Plt Lurah Lembah Damai Dilaporkan ke Ombudsman Riau

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Pelaksana Tugas (Plt) Lurah Lembah Damai, Indra Gafur, dilaporkan ke Ombudsman RI Perwakilan Riau atas dugaan maladministrasi pembatalan SKGR milik warga di Pekanbaru, Senin (9/2/2026). 

Laporan tersebut berkaitan dengan pembatalan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Elsih Rahmayani (73), warga Lembah Damai, yang dinilai dilakukan tanpa prosedur hukum yang sah. 

Ketua Umum Yayasan Jaga Riau Indonesia, Hasaran Syahputra Pane yang akrab disapa Alan Pane, menyatakan laporan itu disertai dokumen pendukung, bukti administrasi, serta kronologi peristiwa yang dinilai menunjukkan adanya rekayasa dalam proses pembatalan SKGR.

“Ini bukan sekadar kesalahan administrasi. Kami menduga ada rekayasa yang melibatkan manipulasi dokumen dan penyalahgunaan kewenangan,” kata Alan. 

Ia menegaskan pihaknya siap membuka seluruh data untuk diperiksa Ombudsman secara transparan.

Menurut Alan, surat pembatalan SKGR tersebut diduga tidak tercatat dalam register resmi kecamatan dan tidak ditemukan dalam arsip administrasi pemerintahan. Selain itu, penerbitannya disebut tidak diketahui atasan struktural terkait.

Yayasan juga menemukan indikasi pemunduran tanggal penerbitan dokumen atau backdate, yang dinilai memperkuat dugaan adanya rekayasa administratif dalam kasus tersebut.

Alan menilai perkara ini berpotensi berkaitan dengan kepentingan lahan yang berada di kawasan terdampak proyek jalan tol. Kondisi itu, menurutnya, membuka kemungkinan adanya konflik kepentingan hingga dugaan praktik mafia tanah.

“Korban adalah warga lanjut usia. Negara seharusnya hadir melindungi hak masyarakat kecil, bukan justru diduga terlibat dalam proses yang merugikan mereka,” ujarnya.

Selain itu, Yayasan Jaga Riau Indonesia juga menyoroti rekam jejak pejabat yang dilaporkan. 

Indra Gafur disebut pernah terlibat dalam perkara penerbitan SKGR di atas lahan yang telah memiliki putusan hukum tetap Mahkamah Agung Nomor 2048 K/PDT/2019 tertanggal 14 Agustus 2019.

Perkara tersebut terjadi saat yang bersangkutan masih menjabat sebagai Kepala Seksi Pemerintahan (Kasipem) Kecamatan Rumbai.

Alan menegaskan pihaknya tidak menutup kemungkinan membawa kasus ini ke ranah pidana apabila ditemukan unsur pemalsuan dokumen, penyalahgunaan kewenangan, maupun indikasi tindak pidana korupsi.

“Kami akan mengawal perkara ini sampai tuntas. Jika terbukti ada pelanggaran hukum, maka proses pidana harus berjalan,” katanya.

Sementara itu, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Riau melalui Kepala Asisten Pemeriksaan dan Verifikasi Laporan menyatakan pengaduan tersebut telah diterima pada Selasa (10/2/2026) dan kini tengah menjalani proses verifikasi formil dan materil.

“Jika laporan memenuhi syarat dan masuk kewenangan Ombudsman, akan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan. Bila ada kekurangan data, kami akan berkoordinasi dengan pelapor,” ujarnya.

Penulis Lakalim Adalin 

Editor Arianto 

Read More

APINDO Siap Dukung Prabowo Perluas Lapangan Kerja Nasional

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Asosiasi Pengusaha Indonesia menyatakan kesiapan mendukung agenda Presiden Prabowo Subianto memperluas lapangan kerja dan memperkuat industrialisasi nasional dalam audiensi di Hambalang, Bogor, Senin (9/2).

Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menyatakan komitmennya mendukung visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan penciptaan lapangan kerja dan mendorong industrialisasi nasional.

Komitmen tersebut disampaikan langsung Ketua Umum APINDO, Shinta W. Kamdani, dalam audiensi antara Presiden dan perwakilan pengusaha yang tergabung dalam APINDO di kediaman pribadi Presiden di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (9/2).

Menurut Shinta, pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan dunia usaha, sejalan dengan semangat Indonesia Incorporated dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Audiensi itu dihadiri pengusaha dari berbagai sektor. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo mengapresiasi peran dunia usaha yang terus menjunjung nilai Bhinneka Tunggal Ika sebagai fondasi membangun iklim usaha yang sehat dan kolaboratif.

