Menteri Keuangan Sri Mulyani kembali mencuri perhatian publik setelah mengumumkan rencana belanja negara fantastis senilai Rp2.121 triliun untuk enam bulan ke depan.
Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers Pertumbuhan Ekonomi di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (5/8). Ia menegaskan anggaran jumbo ini akan dikelola transparan dan bebas korupsi.
Menurutnya, kualitas belanja menjadi prioritas utama. Tata kelola anggaran dijanjikan berjalan ketat agar setiap rupiah benar-benar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Tata kelola harus baik, tanpa korupsi. Rp2.121 triliun ini harus dirasakan manfaatnya,” ujar Sri Mulyani dalam kesempatan tersebut.
Namun, tantangan bukanlah hal kecil. Pada kuartal II-2025, belanja pemerintah sempat minus 0,33 persen, sementara Rp129 triliun anggaran baru saja dibuka blokirnya.
Situasi ini memunculkan pertanyaan publik: mampukah pemerintah merealisasikan belanja raksasa tersebut tepat waktu di tengah defisit APBN mencapai Rp204,2 triliun?
Dana tersebut akan diarahkan untuk pembangunan infrastruktur, bantuan sosial, peningkatan layanan pendidikan, dan perbaikan fasilitas kesehatan di seluruh wilayah Indonesia.
Meski demikian, pengalaman masa lalu membuat publik waspada. Janji bebas korupsi menjadi ujian besar di tengah maraknya kasus penyalahgunaan dana negara.
Sri Mulyani mengajak semua pihak mendukung transparansi anggaran. Ia menegaskan, pengawasan akan diperketat agar setiap program benar-benar tepat sasaran dan efisien.
Keberhasilan realisasi belanja ini diharapkan mampu menggerakkan perekonomian nasional, menekan kesenjangan sosial, dan menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan fiskal global.
Penulis: Lakalim Adalin
Editor: Arianto
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق