HPN 2023, Oknum Anggota Dewan Pers Dipolisikan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi Pers Indonesia, Hence Mandagi resmi mempolisikan eks Pelaksana Tugas Ketua Dewan Pers M. Agung Dharmajaya di Badan Reserse dan Kriminal Polri Jakarta, Selasa (7/2/2023). 

Hence Mandagi melaporkan M. Agung Dharmajaya karena pernyataannya di sejumlah media online bahwa tidak melegalkan terkait dengan maraknya UKW yang dilaksanakan LSP mengatasnamakan kerjasama dengan BNSP, dan pernyataannya yang dikutip media: "Jadi sekali lagi ketika kemudian ada kegiatan di lapangan tentunyakan ilegal." 

Tuduhan sertifikasi LSP bekerjasama dengan BNSP itu menurut Mandagi ditujukan kepada LSP Pers Indonesia. "Karena kita satu-satunya LSP bidang pers yang terlisensi BNSP yang aktif melaksanakan UKW untuk wartawan belum berpengalaman dan SKW untuk wartawan yang sudah berpengalaman," terang Mandagi dalam siaran pers yang dikirim ke redaksi, usai membuat laporan polisi, Selasa (7/2/2023) di Mabes Polri Jakarta. 

Mandagi yang juga Ketua Umum Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) menegaskan, laporan polisi ini dilayangkan agar terlapor M. Agung Dharmajaya yang saat ini menjabat Anggota Dewan Pers harus mampu membuktikan bahwa sertifkasi kompetensi wartawan di LSP Pers Indonesia itu ilegal. 

"Pernyataan Agung tersebut mendelegitimasi lembaga negara BNSP dan sertifikat kompetensi wartawan yang berlogo burung garuda. Bagaimana mungkin produk negara dan lisensi atau ijin resmi dari pemerintah disebut ilegal," kata Mandagi mempertanyakan. 

Turut mendampingi pelaporan di Mabes Polri, Ketua Dewan Pengawas LSP Pers Indonesia Soegiharto Santoso, Ketua Umum WAKOMINDO Dedik Sugianto, Koordinator Asesor LSP Pers Indonesia Mangapul Matondang, dan wartawan Biskom Hendra alias Juenda.

"Terlapor M. Agung Dharmajaya harus mampu membuktikan di pengadilan bahwa sertifikat lisensi dan sertifikat wartawan kompeten dari BNSP itu ilegal. Jika tidak terbukti maka itu adalah perbuatan pidana," tandas Ketua Dewas LSP Pers Indonesia Soegiharto Santoso yang biasa disapa Hoky.

Dikatakan pula, LSP yang terlisensi di BNSP untuk semua bidang saat ini sudah mencapai 2074 LSP dan 33.555 Tempat Uji Kompetensi (TUK), serta 60.297 Asesor. Sementara jumlah asesi yang tercatat sebanyak 1,9 juta lebih. 

"Jika dituding LSP yang bekerjasama dengan BNSP ilegal maka itu harus dipertanggungjawabkan dan akan meresahkan banyak pihak," imbuhnya. 

Hoky juga mengapresiasi pelayanan publik Polri yang sangat responsif menerima laporan dari LSP Pers Indonesia. 

Terkait laporan polisi nomor : LP/B/0077/II/2023/SPKT/BARESKRIM POLRI, Tim Penasihat Hukum LSP Pers Indonesia dari Kantor Hukum Mustika Raja Law Office, Vincent Suriadinata, SH, MH mengatakan, pasal pidana yang disangkakan kepada terlapor yakni tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 KUHP dan/atau Pasal 311 KUHP sudah tepat. 

"Pasca pelaporan di polisi harus ada pengawasan. Jika dalam waktu dua minggu ke depan belum ada panggilan tindaklanjut dari penyidik maka pihak pelapor bisa mempertanyakan langsung ke Biro Wassidik Polri agar mendapat perhatian," ungkap Vincent.

Ketua Umum WAKOMINDO, Dedik Sugianto yang ikut mendampingi, mengatakan, polisi harus segera memanggil anggota DP M. Agung Dharmajaya untuk mempertanggunawabkan perbuatannya. 

"Kami memiliki bukti berita di media online bahwa akibat pernyataan Agung menyebabkan Dinas Kominfo di Medan menolak sertifkat SKW dari LSP Pers Indonesia yang diajukan salah seorang wartawan kompeten untuk bekerjasama. Itu juga yang disampaikan ke polisi," pungkas Dedik. 

Sebagai informasi, pihak LSP Pers Indonesia sudah dua kali melayangkan surat somasi kepada anggota Dewan Pers M. Agung Dharmajaya agar meminta maaf terkait pernyataannya di media tentang Sertifkat SKW LSP Pers Indonesia ilegal, namun tidak digubris atau tidak pernah dijawab. (Arianto)

Read More

Sunarto Resmi Terpilih Jadi Wakil Ketua M.A Bidang Yudisial

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Sah ! Resmi, Sunarto terpilih menjadi Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) bidang yudisial. Sunarto merupakan hakim agung yang sempat mengeluarkan pernyataan angkat tangan perihal makelar kasus (markus) di MA. 

Setelah sah menjadi Waka MA bidang yudisial, Sunarto menjelaskan maksud dari angkat tangan melenyapkan markus. Pola apa yg akan di sampaikan wakil ketua M.A bidang yudisial terpilih...

"Ya itu kalau dibacakan tekstual kesannya seperti itu, tapi kalau kita melihat secara kontekstual itu pernyataan yang timbul dalam kerangka kita di institusi M.A perlu adanya kerja sama dengan seluruh stakeholder dengan siapa pun, karena kita nggak bisa bekerja sendirian," ujar Sunarto di gedung MA, Jakarta Pusat, Selasa (7/2/2023).

Lebih rinci, Sunarto menuturkan, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) hingga kewenangan menjadi faktor sulitnya melenyapkan markus atau makelar kasus. Untuk itu, menurut Waka Bidang Yudisial terpilih hari ini perlu ada kerja sama di antara seluruh stakeholder.

"Terbatasnya SDM, terbatasnya

kewenangan, terbatasnya sarana dan prasarana ya, tidak bisa dimaknai bahwa kita angkat tangan,dlm hal ini kita menyerah dan tidak bisa berbuat hal yg lebih baik" seraya nya.

"Kalau kita bekerja sama dengan seluruh stakeholder yang ada, insyaallah segala permasalahan akan bisa diselesaikan," lanjutnya.

Hakim agung Sunarto dipilih 27 hakim agung, dari 44 hakim agung, menjadi Wakil Ketua MA bidang yudisial. Sebelumnya, Sunarto adalah Wakil Ketua MA bidang non-yudisial.

Pemilihan Wakil Ketua MA bidang yudisial berlangsung di gedung MA lantai 14, Jakarta Pusat, pagi tadi. Pemungutan suara dilakukan satu putaran dengan 4 calon hakim agung yang bersedia dijadikan sebagai Wakil Ketua MA bidang yudisial.

Berikut ini jumlah suara yang didapat di pemilihan Calon Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial hari ini : 

Hakim agung Sunarto mendapatkan 27 suara

Hakim agung Yulius mendapatkan 12 suara

Hakim agung Haswandi mendapatkan 3 suara

Hakim agung Surya Jaya mendapatkan 2 suara

Sebelumnya, Sunarto mengaku sulit menghilangkan makelar kasus (markus) di lembaganya. Menurutnya, yang paling mungkin dilakukan MA adalah mempersempit ruang gerak markus.

"Markusnya lebih pintar. Kita cari metode untuk mempersempit kerjanya markus. Tapi untuk menghilangkan markus, mohon maaf saya angkat tangan, nggak bisa. Tapi meminimalisir ruang kerja markus, insya Allah akan kita lakukan," kata Sunarto kepada wartawan di gedung MA Jakarta Pusat, Jumat (9/12/2022).

Lebih lanjut, Ia mengatakan, cara menekan ruang gerak makelar kasus dengan cara memberhentikan sementara pelaku markus dari jabatannya. Setelah diberhentikan, semua perkara ditarik dan tidak diberi perkara baru.

"Jadi yang sudah ditangkap, sudah kami berhentikan sementara, dan yang begitu data informasi surat resmi ditetapkan tersangka, tarik semua perkaranya, tidak diberi perkara baru. Itu langkah kita," ungkap Sunarto.... (Lak/Tha)

Read More

Polri Bersama Dewan Pers Sosialiasi Perlindungan Kemerdekaan Pers

Duta Nusantara Merdeka | Medan 

Mabes Polri bersama Dewan Pers menggelar sosialisasi peran kerjasama dalam rangka perlindungan kemerdekaan pers pada momentum Hari Pers Nasional (HPN) 2023, Selasa (7/2).

Bertempat di Hotel Santika Dyandra acara sosialisasi itu diselenggarakan oleh Dewan Pers dan dihadiri Kadivhumas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo mewakili Kapolri, Karowasiddik Bareskrim Polri Brigjen Pol Iwan Kurniawan, Prof Bagir Manan, Kabidhumas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi, serta pejabat Dewan Pers lainnya.

Kadivhumas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan Polri mendukung perlindungan kemerdekaan pers.

"Peran pers sebagai pilar ke empat sangat mempunyai peran yang sangat signifikan dalam pembangunan nasional. Melalui pers, informasi terkait pembangunan dapat terdistribusi dengan mudah dan cepat dan eksponensial," katanya membacakan amanat Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

Menurutnya, adanya ruang digital saat ini sungguh diminati masyarakat sebagai wadah untuk mengekspresikan pendapat dan aktivitas lainnya sehingga muncul sejumlah platform di media sosial (Medsos).

Dedi mengungkapkan, peran media dalam menyalurkan informasi dan memberikan literasi harus selalu berpedoman pada aturan baik Undang-Undang Pers, etika jurnalistik serta lainnya.

