Hegemoni Batak Dan Melayu Dalam Pusara Politik Sumut, Dewa : Pilgub 2024 dan Aspirasi Generasi Milenial

OPINI

Hegemoni Batak Dan Melayu Dalam Pusara Politik Sumut

Dewa : Pilgub 2024 dan Aspirasi Generasi Milenial

Duta Nusantara Merdeka | Kota Medan

Batak dan Melayu sama sama yang kita ketahui adalah Etnis terbesar di Sumatera Utara yang juga berdampingan dengan baik bersama suku-suku lainnya.

Hal ini ketika kita melihat dari perhelatan pesta demokrasi banyak tolak ukur etnis dan budaya yang jadikan sebagai referensi untuk mencari kandidat calon kepala daerah khususnya di Sumatera Utara.

Dewata Sati Ketua Millenial Kota Medan mengatakan menuju Pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2024 banyak sekali tersebar bursa-bursa Cagubsu kedepan , hal ini tidak bisa dipungkiri masyarakat Sumut yang begitu kental dalam dinamika perpolitikan artinya tingkat kesadaran atas daerah yang begitu tinggi patut di apresiasi.

Nama-nama itu diantaranya adalah Petahana saat ini ada Edy Rahmayadi, Musa Rajeksah , Bachtiar Achmad Sibarani, Dedi Iskandar Batubara , Saleh Partaunan Daulay , Bobby Nasution, Maruli Siahaan, Martin Manurung, Sihar Sitorus.

Bursa-bursa ini diambil atas dasar komunikasi media yang sering dipaparkan oleh setiap tokoh tersebut perihal program kerja dan kiprah-kiprah mereka dari eksekutif dan legislatif dalam membangun Sumatera Utara.

“Tanpa kita sadari Hegemoni Batak Dan Melayu tidak bisa dipungkiri dalam memberikan pengaruh kekuasaan politik di Sumatera Utara, maka dari itu sah-sah saja tetapi kapasitas dan kinerja patut menjadi referensi yang penting dalam menentukan kepala daerah untuk suatu wilayah” ungkapnya

Lanjut Dewa mengatakan harapannya siapapun nanti tokoh yang memimpin Sumatera Utara harus memiliki ide dan gagasan yang mensejahterakan serta berpihak kepada rakyat.

“Sebagai generasi yang akrab dengan informasi digital dan media sosial, kompetensi ini akan menjadi modal penting dalam Pemilu 2024, termasuk Pilkada pada tahun yang sama” pungkasnya.**

Read More

Wihara Kesejahteraan Kosambi baru Gelar Donor Darah di Jakarta

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Sejak pagi hari, puluhan warga terlihat mendatangi Wihara

Kesejahteraan Kosambi baru Jakarta. Kehadiran warga Jakarta ini untuk turut mengikuti kegiatan bakti sosial donor darah yang di prakarsai oleh Wihara Kesejahteraan Kosambi baru Jakarta bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Jakarta Barat, Sabtu (14/05).

"Semenjak pandemi Covid-19, ini donor darah pertama kali, tetapi sebelum covid kita sudah pernah ngadain 2 kali," kata Juvianto, Panitia Donor Darah kepada wartawan Surat Kabar Duta Nusantara Merdeka di Jakarta.

Selain itu, Juvianto menuturkan, Kegiatan Bakti sosial ini merupakan agenda kemanusiaan, ini akan dijadikan sebagai agenda rutin dari Wihara Kesejahteraan Kosambi baru Jakarta.

"Kita berharap kegiatan ini bisa menjadi agenda tahunan, karena sesuai data dan pengalaman yang dilihat bahwa sesudah lebaran PMI kekurangan stok darah, maka kami berinisiatif melakukan baksos donor darah ini sebagai agenda rutin," ucap Juvianto.

Menurut dia, Wihara Kesejahteraan Kosambi baru Jakarta selalu ikut berperan aktif dalam berbagai kegiatan aksi kemanusiaan. Dalam kegiatan bakti sosial donor darah yang diprakarsai oleh Wihara Kesejahteraan Kosambi baru Jakarta menurunkan puluhan orang relawannya.

Dalam pelaksanaan bakti sosial ini, Wihara Kesejahteraan Kosambi baru Jakarta sebagai pelaksana kegiatan, memberikan bingkisan yang diserahkan langsung oleh jajaran pengurus Wihara Kesejahteraan Kosambi baru.

Pihaknya mempersiapkan kegiatan ini lebih kurang 10 hari. Juvianto berharap baksos donor darah ini dapat membantu pemerintah daerah melalui PMI Jakarta Barat dalam rangka memenuhi kebutuhan darah untuk diberikan kepada masyarakat yang membutuhkannya.

Dari target panitia yang awalnya hanya menampung 85 pendonor. Namun peserta yang berhasil mendonorkan darah sebanyak 65 peserta, para peserta yang gagal kebanyakan diantaranya disebabkan  HB  dan tekanan tensi darah tidak memenuhi persyaratan sebagai pendonor darah. (Arianto)

Read More

Kemenkes Temukan 18 Orang Dugaan Kasus Hepatitis Akut

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Kementerian Kesehatan melaporkan telah menemukan dugaan kasus Hepatitis Akut yang belum diketahui penyebabnya kepada 18 orang. Kasus tersebut berasal dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Bangka Belitung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur dan Kalimantan Timur. Paling banyak di DKI Jakarta dengan 12 kasus.

Dari 18 kasus tersebut, 9 kasus masuk status pending classification, tujuh discarded, satu dalam proses verifikasi dan satu probable. 7 kasus discarded terdiri dari 1 orang positif Hepatitis A, 1 orang positif Hepatitis B, 1 orang positif Tifoid, 2 orang demam berdarah dengue, 2 lainnya berusia lebih dari 16 tahun. Selain itu, dari hasil investigasi kontak tidak ditemukan adanya penularan langsung dari manusia ke manusia.

“7 dari 18 pasien diduga Hepatitis Akut dinyatakan meninggal, namun saat ini masih belum dipastikan apakah meninggal karena penyakit Hipertensi Akut atau ada faktor lainnya,” 

terang Juru Bicara Kementerian Kesehatan sekaligus Direktur Utama RS Penyakit Infeksi Sulianti Saroso, dr. Mohammad Syahril, Sp.P, MPH dalam keterangan pers di Jakarta, Jumat (13/5).

dr. Syahril mengungkapkan pasien yang diduga Hepatitis Akut ini memiliki rentang usia 0-20 tahun. Paling banyak anak yang berusia 5-9 tahun ada 6 orang, usia 0-4 tahun ada 4 orang, usia 10-14 tahun ada 4 orang, dan usia diatas 15-20 tahun ada 4 orang. 

Adapun gejala yang ditemukan pada pasien dugaan Hepatitis Akut yakni demam, mual, muntah, hilang nafsu makan, diare akut, lemah, nyeri bagian perut, nyeri pada otot dan sendi, kuning di mata dan kulit, gatal-gatal, dan urine seperti air teh.

“Meski gejala yang ditemukan mengarah pada Hepatitis Akut namun belum bisa dipastikan pasien menderita Hepatitis Akut, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan laboratorium lebih lanjut,” terangnya.

Sebagai tindak lanjut, Kementerian Kesehatan bersama pihak terkait terus melakukan upaya investigasi dengan melakukan analisis pathogen menggunakan Whole Genome Sequencing (WGS) maupun penyelidikan epidemiologi lebih lanjut untuk memastikan penyebab dari kejadian Hepatitis Akut ini. (Lak/Tha)

Read More

Upaya Kemenkes Antisipasi Penyebaran Hepatitis Akut di Indonesia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Penyakit Hepatitis Akut yang pertama kali ditemukan di Inggris Raya pada 5 April 2022 dilaporkan terus meluas. Per Jumat (13/5), penyakit Hepatitis Akut telah terdeteksi di 20 negara dengan jumlah kasus 228 orang, yang mana lebih dari 50 kasus tambahan saat ini masih diselidiki.  

Di indonesia, dugaan kasus Hepatitis Akut dilaporkan mencapai 18 kasus, dimana 9 kasus masuk status pending classification, tujuh discarded, satu dalam proses verifikasi dan satu probable.

7 kasus discarded  terdiri dari 1 orang positif Hepatitis A, 1 orang positif Hepatitis B, 1 orang positif Tifoid, 2 orang demam berdarah dengue, 2 lainnya berusia lebih dari 16 tahun. Selain itu, dari hasil investigasi kontak tidak ditemukan adanya penularan langsung dari manusia ke manusia.

