Satu - Satunya Tampil Beda, Koran Politik Paling Berani Mengkritik Terpanas dan Perang Terhadap Koruptor, Narkoba, Teroris Musuh Rakyat ~~~~~>>>>> Kami Menerima Artikel, Opini, Berita Kegiatan, Iklan Pariwara dapat mengirimkannya melalui email dutanusantaramerdeka@yahoo.co.id

Rapimnas IKA PMII Bahas Optimisme Ekonomi dan Konsolidasi Organisasi


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Pengurus Besar Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB IKA PMII) menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) pertama masa kepengurusan 2024–2029 di Jakarta, Kamis (5/3/2026), membahas konsolidasi organisasi serta kontribusi alumni menghadapi dinamika global.

Acara dibuka secara simbolis melalui pemukulan gong oleh jajaran pengurus pusat, mulai dari Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, hingga perwakilan Majelis Pertimbangan Organisasi dan Dewan Pakar.

Ketua Umum PB IKA PMII, Fathan Subchi, menegaskan Rapimnas menjadi momentum penting untuk merumuskan arah organisasi sekaligus merespons perkembangan ekonomi dan politik nasional.

Menurutnya, forum ini juga menyoroti pentingnya membangun optimisme ekonomi nasional di tengah tantangan global. Pemerintah sendiri menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai delapan persen dalam beberapa tahun ke depan.

Diskusi dalam Rapimnas turut menyoroti perlunya sinergi kebijakan moneter dan fiskal. Sejumlah tokoh dari Kementerian Keuangan dan mantan pejabat Bank Indonesia dihadirkan untuk memberikan perspektif strategis terkait situasi ekonomi 2026.

“Pembahasan ini menjadi landasan bagi alumni PMII untuk ikut memberi kontribusi pemikiran dalam menghadapi dinamika ekonomi global maupun domestik,” kata Fathan.

Selain isu ekonomi, Rapimnas juga menjadi ruang konsolidasi organisasi pada awal periode kepengurusan. Tahun pertama difokuskan pada penguatan struktur dan koordinasi internal.

Hingga saat ini, PB IKA PMII telah melantik sekitar 16 hingga 17 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) di berbagai daerah. Antusiasme tinggi juga datang dari wilayah Indonesia Timur yang aktif membangun kepengurusan baru.

Konsolidasi Organisasi dan Agenda Strategis Nasional

Rapimnas kali ini mengusung tema “IKA PMII Mengawal Indonesia Berdaya, Berkeadilan, dan Kontributif dalam Konstelasi Global.”

Tema tersebut menegaskan upaya organisasi memperluas kontribusi alumni, tidak hanya dalam skala nasional, tetapi juga dalam isu internasional seperti ekonomi, energi, dan ketahanan pangan.

Fathan menjelaskan, tahun pertama kepengurusan diarahkan pada fase konsolidasi atau tandhim al-harakah. Tahapan ini mencakup penguatan kepengurusan wilayah, mengaktifkan kembali DPW yang belum optimal, serta memperkuat jaringan organisasi di tingkat daerah.

Setelah konsolidasi dianggap solid, organisasi akan memasuki tahap berikutnya yang berfokus pada transformasi gerakan. Pada fase ini, alumni diharapkan lebih aktif berkontribusi dalam berbagai sektor strategis.

Rapimnas juga dirancang menghasilkan sejumlah rekomendasi kebijakan di bidang politik, ekonomi, dan ketatanegaraan yang akan menjadi panduan gerak organisasi ke depan.

Ketua panitia pelaksana, Muhammad Rodli Kaelani menyampaikan Rapimnas pertama PB IKA PMII tahun 2026 ini dihadiri sekitar 500 peserta dari berbagai wilayah Indonesia.

“Meski berlangsung di bulan Ramadan, antusiasme alumni tetap tinggi. Peserta sudah memenuhi ruangan sejak siang hari,” ujarnya.

Acara tersebut juga menjadi ajang silaturahmi alumni PMII lintas generasi. Sejumlah tokoh nasional dari pemerintahan, legislatif, organisasi keagamaan, hingga kalangan akademisi turut hadir.

Di antaranya Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu, Ketua KPU Mochammad Afifuddin, serta Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda.

Selain itu hadir pula tokoh agama Said Aqil Siroj, Ketua Umum GP Ansor Addin Jauharudin, pimpinan Majelis Ulama Indonesia, serta sejumlah tokoh organisasi kemahasiswaan.

Rapimnas ini juga menjadi ruang evaluasi perjalanan organisasi sekaligus penyusunan proyeksi kerja empat tahun ke depan. Hingga kini, perwakilan dari sekitar 30 pengurus wilayah IKA PMII telah bergabung dalam struktur organisasi.

PB IKA PMII berharap konsolidasi yang tengah berjalan dapat memperkuat peran alumni dalam mendukung pembangunan nasional serta memperluas kontribusi Indonesia di tingkat global.

Reporter: Lakalim Adalin 
Editor: Arianto 

Share:

Bareskrim Polri Eksekusi Aset Judi Online Rp58,1 Miliar untuk Negara


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri mengeksekusi aset hasil tindak pidana pencucian uang dari perjudian online senilai Rp58,1 miliar di Jakarta, Kamis (5/3/2026).

Eksekusi tersebut dilakukan sebagai implementasi Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2013 tentang tata cara penyelesaian permohonan penanganan harta kekayaan dalam perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Pol. Himawan mengatakan, selain melakukan eksekusi, pihaknya juga menyerahkan objek hasil perampasan tersebut kepada negara melalui mekanisme yang diatur dalam regulasi.

Langkah ini, kata Himawan, merupakan bagian dari upaya konkret penegakan hukum terhadap kejahatan yang berkaitan dengan aktivitas perjudian online, termasuk penelusuran dan pemulihan aset hasil kejahatan.

Ia menjelaskan, proses eksekusi tersebut merupakan tindak lanjut dari Laporan Hasil Analisis (LHA) yang sebelumnya disampaikan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kepada Direktorat Siber Bareskrim Polri.

Menurutnya, pemanfaatan data analisis transaksi keuangan menjadi elemen penting dalam menelusuri aliran dana yang berkaitan dengan aktivitas perjudian online.

Eksekusi Aset dari 133 Rekening

Himawan menyebutkan, hingga saat ini terdapat 16 laporan polisi yang berasal dari 20 LHA PPATK dan telah diproses hingga memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap atau inkracht.

Dari seluruh perkara tersebut, aparat berhasil mengeksekusi aset yang berasal dari 133 rekening bank dengan total nilai mencapai Rp58.183.165.803.

Seluruh aset tersebut kemudian diserahkan kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagai representasi pemerintah untuk selanjutnya disetorkan sebagai penerimaan negara.

Penyerahan ini sekaligus menjadi bentuk pertanggungjawaban atas tindak lanjut laporan analisis dari PPATK, serta bagian dari transparansi kepada publik dalam proses penegakan hukum.

Fokus Putus Aliran Dana Judi Online

Himawan menegaskan, penindakan yang dilakukan tidak hanya menyasar operator atau penyelenggara perjudian online.

Aparat penegak hukum juga menelusuri transaksi keuangan operasional melalui penerapan pasal tindak pidana pencucian uang guna memutus aliran dana yang menopang aktivitas perjudian tersebut.

Menurutnya, praktik perjudian online telah menimbulkan dampak luas terhadap masyarakat dan berpotensi merugikan tatanan ekonomi nasional.

Karena itu, penanganan kasus tidak berhenti pada pemidanaan pelaku, tetapi juga dilanjutkan dengan upaya perampasan aset hasil kejahatan untuk negara.

Di akhir keterangannya, Himawan menyampaikan apresiasi kepada sejumlah pihak yang telah mendukung pengungkapan perkara tersebut.

Ia menyebut PPATK, Kejaksaan Agung, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Keuangan, pihak perbankan, serta masyarakat yang memberikan informasi dan dukungan dalam penanganan kasus perjudian online.

Kolaborasi antarlembaga tersebut, menurutnya, menjadi faktor penting dalam memperkuat upaya pemberantasan perjudian online sekaligus memulihkan aset negara dari hasil kejahatan keuangan.

Reporter: Lakalim Adalin 
Editor: Arianto 



Share:

Menko Polkam Beri Arahan Prajurit Kodam XIX Tuanku Tambusai di Riau


Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI Djamari Chaniago memberikan pengarahan kepada prajurit Kodam XIX/Tuanku Tambusai di Makodam XIX, Kamis (5/3/2026).

Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo hadir langsung mendampingi kegiatan tersebut bersama para pejabat utama Kodam dan para komandan satuan di wilayah jajaran.

Sejumlah pejabat dari Kemenko Polkam turut mendampingi Menko Polkam dalam kunjungan ini. Di antaranya Sesmenko Polkam Letjen TNI Mochammad Hasan, Deputi I Mayjen TNI (Purn.) Heri Wiranto, Deputi IV Irjen Pol. Desman Sujaya Tarigan, serta Deputi V Marsda TNI Eko Dono Indarto.

Selain itu hadir pula Staf Khusus Menko Polkam Mayjen TNI (Purn.) Syafnil Armen dan Ahmad Dedi, beserta sejumlah pejabat dan staf di lingkungan Kemenko Polkam. Perwakilan dari Pemerintah Provinsi Riau juga tampak mengikuti kegiatan tersebut.

Acara diawali dengan pembukaan resmi oleh pembawa acara dan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Suasana berlangsung khidmat sebelum memasuki agenda utama pengarahan.

Dalam sambutannya, Pangdam XIX/Tuanku Tambusai menyampaikan apresiasi atas kunjungan Menko Polkam beserta rombongan ke Makodam XIX. Menurutnya, kehadiran pimpinan pemerintah pusat menjadi bentuk perhatian sekaligus dukungan moril bagi prajurit di wilayah tugas.

