Presiden Prabowo Subianto Saksikan Pengucapan Sumpah Sunarto sebagai Ketua MA

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pengangkatan Sunarto yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua MA Bidang Yudisial tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 136/P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dengan Hormat Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial dan Pengangkatan Ketua Mahkamah Agung.

Presiden Prabowo Subianto menyaksikan pengucapan sumpah Sunarto sebagai Ketua Mahkamah Agung (MA). Pengucapan sumpah tersebut digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa, 22 Oktober 2024.

Pengangkatan Sunarto yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua MA Bidang Yudisial tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 136/P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dengan Hormat Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial dan Pengangkatan Ketua Mahkamah Agung.

Ia terpilih menjadi Ketua MA setelah meraih 30 suara hakim agung dari total 44 suara di dalam sidang paripurna khusus yang beragenda utama pemilihan Ketua Mahkamah Agung pada Rabu, 16 Oktober 2024. Sunarto akan menjalankan tugas sebagai Ketua MA periode 2024-2029 menggantikan Ketua MA sebelumnya, Syarifuddin, yang memasuki masa pensiun.

“Saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban Ketua Mahkamah Agung dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa,” ujar Sunarto mengucapkan penggalan sumpah jabatannya.

Sunarto yang lahir di Sumenep pada 11 April 1959, memulai kariernya di dunia peradilan sebagai Calon Hakim di Pengadilan Negeri Surabaya pada tahun 1985. 

Perjalanan kariernya terus berlanjut hingga menjadi Hakim Agung pada tahun 2015 dan Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial tahun 2018, serta Wakil Ketua MA Bidang Yudisial pada Februari 2023.

Acara pengucapan sumpah diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming untuk kemudian diikuti oleh para undangan lainnya. (Arianto)

Read More

Mentrans Iftitah Wujudkan Program Distribusi Pemerataan Pembangunan Berkelanjutan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Transmigrasi, Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menegaskan, program transmigrasi bukan sekadar kegiatan perpindahan penduduk. Lebih dari itu, transmigrasi merupakan program distribusi pemerataan pembangunan berkelanjutan yang dilakukan oleh patriot bangsa ke setiap pelosok negeri.

Dengan demikian, para transmigran tidak bisa dipandang sebelah mata, sebab mereka adalah orang-orang yang dedikasinya mentereng dan membanggakan bagi pemerataan kesejahteraan dan kemajuan di Indonesia.

"Pak Presiden Prabowo Subianto memberikan tugas kepada saya untuk membuat Kementerian Transmigrasi mentereng kembali. Yakni membangun kebanggaan, bahwa kaum Transmigran itu bukan kaum pinggiran. Justru menurut Pak Prabowo mereka (transmigran) adalah patriot bangsa," tegas Mentrans Iftitah saat memberi sambutan dalam acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Menteri Transmigrasi bersama PIt. Mendes PDT Muhadjir Effendy, di kantor Kemendes PDT, Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (21/10/2024).

Lebih lanjut, Mentrans Iftitah menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto berharap agar program transmigrasi dapat menyebar dan menjangkau berbagai wilayah secara menyeluruh, khususnya di daerah Indonesia Timur.

Sebaran penduduk itu akan memprakarsai pembangunan di wilayah-wilayah yang sebelumnya terisolasi baik secara akses maupun secara sumber daya. 

Seperti diketahui, sejauh ini pembangunan wilayah melalui program transmigrasi itu telah berhasil mendorong terbentuknya daerah-daerah administrasi baru. Yaitu 1.567 desa definitif, 466 ibu kota kecamatan, dan 116 ibu kota kabupaten.

"Pak presiden juga meminta agar mengirim para Transmigran untuk menyebar ke seluruh pelosok Indonesia. Utamanya di kawasan Indonesia timur, terutama di Papua. Agar lebih merata dalam konteks kesejahteraannya," ujar Iftitah.

Mentrans Iftitah juga mengajak agar seluruh Jajaran Pimpinan dan Staf di Kementerian Transmigrasi dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal untuk dapat menjaga konsolidasi kebijakan dan program pembangunan.

Sebab setelah berbagai keahlian dan perspektif dari dua Kementerian itu bersatu satu frekuensi, maka secara otomatis dapat meningkatkan kualitas kebijakan dan hasil yang didapatkan.

"Oleh karena itu, saya mengajak seluruh jajaran pimpinan dan staf di Kementerian Transmigrasi, agar bekerja bersama-sama berkolaborasi dalam mewujudkan kebanggaan transmigrasi," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Ditjen Badilum Dorong Satuan Kerja Pengadilan Negeri Tingkatkan Kualitas Layanan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum selalu berusaha untuk mendorong satuan kerja pengadilan negeri untuk meningkatkan kualitas layanan. Salah satunya adalah dengan memberikan penghargaan bagi satuan kerja yang memberikan pelayanan terbaik. Tahun ini, Ditjen Badilum kembali melaksanakan penilaian lomba dalam untuk memilih satuan kerja dengan prestasi dalam kinerjanya. 

Salah satu yang dilombakan adalah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjadi salah satu satuan kerja yang lolos ke tahap lanjutan penilaian, sehingga mendapat kunjungan penilaian dari Ditjen Badilum pada Jumat, 18 Oktober 2024. 

Tim dari Ditjen Badilum yang dipimpin oleh Kepala Subdirektorat Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan Umum, Herti Setiawati RR, S.H., M.H. disambut oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Dr. Ibrahim Palino, S.H., M.H.. Tujuan dari penilaian ini adalah untuk menilai proses pemberian informasi terkait pelayanan peradilan kepada masyarakat. 

Sebagai pengadilan negeri yang sudah menerapkan register perkara berbasis elektronik (E-Register), PN Jakarta Utara juga melakukan monitoring dan evaluasi (monev) bersama tim dari DItjen Badilum, untuk memastikan penanganan perkara semakin baik dibanding dengan sebelumnya menggunakan buku register untuk mencatat perkara secara manual.

Selain itu, Tim Ditjen Badilum juga melakukan asesmen Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) di PN Jakarta Utara, dengan penilaian bidang teknis (core business) yaitu penyelesaian perkara, tertib administrasi upaya hukum, pemberian layanan hukum dan pelaksanaan eksekusi, serta non teknis (pendukung) seperti pengelolaan anggaran, sumber daya manusia hakim dan aparatur peradilan dan pengelolaan teknologi informasi. (Arianto)

Read More

Sertijab Mendes, Yandri Optimis Wujudkan Indonesia Emas 2045

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto mengungkapkan, pembangunan dari desa penting dilakukan secara masif, efektif, dan maksimal. Menurutnya, hal itu akan mempercepat koneksi setiap desa di pelosok negeri dalam mewujudkan cita-cita Indonesia Emas tahun 2045, serta membentuk desa yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan.

"Saya diberi amanat mulia oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Kita optimis membangun dari desa akan mempercepat Indonesia emas 2045," tegas Yandri saat memberi sambutan dalam acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal bersama Plt. Mendes PDT Muhadjir Effendy, di kantor Kemendes PDT, Kalibata, Senin (21/10/2024).

Lebih luas, Mendes Yandri juga mengajak semua jajaran pejabat dan staf di Kemendes PDT untuk meningkatkan konsolidasi dalam menentukan kompas pembangunan desa dalam lima tahun ke depan. 