Juru Bicara Kementerian Kesehatan, dr. Mohammad Syahril, Sp.P, MPH mengatakan Kementerian Kesehatan telah melakukan berbagai upaya mitigasi untuk mengantisipasi meluasnya penyakit Hepatitis Akut di Indonesia. 

Langkah pertama, mengumpulkan informasi global seputar Hepatitis Akut secara cepat. 

“Sejak ditemukan penyakit Hepatitis Akut di Inggris Raya, Kemenkes bergegas melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga kesehatan dari negara-negara lain seperti CDC dan Pemerintah Inggris untuk mendapatkan pembelajaran terkait dengan kondisi yang sedang terjadi. Kemenkes juga aktif informasi global maupun regional melalui informasi resmi yang dikeluarkan oleh WHO, CDC, dan Pemerintah Inggris,” katanya. 

Kedua, meningkatkan kewaspadaan publik. Upaya peningkatan kepedulian publik dengan melakukan sosialisasi dan edukasi terkait kejadian ini sejak akhir bulan April kemarin, berkoordinasi dengan seluruh Dinas Kesehatan di Indonesia untuk mensosialisasikan langkah-langkah penanggulangan penyakit ini serta menerbitkan Surat Edaran tentang Kewaspadaan terhadap temuan Hepatitis Akut yang belum diketahui penyebabnya.

Ketiga, memperkuat deteksi dengan melakukan penyelidikan epidemiologi, melakukan analisis pathogen menggunakan teknologi Whole Genome Sequencing (WGS) dan pengembangan pelaporan kasus menggunakan sistem NAR.

Keempat, menyusun pedoman tata laksana terkait kasus Hepatitis Akut.

Kementerian Kesehatan juga telah menunjuk RSPI Sulianti Saroso sebagai salah satu RS rujukan untuk kasus Hepatitis Akut yang masih belum diketahui penyebabnya ini. 

Penunjukan ini karena RSPI Sulianti Saroso dinilai memiliki tenaga kesehatan yang akseptabel dan fasilitas kesehatan yang memadai seperti ruangan bertekanan negatif dan laboratorium pemeriksa. 

Di samping upaya-upaya mitigasi yang dilakukan Kementerian Kesehatan, dr. Syahril mengatakan masyarakat juga perlu meningkatkan kewaspadaan dengan melakukan serangkaian pencegahan agar terhindar dari penyakit misterius tersebut. 

Ia menyarankan masyarakat untuk melakukan langkah pencegahan seperti mencuci tangan pakai sabun, memasak makanan dan minuman hingga matang, menggunakan alat makan yang bersih, menghindari kontak dengan orang sakit, memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan.

Pihaknya juga menyarankan agar masyarakat tetap waspada terhadap gejala Hepatitis Akut yang ditandai dengan gangguan gastrointestinal seperti sakit perut, mual, muntah, diare. Gejala dapat berlanjut dengan air kencing berwarna pekat seperti teh, BAB putih pucat, kulit & mata kuning, bahkan sampai penurunan kesadaran. 

Apabila anak mengalami gejala yang mengarah ke Hepatitis Akut, disarankan segera dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut.

“Kita mengingatkan agar masyaraat lebih peduli terhadap kejadian ini karena kejadiannya cepat sekali, maka kita tidak boleh menunda sampai ada gejala-gejala yang berat, jangan menunggu sampai mata atau kulit kuning, sampai tidak sadar dan kejang-kejang, tapi mulai dari gejala-gejala awal seperi mual, muntah diare harus segera ditangani agar tidak berlanjut ke gejala yang lebih berat,” pesannya. (Lak/Tha)

Read More

Gerak Cepat Layani Masyarakat, Kementerian ATR/BPN Luncurkan Loket Pelayanan di Pusat Perbelanjaan

Duta Nusantara Merdeka |  Jakarta 

Gerak cepat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam melayani masyarakat di bidang pertanahan dan tata ruang terus diwujudkan melalui berbagai inovasi pelayanan. Kali ini, inovasi diluncurkan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan berupa loket layanan pertanahan yang dibuka di pusat perbelanjaan, yakni AEON Mall Tanjung Barat.

Inovasi Gerak Cepat layanan atau yang diberi nama G-Mall ini, dibentuk karena terinspirasi dari kondisi Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan yang lokasinya berada di dalam gang, sehingga menyulitkan akses bagi masyarakat dalam mendapatkan berbagai layanan pertanahan dan tata ruang. Maka dari itu, Kantor Pertanahan Kota Administrasi  Jakarta Selatan melakukan upaya lebih mendekat kepada masyarakat dalam hal pelayanan. 

Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN memberikan apresiasi kepada jajaran Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan atas inovasi dan perwujudan gerak cepat layanan G-Mall. "Selamat kepada Bapak Kepala Kanwil dan Bapak Kepala Kantah karena telah mewujudkan layanan prima bagi masyarakat," ujar Yulia Jaya Nirmawati, Kamis (12/05/2022).

Menurut Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN, perwujudan inovasi dalam melayani masyarakat saat ini sangat dibutuhkan, terlebih dalam hal percepatan penyampaian informasi layanan pertanahan dan tata ruang kepada masyarakat. "Dengan dibuatnya loket di pusat perbelanjaan ini, tentu masyarakat dapat lebih cepat mendapatkan informasi terkait apa saja persyaratan dalam layanan yang dibutuhkan," tutur Yulia Jaya Nirmawati.

"Terima kasih sekali lagi atas upaya dari jajaran Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk mewujudkan percepatan layanan serta upaya lebih mendekat kepada masyarakat. Diharapkan dengan adanya G-Mall, masyarakat merasa lebih terbantu dalam pelayanan pertanahan dan tata ruang," tambah Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN.

Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, Dwi Budi Martono yang hadir secara langsung meresmikan G-Mall berkata bahwa saat ini informasi merupakan hal yang paling penting dan perlu secara cepat disampaikan kepada masyarakat. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman dan kemudian dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. "Hari ini Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan menjawab tantangan dalam hal celah komunikasi antara kita yang bekerja dengan yang dilayani, yaitu masyarakat," ucapnya.

Dwi Budi Martono lebih lanjut mengungkapkan rasa terima kasih kepada para pihak yang terlibat dalam mewujudkan inovasi gerak cepat dalam melayani masyarakat. "Terima kasih seluruh _stakeholders_, karena tidak mungkin pemerintah bergerak sendiri dalam melayani masyarakat. Maka dari itu, terima kasih sekali, mudah-mudahan kita bisa saling mutualisme jadi indikatornya masyarakat puas, sehingga pelayanan lebih baik dan menguntungkan berbagai pihak termasuk masyarakat," lanjutnya.

Pada kesempatan ini, Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, Sigit Santosa menceritakan, pada tahap awal terdapat tiga layanan pertanahan yang dapat diakses masyarakat pada loket G-Mall. Layanan tersebut antara lain pengambilan produk, validasi data pertanahan, dan informasi pertanahan. Untuk layanan validasi dan pengambilan produk, masyarakat dapat melakukan konfirmasi sehari sebelum mendatangi loket G-Mall melalui nomor Whatsapp 08111240912.

"Ada tiga layanan yang kami siapkan, dan beberapa layanan ini juga yang termasuk penting karena seperti validasi itu penting untuk peningkatan kualitas data pertanahan di Jakarta Selatan. Saat ini wajib bidang tanah divalidasi, terutama surat ukur persilnya. Untuk itu, kami siap membantu Bapak/Ibu masyarakat sekalian. Ada juga layanan informasi pertanahan, jadi Bapak/Ibu bisa berkunjung untuk mendapat infotmasi secara langsung terkait layanan-layanan di kantor kami," tutur Sigit Santosa.

Sebagai informasi, pada kegiatan peluncuran G-Mall juga dilakukan penyerahan sertipikat tanah hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kepada 100 orang yang dibagikan secara langsung kepada lima orang perwakilan yang hadir. Selain itu, diserahkan juga 12 sertipikat Barang Milik Negara (BMN) kepada tiga instansi, yaitu Kementerian Pertahanan dalam hal ini Markas Besar TNI Angkatan Laut (AL) dan Markas Besar TNI Angkatan Darat (AD) Zidam Jaya, serta Kementerian Pertanian. (Ari/Lak)

Read More

Resmi Melayani Penerbangan Berjadwal, Pelita Air Tunjuk tiket.com Sebagai Mitra Eksklusif Penyedia Tiket

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

tiket.com, Online Travel Agent (OTA) pertama di Indonesia, secara resmi ditunjuk menjadi mitra eksklusif penyedia tiket maskapai penerbangan Pelita Air yang baru saja kembali mengudara. Tiket perjalanan tersebut sudah dapat dibeli di platform tiket.com sejak tanggal 06 Mei 2022.