Tekankan Stabilitas dan Sinergi Antarinstansi

Dalam pengarahannya, Menko Polkam Djamari Chaniago menegaskan pentingnya peran TNI, khususnya jajaran Kodam XIX/Tuanku Tambusai, dalam menjaga stabilitas keamanan nasional.

Ia juga menekankan pentingnya memperkuat koordinasi dan sinergi antarlembaga, terutama antara TNI, pemerintah daerah, serta instansi terkait lainnya.

Menurutnya, kerja sama lintas sektor menjadi kunci dalam mendukung berbagai program strategis pemerintah, terutama yang berkaitan dengan stabilitas politik dan keamanan di wilayah Provinsi Riau dan sekitarnya.

Penyerahan Cenderamata dan Penutup Kegiatan

Usai pengarahan, Pangdam XIX/Tuanku Tambusai menyerahkan cenderamata kepada Menko Polkam sebagai tanda penghargaan atas kunjungan tersebut.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penulisan kesan dan pesan oleh Menko Polkam pada buku tamu Makodam. Isi pesan tersebut selanjutnya dibacakan oleh Pangdam XIX/Tuanku Tambusai di hadapan para peserta.

Rangkaian acara ditutup dengan sesi foto bersama antara Menko Polkam, Pangdam XIX/Tuanku Tambusai, para pejabat yang hadir, serta prajurit Kodam XIX/Tuanku Tambusai.

Kunjungan ini diharapkan semakin memperkuat semangat pengabdian prajurit sekaligus mempererat sinergi antara TNI dan pemerintah dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional.

Penulis: Lakalim Adalin 
Editor: Arianto 



Share:

Menko Polkam Pimpin Apel Siaga Karhutla Nasional 2026 di Riau


Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago memimpin Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Karhutla Nasional 2026 di Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Kamis (5/3/2026).

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Menko Polkam Djamari Chaniago dan dihadiri unsur TNI, Polri, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Riau.

Panglima Komando Daerah Militer XIX/Tuanku Tambusai, Agus Hadi Waluyo, turut hadir dalam apel kesiapsiagaan tersebut bersama sejumlah pejabat pusat dan daerah.

Sejumlah pejabat yang hadir antara lain Raja Juli Antoni selaku Menteri Kehutanan, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Suharyanto, serta Sesmenko Polkam Mochammad Hasan.

Turut hadir pula Penjabat Gubernur Riau Sf Hariyanto, Kapolda Riau Heri Heriyawan, serta sejumlah pejabat TNI–Polri dan unsur Forkopimda lainnya.

Sinergi TNI–Polri dan Pemda Cegah Kebakaran Hutan

Dalam amanatnya, Menko Polkam menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur yang selama ini berperan aktif dalam pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Riau.

Menurut dia, sinergi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan lembaga terkait menjadi kunci utama dalam mengantisipasi potensi karhutla yang kerap terjadi pada musim kemarau.

Apel kesiapsiagaan tersebut diikuti pasukan gabungan yang terdiri dari unsur Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Manggala Agni, serta Satuan Polisi Pamong Praja.

Kehadiran pasukan gabungan tersebut mencerminkan komitmen bersama dalam meningkatkan kesiapan personel maupun sarana prasarana menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan.

Selain menjadi ajang pengecekan kesiapan personel, kegiatan ini juga dimanfaatkan untuk memperkuat koordinasi antarinstansi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla.

Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Karhutla Nasional Tahun 2026 berlangsung aman dan tertib, sekaligus menjadi momentum penguatan kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan di wilayah Riau.

Penulis Lakalim Adalin 
Editor Arianto 

 

Share:

Menko Polkam Tinjau Bandara YIA dan Stasiun Tugu, Pastikan Mudik Lebaran Lancar


Duta Nusantara Merdeka | Yogyakarta 
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago meninjau Yogyakarta International Airport dan Stasiun Tugu Yogyakarta, Rabu (4/3/2026), untuk memastikan kesiapan arus mudik dan balik Lebaran.

Menjelang Hari Raya Idulfitri, Menko Polkam Djamari Chaniago melakukan pemantauan langsung di Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) dan Stasiun Tugu Yogyakarta. Kunjungan ini bertujuan memastikan layanan transportasi menghadapi arus mudik dan arus balik Lebaran berjalan lancar dan aman.

Saat berada di bandara, Djamari menegaskan bahwa pelayanan kepada masyarakat harus menjadi prioritas utama, terutama pada periode mudik ketika mobilitas masyarakat meningkat signifikan.

“Kita ini sudah ditakdirkan untuk melayani masyarakat. Tidak ada tugas lain selain memberikan pelayanan, terlebih pada saat seperti sekarang,” ujar Djamari.

Ia meminta seluruh pihak di bandara memastikan kesiapan layanan, termasuk kemungkinan operasional penerbangan selama 24 jam apabila dibutuhkan oleh maskapai.

Menurutnya, aspek yang tidak kalah penting adalah kecepatan penyampaian informasi kepada penumpang, terutama jika terjadi keterlambatan penerbangan.

“Jika ada penerbangan yang mengalami delay, informasinya harus cepat disampaikan. Masyarakat perlu tahu kapan pesawat diberangkatkan atau apakah ada pengganti,” katanya.

Ia menambahkan, komunikasi antara pengelola bandara dan maskapai harus terjalin secara intensif agar setiap perkembangan situasi dapat segera direspons.

Koordinasi Lintas Lembaga untuk Kelancaran Arus Mudik

Pesan serupa disampaikan Menko Polkam saat meninjau Stasiun Tugu Yogyakarta. Ia mengingatkan bahwa sektor pelayanan publik memiliki tanggung jawab besar, termasuk tetap bertugas selama periode libur hari raya.

Namun, ia menekankan pentingnya pengaturan pembagian tugas yang baik agar tidak menimbulkan kelelahan dan kejenuhan di kalangan petugas.

“Pembagian tugas harus diatur dengan baik. Jangan sampai kelelahan memicu kelengahan yang berujung pada kecelakaan,” ujar Djamari.

Ia juga meminta PT Kereta Api Indonesia memperkuat koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, termasuk pemerintah daerah, TNI, dan Polri, guna menjamin kelancaran pelayanan kepada masyarakat.

Djamari menyatakan keyakinannya bahwa para petugas di bandara maupun stasiun mampu menjalankan tugas dengan baik sebagai bentuk dedikasi terhadap masyarakat.

“Untuk para petugas, pesan saya jangan bosan, jangan lelah, dan jangan jenuh melayani masyarakat,” kata dia.

Asisten Sekretariat Daerah DIY Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Aria Nugrahadi mengatakan pemerintah daerah telah menyiapkan berbagai langkah untuk menyambut arus mudik Lebaran.

Menurutnya, potensi pergerakan pemudik yang masuk ke wilayah Yogyakarta diperkirakan dapat mencapai sekitar delapan juta orang selama periode Lebaran.

Ia menilai pemantauan dari Kemenko Polkam menjadi dukungan penting bagi pemerintah daerah dalam memastikan kesiapan pelayanan selama masa libur tersebut.

General Manager Yogyakarta International Airport, Ruly Artha, menyampaikan pihak bandara telah menyiapkan posko pelayanan Lebaran yang akan mulai beroperasi penuh pada 11 Maret dengan melibatkan 669 personel.

Bandara juga memperkirakan puncak arus mudik terjadi pada 13 Maret. Selain itu, pengelola bandara membuka kemungkinan operasional penerbangan selama 24 jam jika ada permintaan dari maskapai.

Direktur Operasi PT Kereta Api Indonesia, Awan H. Purwadinata, menyebut puncak kepadatan di Stasiun Tugu Yogyakarta diperkirakan justru terjadi pada arus balik Lebaran.

Ia mengatakan KAI telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi, termasuk pemantauan di titik-titik rawan serta pengamanan pintu perlintasan kereta api.

Selain itu, KAI juga bekerja sama dengan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika untuk memantau prakiraan cuaca selama periode mudik.

“Kami siap memberikan pelayanan dan tentu membutuhkan dukungan lintas lembaga untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” kata Awan.

Penulis: Lakalim Adalin 
Editor: Arianto 


 
Share:

Prabowo Bahas Eskalasi Timur Tengah, RI Siap Mediasi


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Presiden Prabowo Subianto membahas eskalasi Timur Tengah dan situasi global di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Pertemuan berlangsung dalam forum silaturahmi dan diskusi bersama sejumlah tokoh nasional. Isu yang mengemuka tak hanya dinamika global, tetapi juga perkembangan domestik yang saling terkait.

Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan, Presiden menyoroti perkembangan terakhir di kawasan Timur Tengah yang kian dinamis. Pemerintah, kata dia, mencermati situasi secara saksama.

“Bapak Presiden menyampaikan beberapa hal terkait perkembangan situasi global maupun domestik, termasuk situasi terakhir di Timur Tengah,” ujar Sugiono kepada awak media.

Evakuasi WNI Disiapkan Bertahap

Menyikapi meningkatnya eskalasi, pemerintah menyiapkan langkah antisipatif untuk melindungi warga negara Indonesia di wilayah terdampak, khususnya di Iran.

Sugiono mengatakan telah memerintahkan Duta Besar RI di Teheran untuk menyiapkan skema evakuasi bagi WNI yang bersedia dipulangkan.

Ia menegaskan, tidak semua WNI di wilayah terdampak mengajukan permintaan evakuasi. Namun, bagi yang menyatakan kesediaan, proses akan dilakukan secara bertahap.

“Ada beberapa yang bersedia untuk dievakuasi dari wilayah Iran, dan saya perintahkan untuk melaksanakan evakuasi bertahap tersebut,” kata Sugiono.

Menurut dia, situasi ke depan masih sangat dinamis. Pemerintah menyiapkan berbagai skenario menghadapi kemungkinan terburuk.

Presiden, lanjut Sugiono, meminta seluruh jajaran siap menghadapi setiap perkembangan yang mungkin terjadi.

