Menko Polhukam: Partisipasi Pemungutan Suara Capai 80,90%

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan partisipasi pemilih pada pemungutan suara Pemilu serentak 17 April kemarin mencapai 80,90%. Dinyatakan bahwa hal ini telah melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019 sebesar 77,5%.

“Hal ini menunjukkan bahwa siapapun Presiden yang terpilih akan memiliki legitimasi yang tinggi,” ujar Menko Polhukam Wiranto usai memimpin Rakorsus Tingkat Menteri membahas Pengamanan Pemilu Pasca Pencoblosan di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (18/4/2019).

Dalam kesempatan tersebut, Menko Polhukam menjelaskan situasi nasional pasca pemilu. Dikatakan, TNI dan Polri merupakan institusi negara yang dalam hal Pemilu ditempatkan pada posisi netral, tidak berpihak kepada siapapun. Sebagai alat negara, TNI dan Polri yang telah disumpah untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara berdasarkan Pancasila, UUD NRI 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI, tetap bersatu padu menghadapi kemungkinan berbagai ancaman yang dapat mengganggu keamanan nasional, persatuan dan kesatuan bangsa.

“Kami menghimbau kepada semua pihak untuk menghargai ajakan para Calon Presiden dalam Pemilu serentak tahun 2019 untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, memelihara perdamaian serta melarang para pendukungnya untuk melakukan aksi-aksi provokasi yang nyata-nyata akan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat serta menghormati proses finalisasi hasil Pemilu yang sedang dilakukan oleh KPU,” ujar Menko Polhukam Wiranto.

Menko juga mengingatkan kepada segenap masyarakat untuk tetap tenang, tidak melakukan tindakan anarkis yang melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sambil menunggu hasil resmi perhitungan suara oleh KPU. “TNI dan Polri akan bertindak tegas untuk menindak dan menetralisir berbagai aksi yang nyata-nyata akan mengganggu ketertiban dan keamanan nasional serta keutuhan bangsa dan negara,” ucap Menko Polhukam Wiranto.

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menyampaikan rasa terimakasihnya kepada seluruh prajurit TNI dan Polri, serta semua pihak yang terlibat dalam proses Pemilu serentak dan masyarakat Indonesia, sehingga pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal 17 April 2019 kemarin dapat berjalan dengan aman, damai dan lancar. Dikatakan, TNI dan Polri siap untuk menjaga stabilitas keamanan di tahapan-tahapan selanjutnya.

“Kami tidak akan mentolerir dan menindak tegas semua upaya yang akan mengganggu ketertiban ketertiban masyarakat serta aksi-aksi inkonsitusional yang merusak proses demokrasi di Indonesia,” tegas Panglima Hadi.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menegaskan bahwa proses pemungutan suara berlangsung dengan aman, damai dan lancar. Diakui jika pemilu tahun ini merupakan salah satu pemilu yang paling kompleks di dunia, karena adanya pemilihan legislatif dan pemilihan presiden secara serentak dengan melibatkan hampir 80% dari 192 juta suara.

“Itu adalah salah satu pemilihan terbesar di dunia yang dilaksanakan dalam one day dan itu kita laksanakan sukses,” ujar Tito. 

Ia mengatakan, pada tanggal 17 April tidak ada kejadian yang signifikan. Namun ada tiga masalah kecil yang tidak signifikan yaitu peristiwa penganiayaan terhadap seorang anggota KPPS di wiliyah Sumatera Selatan dengan anggota Linmas yang berjaga karena rebutan kunci kotak suara.

Kemudian, peristiwa di Sampang karena adanya rebutan mandat saksi sehingga mengakibatkan adanya korban luka, dan terakhir kejadian melarikan kotak suara di Sampang dengan motif uang.

“Beberapa wilayah ada yang ditunda tapi tidak signifikan karena surat suara yang rusak, kemudian surat suara yang terlambat dan yang tertukar tapi semua sudah diselesaikan di tingkat lokal,” tegas Tito.