Maskapai Pelita Air adalah bagian dari PT Pelita Air Service (PAS), salah satu anak usaha Pertamina yang bergerak di bidang penerbangan sejak tahun 1970 di Indonesia. Pelita Air adalah salah satu maskapai perdana yang menyajikan pengalaman penerbangan premium dengan harga terjangkau. Sebelumnya PAS berfokus pada layanan penerbangan charter, namun sejak awal Mei 2022 PAS kembali mulai aktif di segmen penerbangan komersial berjadwal. PAS berkomitmen untuk memberikan layanan penerbangan yang mengedepankan airworthiness agar penumpang dapat terbang aman, nyaman, dan sehat.

Gaery Undarsa, Co-Founder & Chief Marketing Officer, tiket.com, menyambut dengan antusias penunjukkan ini. “Merupakan suatu kebanggaan bagi tiket.com karena kami ditunjuk sebagai mitra eksklusif OTA untuk pemesanan tiket perjalanan dari maskapai Pelita Air. Melalui kembalinya Pelita Air ke rute komersial berjadwal Saya ingin mengajak masyarakat Indonesia untuk merasakan pengalaman penerbangan domestik bersama kru kabin andal Pelita Air dengan rute spesial CGK-DPS-CGK”.

Pada aplikasi tiket.com, maskapai Pelita Air memiliki penerbangan untuk rute CGK-DPS VV dengan frekuensi saat ini sebanyak 4x dalam 1 minggu, yaitu setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu dengan jadwal terbang harian yang sama, yaitu CGK-DPS pada pukul 09:29 WIB dan DPS-CGK pada pukul 14:55 WITA. Lalu, rencana penambahan rute CGK-YIA VV akan direalisasikan dalam tahun ini.

Saat ini, penerbangan reguler dari Pelita Air ini akan memiliki frekuensi 1 kali perhari (CGK-DPS dan DPS-CGK) dari Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta dengan proses check in manual saat ketibaan di bandara. Fasilitas bagi para penumpang Pelita Air adalah 20 kg bagasi, onboard meals, serta fasilitas asuransi perjalanan Free Protection dari tiket.com.

“Hadirnya kembali penerbangan reguler Pelita Air tentunya akan semakin memeriahkan kebangkitan pariwisata nasional sekaligus menjadi penyeimbangan pemain penerbangan rute domestik. Kami percaya bahwa pergerakan roda pariwisata tengah berputar dan destinasi wisata domestik mulai menikmati peningkatan jumlah kunjungan. Tetapi, tentu saja kami terus menghimbau untuk jaga kesehatan diri dan rekan seperjalanan. Segera bulatkan tiketmu berlibur ke Bali sekaligus menikmatilayanan premium khas Pelita Air bersama keluarga dan sahabat di masa liburan!” tutup Gaery. (Ari/Lak)

Read More

Baznas Bazis Provinsi DKI Jakarta Raih WTP atas Laporan Keuangan Tahun 2021

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

BAZNAS BAZIS DKI Jakarta kembali berhasil meraih Opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” atas Laporan Keuangan Tahun 2021. Opini ini diberikan setelah proses audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Tjahjo Machdjud Modopuro & Rekan yang dilaksanakan pada awal tahun 2022.

Penyampaian hasil Audit Laporan Keuangan BAZNAS BAZIS Provinsi DKI Jakarta dihadiri oleh Ketua BAZNAS BAZIS Provinsi DKI Jakarta, Dr. Akhmad H. Abubakar MM dan didampingi oleh Wakil Ketua III Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan, Rini Suprihartanti, SE, MSI, yang digelar di Gedung Graha Mental Spiritual Jakarta, Jumat (13/5).

Ketua BAZNAS BAZIS Provinsi DKI Jakarta, Dr. Akhmad H. Abubakar, MM dalam paparannya menyampaikan bahwa Ini merupakan kali ketiga BAZNAS BAZIS Provinsi DKI Jakarta, yang sebelumnya bernama BAZIS Provinsi DKI Jakarta yang diubah sebagai konsekuensi penyesuaian terhadap UU No 23/2011 tentang pengelolaan zakat, mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan tahun 2021. 

Menurut Dr. Akhmad H Abubakar MM, Ini adalah laporan keuangan tahun ketiga setelah penyesuaian kelembagaan, yang semula bernama BAZIS Provinsi DKI Jakarta, opini atas laporan keuangan meraih opini tertinggi, yaitu "Wajar Tanpa Pengecualian".

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua III, Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan, Rini Suprihartanti, SE, M.Si menambahkan, hasil ini menjadi bukti BAZNAS BAZIS Provinsi DKI Jakarta dalam mengelola dana Zakat Infak dan Shodaqoh sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah di Indonesia. 

"BAZNAS BAZIS Provinsi DKI Jakarta dalam mengelola dana Zakat infak dan shodaqoh sudah menjalankannya sesuai dengan standar akuntasi keuangan syariah di Indonesia," tambah Rini Suprihartanti.

Senada dengan itu, Ketua BAZNAS BAZIS Provinsi DKI Jakarta mengatakan, publikasi laporan selain sebagai amanah undang-undang, adalah juga merupakan bentuk pertanggungjawaban kami sebagai Amil yang berkewajiban mengelola dana Zakat, Infak dan Shodaqoh (ZIS) agar lebih transparan dan terbuka dalam mengelola dana ZIS sesuai dengan misi BAZNAS BAZIS Provinsi DKI Jakarta yakni mewujudkan pengelolaan zakat yang amanah, professional dan berdayaguna. Ini juga merupakan pertanggung jawaban kami kepada Muzakki, Mustahik serta stake holder lainnya yakni Pemprov DKI Jakarta dan Mitra CSR.

Sementara itu, Dr. Akhmad H. Abubakar, MM berharap kepercayaan muzzaki dan masyarakat dapat terus terjaga dan tumbuh sehingga dapat terus menyalurkan Zakat, Infaq dan Shadaqah nya melaui BAZNAS BAZIS DKI Jakarta. 

"Kedepan kami akan terus berusaha meningkatkan kinerja pengelolaan zakat sehingga dapat terus membantu program pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan dengan tetap bengedepankan prinsip kehati-hatian dan disiplin dalam mengelola dana ZIS di DKI Jakarta demi mewujudkan Jakarta menjadi maju kotanya dan bahagia warganya," Jelasnya. (Arianto)

Read More

Antisipasi Sektor Energi, KLHK Pacu Kontribusi Sektor Kehutanan dalam Pengendalian Perubahan Iklim

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Indonesia menyatakan dukungan atas G7 dan G20, sebagai wadah untuk menumbuhkan dan mengimplementasikan berbagai gagasan substantif sebagai bagian dari solusi pengendalian perubahan iklim. Namun, meskipun hasil-hasil G7 dan G20 sering dirujuk oleh forum, agenda ataupun organisasi internasional, kedua forum tersebut tetap merupakan forum informal yang hasilnya hanya berlaku bagi anggotanya dan tidak mewakili keseluruhan negara pihak dalam United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).

Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), menyampaikan bahwa Indonesia telah mengikuti pedoman sistematis internasional terkait perubahan iklim.

“Indonesia telah men-submit dokumen seperti LTS (Long Term Strategy), NDC (Nationality Determined Contribution), road map Mitigasi dan Adaptasi, serta beberapa praktik yang dilakukan selama 7 tahun dalam rangka mengembangkan rencana operasional untuk FoLU Net Sink,” ujarnya saat menerima kunjungan Sekretaris Negara dan Utusan Khusus untuk Urusan Iklim Jerman Jennifer Lee Morgan di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta (10/5).

Siti menjelaskan bahwa FoLU Net Sink 2030 adalah agenda yang penting, karena memiliki kontribusi NDC terbesar yaitu sekitar 60%, dan pada posisi kedua adalah sektor energi. Namun demikian tidak mudah untuk mengontrol sektor energi, sehingga pihaknya akan bekerja keras pada sektor kehutanan untuk mengantisipasi sektor energi.

