tentang living law atau hukum yang hidup di masyarakat, klaim bahwa pasal ini dimaksudkan untuk mengakui masyarakat adat tidak tergambar oleh rumusan dalam RKUHP.

Selain itu, kata Tommy, Dalam Pasal 2 jo Pasal 597 Tidak jelas yang dimaksud antara hukum yang hidup di masyarakat dengan hukum adat. Penjelasan Pasal 2 menjelaskan living law akan diatur dalam Perda sehingga berpotensi akan memunculkan Perda diskriminatif, karet dan tidak jelas, termasuk juga peluang apapun dinyatakan sebagai "hukum yang hidup di masyarakat" termasuk ketidakpastian hukum bagi dunia usaha dan investasi.

"Penerapan Pasal 597 ayat (1) dan (2) pun dapat menimbulkan kesewenang-wenangan karena Aparat Penegak Hukum berpotensi mendefinisikan "hukum yang hidup di masyarakat" berdasarkan penafsirannya sendiri tanpa batasan yang jelas dengan menggunakan pasal ini. Jika pasal ini dimaksudkan mengakui masyarakat adat, maka masyarakat adat harus dihadirkan dalam pembahasan, dan penerapannya tidak dengan mengambil kewenangan pranata penyelesaian sengketa di masyarakat kepada aparat penegak hukum negara," ujar Tommy saat jumpa pers di Bakoel Coffice Cikini, Jakarta. Minggu (17/11)

Menurutnya, Tiga permasalahan ini saja luput dalam 14 pasal yang dinyatakan bermasalah oleh Menteri Hukum dan HAM, padahal ketiga masalah ini jelas akan berdampak pada sulitnya mencapai tujuan meningkatkan investasi dan pembangunan manusia. (Daftar pasal bermasalah lengkap terlampir) di Periode baru ini, Pemerintah dan DPR harus memiliki semangat baru dalam pembahasan RKUHP.

Disamping itu, lanjut Tommy, Tak henti Aliansi Nasional Reformasi KUHP mengingatkan, bahwa permasalahan RKUHP kemarin disebabkan 2 masalah sentral:

Pertama, lahirnya pasal-pasal bermasalah tidak terlepas dari minimnya evaluasi komprehensif berbasis data yang harusnya dilakukan Pemerintah sebelum merumuskan RKUHP. Banyak pasal lahir tanpa evaluasi, tanpa melihat perkembangan hukum dan tidak relevan untuk negara merdeka yang demokratis.

Kedua, lahirnya pasal-pasal bermasalah di RKUHP berasal dari ketidakselarasan program pembangunan Pemerintah dari berbagai aspek yang diatur dalam RKUHP mulai dari ekonomi, investasi, bisnis, kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.

Atas kedua masalah tersebut, tambah Tommy, tidak mungkin perbaikan RKUHP dilakukan tanpa melalui pembahasan yang komprehensif. Solusi "sosialisasi" saja jelas bukan jalan yang tepat ketika Presiden telah menyerukan penundaan pengesahan RKUHP.

Untuk menjamin perbaikan RKUHP, kata Tommy, maka yang seharusnya dilakukan adalah Presiden membentuk Komite Ahli Pembaruan Hukum Pidana yang melibatkan seluruh elemen:

1. masyarakat: akademisi dan ahli dari seluruh bidang ilmu yaitu ahli ekonomi, kesejahteraan sosial, psikologi, kriminologi, dan kesehatan masyarakat.

2. Komite Ahli tersebut ditugaskan untuk membantu Pemerintah dan DPR menguatkan pembahasan RKUHP dengan data dan evaluasi terhadap implementasi penggunaan hukum pidana di Indonesia (evidence based policy).

3. Pemerintah dan DPR membuka konsultasi lintas sektor yang lengkap dan didokumentasi dan hasilnya dianalisis serta berdiskusi dengan publik melibatkan kelompok masyarakat sipil untuk memastikan keselarasannya dengan program pembangunan dan kepentingan masyarakat.

"Pemerintah dan DPR menjamin keterbukaan informasi publik terhadap proses pembahasan RKUHP, termasuk memastikan tersedianya dokumen pembahasan RKUHP terkini, minutasi pembahasan, dan dokumen-dokumen terkat publik lainnya," tutupnya.

Turut hadir para Pembicara:
Bivitri Susanti, Pengajar STIH Jentera, M.R. Andri Gunawan Wibisana selaku Pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Tommy Indyan selaku Staf Divisi Pembelaan Kasus, Direktorat Advokasi Kebijakan, Hukum dan HAM, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Anissa Yusha Amalia selaku Ketua BEM FHUI 2019 dengan Moderator: Astried Permata LBH Masyarakat. (Arianto)



Share:

SETARA Institute Gelar Seminar "Merawat Kemajemukan dan Memperkuat Negara Pancasila"


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Salah satu tantangan pemerintahan baru Republik Indonesia hasil Pemilu dan Pilpres 2019 adalah merawat kemajemukan dan memperkuat negara Pancasila. Kemajemukan merupakan esensi paling elementer Pancasila yang belakangan mengalami tantangan serius, terutama ketika identitas yang majemuk disikapi secara antagonistik. Salah satu identitas—meski bukan satu-satunya—yang paling rentan dalam arena kemajemukan adalah agama/keyakinan, yang ditunjukkan dengan tingginya angka pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan (KBB).

Kita semua tidak ingin, kondisi menguatnya intoleransi dan radikalisme menjadi alat penundukkan dan justifikasi tindakan politik pemerintah membatasi kebebasan sipil warga. Kita mesti beri obat penawar, penanganan intoleransi dan radikalisme dalam kerangka demokrasi dan hak asasi manusia.

Halili selaku Direktur Riset SETARA Institute dalam paparannya mengatakan bahwa SETARA Institute mengajukan rekomendasi sebagai berikut:

- Pertama, pemerintah harus merancang, mengagendakan dan melakukan optimalisasi institusi pendidikan untuk membangun pendidikan yang bhinneka, terbuka dan toleran, serta berorientasi pada penguatan bangsa dan negara berbasis Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- Kedua, pemerintah harus memposisikan aparatnya, khusus kepolisian dan pemerintah lokal (dari provinsi hingga desa/kelurahan) sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum, perlindungan seluruh warga, dan pembelaan dasar dan konstitusi negara.


- Ketiga, negara harus menjamin penegakan hukum yang tegas dan adil berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

- Keempat, mengoptimalisasi fungsi edukasi, sosialisasi, dan literasi mengenai toleransi dan kerukunan serta pencegahan diskriminasi dan intoleransi melalui optimalisasi televisi, media sosial, dan media daring sebagai arena dan ruang diskursus. Kelima, memperkuat dan mengintensifkan inisiatif dan pelaksanaan dialog yang setara antar kelompok agama/keyakinan.

"SETARA Institute mendorong Pemerintah untuk lebih serius memberikan jaminan paripurna bagi kebebasan beragama/berkeyakinan serta menghapus diskriminasi dan intoleransi sebagai legacy pemerintahan ini," ujar Halili dalam Seminar "Merawat Kemajemukan, Memperkuat Negara Pancasila" di Hotel Ashley Jakarta. Senin (11/11)

Selain itu, kata Halili, SETARA Institute mendorong pemerintahan baru hasil Pilpres 2019 untuk mengagendakan pengarusutamaan keberagaman atau kebinekaan dalam seluruh aspek tata kelola pemerintahan negara melalui pelembagaan pemerintahan inklusif (inclusive governance).

"Presiden diharapkan dapat mengeluarkan regulasi presidensiil yang menginstruksikan agar seluruh kementerian dan lembaga mengimplementasikan kebinekaan yang menghimpun keanekaan latar belakang di berbagai aspek, termasuk kebinekaan agama. Hanya dengan pengarusutamaan pemerintahan inklusif lah, cita Bhinneka Tunggal Ika sebagaimana menjadi sasanti Pancasila dapat diwujudkan secara sistemik," tandasnya.

Turut hadir Keynote Speaker: H. Bambang Soesatyo, S.E., M.B.A. selaku Ketua MPR RI serta para Pembicara: Romo Benny Susetyo dari BPIP, M. Choirul Anam dari Komnas HAM, Khariroh Ali dari Komnas Perempuan, Bonar Tigor Naipospos dari SETARA Institute, Halili selaku Direktur Riset SETARA Institute dengan Moderator:  Lady Malino selaku Anchor CNN Indonesia. (Arianto)



Share:

Ideanation Future Festival 2019 Usung Tema "Home of Innovation"


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Perkembangan Industri 4.0 yang kian dinamis membuat inovasi menjadi elemen penting. Semua pihak terus berpacu menciptakan inovasi agar bisa bertahan dan terus menghasilkan produk terbaik.

Pentingnya inovasi mendorong hadirmya Ideanation Future Festival, acara yang menggabungkan Innovation Talks, Innovation Exhibition, IdeaPitch Battle, Awarding Night serta Special Performances dalam satu tempat. Dimana Inovator dan investor bisa langsung berinteraksi berbagi ide dan memperkenalkan produk.

Mengusung tema "Home of Innovation", Ideanation Future Festival (IFF) 2019 yang digelar oleh Narasi bersama Basic ini diharapkan mampu mewadahi lahimya inovasi untuk memberi kemudahan sehari-hari.

IFF 2019 menjadi puncak dari rangkaian kompetisi Ideanation sepanjang 2019. Sebelumnya, Narasi dan Basic telah menggelar roadshow ke berbagai kampus di kota-kota besar seperti Medan, Semarang, Padang. Bali, Jakarta dan kota besar lainnya.


