Kasatreskrim Polres Metro Jakarta Barat Sampaikan Modus Pencurian Saat Pengisian Bensin Di SPBU

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta Barat

Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat Kompol Joko Dwi Harsono menjelaskan modus pengungkapan kasus pencurian yang gasak Rp 20 juta dari truck saat sopir melakukan pengisian bensin di sebuah SPBU di jalan lingkar luar Cengkareng, Jakarta Barat, pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021.

Kasus rekaman CCTV pencurian tersebut sempat viral dalam media sosial.

Kami berhasil mengamankan seorang pelaku berinisial SS (36) warga pedongkelan depan Rt 002/015 kapuk Cengkareng, Jakarta Barat.

"Modusnya pelaku mencari sopir yang lengah saat kendaraan akan melakukan pengisian bahan bakar di sebuah SPBU," Ujar Kompol Joko Dwi Harsono saat press conference melalui live streaming diakun instagram @polres_jakbar,  Jumat (6/8/2021).

Kompol Joko menjelaskan, saat sopir lengah kemudian pelaku melancarkan aksinya melalui pintu samping bagian kiri kemudian mengambil barang baik itu berupa Hp maupun Uang tunai yang diketahui sebesar Rp 20 juta Rupiah yang rencananya uang tersebut akan disetorkan oleh Bos Korban.

"Pelaku beraksi 2 orang, satu orang pelaku selaku pilot berinisial SS telah berhasil kami amankan sementara rekan lainnya selaku eksekutor berinisial JO als Ayung dalam pencarian petugas,," ucapnya Kompol Joko.

Dibawah pimpinan Kanit Resmob Polres Metro Jakarta Barat Iptu Rizky Ari Budianto berhasil mengamankan seorang pelaku berinisial SS (36), dari penangkapan tersebut pihak kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa pakaian yang digunakan oleh pelaku saat beraksi kemudian kendaraan motor roda dua jenis Honda Beat.

Dari keterangan pelaku SS (36) selaku Pilot dalam aksi kejahatan tersebut menjelaskan dari pengakuan nya baru 1 (satu) kali dalam melakukan aksi pencurian tersebut.

Saat pelaku SS (36) bersama rekan lainnya sedang dipinggir jalan kemudian rekan pelaku berinisial Jo als Ayung selaku eksekutor melihat kendaraan jenis box melintas hendak mengisi bahan bakar dan melihat ada hp dan dompet berisi uang di bagian depan mobil.

"Karena tergiur kemudian pelaku melancarkan aksinya dan dari pengakuan tersangka hasil kejahatan tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari," ujarnya Kompol Joko.

Guna mempertanggung jawabkan atas perbuatan nya pelaku dikenakan pasal 363 Kuhpidana dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara.

Diberitakan sebelumnya Aksi kawanan Pencuri yang menggasak barang dari sebuah mobil box di sebuah SPBU, Jalan Lingkar Luar Barat, Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat, pada hari Rabu (28/7/2021), terekam kamera CCTV (Closed-circuit television).

Dalam rekaman tersebut tampak terlihat pelaku berjumlah 2 orang, 1 orang mengambil barang dari dalam mobil Box dan seorang lainnya menunggu di sepeda motor.

Atas peristiwa tersebut, barang milik korban sebuah ponsel dan uang setoran sejumlah 20 juta raib dibawa pelaku. **

Wartawan DNM : Imam Sudrajat

Read More

Kebijakan Perawatan Engine Berdasar Reliability dan Availability

Kebijakan Perawatan Engine Berdasar Reliability dan Availability

Oleh : Dede Farhan Aulawi

(Pemerhati Teknologi)

Teknologi pemeliharaan modern (modern maintenance technology) dapat meningkatkan performansi suatu instalasi pembangkit tenaga. Teknologi tersebut berdasar pada reliability, di mana besarnya kemungkinan dari komponen sistem dapat menunjukkan kemampuan yang diharapkan sesuai batasan periode waktu yang ditetapkan.

Gas turbine sebagai pembangkit tenaga harus menunjukkan reliability yang tinggi sesuai dengan aplikasi gas turbine dewasa ini yang menuntut performa tinggi. Beberapa aplikasi utama dari industrial gas turbine adalah sebagai generator set, mechanical drive dan compressor set. Instalasi gas turbine juga harus memiliki availability tinggi. Availability adalah kondisi kesiapan engine saat dibutuhkan untuk digunakan, atau dengan kata lain besarnya presentasi dari pengurangan waktu engine ketika tidak beroperasi dan pemeliharaan waktu operasi engine dibandingkan dengan waktu dari operasi engine tersebut.

Komponen-komponen dari perawatan berdasar reliability dan availability adalah preventive maintenance, predictive maintenance dan proactive maintenance. Preventive maintenance adalah sistem kegiatan perawatan yang dilakukan pada setiap interval waktu tertentu. Kondisi gas turbine diinspeksi dan dipelihara jika telah memasuki waktu tertentu untuk mengetahui dan meniadakan kerusakan yang terjadi. Predictive maintenance adalah menetukan kondisi dan keadaan engine tanpa menghentikan operasi normal, sehingga dari hal tersebut dapat dijadwalkan kebutuhan maintenance engine. Jadwal tersebut disusun berdasarkan trend data-data yang diperoleh.

Kemudian Proactive maintenance dilaksanakan untuk memfokuskan Preventive maintenance dan Predictive maintenance untuk mengurangi total maintenance yang dibutuhkan dan memaksimalkan umur komponen dengan cara menghilangkan sumber-sumber kerusakan. Keuntungan utama yang diperoleh adalah mengurangi downtime pemeliharaan engine dan menekan biaya pemeliharaan. Tentu saja peningkatan efisiensi, availability dan reliability dapat pula tercapai. Reliability based maintenance mengintegrasikan dan menyeimbangkan ketiga jenis maintenance tersebut. Informasi kondisi dan data trend yang disediakan predictive maintenance memberikan dasar bagi kegiatan preventive dan proactive.

Analisis vibrasi memberikan informasi paling banyak mengenai kondisi engine, dari berbagai pengukuran yang dilakukan dengan menggunakan teknologi predictive maintenance, sehingga analisis vibrasi menjadi landasan yang kuat dalam predictive maintenance. Di Indonesia, PT. Nusantara Turbin dan Propulsi (PT. NTP) menyediakan fasilitas pemeliharaan industrial gas turbin. Solar Turbine, perusahaan milik Caterpillar adalah costumer yang menggunakan jasa overhaul pada repair center di PT. NTP tersebut.

Keberhasilah overhaul ditentukan saat pengetesan engine di Test Cell area. Salah satu parameter yang digunakan untuk menentukan kondisi engine yang dioverhaul yaitu besarnya vibrasi saat engine running-test. Oleh karena itu, untuk mendapatkan data yang akurat mengenai vibrasi yang terjadi diperlukan teknik pengukuran vibrasi yang benar, agar data yang diperoleh merepresentasikan kondisi engine yang sebenarnya sehingga tindakan koreksi yang diberikan pun menjadi efisien. Engine yang sudah dioverhaul, kemudian dilakukan tes untuk mengetahui berbagai performa dan pemenuhan persyaratan yang ditentukan oleh Original Engine Manufacture (OEM). Vibrasi termasuk di dalam salah satu persyaratan performa tersebut. **

Read More

DPP LPPI : Apresiasi Strategi Kapolri Dalam Gerakan Vaksinasi Merdeka

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesia menyambut baik langkah cepat Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di hari menjelang kemerdekaan Republik Indonesia dengan me-launching Gerakan Vaksinasi Merdeka sebagai strategi untuk mencapai target 70% vaksinasi di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia  

Seperti kita ketahui kita mendapatkan kabar baik yang di informasikan dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19 hari ini kesembuhan mengalami tren positif pasien sembuh meningkat ini menandakan gerakan vaksinasi sangat dapat meningkatkan kekebalan tubuh kita, 

Untuk itu kami mengajak masyarakat indonesia yang belum mendapatkan layanan vaksin covid-19 untuk mendatangi sejumlah gerai vaksin yang tersedia di sekitar kita, di bulan kemerdekaan Agustus ini mengajak semua elemen bangsa terkhusus masyarakat indonesia bersama sama gotong royong melawan Covid-19 memastikan kita ikut andil dalam vaksinasi kemerdekaan yang di canangkan oleh pemerintah melalui kepolisian republik indonesia kini tepat pada bulan kemerdekaan kita 1 s/d 17 Agustus 2021 

