Satu - Satunya Tampil Beda, Koran Politik Paling Berani Mengkritik Terpanas dan Perang Terhadap Koruptor, Narkoba, Teroris Musuh Rakyat ~~~~~>>>>> Kami Menerima Artikel, Opini, Berita Kegiatan, Iklan Pariwara dapat mengirimkannya melalui email dutanusantaramerdeka@yahoo.co.id

Larangan Transportasi untuk Mudik Berlaku Hari Ini


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Larangan penggunaan atau pengoperasian sarana transportasi baik di darat, laut, udara, dan kereta api, untuk kegiatan mudik, mulai berlaku Kamis (6/5) hingga Selasa, 17 Mei 2021.

“Pada masa peniadaan mudik tersebut (6-17 Mei 2021), semua pengoperasian transportasi untuk kepentingan mudik akan dilarang," kata Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati di Jakarta, Rabu (5/5). Hanya saja, Adita mengingatkan, bukan berarti pergerakan moda transportasi berhenti total pada masa tersebut. "Masih ada moda transportasi yang beroperasi untuk melayani kegiatan yang dikecualikan, seperti diatur di dalam Permenhub Nomor 13 Tahun 2021.” 

Peraturan Menhub Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021 Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 tersebut, mengatur transportasi yang dapat beroperasi untuk melayani kepentingan bukan mudik. Kepentingan nonmudik ini adalah bekerja/perjalanan dinas, kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka anggota keluara meninggal, ibu hamil yang didampingi oleh 1 (satu) orang anggota keluarga, kepentingan persalinan yang didampingi maksimal 2 (dua) orang, pelayanan kesehatan darurat, dan kepentingan nonmudik tertentu lainnya. Kepentingan nonmudik tertentu lainnya ini harus dilengkapi surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah setempat.

“Angkutan logistik/barang seperti angkutan pengangkut bahan-bahan kebutuhan pokok, barang-barang penting untuk kegiatan ekonomi, obat-obatan, dan alat-alat kesehatan, juga akan berjalan seperti biasa,” ucap Adita.

Adita menambahkan, transportasi juga akan tetap beroperasi secara terbatas melayani kawasan aglomerasi yaitu di : Medan, Binjai, Deli, Serdang, dan Karo (Mebidangro); Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek); Bandung Raya; Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, dan Purwodadi (Kedungsepur); Jogja Raya; Solo Raya; Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan (Gerbangkertosusila), dan Makassar, Sungguminasa, Takalar, dan Maros (Maminasata). 

Meskipun demikian, kegiatan mudik tetap diminta tidak dilaksanakan di kawasan ini, dan transportasi akan dipiroritaskan untuk aktivitas masyarakat yang masih bekerja, membutuhkan layanan kesehatan dan sebagainya.

Adita menuturkan, para petugas gabungan baik dari unsur Kepolisian, TNI, Dishub, dan unsur terkait lainnya, juga sudah mulai diturunkan pada hari ini di titik-titik penyekatan. Baik titik yang berada di jalan, maupun yang berada di simpul-simpul transportasi seperti di terminal, pelabuhan, bandara, dan stasiun.

“Pengawasan pada tahun ini dilakukan di 383 titik penyekatan. Petugas gabungan di lapangan akan menerapkan aturan ini dengan tegas namun tetap humanis,” ucap Adita.

Lebih lanjut Adita mengungkapkan, jelang masa peniadaan mudik, Kemenhub telah melakukan sejumlah langkah agar aparat lebih siap di lapangan. Beberapa di antaranya yaitu, rapat koordinasi yang dengan kepala daerah yang daerahnya menjadi tujuan utama pemudik yakni Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Lampung, Gubernur Jawa Timur dan Gubernur Banten.

“Melalui rakor tersebut, kami ingin menyamakan persepsi terkait aturan ini agar implementasinya di lapangan bisa dilaksanakan dengan baik dan kompak,” tutur Adita.

Kemenhub juga terus aktif mensosialisasikan aturan pengendalian transportasi melalui berbagai kanal media, khususnya di media sosial. Sosialisasi ini pun melibatkan para ASN di lingkungan Kemenhub, untuk membuat video kreatif tentang ajakan kepada masyarakat untuk tidak mudik.

Kemenhub terus mengimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan perjalanan mudik pada tahun ini, dan tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah terjadinya lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia. (Arianto)


Share:

Perkuat Ketahanan Sektor Digital, Menkominfo Bahas Peluang Penguatan Kolaborasi Bersama Panglima TNI


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate bertemu dengan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Marsekal TNI Hadi Tjahjanto di Markas Besar TNI Cilangkap, Rabu (05/05). Pertemuan ini diadakan untuk menindaklanjuti berbagai kerja sama di sektor digital yang selama ini telah dilakukan oleh Kementerian Kominfo dan TNI.

Sebelumnya, Kementerian Kominfo dan TNI telah memiliki payung kolaborasi berupa Nota Kesepahaman tentang Sinergi Program Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Tentara Nasional Indonesia dalam Rangka Penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditandatangani pada Desember 2018 lalu. Nota Kesepahaman ini mencakup kolaborasi dalam hal pemanfaatan sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat dan TNI, dukungan pengamanan, diseminasi informasi, serta pertukaran data. 

“Kolaborasi antara Kementerian Kominfo dan TNI perlu semakin diperkuat, terutama untuk menjamin pemanfaatan ruang digital agar berkontribusi positif bagi keamanan dan pertahanan digital Indonesia,” jelas Menteri Johnny.

*Kolaborasi untuk Transformasi Digital*

Dalam pertemuan ini, Menteri Kominfo bersama Panglima TNI setidaknya membahas beberapa peluang penguatan kolaborasi untuk memperkuat ketahanan sektor digital Indonesia. Hal ini juga sejalan dengan agenda Akselerasi Transformasi Digital Indonesia yang sedang menjadi prioritas Pemerintah.

“Transformasi digital semakin mendorong kita untuk memperluas strategi pertahanan negara agar tidak hanya terbatas pada aspek pertahanan tradisional saja, namun juga mencakup aspek lainnya termasuk pertahanan digital dan pertahanan siber,” ujar Menteri Johnny.

Untuk itu, Kementerian Kominfo dan TNI akan terus mendorong kolaborasi lebih lanjut dalam hal penyiapan dan fasilitasi kebutuhan teknologi militer untuk kepentingan pertahanan serta keamanan, seperti pemanfaatan spektrum frekuensi untuk pertahanan negara. 

Di samping itu, kolaborasi dalam membangun dan menjaga upaya pemerataan infrastruktur telekomunikasi dan informatika di seluruh pelosok Nusantara juga menjadi fokus utama antara Menteri Kominfo dengan Panglima TNI.

“Salah satu tugas utama Kementerian Kominfo adalah untuk menyediakan infrastruktur telekomunikasi dan informatika yang merata di seluruh penjuru Tanah Air agar dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Hal ini membutuhkan kolaborasi yang kuat lintas sektor. Kami berharap TNI dapat turut berkolaborasi dan memberikan dukungan yang dapat menjadi modal kuat dalam keberlangsungan juga keamanan pembangunan infrastruktur TIK untuk kepentingan rakyat Indonesia,” ujar Menteri Johnny.

Sepanjang tahun 2021 hingga 2022, Kementerian Kominfo melalui Badan Layanan Umum (BLU) BAKTI akan membangun Base Transceiver Stations (BTS) 4G di 7.904 desa/kelurahan pada wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), yang tersebar di Kepualuan Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan juga Papua. Selain untuk, Kementerian Kominfo juga akan mempersiapkan infrastruktur jaringan tambahan untuk mendukung pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) yang ke-20 pada Oktober 2021 mendatang di Provinsi Papua dan Papua Barat.

“Pembangunan infrastruktur TIK yang berkualitas dan merata merupakan modal utama bagi bangsa Indonesia agar semakin terkoneksi, semakin digital, dan semakin maju,” tegas Menteri Kominfo.

Pertemuan tersebut berlangsung dalam susana penuh keakraban dan silaturahmi serta diakhiri dengan kesepakatan untuk memperkuat fondasi hubungan kerja sama dan koordinasi antar Kementerian Kominfo dan TNI. (Arianto)
Share:

Menteri PANRB Serahkan Santunan Kepada Ahli Waris ASN yang Tewas Tangani Covid-19


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Pemerintah memberikan penghargaan dan santunan bagi aparatur sipil negara (ASN) yang mengorbankan nyawanya dalam tugas menangani pandemi Covid-19. Kenaikan pangkat anumerta setingkat lebih tinggi, dan pensiun bagi janda atau duda anumerta sebesar 72 persen dari dasar pensiun, menjadi salah satu penghargaan yang diberikan.

Penghargaan dan santunan tersebut diberikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo di Gedung Kementerian PANRB, Jakarta, Rabu (05/05). Penyerahan dilakukan bersama Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana dan Direktur Utama PT Taspen Antonius NS Kosasih.

Tak cuma itu, Penghargaan dan santunan diberikan secara simbolis kepada keluarga dari delapan ASN yang tewas dalam tugas penanganan Covid-19. Seluruh tenaga kesehatan ASN yang tewas atau gugur dalam tugas diberikan santunan dan penghargaan sesuai aturan yang berlaku. Besaran santunan yang diterima keluarga atau ahli waris, berkisar antara Rp200 juta hingga lebih dari Rp300 juta, tergantung pangkat dan golongan ASN tersebut.

Selain itu, Santunan tersebut meliputi komponen Tabungan Hari Tua serta manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja. Hak keuangan yang diterima para ahli waris adalah santunan kematian kerja, uang duka tewas, biaya pemakaman serta bantuan beasiswa bagi anak korban.

Dan yang pasti, Penghargaan ini merupakan bukti kepedulian pemerintah terhadap keluarga dan ahli waris ASN yang ditinggalkan. Meski perlu disadari, penghargaan tersebut tentunya tetap tidak sepadan dengan pengorbanan nyawa para ASN yang tewas. Diharapkan santunan yang diterima dapat dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan prioritas masing-masing keluarga dan ahli waris.

Disisi lain, Santunan tersebut merupakan amanat Peraturan Pemerintah No. 70/2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai ASN. Sesuai UU No. 5/2014 tentang ASN, jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS diberikan sebagai perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua, sekaligus sebagai hak dan penghargaan atas pengabdiannya.

Pada kesempatan tersebut, Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengungkapkan duka mendalam atas tewasnya para pahlawan kesehatan. "Ia berharap, santunan yang diberikan kepada ahli waris bisa digunakan dengan baik. "Walau jumlah ini cukup besar tapi tidak sepadan dengan pengorbanan nyawa para PNS tersebut," ungkap Bima.

Sementara itu, Dirut PT Taspen Antonius NS Kosasih mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada para tenaga kesehatan yang telah telah tewas dalam tugas tersebut. Kosasih menyampaikan bahwa PT Taspen memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada para penerima penghargaan, dan mendukung penanganan Covid-19.

