Satu - Satunya Tampil Beda, Koran Politik Paling Berani Mengkritik Terpanas dan Perang Terhadap Koruptor, Narkoba, Teroris Musuh Rakyat ~~~~~>>>>> Kami Menerima Artikel, Opini, Berita Kegiatan, Iklan Pariwara dapat mengirimkannya melalui email dutanusantaramerdeka@yahoo.co.id

Sabhara Polres Kukar Berbagi Takjil


Duta Nusantara Merdeka | Kutai Kartanegara
Bentuk kepedulian Polri terhadap sesama ditunjukkan oleh Sat Sabhara Polres Kukar dengan melaksanakan kegiatan pembagian takjil berbuka puasa didepan mako Polres Kukar, Rabu (5-5-2021) sore.

Kegiatan tersebut di Pimpin Langsung oleh Kasat Sabhara Polres Kukar AKP Sarikun bersama dengan 13 personil Sat Sabhara.


Kapolres Kukar AKBP Irwan Masulin Ginting melalui Kasat Sabhara Polres Kukar AKP Sarikun menjelaskan adapun tujuan dari kegiatan ini yaitu mendekat kan Polri dengan masyarakat akan kehadiran polri di tengah tengah masyarakat guna mempererat tali silaturahmi antar sesama manusia di bulan suci ramadhan.

"Selain itu kami memberikan edukasi tentang protokol kesehatan Covid 19 agar dapat memutus mata rantai penyebaran virus Covid 19 di wilayah hukum Polres Kukar," ungkap AKP Sarikun. **

Wartawan DNM : Imam Sudrajat
Share:

Abas TS: Rakyat Minta Kembalikan Hak Kedaulatan Rakyat


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Inisiator menyatakan kesadaran bahwa hak kedaulatan rakyat atas tidak dilaksanakan oleh para pemimpin bangsa Indonesia, Ir Abas TS mengatakan sebagai berikut :

Kami membuat Seruan Rakyat kepada Para Pemimpin Bangsa Indonesia. Baik Sipil dan Angkatan Bersenjata di Pemerintahan dan Non Pemerintahan. Khususnya kepada Ketua dan Para Anggota MPR wakil rakyat. 

"Kami Rakyat mengharap ada Dialog tentang Hak Kedaulatan Rakyat antara kami rakyat dengan para Wakil Rakyat Anggota MPR RI," kata Abas TS, Kamis (6/5) pagi di Jakarta. 

ALLAH, TUHAN Yang Maha Esa telah memberikan bimbingan kepada para Perintis Kemerdekan telah menetapkan Negara RI ber Kedaulatan Rakyat dengan berpedoman kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia , dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan / Perwakilan serta dengan mewujudkan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia , yang dicantumkan dalam Pembukaan UUD RI tahun 1945 sebagai *Sumber Hukum bagi Batang Tubuh UUD dan UU dan semua Peraturan Perundangan Indonesia.*

"Kami rakyat berpendapat bahwa Batang Tubuh UUD RI hasil perubahan oleh Sidang MPR tahun 1999-2002 adalah *keluar / melenceng* dari arahan Sumber Hukum pada Pembukaan UUD tahun 1945 sehingga *CACAT HUKUM YAKNI TIDAK SYAH.*" Lanjut Abas TS 

Menurutnya Cacat Hukum nya adalah:

I. MPR diberi Hak mengubah UUD oleh Rakyat dalam statusnya MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara dalam arti MPR sebagai Penerima Amanat Rakyat lewat PPKI pada tgl 18 Agustus tahun 1945. MPR tidak berhak menurunkan dirinya sejajar Presiden RI karena MPR sebagai Pengejawantahan Kedaulatan Negara Tertinggi di tangan Rakyat. 

2. Pasal 33 ayat (4) UUD hasil perubahan tahun 1999-2002 bertentangan dengan Pancasila Dasar Negara.Karena ayat( 4) tersebut menetapkan Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas *demokrasi ekonomi. Seharusnya berdasar Demokrasi Pancasila.* 

Para Wakil Rakyat yang berpendidikan dan memegang Teguh Pancasila yaitu mengamalkan Kemanusiaan yang Adil dan beradab maka kami meminta para wakil kami rakyat Anggota MPR RI untuk menerima kami rakyat di Gedung MPR/ Gedung Rakyat untuk berdialog tentang Cacat Hukum UUD RI hasil amandemen sidang MPR Ri tahun 1999-2002. 

"Terlaksananya dialog yang kami rakyat harapkan sebagai bukti para wakil rakyat anggota MPR ber Peri Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.
Demikian kami rakyat menunggu Undangan untuk berdialog." Lanjut Abas.

Surat diberi tembusan kepada : OMBUDSMAN RI+ Prof. Amien Rais Ketua MPR RI masa sidang tahun 1999-2002.

Kami rakyat Indonesia ;
1. Ir.H.Abas 77 tahun, aktivis mahasiswa angkatan 66 KAMI Bogor. Penatar Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.Jakarta DKI.
2. Dr. Ir. Abuya Shiddiq, MT. Tangerang Banten
3. Suta Widhya SH. Jakarta DKI
4. Hendra Priyatna SH BSc. Bogor Jawa barat
5.
Mari Rakyat Indonesia tulis nama sebagai Rakyat yg minta berdialog dengan para Wakil Rakyat Anggota MPR RI. kirim ke HP WA 0811860409 Abas TS.
Share:

Kapolri Minta Bhabinkamtibmas Jadi Problem Solving Masyarakat


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo meminta para bhabinkamtibmas berperan menjadi problem solving saat bertugas di tengah-tengah masyarakat. Salah satunya memberikan pendampingan hukum misalnya meluruskan berita-berita hoaks. 
 
“Pada saat situasi pandemi ini, polisi yang paling pinter ya bhabinkamtibmas. Mereka bisa menjadi guru, bisa menjadi ustad, teman curhat dan sebagainya,” kata Sigit saat melaunching aplikasi Binmas Online System (BOS) di Gedung PTIK Polri, Jakarta Selatan, Rabu (5/5/2021).
 
Peluncuran aplikasi ini merupakan komitmen dan pemantapan program pemolisian yang Presisi (Prediktif, Responsibilitas dan Transparansi Berkeadilan) Kapolri. Aplikasi BOS itu sendiri berada di bawah jajaran Korps Bina Masyarakat (Korbinmas) Baharkam Polri. 

Sedangkan Program tersebut juga bisa dimanfaatkan untuk internal Polri maupun eksternal atau masyarakat umum. “Melalui aplikasi ini maka bhabinkamtibmas bisa membantu informasi awal kepada masyarakat dalam mendapatkan info dan sharing,” ungkap Sigit
 
Lebih lanjut, Mantan Kabareskrim ini juga menjelaskan, pemanfaatan aplikasi BOS di internal diantaranya adalah untuk membuat laporan terkait dengan kegiatan-kegiatan Bhabinkamtibmas yang merupakan garda terdepan kepolisian di lini masyarakat. "Sehingga seluruh informasi yang ada ini bisa terlapor ke pusat dan kemudian disatukan dalam 1 sistem Big Data," ujar Sigit.
 
Selain itu, kata Sigit, Aplikasi BOS ini juga memperkuat pemolisian Presisi terkait dengan Prediktif. Pasalnya, hal itu bisa memanfaatkan Artificial Intelligence, sehingga bisa mencegah atau mengantisipasi segala bentuk gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). 

"Tentunya kami harapkan bisa semakin mendukung dalam upaya melaksanakan program pemolisian yang Prediktif," ucap mantan Kapolda Banten tersebut.
 
Dengan diluncurkannya aplikasi ini, Sigit menyebut, kedepan bakal melakukan integrasi dengan Kementerian/Lembaga Negara lainnya sehingga terciptanya pelayanan yang berintegrasi. 

"Tentunya ini akan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan tanpa perlu repot-repot hadir ke kantor polisi. Walaupun kami perintahkan ke seluruh anggota tetap turun ke masyarakat. (Arianto)

Share:

Tahun 2020, Pendapatan AMRT Tumbuh 3,95%


Duta Nusantara Merdeka | Tangerang 
Emiten ritel PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk ("AMRT" atau "Perseroan") berhasil mempertahankan kinerja perseroan dengan membukukan pendapatan neto sebesar Rp75,83 triliun pada tahun 2020 atau tumbuh 3,95% dari Rp72,94 triliun pada tahun 2019.

"Peningkatan ini didorong oleh pertumbuhan penjualan dan penambahan jumlah gerai Perseroan dan Entitas Anak sepanjang tahun 2020," ujar Tomin Widian, Corporate Secretary PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk kepada awak media. Kamis (06/05)

Sepanjang tahun 2020, kata Tomin, gerai Perseroan dan Entitas Anak tumbuh sekitar 8,70% atau sebanyak 1.405 gerai, sehingga total gerai menjadi 17.538 gerai yang terdiri dari 15.434 gerai Perseroan dan 2.104 gerai Entitas Anak.

Bagi Tomin, pertumbuhan jumlah gerai Perseroan dan Entitas Anak menunjukkan peningkatan dibanding tahun sebelumnya, di tengah kondisi pandemi yang melanda, Perseroan memanfaatkan peluang dengan melakuKan ekspansi dengan menempatkan diri semakin dekat dengan konsumen, sehingga konsumen tetap dapat memenuhi kebutuhannya.

Pada kesempatan yang sama, Anggara Hans Prawira, Presiden Direktur AMRT mengatakan, selama pandemi juga terjadi perubahan gaya belanja konsumen yang mulai melakukan transaksi belanja secara online serta preferensi produk yang lebih mengutamakan barang kebutuhan pokok serta produk kesehatan.

Disisi lain, kata Anggara, Perseroan dengan sigap melakukan penyesuaian operasional, antara lain melalui launching pengembangan aplikasi Alfagift 4.0 dengan fitur baru untuk meningkatkan loyalitas dan customer engagement.