Mendes Yandri berharap agar seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan desa dapat menyatukan visi dan misi dalam upaya membangun Indonesia yang lebih baik. Hal itu dinilai mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara optimal dan menyeluruh.

"Kita perlu dukungan, kita perlu sinergi kuat. Oleh karena itu saya mengajak kepada seluruh jajaran di Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, ayo kita bergandengan tangan, karena dharmabakti kita ditunggu oleh bangsa dan negara," kataYandri.

Lahir pada 7 November 1974, Yandri miliki karier politik yang panjang dan terbilang sukses. Ia pertama kali menjabat sebagai anggota DPR-RI pada tahun 2012, dan hingga kini telah mewakili Dapil Lampung I serta Banten II dalam tiga periode berbeda.

Yandri Susanto menyelesaikan pendidikan dasar hingga menengahnya di Bengkulu. Setelah itu, dia meraih gelar sarjana di bidang Peternakan dari Universitas Bengkulu pada tahun 1998.

Tak berhenti di situ, Yandri kemudian melanjutkan pendidikan S2 di Universitas KH. Abdul Chalim dan lulus pada tahun 2024.

Karir politik Yandri dimulai pada tahun 2004 ketika dia mulai aktif di Barisan Muda (BM) PAN sebagai Wakil Sekretaris Jenderal.

Karir politiknya terus berlanjut, dia dipercaya menjadi Sekjen BM PAN pada 2006 hingga 2011. Pada periode 2011-2016, Yandri menjabat sebagai Ketua Umum BM PAN yang menunjukkan komitmennya dalam memperkuat peran pemuda di partai. Selama masa tersebut dia juga aktif di KNPI sebagai Ketua Bidang Pariwisata.

Di kancah politik nasional, Yandri terpilih menjadi anggota DPR RI pada tahun 2012. Saat itu dia mewakili Dapil Lampung I sebelum kemudian mewakili Dapil Banten II sejak 2014. Pengalaman Yandri di DPR sangat luas, terutama dalam bidang keagamaan, sosial, dan kemanusiaan ketika ia menjabat sebagai Ketua Komisi VIII DPR RI dari 2019 hingga 2022.

Karir politik Yandri Susanto semakin berkembang ketika ia diangkat menjadi Wakil Ketua MPR RI menggantikan Zulkifli Hasan yang saat itu dilantik menjadi Menteri Perdagangan.

Selain di bidang politik, Yandri juga memiliki pengalaman di sektor swasta. Dia pernah menjadi Tenaga Ahli DPR-RI/MPR-RI pada 2004 serta menjabat sebagai Direktur di beberapa perusahaan seperti PT Solusi Plus dan PT Suplai Plus pada periode 2004-2012. (Arianto)

Read More

Presiden Prabowo Lantik Sejumlah Pejabat Setingkat Menteri di Istana Negara

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah pejabat setingkat menteri di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 21 Oktober 2024. Para pejabat tersebut akan membantu Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam masa jabatan tahun 2024-2029.

Adapun sejumlah pejabat setingkat menteri yang dilantik antara lain Jaksa Agung, Kepala Badan Intelijen Negara, Kepala dan Wakil Kepala Staf Kepresidenan, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional.

Presiden Prabowo resmi melantik Sanitiar Burhanuddin sebagai Jaksa Agung berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 135/P Tahun 2024 tentang Pengangkatan Jaksa Agung Republik Indonesia. 

Selain itu, Muhammad Herindra dilantik sebagai Kepala Badan Intelijen Negara berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 134/P tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Badan Intelijen Negara.

Kemudian, pelantikan AM Putranto sebagai Kepala Staf Kepresidenan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 137/P Tahun 2024 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Staf Kepresidenan.

Sementara itu, pelantikan Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. 

Selanjutnya, pelantikan Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 139/P Tahun 2024 tentang Pengangkatan Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Presiden Prabowo Subianto kemudian memimpin pengucapan sumpah para pejabat setingkat menteri periode tahun 2024-2029.

“Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” demikian Presiden mendiktekan sumpah jabatan.

Acara pelantikan tersebut kemudian diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Prabowo Subianto serta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Ibu Selvi Ananda untuk kemudian diikuti oleh tamu undangan yang hadir. (Arianto)

Read More

Presiden Prabowo Gelar Pertemuan dengan Sejumlah Pemimpin Negara dan Utusan Khusus

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan sejumlah pemimpin negara dan utusan khusus di Istana Merdeka, Jakarta, pada Minggu, 20 Oktober 2024, usai dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2024-2029. 

Para pemimpin yang hadir di Istana Merdeka yaitu PM Republik Korea Han Duck Soo, PM Singapura Lawrence Shyun Tsai Wong, PM Papua Nugini James Marape, PM Vanuatu Charlot Salwai, Wakil Presiden Laos Pany Yathotou, dan Wakil Presiden Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Han Zheng.

Sebelumnya, Para pemimpin dan utusan khusus negara tersebut turut menghadiri pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD.

Pertemuan pertama dilakukan dengan Wakil Perdana Menteri (PM) Australia, Richard Marles yang tiba sekitar pukul 16.30 WIB. Usai berfoto bersama dan mengisi buku tamu kenegaraan di Ruang Kredensial, Presiden Prabowo dan Wakil PM berbincang di Ruang Jepara.

Setelahnya, secara berturut-turut Presiden Prabowo bertemu dengan utusan khusus dari Inggris David Lammy, dan Wakil PM Selandia Baru Winston Peters. 

Tak hanya utusan khusus, sore ini Presiden Prabowo juga menerima kunjungan dari para pemimpin negara-negara sahabat.

Para pemimpin yang hadir di Istana Merdeka yaitu PM Republik Korea Han Duck Soo, PM Singapura Lawrence Shyun Tsai Wong, PM Papua Nugini James Marape, PM Vanuatu Charlot Salwai, Wakil Presiden Laos Pany Yathotou, dan Wakil Presiden Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Han Zheng.

Pertemuan yang digelar di Istana Merdeka menjadi salah satu langkah penting dalam pemerintahan Presiden Prabowo untuk memperkuat hubungan diplomatik dengan berbagai negara. 

Pertemuan ini juga membuka peluang bagi peningkatan kerja sama di berbagai sektor yang diharapkan dapat membawa manfaat bagi masyarakat di kedua negara. (Arianto)

Read More

Awal Baru di Era Kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran: Semangat untuk Kemajuan Bangsa Indonesia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pada Minggu, 20 Oktober 2024, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen MPR, Senayan, Jakarta, sejarah baru tercipta dengan pelantikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Momentum ini menandai awal baru dan lembaran baru dalam perjalanan bangsa Indonesia, yang penuh semangat dan harapan untuk kemajuan.

Dalam pidatonya yang lantang dan penuh semangat, Presiden Prabowo menyampaikan tekad untuk selalu mengedepankan kepentingan rakyat Indonesia. Ia menegaskan pentingnya berbakti kepada UUD 1945 dan menjadikan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas utama. Presiden Prabowo menyoroti bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hasil pengorbanan rakyat, dan bahwa korupsi merupakan ancaman serius bagi kesejahteraan bangsa.

Prabowo mengkritisi banyaknya pengusaha yang tidak nasionalis karena terlibat dalam korupsi, serta menyatakan keprihatinannya terhadap rakyat yang belum sepenuhnya merasakan hasil kemerdekaan. Ia menekankan bahwa pemimpin politik harus lebih dari sekadar melihat angka statistik; mereka harus berani menghadapi tantangan dan mengatasi berbagai permasalahan bangsa.