Bagi Kosasih, mereka adalah pahlawan kesehatan yang gugur bagi bangsa dan negara. "Kepada ahli waris, disampaikan terima kasih atas peran aktif dan dukungannya kepada para PNS yang tewas tersebut semasa hidup," ujar Kosasih.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Oscar Primadi, Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian BKN Aris Windiyanto, serta pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama Kementerian PANRB, perwakilan dari Pemkab Blora, Pemkab Purworejo, dan Pemkot Semarang.

Asal tahu saja, Delapan ASN yang Menerima Penghargaan dan Santunan Secara Simbolis tersebut, yaitu:
1. Dokter Elianna Widiastuti (Pemkot Semarang)
2. Dokter Sang Aji Widi Aneswara (Pemkot Semarang)
3. Muh. Rodhi (Pemkot Semarang)
4. Nuryanta (Pemkab Blora)
5. Dokter Hery Prasetyo (Pemkab Blora)
6. Dokter Wuryanto Hadi Pranoto (Pemkab Purworejo)
7. Destara Putra Awalukita (Kementerian Kesehatan)
8. Soehendro (Kementerian Kesehatan). (Arianto)








Share:

DNAR Raih Laba Rp7,8 Miliar


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
PT Bank Oke Indonesia Tbk ("DNAR" atau "Perseroan") berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp7,875 miliar pada tahun 2020 atau naik dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2019 yang tercatat rugi bersih sebesar Rp16,922 miliar.

"Sehingga, laba bersih per saham tahun 2020 menjadi Rp1,85 atau meningkat bila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2019 mengalami rugi bersih per saham sebesar Rp3,97," kata Joyo, Direktur Operasional DNAR di Jakarta. Rabu (05/05)

Disisi lain, kata Joyo, perseroan mencatatkan laba operasional tahun 2020 menjadi sebesar Rp19,815 miliar atau naik bila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2019 mencatatkan rugi operasional sebesar Rp9,105 miliar.

"Sedangkan, pendapatan operasional perseroan tercatat sebesar Rp1,458 triliun atau naik 43,78 persen bila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2019 hanya sebesar Rp1,014 triliun," ungkapnya.

Kemudian, lanjut Joyo, beban operasional tercatat sebesar Rp234,91 miliar atau naik 4,9 persen dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2019 sebesar Rp223,26 miliar.

Bahkan, sambung Joyo, Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat sebesar Rp3,164 triliun atau naik 35,4 persen bila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2019 sebesar Rp2,337 triliun.

"Alhasil, total kredit tercatat sebesar Rp4,299 triliun atau 31,22 persen bila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2019 sebesar Rp3,276 triliun," jelas Joyo.

Asal tahu saja, kata Joyo, Total aset perseroan tercatat sebesar Rp6,275 triliun atau naik 22,84 persen bila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2019 sebesar Rp5,108 triliun.

Pada tahun 2021, tegas Joyo, Perseroan berencana meningkatkan kapasitas operasi dibidang pemasaran dan memastikan kepatuhan terhadap pedoman terkait restrukturisasi, karena COVID-19 serta memonitor kondisi kredit restruktur secara berkala.

"Selanjutnya, Melakukan efeisiensi biaya opersional dan efektivitas jam kerja (penyesuaian sementara selama pandemi covid 19)
serta Penerapan protokol kesehatan dalam setiap lini layanan operasional Bank," pungkasnya.
(Arianto)




Share:

Menteri PPN: Potensi Indonesia dalam Membangun Industri Hijau


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Dalam launching virtual publikasi kerjasama UE-Indonesia 2021, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional mengatakan, Indonesia memiliki potensi dalam hal daya saing tenaga kerja dan kapasitas manufaktur untuk membangun industri hijau.

Namun, Indonesia perlu meningkatkan kerangka hukum dan perencanaan serta efisiensi energinya. Indonesia juga memiliki potensi pasar yang cukup besar untuk green market, dengan 75% investor tertarik untuk berinvestasi secara berkelanjutan dengan prinsip Environment, Social, Governance , dengan persentase perempuan dan milenial yang lebih tinggi.

Dalam sambutannya, Menteri menyampaikan bahwa transformasi menuju ekonomi hijau dari krisis Covid-19 membutuhkan strategi pemulihan hijau. Terdapat 3 langkah strategis menuju transformasi ekonomi.

Yang pertama adalah membentuk respons terhadap krisis. Salah satu permasalahan yang muncul adalah peningkatan volume limbah B3 medis hingga 30%. Menyikapi hal tersebut, Indonesia secara bertahap akan membangun fasilitas pengelolaan limbah B3 medis untuk Fasilitas Pelayanan Kesehatan di 32 lokasi hingga tahun 2024. Ini bisa menjadi potensi baru untuk kerjasama, khususnya dengan pihak swasta.

Langkah kedua adalah mempersiapkan strategi pemulihan yang lebih hijau dengan membangun kembali Indonesia yang lebih baik. Sementara pemerintah tetap fokus pada penguatan perlindungan sosial dan sistem kesehatan nasional, pemerintah juga perlu memastikan landasan dan desain yang kokoh untuk intervensi ekonomi rendah karbon yang berkelanjutan. Ini termasuk menyiapkan paket stimulus hijau dan memulai proyek hijau dengan tujuan jangka panjang.

Langkah ketiga adalah transformasi struktural yang bertujuan untuk memperkuat produktivitas ekonomi, menciptakan lapangan kerja hijau, dan meningkatkan ketahanan terhadap guncangan di masa depan. 

“Kami telah melihat bahwa pendekatan bisnis-seperti-biasa kami terus menurunkan sumber daya alam dan daya dukung kami. Untuk strategi jangka panjang, kelestarian sumber daya alam perlu dijaga dan daya dukung alam tetap diperhatikan dalam perumusan kebijakan pembangunan nasional,” ujar Menteri. (Arianto)

Share:

Dukung Akselerasi PEN, Kabareskrim Polri Beri Pengarahan Kapolda dan Direktur Jajaran Reserse


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Dalam rangka mendukung akselerasi/percepatan pembangunan ekonomi nasional, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo melalui Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto memberikan pengarahan kepada Kapolda dan Direktur Jajaran Reserse Selasa (4/5/2021) secara virtual di Gedung Bareskrim Polri.

Dalam sambutannya Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto menyampaikan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah saat ini dalam menanggulangi pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

"Pandemi Covid-19 ini harus menuntut kita bekerja ekstra, beban yang dihadapi pemerintah tentunya bukan hanya pak Kapolri yang memikul, tapi juga kita semua dan rekan-rekan Kapolda dan Direktur Jajaran Reserse (Reskrimum, Reskrimsus dan ResNarkoba)," ujar Komjen Agus membuka arahan.

Lebih lanjut, Komjen Agus juga menyampaikan, saat ini target pertumbuhan ekonomi nasional triwulan ke-2 tahun 2021 sekitar 4,5 - 5% dan Kepolisian RI harus mendukung penuh.

"Program-program yang sudah dianggarkan dalam upaya penanggulangan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional harus diberikan pengamanan, pengawalan dan asistensi agar tidak mandek dan terdapat kesalahan," tegas Komjen Agus.

Mantan Kabaharkam Polri ini juga mewanti-wanti agar tidak ada lagi hambatan-hambatan yang disebabkan oleh Kepolisian terutama jajaran Reskrim.

"Masyarakat saat ini sudah sangat merasakan dampak pandemi, jangan lagi sampai menyulitkan dalam pelayanan, penyelidikan dan penyidikan, hentikan jangan persulit !!," pungkas Komjen Agus.

Masih menurut Komjen Agus, penegakan hukum adalah upaya terakhir bahwa sesungguhnya upaya preventif dan preemtif porsinya semakin besar berjenjang.

Diakhir arahannya Komjen Pol Agus Andrianto juga mengingatkan Jajaran Reserse Narkoba untuk benar-benar menerapkan SOP dalam menangani perkara narkoba.

"Untuk narkoba, jangan ceroboh dan aneh-aneh," tutup Komjen Agus.

Asal tahu saja, saat ini Presiden Joko Widodo mencanangkan pertumbuhan ekonomi nasional triwulan ke-2 5%. Presiden juga memerintahkan Kepala Daerah untuk mempercepat belanja modal dan belanja barang. (Arianto)

Share:

Temui Kapolri, Menkominfo Perkuat Kerja Sama Pembangunan Infrastruktur TIK


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Pemerintah telah bekerja keras membangun konektivitas nasional, salah satunya konektvitas digital melalui infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.  Presiden Joko Widodo menargetkan pembangunan konektivitas digital akan menghubungkan seluruh pelosok Nusantara melalui tol langit untuk peningkatan ekonomi dan menyatukan nusantara.

Guna membangun pemerataan infrastruktur TIK dan menjaga keberlangsungan layanan, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate bersama Kepala Kepolisan RI Jenderal Listyo Sigit Prabowo membahas sinergitas untuk membangun dan menjaga infrastruktur TIK agar lebih merata di seluruh Indonesia.

“Hari ini secara khusus saya mendatangi dan menjumpai Bapak Kapolri Jenderal Sigit dalam diskusi untuk menterjemahkan secara teknis program-program dan kebijakan Presiden di sektor Kominfo. Pertemuan tersebut membahas kerja sama Kementerian Kominfo dan Polri dalam rangka menterjemahkan secara teknis arahan Presiden Joko Widodo,” paparnya dalam Konferensi Pers usai pertemuan dengan Kapolri di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (04/05/2021).

Menkominfo dan Kapolri Sigit ingin mengajak masyarakat untuk bersama-sama bermigrasi ke ruang digital, disamping pembangunan infrastruktur digital atau teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang lebih memadai di seluruh wilayah tanah air.

“Dalam kaitan dengan itu, Kominfo akan membangun infrastruktur TIK di wilayah 3T melalui BLU Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi  (BAKTI) Kominfo, tentu dalam pembangunan itu ada banyak kerjasama yang harus dibangun, baik lintas kementerian/lembaga maupun dengan rekan-rekan dan sahabat-sahabat pemerintah daerah dan ekosistemnya,” jelasnya.

Mengenai kerja sama dengan Polri, Menteri Johnny memastikan pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan lancar khususnya di wilayah kerja Kementerian Kominfo di seluruh Indonesia. 

“Tentunya Kominfo berharap bahwa dukungan personil yang kuat dimiliki Polri yang tersebar di seluruh wilayah tanah air, bisa menjadi modal kuat dalam kolaborasi pembangunan TIK untuk kepentingan masyarakat dan rakyat Indonesia,” tandasnya.

Menkominfo menegaskan kebutuhan akan infrastruktur TIK semakin tinggi dan semakin diperlukan oleh masyarakat, tidak saja di wilayah perkotaan tetapi secara juga di desa-desa atau rural area.

“Di wilayah rural area ini tentu tantangannya banyak, termasuk tantangan Kamtibmas. Tentu dengan dukungan dari Polri mudah-mudahan ini bisa dilakukan dengan baik,” ujarnya.

Selanjutnya, Menteri Johnny menyampaikan progres pembangunan infrastruktur TIK, salah satunya mengenai target penyelesaian pembangunan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) di seluruh desa/kelurahan di Indonesia pada tahun 2022 nanti. Target tersebut melengkapi total 83.548 desa dan kelurahan yang akan mendapatkan layanan signal 4G.

“Kerjasama ini tentu sangat strategis dan sangat penting untuk kelancaran pembangunan infrastruktur TIK di wilayah-wilayah yang sulit, di wilayah yang berat di daerah 3T yang harus menyeberangi lautan selat, mendaki gunung, menuruni lembah dan ngarai yang luar biasa besar tantangannya. Kerjasama lintas Kementerian lembaga dan pemerintah daerah tentu akan sangat membantu suksesnya program pembangunan infrastruktur TIK nasional kita,” tandasnya.

*Polri Siap Jaga Infrastruktur TIK*

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan pembangunan infrastruktur TIK oleh Kementerian Kominfo harus mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan masyarakat. Menurutnya ruang digital menjadi kebutuhan bersama, terutama di saat negara menghadapi situasi pandemi Covid-19.

Menurut Kapolri Jenderal Sigit kebutuhan masyarakat saat ini perlu menyesuaikan dan membiasakan dari aktifitas offline menjadi online.  “Ini tentunya menjadi satu kebutuhan yang harus didukung dengan kemajuan teknologi informasi, baik di dunia pendidikan, ekonomi, kesehatan yang tentu mau tidak mau perlu ada penyesuaian-penyesuaian,” ujarnya. 

Kapolri menyatakan kesiapan dalam mendukung seluruh program Menkominfo untuk membangun infrastruktur TIK di seluruh Indonesia. “Oleh karena itu, kami Polri siap mendukung seluruh program dari Menkominfo dalam rangka membangun infrastruktur TIK sehingga segera bisa terwujud, bisa segera memberikan pelayanan bagi seluruh masyarakat baik yang ada di wilayah yang jauh sehingga kemudian memiliki kemampuan yang sama, fasilitas yang sama seperti masyarakat yang ada di wilayah perkotaan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Kapolri Jenderal Sigit menegaskan bahwa penegakan hukum di ruang cyber harus dipatuhi oleh masyarakat dan bersama-sama menjaga ruang digital yang bersih dan sehat. 

"Jaga bersama sebagai bagian dari upaya kita untuk tetap menjaga negara kita tercinta ini, tentunya menjadi pembahasan yang juga kita bicarakan,” imbuhnya.

Dalam pertemuan tersebut, Menteri Johnny didampingi Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Semuel Abrijani Pangerapan, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Ahmad M. Ramli, dan Direktur Utama BAKTI Kominfo, Anang Latif. (Arianto)
Share:

Film You and I Raih Penghargaan di CPH:DOX Copenhagen International


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Film ‘You and I’ bersaing di ajang Next: Wave Award, salah satu kategori di CPH:DOX yang mempunyai fokus untuk memutar karya perdana dari berbagai pembuat film di seluruh dunia. Film ini bersaing dengan 12 film lain dari berbagai negara seperti Venezuela, Serbia, Prancis, Denmark, Belanda, Iran hingga Inggris.

Bahkan, Film ‘You and I’ meraih penghargaan di ajang Copenhagen International Documentary Festival atau biasa dikenal CPH:DOX, dalam kategori Next:Wave Award.
CPH:DOX adalah festival film dokumenter internasional yang didirikan pada 2003 dan diadakan tahunan di Kopenhagen, Denmark.

Selain itu, Penghargaan yang diumumkan pada (1/4) lalu di Denmark, menambah rekor kemenangan You and I di ajang nasional maupun Internasional. Film yang sudah bisa ditonton di aplikasi Bioskop Online sejak tanggal 9 April ini, menjadi satu – satunya film dari Asia Tenggara yang lolos dan berhasil menjadi pemenang.

Asal tahu saja, Film ini merupakan debut Fanny Chotimah sebagai sutradara. Fanny merasa bersyukur dan berpendapat bahwa kemenangannya ini adalah hadiah kerja keras bersama dengan tim yang memproduksi filmnya dengan sepenuh hati.

"Begitu juga, CPH:DOX merupakan festival film dokumenter internasional yang cukup prestisius di Denmark dan Eropa. Film You and I berkompetisi di Next: Wave Award bersama 12 nominasi film dokumenter lainnya dari seluruh dunia. Tentunya merupakan sebuah kehormatan untuk terpilih sekaligus memenangkan penghargaan ini. Karenanya film ini penting untuk juga bisa diapresiasi di dalam negeri,"  kata Fanny dalam keterangan tertulis. Senin (03/04)

Film ‘You and I’ bercerita tentang Kaminah dan Kusdalini, dua sahabat yang dipertemukan di penjara.

Kisah film ini akan menunjukkan bagaimana Kaminah dan Kusdalini mengenang kehidupan pahit mereka sebagai mantan tahanan politik pada 1965 lalu dan berusaha tak melupakan sejarah kelam yang pernah mereka lewati.

Sebelumnya film dokumenter You and I arahan sutradara Fanny Chotimah ini telah berhasil menyabet berbagai penghargaan dari luar dan dalam negeri. Film yang menyorot persahabatan antara Kaminah dan Kusdalini itu berhasil menjadi film dokumenter panjang terbaik Festival Film Indonesia 2020.

Menariknya, Film ini juga me memenangkan penghargaan internasional di Asian Perspective Award dari 12th DMZ International Documentary Film Festival dan terpilih mendjadi Official Selection di Asian Vision dari Singapore International Film Festival 2020.

"Melalui film ini, kami berupaya mencatat memori-memori para penyintas, serta bertujuan meningkatan kepedulian untuk para Simbah penyintas ‘65. Kami mengajak anak muda Indonesia menonton dan mendiskusikan film You and I sebagai salah satu usaha dialog antar generasi tentang sejarah kelam bangsa yang terlupakan," terang Tazia Teresa D. selaku produser dari You and I dari Kawan-Kawan Media.

Dan yang menarik, Film You and I dapat diakses melalui aplikasi Bioskop Online, yang dapat diunduh melalui Google Play Store ataupun App Store, dengan harga yang sangat terjangkau sebesar Rp10.000,-. (Arianto)


Share:

Dharmayukti Karini MA Bagikan 1590 Paket Sembako


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta  
Dharmayukti Karini Mahkamah Agung (DYK) dan Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) menyelenggarakan Kegiatan Penyerahan Paket Sembako Murah pada Rabu, 28 April 2021 di Balairung MA.

Dalam laporan Ketua Panitia  disampaikan bahwa dalam kegiatan ini menyalurkan 1590 paket sembako yang dibagikan secara simbolis kepada tenaga Honorer, Office Boy, Security dan Teknisi yang berada di lingkungan Mahkamah Agung, serta santunan untuk  Yayasan anak yatim dan dhuafa.

Ketua DYK Mahkamah Agung NY. Anggarwati Sunarto  dalam sambutannya menyampaikan, kegiatan ini biasanya menghadirkan perwakilan penerima dari masing-masing pimpinan Yayasan maupun Panti Asuhan, namun karena masih dalam situasi pandemi maka tidak dapat dihadirkan, selain kegiatan ini DYK juga telah melaksanakan bantuan dana beasiswa (BDBS) bagi putra-putri karyawan Mahkamah Agung yang berprestasi.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Mahkamah Agung RI sekaligus Pelindung Dharmayukti Karini, mengungkapkan perasaan bangga dan haru, sebab di tengah situasi yang sulit dan penuh keprihatinan ini, Dharmayukti Karini sebagai satu-satunya organisasi wadah berhimpun bagi Ibu-Ibu di Mahkamah Agung Republik Indonesia dan seluruh badan peradilan di Indonesia, baik di tingkat pusat maupun, cabang, tetap bersemangat menginisiasi berbagai aktivitas amal, yang manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh para anggota dan keluarga besar peradilan.

Lebih lanjut, Prof Syarifuddin menyampaikan di tengah situasi semacam ini, kita sangat dituntut untuk menunjukkan rasa simpati dan empati dalam rangka meringankan beban sesama. Sikap solidaritas, yang kita tunjukkan melalui kegiatan sosial seperti ini, sangat berarti bagi saudara-saudara kita yang tengah menghadapi kesulitan. Oleh karena itu, Saya berharap agar kegiatan positif yang digagas Dharmayukti Karini dan IKAHI ini, ke depan dapat menjangkau lebih banyak sasaran termasuk masyarakat di luar lingkungan Mahkamah Agung, tutur Syarifuddin.

Kegiatan bertajuk Berkah Ramadhan ini tentu memiliki nilai plus yang luar biasa, karena dilaksanakan di hari-hari yang penuh berkah di bulan suci Ramadhan. Khusus bagi umat muslim, kita meyakini bahwa di bulan yang penuh rahmat ini, setiap amal kebaikan akan dilipatgandakan ganjarannya, bahkan sekedar sesuap makanan yang kita berikan untuk orang yang berpuasa, sangat besar nilainya di sisi Allah SWT., apalagi meringankan beban ekonomi sesama saudara di masa-masa sulit. 

Dalam sebuah hadits, Rasulullah SAW. pernah bersabda: “Siapa memenuhi kebutuhan saudaranya yang kekurangan, maka Allah akan senantiasa penuhi hajat dan kebutuhannya. Dan siapa yang membantu saudaranya yang mengalami penderitaan, maka Allah akan hilangkan penderitaannya di hari kiamat”. (H.R. Bukhari – Muslim).

Acara ini dihadiri oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Non Yudisial, Para Ketua Kamar Mahkamah Agung, Ketua IKAHI , Hakim Agung selaku pengurus IKAHI,  serta Panitera Mahkamah Agung dengan menerapkan Protokol Kesehatan. (Arianto)




Share:

Ketua MA Buka Sosialisasi Kesehatan Secara Virtual


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta  
Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. M. Syarifuddin, SH.,MH membuka Sosialisasi Kesehatan secara virtual pada Senin, 03 Mei 2021 di Command Center Mahkamah Agung.

Dalam sambutannya Ketua Mahkamah Agung menyampaikan bahwa seiring usia, tubuh manusia akan mengalami degenerasi sel, atau kemampuan regenerasi sel-nya akan berkurang. Kondisi ini mengakibatkan kebugaran dan kekuatan fisik manusia secara alamiah akan menurun seiring bertambahnya usia. Lalu deretan penyakit mulai masuk dalam daftar yang kita khawatirkan: jantung, darah tinggi, kolesterol, diabetes, menjadi nama penyakit yang awam disebut terutama di kalangan orang berusia lanjut. 

"Di era pandemi ini terlebih lagi kita harus memberi perhatian pada penyakit-penyakit lain itu. Bukan hanya karena penyakit-penyakit itu memang berbahaya, tetapi juga karena penyakit-penyakit itu dapat menjadi Comorbid atau penyakit penyerta bagi Covid-19 yang dapat meningkatkan peluang terjadinya keadaan fatal," ungkapnya.

Lebih lanjut, kata Ketua MA, berdasarkan dasar pemikiran tersebut, saya menyambut baik kegiatan sosialisasi ini, sebagai salah satu upaya dan ikhtiar kita bersama dalam menjaga kesehatan kita bersama. 

Selain itu, lanjutnya, dengan sosialisasi kesehatan ini, saya berharap kita semua dapat menerima informasi yang benar dan tepat secara medis dari para pakar dan praktisinya langsung. Saya pun mempersilahkan nantinya para peserta sekalian dapat bertanya langsung kepada para narasumber,” tutur Prof Syarifuddin.