IFF 2019 menyiapkan serangkaian pembicara ternama pada sesi innovation talkshow selama 2 hari pada 08 - 09 Nopember 2019 bertempat di Ciputra Artpreneur, Lotte Shopping Avenue Lt 11, Jl Prof Dr. Satrio kav. 3-5*Jakarta.

Turut hadir Yoris Sebastian, Co Founder & Executive Chairman Inspigo, Rama Raditya, Founder & CEO Qlue, Kiwi Aliwarga, Founder & Executive Chairman of UMG Idealab, Nazier Ariffin, Head of Strategic Investment Telkomsel, Farid Naufal Aslam, CEO Aruna, Marshall Utoyo, CEO Fabelio dan masih banyak lagi.

8 Finalis terpilih dari 4 kategori, akan ditantang untuk mempresentasikan ide karya inovatif mereka di hadapan para dewan juri dalam IdeaPitch Battle. Para dewan juri, antara lain Antony Liem, CEO MCM dan MPI GDP Venture, Najwa Shihab, Founder Narasi, Angela Soedjana, Komisioner ldeanation dan Komisaris Unit Bisnis Baramulti Grup) dan Ridzki Kramadibrata, Presiden Grab Indonesia.

Pemenang akan diumumkan pada hari kedua di sesi malam penganugerahan. Malam penganugerahan (awarding night) akan menjadi puncak rangkaian IFF 2019, dengan penyerahan hadiah kepada pemenang kompetisi ldeaNation 2019, pemenang ldeaPitch Battle, serta special performance oleh Raisa.

Elly Husin, Direktur Komunikasi Narasi, menuturkan betapa pentingnya kerja kolektif untuk mendorong berbagai inovasi di tanah air. Kami ingin menyiapkan dan mendorong lebih banyak anak muda menjadi inovator.
Sementara itu, kata Elly, Kami ingin di era 4.0 anak muda bisa menawarkan solusi terhadap berbagai permasalahan yang ada di sekitar mereka. Penting bagi semua pihak untuk berkolaborasi, sehingga kita bisa terus menghasilkan produk inovatif di berbagai bidang.

"Melalui IFF 2019 kami berharap bisa memberikan wadah bagi siapa saja untuk ikut ambil bagian dalam menciptakan inovasi," ujar Elly saat menyampaikan paparannya di Jakarta. Jum'at (08/11)

Pada kesempatan yang sama, Achmad Kadhafi S selaku Chairman of Ideanation 2019 menuturkan bahwa inisiatif pihaknya untuk menggelar DFF 2019 merupakan bentuk dari keinginan Ideanation untuk menumbuhkan budaya inovasi di Indonesia.

"Ideanation memilki tujuan untuk menciptakan ekosistem inovasi di Indonesia dimana semua pihak yang terkait dapat saling berinteraksi di dalam platform yang dibuatnya. IFF 2019 ini akan menjadi wadah yang penting untuk meningkatkan budaya inovasi di Indonesia," tutupnya. (Arianto)



Share:

IPKEMINDO Menuju SDM Indonesia Unggul


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul terus digaungkan oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Hal tersebut dilatarbelakangi besarnya jumlah penduduk Indonesia yang diprediksi mencapai 270 juta jiwa pada tahun 2020 oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, Ikatan Pembimbing Kemasyarakatan Indonesia (IPKEMINDO) dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) menyadari akan pentingnya pembangunan petugas Pemasyarakatan khususnya Pembimbing Kemasyarakatan yang unggul.

Dengan semangat itulah, IPKEMINDO dan Ditjen PAS menggelar Seminar Nasional bertajuk "Peran Pembimbing Kemasyarakatan dan Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan" selama dua hari pada Kamis-Jumat, 7-8 Oktober 2019, di Merlynn Park Hotel Jakarta.


Seminar diikuti oleh Pembimbing Kemasyarakatan, mahasiswa, praktisi peradilan pidana, pengamat dan peneliti Pemasyarakatan serta stakeholder. Turut hadir Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS), Sri Puguh Budi Utami, sekaligus menjadi keynote speaker pada seminar tersebut

Sri Puguh Budi Utami, Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) mengatakan, Pemasyarakatan memiliki SDM yang besar, seperti jumlah Pembimbing Kemasyarakatan yang besar. Mereka memiliki peran yang sangat suategis. Tidak hanya bagi Warga Binaan Pemasyarakatan, tetapi lebih luas pada sistem peradilan pidana. Ini menjadi kekuatan kita.

Dirjen PAS perempuan pertama tersebut mengungkapkan, bahwa pembangunan petugas Pemasyarakatan yang unggul khususnya Pembimbing Kemasyarakatan (PK) menjadi penting untuk membangun birokrasi yang melayani. Dalam Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan, PK hadir sejak seseorang menjadi tahanan hingga menjalani pembinaan sebagai Narapidana baik di dalam maupun di luar lembaga pemasyarakatan (lapas).


"Kita harus menguatkan peran PK agar menjadi SDM unggul untuk memastikan berjalannya Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan. Pembangunan PK menjadi SDM unggul akan berdampak pada dihasilkannya Warga Binaan Pemasyarakatan yang unggul dan produktif," ujar Utami saat menjadi Keynote Speech Seminar Nasional di Merlynn Park Hotel Jakarta. Kamis (07/11)

Terdapat dua sesi dalam seminar nasional tersebut. Lanjut Utami. Pada sesi pertama, para peserta akan mengikuti pembahasan mengenai Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan. Sesi ini menghadirkan tiga narasumber yaitu Deputi Bidang Kelembagaan, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Deputi Bidang Manajemen Kepegawaian Badan Kepegawaian Nasional serta Deputi Bidang Hukum dan Perundangan Sekretariat Negara.

Selain itu, kata Utami, Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Penanganan Narapidana Kasus Narkotika dan Terorisme dibahas pada sesi kedua. Sesi ini menghadirkan narasumber Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional dan Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

"Seminar nasional kali ini juga dirangkaikan dengan lokakarya yang berlangsung selama dua hari. Lokakarya tersebut menghadirkan jajaran Pimpinan Tinggi Pertama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang akan mengulas tentang penyusunan karya tulis ilmiah di bidang Bimbingan Kemasyarakatan, peran PK dalam penilaian perubahan perilaku dan pemenuhan hak klien, Peran PK dalam pra Rehabilitasi dan Pasca Rehabilitasi bagi Narapidana, Pengembangan karir jabatan fungsional PK dan Sistem Database Pemasyamkatan sebagai penunjang profesionalisme PK serta Pelaksanaan tugas dan fungsi PK dalam sistem Peradilan Pidana," tutup Utami. (Arianto)



Share:

Uni Eropa Gelar Seminar Bertajuk Hari Riset Eropa 2019


Duta Nusantara Merdeka | Surabaya
Uni Eropa dan Negara-negara Anggotanya menggelar kegiatan seminar bertajuk Hari Riset Eropa 2019 (European Research Day 2019) pada Selasa (29/10) bertempat di Fairfield Hotel Surabaya. Sekitar 200 peneliti dari seluruh Indonesia hadir dalam acara ini untuk mendapatkan berbagai informasi peluang pendanaan terkait penelitian di Eropa dan beasiswa yang tersedia bagi mereka.

Kegiatan yang difasilitasi oleh EURAXESS ASEAN ini bertujuan agar para peneliti Indonesia terdorong untuk menghasilkan penelitian yang berstandar internasional, serta berkontribusi bagi ilmu pengetahuan di tanah air dan hasil penelitiannya dapat diterapkan. Uni Eropa telah lama mempromosikan kerja sama internasional dalam kegiatan riset, menuju masyarakat dan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan kompetitif.

Pada kesempatan tersebut, perwakilan dari lembaga pendanaan penelitian di Perancis, Jerman, Belanda, dan Spanyol akan berbagi informasi tentang keunggulan penelitian di Eropa serta memberikan saran tentang cara menyiapkan proposal penelitian yang baik. Mereka mempresentasikan berbagai peluang pendanaan penelitian termasuk program Marie Skłodowska-Curie Fellowship yang menawarkan peluang pengembangan karir yang sangat baik bagi para peneliti Indonesia di semua tahap karir penelitian mereka.

Bapak Charles-Michel Geurts, Wakil Ketua Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia mengatakan, Kolaborasi  penelitian internasional merupakan kerja sama yang sangat penting. Eropa, Indonesia dan ASEAN perlu bekerja sama untuk mengembangkan solusi inovatif dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, keamanan pangan, energi dan penyakit menular.

Selain itu, katanya, ribuan mahasiswa dan peneliti dari Indonesia dan ASEAN, telah mendapat manfaat belajar di lembaga pendidikan tinggi dan memperoleh beasiswa riset di Eropa, melalui program-program seperti Erasmus plus, Horizon 2020, dan skema pendanaan bilateral lainnya.

Uni Eropa mendukung kerja sama riset antara Eropa dan ASEAN melalui EURAXESS ASEAN. “EURAXESS ASEAN adalah inisiatif unik yang menghubungkan para peneliti di ASEAN dengan Eropa dengan memberikan layanan informasi dan dukungan yang memungkinkan para peneliti untuk mengembangkan karir penelitian mereka di Eropa, atau bekerja dengan mitra penelitian Eropa,” jelas Bapak Simon Grimley, Regional Representative EURAXESS ASEAN.

Prof. Dr Sangkot Marzuki, Direktur Lembaga Eijkman, menyampaikan pentingnya landasan yang kuat untuk dapat menghasilkan penelitian ilmiah yang berbobot. “Penelitian ilmiah membutuhkan keahlian, inovasi dan sumber daya yang mumpuni,” katanya. Beliau juga mengatakan bahwa Indonesia perlu memelihara budaya keunggulan ilmiah, dan bahwa mobilitas internasional dan kegiatan penelitian kolaboratif adalah kunci dari upaya tersebut.”

"Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan dana riset di area penelitian umum. Namun demikian, kami mendorong para sivitas penelitinya untuk bekerjasama dengan mitra internasional dalam memanfaatkan dana hibah penelitian, untuk semakin memperkuat kapasitas kegiatan penelitian kita,” ungkap Dr Teguh Rahardjo, Eksekutif Direktur DIPI.

Bapak Peter Van Tuijl, Direktur Nuffic-Neso Indonesia, dalam kesempatan ini mempresentasikan bantuan pendanaan Pemerintah Belanda tentang program riset serta Pendidikan S2 dan S3 di Belanda.

"Saat ini 13 dari 14 universitas riset di Belanda yang dibayai oleh negara, sudah masuk dalam 200 besar peringkat dunia sehingga kualitasnya tidak perlu diragukan lagi. Ini merupakan kesempatan bagi masyarakat Indonesia, untuk menikmati layanan pendidikan tinggi dan pengalaman yang diakui dunia," tutupnya. (Arianto)















Share:

Aksi Kolektif Dibutuhkan untuk Menyelamatkan Sistem Perdagangan Global


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Di tengah meningkatnya tren kebijakan proteksionisme yang membatasi perdagangan antar negara, yang dipimpin oleh Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump, ekonomi Asia harus mengambil tindakan kolektif untuk melawan tindakan semacam itu dan memitigasi dampak yang akan ditimbulkan.

David Vines, profesor dari Universitas Oxford, mengatakan bahwa dunia dulu melihat Amerika Serikat dan Uni Eropa untuk kepemimpinan dalam ekonomi yang lebih terbuka, tetapi kepemimpinan seperti itu tidak lagi tersedia. Dia lebih lanjut mengatakan bahwa dunia yang dilihat oleh Trump adalah permainan zero-sum daripada meningkatkan kerja sama. Demikian pula Eropa sekarang, sedang bergulat dengan krisis yang berkelanjutan, seperti migrasi dan Brexit.

"Tugas kepemimpinan, sekarang, jatuh ke Asia," kata David Vines selama sesi kedua simposium internasional Prioritas Perdagangan dan Ekonomi Asia 2020 yang diselenggarakan oleh Biro Penelitian Ekonomi Indonesia (IBER) dan Biro Penelitian Ekonomi Asia (ABER) pada hari Selasa (29/10) di Fairmont Hotel Jakarta.

Pada sesi kedua, para panelis membahas langkah-langkah praktis yang dapat diambil oleh ekonomi Asia untuk mereformasi, mempromosikan, dan menyelamatkan sistem perdagangan multilateral. Selain David Vines, panelis-panelis sesi ini terdiri dari Shiro Armstrong (direktur Pusat Penelitian Australia-Jepang), Suman Bery (Nonresident Fellow, Bruegel) dan David Gruen (Sherpa G20 - Australia).

Ekonomi Asia harus melangkah dan bertujuan untuk mempertahankan tatanan regional yang berbasis liberal, multilateral dan berdasarkan regulasi.


Salah satu strategi yang bisa dimulai oleh kawasan adalah dengan mengambil tindakan kolektif, sebagai kawasan, untuk mengatasi hambatan perdagangan yang dilakukan oleh AS. Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), sebuah kesepakatan perdagangan penting antara negara-negara ASEAN dan enam negara ekonomi utama
dunia, memberikan contoh yang sangat baik dari tindakan kolektif tersebut.

Shiro mengatakan bahwa produk domestik bruto gabungan (GDP) dari negara-negara yang berpartisipasi dalam RCEP, yaitu semua negara anggota ASEAN, Australia, Cina, India, Jepang, Selandia Baru dan Korea Selatan, cukup besar untuk meminimalkan dampak negatif dari langkah-langkah proteksionisme saat ini. Pada tahun 2018, negara-negara yang berpartisipasi dalam RCEP berkontribusi hingga 30 persen pada ekonomi global.

“Dalam skenario Komisi Produktivitas Australia, di mana AS menerapkan tarif 15 persen secara global, RCEP dapat mengurangi secara signifikan penurunan PDB jika setiap anggota menghentikan perdagangan dengan AS dan berdagang satu sama lain dengan hambatan perdagangan yang lebih rendah sebagai gantinya .” Kata Amstrong.

RCEP tidak hanya akan mendorong pertumbuhan di kawasan ini, tetapi juga akan meningkatkan kepercayaan diri dengan mengirimkan pesan kuat bahwa Asia tetap berkomitmen untuk reformasi perdagangan dan keterbukaan melalui kerja sama dan regionalisme terbuka.

RCEP memiliki peluang terbaik untuk menang karena negara-negara Asia semakin berubah menjadi pemain besar di kawasan ini. Bersatu, negara-negara Asia akan menjadi salah satu wilayah terbesar saat ini dan menyaingi Uni Eropa.

Hal lain yang dapat dilakukan secara kolektif oleh Asia adalah meningkatkan kerja sama melalui forum-forum regional dan global seperti APEC, ASEAN, KTT Asia Timur, dan G20. Forum-forum ini adalah alat yang kuat untuk memobilisasi kemauan politik pada tantangan besar yang dihadapi wilayah kita saat ini. Ekonomi Asia harus melipatgandakan upaya untuk menggunakan forum ini untuk mengatasi tantangan ini dan memajukan kepentingan regional. (Arianto)


Share:

Forum Pejuang NKRI Gelar Sarasehan Kebangsaan dengan tajuk "Membangun SDM Indonesia Unggul Menuju Negara Maju"


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Forum Pejuang NKRI menggelar Sarasehan Kebangsaan dengan tajuk "Membangun SDM Indonesia Unggul Menuju Negara Maju" pada Sabtu, 19 Oktober 2019 bertempat di Ballroom Hotel Century Park, Jakarta dengan narasumber: Dr.Ir. Akbar Tanjung, Prof. Dr. Ir. 1 Gede Wenten, Ir. Soelaeman Soemawinata. MM, Ir. Ibnu Susilo, dan Ir. Ridwan Hisjam. MM serta para undangan.

Ir. Ridwan Hisjam. MM selaku Politisi Golkar dalam paparannya bertajuk "Program Pembangunan SDM Kelautan Lompatan Kemajuan Bangsa dan Negara Indonesia" mengatakan, Keunggulan wilayah negara kesatuan Indonesia sebagai negara kemaritiman meliputi 2 samudera yaitu samudera Pasifik dan samudera Hindia, dengan 17 pulau dan daerah tropis menjadikan negara Indonesia sebagai rumpon dan penghasil sumber makanan ikan-ikan samudera, sehingga menjadikan wilayah Indonesia sebagai wilayah sumber ikan dari samudera Pasifik dan samudera Hindia.

Menurut Ridwan, Paradigma baru pembangunan SDM Kelautan meliputi antara lain melakukan Target Kelautan dalam 5 tahun Kedepan Rp.300 – 500 triliun, dengan menjalankan 2 Program, yaitu Program Pembangunan SDM Nelayan terpadu dan Program pembangunan Industrialisasi kelautan melalui BUMN. BUMN Industri kedepan didukung dengan program industrialisasi Nelayan.


Selain itu, kata Ridwan, Pengawasan kelautan secara terpadu, baik melalui satelit atau teknologi maupun pengamanan secara Fisik. Pembangunan SDM Kelautan satu paket dengan Industri Kelautan dan program Kementrian menuju Kemandirian Bangsa dan Kemajuan Negara.

Pada kesempatan yang sama, lanjut Ridwan, Dilakukan pembangunan Sistem Digitalisasi pada masing masing program dan dilakukan integralisasi melalui digital sistem:
a. Digitalisasi Kabinet Kementrian Satu Sistem,
b. Digitalisasi Pembangunan SDM Satu Sistem,
c. Digitalisasi Pembangunan Industri BUMN Satu Sistem.

"Dengan melalui program satu sistem pengembangan program kementerian, program pembangunan SDM dan program industrialisasi kelautan, maka dapat diharapkan mencapai target negara. BUMN akan diutamakan pada zona ekonomi negara, sehingga tidak menggangu program pengembangan nelayan," tutup Ridwan. (Arianto)



Share:

PIB Gelar Konvensi Calon Menteri Versi Relawan


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Pilar Indonesia Bersatu (PIB) menggelar Konvensi Calon Menteri Versi Relawan dengan tajuk "Membedah Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden Terpilih 2019-2024" pada Kamis, 10 Oktober 2019 bertempat di VIP Restoran Saefood JI, Abdul Muis No 14, Petojo, Jakarta. Dihadiri oleh Panelis Dr. Mas Subagyo Eko Prasetyo, SH, M Hum, serta calon menteri antara lain: Prof. Dr. Ir. San Afri  Awang, M.Se, Hendrik Leonardus Karosekali SE, MBA, Dr. Tahya Anja, MH, Sandra Charlotha L, Elita Budiati, SKM, M.SI, dan Dr. Michael, SE, ME, dimoderatori oleh Dr. Aminuddin, SE., M.Si., Phd

Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Se dalam konvensi mengatakan bahwa visi misi yang dilakukan oleh Pak Jokowi di season kedua ini bersama wakil presiden, kesemuanya saya hanya melihat dari untuk menjalankan misi itu, kita harus kembali ke karakter bangsa Indonesia, ada apa sih karakter bangsa Indonesia? Dari saya pribadi, saya ingin menerapkan adalah karakter yang mandiri, bermartabat dan memiliki addict value dan kalau karakter itu ada, semua rakyat Indonesia memperbaiki dirinya sendiri untuk bangsa Indonesia dan memiliki karakter yang kuat terhadap kemandirian sendiri, menimbulkan kemandirian bangsa, maka untuk itu semua rakyat Indonesia akan memiliki addict value, kalau itu sudah terjadi, apa yang disampaikan Pak Jokowi akan bisa tercapai yaitu "Indonesia maju dengan SDM unggul".