Indonesia Tegaskan Prinsip dan Tawarkan Mediasi

Dalam kesempatan terpisah, Sugiono juga mengungkapkan komunikasi yang telah dilakukannya dengan Menteri Luar Negeri Iran.

Dalam pembicaraan itu, Iran menjelaskan posisinya terkait eskalasi yang terjadi. Indonesia, di sisi lain, menyampaikan sikap konsisten yang selama ini dipegang.

Pemerintah Indonesia menyesalkan kegagalan perundingan yang memicu peningkatan ketegangan. Indonesia kembali menekankan pentingnya penghormatan terhadap integritas dan kedaulatan wilayah setiap negara.

Selain itu, Indonesia mendorong seluruh pihak untuk kembali ke meja perundingan guna meredakan situasi.

Sugiono menambahkan, Presiden juga menyampaikan kesiapan Indonesia untuk berperan sebagai mediator dalam upaya menurunkan eskalasi di kawasan tersebut.

“Keinginan Bapak Presiden untuk menjadi mediator dalam upaya mendinginkan situasi telah kami sampaikan,” ujarnya.

Pemerintah memastikan akan terus memantau perkembangan dan menyesuaikan langkah sesuai dinamika yang terjadi.

Penulis: Lakalim Adalin 
Editor: Arianto 



Share:

Menko Polkam Tinjau Progres IKN, Pastikan Sistem Pertahanan dan Keamanan Siap


Duta Nusantara Merdeka | Penajam Paser 
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (purn.) Djamari Chaniago meninjau progres pembangunan Ibu Kota Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (3/3/2026).

Kunjungan itu dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas Kemenko Polkam untuk memastikan koordinasi pembangunan sistem pertahanan dan keamanan di kawasan IKN berjalan sesuai rencana. Termasuk di dalamnya penguatan infrastruktur digital dan keamanan siber.

Menurut Djamari, IKN bukan sekadar proyek fisik. Kawasan ini diproyeksikan menjadi pusat pemerintahan modern yang didukung sistem pertahanan dan keamanan yang mumpuni.

“Ibu Kota Nusantara ini akan menjadi kebanggaan kita bersama. Wilayahnya luas, dirancang sebagai pusat pemerintahan yang baik dan ditopang sistem pertahanan serta keamanan yang maju,” ujar Djamari usai menunaikan salat Dzuhur di Masjid Negara IKN.

Fasilitas Pemerintahan Dinilai Siap Ditempati

Dalam peninjauan tersebut, Djamari mengunjungi Istana Negara, Kompleks Kementerian, hingga kantor Kementerian Koordinator. Ia mengaku memperoleh penjelasan menyeluruh mengenai progres pembangunan dan rencana keberlanjutan kawasan tersebut.

Ia menilai sejumlah bangunan pemerintahan sudah memenuhi standar kelayakan untuk ditempati personel kementerian yang masuk tahap awal pemindahan.

“Bangunan sudah memenuhi standar kehidupan yang pantas. Mudah-mudahan kementerian yang personelnya siap bisa segera mulai hadir dan berkegiatan di sini,” katanya.

Djamari menyebut fasilitas penunjang di kawasan IKN juga telah tersedia, mulai dari hunian, rumah sakit, sekolah, pasar, hingga bandara. Ia berharap proses pengisian personel dapat berjalan bertahap sesuai kesiapan masing-masing kementerian.

Kepada Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, Djamari menyampaikan harapan agar pembangunan dapat terus berlanjut sesuai target dan memberi dampak positif bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, Djamari turut melakukan penanaman pohon Nyatoh (Palaquium rostratum) di kawasan IKN. Penanaman ini diharapkan memperkuat aspek lingkungan sekaligus menjaga karakter hijau ibu kota baru.

Kunjungan tersebut turut didampingi Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud, Sesmenko Polkam Letjen TNI Mochammad Hasan, Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Krido Pramono, serta jajaran TNI-Polri dan pejabat terkait lainnya.

Penulis: Lakalim Adalin 
Editor: Arianto 




Share:

Menko Polkam Tinjau Kilang Balikpapan, Pastikan Pasokan BBM Aman


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago meninjau Kilang Pertamina Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (3/3/2026), memastikan operasional RDMP tetap stabil.

Kunjungan itu dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan konflik di Timur Tengah yang berpotensi memengaruhi harga minyak global. Pemerintah ingin memastikan sektor hulu hingga hilir energi nasional tetap dalam kondisi aman, terutama menjelang Idul Fitri 1447 Hijriah.

Di kompleks PT Kilang Pertamina Balikpapan, Djamari menegaskan pentingnya menjaga Proyek Strategis Nasional Refinery Development Master Plan (RDMP) sebagai bagian vital ketahanan energi nasional.

“Kilang ini urat nadi energi kita. Operasionalnya harus benar-benar dijaga,” ujarnya.

Progres RDMP 97 Persen, Produksi 360 Ribu Barel per Hari

Direktur Utama PT KPB Bambang Harimurti memaparkan, progres PSN RDMP Balikpapan telah melampaui 97 persen. Operasional kilang berjalan normal dengan kapasitas pengolahan mencapai 360 ribu barel minyak per hari.

Menurut Bambang, pasokan minyak mentah kilang Balikpapan tidak bergantung langsung pada Timur Tengah. Sumbernya berasal dari dalam negeri dan kawasan Asia Tenggara, sehingga relatif aman dari gangguan distribusi global.

Meski demikian, Djamari meminta seluruh pemangku kepentingan memperkuat pengamanan kawasan industri, termasuk jalur laut dan infrastruktur pipa minyak. Pangdam dan jajaran kepolisian diminta meningkatkan kewaspadaan untuk mencegah potensi gangguan.

Stok BBM 20 Hari, Dorongan Cadangan Energi Nasional

Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, dalam kesempatan yang sama menyebut ketahanan BBM nasional saat ini berada di kisaran 20 hari. Ia menilai Indonesia masih mengandalkan cadangan operasional, bukan cadangan energi strategis jangka panjang.

Karena itu, ia mendorong percepatan pembentukan cadangan energi nasional sebagai fondasi ketahanan jangka panjang, terutama menghadapi dinamika geopolitik global.

Pertemuan tersebut turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, di antaranya jajaran Kodam VI/Mulawarman dan Polda Kalimantan Timur.

Usai dari kilang, Menko Polkam melanjutkan kunjungan ke Markas Kodam VI/Mulawarman untuk memperkuat koordinasi keamanan daerah. Pemerintah menekankan stabilitas wilayah sebagai prasyarat utama kelancaran industri energi nasional.

Penulis: Lakalim Adalin 
Editor: Arianto 

Share:

Momentum Ramadan, Pemuda Timur Tegaskan Polri Harus Tetap Independen


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Koordinator Nasional (Kornas) Presidium Pemuda Timur menggelar deklarasi dukungan agar Polri tetap berada langsung di bawah komando Presiden di Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Langkah ini diambil menyusul munculnya wacana reformasi Polri yang ingin menempatkan korps bhayangkara tersebut di bawah kementerian. 

Bagi para pemuda dari wilayah timur Indonesia, posisi Polri saat ini merupakan pakem konstitusional yang tidak boleh diganggu gugat.

Ketua Kornas Presidium Pemuda Timur, Sandri Rumanama, menegaskan bahwa independensi Polri adalah kunci utama profesionalitas. 

Ia menilai, menempatkan Polri di bawah kementerian justru akan membuka celah intervensi politik praktis yang berbahaya.

Menolak Intervensi Politik Sektoral

Dalam naskah deklarasi yang dibacakan, Presidium Pemuda Timur yang menghimpun pemuda dari Papua hingga Sulawesi ini menyatakan setia pada amanah UUD 1945. 

Mereka berpendapat bahwa Polri harus tetap menjadi alat negara yang fokus pada keamanan masyarakat tanpa diskriminasi.

"Posisi Polri di bawah Presiden adalah harga mati untuk menjaga netralitas," ujar perwakilan massa saat membacakan poin deklarasi. 

Pihaknya menolak keras wacana pemindahan struktur tersebut karena khawatir Polri akan dijadikan alat politik kekuasaan sektoral oleh golongan tertentu.

Intervensi semacam itu dianggap dapat merusak marwah institusi yang saat ini tengah bertransformasi menuju Polri Presisi yang lebih modern.

Simbol Kehadiran Negara di Wilayah Timur

Selain isu netralitas, stabilitas keamanan di wilayah Timur Indonesia menjadi alasan krusial penolakan tersebut. 

Bagi masyarakat di Papua, Maluku, hingga NTT, komando langsung dari Presiden memberikan kepastian tindakan yang cepat dan taktis.

Alur birokrasi kementerian yang berbelit-belit dikhawatirkan akan menghambat respon Polri terhadap dinamika di daerah. 

Oleh karena itu, Pemuda Timur menyatakan diri sebagai benteng pertahanan bagi institusi Polri dari upaya pelemahan struktural.

Acara ditutup dengan doa lintas agama dan buka puasa bersama sebagai refleksi di bulan suci Ramadan untuk memperkuat persatuan nasional.

Reporter: Lakalim Adalin 
Editor: Arianto 

  

Share:

Ramadan 1447 H: 5 Risiko Kesehatan Saat Puasa


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Memasuki Ramadan 1447 H, umat Muslim di Indonesia bersiap menjalankan ibadah puasa dengan menjaga pola makan, cairan, dan kondisi kesehatan.

Bulan suci selalu dimaknai sebagai waktu memperkuat iman sekaligus mempererat kebersamaan keluarga. Namun di balik suasana hangat itu, disiplin menjaga tubuh tetap menjadi kunci agar ibadah berjalan lancar.

Puasa menuntut perubahan ritme harian. Pola sahur, berbuka, hingga waktu tidur ikut bergeser. Jika tidak diatur dengan baik, kondisi ini bisa memicu gangguan kesehatan.

dr. Tengku Raya Sharin, Operations Group Head Astra Life, mengingatkan setiap orang memiliki kondisi medis berbeda. Mereka yang memiliki riwayat penyakit, kata dia, perlu memahami batasan selama berpuasa agar tidak memicu kondisi yang lebih serius.