Dalam kesempatan yang sama, dr. Mursyid Bustami, Sp.S (K), Stroke mengatakan, kondisi yang terjadi ketika aliran darah terhenti ke otak, sehingga otak tidak akan mendapatkan asupan oksigen dan nutrisi, sehingga sel-sel pada sebagian area otak akan mati. Terdapat beberapa faktor yang meningkatkan risiko stroke seperti diabetes, hipertensi, Obesitas, Stres, Merokok dan lain-lain. 

Disisi lain, kata Mursyid, 20-30 % penderita Stroke meninggal dalam satu bulan dan 25% stroke terjadi usia diatas 65 Tahun.

Kegiatan Sosialisasi Kesehatan tentang Gejala Awal Stroke, Jantung, Hipertensi dan Pencegahannya ini menghadirkan Narasumber dr. Mursyid Bustami, Sp.S (K), KIC, MARS,. dr. Nizar Yamanie, Sp.S (K), dr. Fawzi Arifin Daud, SP.JP. dari Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Jakarta.

Turut hadir Para Pimpinan Mahkamah Agung dan diikuti oleh Para Hakim Agung, Hakim Ad Hoc, Panitera Mahkamah Agung, Pejabat Eselon I dan II di Lingkungan Mahkamah Agung Para Pimpinan dan hakim Pengadilan Tingkat Banding di seluruh Indonesia secara virtual. (Arianto)


Share:

Kuartal I-2021, Pendapatan MTDL sebesar Rp3,9 Triliun


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
PT Metrodata Electronics Tbk
("MTDL" atau "Perseroan"), emiten Teknologi Informasi dan Komunikasi ("TIK") berhasil membukukan pendapatan sebesar Rp3,9 triliun atau meningkat 13,9% pada Kuartal I-2021 dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yaitu Rp3,4 triliun. 

"Kami bersyukur dapat 
meraih pertumbuhan pendapatan double digit di tengah pandemi Covid-19. Selain memperoleh pertumbuhan pendapatan, MTDL juga berhasil membukukan kenaikan laba bersih di Kuartal I-2021 sebesar Rp27,3 miliar atau 
naik 29,0% YoY," kata Presiden Direktur MTDL, Susanto Djaja dalam keterangan tertulis. Senin (03/05) 

Bahkan, kata Susanto, Peningkatan kinerja MTDL juga dapat dilihat dari pendapatan masing-masing unit bisnis MTDL. Unit bisnis Distribusi pada Kuartal I-2021 meraih pertumbuhan pendapatan 14,3% YoY, sedangkan unit bisnis Solusi dan Konsultasi naik 11,7% YoY.

Sementara itu, Randy Kartadinata selaku Direktur MTDL menjelaskan, Pencapaian tersebut merupakan sinergi dari berbagai pihak seiring dengan perekonomian yang mulai pulih kembali. Masing-masing unit bisnis MTDL turut memberikan kontribusi yang positif seperti pemulihan di unit bisnis Distribusi dengan meningkatnya penjualan 
smartphone sebesar 93% dibandingkan dengan Kuartal-I tahun sebelumnya. 

Pada Kuartal I-2021, kata Randy, pendapatan berulang (recurring revenue) di unit bisnis Solusi dan Konsultasi meraih pertumbuhan sebesar 22,6%. Saat ini kontribusi dari pendapatan berulang mencapai 40% dari total pendapatan unit bisnis tersebut dan diharapkan akan terus bertumbuh di tahun tahun berikutnya. 

Asal tahu saja, pada Kuartal I-2021 kondisi keuangan MTDL sangat sehat, hal ini dibuktikan pada posisi kas MTDL yang mencapai sebesar Rp2 triliun dan pinjaman bank Rp13,7 miliar. “

"Seiring dengan pulihnya perekonomian, kami optimis prospek MTDL akan lebih baik dari tahun sebelumnya serta dapat terus memberikan distribusi dan solusi TIK yang terbaik untuk membantu para pelanggan dalam bertransformasi digital," pungkasnya. (Arianto)


Share:

Ketua DPD RI Dukung Rencana OJK Hapus Kredit Macet UMKM


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mendukung Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang sedang mengkaji penghapusan kredit bermasalah atau write off kredit usaha mikro kecil menengah (UMKM) di bawah Rp 5 miliar. Menurut LaNyalla, pelaku UMKM akan sangat terbantu dengan kebijakan tersebut.

Senator asal Jawa Timur itu sendiri sudah menyuarakan keringanan kredit macet bagi pelaku UMKM sejak jauh-jauh hari.

"Saya bahkan sudah bersurat ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Januari 2021, khususnya untuk pelaku UMKM yang mengalami kredit macet akibat bencana," ujar LaNyalla, Senin (3/5/2021).

Isu mengenai kredit macet ini disampaikan masyarakat saat LaNyalla melakukan kunjungan kerja di Kota Palu, Sulawesi Tengah, beberapa waktu lalu. 

Saat itu, ia mendapat aspirasi mengenai banyaknya korban bencana yang mengalami status blacklist bank akibat gagal membayar kredit atau non performing loan (NPL). Seperti diketahui, tahun 2018 lalu Sulawesi Tengah dihantam gempa bumi dan tsunami yang berdampak terhadap banyak sektor.

"Padahal rata-rata mereka pengusaha menengah dan kecil. Sehingga tidak mungkin mendapat bantuan pinjaman modal lagi untuk recovery. Hingga saat ini, tidak sedikit pelaku UMKM yang belum bisa bangkit. Untuk itu mohon kiranya mendapat atensi dari Menteri Keuangan dan Lembaga terkait, sehingga mereka bisa kembali memulai usaha untuk memperbaiki kehidupan," kata LaNyalla.

Alumnus Universitas Brawijaya ini pun mengapresiasi OJK yang mempertimbangkan penghapusan kredit NPL di bawah Rp 5 miliar berasal dari industri yang ingin berperan aktif dalam pengembangan bisnis UMKM dengan target di atas 30% pada tahun 2024.

"Jika direalisasikan, saya kira bisa membantu program pemulihan ekonomi nasional (PEN), yang menjadi kunci penting dalam penanganan dampak pandemi Covid," paparnya.

LaNyalla berharap rencana OJK mendapat lampu hijau dari berbagai lembaga dan kementerian terkait. Diketahui, saat ini OJK sedang menyusun strategi mengenai kajian rencana penghapusan kredit macet ini.

"Pemerintah memang perlu memikirkan soal pembiayaan UMKM kepada masyarakat yang memiliki potensi usaha UMKM. Bagaimana mengenai perbaikan bisnis mereka, dari dampak bencana dan dampak pandemi. Jadi harus ada pendampingan," tegasnya.(Arianto)


Share:

Diskusi RUU Otsus, Kemendagri ajak Gotong-Royong Bangun Papua dan Papua Barat


Duta Nusantara Merdeka | Manokwari
Kementerian Dalam Negeri mengajak semua Pihak untuk memperkuat sinergitas dan bergotong-royong untuk meningkatkan pembangunan  di  Papua dan Papua Barat.  Hal itu disampaikan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik, saat hadir mewakili Menteri Dalam Negeri dalam Rapat Pansus DPR RI dengan Pemerintah Daerah  Provinsi Papua Barat, di Kantor Gubernur Papua Barat, Manokwari, Senin (03/05/2021).

Agenda Rapat Pansus ini adalah menerima masukan dan aspirasi dari Pemda Provinsi, MRP Papua Barat, DPRP Papua Barat, Insan Kampus, Para Kepala Daerah, Perwakilan DPRD Kab/Kota, DPRD Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Perempuanbdan seluruh pemangku kepentingan di Papua  Barat mengenai implememtasi dan RUU perubahan UU Otsus Papua.

Gubernur Papua Barat, Domingggus Mandacan, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada Pansus DPR RI, Kemendagri dan perwakilan Pemerintah yang hadir dalam acara rapat Pansus tersebut atas upaya kebijakan dan teknokrasi untuk keberlangsungan Otonomi Khusus Papua. "Mewakili masyarakat dan Pemda Papua Barat, kami mendukung dan berharap keberlangsungan Otsus Papua yang memang bermanfaat dalam pembangunan di Papua Barat", ujar Dominggus Mandacan  (03/05/2021).

Merespon harapan Gubernur Papua Barat, Pimpinan Pansus DPR RI, Komarudin Watubun menjelaskan, dalam desain UU Otsus Papua (UU Nomor 21/2001), Otsus Papua itu tidak berhenti sampai dengan 2021, melainkan hanya dana  Otsusnya saja. Untuk menjamin keberlanjutan dana Otsus dan pelaksanaan Otsus yang lebih baik, saat ini DPR RI dan Pemerintah memandang perlu dilakukan melalui instrumen hukum dan perubahan UU Otsus Papua.

Senada dengan Gubernur Papua Barat, Rektor UNIPA, Meky Sagrim menjelaskan betapa pentingnya kehadiran Otsus Papua dengan alokasi Dana Otsus, Dana Bagi Hasil, dan Dana Tambahan Infrastruktur bagi Pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, perhubungan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

"Kita berharap untuk Pendanaan Otsus itu dilanjutkan. Kita tidak bisa bayangkan, bagaimana jadinya pembangunan Papua Barat kalau barang itu _stop_," ulas Meky Sagrim.

Selanjutnya, Ketua DPR Papua Barat, Ketua MRP Papua Barat, dan Perwakilan DPRD Kab/Kota Papua Barat, masing-masing menyampaikan masukan secara tertulis. Para pihak tersebut, memiliki pandangan yang sama bahwa dalam rangka revisi UU Otsus, penting bagi pemerintah dan DPR RI memperluas ruang diskusi kepada komponen  pemerintahan daerah dan masyarakat menyampaikan masukannya. 

"Sebaiknya, untuk penguatan Otsus Papua, tidak hanya revisi terbatas Pasal 34 dan 76 UU Otsus saja, tetapi lebih dari itu, hal-hal teknis tata kelola dana Otsus, peran DPRD Kab/Kota dalam pelaksanaan Otsus, perluasan kewenangan dan kebijakan afirmasi bagi masyarakat Papua," ucap Agus Tenau, salah satu perwakilan dari DPRD Kab/Kota Wilayah Papua Barat.

Sementara itu, Bernard Sagrim, mewakili Bupati/Walikota wilayah Papua Barat, menyoroti aspek implementasi dan konsistensi UU Otsus Papua dalam Keberpihakan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat Papua.

Menanggapi masukan dan aspirasi dalam Rapat Pansus, Dirjen Otda, Akmal Malik, mengapresiasi kepada semua pihak atas aspirasi mengenai kebijakan afirmatif untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat.

"Kami menyimak dan mencatat dengan baik aspirasi yang disampaikan dan mengelaborasi dalam pembahasan dengan DPR RI. Mari saling memberi masukan konstruktif untuk hadirkan kebijakan dan implementasi Otsus Papua yang semakin baik," pungkasnya. (Arianto)


Share:

Menkominfo: Mari Bersama Majukan Industri Penyiaran


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Pemerintah menetapkan pemenang Seleksi Penyelenggara Multipleksing TV Digital Teresterial Tahun 2021. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan penetapan itu merupakan bagian dari kebijakan digitalisasi penyiaran dan implementasi Analog Switch Off (ASO) untuk memajukan industri penyiaran di Indonesia.