Selain itu, kata Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, globalisasi bisa dihadapi dengan cara menangkal, yang namanya globalisasi semua kita sudah siap dengan memiliki martabat, karakter dan memiliki addict value, saya ingin menyampaikan saja bahwa dengan karakter yang kuat dan Indonesia akan mendapat addict value yang bisa mendorong semua sisi dari apa yang dilakukan oleh pemerintah nasional negara Republik Indonesia.

Hendrik Leonardus Karosekali SE, MBA, calon menteri dari UGM mengatakan, Saya sedikit menguraikan tentang visi dari presiden kita terpilih ini, ada 5 visi, yang pertama, Presiden ingin mempercepat dan melanjutkan pembangunan infrastruktur. Saya kira ini sesuatu yang wajar, pada tahap pertama sangat berhasil untuk membuka keterbelakangan, kedua, terkait dengan pembangunan sumber daya manusia. Kita sadar betul bahwa pada kesempatan kedua untuk terus tancap gas untuk membangun sumber daya manusia dimulai dari sistem pendidikan dan implementasi pendidikan dan juga terkait dengan mempercepat investasi yang masuk ke negara kita secara luas.

Presiden melakukan reformasi birokrasi, kata Hendrik, dengan demikian memang kita sadari bahwa birokrasi kita ini masih banyak jalan ditempat, walaupun kita sudah melakukan perubahan banyak. Pak Presiden melakukan perubahan begitu banyak, tetapi sebetulnya respon dari setiap Kementerian teknis ini cenderung seperti kembali kepada titik awal.

Menurut Hendrik, Pada tahun pertama dan tahun kedua memang berjalan bagus, tapi masuk tahun ketiga, keempat dan kelima mulai terjadi perlambatan, perlambatan hingga gerakan revolusi mental seperti jalan ditempat dan harus kita dorong kepada Pak Presiden agar ini bisa kita perbaiki dan yang paling penting adalah persoalan perizinan yang sejak tahun 2017 presiden mengatakan, Ayo segera, setiap Kementrian melakukan kemudahan-kemudahan di dalam perizinan, supaya prestasi kita akan lebih baik. Kalau perizinan sulit. Katakanlah kita bandingkan dengan Singapura. Singapura sudah luar biasa untuk Asia Tenggara. Singapura nomor satu untuk dunia, kita masih di angka 90. Jadi saya kira ini pekerjaan besar yang harus kita kerjakan dan yang terakhir itu, anggaran belanja negara yg tepat sasaran, tidak boleh anggaran belanja itu keluar dari konteks seperti yang dimaksud.

Saya dari fakultas kehutanan Universitas Gajah Mada,  kompetensi saya adalah di bidang sumber daya alam dan Pertanahan. Oleh karena itu, siapapun yang kelak akan mendampingi menjadi pembantu presiden, haruslah punya kompetensi yang baik,  Tetapi perpolitikan itu penting didukung oleh ilmu pengetahuan, karena kalau ilmu pengetahuan tidak kita hormati, tidak kita pegang dengan baik, maka yang kedua kita perlu sekali partisipasi masyarakat, partisipasi masyarakat di dalam pembangunan itu harus mengutamakan pembangunan adalah manusia bukan sumber daya alam. "Oleh karena itu kebutuhan kita membangun sumber daya manusia melalui pendidikan keagamaan, rohani pendidikan politik hukum itu menjadi bagian yang sangat penting ke depan bagi seorang calon pemimpin di Indonesia," tutup Hendrik. (Arianto)






Share:

KPPIP Gelar Seminar Nasional Infrastruktur Menuju Indonesia Maju 2024


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Berdasarkan data yang diterbitkan World Bank, pada tahun 2012 stok aset infrastruktur Indonesia hanya sebesar 38% PDB, jauh di bawah rata-rata global sebesar 70% PDB. Oleh karena itu, pemerintah berupaya untuk mewujudkan transformasi ekonomi melalui percepatan pembangunan infrastruktur.

Salah satu strategi percepatan pembangunan adalah dengan menetapkan Proyek Strategis Nasional dan Proyek Prioritas.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengungkapkan pemerintah terus mendorong percepatan pembangunan sejumlah PSN yang saat ini terdiri dari 223 proyek dan 3 program dengan nilai investasi senilai Rp 4.180 Triliun.

"Dari 223 PSN tersebut, pemerintah juga menetapkan 37 proyek prioritas dengan total nilai investasi diatas 2.500 Trilliun Rupiah dan implementasinya dipantau secara rutin oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP)," ujar Menko Darmin saat memberikan keynote speech pada Seminar Infrastruktur Menyambut Indonesia Maju 2024, di Grand Ballroom Hotel Ayana Midplaza, JI. Jendral Sudirman No. Kav 10-11, Jakarta. Rabu (02/10)

Menko Perekonomian, Darmin Nasution mengungkapkan dalam mendorong percepatan penyediaan infrastruktur tersebut, memerlukan dukungan berbagai pihak, termasuk swasta dalam pembiayaan infrastruktur. Oleh karena itu, pemerintah berinisiatif dan memperkenalkan berbagai kebijakan-kebijakan umum maupun khusus baik dari aspek fiskal, institusi, dan regulasi.

Dari aspek fiskal, kata Darmin, pemerintah telah mengembangkan berbagai dukungan fiskal dan penjaminan agar dapat meningkatkan ketertarikan investor pada proyek yang kurang layak secara finansial, meliputi Viability Gap Fund (VGF), Availability Payment, dan insentif pajak.

Menurut Darmin, Pemerintah juga melakukan transformasi institusi dengan membentuk dan memperkuat peran berbagai lembaga untuk percepatan infrastruktur, seperti Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN); PT Sarana Multi Infrastruktur, PT Indonesia Infrastructure Finance, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia; dan KPPIP.


Selain itu, lanjut Darmin, pemerintah telah menyiapkan program infrastruktur non-fisik untuk memastikan ketersediaan sumber daya manusia yang mumpuni untuk penyediaan infrastruktur melalui pengembangan program vokasi dan sertifikasi.

Secara akumulatif, kata Darmin, hingga September 2019 terdapat 81 PSN yang telah selesai beroperasi dengan nilai investasi mencapai Rp 390 Triliun. Selain itu, terdapat 27 proyek, 1 program ketenagalistrikan, dan 1 program pemerataan ekonomi yang sedang tahap konstruksi dan mulai beroperasi sebagian. Sedangkan, 22 proyek dalam tahap konstruksi dan akan beroperasi di 2019, dan 80 proyek sedang konstruksi dan akan beroperasi setelah 2019. Sebanyak 129 proyek dan 2 program di atas, memiliki nilai investasi sebesar Rp. 2.860 Triliun.

"Dampak pembangunan infrastruktur kini telah menuai hasil. Sektor konstruksi masuk dalam lima sektor tertinggi yang berkontribusi terhadap PDB dan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di 5.07%," jelas Darmin.

Dalam konteks tersebut, Darmin menuturkan, tiga strategi pemerintah dalam upaya percepatan infrastruktur ke depan adalah Implementasi kebijakan Satu Peta atau One Map Policy, penguatan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas atau KPPIP sebagai Special Delivery Unit penyediaan proyek infrastruktur, dan Kebijakan mendorong partisipasi swasta dalam pembangunan infrastruktur.

Turut hadir memberikan keynote speech dalam acara tersebut, Kemenko Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan. Selain itu, diselenggarakan diskusi panel dengan narasumber dari Kementrian Keuangan, Kementrian PPN/ Bappenas Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementrian Perhubungan, Gubernur Jawa Timur, Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia, Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia, Ketua Tim Percepatan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas Kementrian Pariwisata. (Arianto)




Share:

PINBAS MUI Canangkan Gerakan Kedaulatan Pangan


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Ketua Umum Majlis Ulama Indonesia sekaligus Wakil Presiden RI terpilih 2019-2024 Prof. Dr. K.H. Ma'ruf Amien bersama Pusat Inkubasi Bisnis Syariah (PINBAS) MUI mencanangkan Gerakan Nasional Kedaulatan Pangan (GNKP) untuk umat pada Sabtu siang, 21 September 2019 bertempat di Ruang Puri Ratna Hotel Sahid Jalan Sudirman Kav. 86 Jakarta Pusat. Gerakan ini lahir dari keprihatinan atas neraca perdagangan ekspor-impor komoditas pangan pada semester pertama 2019, ekspor dari Januari hingga Juni 2019 hanya sebanyak 14,9 ribu ton, senilai Rp 171 miliar. Sedangkan nilai impor tanaman pangan dari Januari hingga Juni 2019 hanya sebanyak 8 juta ton senilai Rp 35,5 triliun.

Prof. Dr. K.H. Ma'ruf Amien dalam sambutannya mengatakan, Jika dihitung secara matematis, nilai ekspor kita tidak ada 1% dari nilai import kita. Kebutuhan pangan kita, hampir 100% masih dicukupi oleh komoditi pangan negara lain. Padahal, dalam wacana Arus Baru Ekonomi Indonesia yang diusung oleh K.H. Ma'ruf Amien yang akan dilantik sebagai Wakil Presiden RI 2019-2024, pertumbuhan ekonomi tidak hanya sekedar mencapai equalty (kesamaan perlakuan), melainkan keadilan untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan agar memperoleh kesempatan untuk memperbaiki kualitas hidup yang adil (equity). Tentunya, Equity akan tercapai ketika ada kebijakan melalui redistribusi, hibah, subsidi, kemitraan, dan proses fasilitasi dalam gerakan nasional kedaulatan pangan ini.

