Polda Sumut Gelar Konferensi Pers Ungkap Kasus Pembunuhan Sadis di Labura

Duta Nusantara Merdeka | Kota Medan

Tim Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut dan Sat Reskrim Polres Labuhanbatu dalam tempo 24 jam berhasil mengungkap kasus pembunuhan sadis di Labuhanbatu utara.

Dalam pengungkapan itu, Tim Jatanras mengamankan seorang tersangka berinisial AN (30) karyawan swasta dikediamannya.

"Tersangka ditangkap karena melakukan Pemerkosaan dan pembunuhan terhadap ibu rumah tangga (IRT) berinisial S di Perumahan PT HSJ, Desa Sidomulyo, Kabupaten Labuhanbatu," kata Direktur Reskrimum Polda Sumut, Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja, Senin (18/10/2021).

Dijelaskannya, kasus pembunuhan itu terjadi pada Kamis (14/10) lalu. Pelaku awalnya masuk ke dalam rumah untuk mencuri barang berharga milik korban. 

"Saat berada di dalam rumah pelaku melihat korban dalam kondisi tidak memakai celana dalam langsung melakukan tindak perkosaan," jelasnya.

Setelah Puas melampiaskan nafsu bejatnya, Tatan mengungkapkan pelaku pun meminta sejumlah uang dan meminta perhiasan kepada korban karena permintaan itu tidak dituruti pelaku langsung membunuh korban dengan parang yang telah disiapkan.

"Usai membunuh pelaku pun membawa kabur uang dan perhiasan milik korban. Pelaku membunuh korban agar tidak diketahui warga lainnya karena bertetangga dengan korban," ungkapnya.

Tatan mengungkapkan, Tim Buser Labuhanbatu dibantu Jatanras Polda Sumut bergerak cepat menyelidiki laporan adanya penemuan

mayat di dalam rumah bersimbah darah

"Dari hasil pemeriksaan sejumlah saksi dan informasi yang dikumpulkan Tim berhasil mengidentifikasi Pelaku dan dalam tempo 24 Jam dapat menangkap pelaku di Desa Sidomulyo, saat ditangkap pelaku sempat melakukan perlawan dan hendak melarikan diri, sehingga kita berikan tindakan tegas untuk melumpuhkan." ungkapnya.

Sementara itu pelaku mengakui nekat melakukan pembunuhan karena butuh uang untuk membayar utang.

"Atas perbuatannya terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup," pungkasnya. **

Wartawan DNM : Didi Atmawijaya

Read More

Usut Tuntas Kasus Korupsi Pengadaan Rumah Dp 0 Persen Yang Tengah di Periksa KPK

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Tindak pidana korupsi telah merampas hak dasar rakyat, baik dari sisi sosial, ekonomi, maupun budaya. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini merupakan ujung tombak dari pemberantasan korupsi di Indonesia yang menjadi musuh utama rakyat karena dengan korupsi akan dapat meningkatkan angka kemiskinan dan menghambat pertumbuhan ekonomi. 

Proyek perumahan DP 0 persen adalah salah satu proyek dan program yang digaungkan oleh Anies Baswedan sejak kampanye pilkada 2017 silam. Namun pada pelaksanaannya mengalami permasalahan yang cukup menyita perhatian publik karena banyak terjadi kejanggalan dalam proses pengadaan anggarannya dan pengadaan lahannya dan terkesan sangat di paksakan untuk sebuah program yang sebenarnya tidak begitu meyakinkan, sehingga aroma busuk tentang manipulasi anggaran dana daerah ahirnya tercium oleh KPK.

PT. Pembangunan Sarana Jaya diduga membeli lahan di Pondok Ranggon dan Munjul seluas 4,2 hektare pada akhir 2019. Lahan yang akan digunakan untuk proyek rumah DP nol persen itu diduga bermasalah karena berada di jalur hijau dan harganya bermasalah. Kasus korupsi pengadaan lahan perumahan DP 0 persen dinilai menjadi momentum penelusuran transaksi ganjil selama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjabat.

Nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan disebut dalam surat dakwaan eks Direktur Utama Perumda Sarana Jaya Yoory Corneles Pinontoan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (14/10/2021). Kami menilai adanya peranan penting dari Gubenur DKI Anies yang telah merestui penyertaan modal daerah (PMD) untuk Sarana Jaya sebesar Rp1,8 triliun untuk pembelian alat produksi baru, proyek hunian DP 0 rupiah. Dengan persetujuan dari Gubenur DKI Anies, pada November 2018, Yoory menyampaikan kepada Direktur PT Adonara Propertindo Tommy Adrian bahwa Sarana Jaya akan memperoleh PMD yang digunakan dalam rangka pembelian tanah untuk melaksanakan program rumah DP 0 rupiah. 

Selanjutnya pada saat dilakukan survei, tidak dapat diketahui batas-batas tanah karena belum ada data atau dokumen pendukung kepemilikan yang diberikan pihak PT Adonara Propertindo kepada Sarana Jaya. Selain itu, diketahui lokasi tanah berada di jalan kecil atau row jalan tidak sampai 12 meter. Namun, Yoory tetap memerintahkan agar dilanjutkan proses pembelian. "Hal ini melanggar ketentuan Pasal 91 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 mengenai operasional BUMD harus berdasarkan standar operasional prosedur," 

Oleh karena itu kami sangat mendukung KPK untuk terus berkomitmen melakukan pemberantasan korupsi dalam pengadaan lahan yang juga melibatkan Gubenur Anis, dan jangan pernah lelah untuk menuntaskan korupsi DP 0% tersebut, KPK jangan gentar dengan siapa pun pelakunya, dan KPK juga jangan pandang bulu jika cukup bukti, karena rakyat selalu akan mendukung KPK dalam melaksanakan tugasnya dalam pemberantasan korupsi sesuai prinsip kerja KPK," 

Rakyat berterima kasih kepada ketua KPK yang sampai saat ini masih berjuang dalam jalur yang benar dalam berkomitmen untuk melakukan pemberantasan korupsi walaupun harus berhadapan dengan lingkaran elit penguasa.

Melalui Kordinator LAKSI Azmi Hidzaqi dalam rilisnya menyatakan terus mendukungan KPK dalam menjalankan tugas utama nya melakukan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa KPK masih sangat di percaya dan menjadi tumpuan dari harapan rakyat dalam menjaga negara dari jurang kehancuran akibat praktek-praktek korupsi. **

Read More

Polres Metro Jakarta Barat Tangkap Pelaku Investasi Bodong Mencapai 1 Milyar

Duta Nusantara Merdeka |  Jakarta Barat

Unit Kriminal Khusus (Krimsus) Satreksrim Polres Metro Jakarta Barat menangkap pelaku investasi bodong yang menipu para nasabahnya mencapai Rp 1 Milyar lebih.

"Kami menindaklanjuti laporan warga soal penipuan investasi ilegal, dan kami bersama anggota langsung melakukan penyelidikan," tutur Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Ady Wibowo, Selasa (19/10).

Lanjut Kombes Pol Ady mengatakan, "Pengungkapan ini karena adanya keresahan warga yang merugi akibat praktik investasi ilegal."

Warga yang merugi pun melaporkan kejadian ini ke Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat. 

Tak lama berselang setelah menerima laporan dan menyelidiki kasus ini, penyidik dari Unit Krimsus menangkap seorang perempuan berinisial PAN.

"Kami berhasil mengamankan seorang pelaku, Ia diduga terlibat dalam investasi ilegal yang merugikan warga," kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat Kompol Joko Dwi Harsono. 

Dikesempatan yang sama, Kanit Krimsus Polres Metro Jakbar AKP Fahmi Fiandri yang juga memimpin operasi penangkapan bersama Ipda Leo J Sitepu.SH., Kasubnit 2 Ekonomi Unit Krimsus Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat menyebut PAN ditangkap di suatu lokasi di Jakarta Selatan. 

Namun, saat ditanya merinci soal jumlah korban, total kerugian serta modus, Fahmi belum ingin menjelaskan karena masih dalam pengembangan. 

"Pelaku kami amankan ke Mapolres Metro Jakarta Barat untuk pemeriksaan. Kami masih lakukan pengembangan mohon doanya. Nanti secara lengkap akan disampaikan saat rilis dalam waktu dekat," tegas AKP Fahmi Fiandri. **

Wartawan DNM : Imam Sudrajat

Read More

TMII Gelar Gebyar Pesona Museum Nusantara ke-7

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Museum memainkan peran penting dalam melestarikan warisan budaya dan hayati. Koleksi museum tetap harus diperhatikan walaupun di masa yang sulit dan terkendala pengurangan anggaran perawatan. Kegiatan pertunjukan virtual atau konten media sosial juga menjadi bentuk pelestarian. 

"Tak seperti pameran museum lainnya, Gebyar Pesona Museum Nusantara ke-7 menggelar acara pameran yang dikemas dengan suasana fun, meriah, dan berwarna selama 3 (tiga) hari dari tanggal 19-21 Oktober 2021 di Gedung Sasono Adiguno Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Dalam event ini, berbagai kegiatan menarik bisa dinikmati pengunjung," kata Hetty Herawati saat memperingati Hari Museum Indonesia 2021 di Jakarta. Selasa (19/10)

Selain acara pameran bersama, kata Hetty, digelar pula berbagai kegiatan edukasi. Di antaranya talk show, workshop, Webinar, Temu pers dan lain-lain. Kegiatan ini juga bisa diikuti melalui virtual zoom.

Asal tahu saja, Didalam TMII ada 21 museum, dan museum ini merupakan summary dari semua museum yang ada di TMII.