“Saya kira semua berjalan dengan baik dan lancar, kalau ada hal-hal yang keberatan atau ada yang mengklaim adanya hal yang tidak sesuai dengan aturan hukum, maka tentu kami dari Polri dan TNI menghimbau gunakan mekanisme konstitusional yaitu aturan hukum yang berlaku,” sambungnya.

Hadir dalam rakor tersebut Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Jaksa Agung HM Prasetyo, Kepala BIN Budi Gunawan, Kepala BSSN Djoko Setiadi, Kasad Jenderal TNI Andika Perkara, Kasau Marsekal TNI Yuyu Sutisna, Kasal Laksamana TNI Siwi Sukma Adji, serta kementerian dan lembaga terkait.(Arianto)

Read More

Menkopolhukam Gelar Rakor Bahas Situasi Nasional Pasca Pemilu 2019

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto menggelar Rapat Koordinasi Nasional membahas situasi nasional pasca Pemilu Serentak 2019.

"Rapat hari ini dihadiri segenap Pimpinan TNI, Polri, serta Pimpinan institusi penegak hukum nasional untuk membahas situasi nasional pasca Pemilu Serentak tahun 2019," ujar Wiranto.

Adapun hasil Rakor tersebut, adalah sebagai berikut:

Pertama, netralitas TNI dan Polri,

"TNI dan Polri merupakan institusi negara yang dalam hal ini Pemilu ditempatkan pada posisi netral. Artinya, tidak masuk dalam kontestasi Pemilu serta tidak berpihak pada siapapun," ujar Wiranto.

Kedua, TNI dan Polri bersatu untuk hadapi ancaman Nasional sesuai sumpah.

"Sebagai alat negara, TNI dan Polri yang telah disumpah untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara berdasarkan Pancasila, UUD Negara RI tahun 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI, tetap bersatu pada menghadapi berbagai kemungkinan ancaman yang dapat menggangu keamanan nasional serta kesatuan dan persatuan bangsa," tegas Wiranto.

Ketiga, hormati hasil Pemilu dan meminta pendukung tidak melakukan aksi yang bersifat provokatif.

"Kita menghimbau kepada semua pihak untuk menghargai para calon presiden dalam Pemilu Serentak 2019 untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, memelihara perdamaian serta melarang para pendukungnya untuk melakukan aksi-aksi provokasi yang nyatanya akan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Hormati hasil finalisasi hasil Pemilu yang sudah dilakukan KPU atau Penyelenggara Pemilu," pesan Wiranto.

Keempat, meminta masyarakat tetap tenang menunggu hasil penghitungan resmi KPU.

"Kami mengingatkan agar masyarakat untuk tetap tenang, tidak melakukan tindakan anarkis yang melanggar hukum dan peraturan Perundangan-undangan yang berlaku sambil menunggu hasil resmi penghitungan suara oleh KPU," ucap Wiranto.

Kelima, aparat kemanan akan bertindak tegas atas aksi yang menggangu ketertiban.

"Terakhir, TNI dan Polri akan bertindak tegas untuk menindak dan menetralisir berbagai aksi yang akan menggangu ketertiban dan keamanan nasional serta keutuhan bangsa Republik Indonesia," tutupnya.(Arianto)

Read More

Khotmil Qur'an Dan Doa Bersama Untuk NKRI Bersama Panglima TNI Dengan Prajurit TNI-Polri Di Koarmada I

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Dalam rangka meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa serta mempererat Solidaritas dan Sinergitas TNI-Polri dalam Menjadi Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), maka dilaksanakan Khotmil Our'an Prajurit TNI-Polri.

Bersama Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto SIP., dengan harapan Tuhan Yang Maha Esa selalu memberi perlindungan kepada seluruh Prajurit TNI-Polri dalam melaksanakan tugas, bertempat di Mako Koarmada I, Jakarta Pusat, hari Kamis (11/4).

Khotmil Qur'an Prajurit TNI-Polri yang digelar di Koarmada I bertemakan "Melalui Khotmil Qur'an dan Doa Bersama Kita Wujudkan Semangat Kebersamaan, Rasa Kekeluargaan serta Memperkokoh Sinergitas TNI-Polri Dalam Menjaga NKRI".