"Untuk menjalankan aturan itu Polri dan Dewan Pers bersepakat menjalin kerjasama ditandai melalui Nota Kesepahaman No: 03/DP/MoU/III/2022 Atau Nomor NK/4/III/2022 tentang koordinasi dalam perlindungan kemerdekaan pers dan penegakkan hukum mengenai penyalahgunaan profesi wartawan," ungkapnya.

"Nota kesepahaman ini dimaksud untuk menjadi pedoman bagi Polri dan Dewan Pers dalam berkolaborasi meningkatkan pengawasan tentang publikasi konten dan penyiaran berita," ujar jenderal bintang dua tersebut.

Lebih lanjut, Dedi juga berharap sosialisasi peran kerjasama Dewan Pers dan Polri dalam perlindungan kemerdekaan pers yang digelar ini meningkatkan literasi kepada masyarakat terkait maraknya pemberitaan sehingga masyarakat memiliki imunitas dalam mengonsumsi segala bentuk informasi.

"Terlebih lagi memasuki tahun politik akan terjadi peningkatan berita hoax, kampanye hitam, politik identitas dan sebagainya yang harus diantisipasi. Harapan kita mampu dan mau menjadi bagian dalam menjaga peradaban," harapnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pers, Ninik, menyebutkan kerjasama antara Polri dengan Dewan Pers tentang perlindungan kemerdekaan pers karena seringkali muncul fenomena penyalahgunaan profesi wartawan terlebih memasuki tahun politik.

"Dengan adanya sosialisasi tentang perlindungan kemerdekaan pers dapat meningkatkan pengawasan tentang publikasi konten dan penyiaran berita," sebutnya.

Pada kesempatan itu, Akademisi yang juga mantan Ketua Dewan Pers, Prof Bagus Manan, menambahkan kemerdekaan pers merupakan ukuran peredaran suatu bangsa. Dimana pada semangat reformasi 1998 merebut kembali kebebasan.

"Ada 12 pendekatan etik memperkuat Good Governance yakni tidam mementingkan diri sendiri, integritas, objektif, tanggung jawab, terbuka, kejujuran, kepemimpinan baik, dedikasi, terpercaya, taat hukum, cara-cara baik, dan dasar kebajikan," bebernya.

"Namun dari semua itu yang harus dimiliki adalah etika menjadi sesuatu yang terdepan dan merupakan standar kebaikan di ruang publik," pungkasnya. (Lak/Tha)

Read More

Deteksi Dini Stroke, RS PON Hadirkan Layanan Unggulan Brain Check Up

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

RS Pusat Otak Nasional (RS PON) mengembangkan layanan unggulan berupa _Brain Check Up_ yang merupakan layanan _one stop service_ deteksi dini unggulan bidang otak dan persarafan. 

“Layanan _Brain Check Up_ ini kami siapkan sebagai layanan unggulan RS PON, karena kita tahu kasus stroke terus meningkat,” kata dr. Adin Nulkhasanah, Sp. S. MARS, Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang di Jakarta, Senin (6/2). 

Lebih dalam, dr. Adin menjelaskan bahwa peningkatan kasus stroke tersebut dilihat dsri segi usia yang mana sekarang ini presentase penderita stroke didominasi masyarakat usia 40 tahun ke atas. 

Yang lebih memprihatinkan, banyak kasus-kasus stroke yang dirujuk ke RS PON sudah dalam keadaan terlambat. Hal ini menyebabkan peluang kesembuhannya semakin rendah.

“Di RS PON ini, 2500 operasi setahun sebagian besar adalah karena tumor yang kedua vaskuler. Saat datang ke RS PON, kondisinya sudah berat, dengan tumor yang besar, sudah ada dampak kecacatan, diharapkan kalau kita tahu lebih awal sehingga kecacatan atau kematian bisa dicegah,” ujarnya. 

Bagi penderita stroke, kecacatan tersebut berpotensi mempengaruhi produktivitas serta kualitas hidup karena aktivitas fisik yang semakin terbatas. Untuk itu, dengan hadirnya layanan ini, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk rutin melakukan skrining kesehatan minimal satu tahun sekali.

Skrining kesehatan melalui BCU ini dilakukan dengan rangkaian pemeriksaan diantaranya pemeriksaan fisik, fisik neurobehaviour, pemeriksaan fisik jantung, pemeriksaan kardiografi, EKG dan treadmill, pemeriksaan neuroofthalmologi, pemeriksaan EEG dan pulmonologi, pemeriksaan lab (kekentalan darah, kolesterol, gula darah), rontgen thorax, serta pemeriksaan CTA (MRI & MRA).

dr. Adin mengungkapkan layanan BCU diutamakan untuk usia 40 tahun keatas. Namun bila ada faktor risiko, masyarakat tetap diperbolehkan untuk melakukan pemeriksaan. 

“Untuk usia dibawahnya bisa datang untuk pemeriksaan, kenapa karena kita lebih baik mencegah dan segera mengobatinya bila ada kelainan,” terangnya. 

Salah seorang pasien BCU, Yaya Ruhiya (57) mengatakan bahwa dirinya melakukan Brain Check Up di RS PON karena dalam beberapa waktu terakhir mengalami beberapa keluhan spesifik seperti sering kesemutan, jadi tangan dan kaki baal, serta kaku di bagian leher belakang. 

“Awal saya memilih Brain Check Up karena saya ingin mendapatkan gambaran yang jauh lebih detail, karena dengan keluhan-keluhan itu takutnya ada yang spesifik, akhirnya saya putuskan BCU disini karena dalam BCU ada pemeriksaan jantung, otak, jadi biar satu paket sekalian,” terang Yaya.

“Karena di seusia saya ini penyakit yang rentan ada 2, stroke dan jantung. Daripada nanti terjadi, ongkosnya akan lebih mahal, saya tidak bisa produktif lagi, jadi lebih baik mencegah dari awal,” imbuhnya. 

Ia menjelaskan, proses pemeriksaan dimulai sejak jam 7 dan selama proses pemeriksaan pasien akan didampingi oleh satu perawat. 

Saat ditanya mengapa tidak melakukan BCU di luar negeri dan lebih memilih di RS PON, Yaya selain menyebutkan bahwa faktor waktu dan biaya yang harus ia alokasikan menjadi pertimbangan utamanya tetapi layanan RS dan dokter untuk penanganan selanjutnya jadi pertimbangan juga untuk melakukan BCU di Indonesia.

Selain itu, fasilitas yang tersedia di RS PON pun juga telah memadai, dilengkapi dengan tenaga kesehatan yang berkualitas dan peralatan yang canggih. Waktu pemeriksaan pun dapat berlangsung dengan cepat, hanya 1 hari pelayanan. (Arianto)

Read More

Pimpinan Pusat Muhammadiyah Gelar Konferensi Pers Terkait RUU Kesehatan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia, Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia, Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia dan Forum Peduli Kesehatan memberikan perhatian dan melakukan telaah secara seksama terkait keberadaan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Kesehatan, Rancangan Undang Undang Kesehatan saat ini menjadi pembahasan di Badan Legislasi DPR.

Draf RUU Kesehatan telah masuk ke program legislasi nasional sejak bulan November 2022 penyusunannya mengadopsi metode Omnibus Law yang ditandai semua urusan kesehatan di Negeri ini akan diatur dalam satu undang-undang bahkan aturan-aturan yang bersinggungan dengan kesehatan di Indonesia.

"Kesehatan merupakan kondisi sejahtera badan dan jiwa, kesehatan merupakan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI) 1945. Untuk itu, Pemerintah dan DPR perlu mengingat keempat alenia Pembukaan UUDNRI 1945 agar secara jujur menempatkan bangunan filosofi bangsa tersebut difungsikan sebagai landasan politik hukum nasional berbasis demi dan untuk kepentingan rakyat semesta bukan untuk kepentingan kapitalisme liberal sekuler," kata Pengurus Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Dr. Trisno Raharjo, SH MHum dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (07/02).

Menurutnya, Setelah melakukan telaah awal secara seksama terkait keberadaan Rancangan Undang- undang (RUU) tentang Kesehatan, maka Kami merasa perlu memberikan catatan kritis atas RUU tersebut:

1. Bahwa metode Omnibus dalam penyusunan RUU Kesehatan telah dipergunakan tanpa melibatkan peran aktif seluruh sektor yang terdampak pengaturan, hal ini mengulang pola pengaturan dengan metode Omnibus baik dalam bentuk PerPa No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja maupun UU 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Mengingat kerangka dari RUJU tentang Kesehatan dibuat dengan pola Omnibus Law, mengabaikan partisipasi publik serta tidak bersifat partisipatif dan menyalahi prosedur pembentukan perundang-undangan maka dikhawatirkan berpotensi akan terjadi disharmoni dan konfliktual dengan aturan lain.

2. RUU Tentang Kesehatan merupakan bagian dari gerakan global liberalisasi di bidang kesehatan, sesuatu yang kalaupun dianggap sebagai hal yang tak dapat dihindari, tetap harus disikapi dengan berhati-hati dan tidak gegabah, agar tidak merugikan kepentingan bangsa dan masyarakat selaku konsumen di bidang kesehatan.

3. RUU tentang Kesehatan yang turut merubah UU Sistem Pendidikan Nasional, UU Sistem Jaminan Sosial Nasional, UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Undang- Undang Pendidikan Tinggi menunjukkan penerapan metode Omnibus yang tidak tepat dan salah arah, pemberian kewenangan terbatas pada Kemnterian di bidang pendidikan dan mengubah pola pengelolaan Jaminan Kesehatan semakin menunjukkan campur tangan Pemerintah dalam hal ini Kementrian Kesehatan yang kembali ingin mengendalikan sektor kesehatan agar dapat melepaskan industri kesehatan kepada mekanisme pasar. 

