Presiden Prabowo Anugerahkan Tanda Kehormatan kepada Jajaran Polri

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Presiden RI Prabowo Subianto menganugerahkan Tanda Kehormatan kepada jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam Upacara Peringatan ke-79 Hari Bhayangkara di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Selasa (1/7/2025).

Presiden menyampaikan bahwa penghargaan ini adalah bentuk apresiasi negara atas dedikasi, integritas, dan pengabdian luar biasa anggota Polri dalam menjaga keamanan dan mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Melalui Keputusan Presiden RI Nomor 49/TK/Tahun 2025, Prabowo menganugerahkan Tanda Kehormatan Nugraha Sakanti kepada tujuh satuan Polri. Mereka adalah Irwasum Polri, Baintelkam Polri, SSDM Polri, Divisi Humas Polri, Divisi Propam Polri, Polda Aceh, dan Polda Sumatera Selatan.

Selain itu, tiga anggota Polri juga menerima Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Nararya berdasarkan Keppres Nomor 50/TK/Tahun 2025. Ketiganya adalah Kombes Pol Leonard Marojahan Sinambela, AKP Rina Lestari, dan Aiptu Didik Darmanto, atas jasa serta keteladanan dalam pelaksanaan tugas.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa penghargaan ini bukan sekadar simbol kehormatan, melainkan pengingat atas semangat pengabdian dan integritas yang harus dijaga seluruh personel Polri di berbagai tingkatan.

“Saya melihat Polri kini sungguh-sungguh turun ke rakyat. Mereka aktif berinisiatif, hadir di tengah masyarakat, bahkan turut mendorong ketahanan pangan nasional,” ujar Prabowo dalam amanatnya.

Presiden juga mengapresiasi peningkatan kinerja Polri dalam pelayanan publik, keamanan nasional, dan penguatan peran di sektor strategis.

Momentum Hari Bhayangkara ke-79 menjadi penegasan komitmen Polri sebagai pengayom masyarakat yang profesional, humanis, dan responsif terhadap tantangan zaman.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Ketua MA Tegaskan Hakim Tak Bisa Digantikan AI di Era Digital

Duta Nusantara Merdeka | Denpasar 

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI), Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., menegaskan bahwa profesi hakim tidak bisa digantikan oleh kecerdasan buatan (AI). Hal ini ia sampaikan dalam kuliah umum di Universitas Udayana Denpasar, Senin (30/6/2025), bertajuk “Membangun Integritas dan Tantangan Etika Profesi Hukum di Era Society 5.0.”

Dalam kuliah tersebut, Sunarto mengajak para mahasiswa dan insan hukum untuk memahami pentingnya integritas, etika, dan tanggung jawab sosial dalam menghadapi kemajuan teknologi, khususnya di dunia hukum dan peradilan Indonesia.

Acara tersebut dihadiri oleh Ketua Kamar Perdata MA I Gusti Agung Sumanatha, Kepala Biro Hukum dan Humas MA Dr. Sobandi, Wakil Rektor III dan Wakil Dekan FH Universitas Udayana, serta para hakim tinggi dan civitas akademika lainnya.

Menurut Sunarto, teknologi dalam peradilan memang penting untuk mendorong efisiensi, namun tidak boleh menggeser peran utama manusia. “Teknologi, termasuk AI, adalah alat bantu. Bukan pengganti nurani,” ujarnya.

Mahkamah Agung, lanjut Sunarto, telah mengadopsi transformasi digital melalui implementasi sistem peradilan elektronik, termasuk e-Court, e-Berpadu, dan Smart Majelis. Ini dilakukan untuk mempermudah layanan hukum dan meningkatkan transparansi.

Pada 2024, sebanyak 13.482 perkara kasasi dan peninjauan kembali diajukan secara elektronik. Perkara perdata lewat e-Court naik 31%, dan perkara banding elektronik meningkat lebih dari 62%.

Sementara itu, aplikasi e-Berpadu berhasil memproses lebih dari 778 ribu administrasi perkara pidana secara digital sepanjang 2024, menandai percepatan digitalisasi sistem hukum nasional.

Sunarto juga menyinggung penggunaan AI dalam sistem Smart Majelis. Aplikasi ini membantu MA dalam pembentukan majelis hakim berdasarkan beban kerja, pengalaman, dan keahlian. Namun, katanya, AI tetap tidak bisa menggantikan hakim.

“Hakim harus punya nurani. AI bisa berpikir, tapi tidak bisa merasakan. Putusan hukum tidak hanya soal logika, tapi juga soal rasa keadilan,” tegasnya.

Ia menjelaskan bahwa profesi hukum adalah pilihan yang sunyi, tapi bermakna. Profesi ini harus dijalani dengan integritas, dedikasi, dan rasa tanggung jawab besar terhadap masyarakat dan keadilan.

Dalam konteks pembinaan aparatur peradilan, MA juga mengedepankan prinsip meritokrasi, pengawasan ketat, dan kebijakan zero tolerance terhadap pelanggaran etika.

“Mari kita jaga profesi hukum ini agar tetap menjadi pilar keadilan sosial dan tidak kehilangan arah,” pesan Sunarto, sembari mengajak mahasiswa untuk menanamkan nilai-nilai integritas sejak dini.

Menurutnya, tanpa integritas dan hati nurani, hukum hanya akan menjadi teks mati. Hakimlah yang memberi kehidupan dan rasa dalam setiap putusan, sehingga keadilan dapat dirasakan masyarakat.

Editor: Arianto 

Read More

Aksi Robot K-9 Warnai Defile HUT ke-79 Bhayangkara Polri

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Upacara HUT ke-79 Bhayangkara Polri di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Selasa (1/7/2025), diwarnai momen unik. Sebuah robot pintar milik Polri tampil dalam sesi defile, menyedot perhatian Presiden RI Prabowo Subianto yang bertindak sebagai inspektur upacara.

Robot humanoid tersebut bahkan memberi hormat langsung kepada Prabowo, yang didampingi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Momen ini terlihat dalam siaran resmi YouTube Sekretariat Presiden.

Atraksi semakin menarik saat robot taktis bernama Robot K-9 diperlihatkan dalam simulasi penanganan ancaman truk bermuatan zat berbahaya. Sejumlah mobil dan personel Brimob turut dilibatkan dalam simulasi tersebut.

Robot K-9 diturunkan dari drone carrier berukuran besar dan beroperasi berdampingan dengan anjing pelacak K-9. Robot ini memiliki kemampuan mendeteksi zat berbahaya hingga ke bagian kolong kendaraan secara presisi dan aman.