Kami menyatakan sikap mendukung pemerintah melalui Kepolisian Republik Indonesia suksesi Vaksinasi merdeka kami menilai dengan langkah serius pak Kapolri jenderal listyo sigit prabowo dapat mencapai target 70% di Hari Kemerdekaan pada 17 Agustus mendatang, kami sebagai organisasi kepemudaan di DPP LPPI menyampaikan indonesia tidak akan kalah dengan covid-19, dengan bergotong royong seperti ini covid-19 akan musnah dari ibu pertiwi ini 

Atas dasar itulah maka kami yang tergabung di dalam dewan pimpinan pusat lembaga pemuda pemerhati indonesia mengapresiasi langkah pak kapolri jenderal listyo sigit prabowo Strateginya Dalam Gerakan melakukan Vaksinasi di hari kemerdekaan kami menilai ini adalah sebagai Kado Spesial untuk Indonesia guna melindungi herd masyarakat serta dapat memutus mata rantai dan menekan laju pertumbuhan virus Corona, 

Diketahui sebelumnya 'Gerakan Vaksinasi Merdeka' di Jakarta akan diselenggarakan di 668 titik gerai vaksinasi yang tersebar di 900 RW, yang berada di Jakarta dengan melibatkan 4.500 relawan yang terdiri dari 1.800 orang tenaga medis, dokter pelaksana screening dan vaksinator. Dan 2.700 orang non tenaga medis, observator dan input administrasi. Target yang akan dicapai yaitu 200 suntikan per-RW per hari mulai dari 1 Agustus, sehingga dapat mencapai 3.060.000 suntikan pada saat hari Kemerdekaan RI ke-76 tanggal 17 Agustus nanti. **

Read More

Fahira Idris Gelar Webinar "Bangkitnya Semangat Pelaku UMKM Indonesia di Masa Pandemi Covid-19"

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Tak terasa 1,5 tahun lebih masyarakat Indonesia mengalami Pandemi Virus Covid-19, hampir di berbagai bidang usaha mengalami dampak dari gejala gangguan virus covid-19 ini khusus para pelaku UMKM atau usaha mikro, kecil dan menengah dimana rata-rata usaha UMKM milik perorangan.

Melihat situasi seperti ini tak lepas perhatian dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Bang Sandiaga Uno dan Anggota DPD RI Dapil Provinsi DKI Jakarta, Ibu Fahira Idris untuk membangkitkan semangat para pelaku UMKM di Indonesia dengan menggelar pertemuan secara Virtual (Zoom) bertemakan "Bangkitnya UMKM dimasa Pandemi Covid-19 di Indonesia, karena UMKM adalah Ekonomi Kreatif yang kuat" pada Kamis (5/8/2021) dimulai pukul 19.00 WIB.

Fahira Idris Anggota DPD RI yang juga Ketua Umum Bang Japar mengucapkan terima kasih atas kehadirannya Bang Sandiaga Uno Menteri Parekraf RI dan 1.000 Peserta Zoom malam ini dari berbagai Komunitas UMKM ada dari Kuliner, Fashion, Jasa dan berbagai Kelompok masyarakat yang mengeluhkan Dampak Pandemi Covid-19 sangat terasa.

"Gercep, Geber, Gaspol adalah istilah yang dipopulerkan Menparekraf RI Bang Sandiaga Uno mulai terasa Kolaborasinya di masyarakat, dengan Program Kementrian yang sangat banyak dari Program Bantuan Kemenparekraf, Program Desa Wisata, dan lainnya, terus mendorong sektor UMKM untuk berdampingan dengan Pariwisata dimasing-masing daerah. Dengan semangat Beli, Bela, Promosikan UMKM kedepan InsyaAllah UMKM dimasing-masing daerah akan Naik kelas", ujar Fahira Idris dalam sambutannya. 

Fahira Idris menambahkan Bang Japar juga saat ini bertransformasi dalam UMKM Bang Japar, dengan Kerjasama dalam pengurusan Izin Usaha dasar, Kerjasama dengan Pempov DKI Jakarta dalam semua pelatihan, pendampingan dan Kegiatan Wirausahanya serta mulai masuk dalam era digitalisasi melalui Marketplace. Setiap bulan sebelum PPKM Darutat, kita masih bisa Buat Pelatihan Sabun, Nasi Kebuli, Pelatihan Penjualan Online dan lainnya, sekarang kita stop dahulu untuk bersama-sama melawan Pandemi Covid-19. Pemberian Modal juga sudah Angkatan Ke-9 dengan setiap bulan 10 UMKM diberikan modal Rp 1 Juta Rupiah permasing-masing UMKM Binaan Bang Japar.

Dalam kesempatan yang sama, Sandiaga Uno Menteri Parekraf RI dalam sambutannya menyampaikan bahwa yang masih mendominasi dengan hampir 42 persen dari total sumbangsih kontribusi sektor ekonomi kreatif adalah kuliner, kenapa ? Karena ini selama manusia memiliki mulut dan perut pasti butuh makan dan pangan, hulunya pertanian, hilirnya industri kuliner, tahun ini ditetapkan sebagai tahun yang mendorong ekonomi kreatif yang berkelanjutan, kami di Kemenparekraf (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif) merangkul para komunitas untuk mendorong para pelaku usaha ekonomi kreatif khususnya dibidang kuliner dan fashion melakukan inovasi, adaptasi dan kolaborasi seperti yang dilakukan BANG JAPAR serta Ibu Fahira Idris.

“Mudah-mudahan kontribusi UMKM tahun 2021 ditargetkan 62 persen sampai 65 persen 2024, bukan usaha besar yang memberikan kontribusi mayoritas di ekonomi kita justru UMKM, hari ini saya mendapatkan berita bahwa ekonomi tumbuh 7 persen untuk kwartal kedua, Alhamdulillah ditengah pandemi covid-19 ini tumbuh 7 persen, tapi jangan lengah karena kita baru jadi terkena varian delta, jadi UMKM harus berbenah melakukan kesiapan-kesiapan baru, dengan semua peraturan-peraturan yang ada, khususnya yang punya kuliner dan para pedagang,” ungkap Bang Sandiaga Uno dalam Paparannya.

Asal tahu saja, Kegiatan kolaborasi ini akan berkelanjutan bersama Kementrian Parekraf RI, kedepan akan terus kita lakukan Dialog, Tanya Jawab dan Semangat Bangkitnya UMKM bersama Bang Japar dan Kemenparekraf RI. (Arianto)

Read More

INFORMA Ajak Masyarakat Ikut Gerakan #BantuJagaNakes

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta Indonesia tengah menghadapi lonjakan kasus Covid-19. Untuk mengendalikan kasus positif harian, diperlukan kepedulian dari masyarakat dalam meningkatkan kepatuhan protokol kesehatan. Di samping menggunakan masker dan menjaga jarak, menjaga kebersihan diri dan lingkungan sekitar juga sangat penting dilakukan di masa Pandemi.

"Karena itu, INFORMA mengajak dan mendukung masyarakat Indonesia untuk hidup lebih bersih melalui rangkaian produk sanitasi INFORMA HYGIEN Series, yang bebas alkohol, aman untuk anak, serta bebas pengharum dan paraben," ungkap Adeline Ausy Setiawan, Direktur PT Home Center Indonesia.

Menurut Adeline, Gerakan #BantuJagaNakes INFORMA, Tokopedia dan Ruparupa.com. Selain mengajak untuk hidup lebih bersih, INFORMA juga mengajak masyarakat untuk ikut peduli dengan tenaga kesehatan melalui gerakan #BantuJagaNakes yang bekerjasama dengan Tokopedia dan Ruparupa.com.

Asal tahu saja, Melalui gerakan yang berlangsung mulai tanggal 1 sampai 15 Agustus 2021 ini, setiap pelanggan yang membeli satu buah produk INFORMA HYGIEN Series di www.tokopedia.com/informa, www.ruparupa.com/informa, serta diwww.informa.co.id/shop, maka satu buah produk yang sama akan didonasikan untuk tenaga kesehatan di beberapa fasilitas isolasi mandiri dan posko vaksinasi.

“Sebagai garda terdepan yang menangani pasien Covid-19, tenaga kesehatan menjadi yang paling rentan terpapar virus. Untuk mendukung mereka dalam bekerja, dan juga membantu pemerintah dalam pengendalian Covid-19, kami menginisiasi gerakan #BantuJagaNakes yang melibatkan peran serta pelanggan. Semoga setiap dukungan kecil yang kita lakukan bersama, dapat berdampak besar untuk Indonesia kembali sehat,” pungkasnya. (Arianto)

Read More

Mahfud MD Diskusi dengan Dewan Pers dan Pemimpin Redaksi: Hindari Berita Sensasi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta    

Menko Polhukam Mahfud MD menekankan bahwa dalam kondisi pandemi saat ini, yang dibutuhkan masyarakat adalah pikiran dan energi positif. Hal tersebut disampaikan sebagai respons atas pemberitaan sejumlah media yang kerap memberitakan dan menulis judul berita yang meleset dari pernyataan nara sumber.