“Tim Seleksi telah mengumumkan hasil seleksi Penyelenggaraan Multipleksing Siaran Televisi Digital di 22 provinsi atau wilayah layanan, pada tanggal 26 April 2021 lalu. Tim Seleksi juga telah memberikan kesempatan  masa sanggah hingga 30 April 2021,” ujar Menteri Johnny dalam Konferensi Pers Virtual Penetapan Pemenang Seleksi Penyelenggara Multpleksing Siaran TV Digital Teresterial 2021, dari Media Center Kementerian Kominfo, Jakarta, Senin (03/05/2021).

Menurut Menkominfo Tim Seleksi telah memberikan jawaban serta klarifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. "Oleh karenanya, pada hari ini, Kementerian Kominfo menetapkan pemenang seleksi Penyelenggara Multipleksing Siaran Televisi Digital Terestrial,” jelasnya.

Menkominfo merinci hasil resmi dari seleksi tersebut yang dirinci dengan jumlah wilayah layanan yang diperoleh antara lain Emtek Group 9 layanan, Metro 9 Layanan, NTV 2 layanan, RCTI (MNC) 9 layanan, Trans TV 9 layanan dan Viva 5 layanan.

"Dengan demikian, total 43 jumlah wilayah layanan dalam ketetapan pemenang seleksi tersebut," ungkapnya.

Menteri Johnny menyatakan melalui penetapan hasil seleksi itu, penyelenggara multipleksing pemenang seleksi berhak atas pengelolaan maksimal 50% dari kapasitas saluran siaran multipleksing untuk program siaran afiliasi masing-masing.

"50% sisa kapasitas siaran tersebut disewakan kepada Lembaga Penyiaran Swasta (LPS), Lembaga Penyiaran Lokal (LPL), dan Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) melalui mekanisme yang ditetapkan oleh penyelenggara mux bersama dengan LPL dan LPK," tegasnya.

Sebagai Lembaga Penyiaran Publik (LPP), Menteri Johnny menyatakan TVRI juga memiliki slot siaran yang dapat dimanfaatkan penyelenggara penyiaran LPS, LPL, dan LPK.  "Karena tidak semua slot di mana TVRI sebagai penyelenggara mux digunakan sepenuhnya oleh TVRI sendiri. Sehingga cadangan tersisa dapat dimanfaatkan oleh LPS, LPL dan LPK," jelasnya.

Selanjutnya, Menkominfo meminta seluruh Penyelenggara Multipleksing Pemenang Seleksi agar dapat segera menyelesaikan segala kewajiban-kewajibannya sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan.

"Dalam hal ini yang paling penting adalah infrastruktur.Kewajiban ini menjadi prasyarat yang harus dipenuhi, dan Pemerintah akan meninjau serta mengevaluasi realisasi dari komitmen-komitmen penyelenggaraan multipleksing tersebut,” tandasnya.

Selain melakukan seleksi, menurut Menteri Johnny, Pemerintah juga sedang melakukan evaluasi atas 12 wilayah layanan atau provinsi untuk menetapkan status penyelenggara multipleksing yang hasilnya akan segera diumumkan.

“Jadi menurut Undang-Undang dan PP ada dua metode. Metode yang pertama disebut dengan seleksi mux dan kedua penetapan hasil evaluasi multipleksing didasarkan pada kesiapan lembaga penyiaran swasta (LPS) yang saat ini beroperasi di 12 wilayah layanan tersebut," jelasnya.

Menteri Johnny mengharapkan melalui penetapan ini, LPS yang sudah terseleksi dan sudah dipilih dapat segera mengambil langkah-langkah dan persiapan. “Agar nanti pada tanggal 2 November 2022 kita akhiri bersama-sama siaran analog atau analog switch off. Dan mengawali full penyiaran digital dengan harapan bahwa industri penyiaran kita semakin berkembang pesat dan maju di era digital,” ungkapnya.

Dalam konferensi pers itu, Menkominfo didampingi Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Ahmad M. Ramli; Direktur Penyiaran, Geryantika Kurnia; dan Ketua Tim Evaluasi Dan Seleksi Penyelenggara Multipleksing Siaran Televisi Digital Terestrial, Marvels P. Situmorang. (Arianto)
Share:

Kemdagri Raih Penghargaan Gatra Innovation Award 2021


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) kembali meraih penghargaan atas kinerja terbaiknya yang diakui masyarakat. Penghargaan Inovasi Pelayanan Digital dan Teringerasi Dokumen  Dukcapil, datang dari Gatra Innovation Award 2021 kategori Layanan Kementerian dan Lembaga yang diberikan secara virtual melalui Zoom dan disiarkan live streaming melalui Youtube pada, Jumat (30/4/2021).  
 
Menurut Menteri Dalam Negeri Muhamma Tito Karnavian, pelayanan dokumen kependudukan secara digital terintegrasi yang dilakukan Dinas Dukcapil merupakan upaya memberikan pelayanan dasar serta perlindungan sosial kepada masyarakat secara menyeluruh.

"Upaya tersebut sejalan dengan program prioritas pemerintah untuk membangun SDM dan reformasi birokrasi yang bertumpu pada layanan berbasis elektronik," kata Mendagri Tito dalam pidato sambutan.

Seiring dengan itu, Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh menyatakan, Dukcapil melakukan perubahan fundamental, meninggalkan layanan administrasi kependudukan (Adminduk) manual menjadi layanan digital.

"Dukcapil harus bergerak secara digital dan memberikan pelayanan secara terintegrasi. Selama dua tahun terakhir, Dukcapil memberikan pelayanan Adminduk yang lebih dipermudah. Lebih mudah karena dokumen kependudukan ditandatangani secara digital dan bisa dicetak mandiri oleh penduduk di rumah menggunakan kertas putih HVS. Tanda tangan pena dan cap basah pada dokumen kependudukan diganti tanda tangan elektronik dengan QR Code yang berlaku di seluruh Indonesia," kata Dirjen Zudan Arif Fakrulloh.

Dirjen Zudan menjelaskan, dari 24 jenis out put Dukcapil sebanyak 22 dokumen kependudukan bisa dikirim dalam bentuk file PDF-nya via wahatsapp atau surat elektronik langsung ke ponsel pemohon. 

"Dokumen ditandatangani secara digital terenkripsi sehingga tidak mudah dipalsukan. Untuk KTP-el dan Kartu Identitas Anak karena berupa kartu, bisa dicetak sendiri di Anjungan Dukcapil Mandiri. Ini berlaku di seluruh Indonesia. Sementara ini terdapat di 208 mesin ADM tersebar di 138 kabupaten/kota," kata Zudan.

Fungsinya seperti ATM untuk mengambil uang cash, sedangkan ADM bisa untuk mencetak KTP-el jenis dokumen kependudukan. "Tentu saja cyber security menjadi perhatian serius kami, untuk melindungi kerahasiaan data pribadi," pungkasnya. (Arianto)
Share:

Dukcapil Serahkan Akta Kematian Kabinda Papua yang Gugur dalam Tugas


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Negara memberikan penghormatan terakhir kepada warganya yang meninggal dunia dalam bentuk akta kematian. Itulah hakikat Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri yang kembali pro aktif memberikan dokumen akta kematian kepada Kepala Badan Intelejen Negara Daerah (Kabinda) Provinsi Papua, Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Karya Nugraha Karya yang gugur dalam tugas di Kabupaten Puncak Papua, Minggu (25/4/2021).

Penyerahan dilakukan oleh Direktur Pencatatan Sipil Handayani Ningrum mewakili Dirjen Dukcapil Kemendagri kepada Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara Komisaris Jenderal Polisi Drs. Bambang Sunarwibowo SH, M.Hum di Kantor BIN, Kalibata, Jumat (30/4/2021).

Selain akta kematian, juga ikut diserahkan dokumen kependudukan penting berupa Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) terbaru untuk istri almarhum dengan perubahan elemen data pada status perkawinannya.

"Kami atas nama Menteri Dalam Negeri dan Dirjen Dukcapil turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas gugurnya putra terbaik bangsa dalam tugas saat kontak tembak di Papua. Kami menyampaikan dokumen kependudukan berupa akta kematian, kartu keluarga dan KTP-el terbaru melalui BIN agar dapat diserahkan kepada keluarga yang ditinggalkan. Di Dukcapil itu kalau ada yang mengurus akta kematian buat yang telah berkeluarga diserahkan 3 dokumen kependudukan sekaligus," kata Ningrum.

Ningrum menyampaikan penerbitan dokumen kependudukan ini bisa cepat diterbitkan karena semua layanan Dukcapil sudah terkoneksi online. 

"Semua dokumen kependudukan ditandatangani secara digital sehingga tidak perlu dilegalisir. Dokumennya bisa dicetak dengan kertas putih HVS biasa dengan tanda tangan elektronik lengkap dengan QR Code untuk mengecek keasliannya," kata Ningrum menambahkan. 

Menurut Ningrim dokumen yang diserahkan tersebut sangat diperlukan keluarga korban untuk mengurus keperluan seperti asuransi, atau keperluan urgent lainnya yang hanya bisa diurus dengan menyertakan dokumen akta kematian korban. 

Sestama BIN yang didampingi oleh Kepala Biro SDM BIN Kolonel Inf Achmad Adipati Karnawijaya pada kesempatan itu menyatakan sangat berterima kasih atas respons cepat Dukcapil dengan menerbitkan akta kematian dan dokumen lain yang dibutuhkan  keluarga korban.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada jajaran Kementerian Dalam Negeri yang sangat responsif dan cepat tanggap. Kami secepatnya akan menyerahkan kepada keluarga korban," kata Sestama BIN Bambang Sunarwibowo. (Arianto)

Share:

Erick Thohir Tinjau Program BUMN yang Pro Rakyat


Duta Nusantara Merdeka | Semarang
Menteri BUMN, Erick Thohir tak henti-hentinya melontarkan rasa kagum dan salut saat melakukan kunjungan kerja di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (1/5). Dalam kegiatan yang bertujuan melihat langsung kiprah perusahaan BUMN yang dekat dengan rakyat, Menteri BUMN mendapati masyarakat di level terbawah, terutama kalangan prasejahtera, merasakan perubahan dan perbaikan taraf hidup setelah bekerjasama dengan perusahaan BUMN.

Di Desa Gayamsari, Semarang Timur, misalnya. Di sebuah rumah yang merangkap toko kelontong dan berada di tepi Banjir Kanal Timur bernama, Toko Indah itu terdapat agen laku pintar BRILInk bernama Kasim.

Sejak tahun 2016, pria yang kini berusia 60 tahun sudah menjadi agen BRILink dengan setiap hari melayani 55 transaksi, atau 2.000 transaksi setiap bulannya. Transaksi yang dilayani mulai dari beli pulsa, transaksi transfer, tarik tunai, pembayaran cicilan kredit, hingga menerima setoran uang tabungan.