Dengan sensor canggih, Robot K-9 menyisir truk dan sekelilingnya. Saat hasil deteksi menunjukkan nihil ancaman, robot memberikan isyarat aman kepada operator dari jarak 200 meter, dengan melambaikan tangan secara otomatis.

Narator menjelaskan bahwa Robot K-9 tidak dimaksudkan untuk menggantikan peran polisi, melainkan mendukung kinerja Polri di lapangan, khususnya dalam situasi berisiko tinggi seperti deteksi bom dan zat kimia.

Teknologi ini menandai kemajuan Polri dalam mengadopsi kecerdasan buatan dan robotika untuk mendukung keamanan nasional. Inovasi Polri ini juga dinilai sebagai bagian dari transformasi digital dalam sistem pertahanan dan keamanan Indonesia.

Editor: Arianto 

Read More

Kapolri: Indonesia Nihil Serangan Terorisme Sejak 2023

Duta Nusantara Merdeka |  Jakarta 

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia berhasil mencapai zero attack atau nihil serangan terorisme sejak 2023 hingga Juni 2025. Hal itu ia ungkapkan saat peringatan HUT ke-79 Bhayangkara di Monas, Jakarta, Selasa (1/7/2025).

“Polri tetap konsisten melakukan preventive strike, sehingga dunia mengakui Indonesia sebagai negara aman. Tidak ada serangan teroris sejak 2023 hingga Juni 2025,” tegas Sigit di hadapan Presiden RI, Prabowo Subianto.

Keberhasilan ini, lanjut Sigit, tak lepas dari pendekatan lunak atau soft approach dalam menangani isu terorisme. Polri menggencarkan program deradikalisasi, pembinaan eks napiter, serta menjalin kerja sama dengan tokoh agama dan masyarakat.

Kapolri juga mengungkap keberhasilan Polri dalam mendorong deklarasi pembubaran oleh lebih dari 8.000 mantan anggota Jamaah Islamiyah. “Sebanyak 8.015 eks anggota Jamaah Islamiyah kembali setia kepada NKRI,” ungkapnya.

Meski demikian, Polri tetap melaksanakan operasi pencegahan intensif untuk mengantisipasi munculnya kembali jaringan teroris. Stabilitas keamanan menjadi prioritas dalam mendukung pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat.

“Stabilitas kamtibmas adalah syarat utama pembangunan nasional. Karena itu, Polri hadir sebagai problem solver dalam konflik sosial, mitigasi bencana, dan pencegahan ancaman terorisme,” tutup Sigit.

Editor: Arianto 

.

Read More

Kasus Perkosaan Mahasiswi oleh Paman di Karawang Berujung Kawin-Cerai Sehari

Duta Nusantara Merdeka | Karawang 

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Sari Yuliati, mengecam keras penyelesaian kasus perkosaan mahasiswi di Karawang melalui mekanisme pernikahan paksa. Legislator asal NTB itu menilai tindakan ini mencederai keadilan hukum, dan menyalahi instruksi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Peristiwa memilukan ini terjadi di Kecamatan Majalaya, Karawang. Korban, seorang mahasiswi 19 tahun, diperkosa oleh pamannya sendiri yang juga guru ngaji. Namun alih-alih diproses hukum, Polsek Majalaya justru memfasilitasi pernikahan pelaku dan korban. Tragisnya, sehari usai ijab kabul, korban langsung diceraikan.

Menurut Sari, mekanisme restorative justice tidak boleh diterapkan dalam kasus kekerasan seksual. “Menikahkan pelaku dengan korban bukan penyelesaian, tapi pelecehan lanjutan,” tegasnya, Sabtu (28/6/2025). Ia juga mempertanyakan kenapa kasus ini tidak ditangani Unit PPA Polres Karawang.

Politisi Partai Golkar itu meminta Kapolres Karawang segera bertindak tegas terhadap aparat di lapangan. Ia menilai, cara penanganan ini mencerminkan ketidakadilan hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.

“Pelaku harus dihukum berat, bukan malah dikawinkan dan dilepaskan seperti tidak berdosa,” katanya. Komisi II DPR akan memanggil pihak terkait dan meminta klarifikasi resmi.

Sari menegaskan, praktik seperti ini tidak boleh dibiarkan. “Ini bukan keadilan restoratif, tapi bentuk lain dari kekerasan legal, yang menambah trauma korban,” pungkasnya.

Editor: Arianto 

Read More

HUT Bhayangkara ke-79: IMO-Indonesia Serukan Dukungan untuk Polri Presisi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Dalam semangat Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-79, Ikatan Media Online (IMO) Indonesia menyampaikan apresiasi atas kinerja dan dedikasi Polri dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan pelayanan publik yang presisi.

Ketua Umum IMO-Indonesia, Yakub F. Ismail, menilai HUT Bhayangkara menjadi momentum bagi Polri untuk memperkuat integritas sebagai institusi profesional dan adaptif terhadap tantangan zaman digital.

"Polri dan insan pers adalah mitra demokrasi. Keterbukaan informasi, penghormatan terhadap kemerdekaan pers, serta perlindungan wartawan adalah bagian dari wajah baru Polri," ujarnya, Selasa (1/7).

IMO-Indonesia meyakini di bawah kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Polri kian dicintai rakyat dan menjadi pilar penting dalam penegakan hukum yang adil, transparan, dan humanis.

Yakub berharap Polri terus menjadi institusi yang mendengar, belajar, dan berubah sesuai aspirasi publik demi keadilan sosial dan demokrasi konstitusional di Indonesia.

"Dirgahayu Bhayangkara ke-79! Semoga Polri senantiasa menjadi pelindung rakyat, penjaga konstitusi, dan sahabat pers yang sejati," pungkasnya.

Editor: Arianto 

Read More

Hindari Frasa Kabur dalam Kontrak Hukum: Ini 10 Kata yang Harus Diganti

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kejelasan dalam kontrak hukum merupakan fondasi penting yang menjamin keadilan dan menghindari konflik antar pihak. Sayangnya, masih banyak dokumen perjanjian yang menggunakan frasa multitafsir yang membuka peluang penafsiran subjektif dan sengketa hukum.

Salah satu contoh adalah istilah “masalah teknis” atau “secara teknis”. Tanpa penjelasan, apakah ini merujuk pada aspek hukum, sistem, atau operasional? Sebaiknya frasa ini disertai penjelasan rinci mengenai bidang teknis yang dimaksud.