"Tidak dapat dipungkiri, Kesadaran akan pentingnya penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik secara konsisten tidak hanya memberikan manfaat bagi
Perseroan, namun juga bagi seluruh pemangku kepentingan," ungkapnya.

"Dan yang pasti, Seluruh insan Perseroan telah berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG (Good Corporate Govermance) di dalam pengelolaan perusahaan sesuai peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berlaku," pungkasnya. (Arianto)




Share:

Tahun 2020, Pendapatan MIDI Tumbuh 8,90%


Duta Nusantara Merdeka | Tangerang  
PT Midi Utama Indonesia Tbk ("MIDI" atau "Perseroan") pemilik minimarket Alfamidi berhasil membukukan pertumbuhan pendapatan sebesar 8,90% dari Rp11,63 triliun pada tahun 2019 menjadi Rp12,66 triliun pada tahun 2020.

"Sayangnya, kenaikan pendapatan tersebut berbanding terbalik dengan laba Perseroan yang minus sebesar 1,37% dari periode yang sama tahun 2019," kata Corporate Secretary MIDI Suantopo Po kepada awak media. Kamis (06/05)

Di akhir tahun 2020, kata Suantopo, Perseroan membukukan laba sebesar Rp 200,27 miliar, sementara di periode yang sama tahun 2019 laba perseroan berada di angka Rp 203,06 miliar. "Hal ini dikarenakan kenaikan pendapatan yang tidak sebanding dengan kenaikan beban operasional," ucap Suantopo.

"Meskipun dunia usaha sedang diuji dengan pandemi Covid-19, namun Perseroan berhasil meminimalisir dampak perlambatan ekonomi akibat Covid-19," kata Suantopo.

Pada tahun 2021, lanjut Suantopo, Beberapa strategi pemasaran kekinian yang sukses menarik pelanggan berbelanja di Alfamidi adalah program Semarak Awal Tahun yang berhadiah 20 unit motor, Program Rejeki 13 Tahun Afamidi yang berhadiah uang tunai dan ribuan voucher belanja, program Belanja di Alfamidi bawa Pulang Sepeda Brompton serta programParade Bonus Point Member Alfamidi bagi pemegang kartu keanggotaan Pontacardyang sampai saat ini periodenya masih berjalan.

Selain itu, tambah Suantopo, Perseroan juga menggenjot layanan penjualan siap antar bernama Midi Kriing dan juga bekerja sama dengan beberapa platform e-commerce seperti Gomart, Blibli. Ini untuk memudahkan masyarakat dalam berbelanja di gerai-gerai Alfamidi tanpa harus keluar rumah.

Asal tahu saja, Sampai dengan akhir tahun 2020, jumlah gerai Perseroan adalah 1.821 yang terdiri dari 1.795 gerai Alfamidi dan 26 gerai Alfamidi Super. Angka ini naik 266 gerai dari jumlah gerai di akhir tahun 2019 yakni 1.555 gerai. Hingga akhir tahun 2021, Perseroan menargetkan dapat menambah 200 gerai baru.

"Menghadapi tahun 2021, Perseroan optimis kondisi perekonomian Indonesia mulai membaik dan daya beli masyarakat meningkat sehingga berdampak positif pada pertumbuhan Perseroan," pungkasnya. (Arianto)


Share:

Sikapi Peniadaan Mudik, Menkominfo Ajak Masyarakat Berlebaran Digital


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Pemerintah terus berjuang untuk menekan angka kasus Covid-19 di Indonesia, salah satu upaya tersebut melalui kebijakan peniadaan aktifitas mudik menjelang Hari Raya Idul Fitri yang akan dimulai pada tanggal 6 Mei 2021 besok. 

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengajak seluruh masyarakat untuk tidak mudik atau melakukan silaturahmi fisik ke kampung halaman saat merayakan Idulfitri 1442 Hijriah. Sebagai gantinya, Menkominfo mengajak silaturahmi secara virtual melalui ruang digital yang saat ini sudah marak dipergunakan dalam berbagai kesempatan. 

"Kita canangkan bersama-sama melakukan lebaran tahun ini sebagai lebaran digital. Lebaran digital itu keren," ajaknya dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat 9 (FMB 9) "Jaga Keluarga, Tidak Mudik", yang digelar secara virtual dari Media Center Kementerian Kominfo, Jakarta, Rabu (05/05/2021). 

Menurut Menteri Johnny silaturahmi secara virtual melalui aplikasi tidak akan mengurangi makna silaturahmi yang sebenarnya. Masyarakat tetap mampu menjalin komunikasi yang efektif dengan para sanak saudara yang berada nun jauh di sana dengan gawainya. 

"Merayakan acara hari besar hari lebaran nanti secara virtual tetap meriah. Dalam keluarga sendiri dengan berkomunikasi dengan memanfaatkan teknologi yang ada," katanya. 

Menkominfo menyebutkan peniadaan mudik menjadi upaya tegas dan tepat Pemerintah untuk memastikan Indonesia segera beranjak dari pandemi.

“Peniadaan mudik oleh pemerintah dalam hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa Indonesia berhasil menangani pandemi Covid19, untuk menurunkan serendah-rendahnya penyebaran virus Covid-19,” jelasnya,

Menteri Johnny berharap masyarakat yang menjalankan ibadah puasa dan akan menyambut Hari Raya Idul Fitri dengan tidak mudik membawa berkah bagi Indonesia dalam menyelesaikan pandemi Covid-19.

“Berkahnya dimana kita segenap sekalian bantu mendoakan agar kita berhasil untuk menangani pandemi covid-19. Tahun lalu pada saat pemerintah mengambil langkah-langkah yang tegas, komunikasi publik yang masif, tetap saja terjadi peningkatan Covid-19 yang luar biasa, lebih dari 90 persen. Tahun ini, dengan semua pelajaran dan pengalaman yang kita miliki, Presiden memerintahkan untuk mengambil langkah-langkah yang tepat dan tegas. Tujuannya satu, menyelesaikan dan memperkecil potensi penyebaran virus Covid-19,” tandasnya.

Menurut Menkominfo, kebijakan dan keputusan peniadaan mudik yang tepat dari Pemerintah tersebut merupakan langkah bersama yang juga perlu dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat. 

*Dukungan Layanan Telekomunikasi*

Dalam mewujudkan lebaran digital, Menteri Johnny menyatakan Kementerian Kominfo akan memastikan jaringan telekomunikasi berkualitas dapat dimanfaatkan oleh masyarakat di berbagai wilayah. “Hal ini penting, demi kelancaran proses lebaran digital yang menjadi pilihan perayaan hari raya tahun ini,” tandasnya. 

Dengan menggandeng sejumlah operator layanan telekomunikasi seluler, Kementerian Kominfo akan menyediakan trafik paket data(bandwith) yang sangat besar. Semua itu, menurut Menkominfo ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang tengah melakukan lebaran virtual melalui aplikasi-aplikasi daring yang ada. 

"Lebaran sebaiknya dengan memanfaatkan teknologi, kami menyiapkan bandwith yang cukup besar untuk menjaga agar komunikasi tetap dilakukan secara berkualitas," tuturnya. 

Menteri Johnny mengharapkan masyarakat dapat yang merayakan Hari Raya Idulfitri secara virtual dapat bersuka cita. Karena, dapat melakukan komunikasi dengan sanak saudara melalui sambungan telekomunikasi berkualitas dalam beberapa waktu ke depan. 

Menteri Johnny menyatakan sarana infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang disiapkan itu juga memenuhi keinginan masyarakat ketika ingin berbelanja secara digital. 

“Kampanye Bangga Buatan Indonesia melalui belanja online itu disiapkan, masyarakat perlu memanfaatkan dan menggunakan ini dengan baik, tidak harus pergi sendiri ke pasar-pasar, ke toko-toko, tidak perlu. Kalau memang harus ke pasar-pasar, ke toko-toko perhatikan protokol kesehatan secara ketat,” jelasnya.

Menkominfo meyakini, dengan segala kekuatan  yang dimiliki, Pemerintah terus memastikan perayaan bulan suci ramadhan dan lebaran nanti dapat dilakukan secara virtual yang memadai. 

“Merayakan hari lebaran nanti secara tetap meriah dalam keluarga sendiri dan berkomunikasi dengan tentu meriah lagi dengan memanfaatkan teknologi. Kami menyiapkan bandwidth yang cukup, kami juga menjaga agar komunikasi, ekspresi rasa dan suka cita dapat dilakukan di dalam ruang digital yang lebih baik di tahun ini,” jelasnya.

Dalam diskusi FMB9, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan peraturan dan kebijakan terkait pelarangan mudik lebaran melalui tayangan video. Sedangkan turut hadir di Ruang Media Center Kementerian Kominfo Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo dan Kabaharkam Polri Komjen Pol. Arief Sulistyanto. (Arianto)
Share:

Viral KK Anak Ditulis Pembantu, Ini Penjelasan Dirjen Dukcapil


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Beredar konten TikTok yang cukup viral, seorang anak ditulis dalam Status Hubungan Dalam Keluarga (SHDK) Kartu Keluarga sebagai pembantu. Padahal pada akun @user686105050 dirinya mengaku sebagai anak kandung dari keluarga dalam KK itu.

Para netizen pun bertanya benarkah ada status pembantu di KK, dan bagaimana cara membetulkannya? 

Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh pun terdorong untuk memberikan penjelasan agar masyarakat luas mendapatkan pemahaman yang utuh dan sekaligus pencerahan.

Menurut Dirjen Zudan, SHDK itu status hubungan anggota keluarga dengan kepala keluarga.

"KK yang viral di TikTok tersebut masih versi yang lama dan mengacu pada Permendagri No. 19 Tahun 2010. KK versi lama tak lain masih dengan tanda tangan dan cap basah pejabat kelurahan setempat," kata Dirjen Zudan di Jakarta, Rabu (5/5/2021).

