Maia Estianty dan Judika Tegaskan Pemenang Indonesian Idol Bukan Settingan

Duta Nusantara Merdeka |  Jakarta 

Tudingan soal pemenang Indonesian Idol yang disebut di-setting kembali mencuat usai babak Grand Final yang digelar Senin (12/5). Menanggapi hal itu, juri senior Indonesian Idol, Maia Estianty, buka suara dan menegaskan bahwa kemenangan finalis adalah hasil murni dari suara pemirsa.

“Kita selalu difitnah bahwa katanya setting. Padahal ini murni vote dari masyarakat Indonesia,” ujar Maia dalam kanal YouTube MAIA ALELDUL TV pada Rabu (14/5).

Senada dengan Maia, Anang Hermansyah juga menjelaskan bahwa sistem voting dilakukan secara profesional, meski hasilnya tidak diumumkan ke publik karena mengikuti kebijakan penyelenggara.

Sementara itu, Judika, yang juga menjadi juri dan alumni Indonesian Idol musim ke-2, turut menanggapi. Ia menegaskan bahwa dari proses audisi hingga final, tidak pernah ada rekayasa atau pengaturan siapa yang menang.

“Selama aku jadi juri, nggak ada itu setting-settingan. Kalau pun mau, ya nggak boleh,” ungkapnya.

Judika menambahkan bahwa setiap juri menjaga integritas dan profesionalisme. Mereka tidak memiliki akses untuk menentukan hasil akhir karena sepenuhnya bergantung pada voting.

Pengumuman resmi pemenang Indonesian Idol musim ke-13 antara Fajar Noor dan Shabrina Leanor akan disampaikan dalam Result & Reunion Show pada Senin, 19 Mei 2025.

Isu setting yang terus beredar ditepis langsung oleh para juri sebagai bentuk klarifikasi dan transparansi kepada publik.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Kadin Indonesia Tegas Tolak Intimidasi Proyek: Dukung Investasi Sehat di Cilegon

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, akhirnya angkat suara menyusul kontroversi permintaan proyek senilai Rp 5 triliun tanpa tender oleh oknum Kadin Kota Cilegon kepada pihak kontraktor PT Chengda, pelaksana proyek PT Chandra Asri Alkali (CAA). Anindya menyatakan, tindakan tersebut tidak mencerminkan sikap resmi organisasi Kadin dan harus ditolak secara tegas.

Dalam pernyataan resminya, Anindya menegaskan bahwa Kadin Indonesia menolak segala bentuk tekanan, intimidasi, dan praktik non-prosedural yang dapat mengganggu kepastian hukum dan keberlanjutan investasi di Indonesia.

“Kami tidak akan mentoleransi tindakan oknum yang mencoreng nama baik organisasi dan dapat mengganggu ekosistem investasi nasional. Kadin adalah mitra strategis pemerintah, bukan alat tekanan,” kata Anindya, Selasa (13/5/2025).

Anindya menyampaikan bahwa Kadin Indonesia segera membentuk tim verifikasi organisasi dan etika untuk menyelidiki kasus ini, termasuk evaluasi terhadap Kadin Kota Cilegon dan afiliasinya.

Jika terbukti melanggar, Kadin Indonesia tidak segan memberikan sanksi kelembagaan, mulai dari teguran keras, pembekuan kewenangan, hingga pencabutan mandat organisasi. “Langkah ini penting untuk menjaga integritas dan kredibilitas Kadin sebagai lembaga resmi,” lanjutnya.

Selain itu, Kadin juga akan menyusun SOP partisipasi dalam proyek investasi strategis guna mencegah kejadian serupa di masa depan. SOP ini akan mencakup kode etik interaksi dengan investor dan kontraktor serta pedoman operasional pelibatan Kadin di tingkat daerah.

Kadin Indonesia juga akan menyampaikan laporan resmi kepada Kementerian Investasi/BKM dan Pemprov Banten, serta melakukan audit internal terhadap struktur organisasi Kadin Cilegon dan Kadin Banten.

Sementara itu, diketahui Kadin Cilegon telah menerima undangan rapat dari Kementerian Investasi terkait penyelesaian persoalan ini. “Kami apresiasi langkah tersebut, namun penyelesaian yang baik butuh klarifikasi dan audit menyeluruh,” tegas Anindya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Kadin Cilegon Mulyadi Sanusi membenarkan adanya permintaan kerja senilai Rp 5 triliun kepada pihak investor. Ia berdalih bahwa kehadiran pengusaha lokal dalam proyek senilai Rp 15 triliun milik CAA perlu dijamin agar tidak hanya menjadi penonton di wilayahnya sendiri.

Namun demikian, Anindya menekankan bahwa semua bentuk keterlibatan harus berdasarkan prinsip hukum, etika bisnis, dan kepastian investasi.

“Komitmen Kadin Indonesia jelas: menjaga marwah organisasi, mendukung investasi sehat, dan memastikan dunia usaha tumbuh dalam iklim yang adil dan kondusif,” pungkasnya.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Gotong Royong TNI dan Masyarakat Sukseskan TMMD 124 di Bukit Kayu Kapur

Duta Nusantara Merdeka | Dumai 

Semangat gotong royong antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan masyarakat kembali membuahkan hasil nyata. Melalui program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-124, Kodim 0320/Dumai sukses menyelesaikan pembangunan infrastruktur penting berupa box culvert di Kelurahan Bukit Kayu Kapur, Rabu (14/5/2025).

Pembangunan box culvert ini merupakan solusi atas keluhan warga terkait banjir musiman yang kerap menghambat aktivitas harian seperti sekolah, berdagang, hingga mengangkut hasil kebun. Dengan rampungnya proyek ini, diharapkan persoalan banjir yang mengganggu akses vital warga dapat teratasi secara signifikan.

Proyek tersebut melibatkan prajurit TNI dari Kodim 0320/Dumai bersama warga lokal yang dengan penuh semangat bekerja sama, mulai dari tahap penggalian, pemasangan unit box culvert, hingga perapian. Hasil kerja keras ini tidak hanya membangun infrastruktur, tapi juga mempererat kemanunggalan TNI dan rakyat.

Komandan Kodim 0320/Dumai, Letkol Inf Ronald Manurung, S.Sos, menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif warga. “Kami bersyukur pembangunan box culvert ini berjalan lancar. Ini adalah bukti nyata kontribusi TNI dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Infrastruktur yang baik adalah kunci utama bagi pergerakan ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Letkol Ronald menambahkan, keberhasilan TMMD tidak hanya diukur dari selesainya bangunan fisik, tapi juga dari tumbuhnya rasa kebersamaan dan kepercayaan masyarakat terhadap TNI. Ia juga memastikan program TMMD ke-124 akan terus berlanjut dengan pembangunan fisik lainnya dan program non-fisik seperti penyuluhan kesehatan, pendidikan, dan wawasan kebangsaan.

Sementara itu, Lurah Bukit Kayu Kapur, Muazin, juga mengungkapkan rasa terima kasihnya. “Kami sangat bersyukur dan mengapresiasi TNI. Proyek ini sudah lama dinantikan karena setiap musim hujan, jalan ini selalu tergenang. Kini warga bisa beraktivitas lebih nyaman dan aman,” ungkapnya.

Pembangunan ini menjadi bukti bahwa sinergi antara TNI dan masyarakat dapat menciptakan perubahan nyata. Kehadiran TMMD bukan hanya menjawab kebutuhan infrastruktur desa, tetapi juga menjadi momentum penting memperkuat solidaritas sosial dan mempercepat pemerataan pembangunan.

Program TMMD yang digagas TNI bekerja sama dengan pemerintah daerah telah menjadi tulang punggung pembangunan desa-desa tertinggal. Dengan fokus pada daerah rawan banjir, keterisoliran, dan minim akses ekonomi, TMMD mampu menjangkau titik-titik kritis yang luput dari perhatian program pembangunan reguler.