“KLHK sebagai focal point, juga bekerja sama dengan kementerian lainnya, termasuk ESDM, akan mengikuti dan dan mendukung agenda di Energy Transition,” ujar Siti.

Ia menanggapai secara positif atas inisiatif pihak Jerman dalam mengangkat agenda Energy Transition. Rencananya, dirinya beserta Menteri ESDM akan berpatisipasi pada pertemuan G7 Climate, Energi and Environment Ministers pada tanggal 26 – 27 Mei 2022 di Berlin, Jerman.

Pada kesempatan ini, Jennifer menyampaikan bahwa Pemerintah Jerman mengapresiasi atas berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah Indonesia dalam upaya pengendalian perubahan iklim seperti RHL (rehabilitasi hutan dan lahan) di kawasan gambut dan mangrove. Pihaknya juga mengapresiasi dan mendukung terkait pembentukan World Mangrove Center di Bali melalui kerja sama Indonesia-Jerman.

Menurut Siti, RHL di kawasan gambut dan mangrove merupakan mandat langsung dari Presiden Joko Widodo dan mendapat dukungan penuh. Dalam kurun waktu 3 tahun ini, sejak tahun 2019 lebih kurang seluas 170 ribu Hektar (Ha) kawasan mangrove telah direhabilitasi. Targetnya adalah sebesar 600 ribu Ha, akan direhabilitasi dan ditingkatkan kualitasnya hingga tahun 2024, yang akan didukung oleh Bank Dunia. Tengah didikusikan juga kolaborasi antara Jerman dan Bank Dunia untuk dukungan terhadap rehabilitasi mangrove tersebut.

Selanjutnya, tentang Perhutanan Sosial, pihak Jerman mengharapkan dapat belajar lebih lanjut tentang skema perhutanan sosial, peran masyarakat lokal dan masyarakat adat. Oleh karena itu, pihak Jerman berharap dapat berdiskusi tentang hal tersebut antara lain untuk mendukung masyarakat lokal dan masyarakat adat di Sumatera, Kalimantan, dan Papua dalam program perhutanan sosial.

Siti menyampaikan bahwa pada masa lalu, terdapat banyak konflik dan masalah, karena ketidak-seimbangan antara porsi pemberian izin kelola kepada perusahaan. (Lak/Tha)

Read More

Mendagri Tegaskan Pelantikan 5 Penjabat Gubernur Telah Sesuai Aturan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan, pelantikan 5 penjabat gubernur telah sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Hal itu ditegaskan Mendagri saat melantik 5 penjabat gubernur di Gedung Sasana Bhakti Praja Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kamis (12/5/2022).

Pelantikan tersebut untuk mengisi kekosongan kepala daerah di 5 provinsi yang masa jabatannya berakhir pada 12 Mei 2022. Adapun 5 provinsi tersebut di antaranya Banten, Sulawesi Barat, Papua Barat, Kepulauan Bangka Belitung, dan Gorontalo.

Sesuai UU Nomor 10 Tahun 2016, kata Mendagri, kekosongan tersebut diisi oleh penjabat gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya. Kemendagri sebagai pihak yang diberikan amanah untuk mengusulkan nama-nama kepada Presiden, selanjutnya melakukan penjaringan dengan meminta masukan nama dari kementerian/lembaga, tokoh masyarakat, dan lembaga masyarakat. Hal serupa juga berlaku bagi penjaringan Penjabat Gubernur Papua Barat yang berdasarkan masukan Majelis Rakyat Papua Barat.

Kemudian, Mendagri menyampaikan usulan nama tersebut kepada Presiden melalui sidang Tim Penilai Akhir (TPA) yang diikuti oleh sejumlah menteri dan kepala lembaga. Dari penilaian dalam sidang tersebut, kemudian terpilih nama penjabat gubernur yang kemudian diputuskan melalui Keputusan Presiden (Kepres).

“Jadi dengan melakukan terjadi mekanisme yang cukup demokratis dalam sidang tersebut,” ujar Mendagri.

Di lain sisi, Mendagri menjelaskan, sesuai aturan masa jabatan penjabat gubernur akan berlangsung selama 1 tahun. Jabatan tersebut kemudian dapat diperpanjang dengan orang yang sama atau berbeda sesuai dengan kinerja. Selama menjabat sebagai penjabat gubernur, yang bersangkutan diminta melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas per 3 bulan sekali kepada Presiden melalui Mendagri untuk dievaluasi.

“Ini konteks gubernur (melapor kepada Presiden melalui Mendagri), bupati/wali kota (melaporkan) kepada Mendagri melalui gubernur, demikian mekanismenya,” terang Mendagri. (Lak/Tha)

Read More

Mendagri Ingatkan Tiga Bulan Sekali Para Penjabat Kepala Daerah Wajib Membuat Laporan Pertanggungjawaban

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengingatkan para penjabat (Pj.) kepala daerah agar membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas setiap tiga bulan sekali. Hal ini disampaikan Mendagri saat melantik lima penjabat gubernur di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Jakarta, Kamis (12/5/2022).

“Para penjabat wajib untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban tugas per tiga bulan sekali kepada Bapak Presiden melalui Mendagri, ini (untuk) konteks gubernur. (Sedangkan) bupati/wali kota (melaporkan) kepada Mendagri melalui gubernur. Demikian mekanismenya,” katanya.

Mendagri menjelaskan, aturan tersebut sudah sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) dan Peraturan Pemerintah (PP). Laporan pertanggungjawaban setiap tiga bulan sekali ini sebagai mekanisme evaluasi kinerja para penjabat gubernur dan bupati/wali kota dalam masa jabatan yang berlangsung paling lama satu tahun. Masa jabatan para penjabat dapat diperpanjang oleh orang yang sama atau orang yang berbeda berdasarkan evaluasi kinerja.

“Nanti kita akan lihat apa yang dia kerjakan, sampai kita menerima masukan di lapangan nanti,” jelasnya.

Di sisi lain, terkait keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pengangkatan penjabat kepala daerah, Kemendagri mendukung keputusan tersebut. MK menyampaikan dalam bagian pertimbangan agar pemerintah mempertimbangkan dan memberi perhatian membuat PP khusus untuk penunjukkan penjabat yang bersifat demokratis dan transparan.

“Intinya itu kan mengenai masa jabatan yang tidak sampai lima tahun untuk hasil pemilihan Pilkada 2020. Yang kedua juga mengenai mekanisme penunjukkan pejabat yang habis masa jabatan di tahun 2022/2023, itu letaknya bukan di dalam keputusan, bukan keputusan, tapi di dalam pertimbangan,” ujarnya.

Mendagri menjelaskan, prinsip demokratis itu telah dijalankan melalui upaya menghimpun aspirasi dari berbagai pihak. Adapun prinsip transparansi juga dijalankan dengan mekanisme sidang Tim Penilai Akhir (TPA) yang dipimpin oleh Presiden dan melibatkan para menteri dan kepala lembaga. Dalam sidang tersebut, Presiden mendengarkan pendapat dari para menteri dan pimpinan lembaga terkait masing-masing calon penjabat. 

“Tiap satu-satu dibahas orang ini bagaimana, kinerjanya bagaimana, dan kemudian apakah ada catatan pelanggaran hukum atau potensi pelanggaran hukum, semua dibahas di sana (sidang TPA),” tegasnya. (Lak/Tha,)

Read More

Kemenparekraf Perkuat Sinergi Wujudkan Pariwisata Berkualitas di Biak Numfor Papua

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memperkuat upaya terwujudnya destinasi wisata yang berkualitas, terintegrasi, dan berkelanjutan di Kabupaten Biak Numfor, Papua, dengan meningkatkan sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Berbasis Inovasi, Adaptasi, dan Kolaborasi. 

Sinergi tersebut salah satunya diwujudkan melalui kegiatan Forum Group Discussion (FGD) "Sinergitas Berbasis Inovasi, Adaptasi dan Kolaborasi Antara Pusat dan Daerah (SINAKODA)" yang berlangsung secara hybrid di Swiss-Belhotel Cendrawasih, Biak, Kamis (12/5/2022). 

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno saat memberikan sambutan di acara FGD Sinakoda Biak Numfor secara daring, mengapresiasi terselenggaranya kegiatan ini sebagai komitmen Kemenparekraf/Baparekraf dalam mewujudkan destinasi wisata yang berkualitas, terintegrasi, dan berkelanjutan khususnya di Biak Numfor. 