Keberagaman, menurut Presiden, merupakan kekuatan strategis yang mendorong inovasi, meningkatkan produktivitas, sekaligus memperkuat persatuan nasional dalam menghadapi tantangan ekonomi global.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo mengajak dunia usaha untuk bersama-sama menciptakan lapangan kerja baru di berbagai sektor padat karya, mulai dari industri tekstil, garmen, alas kaki, furnitur, hingga makanan dan minuman.

Presiden juga mengapresiasi kontribusi dunia usaha yang selama ini telah menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar di sektor-sektor tersebut dan menegaskan pentingnya keberlanjutan penciptaan pekerjaan.

“Arahan Presiden untuk memperluas lapangan kerja menjadi dorongan kuat bagi dunia usaha. APINDO siap mengambil peran aktif dalam memperluas kesempatan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” kata Shinta dalam keterangan tertulis, Selasa (10/2).

Menurut Shinta, penciptaan lapangan kerja membutuhkan kerja sama erat antara pemerintah dan dunia usaha. APINDO, kata dia, siap berkolaborasi mendorong investasi, meningkatkan kapasitas produksi, serta membuka lebih banyak kesempatan kerja di berbagai daerah.

Ia menekankan, dunia usaha membutuhkan peran aktif pemerintah dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja, tidak semata berfokus pada aspek pengupahan, agar kebijakan ketenagakerjaan mampu menciptakan iklim investasi yang sehat dan berdaya saing.

“Peningkatan daya saing nasional tidak hanya bertumpu pada perjanjian perdagangan, tetapi juga pembenahan struktural di dalam negeri. Debottlenecking regulasi, perizinan, logistik, dan biaya produksi menjadi kunci,” ujarnya.

APINDO menegaskan dukungannya terhadap kebijakan Presiden Prabowo dalam memperkuat industrialisasi nasional, yang diyakini akan memberikan manfaat bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

“Penguatan industrialisasi nasional adalah langkah strategis untuk menciptakan nilai tambah, memperluas lapangan kerja, dan memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia,” pungkas Shinta.

Penulis Lakalim Adalin 

Editor 

Read More

Menko Polkam Dorong Sinergi Pusat–Daerah Lewat Forum DPD RI

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago menegaskan pentingnya penguatan komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah agar kebijakan nasional berjalan selaras dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Penegasan itu disampaikan Djamari saat memimpin Rapat Konsultasi antara Pimpinan dan Anggota DPD RI Sub Wilayah Barat II dengan Kemenko Polkam di Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Menurut Djamari, Kemenko Polkam tidak memiliki struktur organisasi hingga ke tingkat daerah, sehingga membutuhkan peran strategis DPD RI sebagai penghubung arus informasi antara pusat dan daerah.

Ia menilai DPD RI memiliki posisi penting dalam menyampaikan kebijakan pemerintah pusat kepada daerah, sekaligus membawa aspirasi dan persoalan faktual daerah ke tingkat nasional.

Menko Polkam juga menyoroti tantangan komunikasi di era digital, khususnya maraknya hoaks dan ujaran kebencian yang berpotensi menimbulkan disinformasi serta kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Dalam konteks tersebut, forum komunikasi resmi dinilai efektif untuk memastikan informasi tersampaikan secara tepat dan memperkuat koordinasi antarlembaga dalam menindaklanjuti persoalan daerah.

Djamari menegaskan, komunikasi yang terputus berisiko membuat kebijakan pemerintah tidak berjalan efektif di lapangan. Tanpa alur informasi yang baik, tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat sulit tercapai.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPD RI Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas menyampaikan bahwa kunjungan tersebut bertujuan membawa aspirasi nyata dari daerah sekaligus memperkuat hubungan kelembagaan.

DPD RI, kata GKR Hemas, memandang komunikasi yang lebih erat diperlukan agar kebijakan pemerintah pusat dapat dipahami secara utuh di daerah, serta kondisi lapangan cepat terpantau.

Dalam rapat tersebut, DPD RI memaparkan sejumlah isu strategis hasil penyerapan aspirasi masyarakat, mulai dari sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah hingga potensi kerawanan sosial dan politik.

Isu lain yang turut disorot mencakup penguatan sistem peringatan dini, konflik agraria dan sumber daya alam, akurasi data kependudukan, serta keamanan informasi dan perlindungan data pribadi.

Kejahatan siber dan dinamika ruang digital juga menjadi perhatian bersama, mengingat dampaknya terhadap stabilitas sosial dan keamanan nasional.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Kemenko Polkam menyatakan akan menindaklanjutinya melalui rekomendasi kebijakan dan langkah terkoordinasi lintas sektor.