"Yang menarik dari pak Kamin yakni ia dipercaya orang yang tak punya kartu ATM, tapi ingin mengirim uang kepada keluarga di kota lain, dengan hanya menyebutkan nama saja. Ini artinya, ada kepercayaan yang sudah terbangun di tengah masyarakat dan ini hal baik dalam transaksi keuangan yang dibutuhkan perbankan," ujar Menteri Erick THohir.

Berdasarkan datan MAret 2021, jumlah agen BRILink berjumlah 447.385 atau tumbuh 4 persen dari tahun sebelumnya. Dengan jumlah transaksi finansial mencapai 200,42 juta transaksi, atau naik 28% dari tahun sebelumnya dengan volume transaksi Rp 250,5 Trilyun, atau meningkat 34 %.

Hal serupa juga ditemui saat Menteri BUMN mendatangi Dusun Krajan, Desa Salamsari, Boja, Kendal. Di kecamatan yang berjarak 27 km dari pusat kota Semarang itu, Menteri Erick Thohir bertemu dengan puluhan perempuan tangguh yang menjadi nasabah pembiayaan kelompok perempuan prasejahtera, PNM Mekaar (Permodalan Nasional Madani - Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera)

Selama tiga tahun, para perempuan yang menjadi binaan PNM Mekaar itu tak hanya berkembang dalam jumlah. Jenis usaha yang dilakukan ibu-ibu rumah tangga yang kini berjumlah 26 orang tersebut terus meningkat. Bahkan, beberapa perempuan penyandang disabilitas juga menjadi nasabah dan mampu memajukan usaha mandiri bersama PNM Mekaar.

"Saya benar-benar terharu dan bangga kepada para perempuan di Dusun Krajan ini. Di tengah pandemi dan kondisi ekonomi yang lagi bangkit ini, mereka memberikan kita contoh tentang kerja dan usaha keras demi keluarga, anak, dan juga lingkungannya. Mereka merupakan para Kartini sejati yang berusaha mengembangkan diri dan BUMN melalui PNM hadir untuk mendampingi," ujar Menteri Erick Thohir.

Dalam kunjungan tersebut, Menteri BUMN sempat melihat jenis usaha yang dilakukan para perempuan Dusun Krajan yang didukung pemodalan oleh PNM Mekaar. Mulai dari usaha jasa jahit, makanan ringan, warung sembako, jasa cuci baju, hingga pembuatan kolang kaling.

Bahkan, dirinya sempat mengikuti pertemuan kolektif mingguan yang digelar Account Officer (AO) saat berjumpa dengan anggota kelompok PNM Mekkar. Khusus di Dusun Krajan, Boja ini, terdapat dua kelompok PNM Mekaar bernama Kelompok Salamsari 1 dan 2, dengan setiap kelompok didampingi oleh satu AO.

Dalam kunjungan yang didampingi Direktur PNM Mekaar, Arief Mulyadi itu, Menteri Erick Thohir juga melihat Ruang Pintar yang merupakan salah satu bentuk aktivitas tanggung jawab sosial (CSR) PNM dalam menunjang akses pendidikan di wilayah atau daerah yang banyak menjadi nasabah PNM Mekaar.

Interaksi penuh tawa dan canda dilakukan Menteri BUMN dengan 15 anak-anak berbagai usia. Ruang pintar Dusun Krajan memiliki 40 murid yang orangtuanya merupakan nasabah PNM Mekaar. Bahkan, pengelola Rumah Pintar, Ibu Evi merupakan nasabah PNM Mekaar yang sebelumnya berprofesi sebagai guru.

Sementara ketika mendatangi Pertashop yang merupakan outlet penjualan Pertamina berskala terbatas dalam melayani kebutuhan produk BBM non subsidi, LPG non subsidi, dan produk ritel Pertamina lainnya di Kabupaten Kendal, Jateng, Menteri BUMN mengapresiasi model bisnis yang dilakukan dengan mengandeng BUM Desa (Badan Usaha Milik Desa) Pegandon.

"Ini juga salah satu model untuk menggerakkan ekonomi di lingkungan desa. Pemilik modal bisa pihak BUM Desa dan juga BUMN besar, seperti Pertamina untuk bersama-sama membangun ekonomi di masyarakat. Pertashop harus 100 persen dimanfaatkan oleh masyarakat langsung," lanjut Menteri Erick THohir.

“Sekarang saatnya beres-beres untuk permasalahan ekonomi, program-program BUMN harus bisa menyentuh masyarakat,” pungkasnya. (Arianto)




Share:

Kemendagri Fasilitasi Pemda Selesaikan Batas Daerah Agar Tak Hambat Investasi


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memfasilitasi Pemerintah Daerah (Pemda) dalam menyelesaikan batas daerah agar tak menghambat investasi. Dengan demikian, hal itu diharapkan dapat berdampak pada terbukanya lapangan pekerjaan secara luas. Di samping itu, kepastian hukum dan batas daerah yang tegas mutlak diperlukan untuk kemudahan berusaha di daerah.

Dalam Rapat Koordinasi Gubernur dan Bupati/Wali Kota terkait peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan percepatan penegasan batas daerah, di Gedung C Sasana Bhakti Praja Kantor Kemendagri, Jumat (30/4/2021), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menjelaskan, salah satu turunan UU Cipta Kerja, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin dan/atau Hak Atas Tanah, mengamanatkan penyelesaian tata ruang sebagai salah satu hambatan untuk kemudahan berusaha di daerah.

“Salah satu hambatan untuk berusaha, karena adanya daerah yang belum memiliki tata ruang yang jelas, kepastian tata ruang, nah salah satu hambatan dari penyelesaian tata ruang itu adalah adanya batas wilayah antar kabupaten/kota, provinsi, itu ada yang tidak jelas,” tuturnya.

Dalam BAB III Pasal 4 PP tersebut, disebutkan bahwa penyelesaian Batas Daerah terdiri atas percepatan penyelesaian Batas Daerah; dan penyelesaian Ketidaksesuaian antara Batas Daerah dengan RTRWP dan/atau RTRWK. Sementara itu pada Pasal 5 dalam PP yang sama, disebutkan bahwa Batas Daerah yang berlaku dan telah ditetapkan dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, menjadi acuan penyelesaian ketidaksesuaian. 

“Maksudnya ini Kemendagri, kemudian juga keputusan dari Mendagri itu menjadi acuan untuk kelembagaan dan tata kelola penyelesaian ketidaksesuaian tata ruang, kawasan hutan, izin, konsesi, hak atas tanah, dan/atau hak pengelolaan.

Dari total 979 segmen batas daerah, total 668 segmen daerah terlah berstatus diselesaikan, dengan rincian 138 segmen antar provinsi dan 530 segmen antar kabupaten/kota. Tinggal 311 segmen batas daerah yang statusnya belum diselesaikan, dengan rincian; 27 segmen antar provinsi dan 284 segmen antar kabupaten/kota.

“Untuk daerah-daerah yang batasnya belum ditetapkan, masih ngambang saat ini, yang  jumlahnya 311, maka Mendagri bersama dengan Pemda yang berkaitan, melaksanakan percepatan penyelesaian penegakan batas wilayah, jadi kebersamaan antara Kemendagri dengan Pemda,” jelas Mendagri.

Sementara itu, dalam Pasal 5 Ayat (3) dijelaskan bahwa Dalam hal terdapat Batas Daerah yang akan atau dalam proses revisi, dilakukan pembahasan percepatan penyelesaian penegasan Batas Daerah oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri bersama pemerintah daerah.

Kemudian Pasal 5 Ayat (4) disebutkan bahwa Hasil dari pembahasan percepatan penyelesaian penegasan Batas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dituangkan dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh para pihak. Sedangkan dalam ayat (5) menegaskan, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri menetapkan Batas Daerah berdasarkan berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam peraturan menteri paling lama 5 (lima) bulan terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku.

“Setelah ada berita acara kesepakatan untuk pihak-pihak yang terkait, maka dibuatkan peraturan menteri paling lama 5 bulan, ini persoalannya, 5 bulan terhitung sejak PP ini berlaku, nah ini yang harus sudah mulai kita bergerak bersama pusat dan daerah,” tandasnya.

Mendagri menjelaskan, sebagaimana Pasal 6 PP yang sama, yang menyebutkan “Dalam hal pemerintah daerah tidak bersepakat terhadap Batas Daerah yang telah dibahas bersama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri berwenang memutuskan dan menetapkan penegasan Batas Daerah paling lama 1 (satu) bulan.”

“Dalam waktu sampai 2 Juli, tidak ada kesepakatan, berita acara tidak dibuat, maka PP ini memberikan amanat dan mandat, Mendagri berwenang memutuskan paling lama 1 bulan artinya sampai dengan 2 Agustus,” jelas Mendagri.

Ia juga menjelaskan, pihaknya telah membentuk tim dalam rangka mengakomodir dan memfasilitasi percepatan batas daerah ini. Mendagri juga berharap, gubernur dapat membuat tim serupa guna percepatan batas daerah antar kabupaten/kota. Atas dasar fasilitasi dari pemerintah pusat, dan kerja sama dengan pemerintah daerah ini, diharapkan penyelesaian segmen batas daerah dapat segera diselesaikan maksimal 5 bulan sejak PP ditetapkan, sehingga batas daerah dapat diselesaikan guna kepastian hukum dan kemudahan berusaha di daerah. (Arianto)


Share:

Film Tarian Lengger Maut Siap Tayang di Bioskop


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Tarian Lengger Maut adalah film perdana yang dirilis oleh Visinema dan Aenigma dengan genre drama thriller. Film tersebut siap tayang 13 Mei di bioskop seluruh Indonesia..

Film ini mengangkat kisah tentang dr. Jati (Refal Hady) seorang dokter yang baru bertugas di Desa Pagar Alas, yang juga seorang pembunuh berdarah dingin yang terobsesi dengan jantung manusia. Kemudian tanpa sengaja dr. Jati bertemu dengan Sukma (Della Dartyan) sang penari lengger. 

Ternyata Tarian Sukma membuat jantung dr. Jati berdegup kencang setiap melihatnya menari. 

Di saat yang sama, keadaan desa menjadi mencekam karena banyak warga yang hilang. Mereka percaya bahwa satu-satunya yang dapat menghentikan petaka itu adalah Ritual Tarian Lengger. 

Sebagai calon penari lengger, Sukma menjalani ritual demi mendapatkan anugerah Indang yang dipercaya dapat melindungi sang Penari Lengger.   

Yongki Ongestu selaku sutradara mengungkapkan alasannya tertarik untuk mengangkat kisah ini menjadi film. 

"Film ini sebetulnya terinspirasi dari keinginan untuk mempopulerkan budaya tarian lengger yang kita jahit ceritanya dalam bentuk drama thriller, supaya bisa lebih mudah diterima oleh penonton," kata Yongki dalam konferensi pers di Jakarta. Jum'at (30/04) 

Selain itu, kata Yongki, selama proses produksinya, kita banyak berkolaborasi dengan seniman dan pembuat film lokal di daerah Banyumas. 

Dalam kesempatan yang sama, Della mengungkapkan, saya diberi kepercayaan memerankan karakter Sukma, itu adalah tantangan tersendiri buat saya. Karakter Sukma yang complicated menuntut saya untuk tidak hanya memperkaya kualitas akting, tapi juga belajar menari profesional. 
 