"(Pariwisata berkualitas dan berkelanjutan) Ini merupakan potensi yang harus terus kita kembangkan. Dan FGD Sinkoda ini merupakan satu model program dan pedoman yang digunakan Kemenparekraf dalam melaksanakan tugas pengembangan destinasi bersama _stakeholders_ dengan konsep sinergitas kolaborasi melalui pengelolaan DAK Fisik yang terintegrasi," kata Menparekraf Sandiaga Uno. 

Dari 17 Bidang DAK Fisik, terdapat enam bidang tematik yang difokuskan kepada pariwisata, yaitu Pariwisata, Jalan, Industri Kecil dan Menengah (IKM), Lingkungan Hidup, serta Perdagangan dan UMKM. 

Menparekraf menjelaskan, sinergitas implementasi DAK nasional ini harus diwujudkan untuk mencapai target RPJMN 2020 - 2024 dan Renstra Parekraf demi mewujudkan ketahanan ekonomi nasional. 

Melalui program ini diharapkan terwujud tata kelola program sinergitas DAK Fisik yang terintegrasi untuk mewujudkan destinasi yang berkualitas, terintegrasi, dan berkelanjutan sehingga mempercepat pemulihan sektor parekraf untuk menciptakan nilai tambah/PAD daerah dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah Indonesia Timur. 

"Saya ingin mengingatkan, salah satu upaya untuk membangun destinasi tersebut adalah dengan memanfaatkan DAK Pariwisata," kata Sandiaga.  

Hal senada dikatakan Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenparekraf/Baparekraf Vinsensius Jemadu. Ia mengatakan, program SINAKODA ini perlu diimplementasikan agar destinasi berkualitas, terintegrasi, dan berkelanjutan segera terwujud khususnya di destinasi pariwisata super prioritas (DPSP), destinasi pariwisata prioritas (DPP), dan revitalisasi Bali. 

"Program ini harus menjadi program yang tepat sasaran, tepat waktu, dan manfaat,” ujar Vinsensius Jemadu. 

Direktur Pengembangan Destinasi II Kemenparekraf/Baparekraf Wawan Gunawan mengatakan FGD akan menghadirkan sejumlah narasumber. Diantaranya Direktur Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian PPN/Bappenas Leonardo Teguh AA Sambodo, Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Kemenparekraf/Baparekraf Dyah Septiana Isnaryati, serta Kepala Dinas Pariwisata Biak Turbey Onisimus Dangeubun. 

"Narasumber akan memberikan pencerahan terkait bagaimana pengelolaan DAK fisik pariwisata untuk menciptakan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan," kata Wawan. 

Wawan menjelaskan, Presiden Joko Widodo telah menetapkan pariwisata sebagai salah satu _leading sector_ dalam perekonomian nasional. Karenanya semua kementerian dan lembaga, pemerintah pusat, dan daerah wajib mendukung untuk percepatan terkait dengan kemajuan daerah dan memberikan nilai tambah terkait terhadap kesejahteraan masyarakat. 

"Kita sama-sama hadir bersinergi dengan basis inovasi, adaptasi, kolaborasi dengan semangat geber, gercep, dan gaspol. Artinya kita harus bergerak bersama, bagaimana kita menyamakan persepsi membangun pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkualitas, terintegrasi, dan berkelanjutan," ujar Wawan. 

Selain kegiatan sinergitas ini, Kemenparekraf juga akan terus memberikan dukungan dengan memberikan pendampingan bagi desa-desa wisata di Biak Numfor serta penataan amenitas seperti di Goa Jepang juga revitalisasi toilet bersih. 

"Kita tidak hanya kata-kata tapi bagaimana implementasi DAK fisik dimanfaatkan dan terintegrasi," kata Wawan.  

Sementara PLH Sekda Biak Numfor Lot Yensenem mewakili Bupati Biak Numfor Herry Ario Naap, mengapresiasi Kemenparekraf/Baparekraf yang menjadikan Biak Numfor sebagai salah satu lokasi penyelenggaraan FGD Sinakoda. Pariwisata dikatakannya menjadi salah satu fokus pengembangan daerah sehingga dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. 

"Pariwisata dari dulu sampai sekarang akan terus dan selalu diupayakan oleh pemerintah daerah dengan melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah provinsi. Bagaimana baik secara regulasi, tetapi juga secara keberpihakan keuangan dan teknologi untuk bisa mengelola pariwisata yang g ada di sekitar di Kabupaten Biak Numfor," ujarnya. (Lak/Tha)

Read More

PPKM Diperpanjang 2 Minggu ke Depan untuk Evaluasi Situasi Pandemi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di seluruh Indonesia kembali diperpanjang selama 14 hari, terhitung sejak 10 hingga 23 Mei 2022. Kebijakan yang dituangkan melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 24 Tahun 2022 untuk wilayah Jawa-Bali dan Inmendagri Nomor 25 Tahun 2022 untuk wilayah luar Jawa-Bali ini, didasarkan pada data perkembangan situasi pandemi Covid-19 yang selalu dimonitor dan dievaluasi setiap minggunya.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Safrizal ZA, saat diwawancarai via telepon oleh Pusat Siaran Jaringan Berita Nasional dan Kantor Berita Radio RRI Programa 3, Selasa (10/5/2022). 

“PPKM sebagai strategi penanganan (Covid-19) di Indonesia, sangat spesifik di Indonesia, tidak dapat diperbandingkan dengan negara lain. (Dengan) memonitor perkembangan kasus mingguan, sehingga mengetahui tren untuk segera mengambil langkah-langkah untuk perbaikan, baik pengetatan maupun pelonggaran,” papar Safrizal. 

Perpanjangan PPKM kali ini juga mempertimbangkan situasi usai libur Lebaran 2022, yang berdasarkan penambahan kasus aktif Covid-19 terpantau masih dalam kondisi landai dan tidak ada lonjakan kasus secara eksponensial. 

“Setelah satu minggu Lebaran terlihat angka masih landai, tidak ada peningkatan kasus signifikan, namun masih menunggu evaluasi selama dua minggu ke depan,” terang Safrizal yang juga Wakil Ketua Satgas Nasional Penanganan Covid-19.

Namun, mengingat masa inkubasi virus yang dapat mencapai 14 hari, Presiden Joko Widodo memberikan arahan kepada seluruh pemerintah daerah untuk terus waspada dan tetap berkonsentrasi dalam mengantisipasi segala kemungkinan. Terlebih, saat ini masih adanya penambahan kasus harian. 

“Belum free sama sekali, belum zero case. Indonesia belum punya planning untuk zero case seperti beberapa negara lain, tapi masih menetapkan minimum case,” terang Safrizal.

Karena itu, lanjut Safrizal, perpanjangan PPKM ini juga diharapkan dapat menjaga kewaspadaan seluruh elemen, baik pemerintah maupun masyarakat umum. Apalagi ditambah dengan peran media yang sangat strategis dalam menyebarkan informasi, sehingga kondisi terus membaik. 

“Tetap harus waspada, oleh karenanya peran media dan komunikasi publik penting. Tetap melindungi diri sendiri dan yang lain dari potensi terkena (Covid-19),” tandas Safrizal. (Lak/Ant)

Read More

Audiensi dengan Menparekraf Sandiaga Uno, Lemonilo Bahas Perkembangan Ekonomi Kreatif dan Kolaborasi Pemerintah dengan Swasta

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Lemonilo, yang diwakili oleh Shinta Nurfauzia, Co-CEO Lemonilo, didampingi Alicia Yusda Yunita, VP Legal Lemonilo, serta Andita Rasyid Reza, VP Marketing & Innovation Lemonilo, melakukan audiensi dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Sandiaga Uno, di Kantor Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Jakarta (26/04).

Dalam pertemuannya, mereka membahas perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia, khususnya di bidang kuliner, yang saat ini sedang bertumbuh dengan pesat serta kolaborasi pemerintah dengan swasta dalam pemulihan ekonomi setelah pandemi.

Sebagai bentuk dukungan pada pemulihan ekonomi nasional, Sandiaga Uno mengatakan “Menurut saya, kita punya produk-produk yang tidak kalah. Ketika kita punya tekad yang kuat, perusahaan-perusahaan kita membuka peluang usaha, dan pemerintah memfasilitasi terciptanya lapangan kerja, maka ekonomi kita akan bangkit. Pandemi ini menjadi pelajaran untuk pemerintah agar fokus pada kebijakan yang tepat sasaran, tepat manfaat, dan tempat waktu. Dunia usaha bersama seluruh pemangku kepentingan kini mulai menata tatanan ekonomi baru. Setelah 2 tahun kebelakang kita fokus untuk menata sektor kesehatan, kini saatnya kita mulai menata kembali sektor ekonomi.” 