Padahal, kata Prof. Dr. K.H. Ma'ruf Amien, di tingkat parlemen, penyelesaian upaya kedaulatan pangan ini, telah dijawab oleh kalangan legislatif dengan keluarnya UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan untuk mencegah konversi lahan pertanian ke non pangan. Juga dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 126 mengamanatkan untuk membentuk lembaga Pemerintah yang menangani bidang Pangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Namun, hingga 2019 ini, lembaga pemerintah yaug khusus menangani kedaulatan pangan ini belum juga terwujud.

Gerakan Nasional Kedaulatan Pangan (GNKP) ini, lanjut Prof. Dr. K.H. Ma'ruf Amien, untuk mendorong segera terwujudnya cita-cita kedaulatan pangan bagi umat. Setidaknya, terdapat tujuh prasyarat utama untuk menegakkan kedaulatan pangan. Antara berkelanjutan, pangan untuk pangan dan tidak sekadar komoditas yang diperdagangkan, pembatasan lain pembaruan agraria, adanya hak akses rakyat terhadap pangan, penggunaan sumber daya alam secara penguasaan pangan oleh korporasi, melarang penggunaan pangan sebagai senjata, serta pemberian akses ke petani kecil untuk perumusan kebijakan pertanian.

Menurut Prof. Dr. K.H. Ma'ruf Amien, Satu aspek fundamental untuk mencapai equity adalah kebutuhan pokok bagi rakyat. Sangat sulit dibayangkan bagaimana suatu negara dapat berdaulat penuh secara ekonomi, apabila kebutuhan pokok rakyatnya, khususnya pangan, masih "tergantung" pada negara lain. Ketergantungan tersebut dapat berbentuk ketergantungan dalam pasokan, ketergantungan teknologi, bahkan ketergantungan pola konsumsí dan gaya hidup. Sungguh berbahaya bagi ketahanan nasional, apabila negara berpenduduk banyak seperti Indonesia tidak berdaulat sama sekali dalam pangan.

"Melalui GNKT untuk Umat ini, PINBAS MUI bermaksud untuk memperluas gerakan Arus Baru Ekonomi Indonesia, dengan pola-pola kemitraan para pemangku kepentingan, sebagai bagian dari keterlibatan barisan Ulama mengatasi persoalan-persoalan ekonomi umat, mengatasi ketergantungan impor pangan dan andil dalam membangun kedaulatan pangan rakyat, serta usaha mendatangkan devisa untuk komoditi pangan unggulan," tutup Prof. Dr. K.H. Ma'ruf Amien. (Arianto)






Share:

CSIS Gelar Konferensi Tahunan dengan Tajuk "Harnessing Frontier Technologies through a Redesigned National, Regional and Global Architecture"


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Perdebatan terkait dampak dari revolusi teknologi digital seakan tidak ada habisnya untuk diperbincangkan. Salah satu contohnya adalah teknologi kecerdasan buatan(artificial intelligence). yang memungkinkan mesin dalam bentuk robot humanoid untuk dapat bekerja, belajar dan berinteraksi secara otomatis dengan mesin dan robot lainnya maupun manusia.

Perkembangan teknologi ini akan berdampak besar bukan hanya terhadap perekonomian saja, tetapi juga kehidupan sosial, prinsip-prinsip kemanusian dan etika, serta formulasi kebijakan.Untuk membahas potensi dampak dari perkembangan teknologi ini serta penanggulangannya, Centre for Strategic and International Studies (CSIS) mengangkat tema "Harnessing Frontier Technologies through a Redesigned National, Regional and Global Architecture - Memanfaatkan Teknologi Termutakhir melalui Pendesainan Ulang Arsitektur Nasional, Regional dan Global dalam CSID Global Dialogue tahun ini. Acara ini akan membahas salah satu faktor yang paling menentukan dalam membentuk masa depan ekonomi global, yaitu perubahan teknologi, dalam kaitannya dengan transformasi digital dan pengembangan kecerdasan buatan.

CSIS Global Dialogue merupakan sebuah konferensi tahunan yang diselenggarakan melalui kolaborasi dengan Pacific Economic Conference Council (PECC), sebuah jaringan individu dan institusi yang didedikasikan untuk mempromosikan kerjasama di 23 negara di kawasan AsiaPasifik. Konferensi yang diadakan dalam dua hari dari tanggal 16 - 17 September 2019, membahas empat topik sebagai berikut: (i) implementasi teknologi saat ini dan masa depan dalam bisnis, ekonomi dan sektor publik, (ii) implikasi terhadap produktivitas ekonomi, sifat pekerjaan dan inklusi sosial-ekonomi, (iii) pendekatan baru terhadap kebijakan ekonomi, dan pemerintahan, dan (iv) bagaimana kolaborasi regional dan integrasi ekonomi regional dapat memfasilitasi perumusan kebijakan untuk teknologi masa depan.

Selain dihadiri oleh pakar teknologi dan ekonomi terkemuka secara internasional, acara kali ini juga menampilkan teknologi kecerdasan buatan dengan mengundang Sophia atau yang populer dijuluki "robot paling cerdas" sebagai salah satu pembicara utama.

Acara dilanjutkan dengan sesi diskusi pleno pertama dengan topik yang membahas mengenai Gambaran Besar dalam Perkembangan Teknologi Terkini. Sesi ini dimulai dengan pidato utama oleh Luke Hutchison, Ahli lImu Komputer dan Biologi Komputasi dari TED Fellow. Hutchison menjelaskan bahwa sekarang kita semakin dekat dengan apa yang disebut 'teknologi singularitas, yaitu ketika komputer super cerdas menawarkan ledakan kecerdasan yang tidak memberikan ruang bagi intervensi manusia. la menjelaskan bahwa kecerdasan buatan akan menjadi lebih kuat dan lebih pintar daripada manusia karena pertumbuhan produktivitas diekspektasikan akan tumbuh secara eksponensial, di mana ini bertentangan dengan fakta pertumbuhan Kaldor. Ada dua skenario yang mungkin muncul di masa depan berdasarkan Korinek & Stiglitz (2017), yaitu peningkatan manusia  dimana manusia dan kecerdasan buatan akan bergabung dan munculnya agen-agen kecerdasan buatan yang otonom.

Pembahas dalam sesi ini adalah Wojtek Krok, Partner dari McKinsey yang menjelaskan bagaimana perkembangan teknologi telah mengubah model industri dan bisnis dalam praktik usaha. Lalu Imron Zuhri, dari Dattabot Indonesia menjelaskan mengenai aplikasi Big Data, Blockchain, dan kecerdasan buatan di negara-negara berkembang. Pembahas terakhir adalah Jake Lucchi, Kepala Konten dan Kecerdasan Buatan dari Google Asia Pacific.

Selanjutnya pada sesi kedua. Profesor Ekonomi Universitas Geneva, Swiss, Richard Baldwin membahas dampak revolusi yang sedang dan akan terjadi terhadap perekononmian global, utamanya dalam bagaimana investasi dan perdagangan internasional turut berevolusi. Perdebatan saat ini menyoroti persoalan dampak revolusi teknologi terhadap pertumbuhan ekonomi, pekerjaan dan aspek sosial-ekonomi lainnya, seperti ketimpangan pendapatan.

Pembahas dalam sesi kedua ini adalah Michael Fung, Deputy CEO Skillskuture SG yang menjelaskan tentang nasib pekerjaan di masa depan. Selain itu, Direktur TRPC Peter Lovelock dan CEO GDP Labs On Lee juga berbicara pada sesi panel ini.

Selain berdampak pada perekonomian, teknologi yang semakin terintegrasi dengan kehidupan manusia memunculkan perdebatan mengenai keamanan dan privasi individu. Beberapa kejadian seperti skandal Cambridge Anulytica dan pencurian digital pada platform mata uang digital (cryptocurrency) meningkatkan kesadaran akan ancaman dari penggunaan teknologi. Maka dari itu, pada sesi pleno ketiga Direktur Eksekutif Japan Machinery Center for Trade and Investment Tetsuro Fukunaga memaparkan tentang persoalan tata kelola data.

Pembahas pada sesi ketiga ini adalah Sunny Park dari Microsoft Asia yang berbicara soal etika dalam penggunaan teknologi, Duta Besar Uni Eropa untuk Asia lgor Driesmans yang membahas soal privasi secara mendalam, dan Doug Witschi dari International Police yang berbicara soal keamanan digital.

Acara CSIS Global Dialogue ini dilanjutkan dengan konferensi hari kedua, yaitu hari Selasa, tanggal 17 September 2019. Presiden Joko Widodo akan hadir dan membuka acara pada hari kedua ini dengan melakukan dialog Sophia Sang Robot. Acara pada hari kedua ini akan melanjutkan dialog dengan membahas tiga tema besar, yakni: Persiapan transisi menuju intelligent economy, Perdagangan dan Investasi di era digital, dan Pajak dalam digital ekonomi. (Arianto)




Share:

Seminar Nasional 'Sinergi dan Kolaborasi n-Helix di Era Revolusi Industri 4.0 Untuk Kesejahteraan Bangsa'


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Lembaga Ketahanan Nasional RI (Lemhannas RI) menggelar seminar nasional Program  Pendidikan Singkat Angkatan XXII TA 2019 dengan judul Sinergi dan Kolaborasi n-Helix di Era Revolusi Industri 4.0 Untuk Kesejahteraan Bangsa di Jakarta.

Agus Widjojo, Gubernur Lemhannas dalam sambutannya mengatakan, hadirnya era Revolusi Industri 4.0 mau tidak mau mengharuskan Indonesia untuk mempersiapkan diri sedini mungkin, melakukan penguatan sinergi dan kolaborasi, karena selain menghadirkan manfaat pada saat bersamaan akan juga menimbulkan berbagai ancaman.


