PKS Jakarta Selatan Gelar Business Opportunity Expo

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Pandemi Covid-19 yang kini menyebar di seluruh dunia termasuk Indonesia, telah membuat pelaku UMKM menghadapi tekanan yang sangat berat.  Pandemi ini telah membuat mereka tidak bisa melakukan aktivitas ekonomi sebagaimana biasanya.

Untuk itu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jakarta Selatan menggelar Business Opportunity Expo (BOE) untuk mentoring usaha mikro, kecil, dan menegah (UMKM) dengan tema "UMKM Berjaya di Masa Krisis" secara offline dan online pada Ahad (17/10) di Aula DPC PKS Mampang Prapatan Jakarta.

"PKS punya program pemberdayaan UMKM, yaitu memberikan fasilitas kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk masuk ke market place, selanjutnya kami serahkan fasilitas tersebut kepada UMKM untuk dikelola secara mandiri, kami hanya mengedukasi aja," kata Umar Nardi, Penanggung jawab Acara (PIC) di Jakarta. Minggu (17/10)

Asal tahu saja, webinar tersebut bertujuan  membantu UMKM baru bertumbuh dan berkembang. "Selain itu, berbagi penguatan melewati masa-masa krisis ekonomi dalam masa Pandemi Covid-19," ucapnya. 

Kemudian, lanjut Umar, Melatih para pelaku UMKM yang sudah berhasil untuk dapat menjadi Mentor UMKM dan berbagi pengalamannya kepada UMKM pemula.

"Saat ini, dibutuhkan kepedulian membentuk forum untuk bisa berbagi inspirasi dan pengalaman agar dapat tumbuh dan berkembang bersama," pungkasnya.

Turut hadir para narasumber: Latif Abidin, Mantan Sales & Praktisi UMKM dan Owner Jaya Print membawakan Topik "Cara UMKM Bangkit dan Meroket" dan
M.Adam Ibrahim, Ketua BPJE PKS Jakarta Selatan dengan Topik "From Zero To Hero"

Hadir juga Narasumber: H. AL-Mansyur Hldayatullah, Lc, Ketua DPD PKS Jakarta Selatan dengan Topik "PKS Peduli UMKM" dan M. Achmad Yani, S.IP.,, M.Pd, Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta dengan Topik "Peran Legislatif Dalam Memajukan UMKM" serta Dr. Kurniasih Mufidayati, M.si, Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS dengan Topik "Pemberdayaan Perempuan Bangkitkan UMKM". (Arianto)

Read More

Ada Potensi Cuan Besar di Minyak Atsiri, Kemenperin Optimalkan Hilirisasi

Duta Nusantara Merdeka | Bogor

Kementerian Perindustrian terus mendorong pengembangan sektor industri hilir minyak atsiri (IHMA) agar bisa lebih berdaya saing. Apalagi, Indonesia punya potensi ketersediaan bahan baku yang beragam, bahkan menjadi rumah bagi sekitar 40 jenis tanaman atsiri dari 99 jenis tanaman atsiri di dunia. Hal ini merupakan potensi bagi peningkatan nilai tambah ekonomi melalui industri pengolahan dalam negeri.

“Indonesia sebagai negara iklim tropis memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, sehingga bisa menjadi episentrum untuk pengembangan sektor IHMA. Masih ada peluang besar untuk memperluas usaha atau meningkatkan investasinya dalam rangka membuka banyak kesempatan lapangan kerja,” kata Plt. Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin, Putu Juli Ardika saat melakukan kunjungan kerja di PT. Indesso Aroma, Cileungsi, Bogor, Jumat (15/10).

Plt. Dirjen Industri Agro mengemukakan, minyak atsiri telah digunakan sebagai bahan baku industri untuk bahan perasa (essence), perisa (flavor) dan wewangian (fragrance).  Total produksi minyak atsiri utama Indonesia mencapai 8.500 ton pada tahun 2020. 

Beberapa jenis minyak atsiri tropis Indonesia antara lain minyak cengkeh, sereh wangi, nilam, pala, akar wangi, dan kayu putih. “Selain itu, produk olahan minyak atsiri juga dipergunakan untuk bahan baku industri jamu dan fitofarmaka, seperti minyak jahe dan minyak adas. Seluruh jenis produk turunan minyak atsiri dipercaya mempunyai khasiat positif untuk kesehatan,” paparnya.

Putu menyampaikan bahwa pihaknya telah mengidentifikasi potensi nilai ekonomi yang besar dari sektor IHMA. Di sektor hilir, terdapat pemain besar global yang telah mengoperasikan pabrik olahan minyak atsiri. Di sektor hulu atau perkebunan, terdapat ratusan ribu petani atsiri yang menjadi pemasok bahan baku industri. 

“Dengan demikian, rantai nilai hulu-hilir di sektor IHMA menjadi terintegrasi. Melalui rantai nilai hulu-hilir yang terintegrasi ini, akan tercipta nilai ekonomi yang harmonis, termasuk berperan dalam membangkitan ekonomi rakyat di pedesaan melalui program kemitraan industri,” tuturnya.

Putu menyatakan, kunci pengembangan sektor IHMA agar bisa lebih berdaya saing antara lain melalui riset dan inovasi, formulasi produk, serta memanfaatkan teknologi terkini dalam produksi untuk menghasilkan aneka produk hilir yang bernilai tambah tinggi. 

“Upaya tersebut perlu didukung dengan fasilitas riset yang memadai, SDM kompeten, dan kemampuan capturing and delivering value to market yang kuat, sehingga Indonesia menjadi produsen berbagai produk turunan minyak atsiri berskala dunia,” imbuhnya.

Putu menambahkan, perlunya pemberian materi pelajaran di bangku sekolah terkait pengenalan tanaman atsiri, proses produksi minyak atsiri, dan produk-produk hilir minyak atsiri, karena produk hilir olahan minyak atsiri kerap digunakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. 

“Contohnya adalah parfum, sabun mandi, pasta gigi, bumbu mi instan, produk makanan dan minuman, hingga kosmetik itu mengandung minyak atsiri. Jadi, sering kita tidak sadari, mulai bangun sampai tidur lagi, kita jumpai produk olahan minyak atsiri tersebut,” sebutnya.

Oleh karena itu, melalui program edukasi mengenai potensi budidaya bahan baku dan peluang bisnis di sektor IHMA ini, Indonesia akan bisa menumbuhkan lebih banyak produsen olahan minyak atsiri yang andal di kancah global. “Perlu sosialisasi atau kampanye yang masif sehingga produk olahan minyak atsiri bisa menjadi tren gaya hidup di tengah masyarakat seperti produk olahan kopi,” tandasnya.

Vice President of Research & Development Division PT. Indesso Aroma Leo Seno Broto menyampaikan, perusahaan yang berdiri sejak tahun 1968 sebagai pabrik distilasi minyak cengkeh sederhana ini telah menjadi pemimpin pasar di Asia Tenggara dalam industri Flavor & Fragrance (F&F) serta Food and Wellness Solutions. 

“Saat ini, kami adalah pemimpin pasar global untuk produk turunan minyak cengkeh, yang menguasai market share 60%. Selain itu, kami telah melayani lebih dari 2.000 pelanggan di Indonesia dan ekspor ke lebih dari 50 negara”, ungkapnya.

Leo menyampaikan, kinerja gemilang tersebut merupakan capaian perusahaan yang berfokus pada strategi bisnis yang konsisten dan berkelanjutan, dalam hal pengolahan sumber daya alam atsiri di Indonesia. “Jadi, kami fokus untuk memanfaatkan dan mengolah sumber daya alam kita yang kaya ini sebagai bahan baku menjadi beragam produk hilir yang bernilai tambah tinggi,” ujarnya.

Selain itu, dalam upaya meningkatkan nilai tambah, perusahaan fokus terhadap peningkatan inovasi. “Sehingga produk kami berdaya saing tinggi, karena kami fokus pada pemenuhan pasar ekspor. Sebanyak 90% produk kami diekspor, meliputi sekitar 45% pasar Amerika Serikat, sekitar 35% di Eropa, dan sisanya menyebar ke negara-negara lain,” sebutnya.

Leo menambahkan, perusahaan juga fokus terhadap upaya kepedulian lingkungan dan proses yang berkelanjutan. “Kami menginisiasi model bisnis yang tertelusur, transparan, dan adil, menghubungkan petani dengan end-user melalui kontrak mutual jangka panjang. Lebih dari 3.600 petani telah kami bina dengan melibatkan 20 partner dalam hal penyediaan bahan baku dengan mendukung konsep ekonomi sirkular,” tandasnya.

PT. Indesso Aroma telah menjadi pemain ekspor produk industri hilir minyak atsiri berkelas dunia melalui cabang internasional yang beroperasi di Malaysia, Singapura, dan Tanzania (Afrika). Produsen hilir minyak atsiri ini mempunyai tiga pabrik pengolahan, yaitu di Purwokerto (first processing) serta di Cileungsi-Bogor dan Ungaran-Jawa Tengah (Second and further processing). 

Perusahaan tersebut juga mempunyai perusahaan joint venture dengan Firmenich Swiss dalam memproduksi produk hilir flavor and fragrance, yang berlokasi di dekat pabrik Cileungsi. Dalam menjalankan operasionalnya, PT. Indesso Aroma mengedepankan mekanisme kemitraan bersama petani rakyat yang menjunjung tinggi aspek sustainability, equality, dan responsible collaboration. 

Bahan baku minyak atsiri yang digunakan PT. Indesso Aroma adalah minyak cengkeh, minyak daun cengkeh, minyak gagang cengkeh, dan minyak serai wangi. Sumber atsiri lainnya, yaitu minyak kakao, merica hitam, minyak jeruk purut, minyak sereh dapur, dan minyak jahe. PT. Indesso Aroma juga menjalin kemitraan dengan pekebun atsiri rakyat, yaitu menyerap produksi minyak atsiri (hasil penyulingan bagian tanaman atsiri) dengan kontrak pasokan atau kualitas tertentu termasuk melalukan pembinaan sustainable/traceability agar sesuai dengan standar pasar internasional. (Tha/Lak)

Read More

Berdayakan BLK Komunitas Untuk Permudah Masyarakat Akses Pelatihan Kerja

Duta Nusantara Merdeka | Jayapura 

Selain bersifat _link_ and _match_ dengan industri yang ada di sekitarnya, pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas ke depannya dapat diperluas dengan melibatkan beragam komunitas lainnya, seperti serikat pekerja/serikat buruh atau organisasi kemasyarakatan. Dengan demikian, diharapkan semakin banyak penduduk angkatan kerja yang mendapatkan kemudahan dalam mengakses lembaga pelatihan kerja. 