Di sela-sela diskusi, Shinta Nurfauzia mengatakan, “Sebagai pelaku ekonomi kreatif di sektor kuliner dan teknologi, Lemonilo terus berupaya mengakomodasi kebutuhan masyarakat melalui makanan yang dapat menunjang gaya hidup sehat yang tersedia pada aplikasi Lemonilo dan gerai retail fisik. Melalui berbagai produk Lemonilo, seperti mi, camilan, bumbu-bumbu dapur, dan lainnya, kami ingin menghadirkan cita rasa khas nusantara yang sudah familiar di masyarakat, tentunya juga dari bahan-bahan yang berasal dari petani lokal, dan bebas dari pengawet, pewarna buatan, serta penguat rasa.”

Ketika membahas ekonomi kreatif, Shinta melanjutkan, “Kami turut serta mendorong upaya pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional melalui dukungan terhadap para pelaku UMKM. Kami siap untuk bekerjasama dengan Pemerintah untuk membagikan praktik-praktik terbaik dan materi edukasi kewirausahaan yang mampu membantu pegiat ekonomi kreatif dan UMKM mengaplikasikannya pada bisnis yang mereka kelola sebagai bukti nyata dukungan Lemonilo dalam pengembangan ekonomi kreatif dan UMKM.”

Dalam kesempatan yang sama, Lemonilo dan Rumah Siap Kerja juga memprakarsai kerja sama dalam mendukung tumbuh kembang UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) dalam negeri. (Lak/Tha)

Read More

Hingga H+9 Lebaran, DAMRI Layani Lebih dari 480 Ribu Penumpang Mudik 2022

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Dalam rangka melayani Angkutan Hari Raya Idul Fitri (AHRI) Tahun 2022, sejak 27 April hingga 11 Mei DAMRI melayani lebih dari 480 ribu orang pemudik dengan menempuh lebih dari 38.000 rit/perjalanan.

 

"Puncak arus mudik bersama DAMRI terjadi pada tanggal 28-30 April 2022 dengan sejumlah rute favorit menuju wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Lampung. Pada puncak arus mudik tersebut, secara keseluruhan DAMRI melayani sebanyak lebih dari 130.000 penumpang," kata Plt. Corporate Secretary DAMRI Siti Inda Suri, Rabu (11/04).  

Berdasarkan data yang tercatat, beberapa wilayah yang terdapat kepadatan penumpang pada arus mudik, di antaranya pemberangkatan dari Pool DAMRI Kemayoran, Pool DAMRI Stasiun Gambir, dan Pool DAMRI Bogor. Sedangkan untuk arus balik terjadi pada pemberangkatan dari Bandar Lampung, Cilacap, Yogyakarta, Palembang, dan Bogor.

“Puncak arus balik terjadi pada 6-8 Mei 2022 dengan total pemudik sebanyak lebih dari 120.000 penumpang," tambahnya.

Selama masa AHRI, DAMRI juga menyelanggarakan penyediaan Posko Mudik Lebaran yang berlangsung sejak 15 April hingga 15 Mei 2022 mendatang. Beberapa cabang yang menjadi pantauan nasional di antaranya Jabodetabek, Lampung, Palembang, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Siti Inda mengimbau kepada seluruh pelanggan DAMRI agar terus menerapkan protokol kesehatan. Terapkan 3M, Memakai masker, Menjaga jarak, dan Mencuci tangan. Jangan lengah dan mari bersama-sama menekan jumlah penyebaran COVID-19," tutupnya. (Lak/Tha)

Read More

Kimia Farma Tebar Deviden Rp90 Miliar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Emiten Farmasi terbesar di Indonesia, PT Kimia Farma Tbk ("KAEF" atau"Perseroan") berhasil membukukan penjualan neto Rp12,86 triliun hingga periode 31 Desember 2021 naik dari penjualan neto Rp10,01 triliun di periode yang sama tahun sebelumnya.

"Laba bersih tahun berjalan yang diatribusikan ke pemilik entitas induk untuk Tahun Buku 2021 diraih sebesar Rp302,27 miliar meningkat 1.319% dari laba bersih Rp17,64 miliar tahun sebelumnya," kata Irwan Setiawan Corporate Communication KAEF dalam Public Expose usai Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2021 secara elektronik, Rabu (11/5).

Irwan mengungkapkan, Perseroan memutuskan untuk membagikan dividen sebesar Rp90,68 miliar atau sebesar 30%.

Begitu juga, ujar Irwan, total liabilitas perseroan mencapai Rp10,53 triliun hingga periode 31 Desember 2021 naik tipis dari jumlah liabilitas Rp10,46 triliun hingga periode 31 Desember 2020.

Dari sisi aset, Total aset perseroan mencapai Rp17,76 triliun hingga periode 31 Desember 2021 naik dari jumlah aset Rp17,56 triliun hingga periode 31 Desember 2020.

Adapun perubahan Susunan Pengurus Perseroan dalam RUPST antara lain adalah:

Komisaris

Komisaris Utama: Abdul Kadir

Komisaris: Dwi Ary Purnomo

Komisaris: Wiku Adisasmito

Komisaris Independen: Rahmat Hidayat Pulungan

Komisaris Independen: Kamelia Faisal Komisaris Independen: Musthofa Fauzi.

Direksi

Direktur Utama: David Utama

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko: Lina Sari

Direktur Pemasaran, Riset & Development: Jasmine Karsono

Direktur Produksi dan Supply Chain: Andi Prazos

Direktur Sumber Daya Manusia: Dharma Syahputra. (Lak/Ari)

Read More

Kolaborasi Agregasi Distribusi Pangan, ID FOOD mulai distribusikan Minyak Goreng Curah dan Gula ke pasar Tradisional di Kupang

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Sebagai langkah awal terwujudnya kolaborasi agregasi distribusi Pangan lintas _stakeholders_, BUMN Holding pangan ID FOOD bersama Kementerian Perhubungan, Badan Pangan Nasional, PTPN Group, Pos Indonesia dan BRI bersinergi mulai mendistribusikan gula dan minyak goreng curah ke pasar - pasar tradisional di Kupang, pasca pengiriman dua komoditas pangan tersebut tiba di pelabuhan Kupang secara perdana dengan menggunakan fasilitas tol laut. 

Gerakan kolaborasi untuk pemerataan pangan ini diinisiasi pertama kali oleh Badan Pangan Nasional bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. 

“Kolaborasi agregasi pangan via tol laut ini diciptakan untuk dilaksanakan secara berkelanjutan, perdana dan prioritas Kupang NTT, selanjutnya wilayah timur lain termasuk sorong, merauke, jadi kita berdayakan wilayah Timur sehingga di Timur pun perekonomiannya juga berkembang, selain minyak goreng dan gula kedepannya bisa juga distribusi komoditas lain via tol laut seperti beras dan jagung, hal ini juga dibahas sebelumnya dengan Menhub Budi Karya,” jelas Arief Prasetyo Adi, Kepala Badan Pangan Nasional, Rabu [11/5/2022].

Tenaga Ahli Menteri Perhubungan, Andre Mulpyana mengatakan sesuai estimasi kapal tiba di tanggal 10 Mei 2022, kedatangan kapal dilakukan penyambutan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Tenau Kupang, BUMN Holding pangan ID FOOD, BRI dan Pos Indonesia, PTPN Group dan Pemerintah Daerah setempat. Kemenhub pun ikut mengawal langsung kedatangan kapal hingga proses dispensing minyak goreng ke tangki distribusi dari lokasi gudang PT BGR Logistik Indonesia ID FOOD Group.

Kegiatan seremonial bongkar muatan minyak goreng curah disambut baik wakil gubernur NTT Josef Nae Soi, menurutnya ini menjadi tonggak sejarah dan suatu kehormatan bagi rakyat NTT dalam menerima pendistribusian beratus ton minyak goreng curah dan gula untuk kebutuhan masyarakat.

