Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Sebuah studi yang dipublikasikan hari ini di The Lancet menjelaskan bahwa Indonesia telah menciptakan skema Universal Health Coverage (UHC) yang adaptif dan fleksibel untuk mengakomodir kondisi dan kebutuhan yang beragam untuk menjamin perlindungan risiko keuangan, serta akses pelayanan kesehatan yang aman, efektif dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat; seperti yang dimandatkan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Studi berjudul “Universal Health Coverage di Indonesia: Konsep, Perkembangan, dan Tantangannya” merupakan studi pertama yang sepenuhnya ditulis dan dipimpin oleh tim peneliti Indonesia yang berhasil diterbitkan di The Lancet – salah satu jurnal kesehatan yang sangat prestisius dan berdampak tinggi di dunia. Studi ini ditulis oleh tim Indonesia dari berbagai latar belakang ilmu yang dipimpin oleh dr. Rina Agustina dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
Studi ini memaparkan pencapaian, kesenjangan, dan kesempatan dari Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) dalam memperluas cakupan, akses pelayanan dan keadilan untuk pelayanan kesehatan.
Sejak dilaksanakan pada tahun 2014, sistem JKN dan BPJS telah menjadi sistem asuransi dengan skema pembayar premi tunggal terbesar di dunia yang menanggung lebih dari 203 juta orang hingga saat ini. Studi ini menekankan bahwa JKN mampu memperbaiki askes dan pemerataan pelayanan kesehatan, khususnya pada kelompok kelas ekonomi bawah di wilayah pedesaan, terutama di wilayah timur Indonesia.
Lebih lanjut, JKN turut meningkatkan perawatan penyakit tidak menular. Namun, studi ini menemukan berbagai kesenjangan yang membutuhkan perhatian segera, terutama terkait kelompok rentan dan keberlanjutan finansial. Jika tidak segera diatasi, kesenjangan ini dapat membahayakan keberlanjutan di masa mendatang.
Permasalahan pertama adalah adanya kelompok yang disebut sebagai “kelompok menengah yang hilang (missing middle)”, dimana hanya ~52% orang yang terdaftar pada usia 20 hingga 35 tahun dari lapisan ekonomi menengah. Lebih lanjut hanya ~25% pendaftar anak-anak sejak dilahirkan hingga usia 4 tahun.
Permasalahan kedua adalah kesenjangan finansial yang dirasakan oleh JKN dan BPJS dimana pendapatan tidak dapat menutup pengeluraran. Hal ini utamanya disebabkan oleh rendahnya iuran dan tingginya klaim untuk penyakit kronis. Studi ini mengungkapkan sebanyak 23% peserta mendaftar ketika mereka sakit. Selain itu, mereka yang telah memiliki sejarah penyakit kronis juga terbukti sangat antusias mendaftar sebagai peserta JKN.
Pertumbuhan beban penyakit tidak menular di Indonesia sudah sangat serius, yang salah satunya disebabkan oleh faktor kebiasaan merokok yang terdapat pada 65% laki-laki dewasa, atau termasuk angka tertinggi di dunia. Faktor lainnya adalah masalah gizi, termasuk obesitas, stunting pada anak yang diasosiasikan dengan meningkatnya risiko terhadap hipertensi, diabetes, dan penyakit jantung, sehingga pada akhirnya meningkatkan klaim kesehatan untuk jangka panjang.
Permasalahan ketiga ditemukan pada kesiapan layanan kesehatan. Seiring dengan meningkatkan kebutuhan peserta JKN dan BPJS, jumlah tenaga dan fasilitas media belum memadai, terutama di rumah sakit umum maupun puskesmas. Salah satu tujuan utama dari JKN dan BPJS adalah untuk memperkuat peran pusat kesehatan masyarakat di tingkat primer; maka kurangnya tenaga, fasilitas, obat, dan peralatan kesehatan di lini terdepan dapat memangkas rujukan yang tidak diperlukan, yang pada akhirnya akan memperbesar biaya secara keseluruhan.
Para peneliti memberikan beberapa rekomendasi untuk menciptakan sistem kesehatan yang tangguh dan berdampak tinggi. Rekomendasi yang diberikan bersifat praktis dan dapat diimplementasikan sehingga mampu memberikan hasil cepat.