Sedangkan KK yang baru adalah sesuai Permendagri No. 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan. Adapun SHDK dalam KK baru yaitu: Kepala Keluarga, Suami, Istri, Anak, Menantu, Cucu, Orangtua, Mertua, Famili, Lainnya.

"Nah, dalam Permendagri No. 109/2019, SHDK Pembantu dihilangkan dan masuk kategori 'Lainnya'. Sebab Pembantu merupakan profesi, sama seperti buruh dan profesi lainnya. Itu sebabnya Permendagri lama sudah dicabut diganti dengan Permendagri 109/2019," kata Dirjen Zudan.

Bagaimana cara mengganti nama sang anak yang ditulis pembantu dalam SHDK? Kata Dirjen Zudan, caranya sangat mudah. 

"Pemohon cukup datangi unit pelayanan administrasi kependudukan terdekat dengan membawa KK lama dan dokumen akta kelahiran. Bila melalui layanan online, persyaratan dapat diunggah di nomor Whatsapp, aplikasi di playstore atau website yang tersedia," kata Dirjen Zudan gamblang. (Arianto)

Share:

Larangan Transportasi untuk Mudik Berlaku Hari Ini


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Larangan penggunaan atau pengoperasian sarana transportasi baik di darat, laut, udara, dan kereta api, untuk kegiatan mudik, mulai berlaku Kamis (6/5) hingga Selasa, 17 Mei 2021.

“Pada masa peniadaan mudik tersebut (6-17 Mei 2021), semua pengoperasian transportasi untuk kepentingan mudik akan dilarang," kata Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati di Jakarta, Rabu (5/5). Hanya saja, Adita mengingatkan, bukan berarti pergerakan moda transportasi berhenti total pada masa tersebut. "Masih ada moda transportasi yang beroperasi untuk melayani kegiatan yang dikecualikan, seperti diatur di dalam Permenhub Nomor 13 Tahun 2021.” 

Peraturan Menhub Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021 Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 tersebut, mengatur transportasi yang dapat beroperasi untuk melayani kepentingan bukan mudik. Kepentingan nonmudik ini adalah bekerja/perjalanan dinas, kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka anggota keluara meninggal, ibu hamil yang didampingi oleh 1 (satu) orang anggota keluarga, kepentingan persalinan yang didampingi maksimal 2 (dua) orang, pelayanan kesehatan darurat, dan kepentingan nonmudik tertentu lainnya. Kepentingan nonmudik tertentu lainnya ini harus dilengkapi surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah setempat.

“Angkutan logistik/barang seperti angkutan pengangkut bahan-bahan kebutuhan pokok, barang-barang penting untuk kegiatan ekonomi, obat-obatan, dan alat-alat kesehatan, juga akan berjalan seperti biasa,” ucap Adita.

Adita menambahkan, transportasi juga akan tetap beroperasi secara terbatas melayani kawasan aglomerasi yaitu di : Medan, Binjai, Deli, Serdang, dan Karo (Mebidangro); Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek); Bandung Raya; Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, dan Purwodadi (Kedungsepur); Jogja Raya; Solo Raya; Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan (Gerbangkertosusila), dan Makassar, Sungguminasa, Takalar, dan Maros (Maminasata). 

Meskipun demikian, kegiatan mudik tetap diminta tidak dilaksanakan di kawasan ini, dan transportasi akan dipiroritaskan untuk aktivitas masyarakat yang masih bekerja, membutuhkan layanan kesehatan dan sebagainya.

Adita menuturkan, para petugas gabungan baik dari unsur Kepolisian, TNI, Dishub, dan unsur terkait lainnya, juga sudah mulai diturunkan pada hari ini di titik-titik penyekatan. Baik titik yang berada di jalan, maupun yang berada di simpul-simpul transportasi seperti di terminal, pelabuhan, bandara, dan stasiun.

“Pengawasan pada tahun ini dilakukan di 383 titik penyekatan. Petugas gabungan di lapangan akan menerapkan aturan ini dengan tegas namun tetap humanis,” ucap Adita.

Lebih lanjut Adita mengungkapkan, jelang masa peniadaan mudik, Kemenhub telah melakukan sejumlah langkah agar aparat lebih siap di lapangan. Beberapa di antaranya yaitu, rapat koordinasi yang dengan kepala daerah yang daerahnya menjadi tujuan utama pemudik yakni Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Lampung, Gubernur Jawa Timur dan Gubernur Banten.

“Melalui rakor tersebut, kami ingin menyamakan persepsi terkait aturan ini agar implementasinya di lapangan bisa dilaksanakan dengan baik dan kompak,” tutur Adita.

Kemenhub juga terus aktif mensosialisasikan aturan pengendalian transportasi melalui berbagai kanal media, khususnya di media sosial. Sosialisasi ini pun melibatkan para ASN di lingkungan Kemenhub, untuk membuat video kreatif tentang ajakan kepada masyarakat untuk tidak mudik.

Kemenhub terus mengimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan perjalanan mudik pada tahun ini, dan tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah terjadinya lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia. (Arianto)


Share:

Perkuat Ketahanan Sektor Digital, Menkominfo Bahas Peluang Penguatan Kolaborasi Bersama Panglima TNI


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate bertemu dengan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Marsekal TNI Hadi Tjahjanto di Markas Besar TNI Cilangkap, Rabu (05/05). Pertemuan ini diadakan untuk menindaklanjuti berbagai kerja sama di sektor digital yang selama ini telah dilakukan oleh Kementerian Kominfo dan TNI.

Sebelumnya, Kementerian Kominfo dan TNI telah memiliki payung kolaborasi berupa Nota Kesepahaman tentang Sinergi Program Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Tentara Nasional Indonesia dalam Rangka Penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditandatangani pada Desember 2018 lalu. Nota Kesepahaman ini mencakup kolaborasi dalam hal pemanfaatan sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat dan TNI, dukungan pengamanan, diseminasi informasi, serta pertukaran data. 

“Kolaborasi antara Kementerian Kominfo dan TNI perlu semakin diperkuat, terutama untuk menjamin pemanfaatan ruang digital agar berkontribusi positif bagi keamanan dan pertahanan digital Indonesia,” jelas Menteri Johnny.

*Kolaborasi untuk Transformasi Digital*

Dalam pertemuan ini, Menteri Kominfo bersama Panglima TNI setidaknya membahas beberapa peluang penguatan kolaborasi untuk memperkuat ketahanan sektor digital Indonesia. Hal ini juga sejalan dengan agenda Akselerasi Transformasi Digital Indonesia yang sedang menjadi prioritas Pemerintah.

“Transformasi digital semakin mendorong kita untuk memperluas strategi pertahanan negara agar tidak hanya terbatas pada aspek pertahanan tradisional saja, namun juga mencakup aspek lainnya termasuk pertahanan digital dan pertahanan siber,” ujar Menteri Johnny.

Untuk itu, Kementerian Kominfo dan TNI akan terus mendorong kolaborasi lebih lanjut dalam hal penyiapan dan fasilitasi kebutuhan teknologi militer untuk kepentingan pertahanan serta keamanan, seperti pemanfaatan spektrum frekuensi untuk pertahanan negara. 

Di samping itu, kolaborasi dalam membangun dan menjaga upaya pemerataan infrastruktur telekomunikasi dan informatika di seluruh pelosok Nusantara juga menjadi fokus utama antara Menteri Kominfo dengan Panglima TNI.

“Salah satu tugas utama Kementerian Kominfo adalah untuk menyediakan infrastruktur telekomunikasi dan informatika yang merata di seluruh penjuru Tanah Air agar dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Hal ini membutuhkan kolaborasi yang kuat lintas sektor. Kami berharap TNI dapat turut berkolaborasi dan memberikan dukungan yang dapat menjadi modal kuat dalam keberlangsungan juga keamanan pembangunan infrastruktur TIK untuk kepentingan rakyat Indonesia,” ujar Menteri Johnny.

Sepanjang tahun 2021 hingga 2022, Kementerian Kominfo melalui Badan Layanan Umum (BLU) BAKTI akan membangun Base Transceiver Stations (BTS) 4G di 7.904 desa/kelurahan pada wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), yang tersebar di Kepualuan Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan juga Papua. Selain untuk, Kementerian Kominfo juga akan mempersiapkan infrastruktur jaringan tambahan untuk mendukung pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) yang ke-20 pada Oktober 2021 mendatang di Provinsi Papua dan Papua Barat.

“Pembangunan infrastruktur TIK yang berkualitas dan merata merupakan modal utama bagi bangsa Indonesia agar semakin terkoneksi, semakin digital, dan semakin maju,” tegas Menteri Kominfo.

Pertemuan tersebut berlangsung dalam susana penuh keakraban dan silaturahmi serta diakhiri dengan kesepakatan untuk memperkuat fondasi hubungan kerja sama dan koordinasi antar Kementerian Kominfo dan TNI. (Arianto)
Share:

Menteri PANRB Serahkan Santunan Kepada Ahli Waris ASN yang Tewas Tangani Covid-19


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Pemerintah memberikan penghargaan dan santunan bagi aparatur sipil negara (ASN) yang mengorbankan nyawanya dalam tugas menangani pandemi Covid-19. Kenaikan pangkat anumerta setingkat lebih tinggi, dan pensiun bagi janda atau duda anumerta sebesar 72 persen dari dasar pensiun, menjadi salah satu penghargaan yang diberikan.

Penghargaan dan santunan tersebut diberikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo di Gedung Kementerian PANRB, Jakarta, Rabu (05/05). Penyerahan dilakukan bersama Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana dan Direktur Utama PT Taspen Antonius NS Kosasih.