Oleh karenanya, lanjut Agus, kunci dalam menghadapai Revolusi Industri 4.0 adalah bagaimana bangsa Indonesia mampu mensinergikan dalam sistem kolaborasi n-helix agar dapat berinovasi dan mengakselerasi pembangunan nasional guna kesejahteraan bangsa.

"Revolusi Industri 4.0 merupakan sebuah lompatan besar dengan pemanfaatan Iptek secara penuh, hal ini sejalan dengan pernyataan Presiden Joko Widodo pada program Making Indonesia, dimana Pemerintah dan stakeholder telah memiliki pemahaman yang sama, sinergi dan kolaborasi semua elemen dalam menghadapi tuntutan perkembangan teknologi," ujar Agus dalam seminar yang bertajuk Sinergi dan Kolaborasi n-Helix di Era Revolusi Industri 4.0 Untuk Kesejahteraan Bangsa di Gedung Panca Gatra, JI. Kebon Sirih No. 24-28B Jakarta Pusat. Senin, (9/9/2019)


Agus berharap, seminar ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan kepada Pemerintah dan segenap pemangku kebijakan, dalam menyusun kebijakan dan regulasi yang dapat menjawab tantangan di era Revolusi Industri 4.0.

"Pemerintah dan segenap pemangku kebijakan perlu mendorong sistem dan tata kelola pemerintahan dengan menguatkan sinergi dan kolaborasi n-helix untuk mempunyai nilai inovasi, nilai inklusivitas, efisiensi dan kemudahan akses pelayanan terhadap setiap kelompok masyarakat serta mengendalikan teknologi berkembang, mengandung visi dan mendorong kontribusi konkrit, dan menempatkan manusia sebagai Human Capital yang technology based, selain itu, pemerintah perlu mendorong sinergi dan kolaborasi n-helix sesuai bidang guna mempunyai daya saing, dan produktivitas berbasis teknologi, serta penguasaan pasar dan transformasi sektoral dalam hal produksi," tutup Agus. (Arianto)







Share:

Saka Energi Kembangkan Analisis Data Optimalkan Operasi Migas


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Industri minyak dan gas bumi perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Salah satunya dengan mengoptimalkan pemanfaatan data untuk menciptakan proses produksi yang lebih efektif dan efisien. Hal ini disadari oleh Saka Energi yang telah mengembangkan perangkat lunak untuk menganalisis data sumur-sumur migas.

"Ini (data analytic) solusi terbaik untuk mengoptimalkan produksi existing. Implementasinya sederhana, tapi memiliki dampak yang besar bagi produksi. Hanya perlu coding, scripting dan kreatifitas" ujar Rini Saputra, Senior Subsurface Manager Saka Energi, pada Sesi Teknologi ke-2 The 43nd IPA Convex 2019 yang bertema "Driving Innovation for Exploration dan Production Industry through Application of Data Analytics" Kamis (5/9)

Rini mengungkapkan, biasanya perusahaan membutuhkan waktu sekitar 4 bulan untuk mereview 30 sumur secara menyeluruh. Namun setelah mengembangkan pilot project perangkat lunak SWORDS (Saka Well Opportunity Register, Define and Selection), prosesnya bisa lebih cepat. Cara kerjanya dengan mentransfer hasil review sumur ke dalam algoritma pemrograman. Mesin analisis akan menjalankan algoritma tersebut dan memberikan hasilnya.

"Dengan SWORDS kami bisa memotong prosesnya dari 4 bulan menjadi satu minggu" ujarnya.

Rini mengatakan, ide besarnya adalah analytic engine yang melakukan pekerjaan untuk perusahaan tanpa intervensi manusia. Apabila untuk skala kecil saja sudah memberikan dampak signifikan, dia meyakini apabila hal itu dimplementasikan pada lapangan migas besar seperti Blok Sanga-sanga yang berada di Kalimantan Timur.

"jika kita bisa mulai mengadaptasi teknologi ini, saya yakin kita bisa memenuhi target produksi nasional", katanya.

Sementara itu CEO and Founder of Big Jawa, Ruli Harjowidianto, yang menjadi salah satu panelis, mengungkapkan, hingga saat ini baru sekitar 36 persen perusahaan migas yang berinvestasi pada big data. Sementara perusahaan migas yang memanfaatkan big data sebagai wawasan informasi baru sekitar 13 persen.

Padahal, ungkapnya, big data memiliki banyak manfaat dalam Industri migas dari hulu sampai hilir. Dengan memanfaatkan big data, kita bisa mengetahui secara lebih lengkap mengenai kebutuhan konsumen. Sementara dalam konteks dengan sektor hulu, perusahaan bisa mengetahui berapa banyak migas yang harus diproduksi. Menurut dia, beberapa kegunaan artificial intelligence secara umum di antaranya untuk memproyeksi kebutuhan, mengetahui aktivitas seismik, manajemen stok, rantai pasokan, hingga logistiknya.

"Harga minyak yang naik turun karena tidak tahu kebutuhan market dan produksinya itu berapa. Kalau dari awal sudah ketahuan, kita akan bisa prediksi berapa harga di market nantinya, berapa untuk eksplorasi," tuturnya,

Sementara itu, Chief Information Officer Asia Pacific of BP, Dwi Cahyo Nugroho, yang bertugas sebagai moderator mengatakan, perusahaan sangat penting untuk memiliki dan mengolah data, Paradigmanya juga telah berganti saat ini, Bahwa, data merupakan aset yang bisa mendorong perkembangan industri migas. Dia mencontohkan, belum lama ini Inggris merilis 130 teratyte data sumur migas, geospasial, dan data infrastruktur.

"Penggunaan data berguna bagi kegiatan eksplorasi dan pengeboran, Bagaimana data bisa menambah pengetahuan dan wawasan," tuturnya. (Arianto)






Share:

Pameran dan Konvensi ke-43 IPA 2019 di Jakarta Convention Centre Jakarta



Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Indonesia memiliki cadangan migas terbukti yang signifikan di dunia. Secara geologis, Indonesia sangat menarik. Penemuan cadangan gas di Blok Sakakemang, Provinsi Sumatera Selatan baru-baru ini menjadi bukti akan hal tersebut. Lebih Jauh lagi, berbagai studi menunjukkan ada lebih dari setengah cekungan di Indonesia yang belum dieksplorasi. Masih banyak yang harus dilakukan oleh pelaku industri migas dan Pemerintah untuk menemukan dan mengembangkan sumber daya yang diperlukan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Tipe reservoir, geologi dan risiko teknis merupakan faktor yang penting, sama pentingnya dengan regulasi dan kebijakan fiskal. Namun diakui bahwa tidak semua proyek memiliki karakteristik yang sama, Proyek laut dalam berbeda dengan proyek migas yang ada di daratan.

Masing-masing memerlukan pendekatan yang berbeda, baik dalam hal penggunaan teknologi maupun tingkat keekonomian proyek. IPA mengapresiasi Kementerian ESDM yang telah mengambil kebijakan berupa penerapan PSC Gross Split sebagai cara untuk menjawab kebutuhan tersebut.

Kondisi global saat ini menunjukkan peluang investasi yang lebih besar daripada jumlah modal yang tersedia. Artinya, baik negara maupun investor harus sama-sama bersaing untuk mendapatkan modal tersebut. Para investor akan bersaing mendapatkan peluang terbaik yang ditawarkan di suatu negara.

"Kita merasakan banyak capaian dari Pemerintah Indonesia, mulai dari kemudahan berbisnis, kebijakan fiskal yang pro-pertumbuhan, serta fokus yang baik pada kebijakan di bidang migas oleh Kementerian ESDM," ujar Louise M. McKenzie, Penjabat Presiden Indonesian Petroleum Association (IPA), seusai Upacara Pembukaan Pameran dan Konvensi ke-43 IPA, Rabu 4 September 2019, di Jakarta Convention Centre, Jakarta.

Lebih lanjut, Louise mengungkapkan, terbitnya keputusan Pemerintah tentang persetujuan revisi POD Blok Masela dan perpanjangan kontrak Blok Corridor menjadi sinyal yang baik bagi para investor. Selain itu, Pemerintah juga diketahui telah melakukan berbagai upaya dalam rangka meningkatkan daya saing Indonesia. "Regulasi dan perizinan yang semakin sederhana dan pembukaan akses data migas, serta insentif perpajakan merupakan keberlanjutan langkah Pemerintah menuju arah yang tepat," katanya.

Oleh karena itu, kata Louise, IPA berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan Pemerintah demi mendukung peningkatan daya saing industri migas nasional Indonesia untuk menciptakan peningkatan eksplorasi dan optimasi produksi guna ketahanan energi Indonesia di masa mendatang.

Selain mendukung ketahanan energi, industri migas nasional juga berdampak besar pada peningkatan sumber daya manusia Indonesia khususnya tenaga kerja yang terampil dan berbakat di seluruh wilayah Indonesia. Sudah banyak putra-putri terbaik Indonesia yang bekerja di industri migas nasional dan duduk pada posisi-posisi strategis dan pengambil kebijakan. Hal ini merupakan salah satu efek berganda yang muncul atas berkelanjutannya industri migas nasional.