Dengan keberhasilan pemasangan box culvert di Bukit Kayu Kapur, Kodim 0320/Dumai menunjukkan komitmennya dalam mendukung pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Diharapkan, program ini terus mendapat dukungan lintas sektor, baik pemerintah pusat, daerah, maupun sektor swasta, demi Indonesia yang lebih maju dan tangguh.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Pemilihan Anggota DP Langgar UU Pers, Mandagi Minta Busro dan Komaruddin Mundur

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Ketokohan Dr. H. M. Busyro Muqoddas, S.H., M.Hum dan Prof. Dr. Komaruddin Hidayat sebagai figur inspiratif dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam keluarga, masyarakat, maupun dalam karier telah menjadi panutan bagi segenap masyarakat Indonesia. Sayangnya ketokohan dua sosok panutan ini justeru dipertaruhkan saat mengikuti pencalonan sebagai Anggota Dewan Pers periode 2025 – 2028 melalui mekanisme dan proses yang cacat hukum dan melanggar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. 

Hal itu disampaikan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pers Republik Indonesia, Hence Grontson Mandagi dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (13/5/2025). Mandagi menyatakan, kedua tokoh ini (Busyro dan Komaruddin) adalah sosok yang sangat dikagumi dan dihormati berbagai kalangan di Indonesia. 

“Kapasitas dan kompetensi kedua tokoh ini sangat mumpuni dan tidak diragukan. Saya menghormati dan mengapresiasi keinginan dua tokoh ini membenahi pers di Indonesia,” ujar Mandagi. Bahkan integritas dan idealisme kedua tokoh ini, lanjut Mandagi, sudah teruji pada saat keduanya menduduki jabatan di bidangnya masing-masing. 

“Namun begitu, ketika keinginan dan harapan menjadi Anggota Dewan Pers ternyata melalui proses yang menyakiti dan merugikan mayoritas masyarakat pers Indonesia akibat rekayasa segelintir elit pers nasional di Dewan Pers, ketokohan dua sosok yang sangat berpengalaman dan berintegritas ini tentunya menjadi taruhan,” tegasnya. 

Mandagi juga mengatakan, sosok Busyro Muqoddas sangat disegani ketika menjabat Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2010-2011. Begitupun Komarudin Hidayat sangat dihormati publik karena keberhasilannya menjadi Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (UIN Jakarta) selama dua periode, yaitu 2006-2010 dan 2010-2015.

Mandagi mengaku yakin dan percaya kedua tokoh ini tidak ambisius dan mau mencermati dan mengkaji mekanisme dan proses pemilihan anggota Dewan Pers yang cacat hukum. 

“Presiden RI memang telah menerbitkan Surat Keputusan penetapan Anggota Dewan Pers, namun sebaiknya keduanya mundur, atau segera mendesak semua pihak terkait untuk mengembalikan ruang lingkup pers kepada mayoritas masyarakat pers Indonesia,” imbuhnya. 

Karena menurut Mandagi, selama ini pengaturan ruang lingkup pers hanya dikelola oleh elit pers nasional (konstituen DP) yang justeru intens memarjinalkan kehidupan pers nasional dan melegalkan ‘pelacuran pers’ melalui Legalisasi kerjasama media dengan pemerintah menggunakan Sertifikat Perusahaan dan UKW Dewan Pers, tanpa melalui mekanisme tender menggunakan pihak ketiga.

Dampak buruknya, tegas Mandagi, di negeri ini tidak ada lagi fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan di seluruh Indonesia akibat media langsung kontrak Kerjasama tanpa melalui pihak ketiga. Kontrol media terhadap kepala daerah, Menteri, dan kepala lembaga menjadi nihil karena setiap media kritis membongkar kebusukan atau korupsi pejabat, akan langsung dihentikan kerjasama media. 

Media dan wartawan, lanjut Mandagi, dipaksa ‘menjadi pelacur’ menjual idealisme, sementara konglomerasi media nasional diberi karpet merah oleh Dewan Pers untuk memonopoli pundi-pundi ratusan triliun belanja iklan nasional. 

“Media lokal dibiarkan miskin dan mengemis iklan ke pemerintah, sedangkan ratusan triliun rupiah iklan komersil dari pihak swasta disikat habis oleh media mainstream. Celakanya Dewan Pers diam saja dan malah kontraproduktif melegalisasi ‘pelacuran pers’ di seluruh daerah,” ungkapnya. 

Konstituen Dewan Pers menurutnya, telah menjadi alat para penghianat kemerdekaan pers untuk menguasai pers nasional. 

“Itu semua, karena Dewan Pers yang ada saat ini lahir dari rahim oligarki. Konstituen Dewan Pers adalah cermin kaum elit sang ‘pemerkosa’ kemerdekaan pers. Pengingkaran dan penghianatan terhadap sejarah kemerdekaan pers tahun 1999 dan pendirian Dewan Pers tahun 2000,” tegasnya. 

Mayoritas organisasi pers tempat bernaung ratusan ribu wartawan dan puluhan ribu media lokal, dihina dengan sebutan abal-abal namun dijadikan objek utama bisnis UKW. “Peraturan konstituen dibuat seenak perut, agar anggota Dewan Pers steril dari organisasi pers idealis. Tujuannya untuk melanggengkan bisnis ‘duit haram’ pada desk Aduan Perkara Pers oleh para koruptor dan pengusaha hitam, dengan jerat kriminalisasi pers melalui produk rekomendasi PPR DP,” beber Mandagi. 

“Pak Busyro dan pak Komaruddin harus tahu bahwa Peraturan tentang konstituen Dewan Pers tidak disusun oleh organisasi-organisasi pers sebagaimana diatur dalam UU Pers sehingga tidak mengikat. Jadi pemilihan anggota Dewan Pers harus dikembalikan kewenangannya kepada seluruh organisasi pers berbadan hukum di Indonesia,” terang Mandagi yang juga merupakan Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi Pers Indonesia. 

Faktanya Dewan Pers mengambil alih kewenangan organisasi pers dengan membentuk Badan Pekerja Pemilihan Anggota Dewan Pers secara sepihak dan membuat mekanisme rekrutmen calon Anggota Dewan Pers secara terbuka, atau tidak atas inisiatif dan penjaringan dari masing-masing organisasi pers sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Ayat 3 UU Pers. 

Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI), belum lama ini, telah menyurati Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto terkait pemilihan Anggota Dewan Pers Periode 2025 – 2028. SPRI meminta Presiden Prabowo menunda penetapan hasil pemilihan Anggota Dewan Pers Periode 2025 – 2028 karena menilai prosesnya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. 

 

Mandagi mengungkapkan, sejarah penyusunan UU Pers jelas dan terang benderang bahwa UU Pers menyerahkan sepenuhnya pemilihan anggota Dewan Pers kepada organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers. (Ar)

Read More

TMMD ke-124 Bangun MCK Layak di Dumai, Solusi Sehat Warga Bukit Kapur

Duta Nusantara Merdeka | Dumai 

Program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-124 di wilayah Kodim 0320 Dumai terus menorehkan capaian positif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Salah satu program prioritas adalah pembangunan fasilitas MCK (Mandi, Cuci, Kakus) yang layak di Blok A, Kelurahan Bukit Kapur, Kecamatan Bukit Kapur.

Pada Selasa (13/5/2025), terlihat sinergi kuat antara Satgas TMMD dan warga RT 14 yang bersama-sama membangun fasilitas sanitasi sehat tersebut. Material bangunan seperti bata, semen, pasir, dan perlengkapan sanitasi telah tersedia, menunjukkan progres yang menggembirakan di Jalan Baru Blok A.

Komandan Kodim 0320 Dumai, Letkol Inf Ronald Manurung, S.Sos, menyampaikan bahwa sanitasi layak adalah pondasi penting dalam pembangunan. “Kami berharap, kehadiran MCK layak di Blok A ini dapat mengurangi risiko penyakit dan mendukung gaya hidup bersih masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. “Semangat gotong royong warga Dumai sangat luar biasa. Ini bukti nyata kolaborasi antara TNI dan rakyat dalam membangun daerah,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua RT 14, Dewi Samsah Tambunan, mengapresiasi TMMD yang telah menjawab kebutuhan warganya. “Selama ini kami kekurangan fasilitas MCK bersih dan sehat. Dengan adanya TMMD 124, harapan kami menjadi kenyataan,” katanya dengan penuh syukur.