"Semangat untuk bertahan, dan saling mendukung satu sama lain. Dibutuhkan ruang publik dan pemberitaan media yang kondusif, yang memotivasi masyarakat, tanpa harus menanggalkan independensi dan obyektifitas yang dimiliki," ujar Mahfud MD dalam sesi diskusi Dewan Pers dengan para pemimpin redaksi media dan pimpinan asosiasi pers yang diselenggarakan Dewan Pers secara daring. Rabu (4/8/2021) 

Mahfud menyampaikan yang membedakan antara media sosial yang menjadi tempat berkembangnya hoaks dan media mainstream adalah pada standar kualitas konten. Baik dari sisi akurasi maupun aspek etik atau moral konten yang disebarkan.

"Proses yang berjenjang di ruang redaksi, dari reporter, ke redaktur dan hingga pemred, adalah jaminan kualitas dan akurasi sehingga beritanya bisa dipertanggungjawabkan," tegasnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh sependapat dengan pernyataan Mahfud. Nuh menambahkan, ada hal yang belum selesai kaitannya dengan problem pers, yaitu meningkatkan kualitas para jurnalis, meningkatkan profesionalitas mereka, dan meningkatkan kemerdekaan pers.

"Oleh sebab itu, pertemuan terakhir dengan Menko Polhukam beberapa bulan lalu, saya kira sangat menarik untuk kita gagas dan tindaklanjuti. Ada pelatihan-pelatihan bersama antara Kemenko Polhukam dengan Dewan Pers," ujar Muhammad Nuh.

Ketua Forum Pemred, Kemal Gani menyadari perilaku sebagian media yang jurnalisnya kerap menulis judul yang tidak sesuai dengan isi berita, terutama media abal-abal. Ia mengajak pemerintah dan asosiasi pers bersama-sama membangun ekosistem media nasional yang sehat.

"Kami bersama Dewan Pers dan asosiasi-asosiasi media yang tergabung dalam Task Force Media Sustainability menyadari hal ini, karena itu salah satu concern kita adalah media abal-abal," ujar pendiri The London School of Public Relations (LSPR) tersebut.

Saat ini, tambah Kemal, tim Task Force sedang menyiapkan draft undang-undang yang terkait dengan platform global. "Kita ini media mainstream yang sudah diverifikasi, jumlahnya tidak sampai 1000 yang sudah diverifikasi secara faktual. Sementara media yang bebas sebebas bebasnya ada 800 ribuan Pak Menko. Kita kayak dikeroyok," tambahnya.

Dalam forum yang diikuti lebih 50 wartawan dari berbagai generasi ini, berbagai usulan dilontarkan oleh peserta diskusi untuk menghindari praktik jurnalisme yang tidak berhati-hati dan berempati di era pandemi. Misalnya, jurnalis senior Bambang Harymurti mengusulkan agar Dewan Pers mengaudit media-media nasional dan memberi peringkat khusus tentang kualitas jurnalistik masing-masing.

"Misalnya nanti diberi tanda hijau, kuning, atau merah, yang menandakan kualitas berita-berita medianya, agar publik sejak awal tahu akan berurusan dengan media jenis apa" ujar mantan Pemimpin Redaksi Majalah Tempo tersebut.

Hadir dalam diskusi ini, selain Menko Polhukam, adalah Ketua Dewan Pers, M. Nuh, para anggota dewan pers, para pimpinan asosiasi pers, antara lain AJI, IJTI, AMSI, PWI, SPS, dan para pemimpin redaksi media nasional. Hadir juga Juru Bicara Wakil Presiden, Masduki Baidlowi, dan Juru Bicara Menteri BUMN, Arya Sinulingga.

Selain Bambang Harymurti dan Kemal Gani, tokoh senior pers lain yang hadir dan ikut urun rembuk antara lain Ilham Bintang, Rustam F. Mandayun, Mara Sakti Siregar, Henry Ch. Bangun, dan lain-lain. (Arianto)

Read More

Pasca Pandemi Diharapkan Desa Wisata Kembali Bangkit

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Sugito saat menjadi Narasumber dalam kuliah online Akademi Desa di kantor Kemendes PDTT pada Kamis, (5/8/2021)

Dalam kuliah online ini, Sugito memaparkan terkait pengembangan desa wisata berkelanjutan dan kebangkitan ekonomi baru pasca covid 19. 

Prinsip pengembangan desa wisata berkelanjutan, kata Sugito, harus memberi nilai manfaat secara ekonomi kepada masyarakat, selain itu masyarakat bisa terlibat secara aktif dalam aktivitas di desa wisata dan tetap menjaga nilai-nilai, norma, keseharian dan budaya yang berlaku dimasyarakat setempat. 

"Pengembangan desa wisata memiliki manfaat dalam meningkatkan hidup masyarakat maju dan budaya serta tradisi dapat lestari karena terciptanya lapangan kerja baru hingga peningkatan kualitas hidup masyarakat perdesaan," kata Sugito.

Manfaat lainnya, lanjut Sugito, bermanfaat bagi perekonomian masyarakat perdesaan, pengembangan desa sebagai desa wisata yang akan menimbulkan dampak dalam perekononian bagi masyarakat perdesaan. 

"Juga dapat meningkatkan keberadaan industri kecil dan menengah dalam hal ini manfaat pengembangan desa sebagai desa wisata adalah peningkatan industri kecil menengah yang memanfaatkan produk lokal sebagai bahan bakunya serta bermanfaat sebagai sarana promosi produk lokal," katanya. 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), kata Sugito, berpeluang dalam peningkatan ekonomi desa karena dapat meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat. 

"BUMDes sebagai pengelola desa wisata bertujuan untuk meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan aset desa, meningkatkan usaha masyarakat, mengembangkan rencama kerjasama usaha antar desa, menciptakan peluang jaringan pasar, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dam meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan desa," katanya. 

Di masa pandemi covid 19, salah satu sektor yang terdampak adalah sektor pariwisata. Sehingga kebijakan dalam pengelolaan desa wisata dimasa pandemi covid 19 menjadi sebuah langkah dalam mengatasi permasalahan sektor pariwisata. 

Dalam pengelolan desa wisata menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan menjaga kebersihan lingkungan.

"Kita punya harapan besar mudah-mudahan pandemi Ini segera berakhir dan pariwisata yang menjadi salah satu sektor unggulan, sebagai penopang kegiatan ekonomi, baik ekonomi negara maupun masyarakat bisa pulih kembali. Serta sebuah harapan dan doa mudah-mudahan kita semua terhindar dari covid 19," katanya. (Arianto)

Read More

Penandatanganan Akta Pendirian PT Perikanan Indonesia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Perubahan Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Indonesia saat ini masuk dalam tahap Penandatanganan Akta Pendirian yang ditandatangani oleh Wakil Menteri BUMN I, Pahala Nugraha Mansury selaku Penerima kuasa dari Menteri BUMN selaku wakil pemerintah untuk pendirian perusahaan Perseroan Perikanan Indonesia, disaksikan Notaris, dan dihadiri Keasdepan Industri Pangan dan Pupuk Kementerian BUMN, Keasdepan bidang Hukum Korporasi, Keasdepan Manajemen SDM Kementerian BUMN, Dewan Komisaris Perikanan Indonesia dan Jajaran Direksi BUMN Klaster Pangan.

 

Penandatanganan akta pendirian PT Perikanan Indonesia (Persero) ini atas dasar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 76 Tahun 2021 yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo.

 

“Hari ini kita melaksanakan penandatanganan Akta Pendirian PT Perikanan Indonesia (Persero), babak baru dari Perikanan Indonesia dari semula berbentuk Perusahaan Umum (Perum) menjadi Perseroan.”Jelas Pahala Mansury. Kamis (5/8/2021)

 

“Ini menjadi pertanda - satu proses Holding BUMN Klaster Pangan telah tercapai dari 4 tahapan besar yang harus dilalui.”Tambahnya.

 

Pahala melanjutkan bahwa BUMN menjadi agen pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, Di sektor perikanan, pemerintah telah mengamanatkan percepatan pembangunan industri perikanan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan devisa negara.

 

“Untuk itu, Perikanan Indonesia harus mampu mengambil peran yang lebih besar di sektor ini, berkontribusi untuk meningkatkan produksi ikan nasional melalui kemitraan dengan para nelayan dari hulu ke di hilir maupun melakukan pengembangan produk turunan berbasis perikanan,”terang Pahala.

 

Ia berharap bahwa perubahan bentuk badan hukum Perikanan Indonesia harus dapat merubah kultur budaya serta tata kelola perusahaan yang lebih baik.