Tak cuma itu, Penghargaan dan santunan diberikan secara simbolis kepada keluarga dari delapan ASN yang tewas dalam tugas penanganan Covid-19. Seluruh tenaga kesehatan ASN yang tewas atau gugur dalam tugas diberikan santunan dan penghargaan sesuai aturan yang berlaku. Besaran santunan yang diterima keluarga atau ahli waris, berkisar antara Rp200 juta hingga lebih dari Rp300 juta, tergantung pangkat dan golongan ASN tersebut.

Selain itu, Santunan tersebut meliputi komponen Tabungan Hari Tua serta manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja. Hak keuangan yang diterima para ahli waris adalah santunan kematian kerja, uang duka tewas, biaya pemakaman serta bantuan beasiswa bagi anak korban.

Dan yang pasti, Penghargaan ini merupakan bukti kepedulian pemerintah terhadap keluarga dan ahli waris ASN yang ditinggalkan. Meski perlu disadari, penghargaan tersebut tentunya tetap tidak sepadan dengan pengorbanan nyawa para ASN yang tewas. Diharapkan santunan yang diterima dapat dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan prioritas masing-masing keluarga dan ahli waris.

Disisi lain, Santunan tersebut merupakan amanat Peraturan Pemerintah No. 70/2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai ASN. Sesuai UU No. 5/2014 tentang ASN, jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS diberikan sebagai perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua, sekaligus sebagai hak dan penghargaan atas pengabdiannya.

Pada kesempatan tersebut, Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengungkapkan duka mendalam atas tewasnya para pahlawan kesehatan. "Ia berharap, santunan yang diberikan kepada ahli waris bisa digunakan dengan baik. "Walau jumlah ini cukup besar tapi tidak sepadan dengan pengorbanan nyawa para PNS tersebut," ungkap Bima.

Sementara itu, Dirut PT Taspen Antonius NS Kosasih mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada para tenaga kesehatan yang telah telah tewas dalam tugas tersebut. Kosasih menyampaikan bahwa PT Taspen memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada para penerima penghargaan, dan mendukung penanganan Covid-19.

Bagi Kosasih, mereka adalah pahlawan kesehatan yang gugur bagi bangsa dan negara. "Kepada ahli waris, disampaikan terima kasih atas peran aktif dan dukungannya kepada para PNS yang tewas tersebut semasa hidup," ujar Kosasih.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Oscar Primadi, Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian BKN Aris Windiyanto, serta pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama Kementerian PANRB, perwakilan dari Pemkab Blora, Pemkab Purworejo, dan Pemkot Semarang.

Asal tahu saja, Delapan ASN yang Menerima Penghargaan dan Santunan Secara Simbolis tersebut, yaitu:
1. Dokter Elianna Widiastuti (Pemkot Semarang)
2. Dokter Sang Aji Widi Aneswara (Pemkot Semarang)
3. Muh. Rodhi (Pemkot Semarang)
4. Nuryanta (Pemkab Blora)
5. Dokter Hery Prasetyo (Pemkab Blora)
6. Dokter Wuryanto Hadi Pranoto (Pemkab Purworejo)
7. Destara Putra Awalukita (Kementerian Kesehatan)
8. Soehendro (Kementerian Kesehatan). (Arianto)








Share:

DNAR Raih Laba Rp7,8 Miliar


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
PT Bank Oke Indonesia Tbk ("DNAR" atau "Perseroan") berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp7,875 miliar pada tahun 2020 atau naik dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2019 yang tercatat rugi bersih sebesar Rp16,922 miliar.

"Sehingga, laba bersih per saham tahun 2020 menjadi Rp1,85 atau meningkat bila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2019 mengalami rugi bersih per saham sebesar Rp3,97," kata Joyo, Direktur Operasional DNAR di Jakarta. Rabu (05/05)

Disisi lain, kata Joyo, perseroan mencatatkan laba operasional tahun 2020 menjadi sebesar Rp19,815 miliar atau naik bila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2019 mencatatkan rugi operasional sebesar Rp9,105 miliar.

"Sedangkan, pendapatan operasional perseroan tercatat sebesar Rp1,458 triliun atau naik 43,78 persen bila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2019 hanya sebesar Rp1,014 triliun," ungkapnya.

Kemudian, lanjut Joyo, beban operasional tercatat sebesar Rp234,91 miliar atau naik 4,9 persen dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2019 sebesar Rp223,26 miliar.

Bahkan, sambung Joyo, Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat sebesar Rp3,164 triliun atau naik 35,4 persen bila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2019 sebesar Rp2,337 triliun.

"Alhasil, total kredit tercatat sebesar Rp4,299 triliun atau 31,22 persen bila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2019 sebesar Rp3,276 triliun," jelas Joyo.

Asal tahu saja, kata Joyo, Total aset perseroan tercatat sebesar Rp6,275 triliun atau naik 22,84 persen bila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2019 sebesar Rp5,108 triliun.

Pada tahun 2021, tegas Joyo, Perseroan berencana meningkatkan kapasitas operasi dibidang pemasaran dan memastikan kepatuhan terhadap pedoman terkait restrukturisasi, karena COVID-19 serta memonitor kondisi kredit restruktur secara berkala.

"Selanjutnya, Melakukan efeisiensi biaya opersional dan efektivitas jam kerja (penyesuaian sementara selama pandemi covid 19)
serta Penerapan protokol kesehatan dalam setiap lini layanan operasional Bank," pungkasnya.
(Arianto)




Share:

Menteri PPN: Potensi Indonesia dalam Membangun Industri Hijau


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Dalam launching virtual publikasi kerjasama UE-Indonesia 2021, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional mengatakan, Indonesia memiliki potensi dalam hal daya saing tenaga kerja dan kapasitas manufaktur untuk membangun industri hijau.

Namun, Indonesia perlu meningkatkan kerangka hukum dan perencanaan serta efisiensi energinya. Indonesia juga memiliki potensi pasar yang cukup besar untuk green market, dengan 75% investor tertarik untuk berinvestasi secara berkelanjutan dengan prinsip Environment, Social, Governance , dengan persentase perempuan dan milenial yang lebih tinggi.

Dalam sambutannya, Menteri menyampaikan bahwa transformasi menuju ekonomi hijau dari krisis Covid-19 membutuhkan strategi pemulihan hijau. Terdapat 3 langkah strategis menuju transformasi ekonomi.

Yang pertama adalah membentuk respons terhadap krisis. Salah satu permasalahan yang muncul adalah peningkatan volume limbah B3 medis hingga 30%. Menyikapi hal tersebut, Indonesia secara bertahap akan membangun fasilitas pengelolaan limbah B3 medis untuk Fasilitas Pelayanan Kesehatan di 32 lokasi hingga tahun 2024. Ini bisa menjadi potensi baru untuk kerjasama, khususnya dengan pihak swasta.

Langkah kedua adalah mempersiapkan strategi pemulihan yang lebih hijau dengan membangun kembali Indonesia yang lebih baik. Sementara pemerintah tetap fokus pada penguatan perlindungan sosial dan sistem kesehatan nasional, pemerintah juga perlu memastikan landasan dan desain yang kokoh untuk intervensi ekonomi rendah karbon yang berkelanjutan. Ini termasuk menyiapkan paket stimulus hijau dan memulai proyek hijau dengan tujuan jangka panjang.

Langkah ketiga adalah transformasi struktural yang bertujuan untuk memperkuat produktivitas ekonomi, menciptakan lapangan kerja hijau, dan meningkatkan ketahanan terhadap guncangan di masa depan. 

“Kami telah melihat bahwa pendekatan bisnis-seperti-biasa kami terus menurunkan sumber daya alam dan daya dukung kami. Untuk strategi jangka panjang, kelestarian sumber daya alam perlu dijaga dan daya dukung alam tetap diperhatikan dalam perumusan kebijakan pembangunan nasional,” ujar Menteri. (Arianto)

Share:

Dukung Akselerasi PEN, Kabareskrim Polri Beri Pengarahan Kapolda dan Direktur Jajaran Reserse


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Dalam rangka mendukung akselerasi/percepatan pembangunan ekonomi nasional, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo melalui Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto memberikan pengarahan kepada Kapolda dan Direktur Jajaran Reserse Selasa (4/5/2021) secara virtual di Gedung Bareskrim Polri.

Dalam sambutannya Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto menyampaikan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah saat ini dalam menanggulangi pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

"Pandemi Covid-19 ini harus menuntut kita bekerja ekstra, beban yang dihadapi pemerintah tentunya bukan hanya pak Kapolri yang memikul, tapi juga kita semua dan rekan-rekan Kapolda dan Direktur Jajaran Reserse (Reskrimum, Reskrimsus dan ResNarkoba)," ujar Komjen Agus membuka arahan.

Lebih lanjut, Komjen Agus juga menyampaikan, saat ini target pertumbuhan ekonomi nasional triwulan ke-2 tahun 2021 sekitar 4,5 - 5% dan Kepolisian RI harus mendukung penuh.

"Program-program yang sudah dianggarkan dalam upaya penanggulangan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional harus diberikan pengamanan, pengawalan dan asistensi agar tidak mandek dan terdapat kesalahan," tegas Komjen Agus.

Mantan Kabaharkam Polri ini juga mewanti-wanti agar tidak ada lagi hambatan-hambatan yang disebabkan oleh Kepolisian terutama jajaran Reskrim.

"Masyarakat saat ini sudah sangat merasakan dampak pandemi, jangan lagi sampai menyulitkan dalam pelayanan, penyelidikan dan penyidikan, hentikan jangan persulit !!," pungkas Komjen Agus.

Masih menurut Komjen Agus, penegakan hukum adalah upaya terakhir bahwa sesungguhnya upaya preventif dan preemtif porsinya semakin besar berjenjang.

Diakhir arahannya Komjen Pol Agus Andrianto juga mengingatkan Jajaran Reserse Narkoba untuk benar-benar menerapkan SOP dalam menangani perkara narkoba.

"Untuk narkoba, jangan ceroboh dan aneh-aneh," tutup Komjen Agus.