RUU Tentang Kesehatan bisa memberikan dampak lanjut, antara lain dalam lingkup berlangsungnya praktik komodifikasi pendidikan sumberdaya manusia di bidang kesehatan di sekolah dan perguruan tinggi, tenaga kesehatan disiapkan untuk menjadi pekerja bagi pebisnis dan perusahaan dalam logic industrialisasi kesehatan, dan sekaligus dialpakan dengan misi humanis-profetisnya saat menjalankan profesi di bidang kesehatan

4. Bahwa RUU Tentang Kesehatan tersebut secara mendasar telah merubah filosofi bidang kesehatan, yang pada awalnya ditujukan sebagai layanan pemenuhan salah satu hak dasar kepada masyarakat (selaku konsumen bidang kesehatan) menjadi kegiatan industrialisasi dan komersialisasi yang berorientasi bisnis dan mencari keuntungan semata-mata. 

5. RUU tentang Kesehatan menunjukkan arah pengaturan yang menempatkan pemerintahan sebagai aktor utama dalam pengelolaan bidang kesehatan dengan melakukan pengaturan yang bersifat delegasi blanko. Tidak kurang dari 56 aturan bersifat delegasi blanko dalam RUU Kesehatan yang dilarang penggunannya dalam UU 9tentang pembentukan UU.

6. RUU tentang Kesehatan berpotensi menghilangkan Independensi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang sebelumnya diatur dalam undang undang BPJS, BPJS bertanggung jawab kepada presiden kini pertangung jawabannya kepada presiden tetapi melalui kementerian kesehatan hal ini semakin mengindikasikan untuk menjadikan BPJS sebagai Instrumen birokrasi pemerintah. 

RUU tentang Kesehatan sebagaimana maksud mengubah pengaturan BPJS sebagai Badan Hukum Publik Independen. Perubahan ini memunculkan risiko pengelolaan dann BPJS tidak berjalan baik akibat ketidakmandirian lembaga tersebut dan berpotensi dimanfaatkan oleh kepentingan politik pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Pada akhirnya dana umat untuk jaminan kesehatan menjadi tidak optimal dan tidak bermanfaat bagi kesehatan umat.

7. RUU tentang Kesehatan patut diwaspadai sebagai bentuk melayani kepentingan bisnis oligarki tertentu yang sudah lama menguasai jaringan bisnis bidang kesehatan dengan mengorbankan kepentingan masyarakat luas sebagai konsumen bidang kesehatan. Pengaturan yang memberikan ruang besar kepada Menteri Kesehatan untuk dapat memberikan data kesehatan meskipun dengan alasan dan kewenangan khusus berpotensi dimanfaatkan oleh industri bisnis kesehatan memanfaatkan informasi tersebut bagi kepentingan industri obat dan peralatan kesehatan.

8. RUU tentang Kesehatan mencabut UU Kesehatan beserta 8 Undang-Undang diluar UU Kesehatan. Artinya RUU Kesehatan meliputi pengaturan profesi kesehatan. UU diluar UU Kesehatan diantaranya mengatur tentang Profesi, yakni Profesi Dokter dan Dokter Gigi, Profesi Kebidanan, Profesi Keperawatan dan Profesi Tenaga Kesehatan. Pengaturan tersebut terlihat dalam UU Praktik Kedokteran, UU Kebidanan, UU Keperawatan dan UU Tenaga Kesehatan. RUU Kesehatan melakukan pengaturan ulang tanpa keterlibatan organisasi profesi yang ada, secara komprehensif dan muatan aturan yang tidak mencerminkan kemandirian organisasi Profesi, menunjukkan pola pengaturan yang tidak partisipatif dan mengabaikan peran organisasi profesi.

9. RUU tentang Kesehatan yang tidak mengatur dengan baik muatan materi yang telah ada dalam UU Rumah Sakit memunculkan potensi pengaturan yang mengabaikan kepentingan masyarakat selaku konsumen kesehatan tidak terlayani dengan baik. RUU tentang Kesehatan dalam beberapa hal berpotensi menjadi ancaman terhadap optimalisasi peran dan aktualisasi kemampuan sumberdaya kesehatan, tenaga medis, dan tenaga kesehatan dalam negeri. dibukanya peluang kepada investor asing atau tenaga kesehatan asing untuk masuk ke Indonesia. 

Pengatutan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan warga negara asing dapat melakukan praktik pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Indonesia dalam rangka investasi atau noninvestasi, tanpa perlindungan terhadap tenaga profesi kesehatan yang cukup patut diubah melalui pengaturan ketentuan undang-undang profesi kesehatan tersendiri sebagaimana yang telah ada saat ini.

10. RUU tentang Kesehatan pada akhirnya mengindikasikan adanya upaya pengkerdilan terhadap peran Profesi kesehatan karena tidak diatur dengan undang undang tersendiri hal ini dikhawatirkan akan menghilangkan independensi lembaga profesi dalam menjalankan tugasnya.

Adapun, Setelah memberikan beberapa catatan kritis terhadap RUU tentang Kesehatan tersebut, maka Kami menyatakan sikap: 

1. Perlu dilakukan kajian mendalam muatan materi RUU tentang Kesehatan dan mendorong Badan Legislasi (Baleg) DPR mengeluarkan Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan dari Proleknas 2023.

2. Melalui pengalaman beraktifitas di bidang kesehatan dan ketersediaan sumberdaya kepakaran yang dimiliki, Kami akan melakukan sophistikasi kajian tentang kesehatan yang lebih esensial dan sesuai dengan filosofi awalnya, yaitu pemenuhan hak dasar bidang kesehatan, dan tak terkecuali, sebagai organisasi dakwah (Muhammadiyah), memberikan nuansa humanis-profetis di dalamnya. 

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia, Ikatan Bidan Indonesia, Persatuan Perawat Nasional Indonesia, Ikatan Apoteker Indonesia, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, dan Forum Masyarakat Peduli Kesehatan. (Arianto)

Read More

LKPP Terima Pengaduan WAKOMINDO Terkait Diskriminasi Peraturan Kerjasama Media

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau LKPP secara resmi menerima organisasi pers WAKOMINDO atau Wartawan Kompetensi Indonesia terkait persoalan terbitnya Peraturan Gubernur, Walikota, dan Bupati tentang anggaran publikasi media yang dinilai diskriminatif dan bertentangan dengan Surat Edaran Kepala LKPP nomor 5 tahun 2022 tentang Penegasan Larangan Penambahan Syarat Kualifikasi Penyedia dan Syarat Teknis dalam Proses Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 

Surat pengaduan WAKOMINDO kepada LKPP direspon positif dengan mengundang jajaran WAKOMINDO mengikuti rapat bersama dengan jajaran LKPP pada Senin (6/2/2023) siang di kantor LKPP Kompleks Rasuna Epicentrum jalan Epicentrum Tengah Lot 11 B DKI Jakarta. 

Jajaran WAKOMINDO yang dipimpin Ketua Umum Dedik Sugianto, bersama Ketua dan anggota Dewan Pengawas Heintje G Mandagie dan Soegiharto Santoso, serta Dewan Penasehat Mangapul Matondang diterima langsung Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum, Emin Adhy Muhaemin dan Kepala Biro Hubungan Masyarakat Sistem Informasi dan Umum Shahandra Hanitiyo, bersama jajaran humas. 

Pada kesempatan ini, Ketum WAKOMINDO Dedik Sugianto menyampaikan langsung aspirasi dari ribuan media massa yang mengalami diskriminasi dan terhalang hak ekonominya untuk mengelola anggaran publikasi akibat adanya Peraturan Gubernur, Walikota, dan Bupati yang memberatkan perusahaan pers. 

"Kami mempersoalkan adanya penambahan persyaratan kerjasama publikasi dengan pemerintah daerah, perusahaan wajib terverifikasi Dewan Pers. Dan syarat Pemimpin Redaksi harus mempunyai UKW Dewan Pers," ujar Dedik menjelaskan. 

Dedik menambahkan, seluruh anggota dan pengurus WAKOMINDO adalah wartawan yang sudah memiliki sertifikat kompetensi berlogo Garuda dari BNSP melalui LSP Pers Indonesia dan memiliki hak yang sama untuk bekerjasama dengan Pemda.

Sementara itu, Ketua Dewas WAKOMINDO Heince Mandagi turut diberi kesempatan memaparkan tentang Sertifikasi Kompetensi LSP Pers Indonesia dan Sertifikat Media yang diterbitkan DPP Serikat Pers Republik Indonesia. 

"Ada contoh Pemkot Mojokerto yang membuat aturan jelas dan tidak diskriminatif. Semua diakomodir, baik UKW dan SKW, serta verifikasi Dewan Pers dan Sertifikat Media lembaga yang setara Dewan Pers," ungkap Mandagi. 

Menanggapi laporan WAKOMINDO, Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum LKPP, Emin Adhy Muhaemin menyambut baik pemaparan jajaran WAKOMINDO. 

"Surat edaran LKPP tentang larangan bagi pemerintah membuat regulasi penambahan syarat kualifikasi penyedia dan syarat teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah didasari banyaknya laporan masyarakat ke LKPP," ungkap Emin saat memberi tanggapan atas pemaparan dari tim WAKOMINDO. 

Dia juga menjelaskan, pihak LKPP sudah pernah menghapus peraturan tambahan yang mempersulit proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. "Namun saat ini sudah mulai ada pelanggaran dengan memasukan kembali peraturan tambahan yang sudah pernah dihapus tersebut. Untuk kasus perusahaan pers baru kali ini masuk aduan," terangnya. 

Emin pun berjanji akan mempelajari seluruh dokumen dan permasalahan yang diadukan atau dilaporkan WAKOMINDO, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi terkait UU Nomor 40 Tahin 1999 tentang Pers. 

"Dalam satu atau dua minggu kedepan kami akan undang meeting lanjutan untuk membicarakan hasil kajian tentang permasalahan ini," ujarnya. 

Sementara Dewan Pengawas Soegiharto Santoso memberi apresiasi atas respon positif LKPP terhadap laporan WAKOMINDO yang meneruskan aspirasi ribuan media dan puluhan ribu wartawan se-Indonesia yang mengalami diskriminasi oleh pemda. 