“Kami mendukung kedaulatan pangan dengan meningkatkan keterjangkauan rantai pasok pangan di NTT,” kata Josef. [11/5/2022]

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Holding Pangan ID FOOD, Frans Marganda Tambunan mengatakan sebanyak 300 ton minyak goreng curah dan 800 ton gula mulai didistribusikan ke pasar - pasar tradisional dan UMKM di Kupang serta melibatkan juga asosiasi pedagang pasar dan Koperasi melalui anak usaha Holding PT Perusahaan Perdagangan Indonesia dan Rajawali Nusindo.

“Kedepan ID FOOD sedang mempersiapkan platform digital agar setiap pendistribusian pangan dapat termonitor hingga ke konsumen,” ungkap Frans. 

Selain itu, sebagai upaya menciptakan ekosistem pangan di wilayah lokal, Frans menambahkan ID FOOD juga menggandeng nasabah UKM binaan Bank BRI untuk pendistribusian minyak goreng ke pasar- pasar Tradisional dan UMKM di daerah sekaligus 

BRI dapat mendukung UKM maupun Pedagang jika ada yang membutuhkan pembiayaan.

Frans melanjutkan, penyedia minyak goreng dan gula ID FOOD kerja sama dengan PTPN Group yakni PT Industri Nabati Lestari (INL), anak usaha Holding Perkebunan Nusantara dan gula produksi PTPN II.

Senada, Direktur Utama PTPN, Abdul Ghani mengatakan Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) sebagai penjaga ketahanan pangan (_food security_) bersinergi dengan ID FOOD untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan, khususnya untuk minyak goreng dan gula. Sinergi distribusi ini akan menjadi solusi kendala logistik pangan yang disebabkan biaya atau ongkos logistik yang tinggi, sehingga berdampak pada tingginya komoditas pangan di wilayah tertentu.

Sementara itu, Direktur Bisnis Kecil dan Menengah (BKM) Bank BRI, Amam Sukriyanto menambahkan bahwa BRI menyambut baik sinergi ini. Dengan jaringan kerja yang tersebar hingga pelosok Indonesia, BRI siap mendukung para pelaku UMKM di Indonesia, salah satunya dengan mensinergikan SITOLAUT milik Kementerian Perhubungan dengan layanan BRIStore yang menghubungkan langsung Distributor (_seller_) dan Retailer (_buyer_) dalam sebuah platform aplikasi.

“BRI Optimis dapat turut mendukung pendistribusian produk pangan ke pasar tradisional dan UKM binaan dengan ekosistem pembayaran dan juga pembiayaan melalui KUR BRI,” terang Amam.

Selain itu, Kolaborasi agregasi distribusi pangan ini juga melibatkan BUMN lainnya yaitu Pos Indonesia.

Selanjutnya, Direktur Bisnis Kurir dan Logistik PT Pos Indonesia, Siti Choiriana mengatakan, PT Pos Indonesia mendukung pemerataan pangan, melalui peran distribusi logistik _port to door,_ _door to port_, _door to door_ serta kemampuan system tracking dan tracing yang mampu memastikan pengiriman terdeliver dengan baik.

“Melalui kolaborasi ini, Pos Indonesia akan meningkatkan peran logistik pangan kepada masyarakat,” urai Choiriana. (Lak/Tha)

Read More

Silaturahmi ke Santri, Menteri Erick: BUMN Berdayakan Ekosistem Pangan dengan Keluarga Santri

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Menteri BUMN Erick Thohir, berkomitmen dalam pemberdayaan ekonomi pesantren. Sebagai program berkelanjutan pemerintah, menurut Erick BUMN dapat meningkatkan ekosistem pangan dengan menggandeng para santri sebagai bagian dari aset kemandirian ekonomi pesantren. 

Hal tersebut disampaikan Erick pada saat halal bihalal bersama para santri di Pondok Pesantren Mathla’ul Anwar Banten, Rabu (11/5/2022). 

“BUMN Pangan perlu gandeng para santri sebagai aset keberlangsungan pangan," jelasnya. 

Menurut Erick, pangan menjadi sorotan utama saat ini, seperti komoditas minyak goreng, gula, beras, yang menjadi kebutuhan pangan pokok para santri, guru, orang tua santri, dan komunitas alumni pondok pesantren yang menjadi satu kesatuan ekosistem. 

“Pangan menjadi fokus pemerintah. BUMN Holding Pangan ID FOOD dapat menciptakan rantai pasok pangan di lingkungan santri sebagai wujud kemandirian pangan di lingkungan pondok pesantren,” terang Menteri Erick. 

Sementara itu, Direktur Utama Holding Pangan ID FOOD, Frans Marganda Tambunan mengatakan, ID FOOD berkomitmen untuk mendukung Pemerintah dalam menjaga ketersediaan pangan memenuhi kebutuhan masyarakat termasuk upaya meningkatkan kemandirian pangan melalui Pondok Pesantren. 

Hal tersebut diwujudkan dengan gelaran pasar murah bersama Kementerian BUMN dan pondok pesantren di wilayah Banten. Sebanyak 2000 paket sembako (beras, minyak goreng, dan gula), didistribusikan melalui PT Perusahaan Perdagangan Indonesia dan Rajawali Nusindo untuk memenuhi kebutuhan komunitas santri di Pondok Pesantren. 

“Kami senang ada kegiatan pasar murah dari BUMN di pondok pesantren karena kebutuhan pangan pokok juga diperlukan para santri maupun keluarga,” ungkap Ida, pengurus Ponpes Mathla’ul Anwar.

Menteri Erick mengapresiasi langkah Holding Pangan ID FOOD mengingat pada hari yang sama, ID FOOD bersama anak usahanya PPI dan Rajawali Nusindo mendistribusikan 300 ton minyak goreng curah dan 800 ton gula di Kupang, NTT, untuk didistribusikan ke pasar-pasar tradisional. 

Kegiatan ini terlaksana berkat kolaborasi BUMN lainnya seperti PTPN III, Pos Indonesia, dan Bank BRI secara perdana dengan menggunakan fasilitas tol laut sinergi Kementerian Perhubungan dan Badan Pangan Nasional. Sebelumnya ID FOOD juga sudah berkontribusi menyalurkan minyak goreng curah sebanyak 37 juta liter ke pasar tradisional seluruh Indonesia.

Direktur Komersial dan Pengembangan PT PPI Andry Tanundjaja yang hadir pada kesempatan yang sama dengan Menteri Erick di Ponpes Mathla'ul Anwar menambahkan, PPI terus dan akan tetap mendukung program pemerintah dalam keterjangkauan dan ketersediaan pangan. 

"Kami hadir di sini dengan minyak goreng yang terjangkau masyarakat. Sebelumnya kami pun telah mendistribusikan minyak goreng lebih dari 12 juta liter dan lebih dari 25 ribu paket pangan murah selama Ramadan dan menjelang Idul Fitri," ungkap Andry. 

PPI sebagai offtaker pada rantai pangan dan juga ekspor gateway, dalam peranannya melalui program TJSL ini menyalurkan bantuan paket pangan murah sebagai salah satu rangkaian program Bulan HUT PPI Ke-19, dengan isi paket pangan berupa minyak goreng kemasan 2 liter dan beras kemasan 2.5kg dari harga jual semula Rp81.500 menjadi Rp50.000.

Direktur Operasional PT Rajawali Nusindo, Sonni Subarnas menambahkan, Rajawali Nusindo terus mendukung program pemerintah dalam keterjangkauan dan ketersediaan pangan. 

"Kami hadir di sini dengan minyak goreng yang terjangkau masyarakat. Selama bulan Ramadhan kami telah mendistribusikan minyak goreng lebih dari 13,2 juta liter dan lebih dari 7.000 ribu paket pangan murah dan hari ini di ponpes Mathla’ul Anwar Pusat Menes sebanyak 1000 paket  yang isinya 5 kg beras, 1 liter minyak dan 1 kg gula. Sehingga total paket yang sudah disalurkan sampai dengan saat ini sebanyak 8000 paket. (Lak/Tha)

Read More

Lingkungan Kerja Aman bagi Perempuan dan Pemuda Jadi Isu Prioritas 1st Tourism Working Group

Duta Nusantara Merdeka | Labuan Bajo

Penciptaan lingkungan kerja yang aman dan nyaman bagi perempuan dan pemuda di sektor pariwisata menjadi salah satu isu prioritas dalam “1st Tourism Working Group” yang dilangsungkan di Sudamala Resort, Labuan Bajo, NTT, Selasa (10/5/2022) malam.

Penelitian yang dilakukan oleh UNWTO memperlihatikan akibat pandemi COVID-19 perempuan yang bekerja di bidang pariwisata cenderung kehilangan pekerjaan, mengalami pengurangan pendapatan atau jam kerja daripada rekan-rekan pria mereka.