 

Pada kesempatan ini turut disampaikan pembacaan Salinan keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No.SK-260/MBU/08/2021 Tentang Anggota - Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Indonesia, dengan susunan tetap sebagai berikut:

*Jajaran Direksi*

1. Fatah Setiawan Topobroto, Direktur Utama

2. Mukhamad Taufiq, Direktur Keuangan

3. Raenhat Tiranto Hutabarat, Direktur Operasional

 

*Jajaran Dewan Komisaris*

1. Muhammad Yusuf, Komisaris Utama

2. Johnson Sihombing, Komisaris Independen

3. Luizah, Komisaris

 

Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), Arief Prasetyo Adi mengatakan perubahan bentuk Perikanan Indonesia menjadi Perusahaan Persero merupakan langkah awal pengholdingan BUMN Pangan. 

Dengan adanya Holding BUMN Pangan bisa berperan dalam menjamin ketersediaan, kualitas yang terjaga, hingga keterjangkauan pangan.

 

"Ini tahap pertama holding BUMN Pangan, melalui pengholdingan pangan nanti fokusnya adalah inklusif dan kesejahteraan di sisi hulu atau petani, tujuannya akan ditingkatkan market sharenya, cita-cita kami harus naik kelas dan go global. Kami juga sudah menyiapkan road map untuk peningkatan market share untuk BUMN industri pangan, kata Arief. (5/8/2021).

 

Direktur Utama Perikanan Indonesia, Fatah Setiawan Topobroto menambahkan bahwa Perubahan Badan Hukum Perikanan Indonesia ini akan efektif setelah proses pengesahan lanjutan dari Kementerian Hukum dan HAM. 

Harapannya melalui perubahan badan hukum dapat melakukan percepatan transformasi sektor perikanan melalui peningkatan kinerja yang positif.

 

“Saat ini Perikanan Indonesia juga tengah bersiap merger dengan PT Perikanan Nusantara (Persero) dan selanjutnya bergabung di holding pangan, semoga dengan berubahnya status badan hukum, PT Perikanan Indonesia bisa mencatatkan kinerja yang positif,” pungkasnya. (Arianto)

 

Read More

Menteri Desa Siap Bantu Sukseskan Ganti Rugi Korban Kerusuhan Maluku

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar mengungkapkan, pihaknya sedang menyiapkan dokumen prihal proses bayar ganti rugi kepada korban tragedi kerusuhan Maluku.

Hal itu menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak permohonan peninjauan kembali (PK) pemerintah terkait gugatan class action atau gugatan perwakilan kelompok yang diajukan para korban kerusuhan Maluku pada 1999.

"Kami siap untuk melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan untuk ikut mendukung percepatan dan keberhasilan pelaksanaan tindak lanjut pengadilan ini," kata Halim Iskandar dalam rapat Rakorsus Tingkat Menteri, Kamis (05/08/2021).

Seperti diketahui, pemerintah harus segera menjalankan perintah putusan pengadilan tingkat pertama, yakni memberikan ganti rugi sebesar Rp 3,9 triliun kepada korban tragedi kerusuhan Maluku sebagai penggugat.

Jumlah uang tersebut terdiri dari bahan bangunan rumah (BBR) sejumlah Rp 15 juta dan uang tunai Rp 3,5 juta untuk masing-masing pengungsi sebanyak 213.217 kepala keluarga.

Rakorsus dipimpin langsung oleh Menko Polhukam Mahfud MD dan dikuti oleh beberapa kementerian lainnya, anatara lain Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa; Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.

Adapaun Kerusuhan Maluku yang dimaksud adalah konflik etnis-politik yang melibatkan agama di kepulauan Maluku, khususnya pulau Ambon dan Halmahera, konflik ini bermula pada era Reformasi awal 1999 hingga penandatanganan Piagam Malino II tanggal 13 Februari 2002.

Penyebab utama konflik ini adalah ketidakstabilan politik dan ekonomi secara umum di Indonesia setelah Soeharto tumbang dan rupiah mengalami devaluasi selama dan seusai krisis ekonomi di Asia Tenggara.

Rencana pemekaran provinsi Maluku menjadi Maluku dan Maluku Utara semakin memperuncing permasalahan politik daerah yang sudah ada. Karena permasalahan politik tersebut menyangkut agama, perseteruan terjadi antara umat Kristen dan Islam pada Januari 1999. (Arianto)

Read More

Kementerian PUPR Lanjutkan Pembangunan Sodetan Sungai Ciliwung ke Kanal Banjir Timur

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Sebagai upaya mengurangi kerentanan terhadap banjir di DKI Jakarta yang salah satunya disebabkan oleh luapan air Sungai Ciliwung, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melanjutkan pembangunan terowongan atau sodetan dari Sungai Ciliwung menuju Kanal Banjir Timur (KBT). Pada tahun 2021, proyek sodetan Ciliwung dilanjutkan sepanjang 549 meter, sehingga total panjang sodetan nantinya 1,26 kilometer. 

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan sodetan ini akan mengurangi debit banjir Sungai Ciliwung dengan mengalirkan air sebesar 60 m3/detik ke Kanal Banjir Timur, saat Sungai Ciliwung sudah tidak lagi mampu menampung debit air pada perkiraan debit banjir ulang 25 tahunan sebesar 508 m3/detik. 

“Sehingga Insya Allah akan mengurangi risiko banjir pada beberapa kawasan di hilir Sungai Ciliwung, misalnya Kampung Melayu dan Manggarai,” kata Menteri PUPR saat meninjau lokasi pembangunan Sodetan Sungai Ciliwung bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Rabu (4/8/2021). 

Menurut Menteri Basuki, pembangunan lanjutan sodetan Ciliwung mengalami perubahan trase sehingga mengurangi panjang terowongan 113 meter dari panjang semula 662 meter menjadi 549 meter saja.  

Saat ini, pekerjaan sodetan akan segera dimulai dan menyisakan pembebasan 6 bidang tanah seluas 10.494 m2 yang akan dieksekusi  oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat. “Kalau pembebasan lahan sudah selesai, maka berdasarkan pengalaman sebelumnya, konstruksinya bisa selesai lebih cepat” kata Menteri Basuki. 

Pada tahun 2015, pembangunan sodetan Sungai Ciliwung telah tuntas sepanjang 550 meter. Kemudian dilanjutkan pada 2015-2017 dengan pembangunan permanen outlet dan dinding penahan tanah Kali Cipinang. Pada TA 2021, Kementerian PUPR melanjutkan pekerjaan sodetan Sungai Ciliwung ke Kanal Banjir Timur sepanjang 714 meter yang terdiri dari Zona A berupa bangunan permanen inlet open channel 165 meter dan normalisasi  Sungai Ciliwung, Zona B berupa terowongan ganda sodetan dari inlet ke arriving shaft 549 meter, dan dan Zona D normalisasi Kali Cipinang dan KBT. 

Pembangunan sodetan Sungai Ciliwung dilaksanakan oleh kontraktor PT. Wijaya Karya - PT. Jaya Konstruksi, KSO dan konsultan supervisi PT. Virama-Supra-TAA, KSO dengan masa pelaksanaan Agustus 2021-Agustus 2023. Alokasi anggaran untuk konstruksi sodetan (terowongan) dan galian alur untuk menambah kapasitas tampung sungai Cipinang sebesar Rp 683,9 miliar. 

Proyek Sodetan Sungai Ciliwung merupakan bagian dari rencana induk sistem pengendalian banjir (flood control) Ibu Kota Jakarta dari hulu hingga hilir. Di bagian hulu, Kementerian PUPR tengah menyelesaikan pembangunan 2 bendungan kering (dry dam) di Kabupaten Bogor yakni Bendungan Ciawi dengan kapasitas tampung 6,05 juta m3 dan Bendungan Sukamahi berkapasitas tampung 1,68 juta m3. Progres kedua bendungan ini sudah di atas 75% dan ditargetkan selesai November 2021. 

Selanjutnya di bagian tengah dikerjakan normalisasi Sungai Ciliwung sejak tahun 2013 hingga 2017 sepanjang 16,2 km dari total 33,7 km. Mulai tahun 2021 dilanjutkan pekerjaan normalisasi Kali Ciliwung sepanjang 1,2 km dan pengadaan tanah. Kemudian pembangunan Stasiun Pompa Ancol Sentiong kapasitas 50 m3/detik dilaksanakan tahun 2020 – 2022 dengan biaya Rp. 437,6 miliar serta pembangunan sodetan Sungai Ciliwung menuju Kanal Banjir Timur sepanjang 1,26 km yang sudah kontrak sejak 30 Juli 2021. 