"Kami berharap dan yakin LKPP tidak akan diintervensi oleh siapapun dan akan mengakomodir kepentingan media dan wartawan yang tersertifikasi BNSP melalui LSP Pers Indonesia," ujar Hoky sapaan akrabnya. 

Pada kesempatan yang sama, Koordinator Asesor penguji kompetensi LSP Pers Indonesia Mangapul Matondang yang ikut hadir rapat, mengatakan, sesuai edaran Kepala LKPP nomor 5 tahun 2022 jelas persyaratan pengadaan barang/ jasa tidak boleh diskriminatif. "Jadi kami minta LKPP dapat membuat regulasi tentang media dan wartawan yang juga belum SKW dan UKW sekalipun agar tidak ada yang merasa terabaikan," imbuh Mangapul yang jauh-jauh dari Batam ke Jakarta untuk ikut pertemuan ini. 

Di tempat terpisah, penasihat hukum WAKOMINDO Vincent Suriadinata, SH, MH dari Mustika Raja Law Office, mengomentari terkait dampak hukum jika ada peraturan atau larangan dari LKPP namun tetap dilanggar oleh Pemda. Menurutnya LKPP tidak bisa memberi sanksi. "Namun auditor, dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan bisa melakukan pemeriksaan apakah pengadaan barang dan jasa di kantor pemerintah daerah atau pusat sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan LKPP atau tidak," kata Vincent menjelaskan. 

Vincent menambahkan, jika hasil audit pihak auditor BPK menemukan ada pelanggaran atau peraturan LKPP tidak diindahkan atau tidak dilaksanakan maka ada sanksi hukumnya. "Temuan auditor itu bisa diteruskan ke KPK atau ke Kejaksaan dan Polri. Karena itu merupakan hasil audit sehingga dapat dijadikan dasar pelaporan ke aparat penegak hukum," pungkas pengacara muda lulusan Pasca Sarjana Universitas Indonesia. (Arianto)

Read More

Rakernas LPTNU: Cara Nahdlatul Ulama Rumuskan Arah Pendidikan Tinggi di Momen Satu Abad NU

Duta Nusantara Merdeka | Sidoarjo

Jika satu abad yang lalu tantangan Nahdlatul Ulama adalah melawan penjajah, saat ini organisasi Islam terbesar di dunia tersebut harus melawan musuh yang jauh lebih besar namun tak kasat mata. Musuh tersebut adalah belum meratanya kualitas pendidikan di Indonesia.

Hal ini diungkapkan oleh Dr. Ahmad Suaedy, Sekretaris Lembaga Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama sekaligus Ketua Religion of Twenty (R20), dalam Webinar Komunitas SEVIMA di peringatan Satu Abad NU pada Senin (06/02) sore. Melawan ketertinggalan pendidikan menurut Ahmad Suaedy perlu menjadi prioritas menyambut abad kedua NU.

"Jumlah perguruan tinggi kita cukup banyak, sampai pelosok pun ada. Sayangnya kualitas masih ada kesenjangan. Kondisi di Jawa dan Papua masih jauh sekali, dan masih banyak kampus yang saat ini berfokus mengejar ranking, bukan memperbaiki kualitas pendidikan tinggi," ungkap Ahmad menyampaikan keprihatinannya.

Oleh karena itu sebagai rangkaian dari Peringatan Satu Abad NU, Lembaga Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (LPTNU) sebagai bagian dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama akan menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional. Rakernas ini akan menjadi cara Nahdlatul Ulama merumuskan filosofi pendidikan tinggi di usianya yang akan memasuki abad kedua.

"Rakernas LPTNU ini, adalah salah satu kegiatan formal NU dalam kategori pendidikan, dengan tujuan untuk merumuskan filosofi kami dalam menyambut abad kedua. Kita perlu tentukan arah ke depan," lanjut Ahmad yang juga menjabat sebagai Dekan Fakultas Islam Nusantara di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia.

Seputar Rakernas LPTNU dan Harapannya

Rakernas LPTNU dan Konferensi PTNU 2023 akan diadakan di Medan Sumatera Utara, pada 8-10 Maret 2023. Tema yang diangkat pada acara ini nantinya "Merawat Jagad, Membangun Peradaban dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi."

Filosofi yang akan dibangun NU untuk pendidikan tinggi, ungkap Ahmad Suaedy, akan berfokus pada tiga hal: platform pendukung, landasan kebijakan, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Diskusi terkait platform dan landasan kebijakan akan memastikan bagaimana Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama tetap relevan dengan masyarakat, sekaligus terus memperjuangkan filosofi, etika, dan keadilan.

Sedangkan pemanfaatan teknologi informasi, berupaya untuk memberi bekal para santri dalam menghadapi revolusi industri yang sangat cepat. Dengan cara merintis pembelajaran dan pengelolaan perguruan tinggi berbasis digital, hingga rencana NU membuat perguruan tinggi yang berbasis online.

"Bagaimana agar PTNU tidak ketinggalan dari yang lain tanpa mengatakan harus mengejar, makanya kami harus punya platform, landasan kebijakan, serta memanfaatkan teknologi. Salah satu cirinya santri nanti punya ilmu agama yang baik tapi tidak kalah dari sisi teknologi. Supaya makin memperkuat mobilitas sosial, santri ketika lulus bisa masuk ke perusahaan, pemerintahan, bahkan berkibar di dunia internasional karena mampu menguasai teknologi!," katanya.

Kepada masyarakat, Ahmad Suaedy berharap dukungan berupa pikiran dan masukan. Karena formula perubahan NU di abad 21 ini tidak bisa dicari oleh NU sendiri.

"Kami butuh dukungan pikiran dari civitas akademika di kampus lain bahkan yang bukan NU. Karena tantangan pendidikan dan tantangan dunia saat ini makin kompleks. Kita kumpulkan bersama pikiran dan strategi untuk menghadapi abad kedua NU!," pungkas Ahmad Suaedy. (Arianto)

Read More

Hadiri Perayaan Cap Go Meh, Wamen ATR/Waka BPN: Kita Merayakan Ke-Indonesiaan Kita

Duta Nusantara Merdeka | Bogor 

Perayaan Cap Go Meh 2023 yang merupakan puncak dari perayaan Tahun Baru Imlek 2574, dirayakan dengan penuh suka cita oleh masyarakat Indonesia khususnya etnis Tionghoa. Dalam perayaan Cap Go Meh kali ini diselenggarakan juga Kirab Pawai Budaya yang menandakan keberagaman dan kebudayaan di Indonesia sebagai bagian dari kekayaan budaya Indonesia dalam membentuk identitas nasional.

"Pendiri bangsa kita adalah orang-orang yang bijaksana, meletakkan batu fondasi kebangsaan yang sangat solid, kokoh. Di mana bangsa ini tidak didasarkan agama, suku, atau etnis tertentu tetapi seutuhnya anak bangsa," ujar Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Raja Juli Antoni saat menghadiri sekaligus membuka acara Cap Go Meh 2574 di Klenteng Hok Tek Bio Ciampea, Kabupaten Bogor, Minggu (05/02/2023).

Raja Juli Antoni juga menyampaikan, keragaman suku dan budaya di Indonesia menjadi suatu hal yang hebat dan patut disyukuri. Hal ini disebabkan karena keberagaman suku dan budaya dapat disatukan dengan sebuah ideologi yang dinamakan Pancasila. 

"Kita semua berkumpul di sini sebagai anak bangsa Indonesia. Itulah kehebatan bangsa Indonesia, meletakkan Indonesia, NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia, red) di bawah naungan Pancasila tanpa melakukan diskriminasi, ketidakpedulian, dan menegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," ucap Wamen ATR/Waka BPN.

Raja Juli Antoni melanjutkan, dengan hadirnya masyarakat ke perayaan Cap Go Meh artinya masyarakat merayakan ke-Indonesiaan secara bersama-sama. Oleh sebab itu ia mengimbau kepada masyarakat yang hadir untuk menjalani perayaan Cap Go Meh dengan damai dan tertib.  "Malam ini kita saksikan bersama, kita merayakan Cap Go Meh dan kita merayakan ke-Indonesiaan kita," imbuhnya.

Selain memberikan pesan keberagaman yang dibawa perayaan ini, Wamen ATR/Waka BPN juga berpesan agar seluruh rumah ibadat di Indonesia dipastikan terdaftar dan bersertipikat. Dengan begitu, kegiatan keagamaan dapat terus beroperasi dan memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai tempat ibadah yang aman dan nyaman.

Turut hadir dalam acara ini Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bogor, Pengurus Klenteng Hok Tek Bio Ciampea, dan masyarakat yang merayakan Cap Go Meh 2574 di Klenteng Hok Tek Bio. (Lak/Tha)

Read More

Polda Metro Jaya Gelar 'Guyub Ketua Rukun Warga Se-Jakarta Barat'

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Polda Metro Jaya bersama dengan Polres Metro Jakarta Barat menggelar kegiatan pertemuan bersama para Ketua Rukun Warga (RW) se-Jakarta Barat mengusung tema 'Guyub Ketua Rukun Warga Se-Jakarta Barat' di Grand Ballroom Hao Di Fang Season City, Tambora, Jakarta Barat, Sabtu (4/2/2023).

Acara ini bertujuan untuk meningkatkan peran para ketua RW dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Dalam sambutannya, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran mengatakan, RW sangat berperan penting untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang ada."Semua, ada yang lahiran lapor RW, ada yang mau kawin laporan RW, ada yang jual narkoba, miras, geng motor, kenakalan remaja, itu terjadi di RW, bagaimana kita mempertahankan budaya kita. 

Menurut Fadil, RW sangat vital dan berpengaruh besar terhadap komunitas masyarakat yang lebih luas. Sebaliknya, jika ada RW yang tidak seimbang akan berpengaruh besar.

"Keseimbangan di satu RW memiliki pengaruh yang besar terhadap komunitas yang lebih besar. Kalau RW aman maka kelurahan aman, kalau kelurahan aman maka kecamatan aman, kalau kecamatan aman maka Kota Madya Jakarta Barat ini aman," ujarnya.