"Pelatihan berbasis kejuruan dan keterampilan yang dikembangkan perlu disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja lokal dan mendorong minat masyarakat untuk berwirausaha, sehingga pada akhirnya dapat menekan angka pengangguran dan memulihkan perekonomian yang berbasis tenaga kerja produktif," ujar Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma'ruf Amin saat meresmikan dimulainya pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas di Papua dan Papua Barat, yang salah satunya melalui kerjasama dengan Yayasan Global Mission International Indonesia (GMII) di Manokwari, Sabtu (16/10/2021).

Lebih lanjut, Wapres berharap amanah yang diberikan kepada Yayasan GMII melalui program BLK Komunitas ini dapat menciptakan sumber daya manusia (SDM) Papua yang dapat lebih berdayasaing, memiliki karakter yang kuat, serta dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat khususnya Orang Asli Papua (OAP). 

"Saya berharap pembangunan BLK Komunitas Yayasan GMII, menjadi salah satu pondasi bagi masa depan Papua dalam menciptakan dan meningkatkan SDM di tanah Papua yang hebat ini," tuturnya.

Pada gelaran _Kick Off_ Pembangunan BLK Komunitas dalam rangka pengembangan SDM kompeten di Papua dan Papua Barat ini, Wapres juga berpesan kepada penerima bantuan BLK Komunitas agar dapat mengelolanya secara baik dan berkelanjutan.

"Tetap berkomitmen untuk berperan aktif dalam percepatan peningkatan kompetensi SDM Indonesia dan khususnya SDM Papua guna dapat mempercepat pembangunan kesejahteraan di Papua," pintanya.

Lebih jauh, Wapres memaparkan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua, pada periode Agustus 2020, jumlah angkatan kerja yang ada di Papua sebesar 1.767.403 jiwa. 

"Data ini terdiri dari komponen angkatan kerja yang bekerja sebesar 1.691.475 jiwa dan komponen angkatan kerja yang menganggur sebesar 75.658 jiwa," urainya.

Data BPS ini, sambung Wapres, menggambarkan bahwa tingkat pengangguran terbuka meningkat sebesar 4,28 persen, serta persentase penduduk miskin pada September 2020 yang masih di angka 26,80 persen.

"Masih relatif tingginya angka pengangguran antara lain disebabkan oleh ketidaksiapan untuk beradaptasi terhadap perubahan dengan disrupsi yang mengikutinya, sehingga diperlukan kecepatan, ketepatan, dan efisiensi sebagai pondasi yang penting untuk bisa bersaing terhadap negara lain di era teknologi digital saat ini," ujarnya. 

Oleh sebab itu, kata Wapres, pemerintah telah menetapkan Pembangunan SDM sebagai program prioritas yang paling utama.

"Faktor kualitas SDM menjadi kunci untuk memenangkan persaingan global, yang apabila didukung oleh tenaga kerja yang berkualitas akan meningkatkan daya saing terhadap negara-negara lainnya," pungkasnya. 

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah menuturkan bahwa pembangunan BLK Komunitas bertujuan untuk mendekatkan dan mempermudah akses pelatihan kepada masyarakat yang membutuhkan. 

"Kami ingin menunjukkan bahwa dengan pembangunan BLK Komunitas ini, pemerintah bertekad untuk menjangkau segala kesulitan ketenagakerjaan yang belum terjangkau di masyarakat," tuturnya.

Sebagai informasi, berdasarkan data BPS pada Februari 2021, jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 8,75 juta jiwa. Jumlah tersebut meningkat 26,26 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yakni sebesar 6,93 juta jiwa. (Tha/Lak)

Read More

HIMNI Gelar Rapat Kerja Nasional VI di Jakarta

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Himpunan Masyarakat Nias Indonesia (HIMNI) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) VI pada Sabtu (16/10/2021) di Hotel Aston Pluit Jakarta. Berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi. Rakernas wajib dilaksanakan oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP) HIMNI minimal satu kali dalam satu periode kepengurusan.

"Penyelenggaraan Rakernas kali ini tidak seperti yang sebelum – sebelumnya sehubungan masih dalam suasana pandemi Covid-19. Rakernas HIMNI ke-VI ini digelar secara offline dan online. Asal tahu saja, HIMNI dideklarasikan pada tanggal 20 Januari 2000 dan telah berkiprah serta berkontribusi untuk kemajuan Pulau Nias khususnya dan Indonesia pada umumnya," kata Marinus GEA, S.E., M.AK. Ketua Umum Himpunan Masyarakat Nias Indonesia kepada awak media di Jakarta.

Menurut Marinus, Rakernas HIMNI ke-VI ini merupakan mekanisme organisasi yang sudah diatur dalam anggaran dasar rumah tangga dengan tujuan untuk mengevaluasi program-program kerja yang sudah ditetapkan sebelumnya, dan sekaligus akan merumuskan kembali program-program strategis yang menjadi program HIMNI kedepan yang bersinergi dengan kekuatan HIMNI dan kekuatan pemerintah terutama untuk membangun Indonesia melalui kepulauan Nias.

Selain itu, kata Marinus yang juga Anggota DPR RI, HIMNI mendorong kepulauan Nias menjadi sebuah Propinsi. Hingga saat ini, sebagaimana kita ketahui bahwa pemekaran menjadi sebuah Propinsi sedang dilakukan moratorium oleh Presiden, sehingga kemajuan di Pulau Nias harus dilakukan secara mandiri. "Untuk itu, Kita meminta dukungan dari pemerintah pusat untuk membuka pintu demi kemajuan Pulau Nias," ucapnya.

"Ia berharap, HIMNI menjadi  rumah besar (Omo Zebua) buat kami untuk menjadi persekutuan kami serta untuk menyatukan dan mensinergikan segenap kekuatan yang kami miliki," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Karang Taruna Kelurahan Jatipadang Gelar Vaksinasi Gratis

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta  

Pemerintah berupaya mempercepat vaksinasi secara merata untuk semua masyarakat Indonesia, dalam rangka penanganan Covid-19. Pemerintah pun telah menargetkan orang yang divaksinasi berjumlah 2 juta vaksin perhari.

Terkait hal tersebut, Karang Taruna Kelurahan Jatipadang bekerja sama Koramil 03 Pasar Minggu Jakarta Selatan menggelar vaksinasi gratis pada Sabtu (16/10) di halaman Kelurahan Jatipadang, Jakarta. 

Walikota Jakarta Selatan yang hadir di lokasi acara melakukan peninjauan langsung ke sentra Vaksinasi dan berinteraksi dengan masyarakat yang akan di vaksin dan penyelenggara acara ini. 

"Kegiatan ini sebagai wujud dukungan terhadap upaya Pemerintah mempercepat vaksinasi massal demi Indonesia pulih dari pandemi Covid-19, karena masih banyak warga Kelurahan Jatipadang yang belum divaksinasi," kata Taufik, Sekretaris Karang Taruna.

Selain itu, kata Taufik, Panitia menargetkan 300 dosis vaksin, adapun vaksin yang digunakan jenisnya berbeda-beda yakni ada Pfizer I & 2, Astrazeneca 2 dan Sinovac 1 & 2.

Sementara itu, Lurah Jatipadang, Nurif Arifin menyampaikan, Kami terus menyisir warga Kelurahan Jatipadang yang belum di vaksin dan terus mengingatkan pentingnya vaksinasi, bahkan kami mengirim undangan kepada warga yang belum divaksin melalui Karang Taruna.

Asal tahu saja, vaksinasi di Kelurahan Jatipadang telah mencapai hampir 80 persen dan vaksinasi ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas warga.

"Ia berharap, selama kegiatan vaksinasi ini bisa berjalan dengan aman dan lancar, serta tetap menerapkan protokol kesehatan dengan cuci tangan, gunakan masker dan jaga jarak, walaupun sudah melaksanakan Vaksin Covid-19," pungkasnya. (Tha/Lak)

Read More

Terkait Kasus Jiwasraya, Pemerintah yang Beradab Semestinya Tidak Korbankan Rakyat

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Kisruh gagal bayar polis Asuransi Jiwasraya sampai saat ini belum terselesaikan. Sebagai perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh negara, dalam hal ini Pemerintah Republik Indonesia, PT. Asuransi Jiwasraya (PT. AJS) mempunyai total kewajiban untuk dibayar (liabilitas) sebesar Rp. 59,7 triliun kepada seluruh pemegang polisnya.

Melihat realita yang terjadi pada kasus Jiwasraya, alumni PPRA-48 Lemhanas RI Tahun 2012, Wilson Lalengke, S.Pd., M.Sc., MA., mengatakan bahwa dirinya merasa prihatin dengan kondisi tersebut. Dirinyapun mendesak agar Pemerintah tidak lepas tangan terhadap pembayaran kewajiban PT. AJS kepada lebih 5 juta nasabahnya yang adalah rakyat Indonesia.

"Karena Jiwasraya adalah perusahaan negara, maka Pemerintah Republik Indonesia sebagai penanggungjawab perusahaan tersebut secara tegas diperintahkan oleh konstitusi untuk membayar hutang Jiwasraya itu kepada nasabah yang adalah rakyat Indonesia. Hal tersebut tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-4, bahwa Pemerintah wajib melindungi dan mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia," kata Wilson Lalengke, Jumat, 16 Oktober 2021.

Pemerintah sebuah negara beradab, lanjut Lalengke, yang menjunjung tinggi konstitusi dan peraturan perundangan, tidak akan pernah mengkhianati rakyatnya, apalagi mengorbankan rakyat. Ketidak-pedulian suatu pemerintahan terhadap nasib rakyat yang terzolimi oleh korporasi milik negara adalah suatu kejahatan dalam konteks hidup berbangsa dan bernegara.

"Pemerintah semacam itu dapat diminta pertanggungjawaban secara politik maupun hukum, termasuk hukum internasional karena terkait dengan perlindungan hak azasi manusia jutaan rakyat Indonesia yang tidak diindahkan oleh pemerintahan dimaksud," tegas Wilson Lalengke yang pernah menjabat Kepala Subbid Program pada Unit Kajian Kebijakan dan Hukum Sekretariat Jenderal DPD-RI ini.

Sementara itu, seorang karyawan PT. AJS, Latin, SE, mengungkapkan bahwa jauh sebelum tahun 1998, Perseroan Jiwasraya yang lahir pada tahun 1859 di zaman Hindia Belanda (NILLMIJ), mendapat Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar 235 miliar. Kemudian selama 22 tahun Perseroan Jiwasraya dibiarkan tanpa bantuan akses permodalan, yakni sejak krisis moneter melanda dunia hingga terjadinya resesi ekonomi saat ini akibat Pandemi Covid-19.