Asal tahu saja, saat ini Presiden Joko Widodo mencanangkan pertumbuhan ekonomi nasional triwulan ke-2 5%. Presiden juga memerintahkan Kepala Daerah untuk mempercepat belanja modal dan belanja barang. (Arianto)

Share:

Temui Kapolri, Menkominfo Perkuat Kerja Sama Pembangunan Infrastruktur TIK


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Pemerintah telah bekerja keras membangun konektivitas nasional, salah satunya konektvitas digital melalui infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.  Presiden Joko Widodo menargetkan pembangunan konektivitas digital akan menghubungkan seluruh pelosok Nusantara melalui tol langit untuk peningkatan ekonomi dan menyatukan nusantara.

Guna membangun pemerataan infrastruktur TIK dan menjaga keberlangsungan layanan, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate bersama Kepala Kepolisan RI Jenderal Listyo Sigit Prabowo membahas sinergitas untuk membangun dan menjaga infrastruktur TIK agar lebih merata di seluruh Indonesia.

“Hari ini secara khusus saya mendatangi dan menjumpai Bapak Kapolri Jenderal Sigit dalam diskusi untuk menterjemahkan secara teknis program-program dan kebijakan Presiden di sektor Kominfo. Pertemuan tersebut membahas kerja sama Kementerian Kominfo dan Polri dalam rangka menterjemahkan secara teknis arahan Presiden Joko Widodo,” paparnya dalam Konferensi Pers usai pertemuan dengan Kapolri di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (04/05/2021).

Menkominfo dan Kapolri Sigit ingin mengajak masyarakat untuk bersama-sama bermigrasi ke ruang digital, disamping pembangunan infrastruktur digital atau teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang lebih memadai di seluruh wilayah tanah air.

“Dalam kaitan dengan itu, Kominfo akan membangun infrastruktur TIK di wilayah 3T melalui BLU Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi  (BAKTI) Kominfo, tentu dalam pembangunan itu ada banyak kerjasama yang harus dibangun, baik lintas kementerian/lembaga maupun dengan rekan-rekan dan sahabat-sahabat pemerintah daerah dan ekosistemnya,” jelasnya.

Mengenai kerja sama dengan Polri, Menteri Johnny memastikan pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan lancar khususnya di wilayah kerja Kementerian Kominfo di seluruh Indonesia. 

“Tentunya Kominfo berharap bahwa dukungan personil yang kuat dimiliki Polri yang tersebar di seluruh wilayah tanah air, bisa menjadi modal kuat dalam kolaborasi pembangunan TIK untuk kepentingan masyarakat dan rakyat Indonesia,” tandasnya.

Menkominfo menegaskan kebutuhan akan infrastruktur TIK semakin tinggi dan semakin diperlukan oleh masyarakat, tidak saja di wilayah perkotaan tetapi secara juga di desa-desa atau rural area.

“Di wilayah rural area ini tentu tantangannya banyak, termasuk tantangan Kamtibmas. Tentu dengan dukungan dari Polri mudah-mudahan ini bisa dilakukan dengan baik,” ujarnya.

Selanjutnya, Menteri Johnny menyampaikan progres pembangunan infrastruktur TIK, salah satunya mengenai target penyelesaian pembangunan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) di seluruh desa/kelurahan di Indonesia pada tahun 2022 nanti. Target tersebut melengkapi total 83.548 desa dan kelurahan yang akan mendapatkan layanan signal 4G.

“Kerjasama ini tentu sangat strategis dan sangat penting untuk kelancaran pembangunan infrastruktur TIK di wilayah-wilayah yang sulit, di wilayah yang berat di daerah 3T yang harus menyeberangi lautan selat, mendaki gunung, menuruni lembah dan ngarai yang luar biasa besar tantangannya. Kerjasama lintas Kementerian lembaga dan pemerintah daerah tentu akan sangat membantu suksesnya program pembangunan infrastruktur TIK nasional kita,” tandasnya.

*Polri Siap Jaga Infrastruktur TIK*

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan pembangunan infrastruktur TIK oleh Kementerian Kominfo harus mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan masyarakat. Menurutnya ruang digital menjadi kebutuhan bersama, terutama di saat negara menghadapi situasi pandemi Covid-19.

Menurut Kapolri Jenderal Sigit kebutuhan masyarakat saat ini perlu menyesuaikan dan membiasakan dari aktifitas offline menjadi online.  “Ini tentunya menjadi satu kebutuhan yang harus didukung dengan kemajuan teknologi informasi, baik di dunia pendidikan, ekonomi, kesehatan yang tentu mau tidak mau perlu ada penyesuaian-penyesuaian,” ujarnya. 

Kapolri menyatakan kesiapan dalam mendukung seluruh program Menkominfo untuk membangun infrastruktur TIK di seluruh Indonesia. “Oleh karena itu, kami Polri siap mendukung seluruh program dari Menkominfo dalam rangka membangun infrastruktur TIK sehingga segera bisa terwujud, bisa segera memberikan pelayanan bagi seluruh masyarakat baik yang ada di wilayah yang jauh sehingga kemudian memiliki kemampuan yang sama, fasilitas yang sama seperti masyarakat yang ada di wilayah perkotaan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Kapolri Jenderal Sigit menegaskan bahwa penegakan hukum di ruang cyber harus dipatuhi oleh masyarakat dan bersama-sama menjaga ruang digital yang bersih dan sehat. 

"Jaga bersama sebagai bagian dari upaya kita untuk tetap menjaga negara kita tercinta ini, tentunya menjadi pembahasan yang juga kita bicarakan,” imbuhnya.

Dalam pertemuan tersebut, Menteri Johnny didampingi Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Semuel Abrijani Pangerapan, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Ahmad M. Ramli, dan Direktur Utama BAKTI Kominfo, Anang Latif. (Arianto)
Share:

Film You and I Raih Penghargaan di CPH:DOX Copenhagen International


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Film ‘You and I’ bersaing di ajang Next: Wave Award, salah satu kategori di CPH:DOX yang mempunyai fokus untuk memutar karya perdana dari berbagai pembuat film di seluruh dunia. Film ini bersaing dengan 12 film lain dari berbagai negara seperti Venezuela, Serbia, Prancis, Denmark, Belanda, Iran hingga Inggris.

Bahkan, Film ‘You and I’ meraih penghargaan di ajang Copenhagen International Documentary Festival atau biasa dikenal CPH:DOX, dalam kategori Next:Wave Award.
CPH:DOX adalah festival film dokumenter internasional yang didirikan pada 2003 dan diadakan tahunan di Kopenhagen, Denmark.

Selain itu, Penghargaan yang diumumkan pada (1/4) lalu di Denmark, menambah rekor kemenangan You and I di ajang nasional maupun Internasional. Film yang sudah bisa ditonton di aplikasi Bioskop Online sejak tanggal 9 April ini, menjadi satu – satunya film dari Asia Tenggara yang lolos dan berhasil menjadi pemenang.

Asal tahu saja, Film ini merupakan debut Fanny Chotimah sebagai sutradara. Fanny merasa bersyukur dan berpendapat bahwa kemenangannya ini adalah hadiah kerja keras bersama dengan tim yang memproduksi filmnya dengan sepenuh hati.

"Begitu juga, CPH:DOX merupakan festival film dokumenter internasional yang cukup prestisius di Denmark dan Eropa. Film You and I berkompetisi di Next: Wave Award bersama 12 nominasi film dokumenter lainnya dari seluruh dunia. Tentunya merupakan sebuah kehormatan untuk terpilih sekaligus memenangkan penghargaan ini. Karenanya film ini penting untuk juga bisa diapresiasi di dalam negeri,"  kata Fanny dalam keterangan tertulis. Senin (03/04)

Film ‘You and I’ bercerita tentang Kaminah dan Kusdalini, dua sahabat yang dipertemukan di penjara.

Kisah film ini akan menunjukkan bagaimana Kaminah dan Kusdalini mengenang kehidupan pahit mereka sebagai mantan tahanan politik pada 1965 lalu dan berusaha tak melupakan sejarah kelam yang pernah mereka lewati.

Sebelumnya film dokumenter You and I arahan sutradara Fanny Chotimah ini telah berhasil menyabet berbagai penghargaan dari luar dan dalam negeri. Film yang menyorot persahabatan antara Kaminah dan Kusdalini itu berhasil menjadi film dokumenter panjang terbaik Festival Film Indonesia 2020.

Menariknya, Film ini juga me memenangkan penghargaan internasional di Asian Perspective Award dari 12th DMZ International Documentary Film Festival dan terpilih mendjadi Official Selection di Asian Vision dari Singapore International Film Festival 2020.

"Melalui film ini, kami berupaya mencatat memori-memori para penyintas, serta bertujuan meningkatan kepedulian untuk para Simbah penyintas ‘65. Kami mengajak anak muda Indonesia menonton dan mendiskusikan film You and I sebagai salah satu usaha dialog antar generasi tentang sejarah kelam bangsa yang terlupakan," terang Tazia Teresa D. selaku produser dari You and I dari Kawan-Kawan Media.

Dan yang menarik, Film You and I dapat diakses melalui aplikasi Bioskop Online, yang dapat diunduh melalui Google Play Store ataupun App Store, dengan harga yang sangat terjangkau sebesar Rp10.000,-. (Arianto)


Share:

Dharmayukti Karini MA Bagikan 1590 Paket Sembako


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta  
Dharmayukti Karini Mahkamah Agung (DYK) dan Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) menyelenggarakan Kegiatan Penyerahan Paket Sembako Murah pada Rabu, 28 April 2021 di Balairung MA.

Dalam laporan Ketua Panitia  disampaikan bahwa dalam kegiatan ini menyalurkan 1590 paket sembako yang dibagikan secara simbolis kepada tenaga Honorer, Office Boy, Security dan Teknisi yang berada di lingkungan Mahkamah Agung, serta santunan untuk  Yayasan anak yatim dan dhuafa.