Disisi lain, lanjut Hetty, Edukasi museum dipastikan tetap berjalan dengan pendekatan yang baru. "Begitu juga, TMII akan menggelar Pameran Virtual, tur museum virtual, webinar dan workshop online," ucapnya.

"Kedepan kita berharap, Program ini sebagai sebuah pemicu untuk bersatu, bergotong royong dan bersinergi dengan banyak pihak, agar museum ini menjadi sebuah industri, museum ini bisa dibuat se aktratif mungkin, promosi-promosi kegiatan harus dilakukan sekreatif mungkin agar museum ini benar-benar hidup," pungkasnya. (Tha/Lak)

Read More

Bea Cukai dan BNN Musnahkan Ratusan Kilogram Narkotika Jenis Sabu, Ganja, dan Tembakau Gorila

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Bea Cukai turut andil dalam pemusnahan barang bukti narkotika oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) diantaranya 465kg sabu, 113kg ganja, dan 1.001 gram MDMD-4en-Pinaca (bahan baku tembakau gorila). Pemusnahan ini merupakan hasil dari pengungkapan 10 kasus yang berbeda. Hal ini juga merupakan upaya Bea Cukai dalam mendukung upaya War on Drugs yang giat digalakkan oleh BNN melalui program pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN).

Teranyar, sinergi Bea Cukai dan BNN direalisasikan dalam operasi laut interdiksi terpadu dengan sandi PURNAMA “Gempur Narkotika Bersama” yang berhasil mengamankan total 122kg methamphetamine (sabu).

Direktur Keberatan Banding dan Peraturan Bea Cukai, Cerah Bangun, dalam konferensi pers yang digelar di Kantor BNN pada Selasa (19/10) mengungkapkan kali ini terdapat lima kasus pengedaran narkoba yang sukses digagalkan berkat hasil sinergi Bea Cukai dan BNN, dua diantaranya termasuk hasil sinergi dalam operasi PURNAMA.

Pada kasus pertama, dalam operasi PURNAMA dilakukan penindakan terhadap 22kg sabu di Toli-toli, Sulawesi Tenggara. Pada kasus ini ditangkap 6 orang tersangka, dan sindikat ini dikendalikan oleh seorang warga binaan lapas kelas II-A Parepare.

Sinergi dalam operasi PURNAMA juga berhasil menggagalkan kasus yang kedua, dimana dilakukan penindakan terhadap 105,6kg sabu di Rokan Hilir, Riau. Pada kasus ini ditangkap 1 orang tersangka.

Tidak hanya itu, sinergi Bea Cukai dan BNN juga berhasil menggagalkan upaya pengedaran narkoba di Aceh. Tim melakukan penindakan terhadap 218,8kg sabu di Aceh Besar dan menangkap 5 orang tersangka. Kemudian pada kasus selanjutnya tim melakukan penindakan terhadap 105,6kg sabu di Idi Rayeuk, Aceh Timur dan menangkap 1 orang tersangka.

Selanjutnya, pada kasus yang kelima, Bea Cukai Pasar Baru memberikan informasi kepada BNN terkait sebuah paket yang mencurigakan asal Belanda, setelah pemeriksaan mendalam kedapatan 1.001,7 gram narkotika jenis MDMB-4-en-PINACA.

Dikatakan Cerah bahwa hingga 2021, hasil kerja sama Bea Cukai dan BNN telah sukses menggagalkan 296 kasus peredaran gelap NPP dengan jumlah berat mencapai 1.123.828 gr.

Terakhir, Cerah kembali menyampaikan komitmen dan kesiapan Bea Cukai dalam memberantas peredaran gelap narkotika terutama dalam kerangka sinergi dengan BNN dan aparat penegak hukum terkait. “Bentuk kerja sama seperti operasi PURNAMA harus kita pelihara dan perkuat untuk menunjukkan kesamaan langkah kita dalam War on Drugs,” pungkasnya. (Tha/Lak)

Read More

Teladani Akhlak Rasulullah dengan Bangun SDM Unggul

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wassallam adalah uswah hasanah (teladan yang baik) yang diturunkan Allah untuk memandu kehidupan umat manusia agar memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Keteladanan beliau yang paling utama adalah konsistensi dalam  menyempurnakan akhlak umat manusia  agar mampu memakmurkan bumi, salah salah satunya dengan membangun Sumber Daya Manusia (SDM) unggul.

“Untuk memakmurkan bumi itu diperlukan kunci-kuncinya, mafatihul imara, diperlukan sebab-sebabnya. Salah satu sebab yang paling penting yaitu Sumber Daya Manusia yang unggul, yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi,” ujar Wakil Presiden (Wapres) K. H. Ma’ruf Amin pada acara Peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wassalam Tingkat Kenegaraan Tahun 2021 M/1443 H secara virtual di kediaman resmi Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta, Senin (18/10/2021).

Lebih lanjut Wapres menyampaikan, bahwa mencetak SDM unggul merupakan salah satu prioritas program nasional yang dimiliki oleh pemerintah. Untuk itu, ia mengimbau agar masyarakat dapat mendukung generasi penerus untuk mendapatkan pendidikan yang layak serta akses teknologi yang baik.

“Oleh karena itu, kita harus mendorong semua anak-anak kita, generasi muda kita untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi supaya bisa memakmurkan bumi ini, dan inilah yang menjadi salah satu prioritas program nasional kita yaitu membangun SDM,” tegasnya.

Di sisi lain, Wapres juga menekankan pentingnya makna Iqro Bismirobik (bacalah dengan nama Tuhanmu). Membaca di sini, bermakna tidak hanya membaca secara harfiah, namun juga membaca berbagai masalah dalam  kehidupan melalui riset yang dilakukan.

“Melakukan penelitian-penelitian, melakukan riset sehingga kita bisa memahami berbagai masalah di dalam tata kehidupan supaya kita bisa menguasai ilmu pengetahuan dan juga melakukan riset dan inovasi. Itulah yang sebenarnya kita kembangkan sekarang ini dan menjadi target pemerintah,” imbuh Wapres.

“Walaupun kita sekarang ini masih dalam suasana pandemi tapi kita harapkan pandemi ini segera berlalu dan kita tidak hanya ingin mengembalikan keadaan selamat dari pandemi, tapi kita ingin membuat lompatan-lompatan untuk menuju kemajuan setelah pandemi,” tambahnya.

Menutup sambutannya, Wapres berharap agar generasi penerus di masa mendatang dapat menjadi generasi yang unggul dan berakhlak mulia, serta dapat menjaga keseimbangan hubungan baik antarsesama manusia dan dengan penciptanya.

“Kita harapkan bahwa kita dapat membagun generasi yang akan datang yaitu generasi yang memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi, generasi SDM yang unggul tetapi  memiliki akhal yang mulia, akhlakul karimah seperti yang diajarkan Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wassalam,” pungkas Wapres.

Sebelumnya Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan, bahwa acara peringatan Maulid Nabi ini bertujuan untuk mengenalkan dan mendekatkan sosok Rasulullah terutama kepada para generasi penerus tentang kemuliaan akhak dan kepemimpinannya. 

Ia juga mengungkapkan bahwa semangat Nabi Muhammad Sallallahu ‘Alaihi Wassallam mengajak umat Islam untuk maju dengan berani dalam mengedepankan persamaan daripada perbedaan. Sehingga, Islam dan pembangunan dapat saling mendukung untuk kemajuan bangsa dan negara. 

“Mari kita tingkatkan kualitas keberislaman dalam rangka mendukung langkah nyata pembangunan nasional. Islam dan Indonesia adalah dua sisi yang telah banyak melahirkan ragam pencapaian dan prestasi. Karena itulah, sebagai penerus bangsa mari kita jaga keduanya untuk terus saling beriringan dan mengisi,” tandas Yaqut.

Selain Menteri Agama, hadir dalam acara ini Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi, Wakil ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia Pusat Habib Nabiel Al Musawa, Pengasuh Pondok Pesantren Al-Anwar, Sarang, Rembang, Jawa Tengah Abdul Ghafur Maimoen, para pejabat eselon 1 dan eselon 2 Kementerian Agama dan para undangan dari kalangan alim ulama. Sementara Wapres didampingi oleh Ibu Hj. Wury Ma’ruf Amin. (Tha/Lak)

Read More

Maulid Nabi Besar Muhammad SAW, H. Firli Bahuri: Aktualisasi Ahlakul Karimah Sebagai Motor ANTIKORUPSI dan Pemberantasannya di NKRI

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Syukur Alhamdulillah, umat Muslim dunia khususnya di Indonesia dapat kembali memperingati sekaligus merayakan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW 1443 Hijriyah, dimana kelahiran Baginda Rasullullah pada tanggal 12 Rabiul Awal, jatuh pada hari ini, Selasa 19 Oktober 2021. 

Meski tidak dapat diperingati dan dirayakan seperti biasa karena masih mewabahnya pandemi Covid-19 di tanah air, saya yakin esensi, makna serta keutamaan lahirnya Baginda Rasulullah SAW, memberikan banyak tauladan dan nilai-nilai luhur penuh kebajikan bukan hanya kepada muslim semata namun bagi seluruh umat manusia dan kehidupan alam semesta, seperti tertuang dalam 

QS. Al-Anbiya' ayat 107

*وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ* 

"Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam."

dan QS. Al-Ahzab ayat 21

* حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًاۗ* 

Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat dan yang banyak mengingat Allah.

Dua ayat ini menunjukan betapa luar biasanya seorang hamba-Nya yang bernama Muhammad, terlahir dengan akhlakul karimah yang baik sebagai pembawa rahmat serta hidayah bagi seluruh kehidupan bagi alam semesta. 