Kemudian upaya mengurangi risiko banjir wilayah Jakarta bagian hilir juga dibangun Tanggul Pantai untuk pantai dan muara sungai yang kritis sepanjang 46,2 km. Tanggul yang telah dikerjakan sepanjang 13 km dan rencananya akan dikerjakan sepanjang 33,2 km yang terbagi menjadi 2 yakni Kementerian PUPR (10,8 km) dan Pemprov DKI Jakarta (22,4 km). Tahun 2021, Kementerian PUPR mengerjakan tanggul sepanjang 3,8 km.

Turut mendampingi Menteri Basuki, Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR Jarot Widyoko, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja, Direktur Sungai dan Pantai Ditjen SDA Bob Arthur Lombogia, dan Kepala BBWS Ciliwung Cisadane Bambang Heri Mulyono, Direktur Utama PT Wijaya Karya Agung Budi Waskito dan Direktur PT. Jaya Konstruksi Zali Yahya. (Arianto)

Read More

Diduga Langgar Kode Etik Profesi dan KUHAPidana, Oknum Kapolresta Manado Dipropamkan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Oknum Kepala Kepolisian Resort Kota (Kapolresta) Manado, berinisial KBP EL, akhirnya dilaporkan ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri pada Rabu, 4 Agustus 2021. Berkas laporan pengaduan terhadap oknum Kapolresta Manado itu dilayangkan oleh Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA. Menurut tokoh pers nasional itu, oknum Kapolresta Manado bersama jajarannya diduga kuat melakukan pembangkangan terhadap peraturan perundangan dan Peraturan Kapolri (Perkap) No. 8 tahun 2009.

“Dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum Kapolresta Manado itu terkait dengan kasus kriminalisasi anggota PPWI, Nina Muhammad, yang dijadikan tersangka kasus UU ITE atas laporan Rolandy Thalib, oknum makelar kasus yang bekerja di Bank Sulutgo. Sangat mungkin, para oknum polisi itu menjadi bagian dari mafia kasus yang dimotori oleh Rolandy Thalib. Jadi, kita laporkan oknum Kapolresta Manado itu ke Divpropam Polri hari ini,” ungkap alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu kepada ratusan media di tanah air.

Terlebih parah lagi, tambah Lalengke, jika kita merujuk kepada Perkap No. 10 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian (KEPP) Negara Republik Indonesia. "Banyak sekali pasal dalam KEPP yang dilanggar oknum-oknum itu terkait perkara kriminalisasi Ibu Nina Muhammad. Coba lihat antara lain Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13 ayat (1) huruf (e) dan ayat (2), Pasal 14, dan Pasal 15. Itu semua adalah ketentuan yang mengatur perilaku anggota Polri dalam menjalankan tugasnya. Oknum Kapolresta Manado itu terindikasi kuat telah membangkang terhadap Peraturan Kapolri tentang KEPP ini,” beber lulusan program studi Global Ethics dari Birmingham University, England, ini.

Adapun modus yang dijalankan oleh oknum Kapolresta Manado dan tim penyidik dalam mengkriminalisasi anggotanya, jelas Lalengke, adalah dengan menerima laporan polisi (LP) yang dibuat Rolandy Thalib sebagai pelapor sekaligus sebagai korban. Padahal, barang bukti yang disertakan dalam laporan polisinya itu, berupa screen shot tayangan di media sosial facebook, tidak sedikitpun terkait dengan si terduga markus Rolandy.

Anehnya, saat penetapan Nina Muhammad sebagai tersangka atas LP yang dibuat oleh Rolandy Thalib, oknum Kapolresta Manado enggan memberikan turunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kepada tersangka Nina Muhammad. Hal inilah yang kemudian dinilai bahwa oknum Kapolresta Manado, KBP EL, telah melakukan pelanggaran hukum (KUHPidana) dan Perkap No. 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Secara rinci, kronologi dan isi laporan pengaduan Ketum PPWI, Wilson Lalengke, ke Divisi Propam mabes Polri adalah sebagai berikut.

_Pada tanggal 15 April 2021 melalui kuasa hukumnya, Nina Muhammad mengajukan permohonan untuk mendapatkan Turunan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) atas nama Nina Muhammad (Anggota PPWI Manado) ke Kapolresta Manado, Kombespol Elvianus Laoli, SIK, MH. Namun, hingga pengaduan ini disampaikan ke Divpropam Mabes Polri, 4 Agustus 2021, Turunan BAP yang menetapkan Nina Muhammad sebagai tersangka tindak pidana ITE belum diberikan kepada yang bersangkutan._

_Kami (baca: PPWI) menduga, penolakan oknum Kapolresta Manado memberikan Turunan BAP tersebut diduga kuat disebabkan oleh isi BAP yang penuh dengan rekayasa untuk mengkriminalisasi Nina Muhammad. Turunan BAP itu sangat penting bagi Nina Muhammad yang ditetapkan sebagai tersangka kasus ITE untuk melakukan review dan kajian penting dalam rangka melakukan pembelaan atas penetapan dirinya sebagai tersangka._

_Untuk diketahui, Nina Muhammad yang juga adalah Anggota Bhayangkari di lingkungan Polda Sulawesi Utara, ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik di Polresta Manado dalam waktu yang sangat singkat, yakni hanya 10 hari sejak laporan atas dirinya diporses. Laporan Polisi (LP) terkait dugaan pencemaran nama baik melalui jaringan media elektronik dilakukan oleh Rolandy Thalib, yang dalam dokumen LP di SPKT Bareskrim Mabes Polri, Rolandy Thalib ini mengaku sebagai pelapor dan korban. Faktanya, berkas screen shot media sosial facebook yang dilampirkan sebagai barang bukti LP-nya sama sekali tidak terkait dengan Roalandy Thalib. Pelapor sebagai 'korban palsu' ini sudah dilaporkan juga ke Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri, sesuai arahan dari Polwan AKP Rosdiana yang piket di Unit Dittipidum, pada hari Rabu, 28 Juli 2021._

_Dalam Pasal 72 KUHAPidana, dinyatakan bahwa "Atas permintaan penasihat hukumnya pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya." Juga, merujuk kepada Pasal 17 UU Advokat, jelas menyatakan bahwa "Dalam menjalankan profesinya, advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan."_

_Lagi, Peraturan Kapolri No. 8 tahun 2009, tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 9 ayat (1) dan (2) menjelaskan bahwa "(1) Dalam menerapkan tugas pelayanan dan perlindungan terhadap warga masyarakat setiap anggota Polri wajib memperhatikan asas legalitas, yakni (2) segala tindakan petugas/anggota Polri harus sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku, baik di dalam perundang-undangan nasional ataupun internasional."_

_Berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundangan dan Perkap tersebut di atas, sangat jelas bahwa oknum Kapolresta Manado, Elvianus Laoli, dan jajarannya, telah melakukan pelanggaran, baik pelanggaran terhadap Kode Etik Polri maupun pelanggaran hukum (pidana)._

_Untuk itu, kami (PPWI – red) mendesak Divisi Propam Mabes Polri segera menyelidiki kasus pelanggaran disiplin, etika profesi Polri, dan dugaan tindak pidana, yang dilakukan oleh oknum Kapolresta Manado dan jajaran penyidik yang menangani kasus kriminalisasi Nina Muhammad tersebut. Jika terbukti bersalah, kami (PPWI) mengharapkan agar Pimpinan Polri memberikan sanksi tegas terhadap semua oknum yang terlibat dalam kasus ini. Semoga motto PRESISI (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi berkeadilan) bukan hanya slogan pemanis bibir Kapolri belaka. Terima kasih._

Dalam laporannya ke Divpropam Polri, Lalengke menyertakan data 2 orang saksi atas kasus tersebut, yakni Nina Muhammad (saksi korban kriminalisasi) dan Andreas Benaya Rehiary, SH (Ketum Aliansi Warga Jakarta – AWJ) yang selama ini turut mendampingi Nina Muhammad selama memperjuangkan hak-haknya mendapatkan keadilan hukum dalam perkara yang dihadapinya. “Kita akan kawal terus kasus oknum Kapolresta Manado ini, termasuk semua pihak yang terkait dengan program kriminalisasi warga atas nama Nina Muhammad,” tegas Wilson Lalengke yang juga menjabat Presiden Persaudaraan Indonesia Sahara Maroko (Persisma) itu mengakhiri penjelasannya. (Arianto)

Read More

MUKI Sumut Jadi Tuan Rumah Deklarasi Organisasi Kristen

Duta Nusantara Merdeka | Medan 

Majelis Umat Kristen Indonesia Sumatera Utara mengundang belasan pemimpin organisasi Kristen untuk menghadiri Pastors’s Prayer Meeting yang diadakan pada hari Selasa, 3 Agustus 2021 di GBI Betlehem, Medan.  Acara berlangsung dengan protocol kesehatan seperti wajib memakai masker, menggunakan hand sanitiser dan tidak berbicara selama membuka masker pada saat makan siang berlangsung.