Dalam visi kepemimpinannya, Presiden Prabowo berkomitmen untuk mencapai swasembada pangan dan energi dalam lima tahun ke depan. Ia berencana memanfaatkan sumber daya alam seperti tanaman nabati, air, dan geothermal sebagai energi alternatif. Subsidi juga akan difokuskan langsung kepada kepala keluarga, memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan makanan bergizi.

Presiden Prabowo juga menegaskan pentingnya hilirisasi komoditas dan bersikap tegas dalam melawan korupsi. Ia mendorong para pemimpin untuk menjadi contoh teladan dalam menjalankan pemerintahan yang bersih dan mengutamakan kebersamaan di atas segala perbedaan. Ia ingin mewujudkan demokrasi yang santun, sesuai dengan budaya Indonesia, dan mendorong persatuan serta kerjasama demi mencapai cita-cita leluhur bangsa.

Poin lain yang menjadi sorotan Prabowo adalah pentingnya menjaga kekayaan alam Indonesia agar tidak dieksploitasi secara murah oleh pihak asing. Ia juga menyatakan komitmen untuk mendukung kemerdekaan Palestina sebagai bagian dari solidaritas internasional.

Sayangnya, isu kesejahteraan insan pers tidak mendapat perhatian khusus dalam pidato Presiden Prabowo. Ketua Umum Forum Silahturahmi Media Mahkamah Agung Republik Indonesia, Syamsul Bahri, berharap bahwa di masa mendatang, pemerintah dapat lebih memperhatikan nasib dan kesejahteraan insan pers sebagai salah satu indikator negara yang maju dan sejahtera.

Dengan visi dan semangat yang ditunjukkan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran, diharapkan kepemimpinan ini dapat membawa Indonesia menuju era yang lebih sejahtera dan merata untuk seluruh lapisan masyarakat. Momentum ini bukan hanya sekedar awal baru, tetapi juga simbol dari harapan dan perjuangan baru bagi bangsa Indonesia.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

PAC Kosambi Grib Jaya Gelar Pelantikan Ranting Se-Kecamatan Kosambi Dibarengin Santunan Yatim Piatu

Duta Nusantara Merdeka | Kosambi, Kab. Tangerang 

PAC Kosambi Grib Jaya menggelar acara pelantikan ranting se-Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, pada Sabtu (19/10/2024). Acara tersebut dihadiri oleh berbagai tokoh penting, termasuk Panglima Utara H. HM. Fatoni, Bu Hj. Maimunah DPC Srikandi Kabupaten Tangerang, Ketua Ranting PP Robinson Harahap, Waka Ilham, Panglima Utara H. Dayat, Untung S, dan Ketua DPAC Kec. Kosambi BPPKB BANTEN Keken Romli.

Pelantikan tersebut melibatkan ranting Dadap (Parman/RW Sipit), ranting Salembaran Jaya (Sahfol Daeli/Jeck), Salembaran Jati (M. Roji), ranting Jatimulya (Herman), ranting Cengklong (Muhammad/Papih Muh), ranting Unit Benda (Rafin), dan ranting Kosambi Timur (Untung S). Kegiatan berlangsung meriah di Kp. Baru Dadap RT.001/RW.003, Kel. Dadap, Kec. Kosambi, Kab. Tangerang, dan sekaligus menjadi ajang silaturahmi bagi anggota Grib Jaya.

Ketua ARRAY selaku Ketua PAC Kosambi Grib Jaya menegaskan bahwa acara ini menjadi bukti nyata kontribusi organisasi Grib Jaya terhadap masyarakat. "Kami sangat mengapresiasi Ketua Ranting Grib Jaya se-Kecamatan Kosambi atas dedikasinya. Ini cermin bahwa Grib Jaya benar-benar hadir di tengah masyarakat, membantu mereka yang membutuhkan," ujarnya.

Salah satu momen yang paling berkesan dalam acara tersebut adalah pemberian santunan kepada 27 anak yatim piatu di wilayah Kecamatan Kosambi. Kegiatan sosial ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak sebagai bentuk kepedulian terhadap mereka yang kurang mampu. Ketua ARRAY berharap aksi sosial seperti ini bisa menjadi inspirasi bagi organisasi lain di Kabupaten Tangerang.

"Kami berharap organisasi lainnya juga bisa turut serta dalam kegiatan sosial ini, memberikan santunan kepada yang membutuhkan. Kami akan terus berusaha berbagi kepada masyarakat, terutama mereka yang secara ekonomi kurang mampu," lanjutnya.

Lebih lanjut, Ketua ARRAY juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi, baik dari instansi maupun para donatur yang berkontribusi untuk kesuksesan acara. "Ini adalah hasil kerja sama dari anggota dan para donatur yang ada di wilayah Kecamatan Kosambi. Kami berharap kemitraan ini bisa terus terjalin dengan baik ke depannya," tutup Ketua ARRAY.

Acara ini menjadi contoh nyata dari sinergi antara organisasi dan masyarakat, dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan sosial di Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang. Grib Jaya PAC Kosambi terus berupaya menjadikan momen ini sebagai ajang untuk menginspirasi generasi muda agar peduli dan berbagi kepada sesama.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Bhayangkari Peduli Korban Kebakaran di Kalianyar

Duta Nusantara Merdeka | Kalianyar Tambora

Warga yang terdampak musibah kebakaran di Kalianyar Tambora tengah merasakan kehangatan di tengah suasana duka yang menyelimuti. Pada Jumat, 18 Oktober 2024, Wakil Ketua Bhayangkari Cabang Metro Jakarta Barat, Ny. Dini Arsya Khadafi, bersama jajarannya, menunjukkan empati melalui kegiatan Bhayangkari Peduli dengan memberikan dukungan moral dan bantuan nyata kepada korban kebakaran tersebut.

Didampingi oleh Ketua Bhayangkari Ranting Tambora, Ny. Dian Donny Agung Harvida, mereka mengunjungi tenda pengungsian di Lapangan Sepak Bola Persima, tempat para korban sementara berlindung. Kehadiran mereka membawa pesan dukungan emosional dan pemberian sembako, serta kebutuhan lain yang sangat diperlukan oleh para warga yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana tersebut.

Dalam sambutannya, Ny. Dini Arsya Khadafi mengungkapkan rasa duka cita mendalam atas musibah yang menimpa warga Tambora. Ia menyampaikan harapan agar mereka diberikan ketabahan dan kekuatan dalam menghadapi cobaan ini. Kata-kata penuh empati dan senyum hangat dari beliau memberikan secercah harapan bagi para korban yang tengah berjuang.

“Kami turut berduka cita atas musibah kebakaran yang terjadi. Semoga Bapak dan Ibu diberikan ketabahan, kekuatan, dan bisa segera bangkit dari cobaan ini,” ujar Ny. Dini Arsya Khadafi dengan penuh kelembutan.

Kegiatan Bhayangkari Peduli ini bukan hanya tentang penyerahan sembako dan bantuan material, tetapi juga menyampaikan pesan solidaritas dari istri-istri anggota Polri kepada masyarakat. Bhayangkari juga memberikan dukungan emosional yang sangat berarti di tengah kondisi sulit ini.