Pada awal diangkat sebagai Rasul, Nabi Besar Muhammad SAW menyatakan bahwa* *إِنَّمَابُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلاَقِ

(sesungguhnya aku tiada diutus oleh Allah kecuali untuk memperbaiki, mengoreksi dan menyempurnakan akhlak manusia).

Jelas sudah bahwanya misi mengembalikan akhlak yang sejatinya ada pada diri setiap manusia, adalah satu dari berjuta legacy Baginda Rasulullah untuk seluruh umat, dan seyogianya menjadi kaidah bagi setiap manusia dalam menjalani hidup dan kehidupan di dunia fana ini, ujar ketua KPK H. Firli Bahuri dalam siaran persnya yang diterima redaksi, Selasa 19/10 pagi.

Firli juga mengungkap bahwasanya akhlak yang baik tentu harus senantiasa dijaga dalam diri seorang manusia untuk meredam ketamakan, sifat binatang yang menjadi sisi kelam terdalam dan sejatinya juga ada pada setiap manusia. 

Dengan kata lain, ketamakan yang sifatnya sangat jahat akan bangkit dikala akhlak seorang manusia rusak, terangnya.

"Adapun, sebagai contoh nyata jahatnya ketamakan dapat kita lihat pada seorang koruptor, manusia yang tak mampu lagi mengontrol hasrat dan hawa nafsu duniawi yang membuat dirinya rakus layaknya se-ekor tikus, serakah dan tamak karena tidak pernah puas dan selalu merasa kurang dengan apa yang telah dimilikinya," ungkap Ketua KPK H. Firli Bahuri.

"Seberapa kecilnya pendapat kita akan cukup jika digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup". 

"Akan tetapi sebaliknya seberapa besarnya pendapatan kita yang kita peroleh akan selalu kurang , jika digunakan untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup," jelas ketua KPK.

Selanjutnya, rasa tamak, rakus layaknya tikus inilah yang menghilangkan sisi kemanusiaan, nilai-nilai ketuhanan, agama, budaya, serta norma dan etika pada diri seorang koruptor, sehingga berani dan tega melakukan pidana korupsi.

Dimana kejahatan kemanusiaan yang dampak destruktifnya bukan hanya merugikan keuangan dan perekonomian semata, namun dapat menggagalkan hingga meluluh lantakkan sistem, tatanan kehidupan bangsa serta tujuan bernegara. 

Ingat, korupsi bukan hanya terjadi di zaman ini. Korupsi juga menjadi masalah di masa lalu termasuk pada era kepemimpinan Nabi Besar Muhammad SAW. 

Namun demikian, berbicara penanganan korupsi perlu dicatat, di zaman Nabi juga terjadi OTT dimana Baginda Rasulullah SAW sangat membenci dan melaknat orang yang berani korupsi atau berperilaku koruptif. 

Dikisahkan, Rasulullah SAW yang baru saja memenangi pertempuran Khaibar, enggan menyolatkan satu jenazah tentara yang ikut berperang dengannya. 

Meski heran, berapa sahabat yang melihat jelas raut kekecewaan di wajah Nabi, sigap berperan layaknya penyidik yang melakukan OTT, menemukan kharazan, semacam perhiasan manik-manik khas yahudi seharga dua dirham pada jasad tentara tersebut. 

"Sungguh! Saudara kalian ini telah menggelapkan harta rampasan perang di jalan Allah SWT," Sabda Rasulullah. 

Dalam beberapa kisah lain seperti Perang Khaibar disebutkan Nabi Muhammad SAW, enggan menshalatkan jenazah siapapun termasuk sahabatnya yang terbukti melakukan 'ghulul '(korupsi)".

Dari Hadis Riwayat (HR) Muslim dari kisah tersebut yang dapat disimpulkan bahwasanya shalat yang dikerjakan, sedekah yang diberikan, haji yang ditunaikan atau kebaikan lain yang telah dilakukan, tidak bermakna ibadah sama sekali di mata Allah SWT apabila seorang Muslim masih melakukan praktik  korupsi dalam hidupnya. 

Dari kisah dan sejarah ini jelas akhlak baik adalah kunci utama yang dapat membelenggu ketamakan, sifat dan naluriah binatang yang terendam dalam namun sewaktu-waktu dapat bangkit dan mampu mengubah tabiat seorang manusia berperangai seperti seekor binatang. 

Tauladan akhlakul karimah yang tercermin dari Baginda Rasulullah, sepatutnya dapat menjadikan kita sebagai pribadi sederhana yang mengedepankan nilai-nilai kejujuran, menjaga integritas agar senantiasa teguh dalam menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar (mengajak dan menjalankan kabajikan serta menjauhi setiap larang-Nya), khususnya dalam Perang Badar melawan korupsi dan perilaku koruptif yang telah berurat akar di republik ini. 

Maulid Nabi Besar Muhammad SAW seyogianya bukan sekedar ceremony untuk diperingati atau menjadi sejarah yang hanya dipelajari bagi generasi dari masa ke masa sejak dulu hingga zaman ini. 

"Tidak berlebihan rasanya jika aktualiasi esensi dan makna peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW yang hanya dapat kita peringati dan rayakan dengan penuh kesederhanaan ditengah pandemi, menjadi motor perbaikan hingga kebangkitan akhlakul karimah segenap anak bangsa di negeri ini," harap Firli.

Maka untuk itu, dengan semangat ANTIKORUPSI, kita gelorakan dan lanjutkan kebangkitan kesempurnaan akhlakul karimah sebagai manusia sesuai visi Baginda Rasulullah Muhammad SAW khususnya di bumi pertiwi.

Agar kiranya cita-cita, harapan dan tujuan negara untuk kemakmuran dan kesejahteraan dalam kehidupan berbangsa serta bernegara yang cerdas, dan terlaksana merata serta terasa dari Sabang sampai Merauke, mulai Miangas hingga Pulau Rote. 

Selamat memperingati dan merayakan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW 1443 Hijriyah, mari kita patrikan selalu akhlakul karimah serta tauladan dari keutamakan Maulid Nabi Muhammad SAW ke seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

"Semoga Allah SWT selalu memberikan Rahmat dan Hidayah dalam tiap langkah perjalanan kita memberantas korupsi sampai  NKRI bebas dan bersih dari praktik-praktik korupsi," tutup Firli seranya mengucap salam. (Tha/Lak)

Read More

Terlibat Mafia Tanah, 32 Orang Dipecat

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Mafia pertanahan menjadi perhatian besar pemerintah saat ini. Polanya bersifat sistematis dengan melibatkan oknum penegak hukum. Saat ini fokus pemerintah ada pada perjuangan untuk pemberantasan mafia pertanahan.

"Jika ada pegawai Badan Pertanahan Negara (BPN) yang menjadi bagian dari aksi para mafia tanah. Kita akan tindak tegas. Kami serius dalam mengusut kasus mafia tanah," kata Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Negara (BPN), Sofyan Djalil dalam Konferensi Pers Terkait Mafia Tanah melalui virtual zoom meeting. Senin (18/10)

Selain itu, kata Sofyan, kasus mafia tanah tak mudah diselesaikan, apalagi kasusnya sudah bertahun-tahun. "Jadi, masih banyak kasus yang belum selesai. Karena itu, kami kerja sama dengan penegak hukum," ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Inspektur Jenderal Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sunraizal mengatakan, Kami telah memberikan sanksi tegas terhadap sejumlah pegawai yang terlibat mafia tanah dan kami tindak dengan hukuman berat ada 32 orang. 

"Disisi lain, kita tidak bangga telah menghukum 125 Pegawai BPN, tetapi ini merupakan pembinaan. Terkait yang tidak bisa dibina, kita berhentikan sebagai upaya dalam perbaikan sistem di BPN," tegasnya.

Asal tahu saja, 32 orang dihukum berat dengan diberhentikan. Sedangkan pelanggaran disiplin sedang ada 53 orang dan pelanggaran disiplin ringan ada 40 orang. (Tha/Lak)

Read More

Menparekraf Ingin Industri Film Lokal Jadi Tuan Rumah di Negeri Sendiri

Duta Nusantara Merdeka | Bogor

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menginginkan para industri di bidang ekonomi kreatif subsektor film dapat menangkap peluang untuk menjadikan potensi pasar domestik film agar menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

Menparekraf Sandiaga Uno saat menghadiri Apresiasi Kreasi Indonesia (AKI) di Kota Bogor, Jawa Barat, Minggu (17/10/2021) menjelaskan, sebagaimana sektor kehidupan lainnya, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif juga terdampak pandemi COVID-19. Salah satu sektor ekonomi kreatif yang terdampak adalah film. 

Sebelum pandemi, film nasional sedang bertumbuh dengan pesat. Pada tahun 2019, 129 film diputar di bioskop dan ditonton oleh hampir 52 juta penonton. Rata-rata, satu film ditonton oleh lebih dari 400 ribu orang. Sejak pandemi, 2.117 layar bioskop di 420 lokasi di seluruh Indonesia ditutup. Keraguan masyarakat untuk datang ke bioskop serta daya beli masyarakat yang menurun mengakibatkan industri film kehilangan 90 persen pemasukan. 

“Padahal Indonesia merupakan pasar film nomor sepuluh terbesar dunia dengan nilai pasar sebesar 500 juta dolar AS di akhir tahun 2019. Hal itu mengindikasikan animo masyarakat yang tinggi terhadap film Indonesia dan potensi pasar domestik film Indonesia. Untuk itu saya ingin mengajak para pelaku ekraf dan industri film dapat menangkap peluang itu dan menjadikan film Indonesia tuan rumah di negeri sendiri,” katanya.

