Menlu RI: Penghormatan terhadap Hukum Internasional Berlaku Untuk Semua

Duta Nusantara Merdeka | Vientiane, Laos 

Menteri Luar Negeri RI, Retno L.P. Marsudi menegaskan mengenai pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional. 

Hal ini ia disampaikan pada Pertemuan para Menlu dan Uni Eropa di Vientiane Laos (26/7). Retno menyoroti perdamaian khususnya kekejaman dan ketidakadilan setiap hari terjadi di Palestina.

“Penghormatan terhadap hukum internasional penting bagi ASEAN, dan penting juga untuk Uni Eropa. Prinsip ini harus diterapkan di Ukraina, juga di Palestina", tegas Menlu Retno.

Menlu Retno menyampaikan, setelah kunjungannya dari Brussel bulan lalu, terdapat perkembangan positif dari negara-negara Uni Eropa. “Negara-negara yang mengakui Palestina bertambah. Demikian juga dengan dukungan untuk UNRWA. Kita berharap negara-negara UE lainnya akan mengikuti langkah baik ini," tambahnya.

Selain isu perdamaian, di pertemuan ini, Menlu juga angkat mengenai isu ekonomi. Menlu menyampaikan bahwa kemitraan ASEAN dan Uni Eropa harus didasarkan pada prinsip kesetaraan, saling menguntungkan dan memberi manfaat bagi rakyat kedua kawasan.

“Karena itu, Indonesia menentang kebijakan-kebijakan yang diskriminatif dan pendekatan yang 'one-size-fits-all' yang menghambat perdagangan," tegas Retno. Menlu mendorong dilakukannya dialog dan kerja sama erat antara ASEAN dan Uni Eropa. 

Dialog ini penting untuk menumbuhkan rasa saling memahami dan menyelesaikan masalah-masalah secara konstruktif, antara lain melalui dialog melalui Joint Working Group on Vegetable Oil yang akan dilaksanakan tahun ini. Indonesia mendorong partisipasi aktif dari Uni Eropa untuk dialog ini.

Joint Working Group on Vegetable Oil adalah salah satu kerangka kerja sama ASEAN-Uni Eropa yang merupakan inisiatif Indonesia yang dibentuk pada tahun 2020 untuk memperjuangkan akses komoditi kelapa sawit dan minyak nabati. 

Hingga saat ini, forum tersebut telah dilaksanakan sebanyak tiga kali, terakhir pada 20-21 Juni 2023 yang dihadiri oleh negara anggota ASEAN dan juga UE.

Terkait pengakuan untuk Palestina, sejumlah negara anggota Uni Eropa telah mengakui Negara Palestina, antara lain Swedia, Siprus, Hungaria, Polandia, Slovakia, Romania, Bulgaria, Spanyol, Irlandia dan Slovenia. (Arianto)

Read More

Peletakan Batu Pertama Renovasi Rumah Prajurit di Korem 031/Wira Bima

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Komandan Korem 031/Wira Bima, Brigjen TNI Dany Rakca, S.A.P., M.Han., diwakili oleh Kepala Staf Korem (Kasrem) Kolonel Kav Eko Agus Nugroho, S.IP., M.S.I., melaksanakan peletakan batu pertama sebagai tanda dimulainya renovasi rumah prajurit di lingkungan Korem 031/Wira Bima, Pekanbaru, Jumat (26/7/2024).

Renovasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan para prajurit serta keluarganya dalam menempati rumah dinas. 

Brigjen TNI Dany Rakca berkomitmen untuk terus memberikan dukungan dan fasilitas yang memadai bagi para prajurit beserta keluarganya demi meningkatkan semangat dan kinerja yang lebih baik.

Kasrem Kolonel Kav Eko Agus Nugroho dalam sambutannya menyatakan, "Kegiatan peletakan batu pertama renovasi mandiri rumah dinas asrama pancasila ini merupakan bentuk kepedulian pimpinan Korem 031/Wira Bima kepada prajurit dan keluarganya. Harapannya kita sama-sama menjaga dan merawatnya."

Sementara itu, Serda A.R. Siregar, salah satu prajurit yang menempati rumah dinas, mengucapkan terima kasih kepada Danrem 031/Wira Bima atas perhatiannya untuk merenovasi perumahan prajurit, sehingga kenyamanan dapat meningkat.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut para Kasi Korem serta prajurit dan PNS Korem 031/Wira Bima.

Editor: Arianto 

Read More

Picu Kerusakkan Lingkungan, SPR Laporkan Penambangan Ilegal Galian C

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Sinergi Pemuda Riau (SPR) menyoroti banyaknya jalan berlobang di kota pekanbaru yang tak kunjung usai. Padahal Pemerintah Kota Pekanbaru bersama Pemerintah Provinsi Riau telah mengucurkan anggaran cukup besar untuk perbaikkan jalan, namun seolah persoalan ini tak kunjung terselesaikan.

SPR menilai, jalan - jalan rusak dan berlobang bukan saja di sebabkan oleh genangan air ataupun pekerjaan galian pipa saja, tetapi juga di akibatkan oleh adanya aktivitas truk muatan tanah urug yang semerawut. 

"Kami berharap dinas terkait benar-benar mengatensi persoalan ini, efek yang paling dekat dengan kita adalah potensi kerusakan jalan, dan kebersihan jalan," ujar Randi Syaputra, Ketua Sinergi Permuda Riau kepada Media ini, Kamis (25/07/2024).

Randi mengatakan, SPR telah membuat pengaduan ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau, terkait maraknya penambangan tanah timbun diduga tak berizin di kota Pekanbaru. 

"Pengaduan tertulis telah kami sampaikan, hal ini kami lakukan setelah melakukan kajian dan melakukan investigasi dilapangan bersama Tim yang kami bentuk sendiri," tegasnya. 

Randi juga membeberkan beberapa hal yang sangat krusial, sehingga penambangan tanah timbun tak berizin di kota Pekanbaru ini harus mendapatkan sanksi tegas. 

"Harus diproses hukum agar ada efek jera, sebab jalan umum rusak, lingkungan rusak, belum lagi berapa kerugian Pemko Pekanbaru akibat aktivitas penambangan tanah urug (tanah timbun) illegal ini," bebernya. 

"Berdasarkan pengamatan kami dilapangan, kami duga sudah jutaan kubik tanah yang di keruk untuk dijual pada proyek pembangunan, baik oleh swasta maupun Perusahaan berbau BUMN tentunya bisa mencapai ratusan milyar, Pemko Pekanbaru kehilangan PAD nya melalui pajak penambangan Galian C ini," tegasnya lagi. 

Lebih lanjut, ia tegaskan, sebagai bentuk kecintaan terhadap Provinsi Riau khususnya Kota Pekanbaru, Sinergi Pemuda Riau berkomitmen akan terus bergerak mengawasi setiap hal–hal yang merugikan masyarakat, lingkungan maupun potensi pelanggaran hukum lainnya yang dilakukan oleh oknum–oknum yang tidak bertanggungjawab. (Arianto)

Read More

Tingkatkan Kerjasama, Korem 031/WB Gelar Analisa dan Evaluasi PKS SKK MIGAS PT PHR

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Guna menjalin silaturahmi dan meningkatkan kerjasama, Korem 031/WB menggelar Analisa dan Evaluasi PKS SKK MIGAS PT. PHR dengan Korem 031/WB di pimpin oleh Komandan Korem 031/WB Brigjen TNI Dany Rakca, S.A.P., M.Han., bersama pimpinan SKK Migas Sumbagut Bpk. Sebastian Julius beserta Staf dan Manager Security PT PHR M Attok Nur Isa beserta Staf di Makorem 031/WB, Pekanbaru, Kamis (25/7/2024).

Dalam sambutannya, Danrem menyampaikan “kegiatan Analisa dan Evaluasi PKS SKK MIGAS PT PHR dengan Korem 031/WB yang kita adakan pada hari ini memiliki arti yang sangat penting dan strategis, mengingat perjanjian kerja sama ini bertujuan untuk mendukung penguatan pembinaan teritorial pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas yang di kelola oleh PT PHR di wilayah Riau, sesuai program Bapak Kasad terkait meningkatkan Kerjasama Teritorial (KERMATER) dalam mendukung Pembangunan Nasional dan kemanunggalan TNI – Rakyat. Korem 031/WB memiliki peran yang sangat vital dalam mendukung pengamanan operasional PT PHR sebagai komponen dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah Riau.