"Artinya sejak 1998-2020 Perseroan Jiwasraya belum mendapatkan adanya tambahan PMN. Perseroan Jiwasraya dibiarkan menghadapi dan menyelesaikan permasalahannya sendiri tanpa akses permodalan dari pemerintah. Besaran PMN yang dikelola oleh Perseroan Jiwasraya menjadi asset sebesar 17 triliun per tahun 2019," ungkap Latin, yang juga merupakan nasabah aktif dari perusahaan asuransi plat merah itu. 

Awal mula prahara gagal bayar polis Jiwasraya diketahui melalui surat konfirmasi dari Dirut Perseroan Jiwasraya yang berinisial HTS, kepada tujuh bank yang merupakan agen penjual produk asuransi PT. AJS. Statement HTS di ruang publik memicu rusaknya kepercayaan pemegang polis terhadap Jiwasraya atas ketidakmampuannya dalam membayar dana saat jatuh tempo polis.

Belum diketahui apa motivasi HTS yang berinisiatif mengambil keputusan membuat pengumuman gagal bayar polis tersebut. Langkah itu dilakukan secara maraton yang dipublikasikan lewat media pemberitaan online di ruang publik. Pengumuman gagal bayar polis senilai 802 miliar diketahui pada saluran pemasaran bancassurance, pada Oktober 2018.

Atas permasalahan tersebut, PT. AJS mengambil langkah penyelamatan dan penyelesaian dengan menyusun beberapa program diantaranya:

1. Opsi corporate action yakni mendirikan PT. Jiwasraya Putera yang bertujuan sebagai sekoci penyelamatan arus kas bagi induknya. Setelah didapatkan izin pendirian dan beroperasi, ternyata implementasinya tidak sesuai harapan awal atau gagal. Berdasarkan hal tersebut, izin PT Jiwasraya Putera dicabut oleh OJK pada 25 September 2020. Alasan pencabutan izin tersebut belum terkonfirmasi. Hingga tulisan ini disajikan belum ada penjelasan resmi dari OJK.

2. Program restrukturisasi polis-polis konsumennya akan dialihkan ke perusahaan baru. Upaya penyelamatan dan penyehatan yang kedua adalah melalui penyelesaian 'Rencana Penyehatan Keuangan Jiwasraya' (RPK-J) yang diusulkan Dewan Direksi Perseroan Jiwasraya bersama Kementerian BUMN. RPK-J diimplementasikan ke dalam program Restrukturisasi Polis-polis Konsumen yang akan dialihkan kepada Asuransi IFG Life sebagai penampung portofolio milik Jiwasraya.

Program restrukturisasi polis adalah tindakan merevisi seluruh kewajiban (liabilitas) PT. AJS, yang diproyeksikan menjadi kewajiban Pemerintah per 31 Desember 2021 dengan total kewajiban sebesar 59,7 triliun. Melalui program restrukturisasi polis, jumlah Rp. 59, 7 triliun itu kemudian dikurangi 40%, sehingga kewajiban Pemerintah terhadap pemegang polis menjadi berkurang sebesar Rp. 23,8 triliun, atau hanya sebesar Rp. 35,8 triliun.

Faktualnya, Pemerintah hanya menganggarkan PMN sebesar Rp. 22 triliun melalui APBN-P 2021 yang akan diberikan secara bertahap. Jika dilihat dari total liabilitas Perseroan sebesar 59,7 triliun, maka masih ada selisih sebesar 37 triliun. Angka 22 triliun ini tentunya tidak mencukupi kebutuhannya. Menurut Pemerintah dan Jiwasraya dalam beberapa statement mengatakan opsi ball-in, transfer, melalui revisi kewajiban Pemerintah atau dikenal program restrukturisasi polis-polis konsumen merupakan solusi terbaik diantara opsi-opsi lain.

Atas permasalahan tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku wakil dari Pemerintah agar:

- Menyusun mitigasi resiko atas potensi gugatan pemegang polis eksisting yang tidak bersedia mengikuti program restrukturisasi PT. AJS.

- Mengambil kebijakan pendukung atas potensi resiko keuangan beberapa BUMN yang terdampak signifikan dalam Program Restrukturisasi Polis PT. AJS.

Atas rekomendasi tersebut, menteri keuangan selaku wakil Pemerintah akan menindaklanjuti dengan menunggu hasil putusan pengadilan kasus PT. AJS. Demikian dikutip dari sumber LHKPP (Laporan Harta Kekayaan Pejabat Perusahaan ) tahun 2020.

"Upaya penyehatan dan penyelamatan BUMN Asuransi Jiwasraya melalui program restrukturisasi polis-polis konsumennya menimbulkan paradoks. Yang pada akhirnya hanya mematikan core bisnis asuransi tertua milik negara dengan merugikan kepentingan para pemegang polisnya," jelas Latin lagi.

Dalam hal ini, Pemerintah bertanggungjawab terhadap pemegang polis dengan liabilitas Perseroan Rp. 59,7 triliun. Jika tidak, maka akan berpotensi adanya gugatan hukum dari pemegang polis kepada Pemerintah. Pemerintah hendaknya mengevaluasi kembali usulan RPK-J oleh Dewan Direksi Jiwasraya bersama Kementerian BUMN dan melakukan check and balance terhadap sejumlah persoalan mendasar di Perseroan Jiwasraya.

“Saya berharap Pemerintah RI bersama Jiwasraya mampu menjalankan amanah Undang-undang No. 40 Tahun 2014 Pasal 1 dan Pasal 15 tentang Perasuransian dan berkomitmen secara sungguh-sungguh untuk menjalankannya. Hal ini untuk menghindari resiko terampasnya kepentingan publik dan kepentingan hajat hidup orang banyak khususnya para pemegang polis Jiwasraya,” pungkas Latin yang telah bekerja sebagai mitra PT. AJS selama belasan tahun. (Tha/Lak)

Read More

Kemenpan RB: Masyarakat Diminta Cermat Kenali Gelagat Calo CASN

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Maraknya penipuan yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab di masa perekrutan calon abdi negara kerap terjadi. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terus mengimbau masyarakat agar cermat mengenali modus penipuan yang dilakukan para calo yang menjanjikan kelulusan menjadi aparatur sipil negara (ASN) dengan meminta imbalan tertentu. 

Kepala Biro SDM dan Umum Kementerian PANRB Sri Rejeki Nawangsasih menyampaikan setidaknya ada beberapa gelagat calo yang harus dikenali dan diwaspadai masyarakat. “Pertama, biasanya calo berusaha mendekati kita, bersikap mengenal, dan berada di sekeliling kita. Di tahap ini mereka sedang melakukan pendekatan,” ungkap Sri saat ditemui usai pelaksanaan seleksi kompetensi dasar (SKD) CPNS Kementerian PANRB di Gedung Nanggala Kopassus, Jakarta, Jumat (15/10).

Tahap selanjutnya, calo tersebut akan memberi nomor dan menginformasikan bahwa mereka bisa membantu untuk meluluskan peserta menjadi CPNS. Untuk lebih meyakinkan, calo tersebut juga akan menyatakan kedekatannya dengan pejabat instansi terkait, terutama dengan pejabat di Kementerian PANRB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai pelaksana teknis seleksi. 

Tak jarang, para calo tersebut berada di sekitar kantor instansi yang mempunyai regulasi tentang perekrutan. “Mereka bisa saja menyerupai pegawai Kementerian PANRB, baik dari segi pakaian seperti batik atau bahkan mengikuti seragam kami. Ini yang harus benar-benar diwaspadai oleh masyarakat dan para generasi muda yang ingin jadi PNS,” jelasnya.

Selain itu, masyarakat juga harus bijak ketika dihadapkan dengan situasi tersebut. Melakukan _cross check_ dan konfirmasi kepada instansi yang ditawarkan, adalah salah satu upaya untuk menghindarkan diri dari penipuan. Sri menekankan, bahwa pelaksanaan seleksi CASN tidak dipungut biaya, sehingga jika ada yang meminta imbalan untuk bisa jadi PNS, masyarakat patut curiga.

Lebih lanjut dikatakannya, seluruh calon ASN juga sudah harus mulai memahami _core values_ BerAKHLAK yang harus diterapkan seluruh ASN, terutama pada nilai Akuntabel dan Kompeten. Hal tersebut tak hanya didasari atas penerapan ujian berbasis komputer yang hasilnya bisa dilihat secara _real-time_, tapi juga mengedepankan kompetensi peserta untuk dapat melewati nilai ambang batas dengan melakukan tes secara mandiri dan jujur.

Hal tersebut diamini oleh Nabilla Andini, salah satu peserta SKD CPNS yang melamar di Kementerian PANRB. Nabilla mengapresiasi panitia pelaksana yang telah melakukan pemeriksaan peserta dan verifikasi dokumen secara teliti dan menyeluruh. 

Meski belum pernah didekati oleh calo, ia optimis bahwa adanya seleksi dengan menggunakan sistem _Computer Assisted Test_ (CAT), akan meminimalisir praktik penipuan dari oknum yang tidak bertanggung jawab. “Calo itu pasti ada, di tes apapun itu, baik PNS, BUMN, dan lain-lain. Adanya CAT ini tentu menutup celah praktik calo, setidaknya dapat meminimalisir risiko penipuan,” ujarnya. 

Selain memastikan protokol kesehatan dilaksanakan dengan benar, panitia pelaksana juga melakukan pemeriksaan peserta secara ketat. Sebelum memasuki ruang ujian, peserta akan diminta untuk mengecek suhu tubuh, mencuci tangan, melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen, serta melakukan pencocokan wajah peserta dengan yang tertera pada KTP dan Kartu Peserta Ujian. (Tha/Lak)

Read More

KLHK Gelar Forum Bisnis di Expo 2020 Dubai

Duta Nusantara Merdeka | Dubai, Uni Arab Emirates

Sebagai bagian dalam partisipasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di perhelatan Expo 2020 Dubai, KLHK menggelar forum bisnis bertajuk “Investasi dan Pengembangan Multiusaha Kehutanan di Indonesia” dan “Potensi dan Peluang Investasi dalam Perdagangan Produk Kehutanan” pada 11 Oktober 2021. Forum ini merupakan salah satu upaya KLHK dalam mengenalkan potensi hasil hutan Indonesia dan menarik investasi.

Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, KLHK, Agus Justianto, menyampaikan bahwa pelaksanaan forum bisnis ini diharapkan dapat membuka peluang dan meningkatkan pemasaran produk dari multiusaha kehutanan ke pasar Middle East dan pasar tradisional lainnya. 

“Kami begitu bersemangat karena acara ini dihadiri oleh banyak pelaku usaha asal Uni Emirat Arab, dan kami berkesempatan untuk menceritakan kekayaan hutan Indonesia serta potensi luar biasa yang kita miliki dari sektor perdagangan,” ujar Agus Justianto, pada 13 Oktober 2021 di Dubai.