Saat menghadiri AKI 2021 di Kota Bogor, Menparekraf Sandiaga Uno didampingi, Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto, Anggota Komisi V DPR RI Mulyadi, Anggota DPR RI Komisi IV Endang Setyawati Thohari Dess, Direktur Kuliner, Kriya, Desain dan Fesyen Kemenparekraf Yuke Sri Rahayu, serta perwakilan dari pelaku film Lukman Sardi.

Berdasarkan Data Opus Creative Economy Outlook 2019, lanjut Menparekraf Sandiaga, kontribusi produksi film telah tumbuh secara signifikan hingga 64 persen dengan kontribusi kepada Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai Rp15 triliun. Dampak positif juga terjadi pada peningkatan jumlah penonton film dengan angka pertumbuhan sebesar 20 persen pertahun sejak tahun 2016.

“Untuk itu, Kemenparekraf berinisiatif untuk memulihkan industri perfilman Indonesia melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Bantuan Pemerintah bagi Produksi Film Indonesia, yang bertujuan untuk mendukung industri perfilman Indonesia agar terus berproduksi dan menggerakkan kembali ekosistem perfilman. Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Bantuan Pemerintah bagi Produksi Film Indonesia difokuskan kepada film pendek dan film dokumenter pendek menimbang time constraint sisa waktu efektif yang tersisa 1,5 bulan,” katanya.

Menparekraf juga mengatakan, pada 2021 ini merupakan tahun kebangkitan, Kemenparekraf telah melakukan berbagai strategi untuk mendorong kebangkitan industri pariwisata dan ekonomi kreatif. Adapun strategi yang dilakukan pada masa pandemi COVID-19 yaitu dengan melakukan inovasi, adaptasi, kolaborasi. Untuk mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif, Kemenparekraf memberikan dukungan dan fasilitasi bagi para pelaku usaha kreatif di 17 subsektor ekonomi kreatif melalui berbagai program dan kegiatan.

“Seperti penyusunan panduan CHSE, Gernas BBI, dan Gerakan #BeliKreatifLokal. Program terbaru yang diluncurkan tahun ini dan sedang berjalan Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) dan Apresiasi Kreasi Indonesia (AKI), Apresiasi Kreasi Indonesia, kami berupaya untuk mendorong UMKM kreatif Indonesia naik kelas dan percepatan pertumbuhan ekonomi. Momentum pemulihan ekonomi harus dimanfaatkan sebaik mungkin karena UMKM merupakan pilar kebangkitan ekonomi nasional,” ujar Menparekraf Sandiaga. (Tha/Lak)

Read More

Ini Jurus Gus Menteri Entaskan Kemiskinan Ekstrem

Duta Nusantara Merdeka | Blitar

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar atau Gus Menteri membeberkan strategi mengentaskan kemiskinan ekstrem yang ditarget rampung pada 2024 mendatang.

Menurut Gus Menteri, kunci menyelesaikan kemiskinan ekstrem hingga 0 persen sebagaimana dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu ada pada data dan harus diselesaikan di level desa.

"Harus berbasis data mikro, by name by address, satu nama satu alamat, inilah yang harus betul-betul dipersiapkan," kata Gus Menteri usai meresmikan Sistem internet of think untuk budidaya ikan koi di Desa Kemloko, Nglegok, Blitar, Minggu (17/10/2021). 

Mantan Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur itu melanjutkan, saat ini ia sedang merampungkan  pemutaakhiran data berbasis SDGs Desa yang didalamnya memuat kondisi warga di setiap desa di Indonesia.

Melalui data berbasis SDGs Desa tersebut diharapkan semua program dan bantuan pemerintah seperti BLT Dana Desa, Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan jaring pengaman sosial lainnya betul-betul tepat sasaran.

"Untuk kebutuhan itu, mengentaskan kemiskinan ekstrem tidak butuh anggaran terlalu besar karena semua sudah ada tinggal menetapkan sasaran," terangnya. 

Lebih lanjut, Gus Menteri meminta para Pendamping Desa agar segera menyelesaikan tugasnya. Pasalnya, tugas yang paling mendesak adalah menyelesaikan pemutaakhiran data berbasis SDGs Desa.

"Pemutakhiran data berbasis SDGs Desa merupakan salah satu faktor utama di dalam pencapaian target pembangunan desa," pungkas Gus Menteri. (Tha/Lak)

Read More

Jaksa Agung RI Lakukan Kunjungan Kerja di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Pada Kamis 14 Oktober 2021, Jaksa Agung RI Burhanuddin, melakukan kunjungan kerja di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta, setelah sebelumnya mengunjungi Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, dengan didampingi oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Dr. Fadil Zumhana, S.H. M.H., Kepala Pusat Penerangan Hukum, Asisten Umum Jaksa Agung, dan Asisten Khusus Jaksa Agung.

Dalam kunjungannya pada saat pengarahan di Aula kantor Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta, Bapak Jaksa Agung RI kembali mengingatkan seluruh jajaran Adhyaksa se D.I. Yogyakarta untuk tetap menjaga protokol kesehatan, dan tetap waspada terhadap Covid-19. Kelengahan akan hal itu berpotensi menimbulkan ancaman gelombang ketiga (third wave).

Selain itu juga kembali Jaksa Agung mengingatkan pentingnya peneguhan integritas dalam melaksanakan tugas dengan meningkatkan pengawasan melekat hingga 2 (dua) tingkat ke atas, memberikan keteladanan kepada anggota, baik berupa sikap perilaku maupun etika profesi, meningkatkan profesionalitas jajaran, dan menerapkan pola hidup sederhana.

Selanjutnya Jaksa Agung RI menekankan untuk memperhatikan etika, adab, dan sopan santun dalam menggunakan media sosial. Serta menegaskan seluruh jajaran untuk segera merealisasikan penyerapan anggaran, mengingat saat ini telah memasuki kuartal ke-IV tahun 2021.

Selain itu, Jaksa Agung RI meminta seluruh warga Adhyaksa untuk mengakselerasi capaian vaksinasi di lingkungan Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta dengan segera, memperkuat sinergitas dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal agar mencapai target, menyampaikan kendala yang dihadapi, jalin komunikasi dengan daerah yang telah berhasil meningkatkan realisasi vaksinasi.

Jaksa Agung RI mendorong seluruh Jajaran Kejati dan Kejari di daerah D.I. Yogyakarta, untuk mengamankan Proyek Strategis Nasional (PSN) di wilayah Kejati D.I. Yogyakarta, yaitu proyek pembangunan Stasiun Kereta Cepat Bandara New Yogyakarta International Airport untuk mengamankan PSN dengan cara melakukan deteksi dini potensi hambatan yang akan mengganggu keberlangsungan kegiatan, memberikan masukan yang tepat kepada pimpinan, mengantisipasi celah yang memungkinkan terjadinya tindak pidana korupsi, dan menunjukan peran Kejaksaan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan bangsa.

Jaksa Agung RI turut mengingatkan segenap warga Adhyaksa untuk memelihara semangat luhur yang terkandung di dalam Restorative Justice, dan Jangan mencederai kepercayaan masyarakat dengan memperjual-belikan keadilan. Serta mensosialisasikan peran Kejaksaan dalam peradilan umum kepada masyarakat melalui sarana yang tersedia, guna mengedukasi korelasi erat antara dominus litis Kejaksaan dengan Restorative Justice. 

Jaksa Agung secara tegas menitipkan Aswas untuk aktif mengawasi secara ketat pelaksanaan Restorative Justice, dan bila ada oknum yang bermain-main mencederai kebijakan dimaksud, Jaksa Agung akan menindak dengan tegas.

Selain itu, untuk memastikan kebijakan yang diambil oleh Jaksa Agung RI tepat, dibutuhkan kepatuhan pengisian aplikasi cms public dan dashboard cms dari setiap satuan kerja sebagai bahan pertimbangan.

Dalam hal penanganan tindak pidana korupsi, Jaksa Agung mengapresiasi penyelidikan dan penyidikan yang telah dilakukan, sedangkan dalam rangka percepatan penghapusan piutang negara ex-perkara tindak pidana korupsi yang ada di lingkungan Kejati D.I. Yogyakarta, saya minta untuk meningkatkan sinergitas Bidang Pidsus dan Bidang Datun, serta memahami Pedoman Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kejaksaan RI.

Melalui kunjungan kerja kali ini, Jaksa Agung RI kembali mengingatkan fungsi penting Jaksa Pengacara Negara dalam mendukung percepatan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sangat diperlukan, untuk itu perlu segera membangun koordinasi dengan stakeholders.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas bidang Pidana Militer, Jaksa Agung RI menegaskan agar para pegawai segera mempersiapkan diri untuk mendukung pelaksanaan tugas Asisten Pidana Militer, dan segera beradaptasi dan bersinergi menjalankan tugas sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Jaksa Agung RI juga mengingatkan kepada jajaran Bidang Pengawasan untuk segera menindaklanjuti laporan pengaduan yang masuk, dan jangan dibiarkan berlarut-larut hingga menjadi tunggakan.

Selain itu, Jaksa Agung juga memberikan evaluasi dan apresiasi atas laporan kinerja yang telah dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di wilayah D.I. Yogyakarta, dan mengharapkan agar para Kepala Kejaksaan Negeri untuk terus mengoptimalkan pencapaian kinerja masing-masing bidang yang ada, serta akan menjadi bahan evaluasi kinerja akhir tahun pada saat pelaksanaan Rapat Kerja Nasional Kejaksaan Tahun 2020 yang akan datang.

Setelah Bapak Jaksa Agung memberikan pengarahan, dilanjutkan dengan pengarahan Bapak Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, serta dilakukan forum diskusi/tanya jawab.

Kunjungan kerja Jaksa Agung RI dan jajaran di wilayah hukum Kejaksaan D.I. Yogyakarta merupakan kunjungan kerja setelah hampir 1 (satu) tahun tidak dapat dilaksanakan akibat pandemi Covid-19, namun kunjungan kerja tetap dilaksanakan melalui virtual. 