Frasa “sesuai ketentuan yang berlaku” juga rawan disalahartikan. Ketentuan apa yang dimaksud? Apakah hukum nasional, peraturan internal, atau kontrak lain? Cantumkan referensi pasal atau regulasi yang jelas untuk mencegah multitafsir.

Ungkapan “dalam hal tertentu” harus dihindari karena tidak menjelaskan kondisi spesifik. Sebagai solusi, tuliskan keadaan apa saja yang termasuk dalam frasa tersebut secara rinci.

Sementara itu, kalimat “tanpa pemberitahuan sebelumnya” terkesan sepihak dan bisa merugikan pihak lawan. Idealnya, tentukan tenggat pemberitahuan, misalnya 7 hari kalender sebelum pelaksanaan tindakan.

Frasa “dengan itikad baik”, meski bernilai moral, lemah secara hukum. Penguatnya adalah indikator perilaku atau prosedur yang dapat dijadikan tolok ukur kejujuran dan integritas.

Penggunaan kata “dapat”, “mungkin”, dan “jika dianggap perlu” pun menimbulkan ketidakpastian hukum. Solusinya adalah mencantumkan syarat atau otoritas yang berwenang untuk menilai kebutuhan tersebut.

Frasa “wajar”, “segera”, dan “sebisa mungkin” tampak lugas namun tidak konkret. Sebaiknya diganti dengan angka, waktu pasti, atau indikator terukur, seperti “dalam 3 hari kalender” atau “minim 80% capaian”.

Kontrak yang kuat adalah kontrak yang jelas. Hindari kalimat abu-abu, karena satu kata bisa membuka ribuan masalah hukum.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

12 Tahun Prahara APKOMINDO Berakhir, MA RI Tolak Kasasi Kelompok Pendiri

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) resmi menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh kelompok pendiri Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (APKOMINDO). Putusan ini menjadi akhir dari prahara hukum perdata selama 12 tahun yang berkaitan dengan keabsahan kepengurusan APKOMINDO.

Perkara perdata ini berawal sejak 2013 dengan nomor perkara 479/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim, dilanjutkan dengan banding hingga kasasi. Dalam putusan kasasi terbaru Nomor 2070 K/PDT/2025 tertanggal 26 Juni 2025, MA menyatakan “TOLAK PERBAIKAN”, menguatkan putusan sebelumnya.

Keputusan ini disambut penuh syukur oleh Ketua Umum APKOMINDO sah versi SK Kemenkumham, Ir. Soegiharto Santoso, SH, yang akrab disapa Hoky. Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh majelis hakim yang telah konsisten menegakkan keadilan dari tingkat PN, PT hingga MA.

Hoky menyatakan bahwa pihak kelompok pendiri APKOMINDO sebelumnya telah dua kali gagal dalam upaya kasasi perkara perdata dan juga pernah ditolak kasasinya dalam perkara pidana yang dilaporkan pada 2016 lalu. Dalam kasus tersebut, Hoky bahkan sempat ditahan 43 hari sebelum akhirnya divonis tidak bersalah.

Ia menegaskan bahwa struktur organisasi APKOMINDO tidak mengenal istilah Dewan Pertimbangan Asosiasi (DPA), yang selama ini menjadi dasar gugatan kelompok pendiri. "Tidak ada dasar hukum keberadaan DPA dalam sistem keorganisasian APKOMINDO," tegasnya.

Kelompok pendiri yang sebelumnya menggugat antara lain adalah Agus Setiawan Lie dan Rusdiah BE, yang diduga melakukan gugatan tanpa legal standing. Seluruh tergugat mencapai 20 nama lebih, sebagian di antaranya telah wafat selama proses hukum berjalan.

Dalam perjalanan panjang kasus ini, Hoky memenangi berbagai gugatan—termasuk di PTUN Jakarta, PT TUN Jakarta, dan Mahkamah Agung, memperkuat posisinya sebagai Ketum APKOMINDO yang sah. Ia juga menjabat sebagai Sekjen PERATIN, Ketum APTIKNAS, dan Penasehat FORMAS.

Lebih lanjut, Hoky menyebut bahwa rekayasa hukum yang dilakukan oleh kelompok pendiri telah merugikannya secara pribadi dan institusional. Ia mengungkap fakta bahwa pernah dijebak dan ditahan berdasarkan laporan palsu, namun pengadilan akhirnya mengungkap konspirasi dan menyatakan dirinya tidak bersalah.

Dalam persidangan, saksi menyebut ada upaya sistematis termasuk pendanaan dari pihak tertentu untuk memenjarakan dirinya. Salah satu nama yang disebut sebagai penyedia dana adalah Suharto Yuwono, sebagaimana tertulis dalam salinan putusan.

Hoky juga menyampaikan bahwa dua laporan polisi terkait rekayasa hukum terhadapnya justru dihentikan oleh oknum penyidik. Ia tengah mengadukan kasus ini ke Karowassidik Bareskrim Polri, berharap agar penegakan hukum bisa berjalan adil dan transparan.

Perjalanan konflik APKOMINDO ternyata bermula sejak 2011, saat DPA membekukan kepengurusan DPP yang sah. Tim caretaker yang dibentuk kemudian gagal menjalankan tugasnya dan memilih menempuh jalur hukum—yang akhirnya kandas di semua tingkat pengadilan.

Nama-nama DPA 2008-2011 seperti Sonny Franslay, John Franco, Chris Irwan Japari, dan lainnya juga tercatat dalam putusan perkara. Namun, setelah kegagalan demi kegagalan di pengadilan, kini terbukti bahwa legalitas APKOMINDO berada di tangan Hoky dan pengurus sah.

Sebagai penutup, Hoky menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan kebenaran. “Keputusan MA ini adalah kemenangan hukum, moral, dan sejarah. Kami akan terus membangun APKOMINDO sesuai hukum dan etika yang benar,” tandasnya.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Cipta Perdana Lancar Targetkan Pendapatan Rp1 Triliun pada 2025

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Emiten stamping dan assembling parts, PT Cipta Perdana Lancar Tbk (PART), mencatatkan pertumbuhan laba bersih sebesar 45,4% pada tahun 2024, menjadi Rp23,2 miliar. Kinerja cemerlang ini ditopang oleh lonjakan pendapatan sebesar 12,3% year-on-year (YoY) yang mencapai Rp267,4 miliar.

“Peningkatan laba ini sejalan dengan pertumbuhan pendapatan dan efisiensi operasional yang kami lakukan sepanjang 2024,” ujar Hamim, Direktur Utama PART, dalam Public Expose di Jakarta, Senin (30/6/2025).