Pada kegiatan tersebut doa dipandu oleh:

a.  Doa Khotmil Quran:

-  Pengasuh Pondok Pesantren Kyai Parak Bambu Runcing Parakan Temanggung Jawa Tengah, Mursyid Thariqah Syadziliyyah.

-  Pemangku Makam Sunan Qudus, Kudus Jawa Tengah.

-  Pemangku Makam Sunang Bonang. Tuban Jawa Timur.

b.  Doa Penutup Acara :

-  Pengasuh Pondok Pesantren An-Nawawi Berjan Purworejo Jawa Tengah, Mursyid Thariqah Qadiriyyah Naqshabandiyyah.

-  Mursyid Thariqah Khalwatiyah Sulawesi Selatan.

-  Mursyid Thariqah Syamaniyyah Medan Sumatera Utara.

Dalam Sambutannya, Pangkoarmada I menyampaikan acara ini dihadiri para Pemangku Makam Wali Songo dan Tarekhot se-Indonesia sejumlah 22 orang serta Prajurit TNI-Polri sejumlah 3000 Personel. Adapun, Kegiatan yang telah dilaksanakan sejak Ba'da Subuh hingga sore hari ini adalah Khatam Qur'an oleh lebih dari 100 Prajurit di Masjid Al-Mutaqin Koarmada I. Dengan Kegiatan Khotmil Qur'an dan Do'a Bersama kali ini, diharapkan dapat meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan Prajurit TNI-Polri serta rangkaian Pemilu 2019, dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar.

Peserta yang turut dalam kegiatan Khotmil Qur'an dan Doa Bersama Panglima TNI yang digelar oleh Koarmada I meliputi :

-  Pejabat TNI Sebanyak 20 orang.

-  Prajurit TNI-Polri sebanyak 3 000 orang terdiri dari :
    1) TNI AL  :1500 orang
    2) TNI AD. : 500 orang
    3) TNI AU  :500 orang
    4) Polri      :500 orang

Pejabat TNI-Polri yang diundang yaitu Pangkostrad, Pangdam Jaya, Danjen Kopassus, Dankormar, Pangkolinlamil, Danseskoal. Kapushidrosal, Pangkoops AU I, Dankorps Paskhas, Kapolda Metro Jaya, Dangartap 1 Jakarta, Danlantamal llI.

Pejabat yang mendampingi Panglima TNI yakni Aspers Panglima TNI. Aster Panglima TNI, Kapusbintal TNI, dan Kapuspen TNI.

Tokoh Agama dan Alim Ulama yang diundang antara lain PP Annaziyah, Thariqat Naqsabandlyah NTB, Sunan Kudus. Sunan Muria, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Drajat, Sunan Kalijogo Demak, dan Sunan Gunung Jati.(Arianto)

Read More

Presiden Jokowi Tidak Akan Kembalikan Dwifungsi TNI

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Revisi UU TNI tiba-tiba membangkitkan wacana kembalinya dwifungsi ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia). Padahal dua hal tersebut sangat tidak relevan. ABRI secara tegas mengubah diri dengan nama Tentara Nasional Indonesia (TNI). Paradigma menjadikan TNI lebih profesional jelas menghilangkan konsep dwifungsi.

Persoalan dwifungsi mengemuka dalam dialog awak media bersama Jenderal (Purn) Dr. Moeldoko, Kepala Staf Presiden (KSP). Jaleswari Pramodawardhani, Deputi V KSP yang hadir mendampingi Moeldoko, hari Jumat, 8 Maret 2019. Kepada jurnalis yang hadir, Kepala Staf menjamin Presiden Joko Widodo tidak akan mengembalikan dwifungsi. “Setelah reformasi, TNI sudah mengubah diri menjadi institusi yang profesional,” ujar Moeldoko di kantor KSP.

Moeldoko mencontohkan saat bertekad menjadi institusi yang professional, prajurit TNI tidak lagi bermain-main di wilayah politik dan bisnis. Meski pemenuhan sikap itu belum dibarengi dengan pemenuhan akan hak-hak professional kepada prajurit. Seperti kemampuan peralatan dan kesejahteraan prajurit. “Tapi prajurit tidak pernah mengeluh,” ungkap Panglima TNI periode tahun 2013 - 2015.