Kami selau siap dalam memberikan dukungan maksimal demi kelancaran dan keberhasilan operasional perusahaan khususnya sektor hulu minyak dan gas bumi yang meliputi Pengamanan Fisik dan Infrastruktur, Pembinaan Teritorial, koordinasi dengan Pihak Terkait, Deteksi Dini dan Pencegahan Ancaman maupun Gangguan yang dapat mengahambat operasional Perusahaan.  

"Harapannya, pertemuan kita pada siang ini dapat berjalan dengan baik serta menemukan solusi atas berbagai tantangan hambatan, sehingga sinergi dan kerjasama selalu terjaga demi kemajuan dan keberhasilan," ujarnya.

Acara dilanjutkan dengan paparan dari masing - masing Danramil tentang perkembangan dan situasi wilayah yang berhubungan langsung denga lokasi Objek Vital PT PHR serta tanya jawab dengan pihak SKK MIGAS dan PT PHR. Turut hadir Para Kasi Kasrem 031/WB, Dandim jajaran Korem 031/WB, dan Para Pasi Intel Dim beserta Danramil. (Arianto)

Read More

Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung Buka International Arbitration Seminar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Ketua Kamar Perdata pada Mahkamah Agung RI, I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H secara resmi membuka International Arbitration Seminar dengan topik “Pandangan Arbitrase Indonesia” yang diselenggarakan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Hotel Pullman Jakarta, Kamis (25/07/2024).

Dalam sambutannya, Agung Sumanatha menyampaikan, arbitrase telah lama dikenal sebagai metode Alternatif Penyelesaian Sengketa yang disukai dalam hubungan komersial, terutama dalam kerangka apa yang disebut sebagai Transnational System of Commercial Justice (TSCJ). Arbitrase juga merupakan pilihan utama dalam menyelesaikan perselisihan internasional.

Menurutnya, sebagai pilihan penting dalam penyelesaian sengketa lintas batas, arbitrase saat ini juga menghadapi tantangan praktis. 

Pada kesempatan yang sama, Sundaresh Menon, Ketua Mahkamah Agung Singapura, dalam membahas masa depan arbitrase dalam konteks TSCJ, menyebutkan setidaknya tiga tantangan yang dihadapi arbitrase, yaitu: kompleksitas kasus, akses terhadap keadilan, dan perubahan iklim.

Mengenai kompleksitasnya, CJ Menon mencatat bahwa kasus arbitrase dalam kerangka TSCJ cenderung menjadi lebih teknis, dengan bukti yang semakin kompleks sehingga menyulitkan manusia yang menilai untuk memahami dan memproses informasi ini secara efektif. 

Hal ini disebabkan oleh kemajuan teknologi dimana kita hidup di era ledakan informasi, menjadikan informasi lebih mudah didapat dan meningkatkan kompleksitas kasus komersial karena meningkatnya nilai kontrak, jenis kontrak dalam suatu transaksi, jumlah pihak yang terlibat, dan semakin berkembangnya sejumlah perselisihan yang timbul dari Hak Kekayaan Intelektual atau industri yang diatur seperti minyak dan gas atau telekomunikasi.

 

Lebih lanjut, pria kelahiran Denpasar ini mengatakan terkait akses terhadap keadilan, CJ Menon juga mencatat bahwa arbitrase adalah proses yang sangat mahal. 

Biaya untuk memperoleh putusan arbitrase bisa mencapai puluhan juta dolar dalam arbitrase besar; bahkan dalam arbitrase yang lebih kecil dimana jumlah sengketa kurang dari beberapa juta dolar, biayanya bisa mencapai jutaan. Bagi banyak pelaku usaha, angka-angka ini sangat mengejutkan. 

Oleh karena itu, tidak mengherankan jika biaya seringkali diidentikkan sebagai salah satu aspek yang paling tidak memuaskan dalam arbitrase internasional.

Dan terkait perubahan iklim, merupakan ancaman besar bagi kehidupan kita. Lembaga penyelesaian perselisihan di TSCJ telah dan akan semakin banyak menghadapi perselisihan yang terkait langsung atau tidak langsung dengan perubahan iklim. Norma-norma perlu ditetapkan untuk membantu menangani dan menyelesaikan perselisihan tersebut. 

Pengadilan arbitrase dapat memainkan peran penting dalam mengembangkan dan mengartikulasikan kewajiban lingkungan dari berbagai aktor dan menetapkan batas-batas yang dapat diterima untuk kegiatan komersial.

Mantan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan Mahkamah Agung ini juga menambahkan, Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga peradilan, selain terus melakukan penyempurnaan penyelesaian sengketa komersial melalui berbagai pembenahan internal, juga berkomitmen untuk mendorong berkembangnya penerapan alternatif penyelesaian sengketa.

Pada tanggal 12 Oktober 2023, Mahkamah Agung menetapkan Perma Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penunjukan Arbiter oleh Pengadilan, Hak Gugatan, Pemeriksaan Permohonan Penindakan, dan Pembatalan Putusan Arbitrase. 

Peraturan ini diharapkan semakin memperkuat penerapan mekanisme arbitrase di Indonesia, serta meningkatkan kepercayaan dan keyakinan. Pelaku bisnis mengenai penggunaan arbitrase Indonesia sebagai mekanisme untuk menyelesaikan sengketa lintas batas.

Peraturan ini disusun sebagai jawaban atas aspirasi para pemangku kepentingan dan merupakan bukti nyata komitmen Mahkamah Agung dalam mendorong penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penyusunan Peraturan ini, memakan waktu setidaknya satu tahun sejak pertemuan pertama pada bulan Juli 2022, dan melibatkan dialog intensif dengan berbagai pemangku kepentingan. 

Jauh sebelum itu, Mahkamah Agung Republik Indonesia juga telah berkontribusi dengan diundangkannya Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing.

Seminar Internasional Prospek Arbitrase ini pada sesi pertama menghadirkan pembicara, Hakim Agung, Syamsul Maarif, S.H., LL.M., Ph.D, Dr. M. Idwan Ganie, S.H., FSIArb, Adnan Noor dan moderator Ira A. Eddymurthy, S.H., LL.M. dengan tema The Development of Arbitration in Indonesia: Post Supreme Court Regulation No. 3 of 2023.

Acara dihadiri Ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia, Dr. Anangga Roosdiono, SH. LLM, Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia yang diwakili oleh Prof. Dhaniswara K Harjono, SH. MH. MBA, serta undangan lainnya. (Arianto)

Read More

KMA Terima Kunjungan Kehormatan Ketua Mahkamah Agung Brazil

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H didampingi oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H dan Prof. Dr. H. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M. menerima kunjungan kehormatan dari Ketua Mahkamah Agung terpilih Brazil, Hon. Justice Antonio Herman Benjamin yang didampingi oleh Duta Besar Brazil untuk Indonesia, H.E. George Monteiro Prata,di diruang Ketua Mahkamah Agung Jakarta, Kamis (25/07/2024).

Pada kesempatan tersebut, Justice Antonio Benjamin menyampaikan undangan resmi kepada Ketua Mahkamah Agung RI untuk menghadiri pelantikan dirinya sebagai Ketua STJ Brazil yang akan dilakukan pada tanggal 22 Agustus 2024 yang akan datang. 

Ketua Mahkamah Agung menyampaikan selamat kepada Justice Antonio Benjamin atas terpilihnya beliau sebagai Ketua STJ dan sangat menghargai beliau sebagai hakim yang sangat memiliki perhatian kepada Indonesia.

Justice Herman Benyamin juga mengusulkan untuk memperkuat kerja sama yudisial antara kedua pengadilan dengan menandatangani Nota Kesepahaman Kerja Sama Yudisial. Adapun area yang diusulkan oleh Justice meliputi pemanfaatan kecerdasan buatan dalam peradilan dan administrasi perkara. 

Lebih jauh lagi, Justice Antonio Benjamin juga mengusulkan agar dibangun kerja sama pendidikan kehakiman antara Judicial Institusi Brazil dengan Pusdiklat MA. Antonio Benjamin juga menyatakan bahwa Indonesia memiliki banyak kesamaan dengan Brazil. 

Mulai dari wilayah yang luas, jumlah penduduk yang besar, dan sumber daya alam yang berlimpah sehingga beliau melihat kerja sama dengan MA RI merupakan hal yang sangat penting bagi kedua negara.

Ketua Mahkamah Agung RI menyambut positif usulan kerja sama tersebut dan menambahkan bahwa area kecerdasan buatan juga merupakan prioritas MA melalui peluncuran program smart majelis dan deteksi dini kesamaan perkara. 