Sementara itu, Louise menjelaskan, gelaran IPA Convex yang ke-43 kali ini mengambil tema "Driving Exploration and Optimizing Existing Production for Long Term Energy Security" akan didukung dengan berbagai diskusi dimana kita akan mendengar pandangan para ahli dari Indonesia dan mancanegara. Gelaran ini diikuti oleh 119 perusahaan peserta pameran serta menargetkan untuk dikunjungi oleh lebih dari 20.000 pengunjung serta 1.700 orang peserta konvensi. dan target pengunjung mencapai lebih dari 20.000 orang. Acara berlangsung selama tiga hari, yaitu 4-6 September 2019. Selain pameran dan konvensi, IPA Convex 2019 juga mengadakan sesi teknis yang diikuti sekitar 120 presentasi dan 60 presentasi poster. Mereka terdiri dari pekerja profesional di industri migas dan para mahasiswa.

Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, kata Louise, IPA Convex 2019 juga mengadakan sesi Teknologi, IPA Voice, Best Booth Contest, PetroChallenge. Namun ada hal baru yang diadakan pada penyelenggaraan IPA Convex tahun ini, yaitu Jam Session. Ada dua sesi Jam Session yang akan diadakan selama tiga hari pelaksanaan acara. Pada Jam Session nanti akan membahas mengenai pentingnya kontribusi generasi muda (millennials) terhadap industri hulu migas Indonesia.

"Diharapkan, penyelenggaraan IPA Convex 2019 dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan industri migas nasional dan peningkatan produksi nasional pada khususnya serta berdampak pada pertumbuhan perekonomian dan ketahanan energi di masa mendatang," tutup Louise. (Arianto)




Share:

DWP Gelar Seminar Nasional 'DWP Kuat Pendukung Suksesnya Pembangunan Nasional'


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Dharma Wanita Persatuan (DWP) sebagai satu-satunya organisasi istri ASN di Indonesia menggelar Seminar Nasional DWP Tahun 2019, Selasa, 03 September 2019 bertempat di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta dengan Pembicara Kunci Bapak komjen Pol. Drs. Syafruddin, MSi, Menteri PAN & RB RI.

Seminar Nasional DWP 2019 dibuka oleh Bapak komjen Pol. Drs. Syafruddin, MSi, Menteri PAN & RB RI dan dihadiri para narasumber yaitu:

-  Ibu Prof. DR. dr, Nila F. Moeloek, SpM (K) selaku Menteri Kesehatan RI,
-  Bapak DR. Drs. Reydonnyzar Moenek, M.Devt. M.D. selaku Sekjen DPD RI,
-  Ibu Herlina Christine Natalia Hakim selaku Budayawan,
-  Ibu Laksmi Wijayanti, MCP, Ir. selaku PIt. Irjen KLHK,
-  Ibu Vita Datau selaku Ketua Tim Percepatan Pengembangan Wisata Kuliner dan Belanja Kemenpar,
-  Ibu Ingrid Kansil selaku Ketua lkatan Pengusaha Muslimah Indonesia,
-  Bapak dr, H. Agus Ali Fauzi, PGD, Pall. Med. ECU,

DWP senantiasa berupaya untuk mensinergikan program kerjanya yang telah tertuang dalam Renstra DWP, yang merupakan hasil Munas DWP 2014, sejalan dengan Program Sustainable Development Goals (SDG's), yang merupakan pedoman program pembangunan berkelanjutan dengan tujuan dan target yang terukur untuk mencapai kesejahteraan manusia.

Kualitas sumber daya manusia anggota Dharma Wanita Persatuan harus senantiasa ditingkatkan melalui pelatihan-pelatihan, edukasi dan capacity building di setiap segi kehidupan sosial, Ekonomi dan budaya. Perempuan yang berkualitas dan cerdas akan mempercepat tercapainya perubahan sosial, yang pada akhirnya akan mampu mempercepat tercapainya target DWP sebagai Center of Excellence.

Untuk mencapai tujuan tersebut, dalam program kerja tahunannya, DWP menyelenggarakan Seminar Nasional DWP Tahun 2019 dengan tema : "DWP Kuat Pendukung Suksesnya Pembangunan Nasional".

Maksud dan tujuan diadakannya Seminar Nasional DWP adalah untuk memberikan wahana edukasi, informasi dan memotivasi serta meningkatkan pemahaman kaum perempuan khususnya istri ASN dari seluruh Unsur Pelaksana DWP, agar senantiasa menjaga kualitas diri, baik secara fisik, mental, pengetahuan dan keterampilan. Dengan demikian para peserta akan mampu berperan secara aktif dan andal dalam Kiprahnya sebagai anggota organisasí DWP maupun sebagai anggota masyarakat untuk menyukseskan Pembangunan Nasional.

Seminar Nasional DWP ini digelar pada tanggal 3 dan 4 September 2019 dan diikuti oleh kurang lebih 1500 orang peserta , terdiri dari Pengurus dan Anggota, DWP Instansi Pemerintah Pusat, DWP Provinsi, DWP Kabupaten/Kota dan masyarakat umum.

Hasil yang diharapkan dari Seminar Nasional ini adalah agar seluruh Pengurus DWP maupun anggotanya memiliki kesamaan persepsi dalam pemahaman terhadap segala aspek guna menjaga dan meningkatkan kualitas diri secara konsisten dan bekesinambungan pada semua tingkatan secara Nasional.

Untuk mendukung upaya peningkatan peran perempuan dalam pembangunan di bidang pendidikan, ekonomi, politik, sosial budaya dan kesehatan. DWP harus menjadi organisasi yang kuat, sehingga mampu berperan dalam suksesnya pembangunan bangsa. DWP yang kuat dimaknai sebagai organisasi yang tangguh dalam kemandiriannya maupun dalam hal kemitraan dengan pemerintah/swasta seiring dengan Misi DWP.

Keseluruhan acara Seminar Nasional DWP 2019 ini dikemas dengan tema nuansa budaya Pasundan yang Nampakpada dekorasi serta sajian kesenian daerah termasuk permainan angklung interaktif. (Arianto)










Share:

KIRIM BERITA SILAHKAN KLIK

KIRIM BERITA ANDA KESINI! Merasa Terbantu Dengan Publikasi ? Ayo Traktir Kopi Untuk Admin Dengan Cara Berbagai Donasi. Terimakasih :)



BREAKING NEWS

~||~ KPU Tetapkan Pasangan Prabowo Subianto & Gibran Rakabuming Raka Menjadi Presiden Terpilih ~||~ Kampung Rakyat Indonesia Siap Sukseskan PILKADA Serentak Tahun 2024 ~||~ Hak Angket Kian Redup ~||~ Pasangan Capres & Cawapres Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar dan Pasangan Ganjar Pranowo - Mahfud MD Resmi Layangkan Gugatan Hasil Pilpres Ke Mahkamah Konstitusi ~||~ #PEMILUDAMAI ~||~

Kilas Balik Bung Karno

Kilas Balik Bung Karno - Makna Proklamasi

Ir. Soekarno (Sang Proklamator) Setiap Tahun kita Memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Maka kita tidak bisa t...

Like Fanpage

Follow In Twitter

Breaking News

IKUTI KAMI


loading...