Seperti diketahui, pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) Robertus Robert menggelar aksi pada 28 Februari lalu. Dalam aksinya, Robertus mengkritik TNI dengan menyanyikan lagu Mars ABRI yang dipelesetkan. Gara-gara orasinya, Robertus harus berurusan dengan aparat hukum.

Pemerintah menyampaikan terima kasih terhadap kritik yang disampaikan masyarakat. Sebab kritik merupakan bentuk penghormatan terhadap demokrasi. “Namun tolong jangan sampai kritik itu melanggar undang-undang. Patuhi koridor-koridornya,” jelas Moeldoko.

Pada kesempatan tanya jawab, jurnalis mempertanyakan rencana prajurit TNI yang bakal menduduki jabatan sipil. 

Hal inilah yang dicurigai sebagai kembalinya dwifungsi. Namun Moeldoko menegaskan saat ini ada 10 institusi yang bisa dijabat TNI aktif. Pengisian ini, menurutnya sesuai dengan Undang-Undang TNI.

Pasal 47 ayat (2) undang-undang itu menyebut, TNI aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotik nasional, dan Mahkamah Agung.

Senada dengan apa yang disampaikan Moeldoko, Jaleswari meminta agar revisi terhadap UU TNI dibaca secara cermat. Sebab Undang-Undang TNI itu dibuat pada tahun 2004, dimana saat itu memang baru ada 10 lembaga. Dalam perkembangannya ternyata ada lembaga baru yang mungkin dapat diisi oleh TNI sesuai dengan tugas dalam undang-undang.

Karenanya, ia meminta agar membaca revisi Pasal 47 UU TNI itu harus dikaitkan dengan Pasal 7 yang menyebut TNI bisa menempatkan pasukan untuk urusan perbatasan, terorisme, hingga penanggulangan bencana. “Mengembalikan dwifungsi itu mimpi. Tidak mungkin,” tutup Jaleswari.(Arianto)

Read More

Presiden Jokowi Hadiri Panen Raya Jagung di Gorontalo

Duta Nusantara Merdeka | Gorontalo
Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo bertolak menuju Provinsi Gorontalo dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 pada Kamis, 28 Februari 2019, pukul 16.45 WIB.

Setibanya di Bandar Udara Internasional Jalaluddin, Kabupaten Gorontalo, pada pukul 20.28 WITA, Presiden bersama rombongan langsung menuju hotel tempatnya bermalam selama berada di Provinsi Gorontalo.

Rencananya pada esok hari, Jumat (1/3), Presiden dan Ibu Iriana dijadwalkan meninjau pasar di Kota Gorontalo, dan menghadiri acara Panen Raya Jagung serta pelepasan kontainer ekspor jagung di Desa Botuwombatu, Kabupaten Gorontalo Utara.

Presiden juga dijadwalkan memberikan kuliah umum dan menyerahkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada masyarakat Provinsi Gorontalo.

Pada Jumat (1/3) petang, Presiden dan Ibu Iriana beserta rombongan direncanakan lepas landas menuju Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, guna melanjutkan kegiatan kunjungan kerja.

Turut menyertai Presiden dan Ibu Iriana dalam penerbangan menuju Provinsi Gorontalo adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI Trisno Hendradi, Staf Khusus Presiden Adita Irawati, dan Komandan Paspampres Mayjen TNI Maruli Simanjuntak.


                                                                                              Reporter : Arianto

Read More

PPWI Kerjasama Bidang Jurnalistik dengan Kodam XVII/Cenderawasih

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Dewan Pengurus Nasional Persatuan Pewarta Warga Indonesia (DPN PPWI) bakal menggelar kegiatan bersama dengan Komando Daerah Militer XVII/Cenderawasih dalam waktu dekat. Bentuk kegiatan bersama itu difokuskan dalam bidang jurnalistik, pengembangan media massa, dan publikasi.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA, kepada pewarta media ini melalui saluran WhatsApp-nya, usai temu silahturahmi dengan Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih, hari Sabtu, 9 Februari 2019. Hadir dalam pertemuan informal sambil "ngopi-bareng" bertempat di Taman Anggrek, Jakarta Barat, Kapendam Cenderawasih Kolonel Inf. Muhammad Aidi, Fachruddin dari Republika dan Daeng Amran dari Portalindo.