Senada, Lawan main Della, Refal Hady pun mengatakan, ia sudah lama mendambakan peran seorang pembunuh berdarah dingin ini. Tak ragu Refal menyambut baik tawaran produser Aryanna Yuris untuk memerankan tokoh dr. Jati. 

Menariknya, Kolaborasi akting Della Dartyan dan Refal Hady dilengkapi dengan suspence thriller yang dibangun apik oleh sang sutradara, sekaligus memberikan pengalaman menonton yang berbeda bagi penontonnya. (Arianto)
 

Share:

Bukti Komitmen Indonesia, Sudah 10 Tahap Vaksin Covid-19 Tiba


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Indonesia kembali menerima kedatangan vaksin Covid-19 sejumlah 6.000.000 (enam juta) dosis dalam bentuk bahan baku (bulk) dari Sinovac Biotech Ltd., dan 482.400 dosis dalam bentuk jadi (vial) dari Sinopharm China National Pharmaceutical Group.

Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate yang mewakili Pemerintah Indonesia dalam menyambut kedatangan vaksin di Bandara Soekarno Hatta pada Jumat (30/04/2021) menegaskan kembali komitmen pemerintah untuk memastikan stok vaksin bagi masyarakat Indonesia.
 
“Kedatangan vaksin Covid-19 yang kali ini merupakan tahapan ke-10 menggenapkan jumlah vaksin yang telah diterima Indonesia menjadi total 65.500.000 dosis dalam bentuk bahan baku (bulk) dari Sinovac serta 8.448.000 dosis dalam bentuk jadi (vial) dari Sinovac dan Sinopharm serta AstraZeneca yang melalui fasilitas COVAX/GAVI,” ujar Menteri Johnny memaparkan.

 “Kedatangan vaksin ini merupakan bentuk komitmen dan konsistensi Pemerintah dalam mengamankan pasokan vaksin secara bertahap di dalam negeri, di tengah situasi dunia yang berlomba-lomba mendapatkan vaksin Covid-19,” tegasnya.

Selain itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pagi hari ini telah menerbitkan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA) vaksin Covid-19 dari Sinopharm. 

Lebih lanjut, Menteri Johnny pun mengingatkan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 secara nasional yang merupakan upaya bersama dalam mencapai kekebalan kelompok (herd immunity), perlu terus diikuti dengan kedisiplinan bersama menerapkan protokol kesehatan.

“Dan yang paling penting, Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 perlu dibarengi dengan kedisiplinan kita bersama dalam menerapkan protokol kesehatan 3M, yaitu memakai masker dengan benar, menjaga jarak dan hindari kerumunan, serta mencuci tangan dengan sabun secara berkala,” ujarnya. 

“Disisi lain, Pemerintah pun terus menegakkan upaya 3T, yaitu testing, tracing dan treatment, bersama dengan protokol kesehatan 3M dan pelaksanaan vaksinasi, sebagai ikhtiar komprehensif memutus penularan Covid-19,” tegasnya.

Asal tahu saja, Sebanyak 6.000.000 dosis vaksin Sinovac dalam bentuk bahan baku (bulk) dan 482.400 dosis vaksin Sinopharm dalam bentuk jadi akan datang dengan diangkut menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA 891.
Kedatangan Sinopharm menjadi yang pertama untuk vaksin jenis ini.

Total vaksin dari jalur multilateral dan jalur bilateral yang sudah diterima Indonesia sampai dengan saat ini adalah berjumlah 67.465.600 dosis. 

*Patuhi Protokol Kesehatan dan Tidak Mudik!*

Pandemi Covid-19 masih belum berakhir, Pemerintah selalu berupaya untuk mendorong masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan 3M dengan memakai masker dengan benar, menjaga jarak dan hindari kerumunan, dan mencuci tangan pakai sabun secara berkala. 

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate mengingatkan agar masyarakat Indonesia tidak lengah dengan tetap menjalankan protokol kesehatan dan tidak mudik. 

“Saat ini terdapat sejumlah negara yang sedang menghadapi gelombang kedua (second wave) dan bahkan gelombang ketiga (third wave) maraknya kasus penularan Covid-19. Negara-negara tersebut mengalami lonjakan kasus Covid-19 yang luar biasa. Untuk itu, kita jangan lengah dan berupaya agar kejadian tersebut tidak terjadi di Indonesia!” tegasnya. 

Menjadi lengah dengan abai protokol kesehatan ataupun euforia setelah divaksinasi, dinilai Menteri Johnny dapat mengakibatkan bahaya bagi masyarakat.

“Meskipun vaksinasi telah dilakukan, kita tidak boleh lengah. Sekali lagi saya tegaskan, kita tidak boleh lengah! Kita harus tetap disiplin melaksanakan protokol kesehatan untuk keselamatan diri, keluarga serta seluruh masyarakat Indonesia,” tandasnya.

Menkominfo memaparkan upaya pemerintah dalam menekan tingkat penularan Covid-19. Salah satunya melalui Surat Edaran (SE) Satuan Tugas Penanganan Covid19 Nomor 13 Tahun 2021, Pemerintah telah menetapkan peniadaan mudik Hari Raya Idulfitri tahun 1442 Hijriah dari tanggal 6 s.d. 17 Mei 2021. 

Di samping itu, Pemerintah memperketat persyaratan Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) yang diterapkan sejak dua pekan sebelum dan sepekan setelah masa peniadaan mudik, yakni 22 April s.d. 5 Mei 2021 dan 18 s.d. 24 Mei 2021.
 
“Kita harapkan dengan adanya regulasi Pemerintah terkait peniadaan mudik lebaran tahun ini serta pengetatan persyaratan perjalanan dalam negeri, tidak hanya dapat memutus rantai penyebaran Covid-19, namun juga mampu mengantisipasi potensi peningkatan penularan kasus antardaerah,” ungkapnya. 

*Bersama Lawan Hoaks Covid-19*

Badan Kesehatan Dunia (WHO) sejak awal pandemi Covid-19 pada 2020 silam, menegaskan tantangan yang dihadapi masyarakat dunia bukan hanya virus penyakit, tetapi 

“virus informasi” berupa rumor dan stigma dalam bentuk disinformasi atau hoaks. Kementerian Komunikasi dan Informatika hingga saat ini telah mencatat dan melabel tak kurang dari 1.556 konten hoaks terkait Covid-19 dan 177 konten hoaks khusus terkait vaksin Covid-19.
 
“Disinformasi atau hoaks ini adalah musuh bersama. Hoaks dapat menghambat upaya kita bersama dalam melakukan penanganan Covid-19. Kita harus selalu cek dan ricek setiap informasi yang kita terima, saring sebelum sharing dan selalumerujuk pada sumber-sumber informasi yang akurat dan dapat dipercaya,” ujar Menteri Kominfo Johnny G Plate. 

Sejumlah rujukan yang dapat menjadi acuan masyarakat Indonesia untuk mendapatkan informasi tentang Covid-19 semisal melalui situs WHO dan UNICEF, ataupun di dalam negeri dapat mengunjungi situs www.covid19.go.id yang dikelola oleh Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) serta situs Kementerian Kesehatan. 

Adapun untuk memeriksa suatu kabar adalah hoaks atau bukan, KPCPEN telah menyiapkan tautan khusus di http://s.id/infovaksin.

Menkominfo menjelaskan, untuk melawan hoaks terkait pandemi ini memerlikan upaya bersama dan gotong-royong dari sisi hulu hingga hilir.

"Dari hulu melalui pendekatan edukasi literasi digital, di sisi tengah adalah upaya bersama pemerintah, komunitas dan media massa dalam melakukan klarifikasi dan diseminasi informasi, sedangkan di sisi hilir adalah penegakan hukum berupa pemutusan akses dan upaya lebih lanjut oleh kepolisian,” paparnya. 

Dalam acara itu, Menteri Johnny kembali mengingatkan perlunya kedisiplinan bersama dalam mematuhi protokol Kesehatan 3M dengan memakai masker dengan benar, menjaga jarak dan hindari kerumunan, serta mencuci tangan pakai sabun secara berkala serta siap divaksinasi saat vaksin siap. Semua itu, menurutnya dibutuhkan untuk melawan Covid-19.

“Bersama kita melindungi diri, melindungi diri dan mengakhiri pandemi Covid-19,” ajaknya. 

Berdasarkan pantauan Tim AIS Ditjen Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo hingga hari ini ditemukan 1.556 isu hoaks mengenai Covid-19 dengan total sebaran 3.261 di platform media sosial. 

Dari 3.261 konten yang tersebar telah ditindaklanjuti untuk diputus akses atau take down sebanyak 2.816 konten. (Arianto)

Share:

KIRIM BERITA SILAHKAN KLIK

KIRIM BERITA ANDA KESINI! Merasa Terbantu Dengan Publikasi ? Ayo Traktir Kopi Untuk Admin Dengan Cara Berbagai Donasi. Terimakasih :)



BREAKING NEWS

~||~ KPU Tetapkan Pasangan Prabowo Subianto & Gibran Rakabuming Raka Menjadi Presiden Terpilih ~||~ Kampung Rakyat Indonesia Siap Sukseskan PILKADA Serentak Tahun 2024 ~||~ Hak Angket Kian Redup ~||~ Pasangan Capres & Cawapres Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar dan Pasangan Ganjar Pranowo - Mahfud MD Resmi Layangkan Gugatan Hasil Pilpres Ke Mahkamah Konstitusi ~||~ #PEMILUDAMAI ~||~

Kilas Balik Bung Karno

Kilas Balik Bung Karno - Makna Proklamasi

Ir. Soekarno (Sang Proklamator) Setiap Tahun kita Memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Maka kita tidak bisa t...

Like Fanpage

Follow In Twitter

Breaking News

IKUTI KAMI


loading...