Sementara, riset badan internasional seperti OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) juga menunjukkan pada awal pandemi antara Februari dan Maret 2022, pekerja muda adalah segmen yang paling terdampak, karena tingkat pengangguran yang meningkat cukup tajam pada segmen tersebut.

“Tantangan untuk pemulihan dan ketahanan dari kebangkitan sektor pariwisata tidak hanya tergantung pada variabel internal bisnis itu sendiri tetapi juga pada variabel eksternal, seperti meningkatnya populasi pencari kerja muda yang memerlukan uluran tangan pemerintah agar kelebihan pasok tenaga kerja tidak menjadi pemicu persoalan ekonomi lainnya,” ujar Chair of Tourism Working Group, Frans Teguh, di Labuan Bajo, Selasa (10/5/2022).

Terlebih perempuan dan pemuda masih banyak yang belum memahami bagaimana tata cara masuk ke dalam ekosistem digital. Perempuan dan pemuda juga kerap kali menerima upah yang lebih rendah di sektor pariwisata. Norma sosial budaya masih menjadi kendala hingga kini di beberapa negara anggota G20. Karenanya para delegasi G20 begitu _concern_ terhadap persoalan pemberdayaan perempuan dan pemuda.

“Dengan menangani perlindungan sosial dan pekerjaan bagi perempuan dan pemuda diharapkan dapat mengatasi stereotip gender dalam subpekerjaan pariwisata. Sehingga, perempuan dan pemuda merasakan manfaat dari industri pariwisata dan ekonomi kreatif, serta kesejahteraan mereka akan meningkat,” ujar Frans Teguh.

Langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan keseimbangan kehidupan perempuan dalam pariwisata dengan mendorong pembagian kerja secara merata. Karena di beberapa negara kendala akan minimnya kepemimpinan perempuan dalam hal pengambilan keputusan.

“Untuk itu melalui program pelatihan untuk perempuan di bidang pariwisata, termasuk pelatihan tentang soft skill, membangun jaringan, dan pelatihan peningkatan kompetensi lainnya untuk kemajuan karir serta memastikan bahwa mereka dapat menggunakan teknologi digital untuk berinovasi melalui teknologi digital di bidang pariwisata menjadi tanggung jawab kita bersama,” kata Frans.

“Dengan begitu, harapannya ke ke depan akan dapat menciptakan lingkungan kerja yang sejahtera serta pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan,” ungkap Frans.

Untuk dua _line of action_ yang menjadi isu prioritas yakni _climate action, biodiversity conservations_, dan _circular economy_ serta kerangka kebijakan, tata kelola, dan investasi, akan dibahas pada "1st TWG" pada Rabu (11/5/2022). (Arianto)

Read More

Menhub Lantik Sejumlah Pejabat Tinggi Madya Kemenhub

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melantik sejumlah pejabat tinggi madya (Eselon I) di lingkungan Kementerian Perhubungan, Selasa (10/5).

Adapun pejabat tinggi madya yang dilantik yakni: 

Novie Riyanto sebagai Sekretaris Jenderal (sebelumnya menjabat sebagai Dirjen Perhubungan Udara), 

Umar Aris sebagai Kepala Badan Kebijakan Transportasi (sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Litbang Perhubungan), dan 

Djoko Sasono sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal).

Menhub mengatakan, pelantikan tersebut dilakukan untuk memenuhi dinamika kebutuhan organisasi, agar lebih efektif dan efisien, terutama untuk melakukan percepatan-percepatan kegiatan di sektor transportasi yang bermanfaat bagi masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, Menhub mengapresiasi jajarannya dan seluruh insan transportasi, karena berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), kinerja sektor transportasi mengalami pertumbuhan yang signifikan sebesar 15% dari rata-rata nasional sebesar 5%. "Sektor transportasi menduduki angka yang cukup tinggi dalam pertumbuhan perekonomian nasional dibandingkan sektor lainnya," kata Menhub.

Lebih lanjut, Menhub berpesan kepada pejabat yang dilantik agar memiliki mindset yang terbuka dan terus beradaptasi menghadapi era disrupsi serta perkembangan teknologi yang begitu pesat. “Tingkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak internal maupun eksternal, dalam mewujudkan konektivitas antar wilayah, yang dapat menumbuhkan titik-titik ekonomi baru masyarakat di seluruh wilayah Indonesia,” ujar Menhub.

Menhub juga berpesan kepada jajarannya agar senantiasa menjaga amanah dan integritas, serta mengoptimalkan perannya, serta memastikan mencapai target kinerja, dan melaksanakannya sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik.

Turut hadir pada pelantikan tersebut Wakil Pimpinan Komisi V DPR RI Ridwan Bae; Anggota Komisi V DPR RI Sri Wahyuni yang hadir secara virtual; serta para Pejabat Pimpinan Tinggi Utama, para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, dan para Pejabat Pratama di lingkungan Kementerian Perhubungan. (Arianto)

Read More

Ciptakan Ekosistem Sehat, Erick Bakal Blacklist Mitra BUMN yang Nakal

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengajak para mitra terus berkolaborasi dengan BUMN dalam menciptakan ekosistem yang kuat untuk perekonomian Indonesia. Untuk itu, Erick menekankan mitra-mitra BUMN untuk menjalin kerja sama yang baik dengan melalui proses bisnis yang benar, memiliki keberpihakan terhadap TKDN, dan kerja sama yang saling menguntungkan.

"Kerja sama BUMN dan mitra menjadi kunci, oleh karena itu, saya akan nantinya membuat blacklist mitra-mitra yang nakalan, karena saya tidak mau lagi BUMN jadi ajang koruptif, tentu capek benerinnya," ujar Erick dalam acara Apresiasi Mitra BUMN Champion 2022 di Grha Pertamina, Jakarta, Senin (9/5/2022) malam.

Erick mengatakan mitra BUMN harus memiliki kontribusi positif dalam setiap kerja sama dengan BUMN. Oleh karena itu, Erick mengapresiasi ajang penghargaan yang menjadi apresiasi konkret dari Kementerian BUMN terhadap mitra yang selama ini telah mendukung BUMN.

"Sebelum kita menghukum, kita harus beri reward. Makanya kita apresiasi mitra-mitra dengan kategori sangat bagus, tetapi kita juga mapping mitra-mitra yang ada kasus-kasus, supaya BUMN ikut baik, karena kalau mau jadi pemain global yang namanya transparansi dan profesional harus menjadi dasar dan proses bisnis yang benar harus dijalankan," ucap Erick.

Erick menawarkan mitra dan BUMN untuk duduk sejajar dan saling melayani dengan baik di era kolaborasi supaya BUMN dapat menjadi pesaing global dan tidak hanya menjadi raja di kampungnya sendiri. "Ini yang ingin saya tawarkan sama-sama dan insyaAllah niat baik ini bisa disambut," lanjut Erick.

Erick juga menetapkan tiga poin dalam Apresiasi Mitra BUMN Champion 2022. Pertama, memperbaiki hubungan kerja yang win-win antara BUMN dan swasta demi mendorong BUMN menjadi perusahaan global. Kedua, pentingnya membangun keberpihakan terhadap produk dalam negeri yakni TKDN melalui para mitra.

"Karena ini sebuah market besar supaya kita bergerak ke industrial country. Ketiga, bukan menakut-nakuti, penting sekali BUMN yang punya satu misi yakni mitra yang transparan dan profesional. Kita tidak mau ketika kita bermain global, kita konsolidasi TKDN, tapi ternyata punya mitra yang kurang baik," ucap Erick.

Menurut Erick, sudah bukan waktunya lagi BUMN menjadi menara gading di tengah tantangan disrupsi digital. Berkat kolaborasi, ucap Erick, BUMN berhasil membukukan laba bersih 2021 yang lebih baik dari laba bersih BUMN 2020 berdasarkan laporan keuangan unaudited.

Mantan Presiden Inter Milan itu menyebut torehan tersebut merupakan salah satu bukti konkret transformasi BUMN melalui efisiensi dan perbaikan model bisnis telah berjalan sesuai dengan arah strategis yang ditetapkan, salah satunya juga tidak terlepas dari peran para mitra BUMN yang telah berkolaborasi secara baik, terlebih lagi pada situasi pandemi Covid-19 yang masih berlangsung. (Arianto)

Read More