Pembangunan MCK ini merupakan bagian dari sasaran fisik TMMD ke-124, yang juga mencakup perbaikan jalan, pembangunan box culvert, dan renovasi rumah tidak layak huni. Semua kegiatan dirancang untuk mendorong pemerataan pembangunan di wilayah Dumai.

Melalui semangat kebersamaan dan kerja nyata di lapangan, TMMD ke-124 Dumai menunjukkan bahwa pembangunan tidak hanya soal infrastruktur, tetapi juga membangun harapan, kesehatan, dan masa depan lebih baik bagi masyarakat.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

55 Tahun Menabung, Penjual Sate Asal Sumut Akhirnya Berangkat Haji 2025

Duta Nusantara Merdeka | Medan 

Musim Haji 2025 menyimpan banyak cerita haru dan inspiratif. Salah satunya datang dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, di mana seorang penjual sate bernama Asma Tanjung, 78 tahun, berhasil berangkat haji setelah menabung selama 55 tahun.

Dilansir dari laman resmi Kemenag RI, Asma telah berjualan sate di Pasar Baru Panyabungan sejak 1970. Dalam kesederhanaan hidup, ia tak pernah surut semangat menyisihkan uang sedikit demi sedikit demi menggapai impian ke Tanah Suci.

Meskipun baru mendaftar tabungan haji pada 2012, perjuangannya sejatinya dimulai sejak 1970. Tiga dekade lebih ia kumpulkan rupiah demi rupiah, hingga akhirnya tercapai juga pendaftaran haji pertamanya.

"Setiap koin yang terkumpul adalah simbol kesabaran dan ketekunan," tulis Kemenag. Asma tergabung dalam kloter 05 Embarkasi Medan (KNO-05) dan bertolak ke Makkah dan Madinah pada 5 Mei 2025 bersama ratusan jemaah lainnya.

Kisah Asma Tanjung menjadi inspirasi bahwa mimpi berangkat haji bukan soal usia atau latar belakang, melainkan tentang keteguhan hati dan niat tulus. Pemerintah berharap kisah seperti ini dapat memotivasi generasi muda untuk tidak menyerah pada impian spiritual mereka.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Richard Lee Bongkar Dugaan Penipuan Rp10 Juta oleh Aldy Maldini, Ini Faktanya

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Isu dugaan penipuan yang menyeret mantan personel Coboy Junior, Aldy Maldini, terus menuai perhatian. Setelah viral karena fans merasa ditipu dalam program "dinner bareng", kini giliran dokter sekaligus influencer Richard Lee yang buka suara. Ia mengaku pernah menjadi korban penipuan oleh Aldy pada 2019.

Melalui unggahan Instagram, Richard membagikan bukti percakapan WhatsApp yang menunjukkan bahwa timnya telah membayar Rp10 juta untuk menghadirkan Aldy dalam acara grand opening bisnisnya di Lampung. Sayangnya, Aldy tidak hadir, dan hingga kini uang tersebut tak kunjung dikembalikan.

“Waktu itu acaranya bersama Chika Jessika, tapi yang datang hanya Chika. Refund? Sampai hari ini tidak ada,” tulis Richard Lee di Instagram, Minggu (11/05/2025). Ia menambahkan bahwa unggahan ini bukan untuk menjatuhkan, tapi agar tidak ada korban berikutnya.

Aldy Maldini pun buka suara. Ia mengaku siap menempuh jalur hukum dan mengklaim memiliki bukti kuat yang akan digunakan untuk klarifikasi lebih lanjut.

Kasus ini menunjukkan pentingnya transparansi kerjasama artis, baik dengan fans maupun partner bisnis. Publik diimbau lebih hati-hati dalam menjalin kerja sama, khususnya dengan publik figur. Di era media sosial, reputasi publik figur bisa runtuh dalam hitungan detik akibat viral dugaan penipuan.

Masyarakat berharap Aldy segera memberikan klarifikasi resmi, dan menyelesaikan persoalan ini secara terbuka.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Tingkatkan Kepercayaan Publik: Strategi Mahkamah Agung dalam Komunikasi Publik

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Ketika publik hanya melihat cuplikan atau narasi yang bias, tanpa memahami proses hukum yang melatarbelakangi suatu putusan, maka kepercayaan terhadap lembaga peradilan pun dapat terganggu.

Di tengah derasnya arus informasi di era digital, masyarakat awam hukum kerap kali tidak mendapatkan informasi hukum yang berimbang, bahkan tak jarang menerima informasi yang keliru.

Fenomena headline reading yakni kebiasan masyarakat hanya membaca judul berita (headline) tanpa melanjutkan membaca isi lengkapnya sehingga dapat memperburuk keadaan.

Dalam isu-isu peradilan, judul berita yang sensasional atau potongan pernyataan tanpa konteks hukum yang utuh dapat membentuk opini publik yang menyimpang. Hal ini berpotensi menimbulkan penilaian yang tidak objektif terhadap suatu putusan pengadilan.

Ketika publik hanya melihat cuplikan atau narasi yang bias, tanpa memahami proses hukum yang melatarbelakangi suatu putusan, maka kepercayaan terhadap lembaga peradilan pun dapat terganggu. Padahal, setiap putusan lahir melalui proses hukum yang kompleks, berdasarkan fakta, alat bukti, dan pertimbangan yuridis yang bertanggung jawab.

Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret dari Mahkamah Agung untuk menjembatani jurang pemahaman tersebut melalui penguatan komunikasi publik yang lebih proaktif, edukatif, dan terstruktur. Penulis mengusulkan lima langkah strategis berikut:

1. Optimalisasi Media Sosial Pengadilan

Media sosial adalah salah satu kanal komunikasi paling efektif untuk menjangkau masyarakat luas secara cepat dan interaktif. Namun, pemanfaatannya di lingkungan peradilan masih belum maksimal.

Banyak akun media sosial pengadilan hanya berisi dokumentasi kegiatan apel, rapat internal, atau menghadiri undangan dari pihak eksternal, sementara aktivitas utama pengadilan yakni persidangan dan produk akhirnya berupa putusan jarang diangkat.

Padahal, apabila dimanfaatkan secara optimal untuk menyampaikan informasi seperti jadwal persidangan, perkembangan perkara yang menjadi perhatian publik, hingga ringkasan putusan, maka media sosial pengadilan berpotensi menjadi sarana komunikasi yang kredibel dalam membangun transparansi dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Oleh karena itu, Mahkamah Agung perlu mendorong setiap satuan kerja pengadilan untuk mengembangkan strategi media sosial yang lebih substantif dan edukatif.

2. Penyempurnaan Layanan Direktori Putusan

Direktori Putusan Mahkamah Agung adalah platform online yang memuat semua keputusan pengadilan yang dapat diakses oleh masyarakat. Hal ini mencerminkan keterbukaan lembaga peradilan agar masyarakat bisa mengetahui putusan yang telah dijatuhkan.

Namun demikian, dari pengamatan penulis, layanan ini masih memiliki sejumlah kekurangan, seperti sulitnya akses dan sering kali, tidak tersedia salinan putusan pada perkara yang dicari, terutama dalam perkara yang menarik perhatian masyarakat.

Penulis mengusulkan agar Direktori Putusan diperkuat dengan peningkatan teknis dan penambahan fitur, seperti kolom khusus untuk high profile cases yakni perkara yang menarik perhatian besar dari publik dan media, biasanya karena melibatkan Tokoh terkenal (pejabat, selebritas, tokoh publik), peristiwa yang kontroversial atau menggemparkan, perkara yang memiliki dampak sosial, politik, atau hukum yang luas, perkara yang memiliki unsur dramatis yang tinggi dalam kasus (misalnya kasus pembunuhan, korupsi besar, pelanggaran HAM, dll).