Pertama, peneliti mengusulkan percepatan kepesertaan dan pengumpulan iuran, terutama dalam kelompok pekerja di sektor informal atau yang disebut ‘kelompok menengah yang hilang (missing middle)’ dan kelompok ibu hamil dan anak-anak. Saat ini, terdapat sekitar 56,4 juta orang yang belum masuk JKN. Lebih lanjut, studi juga melaporkan bahwa pembayaran premi asuransi bukanlah penyebab utama kelompok tersebut tidak bergabung dalam JKN, namun lebih pada permasalahan ketersediaan layanan dan kurangnya pemahaman tentang asuransi.
Rekomendasi kedua, dan yang paling penting, adalah inovasi untuk pendekatan preventif dan promotif untuk mendukung pendekatan kuratif dari UHC. Inovasi pertama adalah pendekatan preventif Universal Risk Coverage (URC), dimana pemerintah harus menciptakan investasi multisektoral agar mengurangi faktor risiko utamauntuk mencegah atau menunda penyakit, sehingga mampu menekan biaya tinggi penyakit di masa mendatang. Para peneliti mengindikasikan bahwa investasi pada kesehatan ibu dan anak, perawatan terhadap tumbuh kembang anak, sanitasi yang layak – terutama di daerah pedesaan dan terpencil, pola hidup sehat, kualitas diet yang lebih baik dan kegiatan gerak tubuh/olahraga dapat mengurangi tingginya biaya kesehatan yang diakibatkan oleh penyakit menular dan tidak menular. Inovasi selanjutnya adalah Universal Cause Coverage (UCC)yang fokus pada reformasi kebijakan dan investasi yang mendukung promosi gaya hidup sehat. Dengan demikian, sebuah sistem terpadu yang bertransformasi dari UHC yang bersifat kuratif, URC yang bersifat pencegahan dan UCC yang bersifat promotif; akan dapat menjadi jaring pengaman kesehatan yang terbaik bagi masyarakat.
Terakhir, rekomendasi ketiga dalam studi ini menekankan pada penguatan lini terdepan kegiatan berbasis masyarakat dan sistem informasi kesehatan digital yang berbasis data untuk meningkatkan efisiensi dan memandu terciptanya solusi bagi permasalahan kesehatan Indonesia dengan kondisi yang beragam. Lebih lanjut, akses yang lebih baik dan penggunaan data penting oleh para peneliti Indonesia akan membantu proses pengambilan keputusan berdasarkan bukti secara strategis. Dengan demikian, dapat dipastikan terjadinya reformasi kebijakan di luar sektor kesehatan untuk memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, didukung oleh partisipasi kader kesehatan yang profesional.
Secara umum, sistem UHC yang terintegrasi, dinamis, dan adaptif terhadap perkembangan masyarakat akan menciptakan jalur yang lebih terjangkau dan berkelanjutan untuk mendorong akses kesehatan bagi semua lapisan masyarakat, serta turut mendorong pemenuhan target SDGs.
Artikel ilmiah ini ditulis oleh:
dr. Rina Agustina, MSc,PhD(Departemen Ilmu Gizi, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia-RS Dr. Cipto Mangunkusumo/ FKUI-RSCM dan Human Nutrition Research Center, Indonesian Medical Education and Research Institute HNRC-IMERI FKUI);
Teguh Dartanto, PhD (Departemen Ekonomi dan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI/FE UI);
Prof.Dr. dr. Ratna Sitompul, SpM (K)(Departemen Ilmu Kesehatan MataFKUI-RSCM);
Kun Aristiati Susiloretni, PhD (Politeknik Kesehatan Semarang, Kementerian Kesehatan);
Suparmi, MKM (Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan);
Prof. dr. Endang L Achadi, MPH, DrPH (Departmen Ilmu Gizi, Fakultas Kesehatan Masyarakat/FKM UI);
Prof. dr. Akmal Taher, SpU (K) (Kementerian Kesehatan dan Departmen UrologiFKUI-RSCM);
dr. Fadila Wirawan, MSc (HNRC-IMERI FKUI);
Prof. dr. Saleha Sungkar, DAP&E, MS, SpPark (Departemen of Parasitologi FKUI);
Prof. dr. Pratiwi Sudarmono, PhD, SpMK(Departemen Mikrobiologi, FKUI-RSCM);
Anuraj H. Shankar, DrPH(Harvard T.H. Chan School of Public Health, Harvard University) dan
Prof. dr. Hasbullah Thabrany, MPH, DrPH (Dewan Jaminan Sosial Nasional dan Departemen Administrasi dan Kebijakan Kesehatan
, FKM UI).
Reporter : Arianto