Dikatakan Agus, promosi produk industri kehutanan menargetkan kenaikan sebesar 2 persen dari nilai ekspor tahun ini atau sekitar 0,22 Milyar penambahan. 

Selanjutnya, Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, KLHK, Wiratno menjelaskan bahwa forum bisnis seperti ini merupakan wadah yang begitu strategis

untuk mengenalkan potensi Indonesia dan meningkatkan ekspor produk hasil hutan. 

“Dalam kesempatan ini kami juga mengenalkan keindahan wisata alam Indonesia, kami harapkan dengan mengenalkan ekowisata seperti di Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Jambi, dan banyak tempat lainnya akan membantu menarik investasi masuk ke Indonesia,” kata Wiratno.

Dalam kegiatan bisnis forum, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga memperkenalkan 12 jenis kayu tropis Indonesia siap ekspor seperti benuang, bintangur, duabanga, jabon, matoa, nyatoh, nyawai, resak, samama, sindur, gerogong, dan Medang. Pada saat itu, 12 jenis kayu siap ekspor dan juga berbagai produk UMKM dari hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu, ditampilkan kepada pengunjung Expo 2020 Dubai di area rolling exhibition Paviliun Indonesia.

Selain acara ini dihadiri langsung oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Agus Justianto dan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Wiratno. Forum bisnis ini juga dihadiri secara daring oleh Wakil Menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Alue Dohong dan sejumlah calon investor dan buyer yang hadir secara langsung di Business Lounge Paviliun Indonesia, meliputi pelaku usaha terkait kertas, mebel, kerajinan, plywood, konstruksi bahan bangunan, dan hasil hutan bukan kayu. (Tha/Lak)

Read More

Wapres Apresiasi Kreativitas Kodam XVIII Kasuari dalam Menata dan Memanfaatkan Lingkungan

Duta Nusantara Merdeka | Manokwari

Di sela-sela kunjungan kerja di Provinsi Papua Barat, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma'ruf Amin beserta Ibu Hj. Wury Ma'ruf Amin menyempatkan diri berolahraga pagi di Kompleks Markas Besar Komando Daerah Militer (Makodam) XVIII/Kasuari di Jalan Manokwari - Maruni, Manokwari, Jumat (15/10/2021). 

Sekitar pukul 06.30 WIT, Wapres tiba di Makodam Kasuari dan disambut oleh Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan dan Pangdam XVIII/Kasuari Mayor Jenderal TNI I Nyoman Cantiasa, untuk kemudian berjalan santai mengitari Kompleks Makodam. 

Setelah berjalan santai sepanjang 1,5 km, Wapres melanjutkan berkeliling Kompleks Makodam menggunakan mobil Jeep Rubicon yang dikemudikan Pangdam Kasuari. 

Usai berkeliling melihat pemandangan sekitar Makodam, Wapres mengapresiasi kreativitas Kodam Kasuari dalam menata dan memanfaatkan lingkungkan. 

"Pemandangan di sini sangat menyenangkan dan memberikan semangat untuk bekerja dengan optimal," ungkap Wapres dalam keterangan persnya.

Menurutnya, penataan Kompleks Makodam Kasuari sangat baik dengan berbagai fasilitas yang lengkap. 

"Saya kira ini suatu bentuk penyiapan tempat yang luar biasa. Saya lihat tempat ibadahnya lengkap, ada masjid, ada gereja katolik dan protestan, bahkan juga akan dibuat pura," ungkapnya. 

Kelengkapan tempat ibadah dari agama yang berbeda tersebut, menurut Wapres merupakan wujud kebhinnekaan dan kerukunan dalam beragama. 

"Ini melambangkan tentang kebhinnekaan dalam agama dan kerukunan agama," tegasnya. 

Selain itu, salah satu tempat yang juga menarik perhatian Wapres adalah area perkebunan Green Kasuari yang dikelola Kodam. 

"Saya sangat apresiasi adanya semacam kebun percobaan untuk menanam berbagai bentuk komoditi sayuran, semangka, (dan) pengembangan anggrek," tuturnya.

Menurut Wapres, hal ini bisa menjadi contoh bagi Makodam dan juga Mapolda di tempat lain. 

"Dan untuk di Papua Barat ini saya kira ini bisa menjadi sesuatu yang bisa dikembangkan untuk pembelajaran bagi masyarakat, sehingga kita tidak perlu lagi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat bahkan kalau mungkin bisa untuk daerah lain," ujarnya. 

Bahkan, kata Wapres, hasil dari perkebunan ini dapat menjadi komoditas ekspor. Termasuk hasil panen ikan dari kolam yang berada di area tersebut. 

"Kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena ini anugerah besar khususnya tentu untuk orang Papua Barat, dan umumnya bagi kita seluruh bangsa Indonesia," ungkapnya.

Labih lanjut, Wapres menuturkan bahwa anugerah suburnya alam Indonesia akan terus dikembangkan dan dikelola dengan baik untuk kemakmuran bangsa dan kesejahteraan umat manusia bahkan hingga tingkat global.

"Anugerah besar yang akan terus kita kembangkan dan kelola dengan baik, kita manfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran bangsa, dan juga untuk kontribusi kita dalam membangun kesejahteraan umat manusia di tingkat global," tekadnya. 

Mengakhiri kunjungannya di Makodam Kasuari, Wapres melakukan penanaman pohon Matoa dan memberikan catatan kesan pada potongan kayu.

"Teruskan Pengabdian Kalian, Untuk Negeri Tercinta NKRI" tulisnya. (Tha/Lak)

Read More

Partai NasDem Gelar Rakorwil di Pekanbaru

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Rapat Koordinasi Wilayah, Partai NasDem Propinsi Riau digelar pada 12 hingga 14 Oktober 2021. Rakorwil ini dilangsungkan di salah satu hotel yang berada di Kota Pekanbaru. Turut hadir pengurus DPP, DPW dan DPD partai NasDem kabupaten dan Kota se-Propinsi Riau

"Dumai hari ini tidak lagi bicara tentang struktur Partai, tetapi Dumai hari ini berbicara bagaimana mengatur strategi kemenangan pemilu 2024," kata ketua DPD partai NasDem Kota Dumai. Kamis (14/10)

Menurut Yusman,  pertama kali Partai NasDem mengikuti Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2014 di Indonesia, kota Dumai bisa meraih 3 kursi di DPRD, NasDem mendapat kursi penuh 1 Fraksi dan Dumai juga sudah melahirkan kader NasDem sebagai wali kota Dumai bapak Zulkifli As, dan luar biasa memperjuangkan Partai NasDem di kota Dumai sampai-sampai mengorbankan istrinya ibu Hj Haslinar untuk maju di legislatif dan alhamdulillah ibu Haslinar terpilih sebagai anggota DPRD kota Dumai yang InsyaAllah akan menjadi ketua DPDR Dumai tahun 2024.

"Tidak ada yang mudah, tetapi tidak ada yang tidak mungkin, Terkait struktur Partai NasDem di kota Dumai, DPC dan DPRT plus plang papan nama Partai NasDem sudah lengkap semua. sebab kami selalu Konsolidasi ke tingkat bawah, maka nya Dumai saat ini tidak lagi bicara Struktur, akan tetapi Dumai saat ini bicara kemenangan 2024," sambung Yusman di depan seluruh peserta Rakorwil Partai NasDem Propinsi Riau tahun 2021.

 

Yusman telah menjadi jiwa, pikiran dan tindakan kader-kader Partai NasDem di kota Dumai, "Dengan tekad dan spirit itu NasDem Dumai mampu mewujudkan sebuah mimpi yang mungkin mustahil bagi banyak orang," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Jum'at Kelabu, JK Dibekuk Warga Gasak Sepeda Motor di Kwitang

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Sungguh malang bagi JK (27) di Jumat kelabu itu. Hatinya sudah tertutup nafsu, matanya gelap. Di saat kaum muslim hendak menunaikan sholat Jum'at.

Sasarannya jelas, pada sepeda motor para jemaah yang sedang khusyuk bersembahyang. Dengan satu alat pencongkel kontak motor dan korek apa gas yang sudah dimodifikasi, JK sesungguhnya telah berhasil mengeluar sepeda motor itu dari tempatnya.

Namun, nasibnya malang saat itu. Pemilik sepeda motor yang menyadari motornya hendak dibawa lari JK, langsung berteriak maling dan mengejarnya. Mendengar teriakan itu, warga sekitar keluar rumah dan ikut mengejar.(13/10/21)

Malang bagi JK, korban dan warga berhasil membekuknya. JK tak berdaya. Beruntung tak terjadi amukan massa. Nasibnya saat itu ada di tangan warga Jl. Kembangan Raya, Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta. Korban dan warga akhirnya melaporkan kejadian itu kepada polisi.

Tak lama kemudian perwira pengendali beserta SPK dan piket reskrim Polsek Senen, Polres Metro Jakarta Pusat datang menjemput JK. Polisi menyita sejumlah barang bukti berupa 1 sepeda motor Yamaha Mio warna biru dengan nomor polisi B3257TJO atas nama Mulyadi, satu kunci kontak Yamaha Mio, satu lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio, satu alat pencongkel kontak motor yang terbuat dari sebilah gunting dan korek api gas yang sudah dimodifikasi.

Akibat perbuatannya, JK terancam hukuman penjara selama 7 tahun. Ia dijerat pasal 53 Jo 363 ayat (1) KE 5E KUHP.

Kasus kriminal pencurian yang ditangani polisi kian hari kian meningkat, termasuk ketika pandemi tengah menggerogoti hidup warga masyarakat. Kelalaian dan kesempatan sekecil apa pun, dapat dimanfaatkan pelaku kejahatan untuk melancarkan tindak pencurian.

Selain kasus pencurian, beberapa Polsek juga mencatat tingginya kasus narkotika di wilayah hukum mereka. Masyarakat diminta tak lengah walau sedang hidup dalam pandemi covid-19. Kejahatan muncul bila ada kelengahan dan kesempatan.  (Rika/Ar)

Read More

Banting Mahasiswa Hingga Pingsan, Sepantasnya Oknum Polisi di Tangerang Di-PTDH dan Kapolda Banten Mundur

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta  

Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA menyayangkan aksi brutal yang dilakukan oknum aparat kepolisian pada saat pengamanan aksi demo damai Himpunan Mahasiswa Tangerang. “Sanksi yang pantas bagi si oknum polisi itu adalah PTDH alias Pemberhentian Tidak Dengan Hormat. Aneh bin absurd, ada pelayan membanting orang yang dilayaninya,” tegas alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 ini kepada media usai menyaksikan video viral detik-detik mahasiswa diangkat ke atas dan dibanting dengan keras diikuti tindihan badan oleh oknum polisi berbadan besar, Rabu, 13 Oktober 2021.