Meskipun beban pokok pendapatan naik sebesar 10% YoY, laba kotor perusahaan tetap tumbuh positif, yaitu 21,5% YoY dan mencatatkan angka Rp58,5 miliar. Hal ini menunjukkan efisiensi biaya serta produktivitas perusahaan semakin optimal.

PART memasang target ambisius di tahun 2025 dengan membidik pendapatan senilai Rp1 triliun, atau tumbuh lebih dari 3 kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Strategi utama untuk mencapai target ini adalah produksi 1 juta tray makanan per bulan, yang berpotensi memberikan pendapatan sekitar Rp364 miliar.

Perseroan juga sedang memperluas lini bisnis ke sektor alat dan mesin pertanian berkualitas tinggi, yang ditargetkan mampu memenuhi hingga 10% dari total kebutuhan dalam program pemerintah. Diversifikasi ini merupakan langkah strategis untuk memperluas sumber pendapatan.

Pada kuartal I-2025, PART mencatatkan penjualan bersih Rp74,62 miliar, tumbuh 18,7% dibanding periode sama tahun sebelumnya yang hanya Rp62,88 miliar. Lonjakan ini disumbang dari tiga segmen utama: otomotif, elektronik, dan sanitasi.

Segmen otomotif menjadi penyumbang terbesar dengan kontribusi sebesar Rp72 miliar atau 96,5% dari total penjualan. Produk komponen kendaraan roda dua dan roda empat tetap menjadi tulang punggung bisnis PART, dengan dukungan pelanggan yang loyal dan hubungan dagang stabil.

Segmen elektronik menyumbang Rp2,16 miliar atau 2,9% dari pendapatan. Meskipun nilainya kecil, kontribusinya meningkat dibandingkan tahun sebelumnya dan menunjukkan potensi pertumbuhan jangka menengah yang menjanjikan.

Segmen sanitasi tumbuh signifikan dengan penjualan Rp459 juta atau 0,6%. Lonjakan ini menunjukkan adanya pasar baru yang mulai berkembang, terutama untuk produk kebersihan industri seperti sistem pendukung fasilitas sanitasi.

Dari sisi neraca keuangan, total aset PART per 31 Maret 2025 mengalami penurunan akibat penurunan kas dan peningkatan investasi pada aset tetap. Ini menunjukkan langkah ekspansi yang sedang dijalankan perusahaan.

Liabilitas perusahaan juga menurun, didorong oleh pengurangan utang jangka pendek dan pembayaran pinjaman bank. Ini berdampak positif terhadap struktur modal dan mengurangi beban bunga di masa mendatang.

Sementara itu, total ekuitas meningkat karena perolehan laba bersih kuartal I-2025, menegaskan kekuatan keuangan perusahaan untuk menopang pertumbuhan lebih lanjut.

Melihat tren permintaan domestik yang meningkat terhadap kendaraan, alat elektronik, dan fasilitas sanitasi, PART optimis akan prospek bisnis 2025. Apalagi, langkah diversifikasi melalui produksi tray makanan untuk program Makan Bergizi Gratis dari pemerintah membuka potensi pasar baru.

"Meski demikian, manajemen PART yakin bahwa dengan strategi bisnis yang terukur dan diversifikasi usaha yang tepat, target pendapatan Rp1 triliun di tahun 2025 dapat dicapai," pungkasnya.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Penjualan Properti Naik, GPRA Tebar Dividen Rp5 Per Saham

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Emiten properti nasional, PT Perdana Gapuraprima Tbk (GPRA), menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp5 per saham dari laba bersih tahun buku 2024. Keputusan ini diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar di Jakarta, Senin (30/06/2025).

"Pembagian dividen ini menjadi bentuk apresiasi GPRA kepada para pemegang saham atas kinerja solid yang ditorehkan perseroan sepanjang 2024. Laba bersih GPRA pada akhir tahun lalu tercatat sebesar Rp123,88 miliar, naik 28,4% dibanding 2023," kata Direktur Utama GPRA, Arvin F Iskandar saat Public Expose.

Sementara itu, kinerja GPRA di kuartal pertama 2025 juga menunjukkan tren positif. Perseroan mencatat penjualan bersih sebesar Rp132,85 miliar, tumbuh 10,72% dari periode sama tahun sebelumnya sebesar Rp119,99 miliar.

Lebih rinci, Arvin menjelaskan, pertumbuhan penjualan ini didorong oleh meningkatnya penjualan rumah dan rumah toko (ruko) yang menyumbang 80% dari total pendapatan pada kuartal I-2025.

Penjualan rumah dan ruko mencapai Rp105,9 miliar, naik 7% dibanding kuartal pertama tahun lalu. Proyek-proyek seperti Bukit Cimanggu City di Bogor dan Metro Cilegon di Banten menjadi kontributor utama dalam menyokong kinerja ini.

"Tak hanya sektor hunian, GPRA juga mengandalkan pendapatan berulang (recurring income) dari properti komersial dan hospitality. Pada Q1-2025, recurring income memberikan kontribusi sekitar 30% terhadap total pendapatan," ungkapnya.

Sumber recurring income tersebut berasal dari sewa service apartment, perkantoran, pusat perbelanjaan, hingga pengelolaan hotel di bawah brand Nemuru dan Bhuvana yang tersebar di Jakarta, Tangerang, Bogor, dan Anyer.

Di tahun 2025 ini, GPRA tengah memasarkan sejumlah proyek unggulan, di antaranya Botanica Signature Padjadjaran, Botanica Cibubur, dan Puri Semanan Residence. Seluruh proyek menargetkan segmen kelas menengah dengan konsep modern dan akses premium.

Lebih lanjut, Arvin menambahkan, “Kami terus memperkuat portofolio proyek landed house sebagai respon terhadap tren preferensi konsumen yang saat ini cenderung memilih rumah tapak.”

Dari sisi neraca, total aset GPRA per akhir Maret 2025 tercatat sebesar Rp2 triliun, naik dari posisi Desember 2024 sebesar Rp1,97 triliun. Sementara total liabilitas sedikit menurun dari Rp604,84 miliar menjadi Rp603,87 miliar.

Kenaikan ekuitas dari Rp1,36 triliun menjadi Rp1,40 triliun menjadi indikator fundamental perseroan yang semakin solid. Laba bersih triwulan I-2025 mencapai Rp37,31 miliar, naik tipis dibandingkan Q1-2024 sebesar Rp36,81 miliar.

GPRA juga mendapat angin segar dari stimulus pemerintah, seperti insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) dan perpanjangan kebijakan LTV 0% hingga akhir 2025. Keduanya turut meningkatkan daya beli masyarakat terhadap properti.