Suasana haru mengiringi penyerahan bantuan kepada warga di tenda pengungsian. Para korban menyambut kedatangan Bhayangkari dengan rasa terima kasih yang mendalam, terpancar dari wajah mereka yang penuh harapan. Ny. Dini Arsya Khadafi bahkan terlibat langsung dalam dialog dengan para warga, mendengarkan keluhan dan kebutuhan mereka dengan hati yang terbuka.

“Kami sangat berterima kasih atas bantuan yang diberikan oleh Bhayangkari. Ini benar-benar membantu kami di saat-saat sulit seperti sekarang,” ungkap salah seorang warga dengan mata berkaca-kaca.

Kebakaran di Kalianyar Tambora ini menyisakan luka bagi warga, namun dengan adanya dukungan dari Bhayangkari diharapkan mereka dapat segera pulih. Solidaritas Polri dan masyarakat ini menjadi fondasi untuk menguatkan harapan agar kehidupan mereka dapat kembali seperti sediakala.

Kegiatan Bhayangkari Peduli ini menjadi bukti nyata akan kepedulian yang tidak terbatas pada sisi material saja, namun juga menyentuh emosi dan jiwa para korban. Semangat kebersamaan ini memperkuat jalinan antara Polri dan masyarakat, menciptakan ikatan yang kokoh di tengah cobaan hidup yang dihadapi. Kehangatan dan harapan terus hidup dalam setiap langkah mereka untuk bangkit kembali. (Arianto)

Read More

Kemenkes Revitalisasi Pedoman Kerja Puskesmas

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menggulirkan Transformasi Sistem Kesehatan yang mana salah satu pilarnya adalah Transformasi Layanan Kesehatan Primer.

Layanan kesehatan primer, yang merupakan layanan paling dekat dengan masyarakat, kini berfokus pada upaya menjaga kesehatan masyarakat, bukan hanya mengobati yang sakit.

Oleh karena itu, pendekatan yang dipilih untuk pelayanan kesehatan primer saat ini adalah memperkuat layanan promotif dan preventif yang berbasis siklus hidup melalui Integrasi Layanan Kesehatan Primer (ILP).

Untuk memperkuat implementasi ILP, Kemenkes menyusun panduan pelaksanaan pelayanan berupa Pedoman Kerja Puskesmas dan Pustu, yang merupakan integrasi dari berbagai pedoman program yang ada di pelayanan kesehatan primer.

“Jadi memang ini (pedoman kerja) perlu pembaharuan, karena fokus kesehatan sebelumnya lebih banyak ke kuratif, bukan ke promotif-preventif yang seharusnya kita lakukan disana, dan hal ini (kuratif-preventif) sudah ditunjuk oleh pendahulu-pendahulu kita,” ujar Menkes Budi Gunadi Sadikin dalam keterangan pers, Sabtu (19/10/2024).

Menkes Budi juga menekankan pentingnya revitalisasi pedoman kerja puskesmas dan pustu yang sudah ada. Revitalisasi itu tidak dengan merusak yang sudah ada, tetapi menambahkan pedoman baru yang disesuaikan dengan status kesehatan Indonesia saat ini.

Pedoman kerja yang sebelumnya disusun pada 1974 menyesuaikan status demografi Indonesia saat itu yang masih kategori muda, berbeda dengan tahun 2024 yang status demografi mulai menua.

“Itu sebabnya pedoman kerja puskesmas dan adanya ILP ini mesti kita adjust, bukan kita ubah. Karena profil demografi dan epidemiologi berubah, di mana dulu banyak balita dan ibu hamil, sekarang sudah banyak lansia-lansia,” pungkas Menkes Budi.

Pedoman Kerja Puskesmas ini terdiri dari 5 pedoman, yakni:

• Klaster I – Manajamen

• Klaster II – Kesehatan Ibu dan Anak

• Klaster III – Kesehatan Dewasa dan Lanjut Usia

• Klater IV – Penanggulangan Penyakit Menular dan Kesehatan Lingkungan

• Lintas Klaster

• Pedoman Kerja Puskesmas Pambantu (PUSTU)

Sementara itu, Pedoman Kerja Puskesmas Pembantu berisi skema pelayanan Pustu dan penjelasan pelayanannya, baik dalam gedung maupun di luar gedung.

Dengan demikian, tenaga kesehatan dan kader dapat memberikan pelayanan kesehatan dan mengelola kegiatan pemberdayaan masyarakat (kegiatan posyandu) di wilayahnya. 

Tujuannya, Pustu mampu bertanggung jawab terhadap hasil status kesehatan di desa maupun kelurahannya.

Pedoman ini diharapkan akan mempermudah petugas kesehatan di puskesmas dan puskesmas pembantu untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai sasaran siklus hidupnya, memahami permasalahan kesehatan di wilayahnya, serta melakukan pembinaan terhadap jejaring pelayanan kesehatan di wilayah. 

Sehingga, penguatan pelayanan primer dapat terwujud dan mendorong pelayanan kesehatan yang lebih berkualitas, efisien, dan terukur.

ILP mengubah pola kerja layanan kesehatan dengan menitikberatkan pada upaya promotif dan preventif berbasis siklus hidup, sehingga dapat memberikan layanan kesehatan yang lebih terintegrasi dan komprehensif.

“Sejak diluncurkan setahun lalu, sekitar 3.710 puskesmas di 331 kabupaten/kota sudah menerapkan ILP dari target 4.072 puskesmas” ujar Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Maria Endang Sumiwi ketika memberikan sambutan pada pembukaan Kegiatan Pemberian Penghargaan Puskesmas dan Launching Pedoman Kerja Puskesmas di Jakarta, Jumat (18/10).

Dengan tema “Transformasi Puskesmas Menuju Indonesia Emas 2045”, kegiatan ini memberikan apresiasi kepada pemerintah provinsi, kabupaten, kota, desa, dan kelurahan yang memiliki Komitmen Layanan Primer terbaik. 

Selain itu, penghargaan juga diberikan kepada 11 puskesmas terbaik yang dikelompokkan dalam kategori Perkotaan, Pedesaan, Terpencil, dan Sangat Terpencil, serta penghargaan kepada puskesmas yang menjadi tempat kaji banding ILP terbanyak.

“Hal ini juga yang mendorong Kementerian Kesehatan untuk memberikan apresiasi kepada para pihak yang terlibat dalam penguatan pelayanan kesehatan primer. 

Selain itu juga, untuk mengoptimalkan pelayanan kesehatan di puskesmas dan pustu (puskesmas pembantu), telah disusun sebuah pedoman kerja untuk puskesmas dan pustu” ujar Dirjen Endang. (Arianto)

Read More

Presiden Jokowi Pamit dengan Kabinet Indonesia Maju

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Momen kehangatan semakin terasa ketika di tengah acara, Presiden Jokowi berpindah meja untuk menghampiri para menteri. Ia terlihat berbincang hangat dengan beberapa di antaranya, menjalin komunikasi yang akrab dan penuh canda tawa.

Istana Negara Jakarta pada Jumat siang, 18 Oktober 2024, kembali menjadi saksi momen penting ketika Presiden Joko Widodo menggelar jamuan santap siang bersama jelang purnatugas 20 Oktober mendatang. 

Acara ini tidak hanya dihadiri oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin, tetapi juga oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto, sejumlah pimpinan lembaga tinggi negara, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para wakil menteri, para anggota Dewan Pertimbangan Presiden, dan sejumlah kepala badan.