Sebagaimana diketahui, oknum aparat kepolisian tersebut pada saat pengamanan unjuk rasa damai mahasiswa di Kawasan Pemerintahan Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, melakukan tindak kekerasan yang berpotensi membunuh korbannya dengan bantingan yang keras ke aspal jalan. Mahasiswa yang bertubuh agak kecil itupun langsung kejang-kejang, pingsan tidak sadarkan diri dan harus dilarikan ke rumah sakit.

“Oknum aparat yang sudah membanting mahasiswa tersebut harus masuk ke sidang Kode Etik Profesi Polri (KEPP), bahaya sekali rakyat gaji dia untuk banting rakyat seperti membanting kayu bakar saja. Mentang-mentang badan besar berbaju besi pembelian rakyat, badan mahasiswanya kecil, dia seenak perutnya banting manusia. Itu kejahatan! Kecuali kalau si mahasiswa itu mengancam jiwa, si oknum polisi boleh melumpuhkan lawan dengan cara yang keras dan kasar,” tambah tokoh pers nasional yang selalu gigih membela rayat terzolimi oleh oknum aparat di negara ini.

Wilson Lalengke juga menyayangkan pernyataan pers yang dikeluarkan oleh Bidhumas Polda Banten yang menggunakan diksi yang tidak tepat dan sangat menyakiti hati publik. Pasalnya dalam press release yang disebarkan melalui berbagai WhatsApp group, Polda Banten terkesan cuci tangan atas tindakan brutal oknum anggotanya, dengan menggunakan kata ‘terbanting’ dalam menjelaskan peristiwa yang terjadi.

“Saya heran, sudah jelas dalam video yang viral itu si korban dibanting oleh oknum polisi, tapi Bidhumas Polda Banten mengatakan terbanting. Artinya, seakan mahasiswa itu terbanting sendiri, terjatuh sendiri, terpeleset sendiri, tanpa sengaja terbanting ke aspal. Saya sarankan Kabidhumasnya belajar Bahasa Indonesia lagi dengan benar. Banyak tempat kursus Bahasa Indonesia di Serang, silahkan tingkatkan kemampuan berbahasa-indonesia-nya agar tidak memalukan seperti itu dalam membuat press release,” ujar Lalengke menyarankan.

Walaupun demikian, tambahnya, PPWI menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Pimpinan Polri di wilayah Polda Banten melakukan penanganan cepat atas insiden itu. “Oleh karenanya kita berharap tindak-lanjut yang cepat juga terhadap oknum polisi pembanting rakyat, disamping karena tindakan itu meresahkan rakyat Indonesia, juga masuk kategori kejahatan, khususnya kejahatan terhadap demokrasi,” kata Lalengke.

Dia menekankan juga bahwa jika Kapolda dan jajaran pimpinan lainnya di tingkat Polres Tangerang tidak mampu menangani oknum itu secara tuntas dalam waktu sesingkat-singkatnya, maka sebaiknya Kapolda dan jajarannya mengundurkan diri saja dari jabatan tersebut. “Daripada dicopot Kapolri, menurut saya lebih terhormat mengundurkan diri karena tidak mampu mengendalikan anggotanya dalam melaksanakan tugas. Sederhana saja, tidak mampu yaa mundur, jangan mau enaknya saja digaji rakyat, fasilitas berlimpah, tanggung jawab nol," tukas lulusan pasca sarjana di bidang Etika Terapan dari Universitas Utrecht, Belanda, dan Unviersitas Linkoping, Swedia, ini tegas. (Tha/Lak)

Read More

Konser "48 Tahun Godbless – Mulai Hari Ini, Memulai Kembali"

Duta Nusantara Merdeka |  Jakarta

Untuk pecinta musik dan masyarakat Indonesia yang tidak sempat menyaksikan konser online berbayar 48 Tahun godbless yang berlangsung 31 Agustus 2021 lalu,  Anda bisa menikmati kembali performa Ahmad Albar, Ian Antono, Donny Fatah, Abadi Soesman dan Fajar Satritama beserta seluruh musisi papan atas lainnya yang terlibat dalam perhelatan  besar saat itu seperti: Isyana Saraswati, Danilla Riyadi, Fadly Padi, Andy /rif, Teza Sumendra dan banyak musisi ternama lainnya serta adanya tambahan 3 group band ternama  dalam edisi “RERUN &  EXCLUSIVE RE-RUN KONSER 48 TAHUN GODBLESS” dengan tema : “MULAI HARI INI, MEMUTAR KEMBALI”,  yang akan tayang pada pukul 20.00 sampai selesai, Hari Kamis, 28 Oktober 2021, bertepatan dengan HARI SUMPAH PEMUDA .

Diakui, konser yang dipromotori ROCKINLILO itu sukses menarik minat penonton. Namun persiapan yang singkat di tengah badai Covid-19 dan Kondisi PPKM ketat yang melanda Indonesia saat itu membuat banyak masyarakat yang tidak berkesempatan menyaksikan konser bersejarah itu.

Awalnya, konser ini hanya akan ditayangkan secara ONLINE sekali saja dan tidak akan ada tayangan ulang dimanapun. Namun karena banyaknya permintaan ulang dari berbagai pihak, akhirnya permintaan ini dipertimbangkan dan dipenuhi godbless dan ROCKINLILO.

Bukan hanya godbless dan artis-artis lainnya yang tampil di konser awal dalam  tayangan re-run ini, tetapi akan ada kejutan-kejutan lain untuk tetap menampilkan sesuatu yang segar, unik, intimate dan artistik yang dipastikan akan ada sesuatu yang BERBEDA untuk disuguhkan kepada masyarakat  meskipun ini adalah tayangan re-run.  Yaitu dengan adanya suguhan pertunjukan secara LIVE dari musisi yang tidak terdapat di konser awal.

Maka akan ada dua kategori di dalam edisi kali ini, yaitu KATEGORI RE-RUN & KATEGORI EXCLUSIVE RE-RUN. Untuk kategori RE-RUN sepenuhnya akan menayangkan ulang video konser godbless dan musisi-musisi yang tampil di konser awal dengan berbagai gimmick Behind The Scene suasana saat persiapan sampai setelah konser berlangsung.

Untuk kategori EXCLUSIVE RE-RUN, godbless dan ROCKINLILO mengajak 3 (tiga) group band milenial dari tiga genre berbeda. Mereka adalah KOTAK, BARASUARA dan SCALLER yang akan tampil LIVE dengan konsep menarik dan menghibur dengan membawakan lagu-lagu godbless.

ROCKINLILO akan menjahit konsep KATEGORI EXCLUSIVE RE-RUN dengan menarik dan artistik, di lokasi yang bernuansa Heritage yaitu di ruangan Gedung Pos Bloc Jakarta, dimana Kotak, Barasuara dan Scaller tampil live disaksikan / ditonton musisi seniornya godbless secara langsung.

Konsep menjaga kesinambungan musik Indonesia yang ditampilkan pada awal konser akan tetap dimunculkan di edisi re-run & exclusive re-run ini. Seperti halnya keterkaitan godbless dengan musisi milenial yang terlibat dalam konser 48 tahun godbless awal, maka pada edisi exclusive re-run ini kesinambungan tersebut dilakukan dengan tetap menggaet 3 band anak muda.

Apalagi sepak terjang godbless 48 Tahun di blantika musik rock Indonesia juga diakui oleh negara dengan diberikannya penghargaan pada saat konser awal yang diserahkan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Negera didampingi oleh pihak penyelenggara ROCKINLILO. Video dokumentasi  ini akan ditayangkan dalam tayangan re-run.

Pada penayangan konser online re-run dan Exclusive re-run ini, godbless dan ROCKINLILO akan memberikan apresiasi dan penghormatan kepada almarhum gitaris Burgerkill, Eben, yang berpulang beberapa hari setelah perhelatan besar konser 48 Tahun godbless. Penghormatan itu dilakukan dengan doa bersama dan pemutaran testimoni dari para musisi yang ikut terlibat dalam project konser 48 tahun godbless – Mulai Hari Ini.

Di akhir kata, Konsep Konser Online Berbayar juga diharapkan membangkitkan lagi usaha showbiz dan memacu para pelaku dunia hiburan untuk tetap berkarya demi kelangsungan ekonomi para pelaku seni budaya. Untuk itu mengharapkan masyarakat agar ikut menyaksikan “KONSER RE-RUN &  EXCLUSIVE RE-RUN  48 TAHUN GODBLESS” yang bertema “ MULAI HARI INI, MEMULAI KEMBALI “,  sekaligus merayakan hari Sumpah Pemuda pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021 mulai pukul 20.00 – selesai. (Tha/Lak)

Read More

Soal DPO Santoso Gunawan, Ketum PPWI Desak Kejari Jakarta Barat Tahan Tersangka

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA mendesak Kejaksaan Negeri Jakarta Barat agar segera memproses penerimaan berkas dan menahan tersangka atas nama Santoso Gunawan (61 tahun) yang sudah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak setahun yang lalu. Hal ini diungkapkan alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu kepada wartawan usai menemui Kepala Kejari Jakarta Barat, Dwi Agus Arfianto, SH, MH dan JPU Kurniawan, SH di Gedung Kejari Jakarta Barat, Rabu, 13 Oktober 2021.

"Saya tadi sudah bertemu Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, Bapak Dwi Agus, usai sholat zuhur, dan menyampaikan perkara DPO yang sudah setahun tidak diproses, yang oleh Polsek Kebon Jeruk yang menangani kasus ini menuding kendalanya ada di Kejari Jakarta Barat. Saya minta agar Kejari tidak terus-menerus mempermainkan warga yang mencari keadilan di negara ini," jelas Wilson Lalengke.

Sebagaimana diberitakan beberapa kali di ratusan media beberapa waktu lalu bahwa Santoso Gunawan, tersangka kasus tindak pidana pengeroyokan, hingga saat ini belum berhasil alias gagal ditangkap oleh aparat Kepolisian Sektor Kebon Jeruk, Polres Metro Jakarta Barat. Padahal, tersangka Santoso Gunawan ini telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) lebih dari setahun, tepatnya sejak 28 Agustus 2020 lalu [1].

Kasus ini sudah berjalan lebih dari 5 tahun sejak dilaporkan pertama kali oleh korban pengeroyokan Denny Darwis (40), warga Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pada 27 Juli 2016. Setelah melalui proses penyelidikan dan penyidikan yang cukup lama, pada 28 Agustus 2020 Santoso Gunawan ditetapkan sebagai kriminal pelarian sehingga harus masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang atau DPO.