Ketua Mahkamah Agung RI juga menyambut baik usulan kerjasama dalam bidang pendidikan yudisial dan berharap juga dapat ditandatangani kerja sama dalam bidang itu. Antonio Benjamin berada di Indonesia dalam rangka kunjungan kerja dalam menghadiri Workshop Model of Forest Act Initiative 26-30 Juli 2024 di BSDK Ciawi. (Arianto)

Read More

Dosen ITB Meningkatkan Pemahaman Sains Siswa SDN Pulau Rinca melalui Literasi Sains

Duta Nusantara Merdeka | NTT

Keleluasaan mendapatkan informasi mengenai literasi sains tidak dapat dirasakan oleh siswa SDN 1 Pulau Rinca. Pulau Rinca merupakan salah satu destinasi wisata yang ada di NTT, Indonesia. Pulau ini hanya memiliki satu SD dengan 13 guru dan 170 siswa. Pulau Rinca terletak di dekat Pulau Komodo.

 Pulau Rinca merupakan salah satu habitat Komodo. Komodo hidup dengan bebas, berdampingan dengan masyarakat Rinca yang berjumlah sekitar 1.000 orang. Dengan kondisi seperti ini, pagar pembatas yang melindungi SDN 1 Pulau Rinca dengan komodo hanya terbuat dari seng. Kondisi ini menunjukkan keterbatasan fasilitas yang ada di lingkungan sekolah. Keterbatasan akses pada ilmu pengetahuan terlihat dari tidak adanya fasilitas laboratorium sains di sekolah. 

Materi sains hanya dipelajari peserta didik berdasarkan buku paket yang diberikan pemerintah. Peserta didik belum pernah mendapatkan materi sains yang dilakukan dengan alat peraga. Hal ini sangat disayangkan sebab kemampuan literasi sains seharusnya menjadi hal fundamental yang dirasakan setiap peserta didik di Indonesia secara merata. Faktanya, hingga tim program pengabdian mengunjungi SDN 1 Pulau Rinca pada 23-25 Juli 2024, masyarakat Pulau Rinca masih kesulitan mengakses sumber bacaan untuk bahan pembelajaran siswa.

Keterbatasan akses sumber bacaan menjadi isu utama di bidang pendidikan yang dialami masyarakat Pulau Rinca. Minimnya sumber bacaan di Pulau Rinca juga mengakibatkan masih ada masyarakat yang buta huruf. Jika dibanding dengan ilmu pengetahuan yang semakin berkembang, masyarakat Pulau Rinca seharusnya mendapatkan kesetaraan dan peluang yang sama. Kondisi ini menunjukkan kesenjangan pendidikan yang masih ada di Indonesia. 

Mengetahui gentingnya isu pendidikan di Pulau Rinca, Tim dosen ITB yang terdiri atas dosen KK Literasi Budaya Visual FSRD ITB, tim dosen Fisika FMIPA ITB, dan dosen DKV ITB dengan didanai LPPM ITB mengadakan program pengabdian pada 23 hingga 25 Juli 2024 di Pulau Rinca.  Tim KK Literasi Budaya Visual ITB yang terdiri atas Dr. Tri Sulistyaningtyas, M.Hum., Yani Suryani, M.Hum., dan Sira Kamila, M.Hum,  Prof. Dr. Fatimah Arofiati Noor, Arkananta Rasendriya, S.Si., dan Yulia Mifftah Huljanah, S.Si., dari KK Fisika dan Teknologi Material Maju FMIPA ITB disambut oleh kepala sekolah SDN 1 Pulau Rinca. “Kami berterima kasih atas kedatangan ibu-ibu dosen ITB dari Bandung yang berkenan hadir ke Pulau Rinca. Penyampaian materi sains dengan permainan seperti ini sangat menyenangkan dan dibutuhkan oleh anak-anak,” sambut Bapak Muhammad Tayeb, S.Pd. 

Untuk membantu peserta didik mempelajari sains dengan cara yang menarik, tim program pengabdian memberikan materi dalam bentuk eksperimen. Materi dalam program pengabdian berfokus pada percobaan sains, khususnya materi cahaya berdasarkan sudut pandang fisika. Peserta didik mendapatkan pengetahuan mengenai sumber cahaya seperti matahari, lilin, dan lampu. Peserta didik diajak untuk melihat sumber-sumber cahaya yang selama ini dekat dengan kehidupan menggunakan ilmu fisika. Peserta didik diajak untuk memahami prinsip bahwa cahaya memiliki sifat dapat merambat dalam ruang hampa, misalnya cahaya matahari yang merambat melalui ruang angkasa yang hampa hingga cahayanya sampai ke bumi.

Peserta didik mengetahui sifat-sifat cahaya melalui percobaan dengan barang-barang sederhana. Barang-barang tersebut adalah lensa, laser, senter, kertas hvs, kardus, gelas bening, kaca, cermin, dan gunting. Tim juga menggunakan bahan-bahan yang mudah didapatkan dari dapur, seperti minyak goreng, kecap, gula, dan garam. Dengan menggunakan bahan-bahan sederhana ini, tim mengajak peserta didik untuk memahami fenomena di lingkungan sekitar berdasarkan ilmu fisika. Topik ini menjadi pembahasan yang menarik bagi anak-anak SDN 1 Rinca karena mereka belum mengetahui bahwa hal yang terjadi di lingkungan mereka selama ini merupakan fenomena sains.  

Melalui program pengabdian ini, peserta mengetahui konsep cahaya berdasarkan ilmu fisika. Peserta juga mengetahui penggunaan cahaya di kehidupan sehari-hari melalui eksperimen yang dilakukan. Mereka diberikan ruang untuk bertanya dan berdiskusi mengenai cahaya dalam fisika. Selama percobaan, peserta didik menerima materi dan eksperimen dengan sangat antusias. Terlihat dari pertanyaan yang diajukan, peserta didik memiliki keingintahuan yang tinggi selama melakukan percobaan bersama-sama. Peserta didik juga mendapatkan kesempatan untuk membuktikan percobaan dan mencoba memahami konsep cahaya di bawah arahan tim.

Percobaan dilakukan dengan membagi eksperimen menjadi 6 pos. Pada setiap pos, Dr. Tri Sulistyaningtyas, M.Hum., Yani Suryani, M.Hum., Prof. Dr. Fatimah Arofiati Noor, Sira Kamila D.A., M. Hum, Yulia Mifftah Huljanah, S. Si., dan para guru, mengajak siswa untuk belajar sambil bermain. Setiap pos berisi percobaan yang berkaitan dengan cahaya. Para guru ikut membantu dan menyimak materi yang ada di setiap pos. Melalui pos ini, para siswa bergantian mencoba setiap eksperimen dalam bentuk kelompok. Percobaan menjadi lebih menyenangkan karena dilakukan secara berkelompok. Oleh karena itu, pemberian materi juga mengasah kerja sama tim setiap siswa.

Pada pos pertama, siswa mendapatkan percobaan untuk membuktikan sifat cahaya merambat lurus. Percobaan dilakukan dengan laser, senter, kertas karton, dan kertas HVS. Cahaya senter diarahkan ke kertas karton dan kertas HVS untuk menunjukkan cahaya merambat lurus. Tim pengabdian menyampaikan fenomena cahaya merambat lurus melalui kebiasaan becermin.

Pos kedua berisi percobaan untuk membuktikan sifat cahaya menembus benda bening. Peserta mengetahui prinsip bahwa cahaya hanya menembus benda bening dan tidak dapat menembus benda berwarna. Percobaan ini menggunakan senter, kertas kardus, HVS, gelas bening, air, pasir, minyak goreng, kecap, gula, garam, dan gelas plastik. Percobaan ini menunjukkan perbedaan antara cahaya menembus benda bening, cahaya menembus benda keruh, dan cahaya menembus benda gelap. Benda bening menggunakan gelas bening dan air saja, sementara benda keruh menggunakan gelas dan air yang dicampur dengan gula, garam, minyak.

Untuk benda gelap, tim menggunakan kecap. Melalui pembuktian cahaya menembus benda bening, tim pengabdian menyampaikan pentingnya menjaga lingkungan. Tim mencontohkannya melalui keindahan laut. Ketika laut tidak tercemar, masyarakat bisa menikmati keindahan terumbu karang karena adanya cahaya yang dapat menembus air laut yang bening. Sementara ketika laut tercemar, masyarakat tidak lagi bisa menikmati keindahan laut karena cahaya tidak dapat menembus air yang keruh atau gelap (padat).

Peserta juga diajak untuk membuktikan sifat cahaya dapat dibiaskan. Dengan menggunakan gelas bening, air, dan pensil, peserta diajak membandingkan pembiasan cahaya dari media berindeks bias rendah ke media berindeks bias tinggi. Pada percobaan ini, peserta mengetahui bahwa cahaya dapat dibiaskan dengan mengamati pensil yang terlihat patah atau bengkok jika diamati dari samping gelas. Peserta diajak mengamati proses terjadinya pelangi menggunakan wadah, air, dan cermin datar.