Tujuannya adalah agar masyarakat lebih mudah mengakses dan memahami isi putusan. Dengan demikian, publik bisa menilai putusan berdasarkan data yang sahih, bukan hanya dari pemberitaan atau opini sepihak.

3. Penerbitan Press Release Resmi Pengadilan

Dalam menghadapi derasnya informasi digital, press release dari pengadilan berperan penting sebagai penjernih informasi. Press release yang disusun secara resmi dan sistematis dapat menjelaskan latar belakang perkara, proses persidangan, dan alasan hukum di balik putusan. Ini penting untuk mengurangi kesimpangsiuran dan menjawab pertanyaan publik secara langsung.

Penulis mengusulkan agar Mahkamah Agung mengimbau seluruh satuan kerja pengadilan untuk menerbitkan press release pada setiap perkara penting yang telah diputuskan, guna membentuk narasi hukum yang informatif dan meredam disinformasi yang kerap kali berkembang liar.

4. Pelatihan Jurnalistik untuk Humas Pengadilan

Menyampaikan informasi hukum kepada masyarakat memerlukan pemahaman mendalam dan keterampilan jurnalistik agar pesan dapat diterima dengan jelas dan akurat. Pelatihan jurnalistik untuk humas pengadilan sangat penting untuk melatih mereka menulis press release yang mudah dipahami dan menyusun narasi hukum yang tepat.

Humas perlu terampil memilih kata dan menghindari istilah hukum yang membingungkan agar informasi dapat diakses oleh publik dengan mudah, sambil menjaga akurasi untuk menghindari misinterpretasi yang dapat merugikan citra lembaga.

Dengan pelatihan yang tepat, humas pengadilan dapat memperkuat transparansi, meningkatkan pemahaman publik tentang hukum, dan memperbaiki citra sistem peradilan.

5. Pelatihan Juru Bicara Pengadilan

Juru bicara pengadilan memegang peran penting dalam hubungan antara lembaga peradilan, media, dan publik. Mereka harus mampu menghadapi pertanyaan sulit dengan profesionalisme tinggi dan menjaga kredibilitas lembaga.

Untuk itu, pelatihan komunikasi publik sangat diperlukan agar juru bicara dapat menyampaikan informasi hukum dengan jelas dan mudah dipahami, sekaligus menghindari kebingungannya.

Selain itu, pelatihan manajemen krisis juga esensial. Dalam situasi penuh tekanan, juru bicara harus mampu merespons cepat dan mengendalikan situasi untuk melindungi reputasi lembaga peradilan. Dengan pelatihan yang tepat, juru bicara dapat menjaga hubungan yang baik dengan media, mengelola krisis komunikasi, dan memastikan transparansi serta akuntabilitas informasi yang sampai kepada masyarakat.

6. Mengoptimalkan Potensi Generasi Milenial untuk Meningkatkan Komunikasi Publik Pengadilan

Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya memiliki kesempatan besar untuk memberdayakan generasi milenial yang ada di lingkungannya, terutama mereka yang sudah terbiasa dengan teknologi dan kecanggihan alat digital, seperti kecerdasan buatan (AI).

Di era digital saat ini, teknologi dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi hukum dengan cara yang lebih menarik dan mudah diakses oleh masyarakat. Misalnya, melalui pembuatan konten interaktif, penggunaan platform media sosial, dan aplikasi berbasis AI yang dapat memberikan penjelasan hukum secara real-time.

Generasi milenial yang terampil memanfaatkan teknologi ini memiliki potensi besar untuk mengemas informasi hukum dalam bentuk yang lebih menarik dan mudah dipahami, baik melalui video edukatif, infografis, atau bahkan chatbots yang dapat menjelaskan dasar-dasar hukum secara singkat dan jelas.

Pemanfaatan AI juga bisa meningkatkan efisiensi dalam mendistribusikan informasi, membantu menciptakan pengalaman yang lebih personal bagi masyarakat yang membutuhkan pemahaman lebih lanjut tentang suatu putusan atau proses hukum.

Seluruh langkah di atas pada akhirnya bertujuan untuk membangun komunikasi publik yang kuat, transparan, dan berbasis edukasi. Ketika masyarakat memahami proses hukum secara utuh, persepsi terhadap putusan pengadilan pun menjadi lebih objektif. Hal ini penting untuk mengurangi ketidakpuasan berbasis asumsi dan memperkuat kepercayaan terhadap lembaga peradilan.

Dengan demikian, pengadilan tidak semata-mata menjalankan fungsi yudisial sebagai pemutus perkara, tetapi juga mengemban peran strategis dalam membina literasi hukum masyarakat melalui komunikasi publik yang efektif. Ketika pengadilan aktif menjelaskan proses, dasar pertimbangan, dan tujuan dari setiap putusan secara terbuka, hal ini bukan hanya mendorong pemahaman publik yang lebih utuh, tetapi juga mempersempit ruang bagi disinformasi dan prasangka yang tidak berdasar.

Di sinilah pentingnya komunikasi yang tidak hanya informatif, tetapi juga edukatif dan membangun empati. Pada akhirnya, penguatan komunikasi publik akan menjadi fondasi penting dalam membentuk opini masyarakat yang sehat terhadap lembaga peradilan, memperkuat legitimasi institusional, dan menumbuhkan budaya hukum yang menghargai proses, bukan sekadar hasil. (Ar)

Read More

TMMD Dumai: TNI dan Warga Bersatu Bangun Infrastruktur Jalan Desa

Duta Nusantara Merdeka | Dumai 

Kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-124 Kodim 0320/Dumai terus menunjukkan hasil menggembirakan. Memasuki hari keenam, progres pengerasan Jalan Sukamaju RT 11, Kelurahan Bukit Kayu Kapur, Kecamatan Bukit Kapur telah mencapai 30 persen. Kegiatan ini merupakan bagian dari program prioritas TMMD dalam membangun infrastruktur desa.

Pada Senin (12/5/2025), Satgas TMMD bersama warga setempat bahu membahu menata material, meratakan tanah, dan melakukan pemadatan. Cuaca cerah turut mendukung kelancaran pengerjaan yang bertujuan memperbaiki akses jalan warga sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Komandan Satgas TMMD ke-124, Letkol Inf Ronald Manurung, S.Sos., menyampaikan apresiasinya terhadap semangat gotong royong masyarakat. “Kami sangat berterima kasih atas partisipasi aktif warga. Kolaborasi ini mempercepat penyelesaian pengerasan jalan,” ujarnya.

Menurutnya, dengan semangat kebersamaan dan kerja keras, target penyelesaian jalan akan tercapai tepat waktu. “Sebagian ruas jalan sudah padat. Kami optimis akan selesai sesuai rencana,” tambahnya.

Ketua RT 11, Sunardi, mengungkapkan rasa syukur atas program TMMD. “Jalan Sukamaju sangat vital. Selama ini rusak, apalagi saat hujan. Kehadiran TNI jadi solusi nyata bagi kami,” katanya.

TMMD ke-124 Kodim Dumai dijadwalkan berlangsung beberapa pekan ke depan dengan berbagai sasaran fisik dan non-fisik. Program ini menjadi wujud nyata TNI hadir di tengah rakyat, membangun desa dan memperkuat ketahanan sosial.

Pengerasan Jalan Sukamaju menjadi bukti nyata bahwa sinergi antara TNI dan masyarakat mampu menciptakan perubahan positif. Jalan yang dulunya rusak kini perlahan berubah menjadi akses yang layak dan bermanfaat luas bagi warga Bukit Kayu Kapur.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

 

Read More

Perkuat Ketahanan Siber Nasional, AKEN Gelar FGD National Cyber Security

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Dalam upaya memperkuat ketahanan siber nasional di tengah meningkatnya ancaman dunia maya, Asosiasi Katalog Elektronik Nasional (AKEN) menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “National Cyber Security: Sinergi Lintas Sektor untuk Penguatan Keamanan Siber Nasional” di Hotel Aston Priority Simatupang, Jakarta Jumat (9/5/2025) 

Di era digital yang terus berkembang pesat, keamanan siber menjadi isu krusial bagi kemajuan Indonesia. Focus Group Discussion (FGD) ini mempertemukan pemangku kepentingan dari pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat untuk membahas tantangan, peluang, dan solusi strategis dalam memperkuat ketahanan siber nasional.