Suasana terlihat penuh kehangatan, dengan dialog yang santai dan canda tawa mewarnai pertemuan tersebut. 

Acara dimulai dengan sambutan dari Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, yang memberikan pengantar dengan penuh hormat.

“Selamat datang di Istana Negara. Ini adalah acara makan siang bersama. Agenda utamanya nanti Bapak Presiden yang menyampaikan,” ujar Pratikno.

Setelah sambutan singkat tersebut, makan siang pun dimulai. Hidangan prasmanan disediakan dengan beragam menu khas Tanah Air, mulai dari soto bangkong, asinan, nasi liwet, kambing guling, pempek, hingga mie ayam.

Para menteri dan tamu undangan bebas mengambil makanan di stan yang telah disiapkan, menciptakan suasana yang akrab dan santai. Di meja utama, Presiden Jokowi duduk bersama Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Presiden terpilih Prabowo Subianto, Mensesneg Pratikno, serta Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Momen kehangatan semakin terasa ketika di tengah acara, Presiden Jokowi berpindah meja untuk menghampiri para menteri. Ia terlihat berbincang hangat dengan beberapa di antaranya, menjalin komunikasi yang akrab dan penuh canda tawa. Para menteri pun tampak menikmati momen ini, mereka santai sambil mengobrol, sesekali tertawa bersama rekan-rekan kabinet.

Di penghujung jamuan, Presiden Jokowi memberikan kata sambutan. Ia memulai dengan mengingat perjalanan 10 tahun pemerintahannya, di mana banyak momen penting dan dinamika yang telah mereka lalui bersama.

“Kita telah lalui bersama-sama, banyak tantangan-tantangan yang kita diskusikan, kita debatkan, kita ramaikan di dalam rapat-rapat kabinet, rapat terbatas, dan rapat internal,” ujar Presiden.

Presiden Jokowi juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan kerja keras seluruh kabinetnya selama satu dekade terakhir. Ia berharap apa yang telah dikerjakan bersama dapat bermanfaat bagi bangsa dan negara.

“Saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan, atas support, atas kerja keras untuk negara ini. 

Dan saya berharap apa yang sudah kita lakukan dalam 10 tahun ini bermanfaat bagi rakyat, bermanfaat bagi negara, bermanfaat bagi bangsa kita yang kita cintai,” ungkap Presiden.

Tak lupa, Presiden Jokowi menyampaikan selamat bekerja kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto dan kabinet barunya. Presiden Jokowi turut mengucapkan permintaan maaf kepada seluruh jajarannya jika selama masa interaksi dan kerja sama ada hal-hal yang kurang berkenan.

“Hari Minggu siang saya akan pulang ke Solo. Kalau ada yang pas ke Jogja 30 menit nanti lewat tol bisa silakan kalau ada yang ingin ke Solo. Kalau pakai jalan tol ada yang ke Surabaya lewatnya pasti harus lewat Solo, silakan juga kalau ingin mampir ke rumah. Sekali lagi mohon maaf,” ucap Presiden.

Jamuan makan siang ini bukan sekadar pertemuan formal, tetapi menjadi momen keakraban dan perpisahan hangat antara Presiden Joko Widodo dengan jajaran Kabinet Indonesia Maju. (Arianto)

Read More

Tokoh Dayak Minta Dilibatkan dalam Kabinet Presiden Prabowo - Gibran

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Dalam sebuah pernyataan yang menggugah, Majelis Adat Dayak Nasional (MADN), Dewan Adat Dayak se-Indonesia dan Organisasi Masyarakat Dayak se-Kalimantan menyuarakan harapan agar tokoh dan putra-putri Dayak dilibatkan dalam kabinet pemerintahan presiden terpilih. 

Pimpinan MADN Mikael Pai menegaskan pentingnya representasi masyarakat Dayak dalam pemerintahan, mengingat kontribusi besar mereka terhadap negara.

“Kami ingin agar suara masyarakat Dayak didengar dan dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Keterlibatan kami dalam kabinet bukan hanya untuk simbolis, tetapi juga untuk memastikan bahwa kepentingan dan aspirasi masyarakat Dayak terwakili,” ujar Mikael PAI dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (18/10/2024). 

Mikael Pai mencatat bahwa meskipun masyarakat Dayak merasa terpinggirkan selama bertahun-tahun, mereka tetap setia mendukung negara dan tidak pernah menantang kedaulatan Indonesia.

Ia juga menekankan bahwa peran masyarakat adat sangat penting dalam menjaga keseimbangan dan keadilan bagi semua elemen bangsa. 

“Kami berharap pemerintah baru dapat menjalin komunikasi yang lebih baik dengan masyarakat Dayak dan tidak mengabaikan kontribusi yang telah kami berikan,” katanya.

Michael menjelaskan bahwa meskipun komunikasi telah dilakukan dengan tim dekat presiden terpilih, hingga saat ini belum ada respons konkret terkait keterlibatan tokoh Dayak dalam pemerintahan. 

“Kami sudah bertemu dengan beberapa penasihat dan anggota tim, tetapi belum ada jawaban pasti mengenai apakah ada kesempatan bagi kami untuk berkontribusi di kabinet,” ujarnya.

Majelis Adat Dayak juga mengungkapkan kebanggaan terhadap langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah sebelumnya, terutama oleh Presiden Jokowi yang mengakomodasi masyarakat Dayak dalam posisi wakil menteri. 

“Kami berharap pemerintahan baru ini dapat meneruskan tradisi baik tersebut, agar masyarakat Dayak merasa dihargai dan diakui,” imbuhnya.

Selain itu, MADN mendukung penuh pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan, dengan harapan agar proyek ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat lokal. 

Mikael menekankan bahwa masyarakat Dayak siap berkolaborasi dengan pemerintah untuk memastikan keberhasilan pembangunan tersebut. 

“Kami percaya bahwa dengan komunikasi yang baik, semua permasalahan yang ada dapat diselesaikan secara bersama-sama,” katanya.

Dalam kesempatan ini, Mikael juga menyampaikan rasa duka atas minimnya keterwakilan masyarakat Dayak dalam pemerintahan saat ini. 

“Kami melihat negara tetangga seperti Malaysia, di mana beberapa tokoh Dayak menduduki posisi menteri. Sementara di Indonesia, kami masih menunggu adanya kehadiran tokoh Dayak di kabinet,” ungkapnya.

Ia menginginkan agar pemerintah pusat memperhatikan potensi dan pengalaman yang dimiliki oleh putra-putri Dayak, yang telah banyak berkontribusi di berbagai bidang, termasuk pemerintahan dan politik.

Mikael mengakhiri pernyataannya dengan harapan besar agar presiden terpilih merespons aspirasi masyarakat Dayak dengan serius. 

“Kami siap untuk mendukung pemerintah, tetapi kami juga berharap pemerintah dapat memberikan ruang bagi kami untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Ini adalah kesempatan bagi kita semua untuk bekerja sama demi kemajuan Indonesia,” tutupnya.

Sementara itu, Ketua Umum FORSIMEMA-RI Syamsul Bahri menyampaikan bahwa pernyataan ini menjadi sinyal jelas bahwa masyarakat Dayak berkomitmen untuk berperan aktif dalam pembangunan dan pengambilan keputusan yang berdampak langsung kepada mereka. 