GKR Hemas juga menekankan pentingnya tindak lanjut konkret, termasuk dukungan pemerintah terhadap sejumlah RUU prioritas Prolegnas 2026 dan aspirasi terkait pembentukan daerah otonomi baru.

Rapat konsultasi ini diharapkan memperkuat sinergi pusat dan daerah, sekaligus memastikan kebijakan nasional mampu menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat secara lebih efektif.

Penulis Lakalim Adalin 

Editor Arianto 

Read More

Astra Life Luncurkan AVA iPro Terjamin lewat Permata Bank

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

PT Asuransi Jiwa Astra (Astra Life) meluncurkan produk asuransi dwiguna AVA iPro Terjamin melalui kanal bancassurance bersama Permata Bank. Produk ini menawarkan jaminan finansial hingga 15 tahun dengan masa pembayaran premi delapan tahun.

Peluncuran tersebut menjadi penanda 12 tahun kerja sama strategis Astra Life dan Permata Bank, sekaligus memperkuat fokus pengembangan layanan bancassurance dan bisnis ritel di awal 2026.

Bancassurance Business Department Head Astra Life, Heckhel, mengatakan kehadiran AVA iPro Terjamin dirancang sebagai solusi perencanaan keuangan jangka panjang bagi nasabah, khususnya untuk tujuan finansial di masa depan.

Menurut Heckhel, produk ini diharapkan memberi kepastian dana sekaligus ketenangan bagi keluarga, dengan skema manfaat yang terstruktur dan premi yang tetap selama masa pembayaran.

Dari sisi mitra perbankan, Division Head Wealth Management & Consumer Deposit Permata Bank, Ricky Diego Yap, menilai kebutuhan nasabah terhadap produk asuransi terus berkembang, seiring meningkatnya variasi manfaat dan pilihan perlindungan.

Ia menyebut AVA iPro Terjamin memberikan nilai tambah bagi nasabah Permata Bank karena menawarkan perlindungan yang dinilai relevan dengan kebutuhan perencanaan keuangan, serta didukung reputasi Astra Life.

AVA iPro Terjamin merupakan produk asuransi dwiguna dengan pembayaran premi berkala selama delapan tahun, namun memberikan perlindungan dan manfaat finansial hingga 15 tahun masa pertanggungan.

Salah satu keunggulannya adalah manfaat tahapan tahunan terjamin sebesar 12 persen dari premi dengan metode pembayaran tahunan, baik saat tertanggung masih hidup maupun jika risiko meninggal dunia terjadi.

Selain itu, produk ini memberikan jaminan pengembalian premi sebesar 110 persen pada akhir masa pertanggungan, serta kepastian besaran premi yang tidak berubah selama masa pembayaran.

Proses pengajuan diklaim lebih sederhana karena tidak mewajibkan pemeriksaan medis. Nasabah juga diberikan fleksibilitas memilih frekuensi pembayaran premi, mulai dari bulanan hingga tahunan.

Untuk menjamin keamanan, AVA iPro Terjamin telah terdaftar dan memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sesuai ketentuan yang berlaku di industri asuransi jiwa.

Informasi lebih lanjut mengenai fitur, syarat, dan ketentuan produk ini dapat diperoleh melalui kantor cabang Permata Bank atau layanan resmi Astra Life.

Penulis Lakalim Adalin 

Editor Arianto 

Read More

PASTI Bongkar Dugaan Diskriminasi Anak di SD Kalam Kudus Sorong

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Perhimpunan Persatuan Aksi Solidaritas untuk Transparansi dan Independensi (PASTI) Indonesia menggelar konferensi pers di Jakarta, Selasa (10/2/2026), menyoroti dugaan skandal pendidikan di SD Kalam Kudus Sorong, Papua Barat Daya.

Dalam forum tersebut, PASTI Indonesia menilai kasus ini bukan sekadar sengketa sekolah, melainkan rangkaian panjang dugaan penyalahgunaan kewenangan, diskriminasi anak, hingga pembiaran aparat penegak hukum.

Juru bicara PASTI Indonesia, Lex Wu, menyampaikan bahwa seorang siswa sekolah dasar di Kota Sorong diduga dikeluarkan dari sekolah akibat konflik antara orang tua dan pihak yayasan.

Anak tersebut disebut menjadi korban setelah ayahnya, Johanes Anggawan, mempertanyakan transparansi pembangunan Gereja Kalam Kudus Sorong yang nilainya disebut mencapai lebih dari Rp10 miliar sejak 2018.

Menurut Lex Wu, pembangunan tersebut dijalankan tanpa keterbukaan Rencana Anggaran Biaya maupun Laporan Pertanggungjawaban, sehingga kritik orang tua justru dibalas dengan sentimen personal.