“Insentif pemerintah sangat membantu mendongkrak penjualan kami. Selain itu, tren suku bunga BI yang menurun juga memberikan ruang pertumbuhan bagi pasar KPR,” jelas Arvin.

Strategi bisnis GPRA ke depan mencakup pengembangan proyek GP Business Park di Cengkareng dan Metro Business Park di Cilegon. Portofolio komersial ini memperkuat diversifikasi pendapatan di luar sektor hunian.

Komposisi pendapatan per akhir 2024 juga menunjukkan peningkatan pada segmen perumahan dan kavling yang mencapai 79%, naik dari 60% di tahun sebelumnya. Sebaliknya, kontribusi dari apartemen, hotel, dan kantor menurun menjadi 21%.

Rasio keuangan GPRA terus membaik. Net Profit Margin naik menjadi 23,96%, Return on Equity 9,06%, dan Return on Asset 6,28%. Debt to Equity Ratio juga membaik dari 54,08% menjadi 44,22%.

Dengan Price Earning Ratio (PER) sebesar 5,35 dan harga saham di Rp155 per 26 Juni 2025, saham GPRA dinilai masih berada di bawah nilai wajar (undervalued), memberikan peluang menarik bagi investor jangka panjang.

GPRA juga melanjutkan ekspansi klaster-klaster hunian seperti Llanos, Monteverde, Acadia, dan Royal Garden. Sementara untuk sektor ruko, The Prominent dan Business Center menjadi andalan baru dalam mendorong pertumbuhan.

“Kami akan terus mengikuti permintaan pasar, fokus pada pengembangan rumah tapak dan properti yang berkelanjutan, serta memperluas recurring income,” pungkas Arvin.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Nikah Masal Kemenag: Sah, Gratis dan Dapat Bantuan Usaha Rp2,5 Juta

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Ditjen Bimas Islam menggelar acara Nikah Masal di Masjid Istiqlal, Sabtu (28/6/2025). Sebanyak 100 pasangan dari berbagai latar belakang resmi menikah dalam kegiatan yang dihadiri langsung oleh Menteri Agama, Nasaruddin Umar.

Dalam sambutannya, Menag menyebut acara ini sebagai upaya membantu masyarakat kurang mampu agar bisa menikah secara sah dan layak. “Jumlah pendaftar luar biasa. Karena dibatasi, hanya 100 pasangan yang bisa ikut di Jakarta. Ke depan akan digelar di provinsi lain,” ujarnya.

Seluruh biaya pernikahan, termasuk mahar, ditanggung negara melalui Kementerian Agama. Setiap pasangan juga mendapat bantuan modal usaha Rp2,5 juta, yang disalurkan dan dipantau oleh Baznas. Jika pasangan menunjukkan produktivitas, bantuan tambahan akan diberikan.

Tak hanya itu, peserta juga mendapatkan fasilitas menginap di hotel sebagai bentuk apresiasi. “Kami kerja sama dengan hotel yang sedang sepi. Ini juga membantu sektor perhotelan,” jelas Menag.

Nasaruddin menegaskan semua proses berlangsung sesuai syariat dan hukum negara. Setiap pasangan mendapat akta nikah dan kartu nikah digital berchip. Ia menekankan tidak ada praktik pernikahan di bawah umur, poligami, maupun poliandri ilegal.

“Administrasi kami ketat. Usia, status hukum, hingga saksi dan wali diperiksa menyeluruh. Ini bukan hanya seremoni, tapi penghormatan terhadap institusi pernikahan,” pungkas Menag.

Editor: Arianto 

Read More

Satreskrim Jakbar Tangkap Penipu Berkedok Polisi, Modus Jual Motor Online

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta Barat

Sepasang muda-mudi asal Palmerah, Jakarta Barat, menjadi korban penipuan oleh dua pria yang mengaku sebagai anggota Polri dari Mabes. Kejadian itu bermula saat Adelia Putri dan Yusuf hendak menjual sepeda motor melalui Facebook Marketplace.

Namun, bukannya mendapat pembeli, mereka justru harus merelakan motornya dibawa kabur oleh dua pelaku yang menjalankan modus sebagai polisi gadungan. Saat transaksi berlangsung, pelaku mengancam korban karena hanya membawa STNK tanpa BPKB, dan menuduh telah melakukan pelanggaran hukum.

Dalam kondisi terintimidasi, korban menyerahkan motornya. Setelah itu, pelaku langsung kabur meninggalkan lokasi. Kejadian tersebut terjadi pada 18 Juni 2025 dan langsung dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Barat oleh korban.

Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat AKP Raden Dwi Kennardi Dewanto Prathista, S.I.K., M.Si., mengungkapkan, Tim Satreskrim yang dipimpin Kanit Resmob AKP George Ruben langsung melakukan penyelidikan.

“Hanya berselang satu hari, kami berhasil menangkap kedua pelaku di kawasan Cengkareng, pada 19 Juni,” ujar AKP Kenn kepada awak media di Jakarta, Sabtu (28/6/2025).

Meski sempat melawan saat ditangkap, kedua pelaku berhasil diamankan tanpa insiden serius. Kini keduanya tengah menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Polisi juga menyita barang bukti kendaraan dan seragam yang digunakan pelaku saat beraksi.

Kasus ini menjadi peringatan bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati saat melakukan transaksi jual beli secara online, terutama melalui platform seperti Facebook Marketplace.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Sambut Umrah 1447 H, VBM Gelar Workshop Content Creator Gratis

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

PT Vireessa Berkah Mandiri (VBM) kembali menunjukkan komitmennya dalam pengembangan digital dengan menggelar Workshop Content Creator bertema Upgrading Skill di Era Digital pada Sabtu, 28 Juni 2025, di Jakarta. Acara ini dihadiri 25 peserta sesuai dengan quata yang tersedia secara Gratis, dan menjadi bagian dari persiapan menyambut musim umrah 1447 H yang semakin dekat..

.

"Dalam sesi workshop, para peserta diajak untuk mengenal dan menguasai beragam tools digital berbasis Artificial Intelligence (AI), seperti membuat suara buatan, mengedit gambar, hingga mengoptimalkan visual konten umrah. Hal ini penting agar generasi muda, khususnya siswa SMA dan mahasiswa, mampu menjadi content creator profesional yang mampu bersaing di era digital global," ujar Content creator, Khaery. 