Ketua MUKI Sumatera Utara Dedy Mauritz Simanjuntak, MACE, M.Th memimpin pembacaan “Deklarasi Kesatuan” yang dibacakan langsung oleh para pemimpin organisasi Kristen diantaranya PGI, PGPI, PGPIP, API, BAMAGNAS, BKAG, IUKI, Sumatera Berdoa, LGSB, PAA, JDW, Generasi Muda MUKI.

Poin dalam deklarasi yaitu pernyataan sikap bersatu dalam menghadapi persoalan umat dan bangsa. Selain itu, mendukung pemerintah dalam menghadapi situasi sulit di masa pandemi Covid 19 dan juga mendukung pemerintah guna menciptakan situasi kondusif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pengkhotbah Pdt, Dr. Eben Siagian, Ketua PGI Wilayah Sumut dalam khotbahnya berpesan agar setiap orang untuk menjadi hamba Tuhan yang rendah hati, menghilangkan ego dan menjauhkan sikap mementingkan diri sendiri.

Dalam kesempatan yang sama, Pdt. Rajamin Sirait, SE, MA menyampaikan, situasi Medan dan Sumatera Utara dalam konteks perkembangan terkini. 

Sedangkan, Kata sambutan mewakili organisasi  Sumatera Utara oleh Pdt. Arisman Parhusip SE, MM (PGPI Sumut). Dan untuk perwakilan Kota Medan oleh Boydo Panjaitan, SH ( MUKI Medan)

Senada, Pdt Marlin Hutajulu M.Th selaku Gembala GBI Betlehem Jalan Rela Medan sekaligus Wakil Ketua I  MUKI Sumut mengucapkan terima kasih untuk kesediaan para hadirin menghadiri acara tersebut.

Sementara itu, Ketua MUKI Sumut, Dedy Mauritz bersama seluruh panitia acara PPM ini salut dengan antusiasme undangan yang mengirim utusan, bahkan dari Pematang Siantar dan Deli Serdang. “Di saat pemimpin dan umat Kristen bersatu, berdoa dan mengambil peran untuk menuntaskan persoalan bangsa, semoga kita bisa melalui masa yang sulit ini”, kata Dedy.

Sesuai permintaan undangan yang hadir untuk melanjutkan kegiatan serupa, Dedy menyatakan bahwa MUKI siap untuk memfasilitasi kembali kegiatan bersama seperti ini. (Arianto)

Read More

Dirjen Dukcapil: Wasit Ridwan Sudah Bisa Divaksin Kemarin, Kita Perlu Segera Integrasi Data NIK

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri telah menyelesaikan masalah seorang warga di Bekasi yang gagal divaksin lantaran NIK digunakan orang lain. Menurut Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh, warga bernama Wasit Ridwan (47) itu sudah berhasil divaksin kemarin.

"Kami bergerak cepat. Kemarin kasus sudah selesai, setelah dicek oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Bekasi data Pak Wasit benar, NIK tersebut adalah miliknya. Langsung koordinasi dengan Dinkes Bekasi. Yang bersangkutan sudah divaksin kemarin. Kemenkes nanti yang melacak kemungkinan penyalahgunaan NIK tersebut di tempat vaksin," jelas Zudan pada Rabu (4/8/2021).

Dirjen Zudan juga langsung merapatkan masalah tersebut untuk mencegah hal tersebut berulang. "Kemarin dengan Kemenkes, Kominfo, BPJS Kesehatan dan PT Telkom bersama Ditjen Dukcapil, kita semua sepakat untuk data vaksin harus bersumber dari NIK Dukcapil. Untuk itu, tanggal 6 (Agustus 2021), hari Jumat lusa akan ditandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan aplikasi PCare BPJS Kes dan aplikasi PeduliLindungi Kominfo serta Kemenkes dengan Dukcapil untuk integrasi data dengan NIK," Zudan menambahkan penjelasannya.

Zudan menyatakan, Kemendagri mendukung penuh aplikasi PeduliLindungi dan PCare dan meminta persoalan salah NIK dan warga belum punya NIK dalam proses vaksinasi dicarikan solusi yang tepat untuk masyarakat. Dengan integrasi data menggunakan NIK Dukcapil diharapkan masalah-seperti ini akan dapat diminimalkan.

"Kami pun di Dukcapil akan membantu sosialisasi Surat Edaran Kemenkes tentang pelaksanaan vaksinasi dan Perjanjian Kerja Sama kepada Dinas Dukcapil Daerah seluruh Indonesia agar saling membantu terselenggaranya vaksinasi," demikian Dirjen Zudan Arif Fakrulloh. (Arianto)

Read More

Menteri BUMN Pastikan Karyawan Isoman BUMN di Sumatera Selatan Terjamin Obat dan Perawatan

Duta Nusantara Merdeka | Baturaja 

Menteri BUMN Erick Thohir meminta kepada para direksi perusahaan BUMN memperhatikan karyawannya yang terkena COVID-19 dan harus menjalani perawatan. Ketersediaan obat dan vitamin serta penanganan yang tepat, baik di rumah sakit dan fasilitas kesehatan yang dimiliki perusahaan BUMN atau saat isolasi mandiri, harus terpenuhi dengan baik agar karyawan bisa pulih dengan cepat. Hal itu dinyatakan Menteri BUMN saat melakukan kunjungan kerja di Sumatera Selatan, Selasa (3/8).

Dalam peninjauan ke dua perusahaan yang terdapat di provinsi tersebut, PT Semen Baturaja dan PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) Palembang, selain melihat perkembangan pabrik yang berkaitan dengan

pembangunan infrastruktur konstruksi dan pangan tersebut, Erick Thohir juga membagikan paket obat-obatan serta vitamin bagi karyawan BUMN.

"Alhamdulillah, setelah beberapa kali menyambangi karyawan BUMN yang isoman di Jakarta, saya akhirnya bisa melihat langsung karyawan BUMN yang ada di Sumatera. Mendengar langsung cerita dari mereka yang tengah menjalani isoman, proses yang sedang dijalankan, dan keluh kesah mereka, saya berharap bisa meringankan sedikit beban dan menambah semangat mereka untuk segera pulih," ujar Menteri BUMN.

Selain memberikan bantuan, Erick Thohir juga menawarkan solusi penyegeraan vaksinasi tahap kedua bagi karyawan BUMN, terutama di Sumatera Selatan, yang mengalami hambatan. "Belum lama ini sudah datang vaksin tahap ke- 31 yang merupakan vaksin gotong royong berjumlah 1,5 juta dosis. Bagi BUMN yang karyawannya belum divaksin akan diarahkan untuk mengambil opsi vaksin gotong royong tersebut. Kami akan bantu untuk berkoordinasi dengan Kadin," tambahnya.

Dalam kunjungan yang didampingi Direktur PT Semen Batubara, Jobi Triananda Hasjim, Direktur

Utama PT Pupuk Indonesia (Persero), Bakir Pasaman, dan Direktur Utama PT Pusri, Tri Wahyudi Saleh tersebut, Menteri BUMN juga melihat perkembangan kedua industri yang memegang kunci penting dalam pembangunan di provinsi Sumatera dan juga nasional.

Di Semen Baturaja, Menteri melihat kemajuan pabrik yang ikut memberikan sumbangsih dalam

pembangunan jalan tol Trans Sumatera. Sedangkan di PT Pusri, selain mengecek kesiapan BUMN ini untuk mendukung ketahanan pangan melalui penyediaan pupuk yang berkualitas, Menteri Erick Thohir juga menyaksikan peran dan tanggung jawab sosial PT Pusri dalam memberikan bantuan oksigen gratis kepada masyarakat dan rumah sakit.

Sejak layanan oksigen gratis perdana digelar pada 30 Juli lalu, PT Pusri sudah membagi 104,7 ton dan 8.209 tabung oksigen kepada 1.139 warga yang membutuhkan dan 139 rumah sakit di DKI Jakarta, Lampung, Bengkulu, Solo, dan Sumsel. Selain itu Pusri bersama OKI Pulp & Paper telah menyalurkan Isotank Pusri dengan total sebanyak 152,22 ton untuk wilayah Sumsel dan Lampu

"Bantuan obat, vitamin, dan oksigen, tak hanya bagi karyawan tapi juga kepada masyarakat yang

membutuhkan merupakan cermin bahwa perusahaan BUMN harus melakukan service oriented. Di

tengah kondisi seperti ini, pelayanan untuk membantu rakyat dengan aksi nyata akan memberikan dampak langsung bagi pemulihan pasien," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Sumber Global Energy Tebar Deviden Tunai dan Saham

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta Emiten batubara PT Sumber Global Energy Tbk ("SGER" atau "Perseroan") pada tahun 2020 berhasil mencatatkan pendapatan bersih sebesar Rp 2.035.07 miliar melesat 37% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp 1.275.39 miliar. Kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan volume penjualan dan kenaikan komoditas harga batubara ditahun 2020.