Sentimen itu, kata dia, berujung pada tindakan diskriminatif terhadap anak berusia sembilan tahun, Marisca Karyn Anggawan, yang dikeluarkan secara sepihak dari SD Kalam Kudus Sorong.

Tak hanya dikeluarkan, Karyn juga dilaporkan ditolak saat pendaftaran ulang dan mengalami penahanan data Dapodik, sehingga kehilangan hak mengikuti Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK).

PASTI Indonesia mengungkap hasil pemeriksaan psikologis resmi pada Oktober 2025 yang menyatakan Karyn mengalami gangguan stres pascatrauma atau PTSD akibat tekanan dan stigma sosial di lingkungan sekolah.

Dalam asesmen tersebut terungkap dugaan kekerasan psikis oleh seorang guru yang mempermalukan Karyn di hadapan siswa lain saat ibadah sekolah, hingga membuatnya menangis dan mengalami trauma mendalam.

Di saat kondisi psikologis anak memburuk, pihak sekolah justru tampil di ruang publik dengan tudingan bahwa korban malas, sering terlambat, dan kerap absen—narasi yang dinilai sebagai fitnah dan kampanye hitam.

PASTI Indonesia juga menyoroti sikap aparat penegak hukum di Papua Barat Daya. Sejumlah laporan keluarga korban, mulai dari dugaan pelanggaran ITE hingga perlindungan anak, dihentikan penyelidikannya.

Bahkan, laporan intimidasi massa di rumah keluarga disebut ditolak, sementara aparat diduga ikut membangun narasi yang melemahkan posisi korban.

PASTI Indonesia menegaskan kasus ini merupakan ujian serius bagi komitmen perlindungan anak dan reformasi penegakan hukum. Diskriminasi pendidikan, kekerasan psikis, dan fitnah publik terhadap anak, menurut mereka, tidak boleh dibiarkan.

Reporter Lakalim Adalin 

Editor Arianto 

Read More

Menkop Ferry Juliantono Serahkan Penghargaan Top 50 Koperasi Ekspor 2026

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Apresiasi terhadap koperasi dan usaha kecil menengah berorientasi ekspor dinilai penting untuk mendorong pelaku usaha memaksimalkan pasar internasional sekaligus memperkuat daya saing dan kesejahteraan anggota.

Semangat itu menjadi latar penyelenggaraan Top 50 Koperasi dan UKM Ekspor Award 2026 yang digelar Peluang Media Group pada Selasa, 10 Februari 2026, di Auditorium Kementerian Koperasi, Jakarta Selatan.

Ajang ini menghadirkan koperasi dan UKM dari berbagai daerah yang dinilai berhasil menembus pasar ekspor dengan model usaha berkelanjutan dan tata kelola yang konsisten.

Dalam sesi penghargaan, Peluang Media Group memberikan Predikat Grade kepada sejumlah koperasi unggulan, di antaranya Koperasi Kriya Inovasi Mandiri dari Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, serta Koperasi Desa Merah Putih Sidomulyo, Jawa Timur.

Penghargaan serupa juga diberikan kepada Koperasi Petani Kopi Alam Korintji International (Koperasi Alko) dari Kerinci, Jambi, dan Kopindo Ketiara dari Takengon, Aceh Tengah.

Kategori Mayor Eksportir dianugerahkan kepada KSO Apikri, koperasi kerajinan berbasis ekspor asal Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Selain itu, Predikat Excellence diberikan kepada Koperasi Konsumen Kana Lautan Berkat Surabaya, Koperasi Serikat Pekerja Perkebunan Indonesia (Kasperindo) Makassar, dan Kopsen Gunung Luhur Berkah Subang.

Penghargaan Excellence juga diterima Koperasi Agro Niaga Jabung Syariah dari Malang serta Koperasi Baitul Qiradh Baburrayyan dari Takengon, Aceh Tengah.

Seluruh penerima penghargaan menerima sertifikat yang diserahkan langsung oleh Menteri Koperasi Republik Indonesia Ferry Juliantono, didampingi Pemimpin Redaksi Majalah Peluang, Irsyad Muchtar.

Dalam keynote speech-nya, Ferry Juliantono menegaskan apresiasi ini bukan sekadar seremoni, melainkan pengakuan atas koperasi yang mampu meningkatkan kinerja sekaligus membuka akses pasar ekspor.

Ia menjelaskan keterlambatannya hadir karena baru meresmikan pusat distribusi atau agregator koperasi di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, yang mendukung operasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih.

Menurut Ferry, pembangunan fisik gudang, gerai, dan sarana pendukung Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih kini tengah berlangsung di puluhan lokasi dan ditargetkan siap operasional mulai April 2026.

Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dirancang memiliki fungsi ritel sembako, klinik dan apotek, pergudangan, logistik, pembiayaan, hingga menjadi penampung hasil produksi masyarakat desa.

Model ini, kata Ferry, memungkinkan koperasi desa berperan sebagai off-taker, sekaligus instrumen distribusi program pemerintah agar lebih tepat sasaran.

Ia membuka peluang kolaborasi bagi koperasi yang telah mapan untuk menjadi hub, agregator, atau pusat distribusi yang menopang operasional koperasi desa di setiap kabupaten dan kota.

“Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih harus kita perlakukan sebagai entitas bisnis yang sehat, profit-driven, dan dikelola profesional,” ujar Ferry.

Ia juga menyoroti pentingnya memperkuat rantai pasok domestik agar produk ekspor tidak bergantung pada bahan pendukung impor, sekaligus mendorong koperasi memproduksi barang bernilai tambah.

Ke depan, Kementerian Koperasi akan memprioritaskan pembiayaan sektor produktif serta membuka ruang lebih luas bagi koperasi dan UKM untuk mengisi pasar domestik dan ekspor secara beriringan.

Ferry menilai koperasi memiliki posisi strategis dalam membangun ekonomi berbasis kebersamaan, sekaligus menjadi alternatif penciptaan lapangan kerja bagi generasi muda.

Melalui ajang ini, diharapkan koperasi dan UKM tidak hanya berani tampil, tetapi juga membangun kolaborasi yang kuat untuk naik kelas dan berdaya saing global.

Reporter Lakalim Adalin 

Editor Arianto 

Read More

KANA Group Perkuat Ekspor Gula Merah, Raih Top 50 UKM

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

KANA Group meraih Top 50 Koperasi dan UKM Ekspor Award 2026 di Auditorium Kementerian Koperasi, Jakarta, Selasa (10/2/2026).

KANA Group mencatat capaian penting di tingkat nasional setelah masuk dalam jajaran penerima Top 50 Koperasi dan UKM Ekspor Award 2026. Penghargaan ini diberikan atas kinerja ekspor dan model usaha koperasi yang dinilai berkelanjutan.

Penghargaan diserahkan di Auditorium Kementerian Koperasi dan UKM, Jakarta, Selasa (10/2/2026). KANA Group dinilai konsisten mengembangkan usaha berbasis koperasi dengan orientasi pasar internasional.

Pimpinan Peluang Media Group, Irsyad Muchtar, menyebut Koperasi Kana sebagai salah satu koperasi yang menarik perhatian. Menurutnya, koperasi tersebut memiliki fasilitas produksi sendiri dan telah lama berfokus pada pasar ekspor.

“Banyak pihak kaget karena koperasi ini punya pabrik. Mereka memproduksi gula merah, kecap, dan sejak lama bermain di pasar ekspor,” ujar Irsyad dalam sesi wawancara di sela acara.

Irsyad menambahkan, KANA Group kemudian mulai memperluas pasar domestik. Salah satu langkahnya ditandai dengan peluncuran produk minuman sarang burung walet bermerek Shaucha, yang diperkenalkan ke pasar nasional.

Jonathan Danang Wardhana, President Commissioner KANA Group sekaligus Ketua Umum Koperasi Kana, mengatakan distribusi produk Shaucha saat ini masih difokuskan di Surabaya dan wilayah Jawa Timur.

“Untuk sementara distribusi di Surabaya. Targetnya sekitar Agustus kami mulai masuk ke Jakarta, lalu bertahap ke wilayah Jawa,” kata Danang.

Ia menegaskan seluruh produk tersebut merupakan hasil produksi koperasi. Menurutnya, koperasi mampu menghasilkan produk yang kompetitif dan relevan dengan selera pasar, termasuk generasi muda.

“Kami ingin membangun citra bahwa koperasi itu setara dengan badan usaha lain. Bedanya, dampaknya langsung dirasakan anggota koperasi,” ujarnya.

Koperasi Kana berbasis di Surabaya dan memiliki aktivitas ekspor utama pada komoditas gula merah dan cengkeh. Selain itu, koperasi ini juga mulai merambah produksi minuman kaleng.

Pasar ekspor Koperasi Kana saat ini mencakup China, Hong Kong, Vietnam, dan Kamboja. Seluruh fasilitas produksi gula merah dimiliki langsung oleh koperasi, sementara anak perusahaan berbadan hukum PT tetap berada di bawah kepemilikan koperasi.

Danang menjelaskan, Koperasi Kana memiliki delapan anak perusahaan dengan beragam produk, mulai dari air mineral, minuman energi, minuman sarang burung walet, hingga komoditas gula dan cengkeh.