Peserta didik antusias ketika mengetahui sifat cahaya dapat dipantulkan di pos kelima. Melalui pos ini, peserta didik menggunakan laser dan cermin datar. Pos terakhir merupakan sifat bayangan lensa dan cermin. Pada pos ini, peserta menggunakan lilin, kertas HVS, cermin datar, cembung, dan cekung, serta lensa cembung dan cekung. Tim mengajak siswa untuk mengetahui perbedaan antara sifat bayangan yang dihasilkan lensa dan sifat bayangan yang dihasilkan cermin.

Materi yang disampaikan dalam bentuk percobaan membuat peserta didik dapat memahami sifat cahaya dengan lebih menyenangkan. Pertemuan ditutup dengan kuis berhadiah. Peserta didik saling berebut ingin menjawab pertanyaan dari tim pengabdian masyarakat. 

Program pengabdian masyarakat ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan sains peserta didik di Pulau Rinca. Materi yang diberikan kepada siswa SDN 1 Pulau Rinca diharapkan dapat mengembangkan minat peserta didik untuk terus belajar dan mencari tahu. Kegiatan ini merupakan wujud nyata dan kontribusi ITB untuk meningkatkan mutu pendidikan SDN Pulau Rinca yang selama ini masih terbatas. Peningkatan kemampuan literasi sains menjadi langkah awal untuk memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan hak menempuh pendidikan yang sama. **

Read More

Jelang MotoGP Mandalika, Gus Halim Dorong Wisata Desa Berbenah

Duta Nusantara Merdeka | Mandalika 

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menegaskan gelaran MotoGP di sirkuit Mandalika merupakan momentum yang tepat untuk mempromosikan potensi pariwisata dan ekonomi desa-desa sekitar. 

Maka dari itu desa-desa sekitar sirkuit harus segera berbenah mempersiapkan sejak dini agar mampu memanfaatkan ajang MotoGP secara maksimal. 

"MotoGP ini diharapkan beri keuntungan bagi warga desa sekitar di sektor pariwisata dan ekonomi lokal serta tentu saja bisa saksikan balapan secara langsung," kata Menteri yang akrab disapa Gus Halim ini saat meninjau pembangunan dan infrastruktur penunjang Sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat, pada Rabu (24/7/2024). 

Menurut Gus Halim, kedatangan ribuan pengunjung MotoGP dari penjuru dunia menjadi peluang besar bagi desa-desa sekitar untuk memperkenalkan budaya lokal, kerajinan tangan, kuliner khas, serta destinasi wisata yang unik.

Tak hanya itu, kebutuhan akomodasi, makanan, transportasi, dan berbagai layanan lainnya dari wisatawan dapat menjadi peluang usaha yang secara langsung meningkatkan kesejahteraan desa-desa tersebut.

Profesor Kehormatan Universitas Negeri Surabaya ini juga optimistis, Mandalika menjadi referensi tujuan para wisatawan mancanegara untuk menikmati suasana alami pantai dan pedesaan yang berada di Pulau Lombok. 

Hal itu dibuktikan dengan keindahan sejumlah pantainya, yang membuat Mandalika dipilih sebagai lokasi ideal untuk sirkuit balap MotoGP yang begitu memukau. 

 “Tahun lalu jumlah penonton Mandalika Motogp mencapai 102 ribu orang dari berbagai negara. Tentu kita berharap mereka menjadi “marketing” untuk mempromosikan keindahan wisata Mandalika kepada dunia”, katanya.

Pada kesempatan itu, Gus Halim mengecek langsung fasilitas di area Paddock Sirkut Mandalika untuk melihat langsung persiapan Tim Balap yang bakal berlaga di sirkuit internasional ini sembari mendengarkan penjelasan langsung Pengelola.

Bahkan, Gus Halim menggunakan Safety Car mengelilingi Sirkuit Mandalika untuk rasakan sensasi mengitari lintasan balap sepanjang 4,3 Kilometer tersebut.

Sebagai informasi, Sirkuit Mandalika menawarkan pengalaman balapan yang spektakuler di tengah pemandangan alam yang amat mengesankan. (Arianto)

Read More

Terus Berbenah, Dirbinganis Ditjen Badilag Gelar Rapat Penyusunan Standar Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama

Duta Nusantara Merdeka | Tangerang 

Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis – Ditjen Badilag menggelar rapat penyusunan standar kompetensi tenaga teknis selama tiga hari dari 22-24 Juli 2024 di Hotel Mecure, Tangerang, Senin (22/07/2024)

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA-RI (Drs. H. Muchlis, S.H., M.H. ), Direktur Pembinaan Tenaga Teknis (Dr. H. Candra Boy Seroza, S.Ag., M.Ag), Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi (Djulia Herjanara, S.Ag., S.H., M.H.), Kepala Sub Direktorat Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan Agama (Rina Herlina, S.H., M.H.).

Turut hadir, Hakim Yustisial pada MA RI (Dr. M. Nur Syafiuddin, S.Ag., M.H., Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H, M.H.I.), Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan (Akhmad Sahid, S.H.), Kepala Sub Bagian Pengembangan Pegawai, Badan Urusan Administrasi MA RI (Muzhar Khotib, S.IP., S.H.), Pejabat Eselon IV pada Subdit Pengembangan dan Subdit Mutasi Hakim, beserta TIM IT Ditjen Badilag.

Program daripada kegiatan tersebut adalah Peningkatan Manajemen Peradilan Agama dengan hasil capaiannya adalah Terwujudnya Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan Agama. Adapun maksud dari kegiatan tersebut adalah untuk membuat pedoman standar kompetensi tenaga teknis peradilan agama. 

Tujuannya :

- Agar kompetensi pegawai baik teknis dan manajerial, dapat terukur secara akurat

- Agar Setiap jabatan memiliki standar kompetensi dan kualifikasi jabatan yang sesuai dengan tuntutan fungsi jabatan;

- Agar setiap tenaga teknis dapat ditempatkan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

Acara yang berlangsung selama tiga hari tersebut dibuka secara resmi oleh Drs. H. Muchlis, S.H., M.H. (Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA-RI). 

Dalam sambutannya beliau mengingatkan kepada seluruh hadirin untuk mengingat kembali tugas Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI. ”Tugas kita dalam membantu Sekretaris Mahkamah Agung RI merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis yang salah satunya di bidang pembinaan tenaga teknis”, ujarnya.

Selain daripada itu, beliau juga menyampaikan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan SDM yang menjadi faktor sentral penggerak roda pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kompetensinya diukur menggunakan Kamus Kompetensi.  

Tidak lain tujuannya untuk membentuk karakter bagi para ASN. Beliau juga menegaskan “Program prioritas Ditjen Badilag Tahun 2024, pada area Penguatan Kepemimpinan dan SDM, salah satunya adalah ”Program pembibitan calon pimpinan peradilan agama (talent pool) ini merupakan tugas kita bersama. Dengan adanya pengklasifikasian dan standar kompetensi, nantinya akan terukur secara akurat. Pimpinan-pimpinan lembaga Peradilan Agama yang akan datang akan semakin baik dan berkompeten. Pemetaan kompetensi tenaga teknis juga harus dimulai dari dini, agar kedepannya jabatan-jabatan yang ada, sesuai dengan tuntutan fungsi jabatan tersebut. Dan memudahkan tenaga teknis untuk ditempatkan sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya”

Pada kegiatan itu juga, Direktur Pembinaan Tenaga Teknis juga memberikan arahan kepada tim penyusun standar kompetensi terkait dengan Merit System sebagai suatu kebijakan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan kualitas, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar. Oleh karenanya dibutuhkan standar kompetensi di lingkungan Peradilan Agama. 

Nantinya dari standar kompetensi tersebut, dapat dijadikan evaluasi bagi Ditjen Badilag dalam menentukan kebijakan terkait pengelolaan sumber daya manusia yang ada di Lembaga Peradilan Agama.

Harapan dari kegiatan tersebut, bahwa standar kompetensi ini dapat sesuai dengan maksud dan tujuannya. 

Sehingga kedepannya jabatan-jabatan yang ada di lembaga Peradilan Agama, dapat sesuai dengan tuntutan fungsi jabatan tersebut. Dan memudahkan tenaga teknis untuk ditempatkan sesuai dengan kompetensinya masing-masing. (Arianto)

Read More

Kemenkes dan Mitra Jejaring TBC, Sepakat Fasilitas Kesehatan Harus Bersinergi dalam Penanggulangan TBC

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Stop Tuberculosis Partnership Indonesia (STPI) dengan dukungan Stop TB Partnership Global mengadakan sosialisasi hasil implementasi dan membagikan hasil pembelajaran daerah terkait hasil advokasi Public-Private Mix (PPM).