"Sebenarnya sudah lama kami diskusikan tentang kemungkinan kerjasama PPWI dengan Kodam XVII/Cenderawasih ini melalui komunikasi telepon, namun baru tadi sore kita bicarakan serius dalam pertemuan tatap muka langsung antar kita," ujar Wilson Lalengke yang sudah melatih ribuan anggota TNI, Polri, PNS, guru, dosen, mahasiswa, wartawan dan masyarakat umum di bidang jurnalistik warga itu.

Bentuk kerjasamanya, lanjut Wilson, antara lain penataran (pelatihan - red) jurnalistik warga bagi anggota TNI pemangku fungsi penerangan dan kehumasan di lingkungan Kodam Cenderawasih, di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat. "Sebagaimana kerjasama yang pernah kita lakukan dengan Kodam Jaya/Jayakarta beberapa waktu lalu, kerjasama PPWI dengan Kodam XVII/Cenderawasih nanti antara lain dalam bentuk penataran atau pelatihan jurnalistik warga bagi anggota TNI di lingkungan Kodam Cenderawasih," imbuh lulusan PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 ini.

Selain itu, PPWI juga akan membantu Kodam XVII Cenderawasih dalam hal publikasi dan penyebar-luasan informasi dari wilayah Papua dan Papua Barat, baik yang langsung terkait dengan kegiatan Kodam maupun situasi dan kondisi lingkungan masyarakat di wilayah teritorial Kodam Cenderawasih.

"PPWI juga akan beri dukungan dan bantuan penuh dalam hal pengembangan media dan publikasi," ungkap Wilson yang sangat konsern dengan peningkatan melek media bagi seluruh elemen masyarakat ini.

Ketika ditanyakan tentang kapan kegiatan kerjasama PPWI dengan Kodam XVII Cenderawasih akan dimulai, pria lulusan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau, Pekanbaru, itu mengatakan bahwa pihaknya menunggu penjadwalan kegiatan dari Kodam Cenderawasih.

"Sesuai hasil pembicaraan dengan Pak Kapendam Cenderawasih tadi, Kodam akan segera menjadwalkan pelaksanaan penataran di Jayapura dengan mengundang para anggota TNI dan PNS dari Korem maupun Kodim seluruh Papua dan Papua Barat. Nanti trainer PPWI akan ke Jayapura memberikan pelatihan tersebut," ujar Wilson mengutip penyampaian Kapendam Cenderawasih, Kolonel Inf. Muhammad Aidi dalam pertemuan tersebut.

Walaupun demikian, menurut dia, kerjasama PPWI dengan Kodam XVII Cenderawasih sebenarnya sudah berjalan selama ini, terutama dalam hal publikasi berita dari unit penerangan Kodam di media-media yang tergabung dalam PPWI Media Group.

                                                                 Reporter : Arianto

Read More

Presiden Jokowi Bincang Santai dengan para Mantan Panglima TNI dan Mantan Kapolri di Istana Negara

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Presiden Joko Widodo membuka Rapat Pimpinan (Rapim) TNI dan Polri tahun 2019 yang diikuti oleh 198 perwira tinggi TNI dan 170 perwira tinggi Polri. Berbeda dengan yang sudah-sudah, Rapim kali ini dilangsungkan hari Selasa, 29 Januari 2019 di Istana Negara, Jakarta.

"Ini mungkin rapim pertama yang diadakan di Istana. Bukan apa-apa, tapi memang saya ingin rapim ini sekali-kali kita lakukan di sini dan enggak ada salahnya," ujar Presiden mengawali sambutan.

Tak hanya itu, rapim kali ini turut menghadirkan sejumlah mantan Panglima TNI dan mantan Kapolri.