Keunggulan utama produk Koperasi Kana, lanjut Danang, terletak pada fokus kesehatan. “Kami mengembangkan produk yang lebih sehat, baik dari bahan baku maupun prosesnya,” katanya.

Dengan penghargaan ini, KANA Group berharap koperasi semakin dikenal masyarakat luas dan mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi para anggotanya.

Reporter Lakalim Adalin 

Editor Arianto 

Read More

Tenun Lurik Prasojo Klaten Sabet Top 50 UKM Ekspor 2026

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pemilik Tenun Lurik Prasojo Klaten, Maharani Setyawan, meraih Top 50 Koperasi dan UKM Ekspor Award 2026 di Auditorium Kementerian Koperasi, Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Tenun Lurik Prasojo dari Klaten, Jawa Tengah, mencatat pencapaian penting di tingkat nasional. Usaha tekstil tradisional ini masuk dalam daftar penerima Top 50 Koperasi dan UKM Ekspor Award 2026.

Pemilik Tenun Lurik Prasojo, Maharani Setyawan, SE, mengatakan penghargaan ini menjadi bukti bahwa kain tradisional mampu bertahan dan berkembang di era modern.

“Kami dari Tenun Lurik di Klaten ingin menunjukkan bahwa kain tradisional bisa naik kelas. Tenun lurik tetap bisa hidup dan relevan di masa sekarang,” ujar Maharani kepada awak media usai acara.

Ia menjelaskan, Tenun Lurik Prasojo telah berdiri sejak 1950 dan kini dikelola oleh generasi ketiga. Dari awalnya hanya berfokus pada produksi pabrik, usaha ini mulai merambah sektor ritel dan pasar ekspor.

“Kami sudah ekspor ke Thailand. Selain itu, kami juga membawa lurik ke Indonesia Global Halal Fashion dengan menggunakan benang bersertifikat halal,” katanya.

Dalam pengembangan usaha, Tenun Lurik Prasojo juga telah dikukuhkan sebagai holding UMKM. Langkah ini membuka peluang pasar yang lebih luas bagi para pengrajin yang berada di bawah naungan mereka.

Showroom dan pabrik Tenun Lurik Prasojo saat ini berlokasi di Klaten dan berada dalam satu kawasan. Belum ada cabang di daerah lain, namun distribusi dilakukan melalui penjualan langsung dan marketplace digital.

Harga kain lurik produksi Prasojo bervariasi. Produk dijual mulai dari Rp40.000 per meter, dengan pilihan lurik katun, lurik berbahan benang bersertifikat halal, hingga lurik batik. Harga tertinggi mencapai Rp295.000 per meter.

Maharani berharap tenun dapat digunakan lebih luas di Indonesia, baik oleh instansi pemerintah, sekolah, maupun masyarakat umum. Menurutnya, peningkatan pemakaian akan mendorong pertumbuhan seluruh tenun nusantara, bukan hanya lurik.

Tenun Lurik Prasojo sebelumnya juga menerima Penghargaan Upakarti dari Istana Negara pada 2012. Selain itu, usaha ini pernah mendapatkan dukungan pembiayaan dari LPDB Kementerian Koperasi, mengingat sektor usahanya menyerap banyak tenaga kerja.

Saat ini, Tenun Lurik Prasojo mempekerjakan sekitar 250 tenaga kerja dan melibatkan banyak UMKM di luar pabrik. Sejak pandemi, pemasaran digital menjadi fokus baru dan kini berjalan beriringan dengan penjualan offline yang kembali ramai.

Reporter Lakalim Adalin 

Editor Arianto 

Read More

Ramantha Kitchen Bitung Raih Top 50 UKM Ekspor 2026

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

PT Ramantak Kawanua Indonesia melalui Ramantha Kitchen asal Bitung, Sulawesi Utara berhasil meraih Top 50 Koperasi dan UKM Ekspor Award 2026 di Auditorium Kementerian Koperasi, Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Apresiasi ini diberikan di Auditorium Kementerian Koperasi sebagai pengakuan atas konsistensi perusahaan dalam menembus pasar internasional. Ramantha Kitchen dinilai sukses membawa produk lokal Sulawesi Utara bersaing di level global.

Owner PT Ramantak Kawanua Indonesia, Margareta Kakante, mengatakan apresiasi ini menjadi pengakuan atas konsistensi usaha yang dirintis dari daerah. Ia menekankan pentingnya ketekunan membangun kualitas produk sejak awal.

“Saya berasal dari Kota Bitung, Sulawesi Utara. Produk kita ada abon ikan cakalang, abon ikan tuna, sambal ikan, dan juga keripik pisang,” ujar Margareta kepada awak media usai acara.