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Dr. Hendrar Prihadi, S.E., M.M., didaulat menjadi Keynote Speech dengan memaparkan tentang Digitalisasi pengadaan barang dan jasa di LKPP. Digitalisasi menurut Kepala LKPP, menjadi sebuah system dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah yang berperan penting terutama dalam pengadaan 3 tahun terakhir ini. 

“Trend positif kinerja pengadaan merupakan sebuah langkah dimulai dengan integrasi system pengadaan sehingga kita lebih cepat memonitor progresnya. Trend positif tersebut juga mendorong LKPP untuk terus mmengupayakan transformasi yang berkelanjutan dengan system pengadaan barang dan jasa yang ada di pemerintahan hari ini,” kata Hendi sapaan akrab Dr. Hendrar Prihadi.

Untuk itu Ia berharap, program digitalisasi ini bisa menjadi sejalan dengan visi misi program kerja Asta Cita Pemerintah dimana pada 10 Desember 2024 lalu Presiden RI Prabowo Subianto telah resmi melaunching Katalog Elektronik versi 6.  

“Dalam upaya transformasi digital pengadaan tersebut, LKPP sangat menyadari bahwa keamanan system merupakan syarat mutlak. Dan memohon bantuan BSSN RI, semoga upaya hari ini sangat melindungi LKPP dari ancaman para hacker yang mencoba untuk masuk dalam system kita ini,” ujarnya. 

Salah satu tonggak sinergi LKPP dan BSSN, menurut Hendi, adalah pengembangan Aplikasi Pengamanan Dokumen (Apendo) untuk Pokja Pemilihan pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) merupakan hasil kerja sama antara Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang menjadi standar pengamanan dokumen penawaran pengadaan elektronik.

Selanjutnya Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) RI, Letnan Jenderal TNI (Purn) Drs. Nugroho Sulistyo Budi, M.M., M.Han., juga sebagai Keynote Speech mengatakan, pada realistas keadaan yang ada saat ini, dari 276 juta penduduk rakyat Indonesia terdapat kurang lebih 185 juta atau 66 persennya sudah terakses ke internet menggunakan peralatan elektronik. 

Itu belum termasuk yang digunakan oleh instansi pemerintahan dan sektor privat. “Ini secara eknomi merupakan pasar yang sangat potensial untuk para pelaku ekonomi. Dimana ini memberikan ruang dan peluang bagi bermacam kegiatan usaha di sektor ekonomi dan bisnis menggunakan ruang siber,” ujar Nugroho. 

Namun begitu, lanjut Kepala BSSN, pada satu sisi kondisi ini juga memberikan suatu potensi kerentanan yang sangat luar biasa. “Di dalam ruang yang mimim regulasi ini terdapat kerentanan yang akan kita hadapi. Bebagai fenomena dunia internasional sudah bisa kita bayangkan bahwa di dalam situasi yang sangat terhubung ini apabila terjadi serangan pada infrastruktur informasi yang bersifat vital dapat menimbulkan dampak yang luar biasa,” urainya. 

Selama tahun 2020 sampai 2025 ada lebih dari 4 miliar anomali traffic di Indonesia yang terpantau BSSN. “Bahkan ada studi menemukan lebih dari 25 miliar anomali traffic di Indonesia. Anomali trafik di internet adalah suatu keadaan yang tidak normal atau menyimpang dari perilaku di ruang siber,” ungkapnya.

Ia juga menambahkan, kemanan siber adalah merupakan suatu jaringan yang besar dan masing-masing simpul berdiri sendiri. “Ketahanan siber bersifat semesta artinya melibatkan pemerintah, penyelenggara negara, dan di situ ada akademisi, peran swasta, industry, dan komunitas dalam suatu semangat kolaboratif dan sinergis,” imbuhnya. 

Kepala BSSN juga sempat menyinggung soal Penguatan Regulasi Kamsiber yaitu Pengesahan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber yang saat ini sedang pembahasan di Internal Pemerintah, karena menurutnya pengesahan RUU KKS merupakan amanat dari Prolegnas Prioritas 2025.

Dalam kegiatan tersebut dilakukan pula perpanjangan penandatanganan Nota Kesepahaman (NK) antara BSSN dan LKPP tentang Pelindungan Informasi dan Transaksi Elektronik di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh Letnan Jenderal TNI (Purn) Drs. Nugroho Sulistyo Budi, M.M., M.Han., Kepala BSSN, dan Dr. Hendrar Prihadi, S.E., M.M., Kepala LKPP.

FGD kali ini dimoderatori oleh Ketua Umum APTIKNAS Ir. Soegiharto Santoso, SH., dengan narasumber pertama Direktur Kebijakan Tata Kelola Keamanan Siber dan Sandi BSSN, Nunil Pantjawati, BSc, ME., yang mewakili Deputi Bidang Strategi dan Kebijakan Keamanan Siber dan Sandi BSSN, Marsekal Pertama TNI R. Tjahjo Khurniawan, S.T., M.Si., lalu narasumebr kedua Deputi Bidang Keamanan Siber, Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia BSSN, Dr. Sulistyo, SSi., S.T., MSi..

Tak kalah menarik, narasumber ketiga Direktur Strategi dan Kebijakan Pengawasan Ruang Digital KOMDIGI, Muchtarul Huda SH., yang mewakili Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital KOMDIGI, Brigjen Pol. Alexander Sabar, SIK., MH., turut menyampaikan pandangannya terkait keamanan siber.

Lebih dari 100 peserta dari berbagai sektor turut hadir menjadi peserta FGD bersama sederet pimpinan Pusat Data dan Informasi Kementerian/Lembaga, perwakilan BSSN, LKPP, KOMDIGI, instansi pemerintah, serta pelaku industri teknologi, termasuk sejumlah tokoh strategis nasional ikut hadir berdiskusi.

Pada kesempatan ini, Ketum APTIKNAS Soegiharto Santoso mengaku bangga bisa menjadi moderator kegiatan diskusi yang sangat berkualitas karena dihadiri langsung para pemangku kepentingan dan pelaku di bidang keamanan ruang siber. 

“Kami mendorong kolaborasi yang diungkapkan Kepala BSSN dan penggunaan aplikasi Apendo yang diungkapkan Kepala LKPP harus kita respon dengan sangat positif. Kolaborasi menjaga ruang siber dengan BSSN sudah kami lakukan dengan beragam kegiatan bersama BSSN,” ujar Hoky sapaan akrabnya yang juga menjabat Penasihat Forum Masyarakat Indonesia Emas (FORMAS), Pendiri dan Sekjen Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia (PERATIN), Waketum Serikat Pers Republik Indonesia, serta Pendiri dan Ketua Dewan Pengarah LSP Pers Indonesia.

Dari diskusi FGD yang sangat produktif ini, beberapa rekomendasi strategis pun disusun sebagai hasil dari kontribusi dan pemikiran para narasumber dan peserta FGD. 

Rekomendasi yang dihasilkan antara lain; Rekomendasi kebijakan penguatan keamanan siber untuk BSSN, Identifikasi potensi kolaborasi sektor publik dan swasta, Peningkatan literasi keamanan digital di seluruh lapisan Masyarakat, Risalah diskusi sebagai bahan pertimbangan kebijakan nasional, Menjaga supply chain produk-produk impor yang dijual oleh anggota AKEN, lalu disahkannya Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS).

Acara dilanjutkan dengan Cyber Security Solutions Forum, yang menghadirkan paparan teknologi dan solusi terkini dari empat perusahaan terkemuka, diantaranya PT Onesia Nusantara Evolusioner, PT Teknologi Sistem Nusantara, SonicWall, dan Onerah. 