Ketua DYK Mahkamah Agung NY. Anggarwati Sunarto  dalam sambutannya menyampaikan, kegiatan ini biasanya menghadirkan perwakilan penerima dari masing-masing pimpinan Yayasan maupun Panti Asuhan, namun karena masih dalam situasi pandemi maka tidak dapat dihadirkan, selain kegiatan ini DYK juga telah melaksanakan bantuan dana beasiswa (BDBS) bagi putra-putri karyawan Mahkamah Agung yang berprestasi.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Mahkamah Agung RI sekaligus Pelindung Dharmayukti Karini, mengungkapkan perasaan bangga dan haru, sebab di tengah situasi yang sulit dan penuh keprihatinan ini, Dharmayukti Karini sebagai satu-satunya organisasi wadah berhimpun bagi Ibu-Ibu di Mahkamah Agung Republik Indonesia dan seluruh badan peradilan di Indonesia, baik di tingkat pusat maupun, cabang, tetap bersemangat menginisiasi berbagai aktivitas amal, yang manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh para anggota dan keluarga besar peradilan.

Lebih lanjut, Prof Syarifuddin menyampaikan di tengah situasi semacam ini, kita sangat dituntut untuk menunjukkan rasa simpati dan empati dalam rangka meringankan beban sesama. Sikap solidaritas, yang kita tunjukkan melalui kegiatan sosial seperti ini, sangat berarti bagi saudara-saudara kita yang tengah menghadapi kesulitan. Oleh karena itu, Saya berharap agar kegiatan positif yang digagas Dharmayukti Karini dan IKAHI ini, ke depan dapat menjangkau lebih banyak sasaran termasuk masyarakat di luar lingkungan Mahkamah Agung, tutur Syarifuddin.

Kegiatan bertajuk Berkah Ramadhan ini tentu memiliki nilai plus yang luar biasa, karena dilaksanakan di hari-hari yang penuh berkah di bulan suci Ramadhan. Khusus bagi umat muslim, kita meyakini bahwa di bulan yang penuh rahmat ini, setiap amal kebaikan akan dilipatgandakan ganjarannya, bahkan sekedar sesuap makanan yang kita berikan untuk orang yang berpuasa, sangat besar nilainya di sisi Allah SWT., apalagi meringankan beban ekonomi sesama saudara di masa-masa sulit. 

Dalam sebuah hadits, Rasulullah SAW. pernah bersabda: “Siapa memenuhi kebutuhan saudaranya yang kekurangan, maka Allah akan senantiasa penuhi hajat dan kebutuhannya. Dan siapa yang membantu saudaranya yang mengalami penderitaan, maka Allah akan hilangkan penderitaannya di hari kiamat”. (H.R. Bukhari – Muslim).

Acara ini dihadiri oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Non Yudisial, Para Ketua Kamar Mahkamah Agung, Ketua IKAHI , Hakim Agung selaku pengurus IKAHI,  serta Panitera Mahkamah Agung dengan menerapkan Protokol Kesehatan. (Arianto)




Share:

Ketua MA Buka Sosialisasi Kesehatan Secara Virtual


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta  
Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. M. Syarifuddin, SH.,MH membuka Sosialisasi Kesehatan secara virtual pada Senin, 03 Mei 2021 di Command Center Mahkamah Agung.

Dalam sambutannya Ketua Mahkamah Agung menyampaikan bahwa seiring usia, tubuh manusia akan mengalami degenerasi sel, atau kemampuan regenerasi sel-nya akan berkurang. Kondisi ini mengakibatkan kebugaran dan kekuatan fisik manusia secara alamiah akan menurun seiring bertambahnya usia. Lalu deretan penyakit mulai masuk dalam daftar yang kita khawatirkan: jantung, darah tinggi, kolesterol, diabetes, menjadi nama penyakit yang awam disebut terutama di kalangan orang berusia lanjut. 

"Di era pandemi ini terlebih lagi kita harus memberi perhatian pada penyakit-penyakit lain itu. Bukan hanya karena penyakit-penyakit itu memang berbahaya, tetapi juga karena penyakit-penyakit itu dapat menjadi Comorbid atau penyakit penyerta bagi Covid-19 yang dapat meningkatkan peluang terjadinya keadaan fatal," ungkapnya.

Lebih lanjut, kata Ketua MA, berdasarkan dasar pemikiran tersebut, saya menyambut baik kegiatan sosialisasi ini, sebagai salah satu upaya dan ikhtiar kita bersama dalam menjaga kesehatan kita bersama. 

Selain itu, lanjutnya, dengan sosialisasi kesehatan ini, saya berharap kita semua dapat menerima informasi yang benar dan tepat secara medis dari para pakar dan praktisinya langsung. Saya pun mempersilahkan nantinya para peserta sekalian dapat bertanya langsung kepada para narasumber,” tutur Prof Syarifuddin.

Dalam kesempatan yang sama, dr. Mursyid Bustami, Sp.S (K), Stroke mengatakan, kondisi yang terjadi ketika aliran darah terhenti ke otak, sehingga otak tidak akan mendapatkan asupan oksigen dan nutrisi, sehingga sel-sel pada sebagian area otak akan mati. Terdapat beberapa faktor yang meningkatkan risiko stroke seperti diabetes, hipertensi, Obesitas, Stres, Merokok dan lain-lain. 

Disisi lain, kata Mursyid, 20-30 % penderita Stroke meninggal dalam satu bulan dan 25% stroke terjadi usia diatas 65 Tahun.

Kegiatan Sosialisasi Kesehatan tentang Gejala Awal Stroke, Jantung, Hipertensi dan Pencegahannya ini menghadirkan Narasumber dr. Mursyid Bustami, Sp.S (K), KIC, MARS,. dr. Nizar Yamanie, Sp.S (K), dr. Fawzi Arifin Daud, SP.JP. dari Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Jakarta.

Turut hadir Para Pimpinan Mahkamah Agung dan diikuti oleh Para Hakim Agung, Hakim Ad Hoc, Panitera Mahkamah Agung, Pejabat Eselon I dan II di Lingkungan Mahkamah Agung Para Pimpinan dan hakim Pengadilan Tingkat Banding di seluruh Indonesia secara virtual. (Arianto)


Share:

Kuartal I-2021, Pendapatan MTDL sebesar Rp3,9 Triliun


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
PT Metrodata Electronics Tbk
("MTDL" atau "Perseroan"), emiten Teknologi Informasi dan Komunikasi ("TIK") berhasil membukukan pendapatan sebesar Rp3,9 triliun atau meningkat 13,9% pada Kuartal I-2021 dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yaitu Rp3,4 triliun. 

"Kami bersyukur dapat 
meraih pertumbuhan pendapatan double digit di tengah pandemi Covid-19. Selain memperoleh pertumbuhan pendapatan, MTDL juga berhasil membukukan kenaikan laba bersih di Kuartal I-2021 sebesar Rp27,3 miliar atau 
naik 29,0% YoY," kata Presiden Direktur MTDL, Susanto Djaja dalam keterangan tertulis. Senin (03/05) 

Bahkan, kata Susanto, Peningkatan kinerja MTDL juga dapat dilihat dari pendapatan masing-masing unit bisnis MTDL. Unit bisnis Distribusi pada Kuartal I-2021 meraih pertumbuhan pendapatan 14,3% YoY, sedangkan unit bisnis Solusi dan Konsultasi naik 11,7% YoY.

Sementara itu, Randy Kartadinata selaku Direktur MTDL menjelaskan, Pencapaian tersebut merupakan sinergi dari berbagai pihak seiring dengan perekonomian yang mulai pulih kembali. Masing-masing unit bisnis MTDL turut memberikan kontribusi yang positif seperti pemulihan di unit bisnis Distribusi dengan meningkatnya penjualan 
smartphone sebesar 93% dibandingkan dengan Kuartal-I tahun sebelumnya. 

Pada Kuartal I-2021, kata Randy, pendapatan berulang (recurring revenue) di unit bisnis Solusi dan Konsultasi meraih pertumbuhan sebesar 22,6%. Saat ini kontribusi dari pendapatan berulang mencapai 40% dari total pendapatan unit bisnis tersebut dan diharapkan akan terus bertumbuh di tahun tahun berikutnya. 

Asal tahu saja, pada Kuartal I-2021 kondisi keuangan MTDL sangat sehat, hal ini dibuktikan pada posisi kas MTDL yang mencapai sebesar Rp2 triliun dan pinjaman bank Rp13,7 miliar. “

"Seiring dengan pulihnya perekonomian, kami optimis prospek MTDL akan lebih baik dari tahun sebelumnya serta dapat terus memberikan distribusi dan solusi TIK yang terbaik untuk membantu para pelanggan dalam bertransformasi digital," pungkasnya. (Arianto)


Share:

Ketua DPD RI Dukung Rencana OJK Hapus Kredit Macet UMKM


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mendukung Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang sedang mengkaji penghapusan kredit bermasalah atau write off kredit usaha mikro kecil menengah (UMKM) di bawah Rp 5 miliar. Menurut LaNyalla, pelaku UMKM akan sangat terbantu dengan kebijakan tersebut.

Senator asal Jawa Timur itu sendiri sudah menyuarakan keringanan kredit macet bagi pelaku UMKM sejak jauh-jauh hari.

"Saya bahkan sudah bersurat ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Januari 2021, khususnya untuk pelaku UMKM yang mengalami kredit macet akibat bencana," ujar LaNyalla, Senin (3/5/2021).

Isu mengenai kredit macet ini disampaikan masyarakat saat LaNyalla melakukan kunjungan kerja di Kota Palu, Sulawesi Tengah, beberapa waktu lalu. 