NONTON VIDEO DAPAT DUIT

10 Berita Populer

IKLAN

IKLAN
Ingin Pasang Iklan hubungi Kami di 0812 6582 534

Label

(SAS) #2019GantiPresiden Accounting Aceh Aceh Timur Adat Istiadat Advokat AFF Agama Agraria AIDS Air Aisyiyah Aksara Aksi Aksi Sosial Aktivis Aktivitis Al Washliyah Album Amien Rais Anak Anak Yatim Anarkis Angkatan Darat Anies Baswedan Animal Anti Korupsi Arisan Artikel Artis Arus Mudik Asahan Asian Games ASN Asuransi Asusila Atlet Award Bacaleg Bachtiar Ahmad Sibarani Baksos Bakti Sosial Balap Liar Banda Aceh Bandar Lampung Bandara Bandung Banjir BANK Bank Sumut Bansos Banten Bantuan Sosial Bapenas Bappenas Basarnas Batubara Bawang Putih Bawaslu Bayi Bazar BBM Bea Cukai Beasiswa Begal Bekraf Beladiri Belanja Bencana Bencana Alam Beras Berita Bhabinkamtibmas Bhayangkara Bhayangkari Bioskop Bisnis BKPRMI BM PAN BNI BNN BNPT Bobby Nasution Bom Bunuh Diri Boomerang BPBD BPJS BPN BPOM BRI Brimob Buka lapak Bukit Asam Buku Bulog BUMN Bung Karno Bupati Bursa saham Bursasaham Buruh Bus Caleg Capital market CCTV Cerpen Cianjur Cikampek Citilink conference Cosplayer Covid-19 Covid-19 Satgas Covid19 Cuaca Cuci Tangan Curanmor Cyber Daerah Dakwah Dance Debat Presiden Debt Collector Dede Farhan Aulawi Deklarasi Deli Serdang Demonstrasi Densus 88 Desa Dewan Pengawas Dewata Sakti Dharma Pertiwi Dialog Digital Diklat Dinas Perhubungan Dirgahayu HUT RI Disiplin Diskusi Dongeng Donor Darah DPD RI DPR Duka Cita E-Money Effendi Simbolon Ekonom Ekonomi Ekspor Impor Electronics Elektronik Emas Empat Pilar Entertainment Es cream ESDM event Fashion Festival FIFA Film Film Horor Film seri Anak Fintech FISIP Flores Timur Formasi Formula E Forum Furniture Futsal G30S/PKI GAAS Games Ganja Ganjar Ganjil Genap Garut Gebyar Kemerdekaan Gempa Geng Motor Genppari Gereja Gibran Gizi Buruk Go Pay Go-Jek Gojek Golkar Gotong Royong Grab Gubernur Guru Besar Gym Haedar Nasir ham HANI Harbolnas Hari Ibu Hewan Hiburan HIV HMI Hoax Hotel Hp Hukum Humas Humbahas HUT HUT Bhayangkara HUT RI HUT TNI Hutan Ibadah Ibadah Haji Ibu Negara Idul Adha Idul Fitri IKLAN Imlek IMM Indonesia Industri inflasi Informasi Infrastruktur Inspektorat Inspirasi Internasional Internet Intoleran Investor IPK IPM IPPI Islam IWAPI Jakarta Jakarta Barat Jakarta Pusat Jalan Jambore Nasional Jawa Tengah Jawa Timur Jayapura Jokowi Juara Jum'at Barokah Jumanji Jumat Jumat Berkah Jurnalis Kaliber Kampanye Kampung Rakyat Indonesia Kampus Kamtibmas Kapolda Kapoldasu Kapolri Kapolsek Kapolsek Kepolisian Karaoke Karhutla Karya Tulis Kasus KDRT Keadilan Keagamaan Keamanan Kebakaran Kebangsaan Kebersihan Kebudayaan Kebun Kecantikan Kecelakaan Kedokteran Kegiatan Kegiatan seminar Kehutanan Kejahatan Kejaksaan Kejuaraan Kejurnas Kekerasan Kelestarian Alam Keluarga Kemalingan Kemanusiaan Kemenag Kemenaker Kemendag Kemendagri Kemendesa Kemendikbud Kemenhub Kemeninfo Kemenkes Kemenkeu Kemenko Kemenkumham Kemenlu KEMENPAN-RB Kemenparekraf Kemenperin Kemenpora kemenristek Kemensos Kementan Kemiskinan Kendaraan Dinas Kepala Daerah Kepedulian keperdulian Kepolisian Kerajaan Kereta Api kerja Paksa Kerjasama Kesehatan Kesejahteraan Keselamatan Kesenian Ketahanan Pangan Ketenagakerjaan Keuangan Khilafahtul Muslimin Kilas Balik Bung Karno Kivlan Zen KKP KNPI Kohati kompetisi Kompolnas Komputer Komunitas kon Konferensi KONI Konsumen Koperasi Kopermasu Kopi Kopi Pagi Korupsi Kota Medan KPK KPR KPU Kriminal KRYD KSAD Kudeta Kuliner Kunjungan Kerja Kutai Kartanegara Labuhan Batu Lahan Lakalantas Laksi Lalu Lintas Lampung Langka Langkat Lapas Launching Launching Album Launching Aplikasi Launching Buku LAZISMU Lebaran Legislatif Lembaga LGBT Lifestyle Lingkungan Lingkungan Hidup LIPPI Listrik Lock Down Lomba lomba lari London LPPI LPS LSM Lukas Enembe Madina Mahasiswa Mahkamah Agung Mainan anak Majalengka Makanan Jepang Makassar Makkasar Mall Maluku Market Outlook Masjid Masker Mata Uang Maulid Nabi Mayday MDMC Medan Denai Media Media Sosial Megapolitan Menag Mendag Mendagri Menembak Menteri Menteri Perdagangan millenial Minuman Keras Minuman sehat Minyak Goreng Minyak Makan Miras Mobil MOI Motivasi MoU MPR MPR RI Mudik Muhammadiyah Muharram MUI Munas Musibah Musik Musyawarah Musywil Narkoba Narkotika NasDem Nasional Natal Natal & Tahun Baru New Normal NII NKRI NU ODGJ Office Ojek Online Ojol Olah Raga Olahraga Ombusman Omicron Online Operasi Patuh Operasi Yustisi Opini Organisasi Ormas Otomotif P Padang Padangsidimpuan Pagelaran Pahlawan Pajak Pakta Integritas Palestina Pameran PAN Pancasila Papua Parawisata Pariwisata Partai Demokrat Partai Politik Partai UKM Partai Ummat Pasar Pasar modal Pasar Murah Pasar Tradisional Paspampres Patroli PC PDI Perjuangan PDIP Perjuangan pe Pedagang Pegadaian Pelajar Pelajar Islam Indonesia Pelantikan Pelatihan Pelayanan Publik Pelecehan seks Pelukis Peluncuran Pemadam Kebakaran Pemalakan Pembangunan Pembayaran Elektronik Pembunuhan pemerasan Pemerintah Pemerintahan Pemerkosaan Pemilu Pemuda Pemuda Melati Indonesia Pemuda Muhammadiyah Pemuka Agama pen Penandatanganan Pencabulan Pencemaran Nama Baik Penculikan Pencurian Pendataan Pendidikan Penelitian Penembakan Penerbangan Penertiban Pengabdian Pengadilan Pengadilan Negeri Pengajian Pengamanan Pengamat Penganiayaan Pengawasan Pengetahuan Penggelapan Penghargaan Penghijauan Pengusaha Penipuan Penistaan Agama Penulis Penyakit Penyandang Disabilitas Penyuluhan Perampasan Perayaan Perbankan Percut Sei Tuan Perdagangan Perekonomian Perempuan & Anak Peresmian Pergaulan Perhubungan Perikanan Peristiwa Perjanjian Perjudian Perkawinan Perlombaan Permainan Perpajakan Pers Pertamina Pertanahan Pertanian Perusahaan Pesawat Terbang PET Pileg Pilkada PIlkades Pilpres Pin Pinjam meminjam uang Pinjaman Online PKL PKS PMI Polairud Polantas Polisi Cilik Politik POLRI Polwan Pondok Pesantren Ponpes Pornografi Posko Ummat PPKM PPWI Pra Kerja Prabowo Pramuka Praperadilan Prawita Genppari Premanisme Presiden Prestasi Primbon Politik Prokes promo Property Prostitusi Protokol Kesehatan PSI PSSI Public Expose Publik expose Puisi Pungli PUPR Pusat Perbelanjaan Puskesmas PWI Qurban Radikalisme Rafdinal Ragam Rakernas Rakor Ramadhan Reksadana Rektor Relawan Relawan Jokowi Religi Remisi Rentan Renungan resa Restoran Reuni 212 Revolusi Mental Reward RKUHP Robot Ruang Guru Rumah Rumah sakit Rups Rusia RUU Saber Pungli Sabu Sahabat Anak Salon Samosir Samsat Samsung Sanitasi air.Lingkungan hidup Santri SAR Satlantas Satpol PP Satwa Sejarah Sekolah Sembako Seminar Sengketa Seniman Senjata Senjata Api Sepak Bola Separatis Sepeda Sepeda sehat Serdang Bedagai Sertifikat Sertijab sho Sigli Silaturahim Silaturahim. KUYAI Kartanegara Silaturahmi Silaturrahim SIM Simalungun Simpan Pinjam Simulasi Smartphone Soekarno Solar Somasi Sosial Sosialisasi Startup Stasiun STOP PRES...!!! Studi Ilmiah Stunting Suku bunga Sulawesi Selatan Sumatera Barat Sumatera Utara Sumpah Jabatan Sumut Sungai Superstore Suplemen Surabaya Surat Terbuka Suriyono Adi Susanto Suriyono Adi Susanto {SAS) Survei Survey susu Swab Antigen Syafi'i Ma'arif Syariah Syawal Takjil Tali Kasih Talkshow Tanjung Balai Tantama Tapanuli Tengah Tawuran Teknologi Teror Terorisme Tes Urine Tiket Tilang Tips Tjahyo Kumolo TNI TNI AU TNI-Polri Tokoh Tokoh Agama Tokoh Masyarakat Tol Toys Kingdom ToysKingdom Tragedi Transportasi Trend Rambut True Money Uang Uang Palsu UIN Ujaran Kebencian UKM Ukraina Ulama UMJ umkm UMSU Undang-Undang UNIMED UniPin Universitas Unjuk Rasa Upacara Usaha Rakyat UU Cipta Kerja UU ITE UUD 1945 Vaksinasi Vaksinasi booster Valentine Day Verifikasi Viral Virus Corona Walikota Wanita Wapres Wartawan Webinar Wirausaha Wisata WNA Workshop Yogyakarta Zulkifli Hasan

Arsip Berita

IKUTI BERITA VIDEO KAMI DI YOUTUBE

POS PETIR

VIRUS COVID-19

Wabah Virus Corona (Covid-19) Sudah Menyerang Indonesia, Setiap Hari Korban Semakin Bertambah Sampai ada yang Meninggal, Rakyat Semakin Cemas dan Khawatir, Bagai Tersambar Petir Mendengar Virus Corona.

HALLO KRING..!!!

12 PAS

PANCASILA UDAH FINAL

Pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila Banyak Penolakan Dari Berbagai Kalangan Masyarakat, Memang Seharusnya Tidak Usah Dibahas Dan Lebih Baik Dibatalkan. Pancasila Dasar Negara.
Tendangan 12 PAS Dihentikan

SOS

INDONESIA DARURAT NARKOBA

Sudah dijatuhi hukuman mati bahkan sudah ada yang dieksekusi, tapi masih banyak bandar narkoba semakin merajalela, terbukti banyak yang ditangkap petugas Polisi maupun BNN (Badan Narkotika Nasional) tapi belum kapok juga mereka, justru sipir penjara malah terlibat. Kalau sudah darurat begini, hukuman mati jangan berhenti, jalan terus!.

QUO VADIS

Kunjungan Statistik

Online

IKLAN USAHA ANDA


PRO KONTRA VAKSINASI

~> Program Vaksinasi Yang Diluncurkan Pemerintah Mendapat Sorotan Dari Berbagai Masyarakat, sehingga terjadi pro dan kontra

<~ Memang Sebenarnya Harus Jelas Disampaikan, Maksud dan Tujuan Vaksinasi, Karena dilapangan Ada Perbedaan Orang Yang Akan Divaksin dan Yang Tidak Boleh Divaksin, membuat masyarakat Bingung

Link Terkait

close
Banner iklan disini