Aneh bin ajaib, sang DPO Santoso Gunawan sesungguhnya tidak keman-mana. Orang ini tetap beraktivitas seperti biasa di kantornya, di Jl. Pioner No. 5, RT.11/RW.15, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta – 14440, telepon (021) 6624079. Tetapi hingga berita ini naik tayang, sang DPO masih bebas gentayangan keman-mana, bahkan mondar-mandir ke Polsek Kebun Jeruk, Polres-polres di Jakarta, Polda Metro Jaya, dan Bareskrim Mabes Polri.

“Hingga hari ini, sudah berganti Kapolsek Kebon Jeruk sebanyak tiga kali, namun si DPO belum juga bisa ditangkap,” cerita korban Denny Darwis kepada Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, beberapa waktu lalu saat korban datang mengadukan nasibnya ke Sekretariat Nasional PPWI.

Pada saat dikonfirmasi, mantan Kapolsek Kebon Jeruk, Kompol Robinson Manurung menuding bahwa pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Jakarta Barat terkesan mengulur-ulur waktu untuk menerima penyerahan berkas bersama tersangka kasus pengeroyokan, Santoso Gunawan. “Ya, saya bahkan sudah datang bersama korban Denny Darwis ke Kejari Jakarta Barat menjumpai Jaksa Kurniawan untuk koordinasi terkait kasus ini. Tapi si Kurniawan itu bilang nanti dulu, nanti dulu. Kemarin alasan dia sakit, terpapar Covid, terus alasan sedang ada urusan, macam-macamlah alasannya,” keluh Manurung kepada Wilson Lalengke, Selasa, 5 Oktober 2021 [2].

Menindak-lanjuti informasi dari Kompol Manurung itu, Wilson Lalengke bersama korban Denny Darwis mendatangi Kejari Jakarta Barat. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya Ketum PPWI ini dapat bertemu dengan Kepala Kejari dan JPU. Kepada Lalengke, Kajari Dwi Agus berjanji akan memanggil JPU dan Kasi Pidum untuk meminta penjelasan detil tentang penanganan kasus tersebut.

"Saya akan segera panggil JPU-nya dan Kasi Pidum untuk meminta penjelasan tentang kasus ini dan progress penanganannya," ujar Kajari Dwi Agus.

Kajari juga menjanjikan untuk memberikan informasi tindak lanjut kasus ini pada Jumat, 15 Oktober 2021 mendatang. "Nanti Pak Wilson dan korban bisa datang lagi menjumpai saya pada hari Jumat 15 Oktober mendatang, nanti saya beritahu perkembangannya," imbuh Dwi Agus.

Sementara itu, kepada JPU Kurniawan, Wilson Lalengke menyampaikan bahwa jika kasus ini tidak segera diselesaikan maka pihaknya akan melangkah ke tahap berikutnya untuk mempersoalkan kinerja Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. "Saya hanya ingin menginformasikan kepada Pak Kurniawan tentang tahapan kerja kita di PPWI. Pertama kita pelajari dengan detil kasusnya dengan mengumpulkan informasi dan data yang dimiliki korban. Kedua, kita hubungi berbagai pihak terkait untuk meminta informasi, konfirmasi, dan klarifikasi tentang kasus yang dilaporkan warga. Ketiga, kita desak para pihak yang ditugaskan untuk menangani kasusnya. Keempat, jika ada kendala atau hambatan, maka kita akan ke tahap berikutnya, memperkarakan para oknum yang bekerja tidak profesional, mempermainkan hukum, dan tidak menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan benar," beber tokoh pers nasional yang getol membela warga terzolimi ini.

Mendengar hal tersebut, Jaksa Kurniawan terlihat manggut-manggut. (Tha/Lak)

Read More

Kolaborasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Menjadi Kunci Menghadapi Keterbatasan Fiskal dalam APBD pada Masa Pandemi Covid-19

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta  

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar dialog interaktif bertajuk “Mengukur  Kapasitas Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021”, yang dihadiri oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Wali Kota Jambi, dan Bupati Badung. Dalam pemaparannya, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Mochamad Ardian Noervianto menyampaikan, per tanggal 8 Oktober 2021, pihaknya mencatat rata-rata realisasi pendapatan daerah berada pada angka 62,95 persen.

Ia pun menyebutkan, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (per 31 Oktober 2020), realisasi pendapatan tahun ini mengalami penurunan. Sebagai perbandingan, pada periode itu rata-rata realisasi pendapatan pemerintah daerah berada pada angka 78,25 persen. Angka tersebut bersumber dari realisasi pendapatan pada tingkat provinsi sebesar 80,57 persen, kabupaten sebesar 76,92 persen, dan kota sebesar 78,87 persen. “Kalau kita lihat grafik dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang warna biru jelas ini ada penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya,” ujarnya.

Hal ini senada dengan penyampaian Wali Kota Jambi Syarif Fasha. “Di tengah-tengah pandemi ini, permasalahan kami sama untuk daerah yang mengandalkan perdagangan barang dan Jasa, (realisasi) PAD minim sekali, daerah diharuskan refocusing, dan DAU kami dipotong rata-rata 3,2%, dan ini berat sekali," ujarnya.

“Sama dengan DAK, akibat review yang berulang-ulang sesuai sistem pencairan DAK (menyebabkan) DAK yang kami harapkan dapat mendorong APBD menjadi sangat minim keterlibatannya dalam mendukung APBD kami," Syarif melanjutkan.

Syarif menambahkan, berbagai cara telah ditempuh untuk menjaga kesinambungan APBD. Hal ini dilakukan dengan mendorong pembangunan terutama yang bersifat fisik, agar tidak terjadi penambahan tingkat pengangguran (PHK). Selanjutnya, mengoptimalikan pajak yang diperoleh Pemerintah Kota Jambi. “Terpaksa kami juga mengenakan pajak pada restoran yang menyediakan fasilitas takeaway yang selama ini tidak (dikenakan pajak),” tutur Syarif.

“Kami mohon jikalau tidak bisa menambah dana transfer kami, tetapkanlah sama dengan tahun sebelumnya, jangan dana yang sudah dikurangi setiap tahun itu dikurangi lagi,” imbuhnya. 

Narasumber berikutnya dalam dialog interaktif tersebut, yakni Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta. Dia menjelaskan, bagi Badung yang mengandalkan sektor pariwisata, pandemi Covid-19 ini berdampak penuh baik sosial maupun ekonomi. Sebagai contoh, adanya pemutusan hubungan kerja dan peningkatan angka kemiskinan. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah Badung 85% berasal dari pajak hotel dan restoran mengalami penurunan yang sangat signifikan. “Anggaran perubahan 2021 mengalami penurunan dari Rp 3,8 triliun menjadi Rp 3,2 triliun, ini sudah termasuk SILPA pengembalian bantuan pemulihan ekonomi dari masyarakat sebesar Rp 204 miliar," ujarnya. 

 "Ketika pandemi ini, (ekonomi) kami benar-benar terkontraksi, salah satu contoh, kami mendapatkan DAU Rp 328 miliar, sedangkan kebutuhan belanja mengikat (pegawai) kami berjumlah Rp 1,2 triliun," lanjut Giri Prasta. Pihaknya berharap, ada kebijakan dari pemerintah pusat, paling tidak  yang dapat memenuhi kebutuhan PNS di Kabupaten Badung.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Astera Primanto Bakti menjelaskan, bahwa dana transfer dari pusat memang menurun dibanding tahun sebelumnya. Hal ini karena memang banyak syarat administratif yang belum dipenuhi daerah. Menurut pengamatannya, pada masa pandemi Covid-19 penurunan PAD mengalami tekanan sehingga jauh dari target pendapatan yang sudah ditetapkan sebelum pandemi Covid-19. Namun, Astera menambahkan, “Realisasi pendapatan, jika dibandingkan dengan realisasi belanja sudah berkurang gapnya, jadi dana dari pemerintah pusat sebenarnya sudah disampaikan ke daerah tinggal manajemennya saja."

Sebagai penegasan dalam dialog ini, Ardian menjelaskan, dari kacamata perubahan APBD, pihaknya memahami kontraksi ekonomi mengakibatkan turunnya realisasi PAD. Pusat dan Daerah merasakan hal yang sama, namun kami terus berharap agar perubahan APBD tetap konsisten untuk 

mendukung penanganan Covid-19. Ia pun menegaskan, bahwa kolaborasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi kunci utama keberhasilan penanganan pandemi Covid-19.

“Jangan pernah lelah dan jenuh dengan upaya yang saat ini kita lakukan, mudah-mudahan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi kita semakin baik di kuartal III maupun kuartal IV ini,” pungkasnya. (Tha/Lak)

Read More

“Desain Besar Kedaulatan Pangan Indonesia” Misi PISPI periode 2020-2025

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Pergantian pengurus Badan Pengurus Pusat (BPP) Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia (PISPI)  dilaksanakan pada Selasa, 12 Oktober 2021 pukul 13.00 – 17.00 WIB di Brilian Center dan juga secara daring.

Dalam pelantikan tersebut hadir Presidium PISPI Bapak Agus Ambo Djiwa, para Dewan Penasehat, Dewan Pakar, dan Dewan Pengawas. Dalam sambutannya, Presidium PISPI menyampaikan motivasinya kepada pengurus yang baru dilantik dan juga peserta yang hadir, bahwa “Pertanian adalah harapan karenanya harus maju dan jangan sampai mengalami krisis di tengah krisis lain yang melanda Indonesia. PISPI sebagai organisasi profesi, harus bisa menjawab tantangan dan memberikan solusi perubahan dan kemajuan sektor pertanian Indonesia dan mencapai kedaulatan pangan”. Karena termotivasi dengan hal tersebut, mendorong PISPI untuk menyelenggarakan Webinar dalam rangkaian acara pelantikan BPP PISPI ini bertajuk “Desain Besar Kedaulatan Pangan Indonesia”.

Webinar dipandu oleh Dr. Tedy Dirhamsyah yang menjabat sebagai Dewan Pakar PISPI Periode 2020-2025. Narasumber yang dihadirkan berasal dari berbagai stakeholder sektor pertanian dan pastinya memiliki kepakaran di bidang masing-masing. Kesempatan pertama diberikan kepada Ketua Komisi IV DPR RI yaitu Bapak Sudin. Dalam pemaparannya disampaikan bahwa masih terdapat beberapa kendala yang harus dihadapi dalam memajukan pertanian Indonesia, di antaranya : ketersediaan pupuk, keahlian penyuluh, kelengkapan infrastruktur berkualitas, konversi lahan, dan fasilitas permodalan. Pendirian Badan Pangan Nasional diharapkan bisa menjadi salah satu solusi dari persoalan-persoalan tersebut.