Sebelum melakukan kunjungan kerja di kantor Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta, Jaksa Agung RI terlebih dahulu mengunjungi kantor Kejaksaan Negeri Kulonprogo, kantor Kejaksaan Negeri Sleman, dan kantor Kejaksaan Negeri Yogyakarta, untuk mengetahui secara langsung progress pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan di daerah dengan melakukan pemeriksaan pada masing-masing bidang, serta sebagai forum komunikasi langsung antara Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum dengan para pegawai di daerah secara langsung dengan penuh kehangatan dan penuh rasa kekeluargaan.

Pelaksanaan kunjungan kerja dilakukan dengan menerapkan secara ketat protokol kesehatan, dan sebelumnya telah dilakukan swab antigen serta memperhatikan 3 M. (Tha/Lak)

Read More

PKS Jakarta Selatan Gelar Business Opportunity Expo

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Pandemi Covid-19 yang kini menyebar di seluruh dunia termasuk Indonesia, telah membuat pelaku UMKM menghadapi tekanan yang sangat berat.  Pandemi ini telah membuat mereka tidak bisa melakukan aktivitas ekonomi sebagaimana biasanya.

Untuk itu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jakarta Selatan menggelar Business Opportunity Expo (BOE) untuk mentoring usaha mikro, kecil, dan menegah (UMKM) dengan tema "UMKM Berjaya di Masa Krisis" secara offline dan online pada Ahad (17/10) di Aula DPC PKS Mampang Prapatan Jakarta.

"PKS punya program pemberdayaan UMKM, yaitu memberikan fasilitas kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk masuk ke market place, selanjutnya kami serahkan fasilitas tersebut kepada UMKM untuk dikelola secara mandiri, kami hanya mengedukasi aja," kata Umar Nardi, Penanggung jawab Acara (PIC) di Jakarta. Minggu (17/10)

Asal tahu saja, webinar tersebut bertujuan  membantu UMKM baru bertumbuh dan berkembang. "Selain itu, berbagi penguatan melewati masa-masa krisis ekonomi dalam masa Pandemi Covid-19," ucapnya. 

Kemudian, lanjut Umar, Melatih para pelaku UMKM yang sudah berhasil untuk dapat menjadi Mentor UMKM dan berbagi pengalamannya kepada UMKM pemula.

"Saat ini, dibutuhkan kepedulian membentuk forum untuk bisa berbagi inspirasi dan pengalaman agar dapat tumbuh dan berkembang bersama," pungkasnya.

Turut hadir para narasumber: Latif Abidin, Mantan Sales & Praktisi UMKM dan Owner Jaya Print membawakan Topik "Cara UMKM Bangkit dan Meroket" dan
M.Adam Ibrahim, Ketua BPJE PKS Jakarta Selatan dengan Topik "From Zero To Hero"

Hadir juga Narasumber: H. AL-Mansyur Hldayatullah, Lc, Ketua DPD PKS Jakarta Selatan dengan Topik "PKS Peduli UMKM" dan M. Achmad Yani, S.IP.,, M.Pd, Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta dengan Topik "Peran Legislatif Dalam Memajukan UMKM" serta Dr. Kurniasih Mufidayati, M.si, Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS dengan Topik "Pemberdayaan Perempuan Bangkitkan UMKM". (Arianto)

Read More

Ada Potensi Cuan Besar di Minyak Atsiri, Kemenperin Optimalkan Hilirisasi

Duta Nusantara Merdeka | Bogor

Kementerian Perindustrian terus mendorong pengembangan sektor industri hilir minyak atsiri (IHMA) agar bisa lebih berdaya saing. Apalagi, Indonesia punya potensi ketersediaan bahan baku yang beragam, bahkan menjadi rumah bagi sekitar 40 jenis tanaman atsiri dari 99 jenis tanaman atsiri di dunia. Hal ini merupakan potensi bagi peningkatan nilai tambah ekonomi melalui industri pengolahan dalam negeri.

“Indonesia sebagai negara iklim tropis memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, sehingga bisa menjadi episentrum untuk pengembangan sektor IHMA. Masih ada peluang besar untuk memperluas usaha atau meningkatkan investasinya dalam rangka membuka banyak kesempatan lapangan kerja,” kata Plt. Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin, Putu Juli Ardika saat melakukan kunjungan kerja di PT. Indesso Aroma, Cileungsi, Bogor, Jumat (15/10).

Plt. Dirjen Industri Agro mengemukakan, minyak atsiri telah digunakan sebagai bahan baku industri untuk bahan perasa (essence), perisa (flavor) dan wewangian (fragrance).  Total produksi minyak atsiri utama Indonesia mencapai 8.500 ton pada tahun 2020. 

Beberapa jenis minyak atsiri tropis Indonesia antara lain minyak cengkeh, sereh wangi, nilam, pala, akar wangi, dan kayu putih. “Selain itu, produk olahan minyak atsiri juga dipergunakan untuk bahan baku industri jamu dan fitofarmaka, seperti minyak jahe dan minyak adas. Seluruh jenis produk turunan minyak atsiri dipercaya mempunyai khasiat positif untuk kesehatan,” paparnya.

Putu menyampaikan bahwa pihaknya telah mengidentifikasi potensi nilai ekonomi yang besar dari sektor IHMA. Di sektor hilir, terdapat pemain besar global yang telah mengoperasikan pabrik olahan minyak atsiri. Di sektor hulu atau perkebunan, terdapat ratusan ribu petani atsiri yang menjadi pemasok bahan baku industri. 

“Dengan demikian, rantai nilai hulu-hilir di sektor IHMA menjadi terintegrasi. Melalui rantai nilai hulu-hilir yang terintegrasi ini, akan tercipta nilai ekonomi yang harmonis, termasuk berperan dalam membangkitan ekonomi rakyat di pedesaan melalui program kemitraan industri,” tuturnya.

Putu menyatakan, kunci pengembangan sektor IHMA agar bisa lebih berdaya saing antara lain melalui riset dan inovasi, formulasi produk, serta memanfaatkan teknologi terkini dalam produksi untuk menghasilkan aneka produk hilir yang bernilai tambah tinggi. 

“Upaya tersebut perlu didukung dengan fasilitas riset yang memadai, SDM kompeten, dan kemampuan capturing and delivering value to market yang kuat, sehingga Indonesia menjadi produsen berbagai produk turunan minyak atsiri berskala dunia,” imbuhnya.

Putu menambahkan, perlunya pemberian materi pelajaran di bangku sekolah terkait pengenalan tanaman atsiri, proses produksi minyak atsiri, dan produk-produk hilir minyak atsiri, karena produk hilir olahan minyak atsiri kerap digunakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. 

“Contohnya adalah parfum, sabun mandi, pasta gigi, bumbu mi instan, produk makanan dan minuman, hingga kosmetik itu mengandung minyak atsiri. Jadi, sering kita tidak sadari, mulai bangun sampai tidur lagi, kita jumpai produk olahan minyak atsiri tersebut,” sebutnya.

Oleh karena itu, melalui program edukasi mengenai potensi budidaya bahan baku dan peluang bisnis di sektor IHMA ini, Indonesia akan bisa menumbuhkan lebih banyak produsen olahan minyak atsiri yang andal di kancah global. “Perlu sosialisasi atau kampanye yang masif sehingga produk olahan minyak atsiri bisa menjadi tren gaya hidup di tengah masyarakat seperti produk olahan kopi,” tandasnya.

Vice President of Research & Development Division PT. Indesso Aroma Leo Seno Broto menyampaikan, perusahaan yang berdiri sejak tahun 1968 sebagai pabrik distilasi minyak cengkeh sederhana ini telah menjadi pemimpin pasar di Asia Tenggara dalam industri Flavor & Fragrance (F&F) serta Food and Wellness Solutions. 

“Saat ini, kami adalah pemimpin pasar global untuk produk turunan minyak cengkeh, yang menguasai market share 60%. Selain itu, kami telah melayani lebih dari 2.000 pelanggan di Indonesia dan ekspor ke lebih dari 50 negara”, ungkapnya.

Leo menyampaikan, kinerja gemilang tersebut merupakan capaian perusahaan yang berfokus pada strategi bisnis yang konsisten dan berkelanjutan, dalam hal pengolahan sumber daya alam atsiri di Indonesia. “Jadi, kami fokus untuk memanfaatkan dan mengolah sumber daya alam kita yang kaya ini sebagai bahan baku menjadi beragam produk hilir yang bernilai tambah tinggi,” ujarnya.

Selain itu, dalam upaya meningkatkan nilai tambah, perusahaan fokus terhadap peningkatan inovasi. “Sehingga produk kami berdaya saing tinggi, karena kami fokus pada pemenuhan pasar ekspor. Sebanyak 90% produk kami diekspor, meliputi sekitar 45% pasar Amerika Serikat, sekitar 35% di Eropa, dan sisanya menyebar ke negara-negara lain,” sebutnya.

Leo menambahkan, perusahaan juga fokus terhadap upaya kepedulian lingkungan dan proses yang berkelanjutan. “Kami menginisiasi model bisnis yang tertelusur, transparan, dan adil, menghubungkan petani dengan end-user melalui kontrak mutual jangka panjang. Lebih dari 3.600 petani telah kami bina dengan melibatkan 20 partner dalam hal penyediaan bahan baku dengan mendukung konsep ekonomi sirkular,” tandasnya.