Acara yang bertajuk

“Diskusi Nasional: Lika-liku Public-Private Mix (PPM)” dikemas dalam drama musikal dan film dokumenter yang diadakan pada Rabu 24 Juli 2024 di Soehanna Hall Jakarta yang juga ditayangkan secara langsung di YouTube STPI disini.

Mengingat masih adanya kesenjangan dalam hal penemuan kasus, pelaporan kasus hingga kualitas pelayanan TBC, mengakibatkan Indonesia masih berada pada posisi kedua dengan kasus TBC di dunia.

Di sisi lain menurut studi Patient Pathway Analysis (2017) menyatakan bahwa 74% masyarakat lebih memilih pergi untuk mengakses layanan di fasilitas kesehatan swasta.

Alasan masyarakat lebih memilih fasilitas pelayanan kesehatan swasta adalah, karena akses lebih mudah dicapai dibandingkan dengan fasilitas kesehatan publik atau milik pemerintah.

Hal ini semakin mendorong perlunya pendekatan District-based Public Private Mix (DPPM) atau kerjasama antara faskes swasta dan pemerintah untuk menyukseskan program penanggulangan TBC.

dr. Nurul Luntungan MPH selaku Ketua Yayasan STPI mengatakan, Pemerintah sudah berupaya memperkuat eliminasi TBC dengan pendekatan Public Private Mix (PPM) dan kolaborasi lintas sektor.

"STPI telah mencoba mendukung upaya tersebut melalui advokasi PPM di 9 daerah dengan penguatan kapasitas pemerintah daerah, mobilisasi anggaran, dan penguatan jejaring PPM,” imbuh dr. Nurul Luntungan 

Sementara itu, dr. Henry Diatmo, MKM selaku Direktur Eksekutif STPI menyampaikan pembelajaran advokasi PPM di 9 daerah, Dia ungkapkan, Pemerintah daerah diharapkan hadir untuk memberikan kebijakan yang mendukung, membuat rencana aksi daerah yang nanti menjadi acuan dalam pertemanan dan penganggaran yang ada di daerah

"Serta membuat mekanisme jejaring kerja dan kemitraan antara Puskesmas dengan Dokter Praktik Mandiri, Klinik Pratama, masyarakat termasuk lurah/camat, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) non-kesehatan, pihak swasta, dan media,” jelas dr. Henry.

Menanggapi hal tersebut, dr. Imran Pambudi, MPHM selaku Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kemenkes RI menyampaikan bahwa strategi PPM bertujuan untuk meningkatkan pelayanan TBC di setiap daerah, sehingga mengurangi keluhan yang sering muncul di masyarakat

“Kejadian bolak-balik RS-Puskesmas-Klinik dan sebaliknya adalah kenyataan yang kita alami saat ini, dendam strategi PPM diharapkan bisa mengurangi lika-liku tersebut, namun tentu masih harus terus diperkuat dengan kebijakan yang memadai di setiap daerah,” ujar dr. Imran Pambudi.

Membicarakan tentang penguatan kebijakan di daerah, saat ini sedang didorong oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri RI) untuk setiap daerah mengeluarkan kebijakan tentang penanggulangan TBC.

“Dampaknya luar biasa, kepala daerah mulai aware dan meminta kepala dinas kesehatan daerah untuk catch up ke program TBC,” pungkas dr. Imran Pambudi.

Meskipun dorongan advokasi yang STPI lakukan saat ini sudah berakhir, bukan berarti strategi PPM ini usai. Masih harus terus dijalankan karena banyak pembelajaran yang bisa dipetik dan yang bisa diadopsi.

"Harapannya program penguatan PPM ini bisa terus dijalankan dalam mendukung eliminasi TBC 2030," pungkasnya.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Danrem 031/Wira Bima Hadiri Pembukaan Upacara TMMD 121 Kodim 0313/KPR

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Upacara Pembukaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke-121 Kodim 0313/KPR Tahun 2024, secara resmi dibuka oleh Pj. Bupati Kampar, H. Hambali,S.E,. M.H., di Desa Gema Kec. Kampar Kiri Hulu, Rabu (24/07/2024).

Secara serentak di 50 Kabupaten/Kota se Indonesia kegiatan lintas sektoral TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke 121 Tahun 2024 resmi dibuka, dengan mengusung Tema “Darma Bhakti TMMD Wujudkan Percepatan Pembangunan di Wilayah”. Sekaligus Dansatgas menyerahkan Penandatangan Naskah Program TMMD ke 121 TA. 2024 kepada Pemkab Kampar dan penyematan tanda peserta TMMD ke-121 TA. 2024.

Pj. Bupati Kampar menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kehadiran Bapak Komandan Korem 03/ Wira Bima beserta rombongan ditengah kesibukan sehari-hari telah berkesempatan hadir untuk menghadiri acara Pembukaan Pelaksanaan Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke- 121 di Kecamatan Kampar Kiri Hulu berlokasi di Desa Tanjung Belit Selatan dan berharap kehadiran TNI Masuk desa ini dapat memacu masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Kampar untuk lebih meningkatkan pelaksanaan pembangunan diberbagai bidang.

"Mudah mudahan melalui pelaksanaan TMMD ke 121 Tahun 2024 diwilayah Kabupaten Kampar khususnya di Desa Tanjung Belit Selatan ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat," ujarnya.

Pelaksanaan TMMD dimulai Tanggal 24 Juli 2024 Sampai dengan 22 Agustus 2024 dengan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut Sasaran Fisik ( 12 SAS ), Pengupasan & Base Jalan Panjang, Pembangunan Gorong–Gorong, Perbaikan Box Culvert, Sasaran Non Fisik ( 16 GIAT ), 16 Materi dengan Pengerahan Masyarakat 40 orang setiap Kegiatan Sasaran Tambahan ( 14 SAS ) Rehab RTLH, Rehab, Pembangunan Sumur Bor, pelestarian alam dengan Penanaman 2000 Pohon, Pembersihan Lingkungan (Parit/Selokan), Rehab Mushalah Al Muhajirin, BAAS Stunting dan Ketahanan Pangan.

Kami juga mengucapkan terima kasih dan penghargaaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Komandan Korem 031/Wira Bima yang telah memberikan bantuan dan fasilitasi baik itu berupa bantuan fisik maupun non fisik. 

Mudah mudahan bantuan tersebut dapat memperlancar dan mensukseskan pelaksanaan TMMD ke 121 Tahun 2024 di Kabupaten Kampar. 

Kemudian Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak, baik itu dunia usaha maupun elemen masyarakat yang telah ikut berpartisipasi dari mulai persiapan sampai selesainya pelaksanaan TMMD kali ini.

Pada kesempatan itu, Kasi Ter Korem 031/Wira Bima mengatakan, "Program TMMD merupakan program lintas sektoral, yang melibatkan unsur-unsur TNI, Pemerintah Daerah serta seluruh elemen masyarakat dalam kegotongroyongan dan kebersamaan dalam melaksanakan pembangunan desa. 

Disamping hal tersebut, TMMD juga diharapkan sebagai wahana kebersamaan, kekeluargaan serta memperkuat kebersamaan antara pemerintah, masyarakat dan TNI, TMMD merupakan cerminan semangat gotong royong yang menjadi ciri khas Bangsa Indonesia, memperkuat kesatuan dan persatuan, serta mewujudkan kemanunggalan TNI dan rakyat yang tangguh. 