Salah satu peserta mengaku antusias. “Materinya seru banget. Di sini kita nggak cuma belajar bikin konten, tapi juga dapat kesempatan ikut jalan-jalan ke Singapura, loh! Hadiahnya keren, ilmunya juga praktikal banget buat musim umrah mendatang,” ujarnya.

Hal senada disampaikan oleh Fatimah. “Semua kegiatannya positif. Kita diajarin bikin suara buatan, edit gambar, semua lengkap. Yang nggak bisa, jadi bisa! VBM benar-benar ngajarin dari dasar, cocok banget buat pemula yang mau masuk dunia kreator digital.”

VBM menyadari bahwa musim umrah adalah momen penting yang bisa dikemas dalam bentuk konten religi yang informatif, inspiratif, dan bernilai dakwah. Karena itu, pelatihan ini akan digelar rutin dua kali setiap bulan, menyasar pelajar dan mahasiswa dari berbagai wilayah di Jabodetabek.

Selain upgrade kemampuan, peserta juga diberi kesempatan bergabung dalam jaringan kreator konten VBM. Program ini tidak hanya membekali peserta dengan skill, tetapi juga peluang kolaborasi, pengalaman kerja lapangan, hingga akses hadiah edukatif seperti perjalanan religi dan pelatihan lanjutan.

Bagi masyarakat yang tertarik mengikuti batch berikutnya, VBM membuka pendaftaran melalui kanal media sosial resmi. “Nantikan kejutan-kejutan berikutnya, karena setiap batch akan membawa materi yang lebih mendalam dan pastinya lebih menarik,” ujar tim penyelenggara.

Dengan memadukan pembelajaran digital, kreativitas, dan semangat ibadah, VBM membuktikan bahwa dakwah dan teknologi bisa berjalan seiring. Melalui workshop ini, para peserta tak hanya upgrade skill, tetapi juga siap mengisi dunia digital dengan konten positif bernilai spiritual.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

DPR Imbau WNI di Iran Tetap Tenang, Pemerintah Siapkan Evakuasi Bertahap

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengimbau seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) yang masih berada di wilayah konflik Israel-Iran untuk tetap tenang. Pemerintah RI sedang menyiapkan evakuasi lanjutan secara bertahap guna menyelamatkan WNI yang terjebak.

Sejauh ini, 97 WNI berhasil dievakuasi dari Iran ke Azerbaijan dalam gelombang pertama, dan 11 di antaranya telah tiba di Indonesia. Evakuasi dilakukan melalui jalur darat menuju Baku, sebagai respons cepat atas eskalasi konflik di kawasan tersebut.

“Pemerintah terus berkoordinasi dan memberikan pembaruan informasi mengenai kondisi WNI di Iran,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen RI, Kamis (26/6/2025). 

Ia menegaskan bahwa upaya evakuasi akan terus dilakukan hingga semua WNI dalam kondisi aman.

DPR RI, melalui pimpinan dan Komisi I DPR, juga aktif menjalin komunikasi dengan Kementerian Luar Negeri serta Kedutaan Besar RI di Iran. Tujuannya adalah untuk memastikan keselamatan dan komunikasi dua arah yang efektif.

Dasco mendorong Kemlu dan Kedubes RI di Iran agar segera membentuk hotline darurat. Langkah ini penting agar komunikasi dengan WNI di wilayah konflik tetap terjaga dan terpantau secara real-time.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Evakuasi Juliana De Sauza dari Jurang Rinjani, SAR Hadapi Medan Ekstrem

Duta Nusantara Merdeka | Lombok Timur 

Tragedi menimpa seorang pendaki asal Brasil, Juliana De Sauza Pereira Marins (27), yang terjatuh di tebing Gunung Rinjani, Nusa Tenggara Barat. Setelah pencarian intensif selama empat hari, tim SAR gabungan akhirnya menemukan korban dalam kondisi tidak bernyawa di kedalaman 500 meter.

Korban dilaporkan hilang sejak Sabtu, 21 Juni 2025, saat menjelajah kawasan Cemara Nunggal. Proses pencarian sempat terkendala medan curam dan cuaca buruk. Jenazah kini dievakuasi melalui jalur darat menuju Posko Sembalun, untuk selanjutnya diterbangkan ke RS Bhayangkara Polda NTB.

Operasi penyelamatan melibatkan Brimob Polda NTB, Basarnas, TNI, TNGR, serta relawan. Mereka menghadapi tantangan berat dengan kontur jurang yang nyaris vertikal. Tali sepanjang 300 meter gagal mencapai titik jatuh, sehingga digunakan metode ekstrem seperti flying camp untuk memantau lokasi.

Drone thermal dikerahkan untuk mendeteksi suhu tubuh korban, namun pencitraan terganggu cuaca. Akhirnya, korban ditemukan tersangkut di dinding jurang, dalam kondisi meninggal dunia. Evakuasi pun dilakukan dengan sangat hati-hati oleh tim SAR.

Kombes Pol. Dwi Yanto Nugroho, Komandan Brimob NTB, menyatakan komitmen penuh dalam setiap operasi kemanusiaan, khususnya di medan ekstrem seperti Gunung Rinjani. Ia memberikan dukungan langsung di lapangan.

Insiden ini menjadi pengingat akan pentingnya kewaspadaan, persiapan matang, serta pentingnya prosedur keselamatan dalam aktivitas pendakian. Belasungkawa mendalam disampaikan kepada keluarga korban atas musibah ini.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

BPKN RI Desak Evaluasi Sistem Antrean Haji, Dorong Transparansi Kuota Haji Nasional

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN RI) menyerukan perlunya evaluasi menyeluruh sistem antrean haji yang dinilai tidak adil dan tidak adaptif terhadap kebutuhan calon jamaah. Sistem antrean ibadah haji di Indonesia kini mencapai 30 hingga 40 tahun di sejumlah daerah, menimbulkan keresahan dan ketidakpastian bagi konsumen.

Ketua BPKN RI, M. Mufti Mubarok, menegaskan bahwa dalam konteks ibadah haji, calon jamaah adalah konsumen layanan publik yang memiliki hak atas informasi, kepastian layanan, dan perlakuan adil. Menurutnya, sistem yang ada saat ini telah melanggar prinsip dasar perlindungan konsumen, serta mencerminkan lemahnya adaptasi terhadap perubahan demografi dan alokasi kuota haji nasional.

BPKN RI pun mengajukan lima langkah strategis kepada pemerintah, terutama Kementerian Agama (Kemenag) dan Badan Penyelenggara Haji (BPH), agar segera ditindaklanjuti demi perbaikan. Langkah pertama adalah audit sistem antrean haji secara komprehensif, termasuk meninjau pendaftaran, distribusi kuota, dan skema prioritas berdasarkan usia maupun kondisi fisik.