PT. Indesso Aroma telah menjadi pemain ekspor produk industri hilir minyak atsiri berkelas dunia melalui cabang internasional yang beroperasi di Malaysia, Singapura, dan Tanzania (Afrika). Produsen hilir minyak atsiri ini mempunyai tiga pabrik pengolahan, yaitu di Purwokerto (first processing) serta di Cileungsi-Bogor dan Ungaran-Jawa Tengah (Second and further processing). 

Perusahaan tersebut juga mempunyai perusahaan joint venture dengan Firmenich Swiss dalam memproduksi produk hilir flavor and fragrance, yang berlokasi di dekat pabrik Cileungsi. Dalam menjalankan operasionalnya, PT. Indesso Aroma mengedepankan mekanisme kemitraan bersama petani rakyat yang menjunjung tinggi aspek sustainability, equality, dan responsible collaboration. 

Bahan baku minyak atsiri yang digunakan PT. Indesso Aroma adalah minyak cengkeh, minyak daun cengkeh, minyak gagang cengkeh, dan minyak serai wangi. Sumber atsiri lainnya, yaitu minyak kakao, merica hitam, minyak jeruk purut, minyak sereh dapur, dan minyak jahe. PT. Indesso Aroma juga menjalin kemitraan dengan pekebun atsiri rakyat, yaitu menyerap produksi minyak atsiri (hasil penyulingan bagian tanaman atsiri) dengan kontrak pasokan atau kualitas tertentu termasuk melalukan pembinaan sustainable/traceability agar sesuai dengan standar pasar internasional. (Tha/Lak)

Read More

Berdayakan BLK Komunitas Untuk Permudah Masyarakat Akses Pelatihan Kerja

Duta Nusantara Merdeka | Jayapura 

Selain bersifat _link_ and _match_ dengan industri yang ada di sekitarnya, pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas ke depannya dapat diperluas dengan melibatkan beragam komunitas lainnya, seperti serikat pekerja/serikat buruh atau organisasi kemasyarakatan. Dengan demikian, diharapkan semakin banyak penduduk angkatan kerja yang mendapatkan kemudahan dalam mengakses lembaga pelatihan kerja. 

"Pelatihan berbasis kejuruan dan keterampilan yang dikembangkan perlu disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja lokal dan mendorong minat masyarakat untuk berwirausaha, sehingga pada akhirnya dapat menekan angka pengangguran dan memulihkan perekonomian yang berbasis tenaga kerja produktif," ujar Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma'ruf Amin saat meresmikan dimulainya pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas di Papua dan Papua Barat, yang salah satunya melalui kerjasama dengan Yayasan Global Mission International Indonesia (GMII) di Manokwari, Sabtu (16/10/2021).

Lebih lanjut, Wapres berharap amanah yang diberikan kepada Yayasan GMII melalui program BLK Komunitas ini dapat menciptakan sumber daya manusia (SDM) Papua yang dapat lebih berdayasaing, memiliki karakter yang kuat, serta dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat khususnya Orang Asli Papua (OAP). 

"Saya berharap pembangunan BLK Komunitas Yayasan GMII, menjadi salah satu pondasi bagi masa depan Papua dalam menciptakan dan meningkatkan SDM di tanah Papua yang hebat ini," tuturnya.

Pada gelaran _Kick Off_ Pembangunan BLK Komunitas dalam rangka pengembangan SDM kompeten di Papua dan Papua Barat ini, Wapres juga berpesan kepada penerima bantuan BLK Komunitas agar dapat mengelolanya secara baik dan berkelanjutan.

"Tetap berkomitmen untuk berperan aktif dalam percepatan peningkatan kompetensi SDM Indonesia dan khususnya SDM Papua guna dapat mempercepat pembangunan kesejahteraan di Papua," pintanya.

Lebih jauh, Wapres memaparkan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua, pada periode Agustus 2020, jumlah angkatan kerja yang ada di Papua sebesar 1.767.403 jiwa. 

"Data ini terdiri dari komponen angkatan kerja yang bekerja sebesar 1.691.475 jiwa dan komponen angkatan kerja yang menganggur sebesar 75.658 jiwa," urainya.

Data BPS ini, sambung Wapres, menggambarkan bahwa tingkat pengangguran terbuka meningkat sebesar 4,28 persen, serta persentase penduduk miskin pada September 2020 yang masih di angka 26,80 persen.

"Masih relatif tingginya angka pengangguran antara lain disebabkan oleh ketidaksiapan untuk beradaptasi terhadap perubahan dengan disrupsi yang mengikutinya, sehingga diperlukan kecepatan, ketepatan, dan efisiensi sebagai pondasi yang penting untuk bisa bersaing terhadap negara lain di era teknologi digital saat ini," ujarnya. 

Oleh sebab itu, kata Wapres, pemerintah telah menetapkan Pembangunan SDM sebagai program prioritas yang paling utama.

"Faktor kualitas SDM menjadi kunci untuk memenangkan persaingan global, yang apabila didukung oleh tenaga kerja yang berkualitas akan meningkatkan daya saing terhadap negara-negara lainnya," pungkasnya. 

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah menuturkan bahwa pembangunan BLK Komunitas bertujuan untuk mendekatkan dan mempermudah akses pelatihan kepada masyarakat yang membutuhkan. 

"Kami ingin menunjukkan bahwa dengan pembangunan BLK Komunitas ini, pemerintah bertekad untuk menjangkau segala kesulitan ketenagakerjaan yang belum terjangkau di masyarakat," tuturnya.

Sebagai informasi, berdasarkan data BPS pada Februari 2021, jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 8,75 juta jiwa. Jumlah tersebut meningkat 26,26 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yakni sebesar 6,93 juta jiwa. (Tha/Lak)

Read More

HIMNI Gelar Rapat Kerja Nasional VI di Jakarta

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Himpunan Masyarakat Nias Indonesia (HIMNI) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) VI pada Sabtu (16/10/2021) di Hotel Aston Pluit Jakarta. Berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi. Rakernas wajib dilaksanakan oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP) HIMNI minimal satu kali dalam satu periode kepengurusan.

"Penyelenggaraan Rakernas kali ini tidak seperti yang sebelum – sebelumnya sehubungan masih dalam suasana pandemi Covid-19. Rakernas HIMNI ke-VI ini digelar secara offline dan online. Asal tahu saja, HIMNI dideklarasikan pada tanggal 20 Januari 2000 dan telah berkiprah serta berkontribusi untuk kemajuan Pulau Nias khususnya dan Indonesia pada umumnya," kata Marinus GEA, S.E., M.AK. Ketua Umum Himpunan Masyarakat Nias Indonesia kepada awak media di Jakarta.

Menurut Marinus, Rakernas HIMNI ke-VI ini merupakan mekanisme organisasi yang sudah diatur dalam anggaran dasar rumah tangga dengan tujuan untuk mengevaluasi program-program kerja yang sudah ditetapkan sebelumnya, dan sekaligus akan merumuskan kembali program-program strategis yang menjadi program HIMNI kedepan yang bersinergi dengan kekuatan HIMNI dan kekuatan pemerintah terutama untuk membangun Indonesia melalui kepulauan Nias.

Selain itu, kata Marinus yang juga Anggota DPR RI, HIMNI mendorong kepulauan Nias menjadi sebuah Propinsi. Hingga saat ini, sebagaimana kita ketahui bahwa pemekaran menjadi sebuah Propinsi sedang dilakukan moratorium oleh Presiden, sehingga kemajuan di Pulau Nias harus dilakukan secara mandiri. "Untuk itu, Kita meminta dukungan dari pemerintah pusat untuk membuka pintu demi kemajuan Pulau Nias," ucapnya.

"Ia berharap, HIMNI menjadi  rumah besar (Omo Zebua) buat kami untuk menjadi persekutuan kami serta untuk menyatukan dan mensinergikan segenap kekuatan yang kami miliki," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Karang Taruna Kelurahan Jatipadang Gelar Vaksinasi Gratis

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta  

Pemerintah berupaya mempercepat vaksinasi secara merata untuk semua masyarakat Indonesia, dalam rangka penanganan Covid-19. Pemerintah pun telah menargetkan orang yang divaksinasi berjumlah 2 juta vaksin perhari.

Terkait hal tersebut, Karang Taruna Kelurahan Jatipadang bekerja sama Koramil 03 Pasar Minggu Jakarta Selatan menggelar vaksinasi gratis pada Sabtu (16/10) di halaman Kelurahan Jatipadang, Jakarta. 

Walikota Jakarta Selatan yang hadir di lokasi acara melakukan peninjauan langsung ke sentra Vaksinasi dan berinteraksi dengan masyarakat yang akan di vaksin dan penyelenggara acara ini. 

"Kegiatan ini sebagai wujud dukungan terhadap upaya Pemerintah mempercepat vaksinasi massal demi Indonesia pulih dari pandemi Covid-19, karena masih banyak warga Kelurahan Jatipadang yang belum divaksinasi," kata Taufik, Sekretaris Karang Taruna.

Selain itu, kata Taufik, Panitia menargetkan 300 dosis vaksin, adapun vaksin yang digunakan jenisnya berbeda-beda yakni ada Pfizer I & 2, Astrazeneca 2 dan Sinovac 1 & 2.

Sementara itu, Lurah Jatipadang, Nurif Arifin menyampaikan, Kami terus menyisir warga Kelurahan Jatipadang yang belum di vaksin dan terus mengingatkan pentingnya vaksinasi, bahkan kami mengirim undangan kepada warga yang belum divaksin melalui Karang Taruna.

Asal tahu saja, vaksinasi di Kelurahan Jatipadang telah mencapai hampir 80 persen dan vaksinasi ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas warga.