Narasumber berikutnya adalah Menteri Pertanian, Dr. Syahrul Yasin Limpo, yang sedianya hadir untuk memberi sambutan, namun baru bisa bergabung karena sedang mengadakan kunjungan kerja di Jawa Tengah. Mentan sangat mengharapkan PISPI menjadi organisasi profesi yang mengakomodasi semua stakeholder dan mengintegrasikan keilmuan menjadi solusi dalam memajukan pertanian Indonesia. Selain itu, membangun pertanian dibutuhkan 3 hal, yaitu konsolidasi, konsepsi bersama, dan peningkatan kompetensi dan keterampilan SDM. Kondisi pandemi Covid-19 memberi pelajaran berharga bagi Indonesia untuk tetap memajukan sektor pertanian melalui berbagai pendekatan kultural sehingga dapat merangkul seluruh masyarakat Indonesia yang jumlahnya mencapai 270 juta jiwa dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Pesan penting Mentan, “pertanian adalah kekuatan bangsa, pertanian adalah solusi untuk kejayaan Indonesia”.

Konsep menuju kedaulatan pangan Indonesia juga harus disuarakan dari semua perguruan tinggi sebagai civitas akademik yang melahirkan berbagai inovasi dan pengembangan keilmuan di bidang pertanian. Mewakili akademisi, dihadirkan Rektor IPB, Prof. Dr. Arif Satria, M.Si. Karena Indonesia dikelilingi oleh perairan, maka konsep Agromaritim bisa menjadi solusi terbaik dalam mengembangkan sektor pertanian. Dijelaskan oleh Prof. Arif Satria, bahwa saat ini kita sedang menghadapi 3 mega disrupsi, yaitu perubahan iklim, revolusi industri 4.0, dan pandemi Covid-19. Ketiga disrupsi tersebut dapat dijadikan sebuah model ekonomi baru yaitu green/blue economy, sharing/digital economy, dan new normal economy. Sebuah konsep yang membutuhkan peran semua stakeholder, karenanya PISPI hadir sebagai bagian dari perwujudan harapan tersebut.

Kesempatan selanjutnya diberikan kepada Presidium PISPI yang baru saja menyelesaikan tugasnya sebagai Dekan Fakultas Pertanian UGM, Dr. Jamhari. Dalam pemaparannya disampaikan bahwa saat ini kita dihadapkan dengan kondisi gap antara supply dan demand. Dimana demand terus meningkat sedangkan supply menurun, hal ini karena permintaan hasil pertanian tidak hanya untuk pangan, tapi juga untuk pakan, bahan bakar, dan lain sebagainya. Sementara supply/produksi pertanian cenderung menurun karena faktor perubahan iklim, konversi lahan, dan kelangkaan air. Solusinya adalah dengan penggunaan teknologi, peningkatan kualitas SDM pertanian (petani dan penyuluh), dan penyediaan lahan produktif. Start up juga dapat menjadi solusi kekinian mengingat pasar hasil pertanian juga harus beradaptasi dengan kemajuan teknologi informasi yang semakin cepat.

Selanjutnya Dewan Pembina Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Dr. Rahmat Pambudy, menambahkan terkait dengan perwujudan paradigma baru dalam memandang sektor pertanian dimana kuncinya terletak pada sumber daya manusia itu sendiri. Selain itu konsep Agribisnis masih sangat relevan dikembangkan agar tercipta sinergisitas yang baik antar semua stakeholder. Pemilihan komoditi unggulan sangat penting untuk menentukan fokus dalam pengembangan sektor pertanian. SDM pertanian harus ditingkatkan kualitasnya terutama menyiapkan generasi petani selanjutnya yang lebih modern dan memiliki jiwa kewirausahaan yang tinggi dan bisa menciptakan nilai tambah setinggi-tingginya untuk setiap produk pertanian yang dihasilkan.

Narasumber selanjutnya yakni anggota Ombudsman Indonesia, Yeka Hendra Fatika, dengan subtema mengenai peran BUMN dalam memasukan sektor pertanian memaparkan bahwa perlu adanya revitalisasi pertanian di bagian hulu dan hilir yang bisa menjadi satu kesatuan dalam proses menghasilkan produk pertanian unggul, terutama pangan. Kondisi pasar yang tidak menentu juga harus diperbaiki dan dibangun dengan sistem distribusi yang jelas sehingga tidak ada kerugian yang dialami oleh petani karena kelebihan panen. Lalu yang paling penting adalah bagaimana membentuk kelembagaan petani yang kokoh yang dapat memberikan kesempatan untuk mengakses permodalan, sarana produksi, pasar, dan juga pendampingan yang berkelanjutan. Jika hal tersebut dapat diwujudkan, BUMN akan masuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rantai produksi dan distribusi hasil pertanian. BUMN dibagi dalam 4 kelompok Surplus creator (memaksimalkan nilai ekonomi), strategic value (penyeimbang kinerja ekonomi dan aspek layanan publik), welfare (pelayanan publik di atas nilai ekonomi), dan deed weight (BUMN pasif). Sehingga baiknya, BUMN harus memenuhi 3 standar, yaitu : standar kerja, kriteria kualitas produk, dan pengelolaan pengaduan.

Narasumber terakhir, yakni Direktur Tempo, Bapak Budi Setyarso. Dalam kaitannya dengan pencapaian kedaulatan pangan, yang dibutuhkan adalah pemuliaan manusia sebagai makhluk yang menginginkan jaminan masa depan yang lebih baik. Untuk mendesain kedaulatan pangan yang komperhensif perlu memperhatikan nilai-nilai/value. Sehingga diharapkan PISPI tidak terfokus ke kegiatan-kegiatan jangka pendek yang berunjung ke politik tetapi perlu memasukan nilai-nilai manusia sebagai basis utama dalam penggerakkanya termasuk dalam kegiatan pertanian utamanya terkait desain besar kedaulatan pangan Indonesia.

Pada dasarnya semua narasumber yang dihadirkan sudah memiliki satu visi yang sama dan berharap bahwa PISPI akan menjadi motor dalam menggerakkan semua stakeholder di sektor pertanian. Selama kita saling bersinergi, maka cita-cita besar Indonesia mencapai kedaulatan pangan, sangat mungkin diwujdukan. Sebagai penutup Webinar kali ini, PISPI sangat menunggu dukungan dan partisipasi semua stakeholder untuk sama-sama menyusun desain yang kokoh dalam upaya mencapai kedaulatan pangan dan kesejateraan petani, peternak, dan nelayan Indonesia. (Tha/Lak)

Read More

Koh Afa: Tingkatkan antibodi tubuh Anda dengan Vaksinasi Covid-19

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Dalam rangka mempercepat proses vaksinasi terhadap warga masyarakat Kelurahan Duri Utara, Koh Afa, Ketua NNTKH mengajak seluruh masyarakat untuk vaksinasi, agar tercapai target herd immunity sekaligus sebagai upaya memutus rantai penyebaran covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional, kali ini vaksinasi di gelar di Stasiun Duri, Jakarta. Rabu (13/10/2021).

Koh Afa, Ketua NNTKH sangat mengapresiasi adanya vaksinasi yang dilaksanakan oleh anggota DPR RI Darmadi Durianto bersama Timsusnya. "Hari ini ada hal yang istimewa dan sangat luar biasa, kami mengapresiasi apa yang dilakukan anggota DPR RI Darmadi Durianto bersama Timsusnya serta para relawan yang tidak kenal lelah untuk program percepatan vaksinasi di wilayah Kelurahan Duri Utara dan ada terobosan kreatif dengan melibatkan masyarakat sekitar yang menyediakan makanan dan minuman," jelas Ari Kurnia.

Sedangkan teknis pelaksanaan vaksinasi yakni meliputi, pendaftaran, pengukuran tensi, screening kesehatan, penyuntikan vaksin dan observasi setelah vaksin selama kurang lebih 30 menit.

Dalam upaya mempercepat herd immunity, Koh Afa, Ketua NNTKH menjelaskan, target yang di harapkan dalam vaksinasi di Kelurahan Duri Utara ini segera bisa memenuhi target dari pemerintah. 

Dari jumlah kuota yang digelar di Stasiun Duri terdiri dari dosis I Pfizer dan  dosis II sinovac/Astrazenega sebanyak 1000 dosis selama tiga hari dari tanggal 13 - 15 Oktober 2021.

Koh Afa, Ketua NNTKH menghimbau, agar warga yang belum melaksanakan vaksin segera mendatangi gerai-gerai vaksin dengan kesadaran sendiri dan tidak ada merasa dipaksa, agar apa yang kita harapkan untuk memenuhi herd immunity segera terpenuhi. "Cukup hanya membawa KTP atau surat domisili dan dalam keadaan sehat, itu semua tidak ada biaya dan gratis," ucapnya.

"Ia berharap, selama kegiatan vaksinasi ini bisa berjalan dengan aman dan lancar, serta tetap menerapkan protokol kesehatan dengan cuci tangan, gunakan masker dan jaga jarak, walaupun sudah melaksanakan Vaksin Covid-19," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Indonesia Mencari 1000 Polisi Baik yang Tidak Pernah Pungli

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Indonesia mencari 1000 Polisi Baik yang tidak pernah melakukan pungutan liar (Pungli). Program ini diinisiasi Dewan Pengurus Nasional Persatuan Pewarta Warga Indonesia (DPN-PPWI) bekerjasama dengan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saberpungli).

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka HUT PPWI ke-11 yang jatuh pada tanggal 11 November 2021. Dalam Acara tersebut, DPN-PPWI juga akan menyelenggarakan Konferensi Internasional Pewarta Warga (International Conference on Citizen Journalism).

Saat dikonfirmasi awak media terkait program ini, Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, S.Pd., M.Sc., MA., melalui release yang dikirimkan Sekretariat Nasional PPWI kepada berbagai media di tanah air, Sabtu (2/10/21), menyampaikan, “Dalam rangka HUT PPWI tahun ini, DPN PPWI bersama Pengurus PPWI di daerah dan cabang serta kantor perwakilan PPWI di negara sahabat akan menggelar Konferensi Internasional Pewarta Warga pada HUT PPWI. Mohon doa dan dukungan rekan semua dan seluruh bangsa Indonesia.” [1]

Lebih lanjut, Alumni PPRA-48 Lemhanas RI Tahun 2012 mengatakan tema yang diangkat dalam HUT kali ini, yakni ‘Pewarta Warga Menyatukan Bangsa, Mendamaikan Dunia’. Sementara itu dari tema besar ini, Panitia pelaksanaan kegiatan mengambil sub tema: ‘Melalui Peringatan HUT PPWI Tahun 2021, Kota Tingkatkan Kesadaran Berbagi Informasi yang Benar, Baik, dan Bermanfaat bagi sesama,” ungkap Lulusan Pasca Sarjana Bidang Global Ethics dari Birmingham University, Inggris.