Untuk itu, Fadil mengajak, para ketua RW yang ada untuk membangun lingkungan yang sehat, aman, dan nyaman. Dia berharap agar para ketua RW bisa lebih sering 'ngider' untuk menjaga kamtibmas.

"Saya berharap RW-RW ini sering-sering ngider supaya bisa tahu apa yang terjadi di lingkungannya," ungkap Fadil.

Turut hadir dalam kegiatan ini, PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Dr M Fadil Imran, Pangdam Jaya Mayjen TNI Untung Budiharto, Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Pasma Royce dan para stakeholder terkait serta para rukun warga (RW) se Jakarta Barat. (Arianto)

Read More

Kapolri Beserta Panglima TNI Hadiri Pagelaran Wayang Kulit dengan Lakon Wahyu Makutharama

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Polri menggelar pagelaran budaya wayang kulit dengan Lakon Wahyu Makutharama, yang dihadiri oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan seluruh Kepala Staf TNI, di Lapangan Bhayangkara, Jakarta Selatan, Jumat, 3 Februari 2023, malam. 

Sigit mengungkapkan, pagelaran wayang kulit ini merupakan bentuk kesepakatannya bersama dengan Panglima TNI dalam rangka menjaga serta melestarikan budaya asli Indonesia. 

Kapolri dan Panglima TNI serta seluruh Kepala Staf sebelumnya ikut main dalam kegiatan wayang orang bertema "Pandawa Boyong" di TIM pada tanggal 15 Januari 2023 lalu. 

"Jadi hari ini sesuai dengan kesepakatan Pak Panglima bahwa kita sepakat untuk terus Nguri-uri budoyo menjaga dan mengembangkan budaya. Setelah beberapa waktu yang lalu kita melaksanakan pagelaran wayang orang bersama TNI-Polri di taman Ismail Marzuki," kata Sigit di Lapangan Bhayangkara Polri. 

Selain merawat budaya asli Indonesia, Sigit menekankan, kegiatan ini diselenggarakan untuk semakin memantapkan sinergisitas dan soliditas antara TNI dan Polri. 

"Kegiatan hari ini utamanya adalah melanjutkan kegiatan dalam rangka memperkuat soliditas TNI-Polri yang selama ini sudah terjalin dengan baik yang selama ini sudah kompak," ujar eks Kabareskrim Polri itu. 

Lebih dalam, Sigit menyebut, kegiatan ini juga sekaligus kesempatan untuk lebih mendekatkan diri antara TNI-Polri dengan seluruh lapisan elemen masyarakat Indonesia. 

"Dan harapan kita tentunya soliditas TNI-Polri ini tentunya akan sangat bermanfaat dan juga kita harapkan dengan soliditas TNI-Polri hari ini kegiatan yang dihadiri oleh komunitas wayang, teman-teman dari Ormas, OKP dan pecinta budaya yang lain kita harapkan mendekatkan TNI-Polri dengan masyarakat," ucap Sigit. 

Menurut Sigit, pagelaran budaya wayang kulit dengan Lakon Wahyu Makutharama, ini banyak pelajaran yang bisa dipetik oleh masyarakat karena didalamnya mengandung ajaran Hastabrata, yakni soal mengajarkan tentang jiwa kepemimpinan. 

"Masyarakat bersama pemimpinnya memiliki hubungan yang saling mendukung. Pemimpin bisa mengayomi rakyatnya. Demikian juga rakyat juga memahami apa yang menjadi tugas pemimpinnya," tutur Sigit. 

Dengan lakon ini, Sigit berharap, dapat terbentuk karakter kepemimpinan yang terus menjaga dan mempertahankan nilai persatuan dan kesatuan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

"Tentunya akan semakin memperkuat persatuan dan kesatuan masyarakat khususnya menghadapi tahun politik. Dimana kita selalu ingatkan setiap saat dengan Pak Panglima bahwa perbedaan pendapat boleh ada namun yang namanya persatuan dan kesatuan harus selalu dijaga," papar Sigit. 

Lebih dalam, Sigit menuturkan, dengan semakin kokohnya sinergitas TNI-Polri dan masyarakat, maka rasa persatuan dan kesatuan itu tidak akan goyah dengan segala bentuk tantangan dan rintangan yang ada. 

"Dan tentunya harapan kita ini semuanya akan semakin meningkatkan soliditas dan semakin meningkatkan hubungan dan kedekatan antara TNI-Polri dan masyarakat, dan harapan kita ini semua akan membawa stabilitas kamtibmas stabilitas politik yang lebih baik," papar Sigit. 

Sementara itu, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengapresiasi Kapolri yang telah merawat dan melanjutkan komitmen bersama dalam rangka merawat budaya asli Indonesia. 

"Dan ini adalah wujud kelanjutan dari sinergitas TNI-Polri. Sinergitas tidak hanya menjaga kedaulatan dan keamanan negara saja. Juga menjaga kedaulatan budaya, wayang kulit adalah budaya asli Indonesia yang harus kita lestarikan," kata Yudo di kesempatan yang sama. (Lak/Tha)

Read More

Wapres Buka ASEAN Tourism Forum 2023

Duta Nusantara Merdeka | Yogyakarta

Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin menuturkan bahwa  kawasan ASEAN saat ini berada di garis paling depan dalam pemulihan sektor pariwisata di negara Asia Pasifik usai terdampak pandemi Covid-19. 

Menurutnya, berdasarkan data The World Tourism Organization (UNWTO), jumlah kedatangan wisatawan mancanegara di kawasan Asia Pasifik sepanjang Januari - September 2022 tercatat naik sebesar 11% jika dibandingkan dengan periode yang sama di 2021.

“Kejayaan sektor pariwisata di ASEAN akan menjadi penopang keberhasilan ASEAN sebagai episentrum pertumbuhan ekonomi global, sejalan dengan tema keketuaan Indonesia di ASEAN tahun ini,” ungkap Wapres saat membuka ASEAN Tourism Forum (ATF) 2023 di Open Air Ampitheater Ramayana Ballet & Rama Shinta Garden Resto, Kompleks Candi Prambanan, Yogyakarta, Jumat (03/02/2023). 

Sebab, sambung Wapres, pariwisata merupakan salah satu sektor yang krusial untuk memulihkan ekonomi, membuka lapangan kerja bagi masyarakat, serta menjadikan masyarakat tangguh dan berdaya.

“Kita menaruh harapan besar, sektor pariwisata akan mengokohkan kawasan ASEAN sebagai kawasan yang stabil, damai, bermartabat, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, serta mampu menjadi penyokong stabilitas perekonomian dunia,” harapnya. 

Oleh sebab itu, pada forum yang mengusung tema “ASEAN: A Journey to Wonderful Destinations” ini, Wapres mengajak seluruh negara di kawasan ASEAN untuk bersama-sama membangun pariwisata yang berkelanjutan dan inklusif dengan melibatkan usaha mikro dan kecil, kaum perempuan, serta generasi muda.

“Inilah saatnya untuk meningkatkan daya saing sektor pariwisata kita melalui berbagai inovasi dan kreativitas, serta transformasi ke arah digital,” tegasnya. 

Terakhir, melalui penyelenggaraan ATF 2023, Wapres mengharapkan sektor pariwisata semakin produktif dan mampu memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi kawasan.

“Saya berharap, Forum ini menjadi pengobar semangat kebangkitan pariwisata di ASEAN, selain menjadi wadah diskusi dan formulasi kebijakan serta program nyata pengembangan pariwisata yang lebih praktis, terarah, dan berorientasi masa depan,” pungkasnya. (Arianto)

Read More

Guncang Perhelatan Pameran Otomotif, GAIKINDO Jakarta Concert Week 2023 Hadirkan 9 Konser Musisi Ternama

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

GAIKINDO Jakarta Auto Week 2023 (GJAW) bersama New Live Entertainment hari ini resmi mengumumkan akan menghadirkan produk event entertainment/hiburan khusus pecinta musik di Indonesia yaitu Jakarta Concert Week 2023 (JCW) Pertama di Indonesia.

Penyelenggaraan pameran GAIKINDO Jakarta Auto Week 2023 (GJAW) yang diprakarsai oleh Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) dengan dukungan dan arahan Kementerian Perindustrian akan kembali berlangsung pada 10-19 Maret 2023, dan akan mengusung identitas baru GJAW x Lifestyle, yang sekaligus menjadi payung kegiatan hobi dan gaya hidup yang dibalut meriah dengan kehadiran anekaragam gaya hidup atau lifestyle yang asik untuk dikunjungi dengan berbagai hiburan (entertainment), fashion serta aneka food & beverage yang dikurasi secara apik untuk menggugah selera pengunjung acara, termasuk didalamnya adalah gelaran konser Jakarta Concert Week 2023 (JCW).

Vista Limbong, Project Director Seven Event selaku pelaksana pameran GJAW 2023 mengungkapkan bahwa identitas baru GJAW adalah untuk memberikan diferensiasi dari pameran otomotif lainnya. “Pada penyelenggaraan keduanya GJAW keluar dari konsep pameran otomotif lainnya, dan menciptakan identitas baru. GJAW x Lifestyle akan menghadirkan perpaduan dan keselarasan industri otomotif dan dunia lifestyle. Pengunjung akan dapat menikmati pameran tren dan hobi dalam satu waktu dan tempat, menikmati launching, inovasi terbaru, tidak lupa penawaran dan promo terbaik dari industri otomotif, sekaligus suguhan dari dunia lifestyle dan entertainment, salah satunya lewat Jakarta Concert Week,” kata Vista dalam konferensi pers di Jakarta, Jum'at (03/02).