Dalam kegiatan turut hadir Danrem 031/WB Brigjen TNI Dany Rakca, S.A.P., M.Han., diwakili Kasi Ter, Letkol Inf Nunung Wahyu Nugroho. SE. M. Si., Komandan Kodim 0313/Kpr Letkol Inf Setiawan Hadi Nugroho, S.H., M.I.P., sebagai Dansat Gas TMMD, Pj. Bupati Kampar, H. Hambali, S.E., M.H., Danyonif 132/BS, Letkol Inf Bambang Budi Hartanto, Danlanal Dumai, diwakili Danposal Bagan Siapai Api, Letda Laut (S) Alfian Hadi Akbar, Danlanud, diwakili 

Hadir juga, Dansat Hanlan, Letkol POM Yudi Faizar, Wadan Zibang, Mayor Czi Istamar, Waka Polres Kampar, Kompol Andi Cakra. SIK,Waka Polres Rohul, Kompol Rahmat Hidayat. SIK, Datuk Kholifah Kuntu, Buyung Herizal, Camat Kampar Kiri Hulu, Bustamar, Para Kepala OPD Kab Kampar, Para Danramil jajaran Kodim 0313/KPR, Kapolsek Kampar Kiri, Kompol M. Daud. SH dan Para Peserta Upacara. (Arianto)

Read More

Penekanan pada Atribut Fisik Perempuan dalam Pemberitaan: Tantangan dan Solusi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Pemberitaan terkait perempuan masih sering menekankan pada atribut fisik seperti kecantikan, bukan pada kontribusi atau peran mereka. Hal ini diungkapkan oleh Anita Dhewy, penulis buku dan Wakil Pemimpin Redaksi Konde.co, dalam peluncuran Buku Panduan Peliputan untuk Jurnalis serta Diskusi Publik "Pemilu Berperspektif Gender dan Inklusi" di Jakarta, Rabu (24/07/2024).

Anita menyoroti bahwa media cenderung menggambarkan calon legislatif perempuan sebagai "caleg cantik" daripada membahas program dan visi mereka. "Contohnya, foto caleg cantik sering digunakan sebagai alat politik, menekankan penampilan daripada peran atau kontribusinya," ujar Anita. 

Fenomena ini tidak hanya terbatas pada calon legislatif perempuan, tetapi juga terlihat pada gaya istri para capres dan cawapres yang lebih disorot pada penampilan daripada kontribusinya. "Penampilan luar selalu diutamakan, seolah-olah peran dan kontribusi mereka diabaikan," tambah Anita.

Anita juga mencatat bahwa jurnalis perempuan sering menghadapi kesulitan dalam memasukkan perspektif gender dan inklusi dalam pemberitaan. "Banyak jurnalis perempuan yang mengalami intimidasi, pelecehan, dan kekerasan seksual saat meliput berita di lapangan," jelasnya.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan kebijakan media yang mendukung pemberitaan berperspektif gender dan inklusi. "Ruang redaksi harus punya peran besar dalam menentukan berita yang muncul, dan jurnalis harus diberdayakan untuk meliput dengan perspektif gender," tegas Anita.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Parkir Liar Di City Park, 32 Kendaraan Terjaring Operasi Patuh Jaya 2024

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta Barat

Satlantas Polres Metro Jakarta Barat, bekerja sama dengan TNI, Dishub, dan Satpol PP, menggelar apel penertiban parkir liar sebagai bagian dari Operasi Patuh Jaya 2024. 

Apel tersebut dilaksanakan dikantor Dishub Rawabuaya dan dipimpin langsung oleh Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Barat, Kompol Ridha Aditya, dengan melibatkan 62 personel gabungan dari berbagai instansi.

Dalam arahannya, Kompol Ridha Aditya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian dari Operasi Patuh Jaya 2024. 

"Hari ini, di hari ke-9 Operasi Patuh Jaya 2024, kita akan melakukan penertiban terhadap kendaraan yang parkir liar di bahu jalan di belakang Apartemen City Park, Cengkareng, Jakarta Barat," ujar Kompol Ridha Aditya saat memberikan pengarahan, Selasa, 23/7/2024. 

Ia menekankan pentingnya menjaga ketertiban lalu lintas dan memastikan bahu jalan tidak digunakan sebagai tempat parkir, yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas.

Selain penertiban parkir liar, Kompol Ridha Aditya juga menyampaikan bahwa Satpol PP Jakarta Barat akan melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima yang beroperasi di area tersebut. 

Hal ini dilakukan untuk menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan serta mengurangi potensi kemacetan.

Kasi Dal Ops Dishub Jakarta Barat, Bapak Afandi Nofrisal, turut memberikan penjelasan mengenai kegiatan ini. 

"Kami bersama Satlantas Jakbar, Garnisun, Pol PP, Pom AD, dan Brimob menindaklanjuti kegiatan CRM (City Road Management) yang berlokasi di City Park terkait parkir liar di lokasi tersebut. 

"Total kendaraan yang kami angkut kurang lebih ada 32 kendaraan, dengan rincian sebanyak 22 unit ditilang, 8 unit roda 2 ditindak ditempat dengan dikempesin dan 2 unit kendaraan roda empat dilakukan penderekan," ujar Bapak Afandi Nofrisal.

Beliau juga mengimbau para pengendara agar memarkir kendaraan di tempat yang telah disediakan. 

"Kami mohon kepada pengendara agar parkir di tempat yang telah disediakan. Di sini banyak lahan parkir yang kosong, yang mana lebih aman, lebih nyaman, dan tidak mengganggu kendaraan yang berlalu lalang," tambahnya.

Operasi Patuh Jaya 2024 ini merupakan bagian untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas. 

Dengan adanya penertiban parkir liar dan pedagang kaki lima, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih tertib, aman, dan nyaman bagi seluruh pengguna jalan. 

Kegiatan ini juga menunjukkan sinergi yang kuat antara berbagai instansi dalam menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah Jakarta Barat. (Arianto)

Read More

Dukung Perkembangan Sektor Jasa Konstruksi Nasional, Kementerian PUPR Gelar Konstruksi Indonesia 2024

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi kembali menyelenggarakan event Konstruksi Indonesia (KI) pada tahun 2024 ini sebagai bentuk apresiasi terhadap kontribusi masyarakat jasa konstruksi dan media pertukaran informasi antar stakeholders kontruksi. 

"KI 2024 hadir kembali untuk menindaklanjuti kesuksesan KI 2023 serta sebagai bentuk dukungan pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi melalui serangkaian agenda untuk menciptakan peluang usaha serta menjadi booster bagi stakeholder jasa konstruksi," kata Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Abdul Muis saat Launching KI 2024 di Jakarta, Selasa (23/7/2024). 

Pada tahun 2024, daya saing nasional Indonesia berada di peringkat 27, naik 7 peringkat dari tahun 2023, sehingga Indonesia masuk dalam 3 besar di kawasan Asia Tenggara setelah Singapura dan Thailand. Anggaran infrastruktur nasional pada tahun ini juga cukup besar yaitu sebesar Rp423,4 triliun atau 12,73% dari Rp3.325,1 triliun total anggaran belanja negara. 

"Besarnya anggaran infrastruktur nasional tentunya harus dilakukan dengan akuntabel dan berkeadilan serta diikuti oleh kesiapan seluruh rantai pasok industri konstruksi, baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya," kata Abdul Muis.

Dengan mengusung tema “Agility dan Adaptability Sektor Konstruksi yang Berdaya Saing”, KI 2024 menjadi pengingat bahwa seluruh masyarakat jasa konstruksi dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perubahan industri konstruksi yang begitu cepat demi mencapai keberhasilan dan keberlanjutan proyek konstruksi di masa kini dan masa depan serta mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

"Industri konstruksi harus agile dalam merespon perkembangan teknologi, perubahan regulasi, dan dinamika pasar dengan cepat dan efektif. Kita juga harus mampu beradaptasi untuk menyesuaikan strategi sesuai dengan kondisi yang terus berubah agar dapat tetap kompetitif di tengah persaingan yang semakin ketat," katanya. 

KI 2024 terdiri dari beberapa rangkaian kegiatan yang dimulai sejak bulan Juni 2024 dan puncaknya akan digelar pada 6-8 November 2024 di ICE BSD, Tangerang. Adapun agenda utamanya antara lain konferensi, fair and expo, penghargaan Konstruksi Indonesia 2024, Kompetisi Tenaga Kerja Konstruksi Tingkat Nasional, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) dan Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI), penyusunan Buku Konstruksi Indonesia 2024, serta lomba foto dan video. 

Dengan terselenggaranya event KI 2024 ini diharapkan dapat menciptakan media pertukaran informasi supply and demand dan komunikasi stakeholder jasa konstruksi baik nasional dan internasional, sekaligus menjadi ajang promosi untuk mendorong investasi, kreativitas, teknologi konstruksi, dan kegiatan konstruksi nasional.

"Saya mengajak seluruh masyarakat jasa konstruksi untuk bersama-sama dan berkolaborasi memanfaatkan dan menyemarakkan rangkaian Konstruksi Indonesia 2024 ini sebagai ajang yang produktif dan inspiratif bagi kita semua untuk mendorong industri konstruksi menuju masa depan yang lebih baik," tutup Abdul Muis. 