Mereka yang hadir adalah Try Sutrisno, Wiranto, Endriartono Sutarto, Djoko Suyanto, Moeldoko, dan Gatot Nurmantyo sebagai mantan Panglima TNI. Ada juga sejumlah mantan Kapolri yang hadir, yakni Roesmanhadi, Roesdihardjo, Bimantoro, Da'i Bachtiar, Sutanto, Bambang Hendarso Danuri, Timur Pradopo, dan Badrodin Haiti.

Selepas rapim, Kepala Negara bersama seluruh peserta rapim dan mantan Panglima TNI, serta mantan Kapolri berfoto bersama di tangga Istana Merdeka, Jakarta.

Setelahnya, Presiden didampingi Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung bersama para mantan Panglima TNI dan mantan Kapolri mengadakan pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta. Selama kurang lebih 30 menit Presiden berbincang santai sambil sesekali diselingi suara tawa dan canda.

Setelah berbincang, Presiden bertemu wartawan untuk memberikan keterangan pers didampingi para mantan Panglima TNI dan mantan Kapolri.


                                                                Reporter : Arianto

Read More

Presiden Jokowi Minta TNI-Polri Respons Momentum Revolusi Industri 4.0

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Presiden Joko Widodo meminta kesiapan TNI dan Polri untuk merespons perubahan global yang sangat cepat. Kesiapan tersebut sangat diperlukan untuk mengantisipasi tantangan yang akan dihadapi Indonesia ke depannya.

Demikian ditegaskan Presiden Joko Widodo saat memberikan arahan pada Rapat Pimpinan TNI dan Polri di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa, 29 Januari 2019.

"Saya ingin mengingatkan bahwa dunia ini berubah. Lanskap politik dunia berubah. Lanskap global ekonomi juga berubah. Lanskap sosial global juga berubah sehingga kita harus merespons secara cepat perubahan-perubahan yang ada baik di bidang ekonomi, politik, atau sosial," ujarnya.

Rapim tersebut dihadiri oleh para perwira tinggi TNI dan Polri yang aktif. Selain itu, beberapa mantan Panglima TNI dan mantan Kapolri juga tampak dalam acara itu.

Selepas acara, Kepala Negara menjelaskan bahwa momentum revolusi industri keempat yang tengah berlangsung harus benar-benar direspons. Ia mendorong TNI maupun Polri untuk memanfaatkan perkembangan teknologi dan menerapkannya untuk kebutuhan organisasi.

"Mungkin dengan lebih menggiatkan lagi riset-riset untuk alutsista kita. Kemudian tadi saya berikan contoh misalnya penggunaan _virtual reality_, _artificial intelligence_, kemudian 3D _printing_ yang negara-negara lain sudah mulai kembangkan di sisi kemiliteran," ucapnya.

Dalam Rapim TNI-Polri kali ini, Presiden Joko Widodo kembali menegaskan bahwa politik yang dijalankan TNI dan Polri ialah politik negara. Maka itu TNI dan Polri harus menjaga netralitas sekaligus memberikan rasa aman dan mewujudkan situasi yang kondusif menjelang Pilpres 2019.

"Politik TNI dan Polri adalah politik negara sehingga netralitas itu perlu sekali dijaga dan yang paling penting adalah lancarnya Pemilu, kondusivitas situasi, dan kondisi yang damai. Itu akan terjadi apabila TNI dan Polri ini solid, bersinergi bersama-sama menjaga ketertiban," tuturnya.

*Restrukturisasi TNI*

Dalam rapim tersebut, Presiden juga memastikan akan adanya 60 jabatan baru di institusi TNI yang akan diisi para perwira tinggi (pati). Sejumlah jabatan baru itu merupakan bagian dari restrukturisasi di tubuh TNI.

"Akan ada jabatan untuk pati baru sebanyak 60 ruang. Nanti bisa diisi dari kolonel untuk naik ke jabatan bintang," ujarnya.