"Alhasil, Laba Bersih Perseroan mengalami kenaikan sebesar 27%, dari Rp 20.36 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp 27.72 miliar pada tahun 2020. Peningkatan laba usaha ini disebabkan oleh selisih perseroan meningkat untuk tahun kedepan," kata Welly Thomas, Direktur Utama SGER saat Public Expose di Jakarta. Senin (02/08)

Pada tahun 2021, kata Welly, Kenaikan harga batubara sepanjang tahun ini sudah melejit 79% menjadi US $ 144 per ton, dimana peluang ini akan digunakan sebaik-baiknya oleh Perseroan dengan meningkatkan volume penjualan export.

"Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan telah mendirikan Commodity Trading Company di Singapura guna memperoleh lebih banyak kontrak dengan Customer di Asia," ucapnya.

Dalam bidang renewable energy, sambungnya, Perseroan sedang mencoba menjajaki usaha pengolahan sampah menjadi energy yang merupakan program usaha Energi Baru dan Terbarukan dari Perseroan.

Selanjutnya juga disampaikan, Perseroan akan membagikan dividen tunai sebesar 30% dari Laba Bersih tahun 2020 atau sejumlah Rp8.256.000.000,- dan sebesar Rp1.000.000.000 disisihkan untuk dana cadangan; dan sisanya ditetapkan sebagai laba ditahan.

"Bahkan, Perseroan juga membagikan dividen saham berasal dari kapitalisasi saldo laba yang belum dicadangkan sebanyak-banyaknya Rp104.576.000.000, yang akan dibagikan sebagai Dividen saham dengan Ratio 6:1," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Perkuat Pembinaan Ideologi Pancasila serta Gerakan Revolusi Mental, Kemendagri Bangun Sinergisitas Pemerintah Pusat dan Daerah

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus berupaya membangun sinergisitas dengan pemerintah daerah. Kali ini, Kemendagri melakukan ikhtiar tersebut dalam sektor pembinaan ideologi Pancasila dan penguatan, pembentukan, serta gerakan nasional revolusi mental.

Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Pol & PUM) Kemendagri Bahtiar mengungkapkan, selama ini pihaknya bersama jajaran Kesbangpol provinsi, kabupaten/kota mendukung penuh segala upaya yang dilakukan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam kerangka gerakan revolusi mental maupun ideologi Pancasila.

“Kegiatan pada hari ini memang kita ikhtiarkan untuk membangun sinergi, dalam hal bagaimana menjalankan gerakan nasional revolusi mental yang sudah berjalan sekian tahun, dan juga melanjutkan perjuangan kita dalam hal pembinaan ideologi pancasila yang dikomandoi oleh BPIP,” ujar Bahtiar dalam webinar bertajuk “Sinergitas Pemerintah Pusat dan Daerah dalam rangka Memperkuat Pembinaan Ideologi Pancasila Serta Penguatan, Pembentukan, dan Evaluasi Gerakan Nasional Revolusi Mental” yang digelar oleh Ditjen Pol & PUM, Senin (2/8/2021).

Bahtiar menuturkan, berbagai upaya telah dilakukan Kemendagri untuk memperkuat dua hal tersebut, misalnya melalui kegiatan “Nasional Is Me”. Kegiatan tersebut bekerja sama dengan Yayasan Merah Putih yang setiap hari Senin melakukan dialog terkait gerakan revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila.

“Terus kita lanjutkan setiap hari Senin jam 10.00-11.00 dan yang dipancarluaskan lebih dari 100 dari radio lokal Indonesia dan hari ini sudah lebih setahun kita lakukan itu,” kata Bahtiar.

Upaya lainnya, lanjut Bahtiar, Ditjen Pol & PUM juga memiliki program siaran podcast dan webinar yang membahas berbagai isu terkait gerakan revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila.

Dia menilai kegiatan webinar kali ini merupakan momen yang baik, karena pemerintah daerah tengah menyusun program tahunan. Sehingga pemerintah daerah dapat menyesuaikan berbagai tugas kenegaraan dengan kondisi di tengah pandemi. Menurutnya, kondisi ini membutuhkan inovasi serta evaluasi kerja-kerja yang telah dilakukan sebelumnya.

Sementara itu, dalam kegiatan tersebut dihadirkan dua narasumber, yakni Kepala BPIP Yudian Wahyudi dan Anggota Tim Ahli Gugus Tugas Nasional Revolusi Mental (GNRM) Alissa Wahid. Kegiatan ini juga dihadiri oleh berbagai pihak baik dari pemerintah pusat maupun daerah.

Bahtiar menyampaikan rasa bangga dan terima kasihnya atas kehadiran kedua narasumber tersebut. “Kami tentu sangat berbanggga hati dan berterima kasih kepada Kepala BPIP berkenan hadir langsung pada kegiatan hari ini,” ucap Bahtiar. (Arianto)

Read More

"Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas" Bakal Tayang di Locarno dan Toronto

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

“Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas” akan world premiere di Locarno Film Festival 2021 dan di Toronto International Film Festival 2021. Film yang diadaptasi dari novel Eka Kurniawan ini masuk ke dalam sesi Contemporary World Cinema. 

Tahun ini salah satu festival film bergengsi tersebut akan berlangsung pada 9 September sampai 18 September 2021. Selain akan tayang di festival internasional, “Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas” juga merilis poster internasional yang berisikan foto dan nama para pemeran film. 

Disutradarai oleh Edwin, “Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas” bercerita tentang Ajo Kawir, seorang jagoan yang tak takut mati. Hasratnya yang besar untuk bertarung didorong oleh sebuah rahasia — ia impoten. 

Ketika berhadapan dengan seorang petarung perempuan tangguh bernama Iteung, Ajo babak belur hingga jungkir balik — dia jatuh cinta. 

Akankah Ajo menjalani kehidupan yang bahagia bersama Iteung dan, pada akhirnya, berdamai dengan dirinya?

Di Locarno International Film Festival, “Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas” akan World Premiere dan berkompetisi di program Concorso internazionale (kompetisi internasional) untuk memperebutkan hadiah utamanya, Golden Leopard. 

Film akan tayang untuk pertama kalinya di tanggal 8 Agustus dan akan mengadakan empat pemutaran sampai tanggal 10 Agustus 2021.

Sedangkan di Toronto International Film Festival (TIFF) akan berpartisipasi di sesi Contemporary World Cinema. TIFF berdedikasi untuk mempersembahkan film-film terbaik internasional dan juga Kanada untuk memberikan pengalaman berharga bagi pencinta film dan kreator segala usia dan latar belakang. 

Asal tahu saja, “Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas” atau judul internasionalnya “Vengeance is Mine, All Others Pay Cash” merupakan kerjasama antara Indonesia, Singapura dan Jerman. 

Diproduseri oleh Palari Films dengan Ko-Produser Singapura yaitu Phoenix Films dan E&W Film; sedangkan Ko-Produser Jerman yaitu Match Factory Productions dan sutradara Fatih Akin melalui rumah produksinya Bombero Internasional. 

Turut didukung oleh Produser Eksekutif yaitu Natasha Sidharta dan Willawati (Kaninga Pictures) keduanya dari Indonesia. Film ini juga mendapatkan grant dari World Cinema Fund dan Filmforderung Hamburg SchleswigHolstein. Untuk international sales agent film ini dipegang oleh The Match Factory. (Arianto)

Read More

Kapolri Siapkan Strategi Capai Vaksinasi 70 Persen di Hari Kemerdekaan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan strategi vaksinasi massal sebagai hadiah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) pada 17 Agustus 2021 nanti, pelaksanaan percepatan vaksinasi massal bisa mencapai 70 persen. 

Terkait dengan target tersebut, Sigit mengungkapkan bahwa, telah menginstruksikan kepada seluruh Kapolda jajaran untuk melakukan percepatan vaksinasi guna meraih target di Hari Kemerdekaan RI tersebut. 

"Kami laksanakan Vicon dengan para Kapolda pada tanggal 17 Agustus, Insya Allah kami dibantu dengan kerjasama rekan-rekan baik Pemda, TNI serta seluruh relawan akan mampu capai target 70 persen  untuk vaksin bersama," kata Sigit di Polda Metro Jaya, Minggu (1/8/2021).