Ia menekankan pentingnya mengantisipasi risiko sebelum muncul gangguan yang berujung perawatan rumah sakit dan pengeluaran mendadak.

Lima Pemicu Gangguan Kesehatan Saat Puasa

Pertama, melewatkan sahur atau langsung tidur setelah sahur. Sahur berperan menjaga energi dan kestabilan gula darah sepanjang hari.

Karbohidrat kompleks seperti nasi merah, oat, dan roti gandum dapat dipadukan dengan protein—telur, ayam, tahu, atau tempe—serta sayur dan buah untuk memenuhi kebutuhan serat.

Tidur kembali segera setelah sahur berisiko mengganggu pencernaan. Posisi berbaring mempermudah asam lambung naik, terutama bagi penderita maag atau GERD.

Kedua, kurang minum air. Pola sederhana dua–empat–dua gelas antara berbuka hingga sahur dapat membantu mencegah dehidrasi.

Kekurangan cairan dapat memperberat kerja jantung, memicu kelelahan, bahkan memperburuk kondisi pernapasan pada individu tertentu.

Ketiga, berbuka berlebihan. Disarankan berbuka secara bertahap, diawali air putih dan kurma atau buah sebelum makanan utama.

Lambung membutuhkan waktu beradaptasi setelah kosong seharian. Konsumsi berlebihan secara tiba-tiba berisiko menimbulkan mual, pusing, atau gangguan pencernaan.

Keempat, kurang serat dan protein. Komposisi gizi seimbang dalam satu piring membantu menjaga stamina sepanjang hari.

Mengurangi gorengan, makanan tinggi gula, bersantan, pedas, serta produk ultra-proses juga dianjurkan untuk mencegah gangguan pencernaan dan risiko kesehatan jangka panjang.

Kelima, tidak disiplin mengonsumsi obat rutin. Penyesuaian jadwal minum obat perlu dikonsultasikan dengan dokter agar tetap aman selama berpuasa.

Jaga Kebugaran dan Antisipasi Risiko

Olahraga ringan seperti berjalan kaki setelah berbuka dapat membantu menjaga kebugaran. Aktivitas berat pada siang hari sebaiknya dihindari.

Puasa sebaiknya dibatalkan jika muncul gejala berat seperti pusing hebat, jantung berdebar, muntah terus-menerus, atau tanda dehidrasi serius.

Selain menjaga pola hidup, kesiapan finansial menghadapi risiko kesehatan juga menjadi perhatian. Biaya rawat inap yang tinggi dapat mengganggu stabilitas keuangan keluarga.

Karena itu, perencanaan perlindungan kesehatan sejak awal dinilai penting agar ibadah dan perayaan Idulfitri tetap berlangsung dengan tenang.

Penulis: Lakalim Adalin 
Editor: Arianto 




Share:

Reforestasi Tesso Nilo Dimulai, 2.574 Hektare Dipulihkan


Duta Nusantara Merdeka |Pelalawan 
Kodam XIX/Tuanku Tambusai mendukung peresmian reforestasi tahap I seluas 2.574 hektare di Taman Nasional Tesso Nilo, Pelalawan, Selasa (3/3/2026).

Peresmian digelar di lahan eks sawit Desa Segati, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan. Kawasan itu menjadi titik awal pemulihan ekosistem Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) yang selama bertahun-tahun mengalami tekanan alih fungsi lahan.

Acara dimulai dengan doa, lalu sambutan Plt. Gubernur Riau yang menegaskan relokasi kawasan TNTN dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan. Prosesnya, kata dia, mengedepankan prinsip kehati-hatian melalui satuan tugas terkait.

Ia juga mengapresiasi partisipasi masyarakat yang dinilai berperan dalam mendukung pengembalian fungsi kawasan hutan.

Target Pemulihan 66.704 Hektare Hingga 2028

Wakil Menteri Lingkungan Hidup menekankan pentingnya percepatan pemulihan TNTN untuk menjaga keanekaragaman hayati Sumatera. Menurutnya, sinergi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan program tersebut.

Menteri Kehutanan menyebut langkah ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden RI melalui Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Strateginya mencakup penegakan hukum berbasis restorative justice, relokasi masyarakat secara persuasif dan bertahap, serta penertiban administrasi pertanahan agar status lahan jelas dan bersih.

Secara keseluruhan, target pemulihan ekosistem hingga 2028 mencapai 66.704 hektare. Untuk 2026, pemerintah menargetkan 2.574 hektare melalui dukungan APBN, rehabilitasi DAS, dan program FOLU Net Sink.

Pada tahap awal ini, dilakukan penanaman simbolis di lahan eks sawit seluas 400 hektare yang telah dikembalikan kepada negara. Sebanyak 2.000 bibit pohon jenis kulim, pulai, trembesi, dan mahoni ditanam.

Sinergi TNI dan Penegakan Hukum Lingkungan

Pangdam XIX/Tuanku Tambusai menegaskan dukungan TNI AD merupakan bagian dari komitmen menjaga kelestarian lingkungan dan mendukung kebijakan pemulihan kawasan hutan.

Peluncuran penanaman pohon oleh tamu VVIP berlangsung pukul 09.45 WIB dan seluruh rangkaian selesai pukul 10.10 WIB dalam kondisi aman dan tertib.

Usai kegiatan, rombongan melanjutkan agenda ke Polda Riau untuk konferensi pers pengungkapan kasus pemburu gajah di kawasan TNTN. Langkah tersebut menjadi bagian dari penegakan hukum di wilayah konservasi.

Pemerintah berharap pemulihan TNTN berjalan berkelanjutan dan memberi manfaat nyata, baik bagi kelestarian lingkungan maupun masyarakat di sekitarnya.

Penulis Lakalim Adalin 
Editor Arianto 



Share:

Kemlu Siagakan Hotline, WNI di Timur Tengah Diimbau Waspada


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Kementerian Luar Negeri RI mengimbau WNI di kawasan Timur Tengah tetap waspada dan membuka hotline darurat menyusul perkembangan situasi keamanan terbaru, Selasa.

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia melalui Direktorat Pelindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) terus menjalin komunikasi intensif dengan para WNI di sejumlah negara Timur Tengah.

Koordinasi dilakukan bersama seluruh Perwakilan RI di kawasan untuk memastikan kondisi warga terpantau dan jalur komunikasi tetap terbuka di tengah dinamika keamanan yang berkembang.

Perwakilan RI mengimbau WNI di wilayah terdampak agar tetap tenang. Kewaspadaan perlu ditingkatkan, termasuk mengikuti arahan otoritas setempat serta menjaga kontak rutin dengan kantor perwakilan terdekat.

Imbauan itu juga ditujukan kepada WNI yang mengalami kendala perjalanan akibat situasi regional, baik pembatalan penerbangan, penutupan jalur, maupun penyesuaian kebijakan transit.

Di dalam negeri, Kemlu meminta masyarakat Indonesia yang berencana bepergian melalui atau transit di Timur Tengah untuk mempertimbangkan ulang rencana perjalanan. Penundaan disarankan hingga situasi dinilai lebih kondusif.

Pemantauan Situasi dan Daftar Hotline Darurat

Kemlu bersama seluruh Perwakilan RI menyatakan terus melakukan pemantauan dan asesmen menyeluruh terhadap kondisi keamanan serta perkembangan di lapangan.

Langkah-langkah penanganan disiapkan secara bertahap, menyesuaikan dinamika yang terjadi dan kebutuhan perlindungan WNI di masing-masing negara.

Dalam kondisi darurat, WNI dapat segera menghubungi Hotline Direktorat Pelindungan WNI Kemlu di +62 812-9007-0027 atau hotline Perwakilan RI berikut:

Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh: +966 569173990

Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah: +966 503609667

Kedutaan Besar Republik Indonesia di Abu Dhabi: +971 566156259

Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Dubai: +971 564170333 / +971 563322611

Kedutaan Besar Republik Indonesia di Doha: +974 3332 2875

Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuwait City: +965 97206060 / 97809760

Kedutaan Besar Republik Indonesia di Manama: +973 38791650

Kedutaan Besar Republik Indonesia di Amman: +962 779150407

Kedutaan Besar Republik Indonesia di Baghdad: +964 7769842020

Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tehran: +98 9914668845 / +98 9024668889

Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beirut: +961 70817310

Kedutaan Besar Republik Indonesia di Damaskus: +963 954444810

Kemlu menegaskan, seluruh perkembangan akan terus disampaikan secara berkala seiring pembaruan situasi di kawasan.

Penulis: Lakalim Adalin
Editor: Arianto 





Share:

Prabowo Siap Mediasi Konflik Iran–Israel–AS


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Dunia dikejutkan serangan Israel dibantu Amerika Serikat ke Teheran pada Sabtu, 28 Februari 2026, yang menewaskan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei.

Serangan mendadak itu mengguncang opini global. Banyak pihak tak menyangka eskalasi berlangsung tanpa tanda-tanda perang terbuka sebelumnya.

Teheran menjadi pusat perhatian. Informasi mengenai wafatnya Ali Khamenei diumumkan media resmi pemerintah Iran, namun gelombang ketidakpercayaan masih terasa di sejumlah negara.

Operasi militer yang melibatkan Israel dan Amerika Serikat itu segera memicu spekulasi meluasnya perang kawasan. Timur Tengah kembali berada di ambang ketidakpastian.

Banyak negara memilih menahan diri. Sikap hati-hati dinilai sebagai opsi paling aman di tengah risiko konflik berskala besar.

Namun dari Jakarta muncul respons berbeda. Presiden Prabowo Subianto menyatakan kesiapan untuk segera bertolak ke Teheran guna membuka ruang mediasi.

Langkah itu muncul cepat, di tengah suasana yang masih panas. Reaksi publik pun terbelah.

Sebagian menilai inisiatif tersebut terlalu berani. Konflik yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat dianggap bukan perkara sederhana untuk dijembatani.