Saat itu, ia mendapat aspirasi mengenai banyaknya korban bencana yang mengalami status blacklist bank akibat gagal membayar kredit atau non performing loan (NPL). Seperti diketahui, tahun 2018 lalu Sulawesi Tengah dihantam gempa bumi dan tsunami yang berdampak terhadap banyak sektor.

"Padahal rata-rata mereka pengusaha menengah dan kecil. Sehingga tidak mungkin mendapat bantuan pinjaman modal lagi untuk recovery. Hingga saat ini, tidak sedikit pelaku UMKM yang belum bisa bangkit. Untuk itu mohon kiranya mendapat atensi dari Menteri Keuangan dan Lembaga terkait, sehingga mereka bisa kembali memulai usaha untuk memperbaiki kehidupan," kata LaNyalla.

Alumnus Universitas Brawijaya ini pun mengapresiasi OJK yang mempertimbangkan penghapusan kredit NPL di bawah Rp 5 miliar berasal dari industri yang ingin berperan aktif dalam pengembangan bisnis UMKM dengan target di atas 30% pada tahun 2024.

"Jika direalisasikan, saya kira bisa membantu program pemulihan ekonomi nasional (PEN), yang menjadi kunci penting dalam penanganan dampak pandemi Covid," paparnya.

LaNyalla berharap rencana OJK mendapat lampu hijau dari berbagai lembaga dan kementerian terkait. Diketahui, saat ini OJK sedang menyusun strategi mengenai kajian rencana penghapusan kredit macet ini.

"Pemerintah memang perlu memikirkan soal pembiayaan UMKM kepada masyarakat yang memiliki potensi usaha UMKM. Bagaimana mengenai perbaikan bisnis mereka, dari dampak bencana dan dampak pandemi. Jadi harus ada pendampingan," tegasnya.(Arianto)


Share:

Diskusi RUU Otsus, Kemendagri ajak Gotong-Royong Bangun Papua dan Papua Barat


Duta Nusantara Merdeka | Manokwari
Kementerian Dalam Negeri mengajak semua Pihak untuk memperkuat sinergitas dan bergotong-royong untuk meningkatkan pembangunan  di  Papua dan Papua Barat.  Hal itu disampaikan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik, saat hadir mewakili Menteri Dalam Negeri dalam Rapat Pansus DPR RI dengan Pemerintah Daerah  Provinsi Papua Barat, di Kantor Gubernur Papua Barat, Manokwari, Senin (03/05/2021).

Agenda Rapat Pansus ini adalah menerima masukan dan aspirasi dari Pemda Provinsi, MRP Papua Barat, DPRP Papua Barat, Insan Kampus, Para Kepala Daerah, Perwakilan DPRD Kab/Kota, DPRD Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Perempuanbdan seluruh pemangku kepentingan di Papua  Barat mengenai implememtasi dan RUU perubahan UU Otsus Papua.

Gubernur Papua Barat, Domingggus Mandacan, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada Pansus DPR RI, Kemendagri dan perwakilan Pemerintah yang hadir dalam acara rapat Pansus tersebut atas upaya kebijakan dan teknokrasi untuk keberlangsungan Otonomi Khusus Papua. "Mewakili masyarakat dan Pemda Papua Barat, kami mendukung dan berharap keberlangsungan Otsus Papua yang memang bermanfaat dalam pembangunan di Papua Barat", ujar Dominggus Mandacan  (03/05/2021).

Merespon harapan Gubernur Papua Barat, Pimpinan Pansus DPR RI, Komarudin Watubun menjelaskan, dalam desain UU Otsus Papua (UU Nomor 21/2001), Otsus Papua itu tidak berhenti sampai dengan 2021, melainkan hanya dana  Otsusnya saja. Untuk menjamin keberlanjutan dana Otsus dan pelaksanaan Otsus yang lebih baik, saat ini DPR RI dan Pemerintah memandang perlu dilakukan melalui instrumen hukum dan perubahan UU Otsus Papua.

Senada dengan Gubernur Papua Barat, Rektor UNIPA, Meky Sagrim menjelaskan betapa pentingnya kehadiran Otsus Papua dengan alokasi Dana Otsus, Dana Bagi Hasil, dan Dana Tambahan Infrastruktur bagi Pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, perhubungan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

"Kita berharap untuk Pendanaan Otsus itu dilanjutkan. Kita tidak bisa bayangkan, bagaimana jadinya pembangunan Papua Barat kalau barang itu _stop_," ulas Meky Sagrim.

Selanjutnya, Ketua DPR Papua Barat, Ketua MRP Papua Barat, dan Perwakilan DPRD Kab/Kota Papua Barat, masing-masing menyampaikan masukan secara tertulis. Para pihak tersebut, memiliki pandangan yang sama bahwa dalam rangka revisi UU Otsus, penting bagi pemerintah dan DPR RI memperluas ruang diskusi kepada komponen  pemerintahan daerah dan masyarakat menyampaikan masukannya. 

"Sebaiknya, untuk penguatan Otsus Papua, tidak hanya revisi terbatas Pasal 34 dan 76 UU Otsus saja, tetapi lebih dari itu, hal-hal teknis tata kelola dana Otsus, peran DPRD Kab/Kota dalam pelaksanaan Otsus, perluasan kewenangan dan kebijakan afirmasi bagi masyarakat Papua," ucap Agus Tenau, salah satu perwakilan dari DPRD Kab/Kota Wilayah Papua Barat.

Sementara itu, Bernard Sagrim, mewakili Bupati/Walikota wilayah Papua Barat, menyoroti aspek implementasi dan konsistensi UU Otsus Papua dalam Keberpihakan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat Papua.

Menanggapi masukan dan aspirasi dalam Rapat Pansus, Dirjen Otda, Akmal Malik, mengapresiasi kepada semua pihak atas aspirasi mengenai kebijakan afirmatif untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat.

"Kami menyimak dan mencatat dengan baik aspirasi yang disampaikan dan mengelaborasi dalam pembahasan dengan DPR RI. Mari saling memberi masukan konstruktif untuk hadirkan kebijakan dan implementasi Otsus Papua yang semakin baik," pungkasnya. (Arianto)


Share:

KIRIM BERITA SILAHKAN KLIK

KIRIM BERITA ANDA KESINI! Merasa Terbantu Dengan Publikasi ? Ayo Traktir Kopi Untuk Admin Dengan Cara Berbagai Donasi. Terimakasih :)



BREAKING NEWS

~||~ KPU Tetapkan Pasangan Prabowo Subianto & Gibran Rakabuming Raka Menjadi Presiden Terpilih ~||~ Kampung Rakyat Indonesia Siap Sukseskan PILKADA Serentak Tahun 2024 ~||~ Hak Angket Kian Redup ~||~ Pasangan Capres & Cawapres Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar dan Pasangan Ganjar Pranowo - Mahfud MD Resmi Layangkan Gugatan Hasil Pilpres Ke Mahkamah Konstitusi ~||~ #PEMILUDAMAI ~||~

Kilas Balik Bung Karno

Kilas Balik Bung Karno - Makna Proklamasi

Ir. Soekarno (Sang Proklamator) Setiap Tahun kita Memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Maka kita tidak bisa t...

Like Fanpage

Follow In Twitter

Breaking News

IKUTI KAMI


loading...

NONTON VIDEO DAPAT DUIT

10 Berita Populer

IKLAN

IKLAN
Ingin Pasang Iklan hubungi Kami di 0812 6582 534

Label

(SAS) #2019GantiPresiden Accounting Aceh Aceh Timur Adat Istiadat Advokat AFF Agama Agraria AIDS Air Aisyiyah Aksara Aksi Aksi Sosial Aktivis Aktivitis Al Washliyah Album Amien Rais Anak Anak Yatim Anarkis Angkatan Darat Anies Baswedan Animal Anti Korupsi Arisan Artikel Artis Arus Mudik Asahan Asian Games ASN Asuransi Asusila Atlet Award Bacaleg Bachtiar Ahmad Sibarani Baksos Bakti Sosial Balap Liar Banda Aceh Bandar Lampung Bandara Bandung Banjir BANK Bank Sumut Bansos Banten Bantuan Sosial Bapenas Bappenas Basarnas Batubara Bawang Putih Bawaslu Bayi Bazar BBM Bea Cukai Beasiswa Begal Bekraf Beladiri Belanja Bencana Bencana Alam Beras Berita Bhabinkamtibmas Bhayangkara Bhayangkari Bioskop Bisnis BKPRMI BM PAN BNI BNN BNPT Bobby Nasution Bom Bunuh Diri Boomerang BPBD BPJS BPN BPOM BRI Brimob Buka lapak Bukit Asam Buku Bulog BUMN Bung Karno Bupati Bursa saham Bursasaham Buruh Bus Caleg Capital market CCTV Cerpen Cianjur Cikampek Citilink conference Cosplayer Covid-19 Covid-19 Satgas Covid19 Cuaca Cuci Tangan Curanmor Cyber Daerah Dakwah Dance Debat Presiden Debt Collector Dede Farhan Aulawi Deklarasi Deli Serdang Demonstrasi Densus 88 Desa Dewan Pengawas Dewata Sakti Dharma Pertiwi Dialog Digital Diklat Dinas Perhubungan Dirgahayu HUT RI Disiplin Diskusi Dongeng Donor Darah DPD RI DPR Duka Cita E-Money Effendi Simbolon Ekonom Ekonomi Ekspor Impor Electronics Elektronik Emas Empat Pilar Entertainment Es cream ESDM event Fashion Festival FIFA Film Film Horor Film seri Anak Fintech FISIP Flores Timur Formasi Formula E Forum Furniture Futsal G30S/PKI GAAS Games Ganja Ganjar Ganjil Genap Garut Gebyar Kemerdekaan Gempa Geng Motor Genppari Gereja Gibran Gizi Buruk Go Pay Go-Jek Gojek Golkar Gotong Royong Grab Gubernur Guru Besar Gym Haedar Nasir ham HANI Harbolnas Hari Ibu Hewan Hiburan HIV HMI Hoax Hotel Hp Hukum Humas Humbahas HUT HUT Bhayangkara HUT RI HUT TNI Hutan Ibadah Ibadah Haji Ibu Negara Idul Adha Idul Fitri IKLAN Imlek IMM Indonesia Industri inflasi Informasi Infrastruktur Inspektorat Inspirasi Internasional Internet Intoleran Investor IPK IPM IPPI Islam IWAPI Jakarta Jakarta Barat Jakarta Pusat Jalan Jambore Nasional Jawa Tengah Jawa Timur Jayapura Jokowi Juara Jum'at Barokah Jumanji Jumat Jumat Berkah Jurnalis Kaliber Kampanye Kampung Rakyat Indonesia Kampus Kamtibmas Kapolda Kapoldasu Kapolri Kapolsek Kapolsek Kepolisian Karaoke Karhutla Karya Tulis Kasus KDRT Keadilan Keagamaan Keamanan Kebakaran Kebangsaan Kebersihan Kebudayaan Kebun Kecantikan Kecelakaan Kedokteran Kegiatan Kegiatan seminar Kehutanan Kejahatan Kejaksaan Kejuaraan Kejurnas Kekerasan Kelestarian Alam Keluarga Kemalingan Kemanusiaan Kemenag Kemenaker Kemendag Kemendagri Kemendesa Kemendikbud Kemenhub Kemeninfo Kemenkes Kemenkeu Kemenko Kemenkumham Kemenlu KEMENPAN-RB Kemenparekraf Kemenperin Kemenpora kemenristek Kemensos Kementan Kemiskinan Kendaraan Dinas Kepala Daerah Kepedulian keperdulian Kepolisian Kerajaan Kereta Api kerja Paksa Kerjasama Kesehatan Kesejahteraan Keselamatan Kesenian Ketahanan Pangan Ketenagakerjaan Keuangan Khilafahtul Muslimin Kilas Balik Bung Karno Kivlan Zen KKP KNPI Kohati kompetisi Kompolnas Komputer Komunitas kon Konferensi KONI Konsumen Koperasi Kopermasu Kopi Kopi Pagi Korupsi Kota Medan KPK KPR KPU Kriminal KRYD KSAD Kudeta Kuliner Kunjungan Kerja Kutai Kartanegara Labuhan Batu Lahan Lakalantas Laksi Lalu Lintas Lampung Langka Langkat Lapas Launching Launching Album Launching Aplikasi Launching Buku LAZISMU Lebaran Legislatif Lembaga LGBT Lifestyle Lingkungan Lingkungan Hidup LIPPI Listrik Lock Down Lomba lomba lari London LPPI LPS LSM Lukas Enembe Madina Mahasiswa Mahkamah Agung Mainan anak Majalengka Makanan Jepang Makassar Makkasar Mall Maluku Market Outlook Masjid Masker Mata Uang Maulid Nabi Mayday MDMC Medan Denai Media Media Sosial Megapolitan Menag Mendag Mendagri Menembak Menteri Menteri Perdagangan millenial Minuman Keras Minuman sehat Minyak Goreng Minyak Makan Miras Mobil MOI Motivasi MoU MPR MPR RI Mudik Muhammadiyah Muharram MUI Munas Musibah Musik Musyawarah Musywil Narkoba Narkotika NasDem Nasional Natal Natal & Tahun Baru New Normal NII NKRI NU ODGJ Office Ojek Online Ojol Olah Raga Olahraga Ombusman Omicron Online Operasi Patuh Operasi Yustisi Opini Organisasi Ormas Otomotif P Padang Padangsidimpuan Pagelaran Pahlawan Pajak Pakta Integritas Palestina Pameran PAN Pancasila Papua Parawisata Pariwisata Partai Demokrat Partai Politik Partai UKM Partai Ummat Pasar Pasar modal Pasar Murah Pasar Tradisional Paspampres Patroli PC PDI Perjuangan PDIP Perjuangan pe Pedagang Pegadaian Pelajar Pelajar Islam Indonesia Pelantikan Pelatihan Pelayanan Publik Pelecehan seks Pelukis Peluncuran Pemadam Kebakaran Pemalakan Pembangunan Pembayaran Elektronik Pembunuhan pemerasan Pemerintah Pemerintahan Pemerkosaan Pemilu Pemuda Pemuda Melati Indonesia Pemuda Muhammadiyah Pemuka Agama pen Penandatanganan Pencabulan Pencemaran Nama Baik Penculikan Pencurian Pendataan Pendidikan Penelitian Penembakan Penerbangan Penertiban Pengabdian Pengadilan Pengadilan Negeri Pengajian Pengamanan Pengamat Penganiayaan Pengawasan Pengetahuan Penggelapan Penghargaan Penghijauan Pengusaha Penipuan Penistaan Agama Penulis Penyakit Penyandang Disabilitas Penyuluhan Perampasan Perayaan Perbankan Percut Sei Tuan Perdagangan Perekonomian Perempuan & Anak Peresmian Pergaulan Perhubungan Perikanan Peristiwa Perjanjian Perjudian Perkawinan Perlombaan Permainan Perpajakan Pers Pertamina Pertanahan Pertanian Perusahaan Pesawat Terbang PET Pileg Pilkada PIlkades Pilpres Pin Pinjam meminjam uang Pinjaman Online PKL PKS PMI Polairud Polantas Polisi Cilik Politik POLRI Polwan Pondok Pesantren Ponpes Pornografi Posko Ummat PPKM PPWI Pra Kerja Prabowo Pramuka Praperadilan Prawita Genppari Premanisme Presiden Prestasi Primbon Politik Prokes promo Property Prostitusi Protokol Kesehatan PSI PSSI Public Expose Publik expose Puisi Pungli PUPR Pusat Perbelanjaan Puskesmas PWI Qurban Radikalisme Rafdinal Ragam Rakernas Rakor Ramadhan Reksadana Rektor Relawan Relawan Jokowi Religi Remisi Rentan Renungan resa Restoran Reuni 212 Revolusi Mental Reward RKUHP Robot Ruang Guru Rumah Rumah sakit Rups Rusia RUU Saber Pungli Sabu Sahabat Anak Salon Samosir Samsat Samsung Sanitasi air.Lingkungan hidup Santri SAR Satlantas Satpol PP Satwa Sejarah Sekolah Sembako Seminar Sengketa Seniman Senjata Senjata Api Sepak Bola Separatis Sepeda Sepeda sehat Serdang Bedagai Sertifikat Sertijab sho Sigli Silaturahim Silaturahim. KUYAI Kartanegara Silaturahmi Silaturrahim SIM Simalungun Simpan Pinjam Simulasi Smartphone Soekarno Solar Somasi Sosial Sosialisasi Startup Stasiun STOP PRES...!!! Studi Ilmiah Stunting Suku bunga Sulawesi Selatan Sumatera Barat Sumatera Utara Sumpah Jabatan Sumut Sungai Superstore Suplemen Surabaya Surat Terbuka Suriyono Adi Susanto Suriyono Adi Susanto {SAS) Survei Survey susu Swab Antigen Syafi'i Ma'arif Syariah Syawal Takjil Tali Kasih Talkshow Tanjung Balai Tantama Tapanuli Tengah Tawuran Teknologi Teror Terorisme Tes Urine Tiket Tilang Tips Tjahyo Kumolo TNI TNI AU TNI-Polri Tokoh Tokoh Agama Tokoh Masyarakat Tol Toys Kingdom ToysKingdom Tragedi Transportasi Trend Rambut True Money Uang Uang Palsu UIN Ujaran Kebencian UKM Ukraina Ulama UMJ umkm UMSU Undang-Undang UNIMED UniPin Universitas Unjuk Rasa Upacara Usaha Rakyat UU Cipta Kerja UU ITE UUD 1945 Vaksinasi Vaksinasi booster Valentine Day Verifikasi Viral Virus Corona Walikota Wanita Wapres Wartawan Webinar Wirausaha Wisata WNA Workshop Yogyakarta Zulkifli Hasan

Arsip Berita

IKLAN

IKLAN

IKUTI BERITA VIDEO KAMI DI YOUTUBE

POS PETIR

VIRUS COVID-19

Wabah Virus Corona (Covid-19) Sudah Menyerang Indonesia, Setiap Hari Korban Semakin Bertambah Sampai ada yang Meninggal, Rakyat Semakin Cemas dan Khawatir, Bagai Tersambar Petir Mendengar Virus Corona.

HALLO KRING..!!!

12 PAS

PANCASILA UDAH FINAL

Pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila Banyak Penolakan Dari Berbagai Kalangan Masyarakat, Memang Seharusnya Tidak Usah Dibahas Dan Lebih Baik Dibatalkan. Pancasila Dasar Negara.
Tendangan 12 PAS Dihentikan

SOS

INDONESIA DARURAT NARKOBA

Sudah dijatuhi hukuman mati bahkan sudah ada yang dieksekusi, tapi masih banyak bandar narkoba semakin merajalela, terbukti banyak yang ditangkap petugas Polisi maupun BNN (Badan Narkotika Nasional) tapi belum kapok juga mereka, justru sipir penjara malah terlibat. Kalau sudah darurat begini, hukuman mati jangan berhenti, jalan terus!.

QUO VADIS

Kunjungan Statistik

Online

IKLAN USAHA ANDA


PRO KONTRA VAKSINASI

~> Program Vaksinasi Yang Diluncurkan Pemerintah Mendapat Sorotan Dari Berbagai Masyarakat, sehingga terjadi pro dan kontra

<~ Memang Sebenarnya Harus Jelas Disampaikan, Maksud dan Tujuan Vaksinasi, Karena dilapangan Ada Perbedaan Orang Yang Akan Divaksin dan Yang Tidak Boleh Divaksin, membuat masyarakat Bingung

Link Terkait

close
Banner iklan disini