Adapun terkait program ‘Indonesia Mencari 1000 Polisi Baik’, salah satu kategorinya tidak pernah melakukan pungli. Hal ini merupakan upaya memberantas tindakan pungli yang sedang diprogramkan pemerintah sesuai yang tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 87 tahun 2016 tentang Saber Pungli.

Menurut Wilson, pungli adalah perilaku yang sama 11-12 dengan korupsi. Bedanya, korupsi mengambil uang rakyat yang tersimpan di APBN, sementara pungli mengambil uang rakyat dari kantong rakyat.

“Keduanya adalah tindak pidana yang tidak boleh dilakukan oleh pengelola negara yang adalah pelayan masyarakat,” tegas Tokoh Pers Nasional yang selalu membela rakyat yang tertindas.

Lanjutnya, pungli dan korupsi merupakan penyakit berbahaya yang selama ini menjadi pandemi terselubung di bangsa ini, yang oleh karenanya Indonesia tidak mampu mencapai tujuan hidupnya, yakni mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

“Setiap Pewarta Warga bertanggungjawab untuk mengawasi agar lingkungan masing-masing steril dari penyakit pungli dan korupsi,” pesannya.

Untuk itu, dalam rangka mensukseskan program ‘Indonesia Mencari 1000 Polisi Baik’ maka setiap warga masyarakat dapat mengajukan maksimal 3 orang Polisi Baik yang dikenalnya dengan baik, mengetahui secara detail sifat, perilaku,dan karakter polisi yang diajukannya, dan sanggup mempertanggungjawabkan pilihannya itu (minimal bertanggungjawab moral). Diharapkan agar pengajuan Polisi Baik tidak diketahui oleh yang bersangkutan.

Berikut beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain:

1. Anggota Polisi Republik Indonesia yang masih aktif (Polki dan Polwan);

2. Bertugas dimanapun, di unit dan satuan kerja manapun, di internal Institusi Polri maupun di luar Polri, di seluruh wilayah Indonesia maupun di luar negeri;

3. Telah bertugas minimal 5 tahun sebagai Anggota Polisi Republik Indonesia;

4. Tidak pernah melakukan kriminalisasi wartawan, pewarta warga, dan masyarakat umum, terkait dengan unggahan karya jurnalisme warga (tulis, foto, image, karikatur, video, meme, dan sejenisnya) non-SARA dan pornografi mereka di media massa, media sosial, maupun di jejaring komunikasi komunitas (WhatsApp group, pesan berantai, pesan pribadi, dan lain-lain);

5. Tidak pernah melakukan tindak pidana pungutan liar (pungli), pemerasan, pemalakan,

perampokan, penipuan, dan korupsi (penyalahgunaan uang negara);

6. Tidak pernah melakukan tindak kekerasan, pengancaman, dan intimidasi terhadap siapapun;

7. Sering menolong warga masyarakat di tempat tugas atau dimanapun ia berada;

8. Diajukan oleh minimal 3 orang warga masyarakat umum, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Warga yang mengajukan tidak boleh mempunyai hubungan keluarga inti (bapak/ibu, anak/istri, kakek/nenek, kakak/adik) dengan polisi tersebut.

Berikut prosedur pengajuan, diantaranya:

1. Setiap warga masyarakat mengajukan maksimal 3 Polisi Baik.

2. Isi formulir dikirimkan ke Panitia Pelaksanaan melalui email: polisi.baik.ppwi@gmail.com dengan menyertakan foto Polisi Baik dalam pose pakaian dinas Polri, Foto KTP, dan KTA.

3. Lampirkan foto diri dan foto KTP warga yang mengajukan Polisi Baik dalam email pengajuannya.

4. Pengajuan calon penerima piagam penghargaan Polisi Baik pilihan masyarakat dapat juga dilakukan melalui kontak WA di Nomor 0878-8588-0080 (Mas Ikung), 085772004248 (Mbak Wina), 081371549165 (Shony), atau pesan pribadi di akun Facebook: @Sekretarit PPWI Nasional.

5. Waktu pengajuan dari tanggal 01 s/d 30 Oktober 2021 (pukul 23.59).

6. Seluruh proses tidak dipungut biaya.

7. Piagam penghargaan Polisi Baik dalam bentuk hard-copy akan dikirimkan ke alamat Polisi Baik masing-masing dengan biaya pengiriman ditanggung boleh Penerima (COD). (Tha/Lak)

Read More

Ke Jawa Timur, Presiden Groundbreaking Pabrik Smelter

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Presiden Joko Widodo pagi ini, Selasa, 12 Oktober 2021, bertolak ke Provinsi Jawa Timur, dalam rangka kunjungan kerja. Kepala Negara bersama rombongan lepas landas melalui Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta sekitar pukul 08.00 WIB dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1.

Setibanya di Bandara Internasional Juanda, Kabupaten Sidoarjo, Presiden Jokowi akan langsung menuju Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik, Kabupaten Gresik. Di sana, Presiden akan melakukan _groundbreaking_ pembangunan smelter PT Freeport Indonesia.

Setelahnya, Presiden akan langsung kembali ke Jakarta melalui Bandara Internasional Juanda, Kabupaten Sidoarjo, dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1.

Turut mendampingi Presiden dalam penerbangan menuju Provinsi Jawa Timur adalah Menteri BUMN Erick Thohir, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI M. Tonny Harjono, dan Komandan Paspampres Mayjen TNI Tri Budi Utomo. (Arianto)

Read More

Jelang Tayang di Bioskop, Film Paranoia Raih Nominasi Film Terbaik Piala Citra FFI 2021

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Miles Films bersiap merilis film terbarunya, Paranoia. Film drama thriller pertama dari sutradara Riri Riza dan produser Mira Lesmana ini akan hadir serentak di seluruh Indonesia pada 11 November 2021, hanya di bioskop. Hari ini, tepat 1 bulan menjelang penayangannya di bioskop, Paranoia merilis tiga cuplikan adegan. Masing-masing adegan memperlihatkan balutan genre drama thriller yang kuat. Kekuatan film Paranoia terbukti dengan perolehan nominasi Piala Citra untuk Film Cerita Panjang Terbaik, Sutradara Terbaik, Pemeran Utama Perempuan Terbaik serta Penata Suara Terbaik dari Festival Film Indonesia 2021.

"Paranoia adalah film dengan pendekatan baru bagi Miles Films, adalah sebuah kehormatan mendapatkan nominasi Film Cerita Panjang Terbaik di FFI 2021. Terima kasih kepada para Juri Nominasi FFI 2021 atas apresiasinya," ujar Mira Lesmana di Jakarta. Senin (11/10)

“Perfilman Indonesia tengah menunjukkan semangatnya untuk kembali bergairah dan membuktikan bahwa kita mampu untuk terus berkarya dan berprestasi di tengah situasi ini. Bioskop juga telah beroperasi kembali dan dengan menjalankan protokol kesehatan sebaik-baiknya, saya percaya pecinta film Indonesia akan kembali ke bioskop untuk turut membangkitkan kembali industri film kita,” lanjut Mira dengan optimis.

Dari tiga cuplikan adegan Paranoia yang dirilis hari ini oleh Miles Films, selain terlihat kekuatan para aktornya, memang juga dapat dirasakan kepiawaian penyutradaraan Riri Riza serta desain suara yang prima yang memperkuat balutan genre drama thriller yang menegangkan.

Cuplikan pertama adalah adegan tokoh Gion (Lukman Sardi) memasuki sebuah rumah secara paksa pada malam hari. Ia tampak gusar saat mendapati rumah tersebut sudah ditinggalkan. Lukman Sardi tampil meyakinkan sebagai tokoh penuh amarah dan dendam yang nampak siap untuk mengejar kemanapun apa yang ia cari.

Cuplikan berikutnya adalah adegan menegangkan. Tokoh Dina (Nirina Zubir) terlihat panik dan bergegas memasukkan barang ke bagasi mobil. Di dalam mobil sudah ada Laura (Caitlin North-Lewis), anaknya yang terlihat tegang. Nampaknya mereka sedang berusaha melarikan diri. Dina mencoba menyalakan mobil berkali-kali namun tidak berhasil. Ia mengalami serangan panik dan memukul-mukul setir dengan histeris. Penampilan Nirina sangat brilian, tak heran ia menyabet nominasi Pemeran Utama Perempuan Terbaik FFI 2021.

Cuplikan adegan yang ketiga memperlihatkan interaksi tokoh Laura (Caitlin North-Lewis) dan Raka (Nicholas Saputra). Adegan dibuka dengan Laura yang diam-diam membongkar isi meja di dalam vila milik Raka. Tanpa dia sadari, Raka sudah berada di pintu villa memergokinya. 

Cuplikan ini memperlihatkan interaksi yang sangat menarik dari dua aktor yang berbeda generasi. Nicholas Saputra nampak berbeda dari tokoh yang pernah ia perankan sebelumnya.

"Saya beruntung sekali bisa bekerja dengan mereka. Caitlin, Nico, Lukman, dan Nirina adalah aktoraktor berbakat besar yang mencurahkan segala kemampuannya untuk tokoh yang mereka perankan. Bagi saya yang terpenting adalah bagaimana aktor dapat mencari pengalaman diri mereka dalam menafsirkan tokoh yang dimainkan. Luka masa lalu dan rasa takut yang mengikutinya bisa ditampilkan dengan baik dan tetap terlihat menarik dalam bingkai gambar,” tutur sutradara Riri Riza tentang penampilan para aktor film Paranoia. 

"Film Paranoia adalah penjelajahan genre baru bagi saya.Skenario film ini mengajak kita masuk dalam pengalaman cerita yang menegangkan. Bekerjasama dengan penata sinematografi Teoh Gay Hian, Penata Suara dan Penata Musik Aria Prayogi, adalah proses yang memberi saya banyak pengalaman baru. Walau bekerja dalam kondisi terbatas karena pandemi, film ini tetap memberi banyak kesenangan. Bangga sekali film Paranoia menerima apresiasi dari FFI," lanjut Riri dengan antusias.

Film Paranoia yang dibintangi oleh Nirina Zubir, Nicholas Saputra, Lukman Sardi, dan Caitlin North Lewis ini akan menjadi sajian yang memuaskan bagi mereka yang ingin merasakan lagi pengalaman sinema utama di bioskop.

Menariknya, Paranoia, film produksi terbaru dari Miles Films, akan mulai tayang hanya di bioskop Indonesia mulai 11 November 2021. Ikuti perkembangan film Paranoia melalui akun-akun sosial media Miles Films. (Arianto)

Read More