Diplomasi di Tengah Eskalasi

Bagi Prabowo, tawaran mediasi bukan sekadar pernyataan simbolik. Ia menegaskan bahwa perdamaian bukan milik eksklusif negara tertentu, melainkan tanggung jawab bersama.

Indonesia, dengan politik luar negeri bebas aktif, dinilai memiliki kewajiban moral untuk ikut menjaga stabilitas global. Prinsip itu merujuk amanat Pembukaan UUD 1945 tentang ketertiban dunia.

Dalam konteks tersebut, keberangkatan ke Teheran diposisikan sebagai ikhtiar membuka dialog. Bukan manuver ambisius, melainkan bagian dari komitmen diplomasi aktif.

Prabowo menilai konflik bersenjata modern tidak lagi berdampak lokal. Perang di satu kawasan dapat memicu efek domino pada ekonomi global, stabilitas energi, hingga keamanan regional Asia.

Karena itu, sikap pasif bukan pilihan. Indonesia disebut perlu hadir, setidaknya sebagai penghubung komunikasi.

Pro-Kontra dan Kalkulasi Politik

Tawaran mediasi memunculkan skeptisisme. Ada yang meragukan kapasitas Indonesia menghadapi konflik geopolitik kompleks antara kekuatan militer besar.

Namun dalam sejarah hubungan internasional, inisiatif kerap menjadi pembuka kebuntuan. Dialog sering lahir dari satu langkah awal, bahkan ketika situasi masih memanas.

Prabowo memandang diplomasi tidak harus menunggu undangan formal. Dalam beberapa kasus, komunikasi informal justru lebih efektif mencairkan ketegangan.

Ia menekankan bahwa setiap konflik, seberat apa pun, tetap menyisakan celah perundingan. Yang dibutuhkan adalah keberanian untuk memulai.

Langkah menuju Teheran juga dipahami sebagai sinyal bahwa Indonesia tidak ingin hanya menjadi penonton. Terlebih, dampak konflik Timur Tengah berpotensi menjalar ke pasar energi dan perekonomian global.

Dengan populasi muslim terbesar dan posisi strategis di Asia Tenggara, Indonesia dinilai memiliki bobot moral tertentu dalam percaturan diplomasi.

Apakah inisiatif itu akan berhasil, belum dapat dipastikan. Namun keputusan menawarkan mediasi di tengah eskalasi Iran–Israel–AS telah menempatkan Indonesia dalam pusaran diplomasi global yang sarat risiko sekaligus harapan.

Penulis: Lakalim Adalin 
Editor: Arianto 




Share:

Rapim TA 2026: Strategi Sishankamrata di Riau dan Kepri


Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 
Kodam XIX/Tuanku Tambusai menggelar Rapat Pimpinan (Rapim) Tahun Anggaran 2026 di Markas Kodam XIX/Tuanku Tambusai, Senin (2/3/2026).

Rapim digelar untuk menyamakan persepsi di tingkat pimpinan, mengevaluasi program yang telah berjalan, serta merumuskan langkah strategis menghadapi agenda kerja 2026. 

Fokusnya tidak hanya pada aspek operasional, tetapi juga tata kelola anggaran dan penguatan fungsi pengawasan.

Sejumlah paparan strategis disampaikan dalam forum tersebut. Di antaranya program pengawasan TA 2026, rincian program kerja dan anggaran Kodam XIX/Tuanku Tambusai, hingga rencana pembangunan, termasuk KDMP dan infrastruktur jembatan di wilayah jajaran.

Penguatan Tata Kelola dan Pengawasan

Rapat dihadiri seluruh Pejabat Utama Kodam XIX/TT serta para Komandan Satuan. Keterlibatan mereka dinilai penting untuk memastikan kebijakan yang dirumuskan dapat diterjemahkan seragam hingga tingkat pelaksana.

Pangdam XIX/Tuanku Tambusai, Mayjen TNI Dr. Agus Hadi Waluyo, membuka sekaligus memimpin langsung rapat tersebut. Dalam sambutannya, ia menegaskan Rapim merupakan forum strategis untuk memperkuat komitmen organisasi.

Menurut Pangdam, seluruh kebijakan dan program kerja harus dijalankan secara terarah, terukur, transparan, dan akuntabel. Profesionalisme prajurit dan pejabat satuan menjadi prasyarat utama.

Ia juga menekankan pentingnya pengawasan ketat serta tertib administrasi dalam setiap tahapan pembangunan. Perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara fisik maupun administratif.

Arah Strategis Pertahanan Wilayah

Rapim TA 2026 mengusung tema “Wujudkan Sishankamrata di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau Menuju Indonesia Maju dan Berdaulat.” Tema tersebut menjadi pijakan strategis dalam memperkuat sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta di wilayah.

Bagi Kodam XIX/Tuanku Tambusai, penguatan Sishankamrata tidak hanya menyangkut kesiapsiagaan pertahanan, tetapi juga kontribusi terhadap percepatan pembangunan daerah. Pembangunan KDMP dan jembatan, misalnya, diarahkan memberi manfaat langsung bagi masyarakat.

Melalui Rapim ini, jajaran Kodam XIX/Tuanku Tambusai diharapkan semakin solid dan sinergis. Konsolidasi internal tersebut menjadi fondasi dalam mendukung tugas pokok TNI AD serta menjaga stabilitas wilayah Riau dan Kepulauan Riau.

Penulis: Lakalim Adalin 
Editor: Arianto 






Share:

Viva Yoga: Potensi Ikan Kerapu Udang Vaname Unggulkan Muna Barat


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi mendorong Kabupaten Muna Barat jadi sentra perikanan nasional usai bertemu Wakil Bupati Ali Basa di Jakarta, Sabtu (28/02/2026).

Muna Barat di Sulawesi Tenggara punya potensi perikanan melimpah. Baik budidaya maupun tangkap. Ikan kerapu, udang vaname, nila, rajungan jadi andalannya.

Transmigrasi Ubah Lahan tandus Jadi Produktif

Kabupaten pemekaran dari Muna ini miliki Kawasan Transmigrasi Kantisa. Terletak di Desa Lakabu dan Momuntu, Kecamatan Tiworo Tengah. Program sejak Orde Baru ini hidupkan ekonomi lokal.

Ambil contoh Desa Kasimpa Jaya, Tiworo Selatan. Dibuka 1995 sebagai pemukiman transmigrasi. Kini hasilkan padi, kakao, kelapa, jagung, nilam, jambu mete. "Komoditas itu tingkatkan kesejahteraan," kata Viva Yoga. Perdagangan pun ikut tumbuh.

Transmigran awal dari Jawa Timur dan Tengah. Lama-kelamaan, suku beragam. Ada Bali, Bugis. "Sesuai amanat Presiden Prabowo, transmigrasi kuatkan NKRI lewat akulturasi budaya," ujarnya.

Ekspedisi Patriot Galang Potensi Laut Darat

Ali Basa ke kantor kementerian di Kalibata, Jakarta, perkuat program di Muna Barat. "Kami dukung pengembangan transmigrasi di sana," tegas Viva Yoga.

Kementerian kirim Tim Ekspedisi Patriot (TEP) ke ibu kota Laworo. Riset potensi kawasan transmigrasi. Hasilnya, perikanan unggulan. "Kami angkat jadi komoditas prioritas, selain yang lain," katanya.

Wilayah timur Indonesia banyak garis pantai. Cocok kembangkan perikanan. Pertanian tetap prioritas untuk swasembada pangan. Kasimpa Jaya bukti sektor darat produktif.

Potensi laut darat Muna Barat bisa ciptakan kesejahteraan. Juga tumbuhkan ekonomi Sulawesi Tenggara. "Itu harapan kami," pungkas Viva Yoga.

Penulis: Lakalim Adalin 
Editor: Arianto 
 

 
Share:

SPK TKBM Dipersoalkan, APBMI Kalsel Mengadu ke Dirjen Hubla


Duta Nusantara Merdeka | Banjarmasin 
Dewan Pengurus Wilayah Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (DPW APBMI) Kalimantan Selatan (Kalsel) mempersoalkan kewajiban SPK TKBM di Pelabuhan Banjarmasin pada Kamis (19/2/2026)r dan membawa polemik itu ke Kemenhub serta Kadin.

Ketegangan antara pelaku usaha bongkar muat dan koperasi tenaga kerja di Pelabuhan Banjarmasin belum juga mereda. Hasil pertemuan yang difasilitasi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Banjarmasin dinilai belum menjawab keberatan DPW APBMI Kalimantan Selatan.

APBMI Kalsel menyatakan ketidakpuasan atas pembahasan bersama Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Samudera Nusantara. Inti persoalan berada pada kewajiban melampirkan Surat Perintah Kerja (SPK) TKBM saat pengajuan Rencana Kegiatan Bongkar Muat (RKBM).

Keberatan itu berlanjut ke Jakarta. Pada Selasa (24/2/2026), perwakilan APBMI Kalsel, sejumlah Perusahaan Bongkar Muat (PBM), serta pemilik floating crane mendatangi Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut di bawah Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

Mereka dikawal tim kuasa hukum, antara lain Bujino A Salan dan Edy Sucipto. Agenda utamanya meminta penjelasan atas terbitnya Surat Nomor AL.026/1/4/DA/2026 yang dianggap mewajibkan SPK TKBM sebagai syarat tambahan dalam RKBM.

Perdebatan di Dirlala dan Langkah ke Kadin

Pertemuan di Dirlala berlangsung alot. Masing-masing pihak mempertahankan argumentasi mengenai apakah SPK TKBM merupakan kewajiban normatif atau sekadar mekanisme teknis.

APBMI Kalsel menilai ketentuan itu tidak secara eksplisit diatur dalam regulasi yang selama ini menjadi rujukan kegiatan bongkar muat. Sementara pihak lain memandang kewajiban tersebut bagian dari tata kelola ketenagakerjaan pelabuhan.