Langkah kedua, BPKN menekankan pentingnya inovasi digital dalam pengelolaan antrean haji. Sistem antrean berbasis data real-time harus diterapkan menyeluruh, transparan, dan mudah diakses publik. Sistem informasi haji ini dapat mencegah manipulasi dan menjamin kejelasan posisi antrean setiap jamaah secara terbuka.

Ketiga, BPKN mendorong penambahan kuota haji melalui jalur diplomatik. Pemerintah diharapkan lebih aktif bernegosiasi dengan Kerajaan Arab Saudi untuk penambahan kuota secara sah. Proses ini harus dilaporkan secara transparan kepada publik untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap upaya pemerintah.

Keempat, BPKN menyoroti pentingnya pemetaan kebutuhan jamaah berdasarkan wilayah dan usia. Misalnya, diperlukan alokasi kuota khusus bagi lansia, masyarakat dari daerah tertinggal, dan skema khusus bagi yang memilih jalur non-reguler dengan asas keadilan.

Langkah kelima adalah pelibatan konsumen dalam kebijakan haji. BPKN menilai penting dibukanya ruang partisipatif bagi publik dalam merumuskan kebijakan penyelenggaraan haji, sehingga aspirasi calon jamaah dapat menjadi bagian dari solusi jangka panjang.

Mufti Mubarok menegaskan bahwa perlindungan konsumen adalah amanat konstitusi, dan dalam konteks haji, negara harus hadir menjamin layanan yang adil, transparan, dan bermartabat. BPKN RI menyatakan kesiapannya untuk bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan demi memastikan sistem antrean haji lebih adaptif dan pro-konsumen ke depan.

Editor: Arianto 

Read More

Meski Pendapatan Turun, Steady Safe Bukukan Laba Bersih Rp27,3 Miliar di 2024

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

PT Steady Safe Tbk (SAFE) menutup tahun 2024 dengan strategi bisnis yang semakin fokus pada efisiensi, penguatan operasional, dan kesiapan menyambut era transportasi rendah emisi melalui armada bus listrik. Meski mencatat penurunan pendapatan, perusahaan justru berhasil mencetak pertumbuhan laba bersih signifikan.

Dalam Public Expose Tahunan yang digelar di Jakarta, Kamis (26/06/2025), Direktur Utama SAFE, John Pieter Sembiring menyampaikan bahwa pendapatan perusahaan sepanjang tahun 2024 sebesar Rp 233,6 miliar, turun 3,8% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp 242,8 miliar.

Penurunan ini, menurut John, disebabkan oleh penyesuaian tarif per kilometer berdasarkan kontrak dengan PT Transportasi Jakarta. “Tarif mengalami koreksi, tapi kami justru berhasil memangkas biaya langsung secara signifikan,” ujar John.

Pada tahun 2024, SAFE berhasil menekan biaya langsung menjadi Rp 154,4 miliar, turun 13,7% dari tahun sebelumnya sebesar Rp 177,8 miliar. Efisiensi ini dicapai melalui skema service maintenance berjenjang yang telah disepakati dengan PT Transportasi Jakarta.

Meski demikian, biaya usaha tercatat mengalami kenaikan menjadi Rp 17,51 miliar dari Rp 14,64 miliar. Hal ini dikarenakan operasional yang lebih intensif dan pengembangan sarana pendukung.

Menariknya, meskipun pendapatan turun, perusahaan mencatat laba bersih sebesar Rp 27,3 miliar, naik 38,8% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp 19,66 miliar. Lonjakan laba ini terjadi karena saldo utang pembelian bus yang makin kecil, sehingga beban bunga pinjaman ke PT Indomobil Finance (IMFI) berkurang secara signifikan.

Total aset perusahaan pada 2024 tercatat sebesar Rp 204,4 miliar, turun dari Rp 237,3 miliar di 2023. Penurunan ini disebabkan oleh penyusutan nilai aset bus sesuai kebijakan akuntansi perusahaan.

Kewajiban juga berhasil ditekan dari Rp 275,5 miliar menjadi Rp 215,3 miliar, berkat pembayaran utang leasing ke IMFI. Di sisi lain, defisiensi modal SAFE membaik, turun dari Rp 38,2 miliar menjadi Rp 10,9 miliar. Ini menunjukkan arah perbaikan struktur keuangan perusahaan secara bertahap.

Pada tahun 2024, kinerja operasional bus Transjakarta milik SAFE mengalami peningkatan. Kilometer tempuh tercatat sebesar 9.910.870 km, naik 337.511 km dibandingkan tahun 2023. Capaian ini menjadi indikator positif bagi layanan yang diberikan kepada warga DKI Jakarta.

Menurut manajemen, peningkatan performa ini diraih melalui evaluasi rutin dan komunikasi intensif dengan PT Transportasi Jakarta, serta proses rekrutmen pramudi yang lebih selektif. Pramudi dipilih secara ketat dengan melibatkan regulator dan mitra kerja guna memastikan kualitas dan keselamatan pelayanan.

Perseroan juga konsisten memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM), seperti keamanan, kenyamanan, keteraturan, hingga kesetaraan layanan. Untuk mendukung hal ini, SAFE menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (SMKPAU) dan melakukan pelatihan berkendara bersama Damkar, KNKT, Dishub, dan pihak-pihak terkait.

Sebagai bagian dari strategi peningkatan jangkauan operasional, SAFE menambah area pool kendaraan baru di Jalan Daan Mogot Km 11/37, Cengkareng, Jakarta Barat. Penambahan ini bertujuan memperluas rute operasional serta meningkatkan kilometer tempuh armada.

Terkait prospek bus listrik, manajemen menyatakan kesiapan penuh untuk mendukung program elektrifikasi transportasi umum di Jakarta. SAFE saat ini tengah menjalin kerjasama dengan dua produsen bus listrik dari Tiongkok, dan akan segera melakukan uji coba operasional bersama PT Transportasi Jakarta.

Dengan langkah ini, SAFE menargetkan dapat segera bergabung sebagai operator bus listrik saat penambahan kuota layanan dibuka oleh pemerintah. Komitmen ini sejalan dengan kebijakan pengurangan emisi karbon dan penghematan biaya operasional yang lebih baik.

Perusahaan menyadari bahwa masa depan transportasi publik terletak pada efisiensi, keberlanjutan, dan digitalisasi. Oleh karena itu, penguatan infrastruktur, peningkatan layanan, dan kesiapan pengoperasian bus listrik menjadi fokus utama.