"Dengan dukungan dan keterlibatan yang tepat, diharapkan kehadiran tokoh Dayak dalam pemerintahan dapat menjadi langkah positif untuk masa depan yang lebih inklusif," ujarnya. (Arianto)

Read More

Wakil Ketua MA Bidang Yudisial Pandu Sumpah Jabatan Lima Anggota BPK RI

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) Bidang Yudisial Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. memandu sumpah jabatan lima Anggota Badan Pemeriksaan Republik Indonesia (BPK RI) pada Kamis sore, 17 Oktober 2024 di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta. 

Kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Presiden Joko Widodo Nomor 112/P tahun 2024 tanggal 26 September 2024.

Berikut adalah lima nama Anggota BPK RI yang dipandu sumpahnya oleh Wakil Ketua MA:

1. Dr. Akhsanul Khaq, Ak. M.B.A., CPA., CSFA

2. Bobby Adhityo Rizaldi, S.E., Ak., M.B.A., CA., CFE.

3. Dr. Budi Prijono, S.T., M.M., CFrA., GRCE., CGCAE

4. Ir. Daniel Lumbun Tobing, M.Sc,. CSFA., CFra., CertDA.

5. Drs. Fathan Subchi, M.A.P.

Kelima Anggota BPR RI tersebut bersumpah akan dengan sungguh-sungguh langsung atau tidak langsung dengan rupa atau dalih apapun tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun juga. Mereka juga bersumpah tidak akan menerima langsung atau tidak langsung sesuatu janji atau pemberian dari siapapun.

Di bawah Kitab Suci masing-masing, mereka berjanji akan memenuhi kewajiban Anggota BPK RI dengan sebaik-sebaiknya dan rasa tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dan peraturan per Undang-Undangan lain yang berkenaan dengan tugas dan kewajiban mereka.

Mereka juga berjanji dengan sungguh-sungguh akan setia terhadap Negara dan UUD tahun 1945.

Pengucapan sumpah kelima Anggota BPK ini dihadiri oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial Suharto, S.H., M.H., Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum., dan Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung Syamsul Maárif, S.H., LL.M., Ph.D.

Selain itu, turut hadir menyaksikan sumpah lima Anggota BPK RI ini yaitu Wakil Presiden RI ke-10 dan ke 12 Yusuf Kalla, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani, dan Ketua BPK RI Ismayatun. 

Hadir juga para Menteri Kabinet Indonesia Maju di antaranya yaitu, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Olah Raga Dito Ariotedjo, para Anggota DPR, para Anggota MPR, dan tamu undangan. (Arianto)

Read More

Tingkatkan Kinerja, Ditjen Badilum Laksanakan Asesmen AMPUH pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Demi terus meningkatkan kinerja dan pelayanan pada satuan kerja di lingkungan peradilan umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum kembali melaksanakan asesmen sertifikAsi Mutu Pengadilan Unggul dan tangguH (AMPUH). 

Kali ini pelaksanaan asesmen AMPUH dilakukan pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada tanggal 15 Oktober 2024. Tim Ditjen Badilum kali ini dipimpin oleh Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum, Hasanudin, S.H., M.H. 

Asesmen dimulai dengan pertemuan pembukaan yang dihadiri oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Prof. Dr. H. Herri Swantoro, S.H., M.H., dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Dr. Artha Theresia Kartini, S.H., M.H. beserta seluruh jajaran Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. 

Pada kesempatan tersebut, Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum menyampaikan tujuan pelaksanaan AMPUH untuk memastikan mutu dan kinerja pengadilan dalam memberikan layanan bagi para pencari keadilan. 

Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum berharap bahwa hasil dari asesmen ini nantinya dapat dijadikan sebagai motivasi untuk terus meningkatkan kinerja.

Selain pelaksanaan asesmen, Tim Ditjen Badilum juga melaksanakan penilaian tahap dua untuk lomba Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. 

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta merupakan salah satu yang terpilih sebagai peserta dan lolos hingga mencapai tahap kedua dalam lomba ini. PTSP merupakan salah satu titik penting dalam pelayanan di pengadilan. 

Setelah seluruh proses penilaian dan asesmen selesai, pelaksanaan asesmen ditutup dengan pertemuan penutup yang kembali dihadiri oleh Tim Ditjen Badilum beserta Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Wakil Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dan seluruh jajaran Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. (Arianto)

Read More

Polisi Gelar Trauma Healing dan Hypnotherapi Untuk Korban Kebakaran Kalianyar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta Barat 

Keceriaan kembali terpancar di wajah anak-anak korban kebakaran di RT 11, RW 02, Kalianyar, Tambora. Di tengah kondisi yang masih berada di bawah tenda darurat di lapangan sepak bola Jl Kalianyar IV, Jakarta, Kamis (17/10/2024), mereka disambut oleh rombongan dari bagian Psikologi Biro SDM Polda Metro Jaya dan Polwan Polres Metro Jakarta Barat.

Kunjungan ini bukan sekadar formalitas, melainkan upaya nyata dalam memberikan trauma healing bagi korban kebakaran yang masih merasakan dampak peristiwa tragis tersebut. Kebakaran hebat di Kalianyar ini telah merenggut lima nyawa, termasuk seorang anak berusia 7 tahun, meninggalkan luka yang mendalam bagi banyak keluarga di area tersebut.

Kegiatan trauma healing ini dirancang untuk memulihkan kondisi psikologis para korban, terutama anak-anak, agar mereka bisa bangkit dan kembali menatap masa depan dengan optimisme. Kedatangan tim konselor dari bagian Psikologi Polda Metro Jaya disambut dengan antusiasme yang perlahan mengusir kesedihan dari wajah anak-anak.

Anak-anak yang awalnya tampak murung mulai bersemangat ketika konselor mengajak mereka bernyanyi, bermain, dan mewarnai gambar. Keceriaan mereka semakin terlihat saat Polwan Polres Metro Jakarta Barat memberikan mainan dan makanan ringan, membuat mereka sejenak melupakan peristiwa pahit yang baru saja terjadi.

Pada kesempatan tersebut, Penata I Woroningroem Fatmasari, S. Psi., selaku Paur Subbag Psipol Ro SDM Polda Metro Jaya, menegaskan pentingnya trauma healing untuk memulihkan kondisi psikologis warga yang terdampak. "Kami di sini untuk memberikan konseling pasca-trauma, terutama bagi anak-anak, agar mereka bisa meredakan ketakutan yang mereka rasakan," ujarnya.

Selain terapi bermain untuk anak-anak, tim juga menyediakan kendaraan hypnotherapy untuk para orang tua yang terdampak kebakaran. Tujuannya adalah membantu mereka melepaskan emosi negatif dan kembali merasa tenang. "Hipnoterapi ini membantu para ibu agar lebih tenang dan memulihkan kondisi psikologis mereka," tambah Woro.

Trauma akibat kebakaran, menurut Woro, bisa berdampak cukup lama, terutama bagi anak-anak yang kehilangan anggota keluarga. “Anak-anak terus teringat peristiwa tersebut dan sering merasa takut berada di tempat yang mengingatkan mereka pada kebakaran,” jelasnya.

Melalui kegiatan ini, masyarakat yang terdampak diajarkan teknik pernapasan diafragma, sebuah latihan sederhana namun efektif untuk meredakan kecemasan. Harapannya, trauma healing ini bisa mengembalikan keceriaan anak-anak dan ketenangan bagi para orang tua.