Jakarta Concert Week (JCW) akan menjadi unsur yang menarik untuk disaksikan pada ajang pameran GAIKINDO Jakarta Auto Week (GJAW), bekerjasama dengan New Live Entertainment yang telah berpengalaman dalam menyelenggarakan konser-konser berkualitas di tanah air.  “GJAW 2023 akan bekerjasama dengan New Live Entertainment untuk memenuhi segmen entertainment disepanjang pameran, ditangan profesional yang tepat, kami yakin kehadiran Jakarta Concert Week (JCW) ini akan meriah dan penyelenggaraan GJAW secara keseluruhan akan menarik pengunjung dari berbagai kalangan yang tidak terbatas hanya pada pecinta otomotif saja, namun juga para pecinta hiburan, musik, fashion dan penikmat kuliner di Jakarta dan sekitarnya,” ujarnya.

Untuk diketahui, GAIKINDO Jakarta Auto Week (GJAW) dan Jakarta Concert Week (JCW) yang didukung oleh KINGLYFE akan berlangsung selama 10 hari di area Plenary Hall – Jakarta Convention Center (JCC) dengan menghadirkan konser yang akan menampilkan musisi ternama yang dikemas dalam rangkaian kolaborasi multigenre spektakuler dan berbeda dari yang pernah ada sebelumnya. Jakarta Concert Week (JAW) mengusung kolaborasi spektakuler yang dikonsepkan untuk memenuhi kebutuhan hiburan dan gaya hidup yang sejalan dengan pecinta otomotif di Indonesia.

Berikut adalah Lineups yang akan mengguncang Jakarta Concert Week 2023:

- Jumat, 10 Maret 2023       : AHMAD DHANI PROJECT.

- Senin, 13 Maret 2023        : TRILOGY (Ardhito, Kunto Aji, Pamungkas).

- Selasa, 14 Maret 2023      : DANGDANCE (Inul Daratista, Ayu Ting Ting, Dipha Barus).

- Rabu, 15 Maret 2023        : THE GREATEST HITS:  Potret | Maliq & D’Essentials.

- Kamis, 16 Maret 2023       : NOAH Monochrome.

- Jumat, 17 Maret 2023       : SOUND OF 2000 (Samsons x Yovie Nuno x D’Masiv).

- Sabtu, 18 Maret 2023        : *SPECIAL PERFORMANCE*

- Minggu, 19 Maret 2023     : TRIO LESTARI with Rio Febrian feat. Rizky Febian.

Pada kesempatan yang sama, Dino Hamid selaku founder & creative director New Live Entertainment mengungkapkan “Jakarta Concert Week (JCW) ini adalah sebuah konsep konser kolabrasi special show yang berbeda dan pertama kali di Indonesia, bersamaan dengan pameran otomotif GAIKINDO Jakarta Auto Week (GJAW), membuat konsep special concert dengan new excitement dan experience yang berbeda untuk acara Jakarta Concert Week ini menjadi tantangan yang seru bagi saya, tertantang untuk membuat ide-ide yang out of the box untuk ikut memeriahkan pameran otomotif yang bergengsi di Jakarta wajib saya kreasikan secara optimal, ini akan menjadi special show dan berkonsep selama seminggu lebih di Plenary Hall Jakarta, segenap tim yang terlibat untuk Jakarta Concert Week akan memberikan hiburan entertainment yang berbeda dari pertunjukan konser yang belum pernah ada sebelumnya, kami sangat bangga berkesempatan untuk ikut berpartisipasi mendukung acara GAIKINDO Jakarta Auto Week nanti, dengan harapan acara yang akan ditampilkan pada Jakarta Concert Week akan menarik target market yang lebih besar lagi untuk pengunjung yang menyukai musik, lifestyle, fashion dan otomotif”.

Untuk menyaksikan konser di Jakarta Concert Week (JCW) di Plenary Hall – Jakarta Convention Center sudah termasuk dengan tiket masuk ke GAIKINDO Jakarta Auto Week (GJAW), untuk pembelian tiket dapat melakukan pre-book dan registrasi melalui www.nle.co.id mulai Senin, 6 Februari 2023 pukul 13.00 WIB.

Harga tiket fase pertama konser Jakarta Concert Week 2023* adalah sebagai berikut:

       Katagori                  Harga Fase Pertama

·      Platinum                     Rp. 1.250.000.-

·      Gold                            Rp.    650.000.-

·      Festival                       Rp.    350.000.-

*) Harga belum termasuk pajak dan admin fee.

Menariknya, Jakarta Concert Week (JCW) akan berlangsung pada perhelatan GAIKINDO Jakarta Auto Week (GJAW) 2023 di Jakarta Convention Center pada pukul 19.00 – 21.00 WIB. (Arianto)

Read More

Pengajar dari Inggris Ungkap Keseriusan Kapolri Perbaiki Sepak Bola Indonesia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Prof Mike C. Hardey dari Conventry University Inggris yang merupakan pengajar manajemen kompetisi sepak bola mengungkapkan keseriusan dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk melakukan transformasi atau perbaikan persepakbolaan di Indonesia. 

Diketahui, Polri menghadirkan Prof Mike C. Hardey dari Conventry University Inggris untuk memberikan pelatihan manajemen kompetisi sepak bola kepada jajaran Polri dan seluruh pihak terkait selama sembilan hari lamanya. 

"Saya bertanya pada Jenderal Sigit (Kapolri) seberapa serius dia mau berusaha untuk masalah ini, dari ide pelatihan sampai implementasi pelatihan, dengan waktu singkat menunjukkan seberapa serius Polri dan pemangku kepentingan lain untuk ambil bagian dalam tantangan ini," kata Mike dalam keterangan tertulisnya kepada awak media, Jakarta Kamis, 2 Februari 2023. 

Mike yang juga hadir dalam penutupan pelatihan di Gedung Rupatama Polri kemarin itu menyampaikan apresiasinya kepada Polri, lantaran bisa dilibatkan dalam mewujudkan iklim sepak bola menjadi lebih baik lagi kedepannya. 

"Tentang inisiasi pelatihan, implementasi, dan konsekuensi dari pelatihan ini, kami merasa terhormat bisa bergabung dengan para pihak dalam kesempatan ini," ujar Mike. 

Berdasarkan pandangannya, Mike menyebut, sebenarnya persepakbolaan Indonesia sudah memenuhi berbagai macam aspek untuk menciptakan iklim yang aman dan nyaman. 

Sehingga, Mike mengatakan, dalam pelatihan yang diberikannya terdapat tiga yang disampaikan sebagaimana penekanan dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit. 

"Namun kami fokus pada tiga hal yang ditekankan Jenderal Sigit, pertama, bagaimana cara kita berkomunikasi antara pemangku kepentingan. Kedua, bagaimana kita mengkoordinasikan tanggung jawab masing-masing, dan bagaimana kita berkolaborasi untuk mengembangkan infrastruktur dan lingkungan laga sepak bola yang aman, nyaman dan menyenangkan," ucap Mike sekaligus memaparkan penekanan Kapolri. 

Menurut Mike, Kapolri Jenderal Listyo Sigit memiliki tujuan yang sangat penting bagi masa depan sepak bola di Indonesia. Mengingat, tujuannya untuk menyalurkan bakat dari atlet-atlet sepak bola untuk bertanding di dalam negeri maupun kancah internasional. 

"Seperti yang Jenderal Sigit bilang Indonesia punya banyak atlet berbakat untuk berlaga di dunia sepak bola dan itu sangat penting bagi persahabatan internasional. Saya sangat senang mewakili rekan-rekan saya menjadi bagian ini," tutur Mike. 

Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan bahwa Polri terus berkomitmen untuk menindaklanjuti instruksi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rangka melakukan perbaikan atau transformasi manajemen penyelenggaraan kompetisi sepak bola Indonesia. 

"Sembilan hari telah melakukan kegiatan pelatihan manajemen stadion untuk persiapan pengamanan bola. Jadi sebagaimana komitmen Polri bahwa Polri akan terus melaksanakan peningkatan kualitas dari pengamanan, khususnya terkait dengan penyelenggaraan kompetisi besar khususnya sepak bola," kata Sigit di Gedung Rupatama Polri, Jakarta Selatan, Rabu, 1 Februari 2023. 

Lebih dalam, mantan Kabareskrim Polri itu menjelaskan bahwa, pelatihan dengan pemateri dari Inggris yang terlibat langsung dalam manajemen pelaksanaan Piala Dunia di Qatar lalu, telah berakhir. Sigit pun berharap, para peserta yang mendapatkan kursus tersebut dapat menyerap seluruh ilmu dan pengetahuan manajemen sepak bola sebagaimana standar FIFA. 

"Tentunya ini menjadi sangat penting karena Indonesia memiliki talent yang luar biasa, penonton yang sangat besar dan ini apabila bisa dikelola dengan baik semuanya akan bisa menumbuhkan pemain yang bisa akan berkompetisi dengan baik, dan harapan kita, kita bisa mewujudkan kompetisi sepak bola yang lebih berkualitas dan tentunya bisa membawa harum nama Indonesia di tingkat internasional," tutup Sigit. (Arianto)

 

Read More

Gelar Change Makers Meet, Lemonilo Gandeng Penggerak Perubahan untuk Kolaborasi Wujudkan Indonesia Lebih Sehat

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Setiap individu akan terus berproses untuk mencapai segala impian dan tujuan hidup. Meski banyak tantangan dan hambatan, namun setiap langkah yang dilalui selalu punya arti. Dengan latar belakang tersebut, tahun ini Lemonilo meluncurkan misi untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sehat secara sosial, fisik dan mental melalui gerakan yang bertajuk ‘Setiap Langkah Berarti’. Melalui semangat ini, kami percaya bahwa hal tersebut dapat dicapai walau dengan langkah yang berbeda-beda. Langkah kecil, besar, maju, maupun mundur adalah proses yang berarti. 

Sebagai langkah untuk memanifestasikan misi tersebut, Lemonilo menghadirkan acara  ‘Change Makers Meet’ yang merupakan wadah pertemuan dan bentuk apresiasi Lemonilo kepada sosok penggerak perubahan (changemaker) yang membawa Indonesia menjadi lebih sehat dalam segi sosial, fisik maupun mental. Pada acara ini, mereka juga berkesempatan untuk berbagi cerita inspiratif, berdiskusi, berkenalan, dan diharapkan menciptakan komunitas dan agenda-agenda kolaborasi untuk memberikan dampak yang besar bagi Indonesia. 