"Ia berharap, selama kegiatan vaksinasi ini bisa berjalan dengan aman dan lancar, serta tetap menerapkan protokol kesehatan dengan cuci tangan, gunakan masker dan jaga jarak, walaupun sudah melaksanakan Vaksin Covid-19," pungkasnya. (Tha/Lak)

Read More

Terkait Kasus Jiwasraya, Pemerintah yang Beradab Semestinya Tidak Korbankan Rakyat

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Kisruh gagal bayar polis Asuransi Jiwasraya sampai saat ini belum terselesaikan. Sebagai perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh negara, dalam hal ini Pemerintah Republik Indonesia, PT. Asuransi Jiwasraya (PT. AJS) mempunyai total kewajiban untuk dibayar (liabilitas) sebesar Rp. 59,7 triliun kepada seluruh pemegang polisnya.

Melihat realita yang terjadi pada kasus Jiwasraya, alumni PPRA-48 Lemhanas RI Tahun 2012, Wilson Lalengke, S.Pd., M.Sc., MA., mengatakan bahwa dirinya merasa prihatin dengan kondisi tersebut. Dirinyapun mendesak agar Pemerintah tidak lepas tangan terhadap pembayaran kewajiban PT. AJS kepada lebih 5 juta nasabahnya yang adalah rakyat Indonesia.

"Karena Jiwasraya adalah perusahaan negara, maka Pemerintah Republik Indonesia sebagai penanggungjawab perusahaan tersebut secara tegas diperintahkan oleh konstitusi untuk membayar hutang Jiwasraya itu kepada nasabah yang adalah rakyat Indonesia. Hal tersebut tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-4, bahwa Pemerintah wajib melindungi dan mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia," kata Wilson Lalengke, Jumat, 16 Oktober 2021.

Pemerintah sebuah negara beradab, lanjut Lalengke, yang menjunjung tinggi konstitusi dan peraturan perundangan, tidak akan pernah mengkhianati rakyatnya, apalagi mengorbankan rakyat. Ketidak-pedulian suatu pemerintahan terhadap nasib rakyat yang terzolimi oleh korporasi milik negara adalah suatu kejahatan dalam konteks hidup berbangsa dan bernegara.

"Pemerintah semacam itu dapat diminta pertanggungjawaban secara politik maupun hukum, termasuk hukum internasional karena terkait dengan perlindungan hak azasi manusia jutaan rakyat Indonesia yang tidak diindahkan oleh pemerintahan dimaksud," tegas Wilson Lalengke yang pernah menjabat Kepala Subbid Program pada Unit Kajian Kebijakan dan Hukum Sekretariat Jenderal DPD-RI ini.

Sementara itu, seorang karyawan PT. AJS, Latin, SE, mengungkapkan bahwa jauh sebelum tahun 1998, Perseroan Jiwasraya yang lahir pada tahun 1859 di zaman Hindia Belanda (NILLMIJ), mendapat Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar 235 miliar. Kemudian selama 22 tahun Perseroan Jiwasraya dibiarkan tanpa bantuan akses permodalan, yakni sejak krisis moneter melanda dunia hingga terjadinya resesi ekonomi saat ini akibat Pandemi Covid-19.

"Artinya sejak 1998-2020 Perseroan Jiwasraya belum mendapatkan adanya tambahan PMN. Perseroan Jiwasraya dibiarkan menghadapi dan menyelesaikan permasalahannya sendiri tanpa akses permodalan dari pemerintah. Besaran PMN yang dikelola oleh Perseroan Jiwasraya menjadi asset sebesar 17 triliun per tahun 2019," ungkap Latin, yang juga merupakan nasabah aktif dari perusahaan asuransi plat merah itu. 

Awal mula prahara gagal bayar polis Jiwasraya diketahui melalui surat konfirmasi dari Dirut Perseroan Jiwasraya yang berinisial HTS, kepada tujuh bank yang merupakan agen penjual produk asuransi PT. AJS. Statement HTS di ruang publik memicu rusaknya kepercayaan pemegang polis terhadap Jiwasraya atas ketidakmampuannya dalam membayar dana saat jatuh tempo polis.

Belum diketahui apa motivasi HTS yang berinisiatif mengambil keputusan membuat pengumuman gagal bayar polis tersebut. Langkah itu dilakukan secara maraton yang dipublikasikan lewat media pemberitaan online di ruang publik. Pengumuman gagal bayar polis senilai 802 miliar diketahui pada saluran pemasaran bancassurance, pada Oktober 2018.

Atas permasalahan tersebut, PT. AJS mengambil langkah penyelamatan dan penyelesaian dengan menyusun beberapa program diantaranya:

1. Opsi corporate action yakni mendirikan PT. Jiwasraya Putera yang bertujuan sebagai sekoci penyelamatan arus kas bagi induknya. Setelah didapatkan izin pendirian dan beroperasi, ternyata implementasinya tidak sesuai harapan awal atau gagal. Berdasarkan hal tersebut, izin PT Jiwasraya Putera dicabut oleh OJK pada 25 September 2020. Alasan pencabutan izin tersebut belum terkonfirmasi. Hingga tulisan ini disajikan belum ada penjelasan resmi dari OJK.

2. Program restrukturisasi polis-polis konsumennya akan dialihkan ke perusahaan baru. Upaya penyelamatan dan penyehatan yang kedua adalah melalui penyelesaian 'Rencana Penyehatan Keuangan Jiwasraya' (RPK-J) yang diusulkan Dewan Direksi Perseroan Jiwasraya bersama Kementerian BUMN. RPK-J diimplementasikan ke dalam program Restrukturisasi Polis-polis Konsumen yang akan dialihkan kepada Asuransi IFG Life sebagai penampung portofolio milik Jiwasraya.

Program restrukturisasi polis adalah tindakan merevisi seluruh kewajiban (liabilitas) PT. AJS, yang diproyeksikan menjadi kewajiban Pemerintah per 31 Desember 2021 dengan total kewajiban sebesar 59,7 triliun. Melalui program restrukturisasi polis, jumlah Rp. 59, 7 triliun itu kemudian dikurangi 40%, sehingga kewajiban Pemerintah terhadap pemegang polis menjadi berkurang sebesar Rp. 23,8 triliun, atau hanya sebesar Rp. 35,8 triliun.

Faktualnya, Pemerintah hanya menganggarkan PMN sebesar Rp. 22 triliun melalui APBN-P 2021 yang akan diberikan secara bertahap. Jika dilihat dari total liabilitas Perseroan sebesar 59,7 triliun, maka masih ada selisih sebesar 37 triliun. Angka 22 triliun ini tentunya tidak mencukupi kebutuhannya. Menurut Pemerintah dan Jiwasraya dalam beberapa statement mengatakan opsi ball-in, transfer, melalui revisi kewajiban Pemerintah atau dikenal program restrukturisasi polis-polis konsumen merupakan solusi terbaik diantara opsi-opsi lain.

Atas permasalahan tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku wakil dari Pemerintah agar:

- Menyusun mitigasi resiko atas potensi gugatan pemegang polis eksisting yang tidak bersedia mengikuti program restrukturisasi PT. AJS.

- Mengambil kebijakan pendukung atas potensi resiko keuangan beberapa BUMN yang terdampak signifikan dalam Program Restrukturisasi Polis PT. AJS.

Atas rekomendasi tersebut, menteri keuangan selaku wakil Pemerintah akan menindaklanjuti dengan menunggu hasil putusan pengadilan kasus PT. AJS. Demikian dikutip dari sumber LHKPP (Laporan Harta Kekayaan Pejabat Perusahaan ) tahun 2020.

"Upaya penyehatan dan penyelamatan BUMN Asuransi Jiwasraya melalui program restrukturisasi polis-polis konsumennya menimbulkan paradoks. Yang pada akhirnya hanya mematikan core bisnis asuransi tertua milik negara dengan merugikan kepentingan para pemegang polisnya," jelas Latin lagi.

Dalam hal ini, Pemerintah bertanggungjawab terhadap pemegang polis dengan liabilitas Perseroan Rp. 59,7 triliun. Jika tidak, maka akan berpotensi adanya gugatan hukum dari pemegang polis kepada Pemerintah. Pemerintah hendaknya mengevaluasi kembali usulan RPK-J oleh Dewan Direksi Jiwasraya bersama Kementerian BUMN dan melakukan check and balance terhadap sejumlah persoalan mendasar di Perseroan Jiwasraya.

“Saya berharap Pemerintah RI bersama Jiwasraya mampu menjalankan amanah Undang-undang No. 40 Tahun 2014 Pasal 1 dan Pasal 15 tentang Perasuransian dan berkomitmen secara sungguh-sungguh untuk menjalankannya. Hal ini untuk menghindari resiko terampasnya kepentingan publik dan kepentingan hajat hidup orang banyak khususnya para pemegang polis Jiwasraya,” pungkas Latin yang telah bekerja sebagai mitra PT. AJS selama belasan tahun. (Tha/Lak)

Read More

Kemenpan RB: Masyarakat Diminta Cermat Kenali Gelagat Calo CASN

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Maraknya penipuan yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab di masa perekrutan calon abdi negara kerap terjadi. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terus mengimbau masyarakat agar cermat mengenali modus penipuan yang dilakukan para calo yang menjanjikan kelulusan menjadi aparatur sipil negara (ASN) dengan meminta imbalan tertentu. 

Kepala Biro SDM dan Umum Kementerian PANRB Sri Rejeki Nawangsasih menyampaikan setidaknya ada beberapa gelagat calo yang harus dikenali dan diwaspadai masyarakat. “Pertama, biasanya calo berusaha mendekati kita, bersikap mengenal, dan berada di sekeliling kita. Di tahap ini mereka sedang melakukan pendekatan,” ungkap Sri saat ditemui usai pelaksanaan seleksi kompetensi dasar (SKD) CPNS Kementerian PANRB di Gedung Nanggala Kopassus, Jakarta, Jumat (15/10).