Masing-masing perusahaan memaparkan konsepsolusi dalam menghadapi tantangan keamanan siber yang semakin kompleks. Diskusi interaktif bersama para narasumber menyoroti pentingnya keberpihakan pada produk dalam negeri, strategi edukasi publik, dan peran sektor swasta dalam memperkuat ekosistem keamanan digital nasional.

Pada kesempatan tersebut Ketua Umum AKEN, Sutardi Huang meyakini bahwa penguatan keamanan siber tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan. 

"Oleh karena itu, kegiatan ini diharapkan menjadi titik tolak untuk membentuk kolaborasi yang solid, strategis, dan berkelanjutan antara semua pihak dalam menjaga dan mengamankan sistem pengadaan digital di Indonesia.," tutur Sutardi.

Turut hadir pada FGD yang digelar AKEN ini, Sekretaris Utama BSSN RI, Y.B. Susilo Wibowo, Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital, LKPP, Patria Susantosa, S.Si., M.Si, Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi, BSSN, Taufik Arianto, S.ST, M.Kom, Plt. Direktur Sistem Pengadaan Digital, LKPP, Sugianto, Kepala Biro Hubungan Masyarakat, LKPP, Dwi Rahayu Eka Setyowati S.H,M.H, dan Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian dan Perwakilan, Kementerian Luar Negeri, Pangarso Dadung Nugroho. (Ar)

Read More

TMMD ke-124 Kodim 0320 Dumai Tanamkan Wawasan Kebangsaan di Bukit Kayu Kapur

Duta Nusantara Merdeka | Dumai 

Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-124 Kodim 0320/Dumai tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga mengedepankan kegiatan non fisik seperti penyuluhan Wawasan Kebangsaan (Wasbang). Kegiatan ini digelar di Aula Kelurahan Bukit Kayu Kapur, Kecamatan Bukit Kapur, Jumat (10/5/2025).

Pelda Sarwono, Batuud Koramil 01/Dumai, menyampaikan materi Wasbang kepada tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan warga sekitar lokasi TMMD. Ia menjelaskan bahwa penyuluhan ini bertujuan menanamkan nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari.

“Wawasan kebangsaan merupakan bagian penting dari TMMD. Diharapkan masyarakat memahami dan mengamalkan lima unsur Bela Negara seperti cinta tanah air, kesaktian Pancasila, semangat berbangsa dan bernegara, rela berkorban, serta kemampuan bela negara,” jelas Pelda Sarwono.

Program TMMD ke-124 menjadi bukti sinergi TNI dan rakyat dalam membangun desa serta memperkuat ketahanan nasional. Tidak hanya jalan dan bangunan, tapi juga semangat nasionalisme terus dibangun.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Perkumpulan Kin Men Riau Gelar Jalan Santai, Momentum Silaturahmi dan Rayakan Hari Ibu

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Perayaan HUT ke-17 Perkumpulan Kin Men Riau berlangsung meriah dengan jalan santai yang diikuti lebih dari 700 peserta di areal penangkaran arwana, Kecamatan Kulim, Pekanbaru, Minggu (11/5/2025) pagi. Kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus memperkenalkan komunitas Tionghoa Kin Men kepada masyarakat luas.

Acara jalan santai ini dihadiri oleh Ketua Umum Perkumpulan Kin Men, Johan Nurdin, Ketua Perkumpulan Kin Men Riau, Ali Suyanto, serta tokoh dan organisasi Tionghoa di Pekanbaru. “Terima kasih atas dukungan semua pihak. Jalan santai ini menjadi sarana mempererat persaudaraan sekaligus memperkenalkan Perkumpulan Kin Men Riau,” ujar Ali.

Saat ini, tercatat 500 Kepala Keluarga (KK) tergabung dalam Perkumpulan Kin Men Riau. Diharapkan jumlah anggota terus bertambah seiring banyaknya warga Tionghoa asal Kin Men yang berdomisili di Riau. Kin Men sendiri adalah wilayah di perbatasan Taiwan dan Tiongkok, yang menjadi akar asal-usul anggota komunitas ini.

Jalan santai ini juga diramaikan dengan pemotongan kue ulang tahun dan menyanyikan lagu selamat ulang tahun. Tak hanya itu, panitia menyediakan beragam hadiah menarik, mulai dari sepeda motor, sepeda listrik, kulkas, hingga kipas angin.

Pada kesempatan yang sama,, Ketua Umum Johan Nurdin berpesan agar seluruh anggota terus menjaga kekompakan dan mendukung pendidikan sebagai fokus utama kegiatan sosial perkumpulan. 

Sementara itu, Ketua Panitia, Elfitri Yetty, menambahkan bahwa ini merupakan program pertama pengurus baru pasca dilantik Maret lalu.

“Kami awalnya targetkan 350 peserta, ternyata hampir 700 yang hadir. Ini jadi semangat untuk menjadikan kegiatan ini agenda tahunan,” ujarnya. Elfitri juga menyampaikan ucapan selamat Hari Ibu Internasional kepada semua ibu yang hadir.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Premanisme Ancam Investasi, Satgas Terpadu Turun ke Kalimantan Timur

Duta Nusantara Merdeka | Balikpapan 

Pemerintah pusat melalui Satgas Terpadu Penanganan Ormas Terafiliasi Premanisme mulai melakukan langkah nyata dalam menjaga stabilitas nasional dan iklim investasi. Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi salah satu provinsi prioritas dalam operasi ini.

Dipimpin Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam, Mayjen TNI Heri Wiranto, Satgas Terpadu meninjau langsung daerah-daerah rawan premanisme di Kaltim. Tujuannya untuk memastikan bahwa organisasi masyarakat (ormas) yang terafiliasi praktik premanisme tidak mengganggu keamanan dan kelancaran arus investasi di wilayah tersebut.

"Kami ditugaskan turun langsung ke daerah untuk melihat langkah pemerintah daerah dalam penanganan ormas yang meresahkan masyarakat dan berpotensi mengganggu investasi," ujar Heri dalam rapat koordinasi di Balikpapan, Sabtu (10/5/2025).

Langkah ini merupakan tindak lanjut rapat Kemenko Polhukam pada 6 Mei 2025, yang menekankan pembentukan Satgas Terpadu Daerah sebagai bagian dari pengamanan terhadap gangguan premanisme.

Menko Polhukam, Jenderal Pol (Purn.) Budi Gunawan, sebelumnya juga menegaskan bahwa pemerintah tidak akan ragu untuk menindak tegas ormas yang bertindak di luar hukum. Arahan tersebut diperkuat kembali oleh Heri yang menyatakan bahwa tindakan hukum akan segera diambil jika terbukti ada pelanggaran.

Wakapolda Kaltim, Brigjen Pol. Sabilul Alif, mengungkapkan bahwa dari lebih 150 ormas di Kaltim, masih ada beberapa oknum ormas yang terindikasi melakukan gangguan. Meski belum signifikan, potensi gangguan tetap harus diantisipasi agar tidak menurunkan kepercayaan investor.

“Kami bersinergi dengan Kodam VI/Mulawarman dan Pemda dalam mengawasi ormas yang berpotensi ganggu stabilitas. Jika melanggar hukum, akan kami tindak,” tegasnya.

Senada dengan itu, Kasdam VI/Mulawarman, Brigjen TNI Ari Aryanto, memastikan dukungan penuh TNI untuk membantu pengamanan wilayah.

Sementara itu, Kepala Badan Kesbangpol Kaltim, Sufian Agus, menyebutkan terdapat 3.467 ormas terdaftar, namun yang aktif sekitar 931. Pihaknya melakukan pendekatan pembinaan lewat dialog rutin dan penghargaan seperti "Ormas Award" bagi ormas yang berkontribusi positif.

"Ormas seharusnya bisa diberdayakan, misalnya melalui koperasi dan kegiatan UMKM, agar mereka ikut menjaga ketertiban dan berkontribusi pada pembangunan," ucap Sufian.

Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya bertindak represif, tetapi juga persuasif dalam menjaga keamanan nasional dan mendorong kemajuan ekonomi daerah. (Ar)

Read More

Delapan Jemaah Haji Indonesia Wafat, Kemenag Pastikan Perlindungan dan Badal Haji

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kementerian Agama (Kemenag) mengumumkan bahwa hingga 10 Mei 2025, sebanyak delapan jemaah haji asal Indonesia dilaporkan wafat. Salah satunya berasal dari Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, dan satu lagi dari Sidoarjo, Jawa Timur.

Jemaah asal Karimun, pria berusia 84 tahun, meninggal di RS King Fadh Arab Saudi pada Rabu, 7 Mei 2025. Sedangkan jemaah asal Sidoarjo yang berusia 45 tahun, meninggal dalam pesawat saat menuju Madinah, Kamis (8/5).

“Dengan penuh duka, kami sampaikan bahwa delapan jemaah haji telah wafat. Mereka semua mendapatkan layanan terbaik,” ujar Muhammad Zain, Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kemenag dalam konferensi pers, Sabtu (10/5/2025).

Kemenag memastikan bahwa jenazah diproses sesuai standar pemakaman haji. Selain itu, seluruh jemaah telah diasuransikan, baik asuransi jiwa maupun kecelakaan, serta didampingi Petugas Haji Umum (PHU).

Muhammad Zain juga menegaskan, ibadah jemaah yang wafat tetap ditunaikan melalui program badal haji, demi menjamin hak ibadah mereka tetap terpenuhi.

“Pemerintah menjamin pelaksanaan ibadah para jemaah yang wafat, termasuk badal haji. Ini menjadi bentuk tanggung jawab kami,” katanya.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Tinjau Pemberantasan Premanisme di Jawa Timur, Kemenko Polhukam Tegaskan Komitmen Bersama

Duta Nusantara Merdeka | Surabaya 

Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Kemenko Polkam, Marsekal Muda TNI Eko Dono Indarto menegaskan bahwa pentingnya komitmen bersama seluruh elemen pemerintah dan masyarakat dalam memberantas premanisme dan aktivitas organisasi masyarakat (ormas) yang mengganggu masyarakat.

“Komitmen ini perlu kita bangun bersama, karena hal ini berpotensi nyata untuk mengganggu investasi serta ketertiban umum, yang mana berdampak untuk kelangsungan hidup kita bersama,” ujar Marsda Eko saat meninjau langsung penanganan pemberantasan premanisme di wilayah Jawa Timur, Sabtu (10/05/2025).

Deputi Kominfo menekankan bahwa tindakan premanisme menjadi hambatan serius bagi target-target pembangunan yang telah digariskan Presiden Prabowo Subianto. “Sesuai dengan Asta Cita Bapak Presiden yaitu membangun investasi yang bagus di dalam dan luar negeri, sehingga jangan sampai terganggu dengan keberadaan ormas yang memanfaatkan aksi premanismenya,” tegas Marsda Eko.

Sesuai dengan arahan Menko Polkam Jenderal Polisi (Purn.) Budi Gunawan, Deputi Kominfo menyampaikan bahwa pemerintah tidak ragu untuk menindak tegas kepada oknum ormas tertentu. “Penindakan hukum adalah arah pertama, arah yang kedua tentunya adalah pembinaan terhadap ormas-ormas tersebut,” jelas Marsda Eko.

Pemberantasan premanisme di Jawa Timur dinilai sudah baik dan tanggap. “Saya mengapresiasi dan tentunya mendukung penuh terhadap apa saja yang sudah dilakukan, namun tetap perlu adanya upaya-upaya lanjutan,” ujar Deputi Kominfo.

“Kita perlu melokalisir dan memetakan dimana saja titik-titik rawan premanisme di wilayah ini dan langkah apa yang tepat untuk mengatasinya,” tambah Deputi Kominfo.

Marsda Eko menerangkan bahwa selain berbagai kegiatan preemtif dan preventif, juga terkait penegakan dan penindakan hukum yang harus terus dilakukan, sosialisasi dengan media massa merupakan salah satu bentuk kerja sama yang berdampak baik bagi masyarakat.

Deputi Kominfo mengharapkan Polri dapat terus berkoordinasi dan bersinergi dengan TNI, Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Pemda Jatim serta masyarakat. Beliau juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pelaporan aksi premanisme. Masyarakat diharapkan untuk tidak takut melapor aksi premanisme kepada polisi.

“Mari kita berantas premanisme bersama-sama. Kebersamaan ini akan membantu membangun komitmen untuk mengurangi aksi premanisme, sehingga ormas nakal menjadi ormas yang bermanfaat bagi masyarakat,” harap Marsda Eko.

Pada kesempatan yang sama, Karo Ops Polda Jatim, Kombes Pol. Jimmy Agustinus Anes melaporkan bahwa Polda Jatim secara intensif menangani kasus premanisme di wilayah ini. Jimmy juga menyampaikan perkembangan penanganan kasus premanisme yang terjadi di dalam 10 hari terakhir.

“Hingga saat ini, sebanyak 1.200 kasus telah berhasil ditangani, dengan 276 kasus di antaranya telah naik ke penyidikan, selebihnya tindak pidana ringan dan kita lakukan pembinaan,” terang Jimmy.

Karo Ops Polda Jatim juga menjelaskan bahwa Operasi Pekat II Semeru 2025 akan berakhir pada 14 Mei 2025, namun operasi ini akan terus dilanjutkan menjadi kegiatan operasi rutin yang akan terus ditingkatkan.

Peninjauan akan dilanjutkan dengan melihat langsung titik kerawanan di Provinsi Jatim, seperti pelabuhan, daerah industri, dan pusat ekonomi pada 11-12 Mei 2025. (Ar)

Read More

Pastikan Keamanan dan Kondusivitas, Kemenko Polkam Tinjau Langsung Kondisi Pabrik Es Viral di Sumut

Duta Nusantara Merdeka | Langkat 

Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa Kemenko Polkam, Mayjen TNI Purwito Hadi Wardhono, meninjau langsung kondisi keamanan dan kondusivitas kegiatan usaha pabrik es di Desa Pantai Gemi, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara yang sempat tutup usai diintimidasi sebuah organisasi masyarakat.

“Kami dari tim Kemenko Polkam ke Desa Pantai Gemi, Pabrik Es yang kemarin sempat viral di media sosial, (datang langsung) meyakinkan apakah benar-benar tempat ini sudah dalam keadaan kondusif,” kata Purwito saat meninjau pabrik es di Langkat, Sumatera Utara, Sabtu (10/5/2025).

Peninjauan tersebut sebagai bagian dari upaya memberantas aksi premanisme yang dilakukan oleh sekelompok orang atau organisasi kemasyarakatan di daerah Sumatera Utara. Purwito juga mengapresiasi kerja Polres Langkat yang dengan sigap menindak pelaku.

“Mudah-mudahan ke depan daerah ini, khususnya di Sumatera Utara tidak ada lagi perbuatan dari kelompok-kelompok yang mengaku ormas, yang menghalangi, baik dari investasi dan produksi dalam negeri, sehingga kegiatan (usaha) ini bisa berjalan dengan aman dan lancar,” ungkapnya.

Saat rapat koordinasi bersama jajaran Polres Langkat dan Kodim Langkat, Purwito berharap kolaborasi dan sinergitas antara keduanya terus berjalan sehingga keamanan tetap terjaga.

“Harapan kami, seterusnya di daerah Langkat ini kondusif. Pak Dandim, saya minta bantu juga Pak Kapolres jika dibutuhkan,” katanya. (Ar)

Read More

PWMOI Riau Ajak Media Online Bersinergi Bangun Daerah

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia (PWMOI) Provinsi Riau menggelar Rapat Konsolidasi dan Silaturahmi serta Rapat Kerja pengurus DPW dan DPD se-Kota/Kabupaten di Ballroom Hotel Furaya, Pekanbaru, Sabtu (10/5/2025). Kegiatan ini menjadi tonggak baru dalam penguatan organisasi wartawan online di Riau.