Selain itu, Kepala Negara juga akan melakukan revisi terhadap aturan usia pensiun para prajurit TNI setingkat Tamtama dan Bintara hingga menjadi 58 tahun. Sebelumnya, para prajurit TNI harus menjalani pensiun di usia 53 tahun. Ketentuan mengenai hal itu telah diatur sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

"Saya perintahkan juga kepada Kementerian Hukum dan HAM dan Panglima TNI untuk merevisi pensiun Tamtama dan Bintara yang sebelumnya 53 ke 58 (tahun). Tapi ini merevisi Undang-Undang," ucap Presiden.

"Kalau umur 53 tahun ini masih segar-segarnya, masih produktif-produktifnya, kok sudah dipensiun. Polri kan sudah 58 tahun," imbuhnya menjelaskan.


                                                             Reporter : Arianto

Read More

Pangdam Jaya Kunjungi Lokasi Kebakaran di Posko Terpadu Tiga Pilar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta Barat

Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Hengki Haryadi.SIK,.MH,  mendampingi Pangdam Jaya Mayjen Joni Supriyanto di Posko Terpadu Lokasi kebakaran Jalan Tomang Utara I,  Grogol Petamburan, Jakarta Barat.

Pangdam Jaya Mayjen Joni Supriyanto didampingi Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Hengki melakukan pengecekan langsung ke lokasi kebakaran, mengecek ke lokasi pengungsian warga yang terkena musibah kebakaran , dan memberikan semangat kepada warga yang terkena musibah agar tetap sabar.

"Hari ini kita mendampingi Bapak Pangdam Jaya untuk meninjau langsung lokasi kebakaran dan juga memberikan semangat kepada warga agar tetap sabar," Ucap Kapolres.

Pada kesempatan tersebut, Pangdam Jaya Mayjen Joni Supriyanto secara simbolis menyerahkan bantuan sembako kepada korban kebakaran, dan juga disediakan dapur umum, serta pelayanan kesehatan.

Dalam kegiatan itu, turut dihadiri Komandan Korem 052 / WKR Jayakarta Kolonel Kav  Antonius Purboyo, Komandan Kodim 0503 / JB Letkol Kav Andre Hendry Masangi, Pejabat Utama Polres Metro Jakarta Barat, Kapolsek Tanjung Duren, Danramil Grogol Petamburan,  serta Camat Grogol Petambuturan Jakarta Barat. **

Wartawan DNM : Imam Sudrajat

Read More

Dandim 0501/JP BS Wahyu Yudhayana Pimpin Apel Lilin Jaya 2018 Jakarta Pusat

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta Pusat

Dandim 0501/JP BS Letkol Inf Wahyu Yudhayana memimpin Apel Gelar Pasukan dalam Rangka Operasi Kepolisian Terpusat Lilin Jaya 2018, di Lapangan Sepatu Roda, Monas, Gambir, Jakarta Pusat.

Dandim 0501/JP BS Letkol Inf Wahyu Yudhayana Memimpin Apel Tiga Pilar ini didampingi oleh Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Roma Hutajulu, Walikota Administrasi Jakarta Pusat Bayu Megantara dan melibatkan 360 Personil Gabungan dari Unsur Tiga Jakarta Pusat.

Apel dihadiri, oleh Walikota Administrasi Jakarta Pusat Bayu Meghantara, Dandim 0501/JP BS Letkol Inf Wahyu Yudhantara, Kasudin Perhubungan dan Transportasi Jakarta Pusat, Kasudin Pol PP Jakarta Pusat, Kasudin Pemadam Kebakaran, Kasudin Kesehatan, Para Camat wilayah Jakarta Pusat, Para Kabag, Kasat dan Kapolsek jajaran Polres Metro Jakarta Pusat, dan Para Pokdar Kamtibmas wilayah Jakarta Pusat.

Apel kesiapan jelang Operasi Lilin Jaya 2018 mutlak dilaksanakan agar terjalin satu sinergitas semua unsur yang ada di wilayah Jakarta Pusat untuk mendukung Polri dalam hal ini Polres Metro Jakarta Pusat dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah.