Margareta menjelaskan, produk andalan Ramantha Kitchen adalah olahan hasil laut, khususnya abon ikan. Produk tersebut telah menembus pasar ekspor, terutama ke Timor Leste, dan saat ini tengah dalam proses perluasan ke China.

“Untuk China, kami sedang mengurus registrasi GACC. Prosesnya berjalan dan mudah-mudahan segera terealisasi,” kata Margareta.

Ia menyebutkan, volume ekspor yang telah dikirim mencapai 4,2 ton abon ikan. Pengiriman dilakukan berbasis proyek, bukan rutin bulanan.

“Pengiriman itu merupakan bagian dari bantuan kemanusiaan bidang kesehatan dari sebuah yayasan. Produk abon ikan kami digunakan untuk dibagikan kepada anak-anak di Timor Leste,” ujarnya.

Selain abon ikan tuna dan cakalang, Ramantha Kitchen juga memproduksi berbagai varian sambal ikan khas Sulawesi Utara. Di antaranya sambal roa khas Manado, sambal cakalang asap, dan sambal tuna.

Margareta berharap penghargaan ini dapat membuka peluang lebih luas bagi produk lokal Bitung agar semakin dikenal masyarakat nasional sekaligus memperkuat daya saing ekspor.

“Saya ingin usaha ini semakin dikenal, tidak hanya nasional tetapi juga lebih banyak diminati pasar ekspor,” katanya.

Saat ini, Ramantha Kitchen beroperasi sebagai PT perorangan UMKM dengan pemasaran nasional melalui jaringan Market City dan platform digital. Produk tersedia di berbagai marketplace serta media sosial resmi Ramantha Kitchen.

Reporter Lakalim Adalin 

Editor Arianto 

Read More

Top 50 Koperasi dan UKM Ekspor 2026, Dari Desa ke Pasar Global

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Peluang Media Group menggelar Top 50 Koperasi dan UKM Ekspor Award 2026 sebagai bentuk apresiasi bagi koperasi dan usaha kecil menengah yang berhasil menembus pasar internasional.

Acara berlangsung Selasa, 10 Februari 2026, pukul 10.00–13.00 WIB di Auditorium Kementerian Koperasi, Jakarta Selatan, dan dihadiri pelaku koperasi, UKM, serta perwakilan pemerintah.

Pimpinan Peluang Media Group, Irsyad Muchtar, mengatakan proses penilaian dilakukan sejak Oktober 2025 dengan pendekatan ketat, berlapis, dan berbasis praktik ekspor nyata.

Ia mencontohkan kisah Tiara, perempuan desa yang memulai usaha kopi dari pasar tradisional, berani berangkat ke Belanda pada 2012, tanpa kemampuan bahasa asing, hingga kini menjadi rujukan koperasi kopi berorientasi ekspor.

“Orang-orang seperti inilah yang kami undang hari ini. Mereka melawan keadaan yang awalnya dianggap tidak mungkin,” ujar Irsyad dalam sambutannya.

Irsyad menjelaskan, dari penelusuran awal ditemukan 135 koperasi berorientasi ekspor. Namun setelah disaring, sebagian besar gugur karena tidak memenuhi kriteria, termasuk praktik jasa titip.

Peluang Media Group kemudian menetapkan 80 koperasi besar untuk pemetaan awal. Setelah verifikasi lanjutan, jumlah tersebut dipersempit menjadi 50 koperasi dengan rekam jejak ekspor jelas.

Pelaksanaan di Kementerian Koperasi, kata Irsyad, dimaksudkan sebagai laporan terbuka kepada pemerintah bahwa koperasi ekspor benar-benar ada dan bekerja di lapangan.

Namun dalam prosesnya, tidak sedikit koperasi yang mengundurkan diri karena kendala teknis dan kesiapan internal. Dari 50 undangan, hanya separuh yang akhirnya hadir.

“Ini soal nyali. Banyak koperasi mampu, tapi belum berani tampil,” kata Irsyad, menekankan tantangan mental dan tata kelola.

Salah satu sorotan datang dari Koperasi Desa Merah Putih Jati Mulyo, Jember, Jawa Timur, yang pada November 2025 mengekspor 20 ton kopi ke Mesir senilai sekitar Rp12 miliar.

Koperasi hasil penggabungan tersebut direncanakan memperluas ekspor ke Brunei dan Australia, sejalan dengan dorongan kolaborasi koperasi yang digaungkan pemerintah.

Irsyad juga menyinggung capaian ekspor UKM nasional yang masih terbatas, sekitar 2.700 pelaku dengan nilai Rp2,1 triliun, jauh di bawah potensi.