Sehari berselang, Rabu (25/2/2026), rombongan melanjutkan langkah ke Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Mereka diterima Wakil Ketua Umum Bidang Angkutan, Logistik dan BUMN Benny Soetrisno, WKU Korwil Kalimantan Andi Yuslim Paratiwi, serta WKU Bidang Organisasi Widiyanto Saputro.

Menurut keterangan APBMI Kalsel, seluruh masukan yang disampaikan mendapat perhatian serius. Mereka berharap ada penelaahan ulang agar tidak terjadi penafsiran berbeda yang berujung pada gangguan operasional.

FSPTI-KSPSI: Regulasi Masih Berlaku

Sikap berbeda disampaikan Ketua Federasi Serikat Pekerja Transportasi Indonesia Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Muhammad Syahdan Banna. Ia menyayangkan pernyataan APBMI Kalsel yang dinilainya tidak berpijak pada regulasi pelabuhan yang masih berlaku.

Syahdan merujuk sejumlah dasar hukum. Di antaranya Undang-Undang Nomor 25 tentang Perkoperasian yang mengatur ruang usaha koperasi dalam satu wilayah, Peraturan Pemerintah Nomor 7, Permenkop Nomor 6, serta SKB dua Dirjen satu Deputi yang menurutnya hingga kini belum dicabut, khususnya Pasal 8.

Menurut dia, ketentuan tersebut menjadi landasan pelaksanaan kegiatan ship to ship (STS) di wilayah pelabuhan. Karena itu, ia meminta seluruh serikat pekerja di Kalimantan Selatan menjaga kondusivitas dan kelancaran arus bongkar muat.

FSPTI-KSPSI juga menyatakan dukungan terhadap surat yang dipersoalkan. Syahdan menegaskan, bila ketentuan tersebut tidak dijalankan, serikat pekerja akan mengambil langkah sesuai aturan yang berlaku.

Ia turut meminta Kadin daerah tidak menerima laporan sepihak. Konfirmasi kepada seluruh pihak terkait dinilai penting agar persoalan tidak berkembang menjadi konflik terbuka yang merugikan aktivitas pelabuhan.

Penulis: Lakalim Adalin 
Editor: Arianto 




Share:

Iran Serang Israel, Trump Ancam Hancurkan Rudal Teheran


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) Iran pada Sabtu (28/2) mengumumkan gelombang pertama serangan rudal dan drone terhadap Israel sebagai respons atas gempuran Amerika Serikat dan Israel.

IRGC menyatakan gelombang awal rudal dan drone telah diarahkan ke wilayah Israel. Serangan itu disebut sebagai balasan langsung atas operasi militer yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel sehari sebelumnya.

Mengutip Reuters, belum ada kepastian dari lokasi mana rudal dan drone tersebut diluncurkan. Otoritas Iran tidak merinci titik awal serangan maupun jumlah persenjataan yang dikerahkan.

Seorang pejabat Iran yang berbicara kepada Reuters mengatakan serangan balasan itu akan berdampak “sangat menghancurkan”. Pernyataan tersebut muncul di tengah eskalasi cepat antara Teheran dan sekutunya di kawasan.

Di sisi lain, Israel dan Amerika Serikat telah lebih dahulu menggempur target-target di Iran pada hari yang sama, memperlebar ketegangan yang selama ini membara di Timur Tengah.

Trump: Target Industri Rudal dan Angkatan Laut Iran

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menyatakan operasi militer bertujuan melumpuhkan industri rudal Iran dan “memusnahkan” kekuatan angkatan lautnya. Pernyataan itu disampaikan dalam keterangan yang dikutip Agence France-Presse (AFP).

Trump menegaskan, langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk pembelaan diri. Ia menyebut ancaman dari Iran telah berlangsung selama puluhan tahun.

Menurut Trump, keberadaan Iran di bawah kepemimpinan Ayatollah Ali Khamenei selama 47 tahun terakhir dinilai membahayakan keselamatan Amerika Serikat dan warganya.

Dalam pesan video berdurasi sekitar delapan menit, Trump mengatakan tujuan operasi itu adalah melindungi rakyat Amerika dengan menghilangkan apa yang ia sebut sebagai ancaman nyata dari rezim Iran. 

Ia juga menuduh Teheran selama bertahun-tahun mengampanyekan kekerasan dan menargetkan kepentingan Amerika, termasuk pasukan dan pangkalan militer di luar negeri.

Pernyataan keras dari kedua pihak memperlihatkan eskalasi terbuka yang berpotensi memperluas konflik, dengan dampak regional yang sulit diprediksi.

Penulis Lakalim Adalin 
Editor Arianto 


Share:

Israel-AS Bombardir Teheran, IMO Minta Pemerintah RI Ambil Sikap


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Militer Israel yang didukung Amerika Serikat membombardir Teheran, Iran, Sabtu (28/2/2026), memicu respons dari Ikatan Media Online Indonesia di Jakarta.

Ketegangan di Timur Tengah kembali meningkat. Militer Israel, dengan dukungan Amerika Serikat, melancarkan serangan ke ibu kota Teheran pada Sabtu (28/2/2026). Situasi ini menandai babak baru konflik terbuka dengan Iran.

Ketua Umum Ikatan Media Online Indonesia (IMO) Yakub F. Ismail meminta pemerintah Indonesia segera menyatakan sikap resmi. Ia menilai eskalasi yang terjadi berpotensi meluas dan berdampak lintas kawasan.

“Pertama, kita minta pemerintah segera mengambil sikap atas kondisi perang Israel-AS vs Iran yang baru saja terjadi,” kata Yakub di Jakarta, Sabtu (28/2/2026). Menurut dia, langkah antisipatif perlu disiapkan sejak dini untuk menghadapi kemungkinan terburuk.

Eskalasi dan Indikasi Perang Lebih Luas

Yakub menilai serangan ke Teheran bisa menjadi awal konflik yang lebih besar. Ia menunjuk keterlibatan langsung Amerika Serikat sebagai faktor yang memperbesar skala ketegangan.

“Indikasinya karena AS nyata-nyata berada di balik perang ini,” ujarnya. Ia juga menyinggung kesiapan armada militer Amerika Serikat di sekitar kawasan dalam beberapa hari terakhir.

Pernyataan tersebut mencerminkan kekhawatiran sebagian kalangan di dalam negeri terhadap dinamika geopolitik global. Konflik terbuka antara Israel dan Iran, dengan dukungan Washington, dinilai berpotensi memicu respons berantai di kawasan.

Desakan Antisipasi dan Dampak Global

Yakub meyakini dampak konflik tidak akan terbatas pada negara-negara yang terlibat langsung. Stabilitas ekonomi, jalur energi, hingga keamanan regional dapat terdampak apabila eskalasi terus berlanjut.

“Sebelum semuanya menjadi jauh lebih buruk, kita butuh langkah antisipatif untuk menyelamatkan masyarakat di tengah konflik global,” katanya.

Hingga Sabtu malam, belum ada pernyataan resmi pemerintah Indonesia terkait perkembangan terbaru di Teheran. Namun dinamika di Timur Tengah itu dipastikan menjadi perhatian, mengingat implikasinya terhadap stabilitas internasional dan kepentingan nasional.

Penulis: Lakalim Adalin 
Editor: Arianto 


Share:

AGMK Soroti Sengketa Hotel Sultan, Proses Hukum Masih Berjalan


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Aliansi Gerakan Menegakkan Keadilan (A-GMK) menggelar diskusi publik tentang sengketa Hotel Sultan di Jakarta, Sabtu (28/2/2026), di tengah proses hukum yang belum inkrah. Forum ini mengangkat tema “Menggugat Keadilan terhadap Pengusaha Pribumi: Kasus Pontjo Sutowo & Hotel Sultan”.

Nama pengusaha Pontjo Sutowo kembali disebut sebagai pihak yang menghadapi sengketa atas lahan dan bangunan hotel di kawasan Senayan. Dalam diskusi tersebut, sejumlah pembicara mempertanyakan konsistensi kebijakan pertanahan dan kepastian hukum bagi pelaku usaha nasional.

Sosiolog Musni Umar menyatakan negara memang memiliki kewenangan konstitusional atas tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUD 1945, namun kewenangan itu, menurutnya, harus dijalankan secara proporsional dan transparan. 

Ia menegaskan aspirasi A-GMK telah disampaikan melalui surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto dan kementerian terkait.

Pandangan tersebut merefleksikan sikap kritis terhadap langkah hukum pemerintah. Namun, perkara Hotel Sultan sendiri telah melalui proses pengadilan.

Putusan Pengadilan dan Posisi Pemerintah

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusan Nomor 208/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Pst menolak gugatan PT Indobuildco terkait pembaruan HGB Nomor 26 dan 27/Gelora. 

Dalam amar putusan itu, majelis hakim mengabulkan gugatan rekonvensi Menteri Sekretaris Negara dan Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK), serta memerintahkan pengosongan lahan eks HGB untuk diserahkan kepada negara sebagai pemegang Hak Pengelolaan (HPL) No. 1/Gelora.

Putusan tersebut dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun masih terdapat upaya hukum lanjutan.

Pemerintah melalui Sekretariat Negara sebelumnya menegaskan bahwa lahan tersebut merupakan bagian dari aset negara yang berada dalam pengelolaan HPL No. 1/Gelora.

Baca: 

Sementara itu, PT Indobuildco telah mengajukan banding atas putusan tersebut. Dengan demikian, status hukum perkara ini belum berkekuatan hukum tetap (inkrah).

Perdebatan HGB dan HPL

Dalam diskusi A-GMK, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi 2013–2015, Hamdan Zoelva, memaparkan konstruksi hukum Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Pengelolaan (HPL). Ia menjelaskan bahwa HGB memiliki jangka waktu tertentu dan dapat diperpanjang atau diperbarui sepanjang memenuhi syarat hukum.