Dalam sambutan nya, Dandim 0501/JP BS Letkol Inf Wahyu Yudhayana membacakan surat yang ditulis langsung oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Ia menyatakan "bahwa setiap wilayah harus melakukan koordinasi guna antisipasi tindak kriminalitas".

“Operasi Lilin dilakukan selama 12 hari mulai hari ini hingga 1 Januari 2019. Ada beberapa hal yang perlu diwaspadai pada Operasi Lilin 2018 kali ini, seperti sweeping Ormas, aksi intoleransi, potensi terorisme, serta kecelakaan transportasi baik darat, laut maupun udara,” ucap Dandim.

Peningkatan aktivitas masyarakat berpotensi menimbulkan kejahatan konvensional seperti begal, premanisme dan aksi street crime seperti pencurian. Di samping itu juga, penegakkan hukum di tempat hiburan dan penjualan minuman beralkohol juga perlu diantisipasi bersama-sama oleh TNI – Polri serta Pemda DKI.

“Operasi Kepolisian Terpusat Lilin Jaya 2018, adalah tugas yang akan kita emban bersama, mari kita rapatkan barisan dan samakan langkah agar Operasi ini berjalan lancar dan mencapai hasil seperti yang diharapkan”, tegasnya.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Roma Hutajulu menambahkan, bahwa akan ada ribuan Personel gabungan dari TNI, Polri dan Pemda yang akan siap mengamankan tempat – tempat keramaian dan tempat ibadah.

“Posnya seperti di Gereja Katedral, Anglikan, Paulus, Emanuel dan beberapa ada juga di tempat Wisata seperti Monas serta Stasiun Gambir dan Senen,” ungkap Kombes Pol Roma.

Ketiga pimpinan Instansi sepakat untuk menyamakan langkah maupun visi untuk saling mendukung dalam pelaksanaan tugas – tugas pengamanan wilayah jelang Natal dan pergantian tahun 2018 -2019.

“Kepada masyarakat kami persilahkan untuk beribadah dan menikmati libur akhir tahun dan biarkan kami yang mengamankan wilayah, ” tutup Letkol Inf Wahyu Yudhayana. **

Wartawan DNM : Imam Sudrajat

Read More

Jaga Keharmonisan TNI-Polri Kapolsek Kebon Jeruk Mengecat Gedung Koramil

Duta Nusantara Merdeka |Jakarta Barat

Koramil 05 Kebon Jeruk Jakarta Barat dibuat terkejut oleh kedatangan Kepolisian Sektor Kebon Jeruk Polres Metro Jakarta Barat. Kedatangan yang dipimpin langsung Kapolsek Kebon Jeruk Kompol M Marbun dengan membawa ala-alat dan perlengkapan cat.

Kapolsek Kebon Jeruk Polres Metro Jakarta Barat Kompol M Marbun menerangkan, kegiatan ini untuk memperkokoh hubungan TNI dan Polri sebagai wujud dari sinergitas antara TNI dan Polri, dan juga sesuai arahan dan petunjuk Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Hengki Haryadi.SIK.MH,  agar selalu menjaga dan membina hubungan TNI dan Polri.

"Kita datang dengan membawa alat-alat dan perlengkapan  cat untuk mempercantik kembali bangunan Koramil yang warnanya sudah mulai pudar dan ngelotok termakan oleh waktu, panas dan hujan. Sementara Polsek Kebon Jeruk membawa 6 buah cat ukuran 25 Kg, apabila kurang akan ditambah kembali sampai bangunan koramil keseluruhan nya dapat di cat," Terang Kapolsek Kebon Jeruk Kompol Marbun.

Sementara, Danramil 05 Kebon Jeruk Kapten Inf Sunarjo mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada Kapolsek Kebon Jeruk dan Jajaran nya yang selalu peduli terhadap kantor Koramil ini.

"Atas kepedulian Polsek Kebon Jeruk terhadap Koramil 05 Kebon Jeruk, maka kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Kapolsek dan Jajaran sehingga akan terus bersinergi dan  menambah hubungan yang lebih harmonis lagi," Katanya. **(Red-26)

Wartawan DNM : Imam Sudrajat

Read More