Tahap selanjutnya, calo tersebut akan memberi nomor dan menginformasikan bahwa mereka bisa membantu untuk meluluskan peserta menjadi CPNS. Untuk lebih meyakinkan, calo tersebut juga akan menyatakan kedekatannya dengan pejabat instansi terkait, terutama dengan pejabat di Kementerian PANRB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai pelaksana teknis seleksi. 

Tak jarang, para calo tersebut berada di sekitar kantor instansi yang mempunyai regulasi tentang perekrutan. “Mereka bisa saja menyerupai pegawai Kementerian PANRB, baik dari segi pakaian seperti batik atau bahkan mengikuti seragam kami. Ini yang harus benar-benar diwaspadai oleh masyarakat dan para generasi muda yang ingin jadi PNS,” jelasnya.

Selain itu, masyarakat juga harus bijak ketika dihadapkan dengan situasi tersebut. Melakukan _cross check_ dan konfirmasi kepada instansi yang ditawarkan, adalah salah satu upaya untuk menghindarkan diri dari penipuan. Sri menekankan, bahwa pelaksanaan seleksi CASN tidak dipungut biaya, sehingga jika ada yang meminta imbalan untuk bisa jadi PNS, masyarakat patut curiga.

Lebih lanjut dikatakannya, seluruh calon ASN juga sudah harus mulai memahami _core values_ BerAKHLAK yang harus diterapkan seluruh ASN, terutama pada nilai Akuntabel dan Kompeten. Hal tersebut tak hanya didasari atas penerapan ujian berbasis komputer yang hasilnya bisa dilihat secara _real-time_, tapi juga mengedepankan kompetensi peserta untuk dapat melewati nilai ambang batas dengan melakukan tes secara mandiri dan jujur.

Hal tersebut diamini oleh Nabilla Andini, salah satu peserta SKD CPNS yang melamar di Kementerian PANRB. Nabilla mengapresiasi panitia pelaksana yang telah melakukan pemeriksaan peserta dan verifikasi dokumen secara teliti dan menyeluruh. 

Meski belum pernah didekati oleh calo, ia optimis bahwa adanya seleksi dengan menggunakan sistem _Computer Assisted Test_ (CAT), akan meminimalisir praktik penipuan dari oknum yang tidak bertanggung jawab. “Calo itu pasti ada, di tes apapun itu, baik PNS, BUMN, dan lain-lain. Adanya CAT ini tentu menutup celah praktik calo, setidaknya dapat meminimalisir risiko penipuan,” ujarnya. 

Selain memastikan protokol kesehatan dilaksanakan dengan benar, panitia pelaksana juga melakukan pemeriksaan peserta secara ketat. Sebelum memasuki ruang ujian, peserta akan diminta untuk mengecek suhu tubuh, mencuci tangan, melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen, serta melakukan pencocokan wajah peserta dengan yang tertera pada KTP dan Kartu Peserta Ujian. (Tha/Lak)

Read More

KLHK Gelar Forum Bisnis di Expo 2020 Dubai

Duta Nusantara Merdeka | Dubai, Uni Arab Emirates

Sebagai bagian dalam partisipasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di perhelatan Expo 2020 Dubai, KLHK menggelar forum bisnis bertajuk “Investasi dan Pengembangan Multiusaha Kehutanan di Indonesia” dan “Potensi dan Peluang Investasi dalam Perdagangan Produk Kehutanan” pada 11 Oktober 2021. Forum ini merupakan salah satu upaya KLHK dalam mengenalkan potensi hasil hutan Indonesia dan menarik investasi.

Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, KLHK, Agus Justianto, menyampaikan bahwa pelaksanaan forum bisnis ini diharapkan dapat membuka peluang dan meningkatkan pemasaran produk dari multiusaha kehutanan ke pasar Middle East dan pasar tradisional lainnya. 

“Kami begitu bersemangat karena acara ini dihadiri oleh banyak pelaku usaha asal Uni Emirat Arab, dan kami berkesempatan untuk menceritakan kekayaan hutan Indonesia serta potensi luar biasa yang kita miliki dari sektor perdagangan,” ujar Agus Justianto, pada 13 Oktober 2021 di Dubai.

Dikatakan Agus, promosi produk industri kehutanan menargetkan kenaikan sebesar 2 persen dari nilai ekspor tahun ini atau sekitar 0,22 Milyar penambahan. 

Selanjutnya, Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, KLHK, Wiratno menjelaskan bahwa forum bisnis seperti ini merupakan wadah yang begitu strategis

untuk mengenalkan potensi Indonesia dan meningkatkan ekspor produk hasil hutan. 

“Dalam kesempatan ini kami juga mengenalkan keindahan wisata alam Indonesia, kami harapkan dengan mengenalkan ekowisata seperti di Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Jambi, dan banyak tempat lainnya akan membantu menarik investasi masuk ke Indonesia,” kata Wiratno.

Dalam kegiatan bisnis forum, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga memperkenalkan 12 jenis kayu tropis Indonesia siap ekspor seperti benuang, bintangur, duabanga, jabon, matoa, nyatoh, nyawai, resak, samama, sindur, gerogong, dan Medang. Pada saat itu, 12 jenis kayu siap ekspor dan juga berbagai produk UMKM dari hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu, ditampilkan kepada pengunjung Expo 2020 Dubai di area rolling exhibition Paviliun Indonesia.

Selain acara ini dihadiri langsung oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Agus Justianto dan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Wiratno. Forum bisnis ini juga dihadiri secara daring oleh Wakil Menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Alue Dohong dan sejumlah calon investor dan buyer yang hadir secara langsung di Business Lounge Paviliun Indonesia, meliputi pelaku usaha terkait kertas, mebel, kerajinan, plywood, konstruksi bahan bangunan, dan hasil hutan bukan kayu. (Tha/Lak)

Read More

Wapres Apresiasi Kreativitas Kodam XVIII Kasuari dalam Menata dan Memanfaatkan Lingkungan

Duta Nusantara Merdeka | Manokwari

Di sela-sela kunjungan kerja di Provinsi Papua Barat, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma'ruf Amin beserta Ibu Hj. Wury Ma'ruf Amin menyempatkan diri berolahraga pagi di Kompleks Markas Besar Komando Daerah Militer (Makodam) XVIII/Kasuari di Jalan Manokwari - Maruni, Manokwari, Jumat (15/10/2021). 

Sekitar pukul 06.30 WIT, Wapres tiba di Makodam Kasuari dan disambut oleh Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan dan Pangdam XVIII/Kasuari Mayor Jenderal TNI I Nyoman Cantiasa, untuk kemudian berjalan santai mengitari Kompleks Makodam. 

Setelah berjalan santai sepanjang 1,5 km, Wapres melanjutkan berkeliling Kompleks Makodam menggunakan mobil Jeep Rubicon yang dikemudikan Pangdam Kasuari. 

Usai berkeliling melihat pemandangan sekitar Makodam, Wapres mengapresiasi kreativitas Kodam Kasuari dalam menata dan memanfaatkan lingkungkan. 

"Pemandangan di sini sangat menyenangkan dan memberikan semangat untuk bekerja dengan optimal," ungkap Wapres dalam keterangan persnya.

Menurutnya, penataan Kompleks Makodam Kasuari sangat baik dengan berbagai fasilitas yang lengkap. 

"Saya kira ini suatu bentuk penyiapan tempat yang luar biasa. Saya lihat tempat ibadahnya lengkap, ada masjid, ada gereja katolik dan protestan, bahkan juga akan dibuat pura," ungkapnya. 

Kelengkapan tempat ibadah dari agama yang berbeda tersebut, menurut Wapres merupakan wujud kebhinnekaan dan kerukunan dalam beragama. 

"Ini melambangkan tentang kebhinnekaan dalam agama dan kerukunan agama," tegasnya. 

Selain itu, salah satu tempat yang juga menarik perhatian Wapres adalah area perkebunan Green Kasuari yang dikelola Kodam. 

"Saya sangat apresiasi adanya semacam kebun percobaan untuk menanam berbagai bentuk komoditi sayuran, semangka, (dan) pengembangan anggrek," tuturnya.

Menurut Wapres, hal ini bisa menjadi contoh bagi Makodam dan juga Mapolda di tempat lain. 

"Dan untuk di Papua Barat ini saya kira ini bisa menjadi sesuatu yang bisa dikembangkan untuk pembelajaran bagi masyarakat, sehingga kita tidak perlu lagi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat bahkan kalau mungkin bisa untuk daerah lain," ujarnya. 

Bahkan, kata Wapres, hasil dari perkebunan ini dapat menjadi komoditas ekspor. Termasuk hasil panen ikan dari kolam yang berada di area tersebut. 

"Kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena ini anugerah besar khususnya tentu untuk orang Papua Barat, dan umumnya bagi kita seluruh bangsa Indonesia," ungkapnya.

Labih lanjut, Wapres menuturkan bahwa anugerah suburnya alam Indonesia akan terus dikembangkan dan dikelola dengan baik untuk kemakmuran bangsa dan kesejahteraan umat manusia bahkan hingga tingkat global.

"Anugerah besar yang akan terus kita kembangkan dan kelola dengan baik, kita manfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran bangsa, dan juga untuk kontribusi kita dalam membangun kesejahteraan umat manusia di tingkat global," tekadnya. 

Mengakhiri kunjungannya di Makodam Kasuari, Wapres melakukan penanaman pohon Matoa dan memberikan catatan kesan pada potongan kayu.

"Teruskan Pengabdian Kalian, Untuk Negeri Tercinta NKRI" tulisnya. (Tha/Lak)

Read More