Perbedaan tafsir muncul pada pertanyaan mendasar: apakah HGB Hotel Sultan berdiri di atas HPL atau merupakan hak yang berdiri mandiri sejak awal. Pemerintah berpendapat setiap perpanjangan HGB di atas HPL harus memperoleh persetujuan pemegang HPL, sedangkan pihak pengelola memiliki pandangan berbeda.

Kawasan hotel tersebut berada di sekitar kompleks Gelora Bung Karno yang secara hukum berstatus sebagai Badan Layanan Umum dengan fungsi pelayanan publik. Status ini menjadi bagian dari argumentasi pemerintah dalam menegaskan kepemilikan dan pengelolaan lahan.

Proses Masih Berlangsung

Selain perkara perdata, sengketa ini juga bergulir di ranah tata usaha negara terkait surat-surat administratif yang menjadi dasar penagihan royalti dan pengosongan. Beberapa putusan di tingkat PTUN juga masih dalam proses hukum lanjutan.

Dengan demikian, sengketa Hotel Sultan belum berakhir. Putusan tingkat pertama telah ada, tetapi upaya banding dan kemungkinan kasasi membuat perkara ini tetap terbuka secara hukum.

Diskusi A-GMK menunjukkan bahwa isu ini bukan sekadar konflik administratif, melainkan menyentuh dimensi kepastian hukum, kewenangan negara, serta relasi antara pengelolaan aset publik dan kepentingan usaha swasta. Pada akhirnya, penyelesaiannya akan ditentukan melalui mekanisme peradilan yang masih berjalan.

Reporter: Lakalim Adalin 
Editor: Arianto 



Share:

AGMK Gugat Keadilan Kasus Hotel Sultan


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Aliansi Gerakan Menegakkan Keadilan (A-GMK) menggelar diskusi publik soal sengketa Hotel Sultan di Jakarta, Sabtu (28/2/2026).

Diskusi tersebut mengangkat tema “Menggugat Keadilan terhadap Pengusaha Pribumi: Kasus Pontjo Sutowo & Hotel Sultan”.

Dengan menempatkan sengketa lahan dan perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB) Hotel Sultan sebagai pokok persoalan. Nama Pontjo Sutowo dan PT Indobuildco kembali disebut dalam konteks perdebatan hukum yang belum sepenuhnya mereda.

Sosiolog Musni Umar menyebut forum ini sebagai bentuk pembelaan moral terhadap pengusaha lokal yang dinilai menghadapi ketidakadilan. Menurut dia, negara tidak boleh bertindak sewenang-wenang dalam perkara hak atas tanah yang telah dibangun dengan investasi mandiri.

A-GMK, kata Musni, berdiri atas jejaring alumni perguruan tinggi ilmu Al-Qur’an, mahasiswa, dan sejumlah aktivis. Aliansi ini mengklaim ingin mendorong keadilan yang lebih berpihak pada pengusaha pribumi, tanpa menegasikan kewenangan negara.

Ia menambahkan, surat resmi telah dikirimkan kepada Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Sekretaris Negara untuk menyampaikan aspirasi tersebut. Langkah itu, menurutnya, merupakan jalur konstitusional yang ditempuh sebelum aksi lanjutan.

Perdebatan HGB, HPL, dan Hak Negara

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2013–2015, Hamdan Zoelva, menjelaskan kerangka hukum sengketa. Ia merujuk pada hierarki hak tanah dalam Undang-Undang Pokok Agraria, di mana Hak Milik berada di posisi tertinggi, diikuti HGB yang memiliki batas waktu tertentu.

Baca: 

Menurut dia, HGB pada umumnya dapat diberikan hingga total 80 tahun melalui skema pemberian awal, perpanjangan, dan pembaruan. Sepanjang peruntukan lahan tidak berubah, perpanjangan semestinya tidak ditolak.

Hamdan memaparkan latar historis pembangunan hotel tersebut pada 1971, ketika almarhum Ibnu Sutowo diminta membangun hotel bertaraf internasional dan balai pertemuan untuk konferensi pariwisata Asia. Lahan seluas 14 hektare yang kini disengketakan disebut sebagai bagian dari penugasan itu.

Persoalan mengemuka ketika Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 1 Gelora terbit atas nama Sekretariat Negara pada 1989. Di sinilah perbedaan tafsir muncul: apakah HGB Nomor 26 dan 27 berdiri di atas HPL atau merupakan HGB murni.

Pihak yang membela PT Indobuildco berpendapat, lahan tersebut tidak termasuk dalam HPL. Mereka merujuk pada dokumen internal pengelola kawasan sebelum HPL terbit, serta fakta bahwa lahan pernah dijaminkan ke bank dan digunakan untuk proyek publik.

Sebaliknya, argumen pemerintah menyatakan perpanjangan HGB harus mendapat persetujuan pemegang HPL. Putusan pengadilan tingkat pertama yang menyebut lahan bagian dari HPL dinilai belum inkrah karena proses hukum berlanjut.

Diskusi juga menyinggung fungsi kawasan Gelora Bung Karno sebagai Badan Layanan Umum yang berorientasi pelayanan publik. Dalam pandangan sejumlah pembicara, pengelolaan komersial langsung oleh negara harus tunduk pada ketentuan hukum yang ketat.

Bagi A-GMK, isu ini melampaui sengketa administratif. Mereka melihatnya sebagai cermin relasi negara dan pengusaha pribumi di koridor strategis Sudirman–Thamrin, wilayah yang kini didominasi korporasi besar.

Forum itu berakhir tanpa kesimpulan hukum, tetapi dengan satu pesan tegas: sengketa Hotel Sultan, HGB vs HPL, dan klaim keadilan masih akan menjadi perdebatan panjang di ruang publik.

Reporter: Lakalim Adalin 
Editor: Arianto 



Share:

KIRIM BERITA SILAHKAN KLIK

KIRIM BERITA ANDA KESINI! Merasa Terbantu Dengan Publikasi ? Ayo Traktir Kopi Untuk Admin Dengan Cara Berbagai Donasi. Terimakasih :)



BREAKING NEWS

~||~ Muhammadiyah Tetapkan 1 Ramadhan 1446 Hijriah Jatuh Pada Hari Sabtu 1 Maret 2025 ~||~ 1 Syawal Jatuh Pada Tanggal 31 Maret 2025 ~||~ Muhammadiyah Luncurkan Ojek Online ZENDO ~||~ 140 Siswa SMKN 10 Medan Gagal SNBP ~||~ Prabowo Subianto Kembali Menjabat Sebagai Ketua Umum Partai Gerindra Periode 2025 - 2030 ~||~ Praperadilan Hasto Kristianto Di Tolak ~||~ #INDONESIADAMAI ~||~

Kilas Balik Bung Karno

Kilas Balik Bung Karno - Makna Proklamasi

Ir. Soekarno (Sang Proklamator) Setiap Tahun kita Memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Maka kita tidak bisa t...

Like Fanpage

Follow In Twitter

Breaking News

IKUTI KAMI


loading...