Turut hadir Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Investasi Canka Amprawati Suryadi Putri, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Dewi Chomistriana, Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstuksi (LPJK) Taufiq Widjoyojo, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Agus Prabowo, para pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian PUPR, para Direktur Utama Perusahaan Penyedia Jasa Konstruksi dan Konsultansi, para Direktur Utama Perusahaan Asuransi dan Perbankan, dan para Direktur Utama Perusahaan Pendukung Industri Konstruksi. (Arianto)

Read More

Bareskrim Ungkap Pengedar Obat Perangsang Impor dari China

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Bareskrim Polri menangkap tiga tersangka peredaran obat perangsang berbahaya yang digunakan untuk pesta seks sesama jenis. Obat tersebut di impor langsung dari China.

“Obat perangsang dengan sebutan ‘poppers‘ didapat dengan cara mengimpor langsung dari China,” kata Dirtipid Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Mukti Juharsa, dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (22/7/2024).

Mukti mengatakan obat perangsang ‘poppers‘ dijual para tersangka melalui platform media sosial dan toko online. Obat berbahaya itu kini sudah diamankan.

“Bahan kimia obat berbahaya atau obat perangsang ‘poppers‘ yang diimpor dari China dipasarkan melalui media sosial,” ucapnya.

Pengungkapan jaringan tersebut dilakukan usai polisi mendapati rencana transaksi obat ‘Poppers‘ di kawasan Bekasi Utara, Jawa Barat.

“Pada tanggal 13 Juli 2024, tim Subdit III berhasil menahan satu tersangka selaku pengedar obat keras Poppers bernama RCL,” jelasnya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, RCL telah mengedarkan obat berbahaya tersebut sejak tahun 2017. RCL mengaku membeli obat itu dengan cara impor kepada sosok E yang berada di negara China.

“Dan disimpan di sebuah rumah yang dijadikan sebagai gudang. Obat perangsang itu biasa digunakan oleh kelompok LGBTQ,” jelasnya.

Polisi kemudian melakukan pengembangan dan menemukan kasus serupa di wilayah Banten. Lewat pengembangan itu, penyidik menangkap dua tersangka berinisial MS dan P selaku pengedar di Banten.

Kedua pelaku diketahui mendapatkan obat berbahaya Poppers dengan cara impor dari L yang merupakan WN China. Setelahnya, obat tersebut dijual lewat media sosial dengan nama samaran ‘hornet‘.

Dalam kasus ini, Bareskrim Polri menyita total 825 obat perangsang popper di lokasi gudang Bekasi Utara dan 844 obat perangsang dari wilayah penangkapan Banten. Tersangka diancam hukuman Pasal 435 UU No 17 tahun 2003 tentang kesehatan, terkait dengan bagian farmasi dengan ancaman penjara maksimal 20 tahun. (Arianto)

Read More

OJK Gelar Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Pinjaman Online

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkolaborasi dengan Komisi XI DPR RI menggelar acara "Temu OJK Bedah Pinjaman Online" di Jakarta, Senin (22/07/2024). Acara ini bertujuan untuk mengantisipasi penyalahgunaan data pribadi dalam pinjaman online (pinjol) ilegal.

Dalam pembukaan acara, Nur Aliem mengucapkan terima kasih kepada para peserta, termasuk blogger, wartawan, dan tokoh masyarakat, yang hadir untuk bersama-sama lebih hati-hati dalam menggunakan data pribadi dan menghindari pinjaman online ilegal.

Di sesi paparan, akademisi Agung Budi Prasetyo, S.T, M.Eng, Ph.D, menyampaikan pandangannya. "Pemerintah perlu meninjau ulang kebijakan terkait pinjaman online karena dampak negatifnya semakin meningkat di Indonesia," ujarnya. Ia menyoroti kasus bunuh diri, perceraian, dan masalah lainnya akibat pinjaman online ilegal.

Agung menggarisbawahi bahwa kurangnya literasi keuangan di daerah-daerah membuat masyarakat mudah terjebak dalam pinjaman online ilegal. "Mereka ini hitungannya dari gali lobang tutup lobang dan tetap untung," jelasnya. Agung mencurigai adanya praktik pencucian uang di balik bisnis pinjaman online ilegal ini.

Lebih lanjut, Agung menjelaskan bahwa mendirikan usaha legal seperti bank konvensional membutuhkan modal besar dan proses perizinan yang ketat. "Namun, pinjaman online ilegal tumbuh subur karena prosedurnya yang sangat mudah dan tidak sesuai dengan aturan," tambahnya.

Masih kata Agung, bahayanya pinjaman online ilegal yang menawarkan pinjaman tanpa banyak persyaratan. "Pinjaman online ilegal sangat berbahaya, terutama bagi mereka yang minim literasi keuangan," katanya. Banyak korban pinjaman online ilegal adalah guru, karyawan, dan masyarakat yang kurang paham akan risiko yang bakal terjadi.

Bukan cuma itu, Agung juga menyoroti praktik pinjaman yang tidak transparan, di mana jumlah yang diterima seringkali lebih rendah dari yang dijanjikan. "Misalnya, pinjaman satu juta rupiah yang diterima hanya setengahnya," jelasnya.

Kedua narasumber sepakat bahwa pemerintah perlu mengambil langkah tegas untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif pinjaman online ilegal. Edukasi dan literasi keuangan harus ditingkatkan agar masyarakat lebih memahami risiko dan tidak mudah terjebak dalam pinjaman yang merugikan.

Tak ketinggalan, Agung juga mengingatkan tentang dampak negatif pinjaman online ilegal yang dapat mengambil identitas informasi pribadi seperti nomor telepon, alamat, dan data keuangan yang bisa disalahgunakan untuk melakukan penipuan. Data pribadi yang bocor dapat digunakan untuk pelecehan, seperti mengirim pesan spam, melakukan panggilan telepon yang mengganggu, atau menyebarkan informasi pribadi korban di internet.

Kerugian reputasi juga perlu perhatian, di mana penyebaran data pribadi korban secara online bisa merusak reputasi mereka dan menyebabkan kesulitan dalam kehidupan pribadi dan profesional. Data pribadi yang disimpan oleh platform pinjaman online ilegal rentan dicuri oleh hacker, yang bisa menggunakannya untuk kejahatan siber lainnya.

Terlebih, Masalah penagihan yang agresif juga sering terjadi, di mana pelaku pinjaman online ilegal menggunakan cara penagihan yang agresif untuk menekan korban agar segera membayar hutang. Mereka bisa melakukan panggilan telepon yang mengganggu, mengirim pesan ancaman, atau bahkan mengunjungi rumah korban secara langsung.

Jika Anda menjadi korban penyalahgunaan data pribadi dalam pinjaman online ilegal, segera laporkan ke pihak berwenang dan hubungi lembaga perlindungan konsumen.

Reporter: Lakalim Adalin  

Editor: Arianto

Read More

Kunjungi Mahkamah Agung, AHY Harapkan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan di _Back Up_ Penuh

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus berupaya menyelesaikan konflik dan sengketa pertanahan yang terjadi di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, dibutuhkan dukungan dan kerja sama berbagai pihak, termasuk dari Mahkamah Agung.

“Kami bermohon tentunya kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung dan jajaran termasuk yang ada di pusat dan daerah. Kita ingin agar penanganan sengketa dan konflik pertanahan ini benar-benar di _back up_ penuh oleh sistem peradilan yang juga _prudent_, transparan, akuntabel, dan adil,” ucap Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) usai pertemuan di Kantor Mahkamah Agung Jakarta, Senin (22/07/2024).

Menurut Menteri AHY, konflik dan sengketa yang terjadi seringkali diperkeruh dengan adanya perbedaan persepsi dan definisi. Maka dari itu, Menteri AHY dan Ketua Mahkamah Agung, M. Syarifuddin dalam kesempatan ini menyepakati bahwa pihak yang menangani konflik pertanahan harus tersertifikasi.

“Kami sepakat akan segera merealisasikan kerja sama dalam bentuk sertifikasi. Sertifikasi bagi hakim-hakim yang khusus dipersiapkan untuk menangani kasus-kasus pertanahan, ini penting sekali karena spesifik, isunya spesifik, ilmu dan pengalamannya juga harus dipersiapkan dengan sebaik mungkin. Oleh karena itu, modul-modul sedang dirumuskan dengan baik,” ungkap Menteri ATR/Kepala BPN.

Ke depan, rencananya akan diselenggarakan _workshop_ untuk diklat dan studi kasus terkait isu-isu pertanahan. “Mudah-mudahan ini akan menyelesaikan banyak masalah dan pada akhirnya tidak ada yang menjadi korban karena tidak diperlakukan secara adil, dan sebaliknya kita benar-benar bisa menuntaskan segala sengketa dan isu pertanahan,” pungkas Menteri AHY. 