“SAFE terus berupaya memperkuat lini operasional, memanfaatkan efisiensi biaya, dan bersiap memasuki era kendaraan ramah lingkungan,” tutup John Pieter.

Dengan rekam jejak kinerja yang solid dan visi keberlanjutan yang jelas, Steady Safe menatap masa depan industri transportasi Jakarta dengan penuh optimisme.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Waspadai Modus Penipuan Online Terbaru Lewat Halaman CAPTCHA Palsu

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Di era digital yang makin canggih, para penipu online juga makin licik. Modus terbaru yang kini marak adalah penggunaan CAPTCHA palsu yang terlihat seperti halaman verifikasi biasa. Tanpa curiga, banyak pengguna internet langsung mengeklik tombol “I’m not a robot” seperti biasa—padahal itu jebakan siber.

Begitu kamu klik CAPTCHA palsu itu, malware berbahaya langsung aktif di latar belakang. Dalam hitungan detik, data pribadi, akses login, bahkan akun bank dan dompet kripto bisa dicuri tanpa kamu sadari.

Malware ini bekerja diam-diam, mencuri informasi penting dan memanfaatkan kecanggihan teknologi penipuan online. Banyak korban mengalami kerugian besar karena data sensitif seperti password, PIN, dan kode OTP langsung jatuh ke tangan hacker.

Agar tidak menjadi korban serangan siber, berikut langkah sederhana yang bisa kamu lakukan:

• Selalu cek URL situs sebelum mengisi CAPTCHA.

• Hindari klik iklan mencurigakan dari situs yang tidak dikenal.

• Jangan pernah unduh file APK dari luar Google Play Store atau App Store.

• Aktifkan perlindungan antivirus dan anti-malware di perangkat.

CAPTCHA itu aman, tapi hanya jika situs tempat CAPTCHA muncul memang benar-benar terpercaya. Jangan anggap remeh satu klik—itu bisa jadi pintu masuk ke kerugian besar.

Bagikan informasi ini ke orang-orang terdekat agar mereka juga terhindar dari jebakan serupa. Edukasi adalah benteng pertama dalam menghadapi cyber crime yang terus berkembang.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Sektor Baja Tertekan, LMSH Optimistis Bangkit dengan Proyeksi Penjualan 2025

Duta Nusantara Merdeka |  Jakarta 

Emiten baja dan konstruksi, PT Lionmesh Prima Tbk (LMSH) mencatatkan penurunan penjualan signifikan sepanjang 2024. Total penjualan tercatat Rp91,62 miliar, turun 18,91% dari Rp112,98 miliar pada 2023. 

"Penurunan ini dipicu oleh turunnya harga jual per kilogram serta melemahnya volume penjualan menjadi 8.382 ton," kata Direktur Utama LMSH, Lawer Supendi, saat Public Expose di Jakarta, Kamis (26/06/2025).

Disisi lain, LMSH membukukan rugi tahun berjalan sebesar Rp7,48 miliar dengan margin rugi bersih mencapai -8,16%. Realisasi penjualan tahun 2024 hanya mencapai 57,26% dari target Rp160 miliar.

Melihat kondisi global dan ketatnya persaingan—terutama dari produk berteknologi Induction Furnace—yang lebih murah meski berkualitas lebih rendah, LMSH berencana memperkuat efisiensi operasional dan menjaga daya saing. 

Target penjualan 2025 diproyeksikan Rp102,7 miliar, dengan estimasi laba bersih sebesar Rp2,57 miliar jika situasi geopolitik dan ekonomi global membaik.

Perseroan juga memproyeksikan beban usaha akan tetap stabil, dengan kenaikan sekitar 5% pada biaya penjualan. Guna menghadapi ketidakpastian global, langkah strategis akan difokuskan pada optimalisasi utilisasi produksi dan efisiensi biaya.

Dari sisi pasar modal, LMSH menerima surat peringatan dari BEI karena belum memenuhi ketentuan free float saham. Akibatnya, perdagangan saham sempat dihentikan sementara. Perseroan saat ini tengah menjajaki opsi strategis guna meningkatkan likuiditas dan proporsi saham publik.

Meskipun tantangan masih ada, LMSH tetap menunjukkan tekad untuk bangkit dengan strategi jangka menengah yang realistis dan adaptif terhadap perubahan pasar baja dan konstruksi nasional.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Menag: Gunakan Bahasa Agama agar Kebijakan Lebih Menyentuh Hati Rakyat

Duta Nusantara Merdeka | Sumedang 

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengingatkan pentingnya penggunaan bahasa agama dalam menyampaikan kebijakan pemerintah, baik pusat maupun daerah. Menurutnya, pendekatan religius lebih mudah diterima oleh publik karena selaras dengan kultur komunikasi masyarakat Indonesia.

“Bahasa masyarakat itu sehari-hari adalah bahasa agama. Jika pemimpin menggunakan bahasa agama dalam berkomunikasi, audiens akan lebih mudah tersentuh,” ujar Nasaruddin dalam Retret Kepala Daerah Gelombang II di Kampus IPDN, Jatinangor, Kamis (26/6/2025).

Menag menambahkan, kepala daerah harus menggabungkan pendekatan induktif—yakni menyampaikan pesan dari bawah ke atas—dengan pendekatan kuantitatif, yaitu menyajikan data yang jelas dan berbasis riset. Kombinasi keduanya dinilai ampuh dalam memperkuat komunikasi publik yang efektif dan menyentuh nurani masyarakat.

Ia mencontohkan cara Prabowo Subianto yang menyapa audiens secara personal. “Itu lebih menyentuh daripada sekadar menyebut ‘Yang terhormat Bapak-Ibu’. Itulah kekuatan komunikasi yang membumi,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Nasaruddin juga mengajak para pemimpin daerah memahami moderasi beragama. Konsep ini tidak mengubah ajaran agama, tetapi menyesuaikan cara beragama dengan dinamika zaman. “Bukan kitab suci yang diubah, tapi cara kita memahami dan mengamalkannya yang perlu diperbarui,” katanya.

Ia menegaskan, meski kepala daerah bukan tokoh agama, mereka tetap harus memahami simbol-simbol bahasa religius masyarakat. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus membangun kedekatan emosional.

Dengan pendekatan yang lebih spiritual dan berdasar data, Nasaruddin berharap komunikasi antara pemimpin dan rakyat bisa lebih harmonis, efektif, dan berdampak nyata dalam kehidupan sosial.

Editor: Arianto 

Read More