“Kami percaya bahwa untuk mewujudkan perubahan, kita perlu kita perlu saling inklusif dan tidak berjalan sendiri-sendiri. Diperlukan kolaborasi dari antar-bidang untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sehat dan bahagia. Harapannya, kedepan diskusi ini dapat memberikan dampak masif terhadap produk penunjang gaya hidup yang lebih sehat di masyarakat,” kata Shinta Nurfauzia selaku Co-founder dan CEO Lemonilo, dalam keterangan persnya, Jum'at (03/02).

Turut hadir dalam acara ini 50 changemakers yang merupakan founders, influencers experts dan leaders dari berbagai bidang seperti pendidikan, lingkungan, sosial, pangan dan kesehatan. (Lak/Tha)

Read More

HPV DNA Jadi Metode Baru Deteksi Dini kanker Leher Rahim

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Hingga saat ini Kanker masih menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi di dunia, dimana hampir 70% kematian kanker terjadi di negara berkembang  termasuk Indonesia. Pada tahun 2020 tercatat 10.000.000 kematian yang disebabkan oleh kanker. 

Di Indonesia, kanker leher rahim dan kanker payudara menjadi dua kanker terbanyak jumlah kasusnya 65.858 atau 16,6% untuk kanker payudara dan 36.633 untuk kanker leher rahim. Sekaligus menjadi penyakit katastropik dengan pembiayaan terbesar kedua dengan estimasi Rp. 3.5 Triliun.

“30-50% kematian akibat kanker masih bisa dapat dicegah dengan menghindari faktor resiko dan melakukan deteksi dini secara berkala” kata Direktur Jenderal P2P Kementerian Kesehatan Dr. Maxi Rein Rondonuwu di Jakarta, Kamis (2/2).

Kanker anak juga jadi masalah kesehatan dunia termasuk di Indonesia. Setiap tahunnya diestimasi 400 ribu anak terkena kanker di Dunia. Sementara di Indonesia sebanyak 11 ribu kasus baru kanker pada anak dengan kasus terbanyak adalah leukemia.

Untuk mempercepat Deteksi dini kanker rahim,  mulai tahun 2023 Kementerian Kesehatan juga akan menggunakan Metode HPV DNA, memanfaatkan PCR Test yang sudah dimiliki. Langkah ini merupakan upaya untuk deteksi stadium kanker lebih cepat.

“Langkah ini menemukan lebih dini lagi stadium kankernya dibandingkan IVA, mulai bulan ini piloting di DKI jakarta, mulai diterapkan teknologi terbarunya” ungkap dirjen Maxi.

Pada tahap awal program deteksi dengan DNA HPV dilakukan di Provinsi DKI Jakarta (Sudin Jakarta Pusat, Sudin Jakarta Selatan, Sudin Jakarta Barat, Sudin Jakarta Timur dan Sudin Jakarta Utara) sebanyak 8.000 test. Lokasi DKI Jakarta dipilih dengan pertimbangan, ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung, pemerataan SDM, cakupan pemeriksaan IVA relatif lebih baik dan dukungan pemerintah daerah.

Metode IVA (Inspeksi Visual Asam Asetat) untuk deteksi dini tetap diterapkan, khususnya pada usia wanita 30-50 tahun yang sudah pernah melakukan hubungan seksual, dengan interval pemeriksaan setiap 3 tahun sekali untuk melihat adanya tanda kanker pada Leher Rahim.

Untuk kanker payudara dapat melakukan pengecekan dengan metode SADANIS (Pemeriksaan Payudara Secara Klinis) dan SADARI (Pemeriksaan Payudara Sendiri) setiap bulannya dengan cara USG yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, pemeriksaan setiap 3 tahun sekali. Penemuan kanker payudara secara dini bisa jadi penanganan lebih cepat dan tepat untuk kesembuhannya. Pelayanan kesehatan masyarakat pun akan mengupayakan metode ini berjalan dengan baik.

“Harapannya, penanganan yang cepat dan tepat dapat meningkatkan angka kesembuhan yang tinggi dan mortalitas yang rendah” ujar Dirjen Maxi

Terkait dengan penanganan kanker di fasilitas pelayanan kesehatan adalah pasien bisa datang pada stadium awal. Berdasarkan data di RS kanker Dharmais, untuk kasus kanker payudara saja yang menjalani pengobatan di RS Dharmais, sebanyak 72.3% merupakan kasus dengan stadium lanjut atau 3 ke atas. 

Specialist Bedah Surgical Oncologist Konsultan dari RS. Kanker Dharmais dr. Rian Fabian Sofya mengatakan semakin tinggi stadium berbanding terbalik dengan angka kesintasan. Sementara untuk beban pembiayaan meningkat.  

“Untuk pasien stadium 3, tingkat kesintasan (bertahan hidup) 10 tahun kurang dari 50%” ujarnya. 

Menurut dr. Rian, selain kesadaran masyarakat untuk melaksanakan SADARI, maka diperlukan pelatihan khususnya bagi dokter umum untuk meningkatkan pengetahuan dan kapabilitas untuk melakukan deteksi dini Kanker

 

“Pelatihan untuk melakukan tindakan sadanis serta USG, sehingga mereka bisa menentukan juga apakah ini dirujuknya tepat kemana untuk langkah berikutnya” jelasnya.

Peringatan kanker sedunia pada tanggal 4 Februari 2023 ini menjadi momentum peringatan bagi kita Bersama, bahwa kanker masih jadi masalah di masyarakat. Tema close the gap berfokus pada satukan kata dan langkah dalam penanganan kanker, bersinergi dan berkolaborasi dalam penanggulangan kanker di Indonesia. (Arianto)

 

Read More

Kemenkes Bersama Komisi IX DPR RI Pastikan Penyiapan Fasilitas Kesehatan di IKN

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kementerian Kesehatan mempersiapkan pelayanan kesehatan di Ibu Kota Nusantara. Hal ini menjadi pokok pembahasan pada acara kunjungan kerja spesifik Komisi IX DPR RI bidang kesehatan di kawasan Titik Nol Ibu Kota Nusantara (IKN) yang dihadiri oleh Sekjen Kemenkes Kunta Wibawa Dasa Nugraha, Kamis siang (2/2).  

"Bukan hanya membangun rumah sakit (RS) dari sisi pelayanan rujukan, namun juga membangun Puskesmas (di tingkat pertama) untuk penguatan promotif dan preventifnya. Di samping itu, kita akan perkuat juga surveilans pencegahan penyakit dan laboratorium kesehatannya", ucap Sekjen Kunta.

Lebih lanjut disampaikan, Kemenkes akan mendirikan RS yang dapat dimanfaatkan oleh semua masyarakat di IKN. Kemenkes juga akan mengintegrasikan RS tersebut dengan RS TNI/POLRI dan RS Pendidikan yang terhubung dengan Fakultas Kedokteran di Universitas di IKN. 

Selain berfokus pada penyiapan infrastruktur di IKN, Kemenkes juga terus berupaya meningkatkan mutu layanan dan kualitas sumber daya manusia (SDM) kesehatan di wilayah penyangga. 

Saat ini, Kementerian Kesehatan mendorong pemenuhan sarana prasarana dan alat kesehatan di lima Puskesmas yang saat ini berada di wilayah penyangga IKN melalui alokasi DAK Fisik tahun 2022 atau 2023, yakni Puskesmas Sungai Merdeka, Kab. Kutai Kertanegara; Puskesmas Maridan, Puskesmas Sepaku I, Puskesmas Sepaku III, dan  Puskesmas Semoi II di Kab. Penajam Paser Utara.

Terdapat dua RS yang berlokasi paling dekat dengan wilayah otorita IKN, yakni RS Sepaku di Kabupaten Penajam Paser Utara dan RS Aji Batara Agung Dewa Sakti di Kabupaten Kutai Kertanegara. Kedua RS tersebut saat ini tidak hanya melayani masyarakat, namun juga para pekerja di kawasan IKN”, terang Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, dr. Jaya Mualimin.

Di penghujung kegiatan, Komisi IX DPR RI mengharapkan komitmen dari seluruh mitra kerja kesehatan dan jajaran pemerintah daerah, untuk dapat mempercepat pembangunan kesehatan di IKN.

"Mudah-mudahan percepatan pembangunan (kesehatan) di IKN bisa berjalan dengan baik", pungkas Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena.

Kementerian Kesehatan berterima kasih atas atensi dan dukungan Komisi IX DPR RI dalam upaya pembangunan sebuah ekosistem kesehatan yang luas dan terintegrasi di IKN. (Arianto)

Read More

Polda Metro Jaya Hadiri Giat Coffee Morning Day-1

Duta Nusantara Merdeka |Jakarta Timur

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Dr. Mohammad Fadil Imran, M.Si. menghadiri acara Kegiatan Coffee Morning Day-1 Operasional Penuh Air perpipaan di DKI Jakarta, Kamis (2/2/23).

Dalam kegiatan yang dilaksanakan pada pukul 07.30 WIB di IPA, Buaran Kalimalang Jakarta Timur tersebut, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Dr. Mohammad Fadil Imran didampingi oleh Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Pangdam Jaya TNI Untung Budiharto, Walikota Jakarta Timur Muhammad Anwar, Asistensi Perekonomian dan keuangan Sri Haryati, Dirut PAM JAYA Arief Nasrudin beserta jajarannya.

Dalam kegiatan ini, PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono hadir untuk memastikan operasional air perpipaan di DKI Jakarta tidak terganggu pasca berakhirnya Perjanjian Kerja Sama antara PAM JAYA dengan Palyja dan Aetra

Selain itu, PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono juga memberikan dukungan serta arahan kepada ratusan karyawan PAM JAYA yang hadir untuk bisa melakukan pelayanan terbaik bagi warga Jakarta.