Editor: Arianto 

Read More

Kolaborasi dengan Mahkamah Agung, Sekjen Kementerian ATR/BPN: Upaya Penyelesaian Masalah Pertanahan dari Hulu ke Hilir

Duta Nusantara Merdeka | Bogor 

Pelatihan Sertifikasi Hakim Pertanahan dan Tata Ruang yang pertama kalinya diselenggarakan atas kolaborasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dengan Mahkamah Agung, Rabu (16/10/2024) resmi ditutup. Dari 80 Hakim Peradilan Umum dan Tata Usaha Negara yang mengikuti pelatihan, 78 hakim dinyatakan lulus. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana menyebut pelatihan ini menjadi langkah awal untuk mengatasi masalah pertanahan dan tata ruang dari hulu ke hilir.

“Ini menjadi langkah awal supaya konflik-konflik pertanahan itu semakin diminimalisir, juga tata ruang dan bagaimana pengendaliannya kita selesaikan, kemudian, soal mafia tanah dan juga transformasi digital. Dari sisi hulu, ditugaskan Kementerian ATR/BPN menyelesaikan beberapa hal, di sisi hilir kita bekerja sama dengan Mahkamah Agung,” terang Suyus Windayana usai menutup pelatihan yang berlangsung di Aula PPSDM Kementerian ATR/BPN, Kabupaten Bogor. 

Pelatihan Sertifikasi ini telah berlangsung dari tanggal 27 September-16 Oktober 2024. Peserta sudah menyelesaikan sebanyak 138 tahapan pelatihan dan telah diukur keberhasilannya berdasarkan empat aspek penilaian, yakni kehadiran/kedisiplinan; keaktifan; kuis dan evaluasi sumatif; serta praktik bedah kasus dan ujian lisan.

Menurut Suyus Windayana, Pelatihan Sertifikasi ini sangat penting untuk penegakan hukum, khususnya yang berkaitan dengan pertanahan di Indonesia. “Pelatihan ini memberikan kepastian kepada masyarakat terkait hak atas tanah, mengenai hukum dan juga peradilan untuk masyarakat,” ujar Suyus Windayana.

Dengan adanya pelatihan, diharapkan setiap hakim memiliki keseragaman pemahaman terkait pertanahan dan tata ruang dalam putusan peradilan. “Hakim sudah punya pengalaman, _background_ yang cukup bagus mengenai hukum. Tinggal bagaimana penguatan di masyarakat,” pungkas Sekjen Kementerian ATR/BPN.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan Mahkamah Agung, Syamsul Arief berharap pelatihan ini menghasilkan hakim yang memiliki pengetahuan lebih luas dalam penanganan masalah pertanahan. Dengan begitu, putusan-putusan hakim ke depan, bukan menambah masalah tapi benar menjadi rujukan untuk penyelesaian masalah pertanahan. 

“Kita harapkan, setelah diikutkan untuk Pelatihan Sertifikasi Pertanahan dan Tata Ruang ini maka hakim-hakim akan memiliki visi yang berpihak kepada keadilan, tanah betul-betul menjadi sumber kehidupan, dan tentu saja menjadi sumber keadilan bagi masyarakat di daerah-daerah,” tegas Syamsul Arief.

Kepala PPSDM Kementerian ATR/BPN, Einstein Al Makarima Mohammad, dalam laporannya menyampaikan bahwa pelatihan dilakukan dengan metode _blended learning_ atau secara mandiri dan tatap muka. Adapun materi pembelajaran diberikan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN serta sejumlah praktisi. Berdasarkan hasil penilaian, dipilih pula 10 peserta dengan nilai terbaik selama pelatihan.

Hadir dalam penutupan pelatihan, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN; Pejabat Struktural dan Fungsional PPSDM Kementerian ATR/BPN. Hadir mendampingi Sekjen Kementerian ATR/BPN, jajaran Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN. (Arianto)

Read More

Upacara Penaikan Bendera di Makorem 031/WB: Penghargaan untuk Soliditas dan Kemanunggalan TNI-Rakyat

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru

Kepala Staf Korem 031/WB, Kolonel Kav Eko Agus Nugroho, S.I.P., M.Si., bertindak sebagai Inspektur Upacara dalam Upacara Penaikan Bendera 17-an di Makorem 031/WB. Upacara ini berlangsung khidmat di lapangan upacara Makorem 031/WB, Jl. Sultan Syarif Kasim No. 1, Pekanbaru, Kamis (17/10/2024). Mewakili Danrem 031/WB Brigjen TNI Sugiyono, Kolonel Kav Eko Agus Nugroho menyampaikan amanat Panglima TNI kepada seluruh peserta upacara.

Upacara tersebut diikuti oleh jajaran PJU Korem 031/WB, Dan/Ka Satdisjan, Kodim 0301/PBR, prajurit, serta PNS se-jajaran Korem 031/WB. Dalam kesempatan itu, Mayor Inf M. Efendi bertindak sebagai Komandan Upacara. Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum penting dalam menjaga soliditas TNI dan memperkuat hubungan TNI dengan rakyat.

Dalam amanat tertulis, Panglima TNI yang dibacakan oleh Kasrem, disampaikan rasa syukur atas peringatan HUT ke-79 TNI yang telah berlangsung tertib dan lancar di seluruh wilayah Indonesia. "Puncak peringatan HUT TNI ke-79 dilaksanakan pada 5 Oktober 2024 di Monumen Nasional, Jakarta, yang dihadiri ratusan ribu masyarakat, menunjukkan betapa eratnya hubungan TNI dengan rakyat," ungkap Kolonel Eko.

Lebih lanjut, Kasrem menekankan dua agenda politik nasional penting dalam waktu dekat, yaitu Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih pada 20 Oktober 2024 serta Pemilihan Kepala Daerah Serentak di 37 Provinsi dan 508 Kabupaten/Kota pada November mendatang. "Komitmen TNI adalah untuk menjaga netralitas dalam semua proses politik ini dan memastikan stabilitas nasional," tambahnya.

Di akhir amanatnya, Kolonel Kav Eko Agus Nugroho menyampaikan beberapa poin penting sebagai pedoman pelaksanaan tugas sehari-hari bagi seluruh personel TNI. Pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan sebagai landasan moral pengabdian kepada bangsa dan negara. Kedua, menjaga soliditas dan kekompakan TNI dengan meningkatkan jiwa korsa dan kepedulian antar prajurit. Ketiga, meningkatkan kemampuan deteksi dini terhadap potensi ancaman guna menjamin stabilitas nasional. Keempat, memperkuat hubungan TNI dengan rakyat sebagai kekuatan utama dalam pertahanan nasional.

Editor: Arianto 

Read More

Urgensi Revisi UU Migas No 22 Tahun 2001: Fokus pada Ketahanan Energi Nasional

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Jenderal TNI (Purn.) Agum Gumelar, Ketua Umum DPP IKAL LEMHANNAS, menyampaikan pidato penting dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Urgensi Revisi UU Migas No 22 Tahun 2001 Menuju Ketahanan Energi Nasional" di Jakarta, Kamis (17/10/2024). Dalam kesempatan tersebut, beliau menekankan pentingnya peran masyarakat dalam menjaga stabilitas bangsa dan bagaimana ketahanan energi menjadi isu krusial bagi Indonesia.