Dalam kunjungan ini, Menteri AHY didampingi oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni beserta para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. (Arianto)

Read More

Danrem 031/Wira Bima Kunker Ke Koramil 05/KK

Duta Nusantara Merdeka | Kampar

Komandan Korem 031/Wira Bima Brigjen TNI Dany Rakca, S.A.P., M.Han., di dampingi Pasi Bin Wanwil 031/Wb Mayor Inf Marwan parapat, Dantim Intel Rem 031/Wb Mayor Inf Zulkarnaen, melaksanakan Kunjungan Kerja ke Wilayah Koramil 05/KK dalam rangka pengecekan kesiapan rencana kegiatan TMMD Ke 121 yang akan dilaksanakan di Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar, Senin (22/7/2024).

Setelah menerima penjelasan dari Dandim 0313/KPR di Makoramil 05/KK Danrem 031/WB beserta rombongan meninjau langsung ke lokasi pelaksanaan TMMD di Desa Tanjung Belit Selatan baik sasaran fisik maupun sasaran non fisik. 

Kegiatan peninjauan TMMD ini merupakan kegiatan untuk melihat kesiapan Pra Pelaksanaan TMMD ke 121. Dimana kegiatan TMMD merupakan program kegiatan TNI - AD untuk kesejahteraan masyarakat yang ada Di Desa Tanjung Belit Selatan Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar.

Dalam kesempatan tersebut, Komandan Kodim (Dandim) 0313/KPR, Letkol Inf Setiawan Hadi Nugroho,S.H., M.I.P selaku Komandan Satuan Tugas (Dansatgas) TMMD Ke-121 Letkol Inf Setiawan Hadi Nugroho,S.H.,M.I.P  menyampaikan bahwa kedatangan Danrem 031/WB adalah untuk melihat secara langsung bagaimana pelaksanaan kegiatan Pra TMMD dilapangan, serta untuk memberikan masukan sebagai bahan peningkatan dalam pelaksanaan TMMD yang sedang dilaksanakan maupun yang akan datang," ujarnya.

Sementara itu, Danrem 031/WB mengatakan melalui kegiatan TMMD, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam tugas pokoknya selain Operasi Militer Perang (OMP) melaksanakan tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP) seperti membantu Pemerintah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan wawasan kebangsaan dan kesadaran bela negara, membantu percepatan pembangunan dan menjaga Kamtibmas di pedesaan dalam rangka mewujudkan Ketahanan Nasional yang mantap di segala bidang kehidupan masyarakat.

Danrem 031/WB juga mengatakan, “Dalam pelaksanaan TMMD kali ini marilah kita bersama-sama bergotong royong untuk saling membantu untuk menyukseskan program TMMD ke-121 agar hasil pelaksanaan TMMD dapat dimanfaatkan dan dinikmati oleh masyarakat dalam jangka panjang dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta kemanunggalan TNI bersama masyarakat. 

Turut hadir dalam kegiatan Pasi bin wanwil 031/Wb Mayor Inf Marwan parapat, Dantim Intel Rem 031/Wb Mayor Inf Zulkarnaen, Danramil 05/Kk Mayor Inf I M Samosir, Danunit 0313/Kpr Lettu Czi Kontahan, Pasiter 0313/Kpr lettu Inf Dedi Amd, Para staf dan anggota Koramil 05/Kk, Para anggota unit intel kodim 0313/Kpr, Para Persit Koramil 05/Kk. (Arianto)

Read More

Polisi Kerahkan 1.231 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Patung Kuda Monas

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta Pusat  

Polri mengerahkan sebanyak 1.221 personel gabungan guna mengamankan unjuk rasa beberapa elemen masyarakat di Kawasan Patung Kuda Monas Jakarta Pusat dan sekitarnya.

"Untuk pengamanan aksi elemen masyarakat di bundaran Patung Kuda Monas dan sekitarnya, kami melibatkan sejumlah 1.231 personel gabungan," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Polisi Susatyo Purnomo Condro di Jakarta, Senin (22/7/2024).

Personel gabungan tersebut dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI dan instansi terkait personel nantinya akan ditempatkan di sejumlah titik sekitar Bundaran Patung Kuda Monas hingga depan Istana Negara.

Selain itu, pengamanan juga dilakukan untuk mengantisipasi dengan menyiapkan sejumlah personel untuk melakukan pengamanan dan mencegah massa aksi masuk ke dalam Istana Negara.

Sedangkan pengalihan arus lalu lintas di sekitar bundaran Patung Kuda Monas dan beberapa lokasi lain bersifat situasional.

Susatyo menyebut, rekayasa arus lalu lintas akan diberlakukan melihat perkembangan dinamika situasi di lapangan.

"Apabila jumlah massanya tidak banyak, lalu lintas normal seperti biasa. Kita lihat nanti jumlah massanya, bila nanti di sekitaran bundaran Patung Kuda Monas itu massanya cukup banyak dan eskalasi meningkat, maka arus lintas yang akan mengarah ke jalan Merdeka Barat akan dialihkan," ujar Susatyo.

Selain itu, Susatyo mengingatkan kepada seluruh personel yang terlibat pengamanan selalu bertindak persuasif, tidak memprovokasi dan terprovokasi, mengedepankan negosiasi, pelayanan yang humanis serta menjaga keamanan dan keselamatan.

Susatyo juga mengimbau kepada para koordinator lapangan (korlap) dan orator untuk melakukan orasi dengan santun dan tidak memprovokasi massa.

"Lakukan unjuk rasa dengan damai, tidak memaksakan kehendak, tidak anarkis dan tidak merusak fasilitas umum. Hormati dan hargai pengguna jalan yang lain yang akan melintas di bundaran Patung Kuda Monas dan beberapa lokasi lain," ucap Susatyo.

"Personel yang terlibat pengamanan tidak ada yang membawa senjata api, hormati dan hargai saudara kita yang akan menyampaikan pendapatnya di muka umum dengan humanis dan profesional," tutup Susatyo. (Arianto)

Read More

Pekanbaru Darurat Mafia BBM Ilegal, DPP SPKN Minta Kapolda Tindak Tegas

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Di tengah upaya pemerintah yang serius dalam menekan inflasi, Polda Riau juga gencar memberantas segala bentuk kejahatan, mulai dari kasus narkoba, judi togel, judi gelanggang permainan (gelper), kriminalitas, hingga mafia BBM dan Galian C. Namun, kondisi di Pekanbaru masih jauh dari kata aman.

Sekjen DPP SPKN, Romi Frans, mengungkapkan keprihatinannya pada Kamis, (20/07/2024), di kantor DPP SPKN Pekanbaru. Menurutnya, Pekanbaru saat ini dalam keadaan darurat akibat aktivitas mafia BBM ilegal.

"Kami sangat miris melihat permainan kotor ini. Kami menduga ada oknum yang tidak bertanggung jawab dalam aktivitas penimbunan BBM yang bebas beroperasi tanpa pengawasan dari aparat penegak hukum," ujar Romi Frans.

Hasil investigasi tim DPP SPKN menunjukkan bahwa aktivitas penimbunan bahan bakar minyak (BBM) ilegal marak di Pekanbaru dan sudah berlangsung cukup lama tanpa tindakan nyata dari aparat penegak hukum. Lokasi penimbunan BBM tersebut tersebar di berbagai daerah, seperti di sekitar daerah Kulim, SMP 26 dekat masjid yang dikelola oleh Asep, Ucok, Bangbang, dan Epis, serta beberapa gudang di sekitar Tenayan Raya dan Kulim. Gudang BBM di kilometer 19 sebelah masjid Gunung Baru dan di Jalan Muda Raya dikelola oleh Napi, sementara penimbunan BBM di Jalan Pesantren dikelola oleh si Ragar.

Romi Frans menekankan bahwa penimbunan BBM merupakan kejahatan ekonomi dan berharap pihak kepolisian, terutama Polsek Tenayan Raya dan Kulim, dapat mengambil tindakan nyata terhadap para mafia BBM. Ia menegaskan bahwa Polda Riau sangat serius dalam memberantas kejahatan seperti narkoba, judi togel, gelper, serta mafia BBM, CPO, dan Galian C.

Lebih lanjut, Romi Frans juga mengungkapkan rencana untuk berkoordinasi dengan pihak PERTAMINA dan Polda Riau, serta membuat laporan tertulis lengkap dengan titik lokasi aktivitas BBM ilegal tersebut. Langkah ini dilakukan agar penimbunan BBM liar di sekitar Tenayan Raya dan Kulim, serta lokasi lainnya di Pekanbaru, dapat ditutup tanpa terkecuali.

Editor: Arianto 

Read More