NONTON VIDEO DAPAT DUIT

10 Berita Populer

IKLAN

IKLAN
Ingin Pasang Iklan hubungi Kami di 0812 6582 534

Label

(SAS) #2019GantiPresiden Accounting Aceh Aceh Timur Adat Istiadat Advokat AFF Affandi Affan Agama Agraria AIDS Air Air Bersih Aisyiyah Aksara Aksi Aksi Sosial Aktivis Aktivitis Al Washliyah Album Amien Rais Anak Anak Yatim Anarkis Angkatan Darat Anies Baswedan Animal Anti Korupsi Arisan Artikel Artis Arus Mudik Asahan Asian Games ASN Asuransi Asusila Atlet Award Bacaleg Bachtiar Ahmad Sibarani Baksos Bakti Sosial Balap Liar Banda Aceh Bandar Lampung Bandara Bandung Banjir BANK Bank Sumut Bansos Banten Bantuan Sosial Bapenas BAPER Bappenas Basarnas Batu Akik Batubara Bawang Putih Bawaslu Bayi Bazar BBM Bea Cukai Beasiswa Begal Bekraf Beladiri Belanja Bencana Bencana Alam Beras Berita Bhabinkamtibmas Bhayangkara Bhayangkari Bioskop Bisnis BKPRMI BM PAN BNI BNN BNPT Boardgame Bobby Nasution Bom Bunuh Diri Boomerang BPBD BPJS BPN BPOM BRI Brimob Buka lapak Bukit Asam Buku Bulog Bulukumba BUMN Bung Karno Bupati Bursa saham Bursasaham Buruh Bus Caleg Capital market CCTV Cerpen Cianjur Cikampek Citilink conference Cosplayer Covid-19 Covid-19 Satgas Covid19 Cuaca Cuci Tangan Curanmor Cyber Daerah Dakwah Dance Debat Presiden Debt Collector Dede Farhan Aulawi Deklarasi Deli Serdang Demonstrasi Densus 88 Desa Dewan Pengawas Dewata Sakti Dharma Pertiwi Dialog Digital Dikdasmen Diklat Dinas Perhubungan Dirgahayu HUT RI Disiplin Diskusi Dongeng Donor Darah DPD RI DPR Duka Cita E-Money Effendi Simbolon Ekonom Ekonomi Ekspor Impor Electronics Elektronik Emas Empat Pilar Entertainment Es cream ESDM event Fashion Festival FGD FIFA Film Film Horor Film seri Anak Fintech FISIP Flores Timur Formasi Formula E Forum Furniture Futsal G30S/PKI GAAS Games Ganja Ganjar Ganjil Genap Garut Gaza Gebyar Kemerdekaan Gempa Geng Motor Genppari Gereja Gibran Gizi Buruk Go Pay Go-Jek Gojek Golkar Gotong Royong Grab Gubernur Guru Besar Gym H Haedar Nasir ham HANI Harbolnas Hari Ibu Hewan Hiburan HIV HMI Hoax Hotel Hp Hukum Humas Humbahas HUT HUT Bhayangkara HUT RI HUT TNI Hutan Ibadah Ibadah Haji Ibu Negara Idul Adha Idul Fitri IKLAN Imlek IMM Indonesia Industri inflasi Informasi Infrastruktur Inspektorat Inspirasi Internasional Internet Intoleran Investor IPK IPM IPPI Islam ITB IWAPI Jakarta Jakarta Barat Jakarta Pusat Jalan Jambore Nasional Jawa Tengah Jawa Timur Jayapura Jokowi Juara Jum'at Barokah Jumanji Jumat Jumat Berkah Jurnalis Kaliber Kampanye Kampung Rakyat Indonesia Kampus Kamtibmas Kapolda Kapoldasu Kapolri Kapolsek Kapolsek Kepolisian Karang Taruna Karaoke Karhutla Karya Tulis Kasus KDRT Keadilan Keagamaan Keamanan Kebakaran Kebangsaan Kebersihan Kebudayaan Kebun Kecantikan Kecelakaan Kedokteran Kegiatan Kegiatan seminar Kehutanan Kejahatan Kejaksaan Kejuaraan Kejurnas Kekerasan Kelestarian Alam Keluarga Kemalingan Kemanusiaan Kemenag Kemenaker Kemendag Kemendagri Kemendesa Kemendikbud Kemenhub Kemeninfo Kemenkes Kemenkeu Kemenko Kemenkumham Kemenlu KEMENPAN-RB Kemenparekraf Kemenperin Kemenpora kemenristek Kemensos Kementan Kemiskinan Kendaraan Dinas Kepala Daerah Kepedulian keperdulian Kepolisian Kerajaan Kereta Api kerja Paksa Kerjasama Kesehatan Kesejahteraan Keselamatan Kesenian Ketahanan Pangan Ketenagakerjaan Keuangan Khilafahtul Muslimin Kilas Balik Bung Karno Kisaran Kivlan Zen KKP KNPI Kohati kompetisi Kompolnas Komputer Komunitas kon Konferensi KONI Konsumen Koperasi Kopermasu Kopi Kopi Pagi Korupsi Koruptor Kota Medan KPK KPR KPU Kriminal KRYD KSAD Kudeta Kuliner Kunjungan Kerja Kutai Kartanegara Labuhan Batu Lahan Lakalantas Laksi Lalu Lintas Lampung Langka Langkat Lapas Launching Launching Album Launching Aplikasi Launching Buku LAZISMU Lebaran Legislatif Lembaga LGBT Lifestyle Lingkungan Lingkungan Hidup LIPPI Listrik Lock Down Lomba lomba lari London LPPI LPS LSM Lukas Enembe Madina Mahasiswa Mahkamah Mahkamah Agung Mainan anak Majalengka mak Makanan Jepang Makassar Makkasar Mall Maluku Manggarai Barat Market Outlook Masjid Masker Masyarakat Mata Uang Maulid Nabi Mayday MDMC Medan Denai Media Media Sosial Megapolitan Menag Mendag Mendagri Menembak ment Menteri Menteri Perdagangan millenial Minuman Keras Minuman sehat Minyak Goreng Minyak Makan Miras Mobil MOI Motivasi MoU MPR MPR RI Mudik Muhammadiyah Muharram MUI Munas Musibah Musik Musyawarah Musywil Narkoba Narkotika NasDem Nasional Nasional pers Natal Natal & Tahun Baru New Normal NII NKRI NTT NU ODGJ Office Ojek Online Ojol Olah Raga Olahraga Ombusman Omicron Online Operasi Patuh Operasi Yustisi Opini Organisasi Ormas Otomotif P Padang Padanglawas Utara Padangsidimpuan Pagelaran Pahlawan Pajak Pakta Integritas Palestina Paluta Pameran PAN Pancasila pangan Papua Parawisata Pariwisata Partai Amanat Nasional Partai Demokrat Partai Politik Partai UKM Partai Ummat Pasar Pasar modal Pasar Murah Pasar Tradisional Paspampres Patroli PC PCM Medan Denai PDI Perjuangan PDIP Perjuangan pe Pedagang Pegadaian Pelajar Pelajar Islam Indonesia Pelantikan Pelatihan Pelayanan Publik Pelecehan seks Pelukis Peluncuran Pemadam Kebakaran Pemalakan Pembangunan Pembayaran Elektronik Pembunuhan pemerasan Pemerintah Pemerintahan Pemerkosaan Pemilu Pemuda Pemuda Melati Indonesia Pemuda Muhammadiyah Pemuka Agama pen Penandatanganan Pencabulan Pencemaran Nama Baik Penculikan Pencurian Pendataan Pendidikan Penelitian Penembakan Penerbangan Penertiban Pengabdian Pengadilan Pengadilan Negeri Pengajian Pengamanan Pengamat Penganiayaan Pengawasan Pengetahuan Penggelapan Penghargaan Penghijauan Pengusaha Penipuan Penistaan Agama Penulis Penyakit Penyandang Disabilitas Penyuluhan Perampasan Perayaan Perbankan Percut Sei Tuan Perdagangan Perekonomian Perempuan & Anak Peresmian Pergaulan Perhubungan Perikanan Peristiwa Perjanjian Perjudian Perkawinan Perlombaan Permainan Perpajakan Pers Pertamina Pertanahan Pertanian Perusahaan Pesawat Terbang PET Pileg Pilkada PIlkades Pilpres Pin Pinjam meminjam uang Pinjaman Online PKL PKS PMI Polairud Polantas Polisi Cilik Politik POLRI Polwan Pondok Pesantren Ponpes Pornografi Posko Ummat PPKM PPN PPWI Pra Kerja Prabowo Pramuka Praperadilan Prawita Genppari Premanisme Presiden Prestasi Primbon Politik Prokes promo Property Prostitusi Protokol Kesehatan PSI PSSI Public Expose Publik expose Puisi Pungli PUPR Pusat Perbelanjaan Puskesmas PWI Qurban Radikalisme Rafdinal Ragam Rakernas Rakor Ramadhan Reksadana Rektor Relawan Relawan Jokowi Religi Remisi Rentan Renungan resa Restoran Reuni 212 Revolusi Mental Reward RKUHP Robot Ruang Guru Rumah Rumah sakit Rups Rusia RUU Saber Pungli Sabu Sahabat Anak Sains Salon Samosir Samsat Samsung Sanitasi air.Lingkungan hidup Santri SAR Satlantas Satpol PP Satwa SD Muhammadiyah 19 SD Terpadu 23 Medan Sejarah Sekolah Sembako Seminar Sengketa Seniman Senjata Senjata Api Sepak Bola Separatis Sepeda Sepeda sehat Serambi Law Firm Serdang Bedagai Sertifikat Sertijab sho Sigli Silaturahim Silaturahim. KUYAI Kartanegara Silaturahmi Silaturrahim SIM Simalungun Simpan Pinjam Simulasi Smartphone SMP Muhammadiyah 48 Soekarno Solar Somasi Sosial Sosialisasi Startup Stasiun STOP PRES...!!! Studi Ilmiah Stunting Suku bunga Sulawesi Selatan Sumatera Barat Sumatera Utara Sumpah Jabatan Sumur Bor Sumut Sunat Massal Sungai Superstore Suplemen Surabaya Surat Terbuka Suriyono Adi Susanto Suriyono Adi Susanto {SAS) Survei Survey susu Swab Antigen Syafi'i Ma'arif Syariah Syawal Takjil Tali Kasih Talkshow Tanjung Balai Tantama Tapanuli Tengah Tawuran Teknologi Teror Terorisme Tes Urine Tiket Tilang Tips Tjahyo Kumolo TNI TNI AU TNI nasional TNI-Polri Tokoh Tokoh Agama Tokoh Masyarakat Tol Toys Kingdom ToysKingdom Tragedi Transportasi Trend Rambut True Money Uang Uang Palsu UIN Ujaran Kebencian UKM Ukraina Ulama UMJ umkm UMSU Undang-Undang UNIMED UniPin Universitas Unjuk Rasa Upacara Usaha Rakyat UU Cipta Kerja UU ITE UUD 1945 Vaksinasi Vaksinasi booster Valentine Day Verifikasi Viral Virus Corona Walikota Wanita Wapres Wartawan Webinar Wirausaha Wisata WNA Workshop Yogyakarta Zulkifli Hasan

Arsip Berita

IKUTI BERITA VIDEO KAMI DI YOUTUBE

POS PETIR

PAGAR LAUT

Pagar Laut yang terjadi di Tangerang Memang Membuat Heboh Indonesia, Apalagi Ada Sertifikatnya, Berarti Sudah Ada IzinnyaRakyat Semakin Cemas dan Khawatir, Apalagi Kalau Udara Mau DipagarBagai Tersambar Petir Mendengar Pagar-Pagaran .

HALLO KRING..!!!

12 PAS

PANCASILA UDAH FINAL

Pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila Banyak Penolakan Dari Berbagai Kalangan Masyarakat, Memang Seharusnya Tidak Usah Dibahas Dan Lebih Baik Dibatalkan. Pancasila Dasar Negara.
Tendangan 12 PAS Dihentikan

SOS

INDONESIA DARURAT NARKOBA

Sudah dijatuhi hukuman mati bahkan sudah ada yang dieksekusi, tapi masih banyak bandar narkoba semakin merajalela, terbukti banyak yang ditangkap petugas Polisi maupun BNN (Badan Narkotika Nasional) tapi belum kapok juga mereka, justru sipir penjara malah terlibat. Kalau sudah darurat begini, hukuman mati jangan berhenti, jalan terus!.

QUO VADIS

Kunjungan Statistik

Online

IKLAN USAHA ANDA


PAGAR LAUT INDONESIA

~> Sekarang Lagi Heboh Tentang Pagar Laut Yang Terjadi Di Indonesia

<~ Memang Harus Jelas Apa Maksudnya Laut Dipagar, Karena Seharusnya Yang Dipagar itu Batas Wilayah Indonesia Dengan Negara Lain

Link Terkait

close
Banner iklan disini