Ketua PWMOI Riau yang baru dilantik, H. Rio Kasairy, meneruskan estafet kepemimpinan dari almarhum Bang Boma. Dalam rapat, Rio menyampaikan rencana strategis untuk menambah jumlah anggota hingga 100 orang di wilayah Pekanbaru dan sekitarnya.

Menurut Hendra, Humas PWMOI Riau, fokus utama PWMOI adalah meningkatkan kualitas wartawan melalui program pelatihan jurnalistik dan Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Selain itu, organisasi ini mendorong kolaborasi aktif dengan pemerintah daerah guna memperkuat peran media online dalam pembangunan daerah.

“DPW PWMOI juga menyerahkan SK kepada pengurus DPD PWMOI Kuansing serta lima surat mandat untuk pembentukan DPD di Tembilahan, Rengat, Kampar, Rohul, dan Dumai,” kata Hendra. Kartu Tanda Anggota (KTA) juga diserahkan sebagai bentuk legalitas keanggotaan.

Istri almarhum Bang Boma, Yuhana, menyampaikan apresiasi kepada PWMOI Riau atas kelanjutan perjuangan mendiang suaminya. Ia berharap kepemimpinan baru bisa membawa PWMOI semakin besar dan profesional.

Hasil rapat kerja dan konsolidasi ini akan disampaikan ke DPP PWMOI dalam bentuk berita acara untuk ditindaklanjuti.

Penulis Lakalim Adalin 

Editor Arianto 

Read More

Pemilik CV Sentosa Seal Surabaya, Jan Hwa Diana Resmi Ditahan

Duta Nusantara Merdeka | Surabaya 

Pemilik CV Sentosa Seal Surabaya, Jan Hwa Diana, resmi ditahan oleh Polrestabes Surabaya usai ditetapkan sebagai tersangka kasus pengerusakan mobil milik warga bernama Nimus. Ia kini mengenakan baju tahanan dan mendekam di sel tahanan sejak Kamis (8/5/2025).

Kasus ini menambah panjang daftar permasalahan hukum yang melibatkan perusahaan milik Jan Hwa Diana. Sebelumnya, ia dilaporkan oleh mantan karyawan atas dugaan penahanan ijazah. Kali ini, Jan Hwa Diana dan suaminya, Handy, dilaporkan atas dugaan pengerusakan dua unit mobil pikap. Laporan telah diregistrasi dengan nomor LP/B/353/IV/2025 sejak 19 April 2024.

"Sudah kami tetapkan sebagai tersangka," ujar AKP Rina Shanti, perwakilan Polrestabes Surabaya. Ia menegaskan bahwa dua alat bukti sah telah dikantongi penyidik sebagai dasar hukum penetapan tersangka.

Namun, proses hukum tidak berjalan lancar. Handy, suami Jan Hwa Diana, dua kali mangkir dari panggilan resmi pada 23 dan 28 April 2025. Ketidakhadiran ini menimbulkan sorotan publik akan pentingnya transparansi dan ketegasan dalam penegakan hukum terhadap pihak swasta.

Kasus ini kembali menggugah kesadaran publik mengenai perlindungan hukum bagi masyarakat kecil dan mantan karyawan yang kerap merasa tidak berdaya menghadapi pemilik modal. Kini, sorotan tajam tertuju pada Sentosa Seal Surabaya. Apakah keadilan akan benar-benar ditegakkan?

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

MPC Pemuda Pancasila Pekanbaru Raih Penghargaan E-KTA Terbaik dari MPW Riau

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kota Pekanbaru meraih piagam penghargaan terbaik dalam kategori Pencapaian Peningkatan Heregistrasi E-KTA dari Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila Provinsi Riau. Penghargaan ini diserahkan dalam pembukaan Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) MPW Pemuda Pancasila di Hotel Grand Central, Sabtu (10/5/2025).

Ketua MPC Pemuda Pancasila Pekanbaru, Iwan Pansa, mengaku bangga dan mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan.

"Kami sangat mengapresiasi kepercayaan ini. Terima kasih kepada Ketua MPW Riau, Bapak Anto Rachman, atas penilaian dan dukungan terhadap upaya kami," ujarnya.

Piagam diserahkan langsung oleh Ketua MPW PP Riau, Anto Rachman, dalam acara yang turut dihadiri oleh Pengurus Majelis Pimpinan Nasional (MPN) dan perwakilan 12 MPC Kabupaten/Kota se-Riau. Penghargaan ini menjadi bukti nyata kerja keras MPC Pekanbaru dalam mendorong transformasi digital melalui optimalisasi E-KTA.

Program heregistrasi E-KTA menjadi salah satu langkah penting dalam modernisasi administrasi keanggotaan Pemuda Pancasila. Capaian MPC Pekanbaru ini diharapkan menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk terus meningkatkan kualitas dan akurasi database organisasi secara digital.

Selain sebagai bentuk apresiasi, penghargaan ini memperkuat semangat kolaborasi antar MPC se-Riau untuk terus berinovasi dalam pelayanan keanggotaan.

"Kami akan terus berbenah dan memperkuat peran Pemuda Pancasila sebagai garda terdepan pemersatu bangsa," tegas Iwan.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

UMKM Lokal Terpukul, Toko Khas Banjar Tutup Akibat Produk Tanpa Label Kedaluwarsa

Duta Nusantara Merdeka | Banjar 

Toko Mama Khas Banjar, UMKM lokal yang selama ini dikenal dengan produk olahan laut dan sirup khas Kalimantan Selatan, resmi menghentikan operasionalnya per 1 Mei 2025. Keputusan ini diambil pasca pemiliknya, Firli Norachim, ditahan atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Penyidik menemukan 35 produk di toko Firli yang tidak mencantumkan label kedaluwarsa. Meskipun belum ditemukan korban yang dirugikan secara langsung, proses hukum tetap berjalan. Akibatnya, usaha rumahan yang telah berjalan tujuh tahun itu harus berhenti total.

“Ikutannya bukan cuma kehilangan penghasilan. Mental kami hancur. Saya trauma dan tak sanggup lagi meneruskan usaha ini sendirian sambil mengurus anak balita,” ungkap Ani, istri Firli.

UMKM Lokal dan Tantangan Regulasi

Kasus ini memicu diskusi luas tentang minimnya edukasi hukum dan pendampingan teknis kepada pelaku UMKM. Ani menyesalkan perlakuan hukum yang menurutnya kurang proporsional.

“Kami bukan pelaku usaha besar. Kami tidak pernah berniat menipu konsumen. Kalau pun lalai, mestinya ada pembinaan, bukan kriminalisasi langsung,” tambahnya dengan mata berkaca-kaca.

Banyak warganet dan pemerhati UMKM ikut bersuara. Mereka menyoroti kurangnya sinergi antara pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, dan Dinas UMKM dalam mengedukasi pedagang kecil tentang standar pangan, label gizi, dan aturan kemasan.

Perlunya Perlindungan dan Pendampingan UMKM

Penutupan toko Mama Khas Banjar menjadi simbol lemahnya sistem pendampingan terhadap usaha mikro. Di sisi lain, kasus ini juga menunjukkan pentingnya pelaku usaha memahami regulasi agar produk tetap aman dan sesuai hukum.

Pemerintah diminta tak hanya menegakkan hukum, tetapi juga membangun sistem yang memudahkan UMKM kecil naik kelas melalui edukasi dan sertifikasi yang terjangkau.

“Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah. UMKM seharusnya dilindungi dan dibina, bukan dimatikan,” ujar seorang pengamat usaha kecil menengah di Banjarmasin.

Toko Mama Khas Banjar kini tinggal nama. Namun, kisahnya menjadi pengingat pentingnya keberpihakan negara terhadap pelaku UMKM agar mereka tidak menjadi korban ketidaktahuan atas regulasi yang makin kompleks.

Penulis Lakalim Adalin 

Editor Arianto 

Read More