Menurut Sigit, guna mencapai target 70 persen vaksinasi tersebut diperlukan pengorganisasian dan strategi yang baik. Diantaranya, adalah seperti yang akan dilaksanakan di Jakarta yakni melakukan 'Gerakan Vaksinasi Merdeka'. 

"Perlu ada pengorganisasian yang bagus kemudian strategi yang bagus. Tadi setelah dipaparkan, kami kemudian jadi jelas bahwa target ini bisa tercapai," ujar Sigit. 

Selain gerakan vaksinasi massal, Sigit menekankan, dalam percepatan pembentukan Herd Immunity atau kekebalan kelompok terhadap virus corona, pihak kepolisian juga telah membuka gerai-gerai vaksinasi. 

Diketahui, 'Gerakan Vaksinasi Merdeka' di Jakarta akan diselenggarakan di 668 titik gerai vaksinasi yang tersebar di 900 RW, yang berada di Jakarta dengan melibatkan 4.500 relawan yang terdiri dari 1.800 orang tenaga medis, dokter pelaksana screening dan vaksinator. Dan 2.700 orang non tenaga medis, observator dan input administrasi. 

Setiap relawan akan mendapatkan penggantian ongkos transportasi melalui aplikasi Gojek dan insentif. Target yang akan dicapai yaitu 200 suntikan per-RW per hari mulai dari 1 Agustus, sehingga dapat mencapai 3.060.000 suntikan pada saat hari Kemerdekaan RI ke-76 tanggal 17 Agustus nanti. (Arianto)

Read More

Sejumlah Pegawai KPK Terpapar Covid-19, H. Firli Bahuri: Pemberantasan Korupsi Tetap Jalan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pandemi Covid-19 berdampak hampir pada seluruh aktivitas masyarakat, termasuk upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK.

Trisula strategi pemberantasan korupsi melalui upaya Pencegahan, Penindakan, dan Pendidikan Antikorupsi butuh berbagai penyesuaian teknis pelaksanaannya.

"Melihat kasus positif Covid-19 yang masih relatif tinggi hampir di seluruh wilayah Indonesia, tak terkecuali yang menimpa beberapa pegawai KPK, mengharuskan kami menyesuaikan kondisi tersebut," ujar ketua KPK H. Firli Bahuri kepada awak media di Jakarta. sabtu (31/07)

"KPK mengutamakan keselamatan jiwa insan KPK karena keselamatan jiwa adalah hukum tertinggi". 

Selanjutnya, Firli juga menuturkan bahwa KPK juga mengalami derita, karena sejak awal 2020 sampai dengan tanggal 31 juli 2021 jumlah pegawai yang terkonfirmasi positif Covid 19 sebanyak 436 orang dan khusus Kedeputian Penindakan sebanyak 141 orang. 

Untuk tahun 2021, sebanyak 169 orang dari Kedeputian Penindakan, 41 orang terpapar covid karena mereka tetap bekerja sehingga terpapar covid 19. 

Dan selama pandemi Covid 19 sejak tahun 2020, sebanyak 10 orang pegawai KPK meninggal dunia, terakhir penyidik KPK Alm. Kompol Ardian. "Kami terus berjuang melawan dan berupaya menyelamatkan insan KPK dari Covid-19, namun Covid-19 belum bisa teratasi," ucapnya. 

"Saat ini, pertanggal 30 Juli 2021 masih ada 43 orang yang sedang menjalani isoman dan 3 orang masih dirawat di rumah sakit," ungkapnya.

Dengan pertimbangan kondisi internal, juga kondisi eksternal bahwa upaya pemberantasan korupsi tentunya juga melibatkan pihak-pihak eksternal KPK.

Asal tahu saja, KPK meminimalisasi mobilitas pegawai turun langsung ke lapangan. Sehingga, program kegiatan sebagian besar telah beralih ke daring.

"Meski dalam beberapa hal tetap butuh dilakukan temu fisik, sehingga pelaksanaannya pun tak jarang terkendala," terang Firli.

Pada proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan suatu perkara, ada beberapa hal yang tetap butuh tim KPK turun langsung ke lapangan. Misalnya, untuk menghimpun keterangan dan alat bukti.

"Adapun, dalam situasi pandemi dan keterbatasan personel KPK ini, kami memastikan pemberantasan korupsi tetap berjalan," tegas ketua KPK H. Firli Bahuri.

Kami tetap melakukan rangkaian sidang dakwaan, tuntutan, dan putusan yang sebagian telah beralih melalui daring. 

Selain itu, Kami juga tetap melakukan upaya-upaya penyelidikan dan penyidikan melalui case building guna mengungkap terangnya suatu perkara.

"Pada waktunya, KPK akan sampaikan setiap perkembangannya kepada masyarakat," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Mahfud MD: Perlu Dukungan Pimpinan Agama untuk Percepatan Vaksinasi Covid-19

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan perlu dukungan alim ulama dan pimpinan agama untuk percepatan vaksinasi Covid-19.

Hal itu dikatakan Mahfud MD saat silaturrahim virtual bersama Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, BNPB, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dengan Alim Ulama, Pengasuh Ponpes, Pimpinan Ormas Lintas Agama, dan Forkopimda se-Jawa Tengah, Sabtu (31/7).

"Kita perlu dukungan dan perantara alim ulama, pengasuh pondok pesantren, pimpinan agama untuk mendukung peningkatan implementasi kesehatan dan percepatan vaksinasi pada masyarakat," ujar Mahfud MD.

Dia pun mengajak masyarakat Jawa Tengah untuk saling bekerjasama tingkatkan disiplin protokol kesehatan. Menurut Mahfud MD, memperkuat kolaborasi bekerja secara kolektif berdasarkan kesadaran bersama adalah langkah yang cukup efektif.

"Tidak bisa juga ormas-ormas keagamaan dan berbagai kekuatan masyarakat dibiarkan bekerja sendiri, mari kolaborasinya diperkuat," ujar dia.

Terkait ketidakpatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan, menurut Mahfud MD, karena masyarakat tidak tahu dan karena terpengaruh hoaks. Oleh sebab itu, perlu pendekatan pendekatan budaya dan personal.

"Poinnya kita akan bekerja sama, saya akan mem-'follow up' semua masukan, terkait dengan hoaks media sosial. Mari kita bekerja sama," ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menjelaskan beberapa hari ini trennya menurun. Namun, dia menegaskan Covid-19 belum selesai dan masih membahayakan. Dia pun mengajak masyarakat Jateng tetap mematuhi protokol kesehatan.

"Kabar terakhir dari Jateng, hasil pemeriksaan hampir semua yang dites varian-nya adalah delta. Artinya semua punya potensi terpapar. Mulai kita temui juga tanpa gejala. Di statistik Yang meninggal siapa kok Jateng banyak sekali? yang pertama sudah sepuh, kedua yang punya komorbid, yang ketiga yang belum divaksin, keempat yang terlambat melapor," ujar Ganjar.

Ganjar menambahkan, terkait pandemi Covid-19 di Jawa Tengah setidaknya masyarakat dapat dikategorikan dalam tiga kelompok.

"Kita mendeteksi ada tiga kelompok, pertama yang sangat percaya Covid-19, saking percayanya sampai paranoid semua jamu diminum, sampai mules-mules semua diminum," kata dia.

Yang kedua yang paling bagus adalah yang rasional, mereka mengerti 5M, 5M sekarang diringkas jadi 1M: manut. Manut (nurut) saja.

"Ketiga ini kelompok yang tidak percaya, mengatakan ini konspirasi bahkan disampaikan pada publik," ucap Ganjar.

Dalam Kesempatan yang sama, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menjelaskan, setiap peristiwa ada hikmahnya, termasuk cobaan pandemi Covid-19 yang sedang menimpa seluruh umat manusia.

"Pandemi ini memang cobaan, tapi di saat yang sama pandemi ini juga mengajarkan kita untuk peduli sesama dan memperkuat solidaritas sosial," kata Menag.

Dia menambahkan, menghadapi pandemi tidak bisa diselesaikan "head to head", tetapi semua elemen masyarakat harus bersatu, khususnya pemerintah, masyarakat dan tokoh agama.

"Kita tahu banyak yang terpapar itu teman, sahabat, guru kita, orang yang kita cintai. Tentu kita tidak bisa membiarkan atau secara sembunyi egois melawan pandemi ini. kita harus bersama-sama baik itu masyarakat, tokoh agama, maupun pemerintah. Tidak bisa kita selesaikan 'head to head' satu lawan satu, harus kita keroyok bersama," tutur pria yang biasa disapa Gus Yaqut. (Arianto)

Read More