NONTON VIDEO DAPAT DUIT

10 Berita Populer

IKLAN

IKLAN
Ingin Pasang Iklan hubungi Kami di 0812 6582 534

Label

(SAS) #2019GantiPresiden Accounting Aceh Aceh Timur Adat Istiadat Advokat AFF Agama Agraria AIDS Air Aisyiyah Aksara Aksi Aksi Sosial Aktivis Aktivitis Al Washliyah Album Amien Rais Anak Anak Yatim Anarkis Angkatan Darat Anies Baswedan Animal Anti Korupsi Arisan Artikel Artis Arus Mudik Asahan Asian Games ASN Asuransi Asusila Atlet Award Bacaleg Bachtiar Ahmad Sibarani Baksos Bakti Sosial Balap Liar Banda Aceh Bandar Lampung Bandara Bandung Banjir BANK Bank Sumut Bansos Banten Bantuan Sosial Bapenas Bappenas Basarnas Batubara Bawang Putih Bawaslu Bayi Bazar BBM Bea Cukai Beasiswa Begal Bekraf Beladiri Belanja Bencana Bencana Alam Beras Berita Bhabinkamtibmas Bhayangkara Bhayangkari Bioskop Bisnis BKPRMI BM PAN BNI BNN BNPT Bobby Nasution Bom Bunuh Diri Boomerang BPBD BPJS BPN BPOM BRI Brimob Buka lapak Bukit Asam Buku Bulog BUMN Bung Karno Bupati Bursa saham Bursasaham Buruh Bus Caleg Capital market CCTV Cerpen Cianjur Cikampek Citilink conference Cosplayer Covid-19 Covid-19 Satgas Covid19 Cuaca Cuci Tangan Curanmor Cyber Daerah Dakwah Dance Debat Presiden Debt Collector Dede Farhan Aulawi Deklarasi Deli Serdang Demonstrasi Densus 88 Desa Dewan Pengawas Dewata Sakti Dharma Pertiwi Dialog Digital Diklat Dinas Perhubungan Dirgahayu HUT RI Disiplin Diskusi Dongeng Donor Darah DPD RI DPR Duka Cita E-Money Effendi Simbolon Ekonom Ekonomi Ekspor Impor Electronics Elektronik Emas Empat Pilar Entertainment Es cream ESDM event Fashion Festival FIFA Film Film Horor Film seri Anak Fintech FISIP Flores Timur Formasi Formula E Forum Furniture Futsal G30S/PKI GAAS Games Ganja Ganjar Ganjil Genap Garut Gebyar Kemerdekaan Gempa Geng Motor Genppari Gereja Gibran Gizi Buruk Go Pay Go-Jek Gojek Golkar Gotong Royong Grab Gubernur Guru Besar Gym Haedar Nasir ham HANI Harbolnas Hari Ibu Hewan Hiburan HIV HMI Hoax Hotel Hp Hukum Humas Humbahas HUT HUT Bhayangkara HUT RI HUT TNI Hutan Ibadah Ibadah Haji Ibu Negara Idul Adha Idul Fitri IKLAN Imlek IMM Indonesia Industri inflasi Informasi Infrastruktur Inspektorat Inspirasi Internasional Internet Intoleran Investor IPK IPM IPPI Islam IWAPI Jakarta Jakarta Barat Jakarta Pusat Jalan Jambore Nasional Jawa Tengah Jawa Timur Jayapura Jokowi Juara Jum'at Barokah Jumanji Jumat Jumat Berkah Jurnalis Kaliber Kampanye Kampung Rakyat Indonesia Kampus Kamtibmas Kapolda Kapoldasu Kapolri Kapolsek Kapolsek Kepolisian Karaoke Karhutla Karya Tulis Kasus KDRT Keadilan Keagamaan Keamanan Kebakaran Kebangsaan Kebersihan Kebudayaan Kebun Kecantikan Kecelakaan Kedokteran Kegiatan Kegiatan seminar Kehutanan Kejahatan Kejaksaan Kejuaraan Kejurnas Kekerasan Kelestarian Alam Keluarga Kemalingan Kemanusiaan Kemenag Kemenaker Kemendag Kemendagri Kemendesa Kemendikbud Kemenhub Kemeninfo Kemenkes Kemenkeu Kemenko Kemenkumham Kemenlu KEMENPAN-RB Kemenparekraf Kemenperin Kemenpora kemenristek Kemensos Kementan Kemiskinan Kendaraan Dinas Kepala Daerah Kepedulian keperdulian Kepolisian Kerajaan Kereta Api kerja Paksa Kerjasama Kesehatan Kesejahteraan Keselamatan Kesenian Ketahanan Pangan Ketenagakerjaan Keuangan Khilafahtul Muslimin Kilas Balik Bung Karno Kivlan Zen KKP KNPI Kohati kompetisi Kompolnas Komputer Komunitas kon Konferensi KONI Konsumen Koperasi Kopermasu Kopi Kopi Pagi Korupsi Kota Medan KPK KPR KPU Kriminal KRYD KSAD Kudeta Kuliner Kunjungan Kerja Kutai Kartanegara Labuhan Batu Lahan Lakalantas Laksi Lalu Lintas Lampung Langka Langkat Lapas Launching Launching Album Launching Aplikasi Launching Buku LAZISMU Lebaran Legislatif Lembaga LGBT Lifestyle Lingkungan Lingkungan Hidup LIPPI Listrik Lock Down Lomba lomba lari London LPPI LPS LSM Lukas Enembe Madina Mahasiswa Mahkamah Agung Mainan anak Majalengka Makanan Jepang Makassar Makkasar Mall Maluku Market Outlook Masjid Masker Mata Uang Maulid Nabi Mayday MDMC Medan Denai Media Media Sosial Megapolitan Menag Mendag Mendagri Menembak Menteri Menteri Perdagangan millenial Minuman Keras Minuman sehat Minyak Goreng Minyak Makan Miras Mobil MOI Motivasi MoU MPR MPR RI Mudik Muhammadiyah Muharram MUI Munas Musibah Musik Musyawarah Musywil Narkoba Narkotika NasDem Nasional Natal Natal & Tahun Baru New Normal NII NKRI NU ODGJ Office Ojek Online Ojol Olah Raga Olahraga Ombusman Omicron Online Operasi Patuh Operasi Yustisi Opini Organisasi Ormas Otomotif P Padang Padangsidimpuan Pagelaran Pahlawan Pajak Pakta Integritas Palestina Pameran PAN Pancasila Papua Parawisata Pariwisata Partai Demokrat Partai Politik Partai UKM Partai Ummat Pasar Pasar modal Pasar Murah Pasar Tradisional Paspampres Patroli PC PDI Perjuangan PDIP Perjuangan pe Pedagang Pegadaian Pelajar Pelajar Islam Indonesia Pelantikan Pelatihan Pelayanan Publik Pelecehan seks Pelukis Peluncuran Pemadam Kebakaran Pemalakan Pembangunan Pembayaran Elektronik Pembunuhan pemerasan Pemerintah Pemerintahan Pemerkosaan Pemilu Pemuda Pemuda Melati Indonesia Pemuda Muhammadiyah Pemuka Agama pen Penandatanganan Pencabulan Pencemaran Nama Baik Penculikan Pencurian Pendataan Pendidikan Penelitian Penembakan Penerbangan Penertiban Pengabdian Pengadilan Pengadilan Negeri Pengajian Pengamanan Pengamat Penganiayaan Pengawasan Pengetahuan Penggelapan Penghargaan Penghijauan Pengusaha Penipuan Penistaan Agama Penulis Penyakit Penyandang Disabilitas Penyuluhan Perampasan Perayaan Perbankan Percut Sei Tuan Perdagangan Perekonomian Perempuan & Anak Peresmian Pergaulan Perhubungan Perikanan Peristiwa Perjanjian Perjudian Perkawinan Perlombaan Permainan Perpajakan Pers Pertamina Pertanahan Pertanian Perusahaan Pesawat Terbang PET Pileg Pilkada PIlkades Pilpres Pin Pinjam meminjam uang Pinjaman Online PKL PKS PMI Polairud Polantas Polisi Cilik Politik POLRI Polwan Pondok Pesantren Ponpes Pornografi Posko Ummat PPKM PPWI Pra Kerja Prabowo Pramuka Praperadilan Prawita Genppari Premanisme Presiden Prestasi Primbon Politik Prokes promo Property Prostitusi Protokol Kesehatan PSI PSSI Public Expose Publik expose Puisi Pungli PUPR Pusat Perbelanjaan Puskesmas PWI Qurban Radikalisme Rafdinal Ragam Rakernas Rakor Ramadhan Reksadana Rektor Relawan Relawan Jokowi Religi Remisi Rentan Renungan resa Restoran Reuni 212 Revolusi Mental Reward RKUHP Robot Ruang Guru Rumah Rumah sakit Rups Rusia RUU Saber Pungli Sabu Sahabat Anak Salon Samosir Samsat Samsung Sanitasi air.Lingkungan hidup Santri SAR Satlantas Satpol PP Satwa Sejarah Sekolah Sembako Seminar Sengketa Seniman Senjata Senjata Api Sepak Bola Separatis Sepeda Sepeda sehat Serdang Bedagai Sertifikat Sertijab sho Sigli Silaturahim Silaturahim. KUYAI Kartanegara Silaturahmi Silaturrahim SIM Simalungun Simpan Pinjam Simulasi Smartphone Soekarno Solar Somasi Sosial Sosialisasi Startup Stasiun STOP PRES...!!! Studi Ilmiah Stunting Suku bunga Sulawesi Selatan Sumatera Barat Sumatera Utara Sumpah Jabatan Sumut Sungai Superstore Suplemen Surabaya Surat Terbuka Suriyono Adi Susanto Suriyono Adi Susanto {SAS) Survei Survey susu Swab Antigen Syafi'i Ma'arif Syariah Syawal Takjil Tali Kasih Talkshow Tanjung Balai Tantama Tapanuli Tengah Tawuran Teknologi Teror Terorisme Tes Urine Tiket Tilang Tips Tjahyo Kumolo TNI TNI AU TNI-Polri Tokoh Tokoh Agama Tokoh Masyarakat Tol Toys Kingdom ToysKingdom Tragedi Transportasi Trend Rambut True Money Uang Uang Palsu UIN Ujaran Kebencian UKM Ukraina Ulama UMJ umkm UMSU Undang-Undang UNIMED UniPin Universitas Unjuk Rasa Upacara Usaha Rakyat UU Cipta Kerja UU ITE UUD 1945 Vaksinasi Vaksinasi booster Valentine Day Verifikasi Viral Virus Corona Walikota Wanita Wapres Wartawan Webinar Wirausaha Wisata WNA Workshop Yogyakarta Zulkifli Hasan

Arsip Berita

IKUTI BERITA VIDEO KAMI DI YOUTUBE

POS PETIR

VIRUS COVID-19

Wabah Virus Corona (Covid-19) Sudah Menyerang Indonesia, Setiap Hari Korban Semakin Bertambah Sampai ada yang Meninggal, Rakyat Semakin Cemas dan Khawatir, Bagai Tersambar Petir Mendengar Virus Corona.

HALLO KRING..!!!

12 PAS

PANCASILA UDAH FINAL

Pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila Banyak Penolakan Dari Berbagai Kalangan Masyarakat, Memang Seharusnya Tidak Usah Dibahas Dan Lebih Baik Dibatalkan. Pancasila Dasar Negara.
Tendangan 12 PAS Dihentikan

SOS

INDONESIA DARURAT NARKOBA

Sudah dijatuhi hukuman mati bahkan sudah ada yang dieksekusi, tapi masih banyak bandar narkoba semakin merajalela, terbukti banyak yang ditangkap petugas Polisi maupun BNN (Badan Narkotika Nasional) tapi belum kapok juga mereka, justru sipir penjara malah terlibat. Kalau sudah darurat begini, hukuman mati jangan berhenti, jalan terus!.

QUO VADIS

Kunjungan Statistik

Online

IKLAN USAHA ANDA


PRO KONTRA VAKSINASI

~> Program Vaksinasi Yang Diluncurkan Pemerintah Mendapat Sorotan Dari Berbagai Masyarakat, sehingga terjadi pro dan kontra

<~ Memang Sebenarnya Harus Jelas Disampaikan, Maksud dan Tujuan Vaksinasi, Karena dilapangan Ada Perbedaan Orang Yang Akan Divaksin dan Yang Tidak Boleh Divaksin, membuat masyarakat Bingung

Link Terkait

close
Banner iklan disini