Agum Gumelar menjelaskan bahwa pemahaman dan perhatian terhadap situasi nasional harus menjadi prioritas bagi setiap warga negara. "Tidak boleh apatis. Kita harus berwawasan luas, segala tindakan dan pemikiran harus diorientasikan kepada kepentingan bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok," tegas Agum. Hal ini menurutnya adalah kunci utama dalam membangun ketahanan nasional.

Ia juga menyoroti peran strategis masyarakat dalam mengawal proses demokrasi pasca-Pemilu 2019. Menurutnya, meskipun situasi politik sempat mengalami polarisasi tajam, kini saatnya seluruh elemen bangsa bersatu tanpa memandang perbedaan politik. "Tidak ada lagi istilah 01 atau 02, kita semua harus menjadi garda terdepan dalam menjaga keutuhan bangsa ini," tambahnya.

Dalam pidatonya, Agum menekankan pentingnya bersikap kritis terhadap pemerintah. Namun, ia menggarisbawahi bahwa kritik harus disampaikan secara elegan, mengikuti aturan dan etika. "Kalaupun kita bersikap oposisi terhadap kebijakan pemerintah, lakukanlah dengan cara yang santun, tanpa mengabaikan norma dan aturan," ujarnya.

Lebih lanjut, Agum Gumelar juga menyampaikan harapannya agar hasil dari diskusi ini dapat menghasilkan rekomendasi yang konstruktif untuk revisi UU Migas No 22 Tahun 2001. Menurutnya, revisi ini penting untuk menciptakan ketahanan energi nasional yang kuat dan berkelanjutan. Ia menegaskan bahwa UU yang ada saat ini masih memiliki banyak kekurangan yang perlu diperbaiki agar sesuai dengan kepentingan nasional.

Melalui forum FGD ini, Agum mengajak semua pihak untuk bekerja sama secara serius dalam melakukan kajian mendalam mengenai undang-undang tersebut. Tujuannya adalah agar rekomendasi yang dihasilkan benar-benar bisa membawa perubahan positif bagi kebijakan energi di Indonesia. 

"Saya sangat berharap diskusi ini bisa menghasilkan rekomendasi yang konkret untuk memperbaiki kondisi ketahanan energi kita. Mari kita laksanakan ini dengan penuh kesungguhan dan idealisme untuk kemajuan bangsa," tutup Agum.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto

Read More

Sunarto Terpilih sebagai Ketua Mahkamah Agung Masa Periode 2024-2029

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Hasil dari pemilihan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia telah ditetapkan secara demokratis. YM Prof Dr Sunarto SH MH terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Mahkamah Agung untuk masa periode 2024-2029. Pemilihan yang berlangsung pada pukul 13.00 siang tersebut melibatkan 42 suara Hakim Agung yang turut serta dalam proses pemungutan suara.

"Pemilihan kali ini mencerminkan kebijaksanaan dan komitmen terhadap demokratisasi dalam pemilihan pimpinan Mahkamah Agung. Para pemilih dinilai tetap menghormati rekam jejak serta senioritas yang dimiliki oleh YM Prof Dr Sunarto, yang menjadi faktor penting dalam memilih pemimpin yang memiliki integritas tinggi di institusi peradilan tertinggi di Indonesia ini," kata Syamsul Bahri, Ketua Umum Forum Silaturahmi Media Mahkamah Agung Republik Indonesia (FORSIMEMA-RI) di Jakarta, Rabu (16/10/2024).

Publik, terutama para pencari keadilan, menaruh harapan besar kepada kepemimpinan baru Mahkamah Agung ini. Beberapa program prioritas internal, kesejahteraan hakim, serta kepastian hukum bagi masyarakat marjinal diharapkan dapat segera direalisasikan di bawah kepemimpinan YM Prof Dr Sunarto SH MH. Selain itu, diharapkan Ketua Mahkamah Agung yang baru dapat menetralisir setiap kritik publik dengan bijaksana dan tidak menunjukkan sikap defensif terhadap masukan dan kritikan yang membangun.

Menurut Syamsul, FORSIMEMA-RI diharapkan dapat memainkan peran penting sebagai jembatan komunikasi antara Mahkamah Agung dan masyarakat. Sinergi antara Mahkamah Agung, Biro Hukum, dan Humas MA dengan media akan membantu menyebarkan informasi yang akurat serta mengedukasi publik mengenai kebijakan dan tindakan yang diambil oleh Mahkamah Agung dalam menjawab tantangan peradilan di Indonesia.

Dengan terpilihnya YM Prof Dr Sunarto SH MH sebagai Ketua Mahkamah Agung, diharapkan adanya peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum yang lebih baik dalam periode 2024-2029 ini. "Kepemimpinan yang kuat dan responsif terhadap kritik serta tuntutan keadilan menjadi kunci dalam membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap institusi peradilan Indonesia," tegasnya.

Editor: Arianto 

Read More

FORKABI Deklarasi Dukung Mas Pram dan Bang Doel sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Forum Komunikasi Anak Betawi (FORKABI) resmi menggelar deklarasi untuk mendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, Mas Pram dan Bang Doel, pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2024. Acara yang berlangsung di Jakarta, Rabu (16/10/2024), dihadiri oleh Ketua Umum FORKABI, Drs. H. Abdul Ghoni, bersama para anggota dan simpatisan FORKABI dari berbagai wilayah di DKI Jakarta.

Dalam pidatonya, Drs. H. Abdul Ghoni menyatakan bahwa FORKABI secara bulat mendukung Mas Pram sebagai Calon Gubernur dan Bang Doel sebagai Calon Wakil Gubernur. "Kami memilih pasangan ini karena kami percaya mereka mampu membawa perubahan yang nyata bagi masyarakat Jakarta. FORKABI siap mengawal dan memperjuangkan kepentingan rakyat Betawi di bawah kepemimpinan Mas Pram dan Bang Doel," ujarnya di hadapan ratusan pendukung yang hadir.

Deklarasi dukungan ini merupakan langkah strategis bagi FORKABI dalam memperkuat suara masyarakat Betawi di Jakarta, yang dikenal dengan semangat persatuan dan identitas kulturalnya. FORKABI berharap Mas Pram dan Bang Doel dapat membawa visi pembangunan yang berkelanjutan serta memperjuangkan kepentingan warga Betawi di kancah pemerintahan DKI Jakarta.

Selain itu, dukungan dari FORKABI diharapkan dapat memberikan pengaruh signifikan dalam peta politik DKI Jakarta menjelang Pilkada 2024. Pasangan Mas Pram dan Bang Doel dinilai memiliki rekam jejak yang mumpuni dalam bidang pemerintahan dan sosial kemasyarakatan, serta diharapkan mampu menjadi solusi dari permasalahan Jakarta, mulai dari transportasi, kemacetan, banjir, hingga peningkatan kualitas hidup warga.

Dengan deklarasi ini, FORKABI menegaskan komitmennya untuk aktif menggalang dukungan di tingkat akar rumput. Mereka juga berencana mengadakan berbagai kegiatan sosial untuk memperkenalkan visi dan misi Mas Pram dan Bang Doel kepada warga Betawi dan masyarakat Jakarta secara lebih luas. Dukungan FORKABI ini diyakini akan memperkuat peluang kemenangan pasangan tersebut dalam pemilihan mendatang.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More