Pada kesempatan tersebut, Direktur Utama PAM JAYA menyampaikan point - point laporan persiapan operasional penuh air perpipaan di DKI Jakarta antara lain untuk bisa sampai tahap ini PAM JAYA membutuhkan persiapan selama enam bulan.

"Sekarang, PAM JAYA siap melakukan operasional penuh air perpipaan di DKI

Jakarta yang berorientasi pada pelayanan dan bukan bisnis semata," terang Dirut PAM JAYA Arief Nasrudin.

Lebih lanjut, Arief Nasrudin mengatakan, pihaknya tetap berpegang teguh pada Amanat Undang-undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa air sebagai bagian dari sumber daya air merupakan cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup orang banyak yang dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat (Arianto)

Read More

KKP Gandeng Kementerian BUMN dan Pertamina Permudah Akses BBM Bersubsidi untuk Nelayan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandeng Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan anak usaha PT Pertamina yakni PT Pertamina Patra Niaga dalam memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bagi nelayan di Indonesia. 

"Kami berterima kasih kepada Pak Menteri BUMN, Dirut Pertamina, PT Patra Niaga yang sudah mensupport ketersediaan bahan bakar minyak. Ini yang paling penting," ungkap Menteri Sakti Wahyu Trenggono usai penandatangan Kesepakatan Bersama antara KKP dan Kementerian BUMN bersama Menteri BUMN Erick Thohir di kantor KKP, Jakarta Pusat, Kamis (2/2/2023).

Penandatangan kesepakatan bersama kemudian dilanjutkan dengan penandatangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP dengan PT Pertamina Patra Niaga tentang Dukungan Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi di Kampung Nelayan dan Pelabuhan Perikanan. Kerja sama inilah yang akan memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak dengan harga terjangkau di lokasi-lokasi tadi.

Menteri Trenggono menerangkan, kebutuhan bahan bakar nelayan mencapai 3,4 juta kilo liter per tahunnya. Untuk memastikan distribusi tepat sasaran dan tidak terjadi pemborosan, penyaluran BBM akan dilakukan pada enam zona penangkapan di Indonesia.

"Yang pasti kita sudah membuat zona, ada zona 1 sampai 6. Ini kita klaster dengan zona tadi, dan pelabuhannya sudah kita tentukan. Ini tentu memudahkan pendataan dan distribusi. Fokus bisa di tempat-tempat tadi, sehingga tidak terjadi pemborosan. Klaster bisa mengontrol pendistribusian," ungkap Menteri Trenggono.

  

Sinergi KKP dan Kementerian BUMN ini diakuinya baru langkah awal untuk mendorong produktivitas para nelayan di Indonesia, sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. KKP memiliki lima program Ekonomi Biru yang dapat juga disinergikan dengan lini usaha BUMN lainnya. 

Lima kebijakan Ekonomi Biru meliputi perluasan target kawasan konservasi perairan, penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pembangunan perikanan budidaya ramah lingkungan, pengelolaan berkelanjutan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta penangangan sampah plastik di laut melalui Program Bulan Cinta Laut.

"Yang pasti potensi ekonomi sektor kelautan dan perikanan ini harus dieksplore secara berkelanjutan. Kementerian BUMN memiliki jajaran usaha yang bisa menggarap sektor ini. Sekarang ini pertumbuhan kita cukup bagus, dan mudah-mudahan bisa kita tingkatkan. Kami di KKP siapkan infrastruktur yang ada seperti kebijakan, regulasi," paparnya.

Senada dengan Menteri Trenggono, Menteri BUMN Erick Thohir juga menyebut potensi kerjasama lainnya masih terbuka lebar. Sinergi Kementerian BUMN dengan KKP merupakan bagian dari mendorong pertumbuhan industrialisasi pangan di Indonesia.

"Hari ini baru satu, bagaimana memastikan kesediaan BBM untuk nelayan, belum bicara budidaya, cold storage. Ini baru pilot project di bawah payung empat diskusi kesepakatan Pak Menteri dan saya. Kami selalu menjadi supporting bagi kementerian, dan kami harus memaksimalkan potensi industrialisasi pangan kita terutama hari ini di laut, agar mencapai hasil maksimal," ungkapnya. 

Sementara itu, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengungkapkan untuk mendukung kebutuhan BBM bersubsidi bagi nelayan akan dilakukan penambahan minimal 30 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di titik-titik yang disepakati bersama KKP. Saat ini terdapat 387 SPBN yang tersebar di berbagai daerah Indonesia.

Sinkronisasi data antara pihaknya, koperasi nelayan, serta KKP juga terus dilakukan untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi bagi nelayan terpenuhi dan tepat sasaran.

"Jadi ada tiga hal yang kami akan pastikan untuk kebutuhan BBM bagi nelayan. Pertama adalah ketersediaan. Dari angka tadi yang dibutuhkan sudah masuk dalam kuota 2023. Yang kedua adalah aksesibilitas, ini yang hari ini kita koordinasikan. Serta harga sesuai dan sama di seluruh Indonesia. Dengan digitalisasi kita pastikan subsidi lebih tepat sasaran," ujarnya. (Arianto)

Read More

Lenny Hartono: Kain Tenun Songket Sidemen Memberikan Kesan Yang Mewah

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Lenny Hartono, adalah Desainer yang tumbuh berkembang di Bali akan mengusung kain Songket Sidemen ke ajang New York Fashion Week 2023, pada tanggal 13 Februari 2023 dan terpilih dari Brand Buttonscarves Beauty selaku official Beauty Partner bersama 6 desainer industri mode dari Indonesia lainnya seperti Zeta Prive, Nada Puspita, Anggia Mawardi, Ka Mi, Ayu Diah Andari s dan BT Batik Trusmi. 

"Saya pakai kain tenun Songket dari Sidemen dan itu khusus saya pakai untuk ajang Fashion New York 2023 yang dari sebelumnya pernah saya tampilkan di ajang Thailand Fashion Week. Jadi kebetulan songket yang sama itu koleksi yang pertama dan sekatang ini adalah koleksi yang kedua yang saya tambahkan ornamen-ornamen lain bulir yang baru. Tapi saya memang lebih fokus ke mengangkat fashion Indonesia, karena saya tinggal di Bali dan fokus di kain tenun bali saja," kata Lenny Hartono, Desainer dari Bali usai "New York Fashion Week 2023" di Jakarta, Selasa (31/01/2023).

Menurutnya, Untuk fashion ini adalah acara yang pertama kali karena saya terpilih berangkat ke New York. Apalagi saya membawa kain tenun dari Indonesia khususnya dari Bali yang membuat saya bangga banget, tetapi saya inginnya bukan hanya orang-orang kita yang menyukai kain tenun tapi juga pasar global. Semoga fashion ini menjadi inspirasi dan menjadi pasar yang baru diminati disana.

"Kain Songket Sidemen secara keseluruhan memiliki motif yang rapat dan rumit. Tak heran, kain ini memberikan kesan yang mewah,” ujar Lenny Hartono tentang alasan mengusung kain songket Sidemen ke New York Fashion Week (NYFW).

Menariknya, Banyak kalangan pengamat mode memberikan dorongan motivasi serta berharap Kain Songket Sidemen menjadi salah satu referensi karya yang mendunia di kemudian hari.

"Saya sangat memberikan apresiasi atas kepercayaan Kementerian Perdagangan RI atas tanggung jawab yang diberikan untuk ikut tampil di New York Fashion Week 2023, dan sebagai desainer yang satu-satunya akan ikut mengharumkan nama Bali di perhelatan akbar tersebut," tutupnya. (Arianto)

Read More

Badko HMI Jabodetabeka-Banten Minta Budi Waseso Tegas Hilangkan Mafia Kartel Beras

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Siapa yang tidak kenal sosok Komjen (Purn) Budi Waseso (BW). Prestasi gemilangnya bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) sudah tidak diragukan lagi. Seperti diketahui bahwa Presiden Joko Widodo menginginkan Perum Bulog kembali menjadi badan penyangga pangan untuk mewujudkan kedaulatan pangan.

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menyatakan pihaknya telah bekerja sama dengan satgas pangan untuk membuat gebrakan baru.

“Salah satu gebrakan yang akan dilakukan dalam waktu dekat adalah memberantas mafia pangan,” ungkapnya saat diwawancarai.

Sepakat dengan BW, Rahmat Isco Wakil Sekretaris Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah (PPD) Badko HMI Jabodetabeka-Banten menilai apa yang dilakukan oleh Dirut Perum Bulog dibawah kepemimpinan BW memberikan angin segar untuk masyarakat terkait pemberantasan mafia kartel beras.

Menurutnya, masyarakat berharap Bulog dapat memberantas kartel beras yang selama ini kerap memainkan harga pokok beras. Sebab, selain merugikan petani, konsumen juga dirugikan, karena harga beras semakin menjadi mahal.

“Pangan (beras) kita ini kebutuhan setiap rakyat. Jika harga naik, tentu masyarakat juga yang menjerit. Kita harap pak Budi Waseso dapat mengendalikan harga dengan stabil dan memberantas kartel atau mafia beras yang selama ini memainkan harga. Ketersediaan sembako juga kita harapkan terjaga  dengan baik baik,” kata Rahmat dalam keterangan pers, rabu (01/02/2022).

Selain itu, Rahmat Isco mengharapkan Budi Waseso bisa menyelesaikan segala persoalan pangan, yaitu pasokan dan kestabilan harga bahan pangan. Budi Waseso dinilai tokoh yang sangat tegas dan tidak main- main untuk memberantas mafia beras yang selama ini sangat aneh.

“Padahal kita sudah swasembada beras dan lagi panen beras, tetapi harga beras masih tetap tinggi,” katanya.

Masyarakat Indonesia saat ini masih tergantung pada beras sebagai sumber makanan pokok untuk mengantisipasi ketersediaan beras di pasaran. Badko HMI Jabodetabeka-Banten sangat percaya Budi Waseso akan melakukan sejumlah tindakan untuk memberantas Mafia Kartel beras dalam Waktu dekat. (Arianto)

Read More