Melalui ajang ini, Peluang Media Group berharap koperasi dan UKM berani berkolaborasi, profesional, dan keluar dari ketergantungan bantuan, menuju ekosistem bisnis berkelanjutan.

Reporter Lakalim Adalin 

Editor Arianto 

Read More

HPN 2026, Pemerintah Tegaskan Peran Pers Perkuat Ekonomi Bangsa

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya menghadiri puncak Hari Pers Nasional 2026 di Serang, Banten, Senin (9/2), menegaskan dukungan pemerintah terhadap peran strategis pers.

Puncak Hari Pers Nasional 2026 menjadi panggung penegasan peran pers sebagai pilar demokrasi dan penggerak ekonomi, seiring komitmen pemerintah memperkuat ekosistem informasi yang sehat.

Teuku Riefky menegaskan dukungan pemerintah terhadap peran strategis pers dalam menjaga demokrasi sekaligus mendorong pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Hari Pers Nasional 2026 mengusung tema Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat, yang dimaknai sebagai pengakuan atas kontribusi pers dalam kebebasan berekspresi, informasi berimbang, dan kontrol sosial.

Pers dinilai memiliki peran penting dalam membangun literasi publik lintas sektor, termasuk memperkuat pemahaman masyarakat terhadap ekonomi kreatif dan transformasi digital.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyebut jurnalisme sebagai motor penggerak bangsa yang tak terpisahkan dari kepentingan nasional.

Ia menekankan, cara kerja pers, penjagaan nilai, serta tanggung jawab sejarah menentukan arah masa depan demokrasi dan stabilitas sosial Indonesia.

Muhaimin mengingatkan, lebih dari 80 persen penduduk Indonesia telah terhubung dengan internet, menjadikan sentimen media dan kualitas informasi berpengaruh besar terhadap ekonomi dan kebangsaan.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Ekraf Teuku Riefky Harsya menegaskan pers merupakan mitra strategis dalam mendorong kedaulatan ekonomi berbasis kreativitas.

Menurutnya, kemerdekaan pers yang bertanggung jawab menjadi fondasi bagi tumbuhnya ekosistem ekonomi kreatif yang sehat dan berdaya saing.

Tema HPN 2026, kata Teuku Riefky, menegaskan pentingnya pers profesional dan berintegritas dalam penguatan subsektor penerbitan dan konten digital bernilai tambah.

Pers memiliki irisan kuat dengan ekonomi kreatif, mulai dari proses produksi, pengemasan, hingga distribusi informasi yang kompetitif di ruang digital.

Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Akhmad Munir menilai tema HPN 2026 relevan dengan tantangan industri media saat ini.

Ia memaknai pers sehat sebagai pers yang profesional, independen, berintegritas, serta berkelanjutan secara ekonomi di tengah disrupsi digital.

Akhmad Munir juga menyoroti tantangan hoaks, kecerdasan buatan, polarisasi sosial, hingga tekanan ekonomi yang menuntut kolaborasi lintas sektor.

Puncak HPN 2026 turut diisi penyerahan berbagai penghargaan jurnalistik sebagai apresiasi atas dedikasi insan pers di Indonesia.

Acara ini dihadiri sejumlah pejabat negara dan tokoh pers nasional, mencerminkan dukungan luas terhadap peran pers dalam kehidupan berbangsa.

Penulis Lakalim Adalin 

Editor Arianto 

Read More

Kampung Hukum 2026, MA Tegaskan Arah Peradilan Terpercaya

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Mahkamah Agung RI kembali menegaskan komitmen membangun peradilan profesional dan berintegritas melalui Kampung Hukum 2026 yang dirancang edukatif, partisipatif, dan berorientasi pelayanan publik.

Mahkamah Agung Republik Indonesia melaksanakan Kampung Hukum 2026 sebagai bagian dari agenda strategis untuk mendekatkan hukum kepada masyarakat dan memperkuat tata kelola peradilan yang modern.

Kegiatan tersebut dilaporkan secara resmi oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI, Sugiyanto, pada Senin (9/2/2026), bertempat di lingkungan Mahkamah Agung.

Mengusung tema Pengadilan Terpercaya, Rakyat Sejahtera, Kampung Hukum 2026 dirancang sebagai ruang edukatif dan partisipatif yang mencerminkan arah pembangunan peradilan yang transparan.

Sugiyanto menjelaskan, tema tersebut menegaskan pentingnya kepercayaan publik sebagai fondasi utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan supremasi hukum.

Kampung Hukum tidak diposisikan sebagai pameran institusional semata, melainkan wadah penguatan komitmen Mahkamah Agung terhadap perlindungan HAM dan pemberantasan korupsi.

Nilai-nilai tersebut ditampilkan melalui materi pameran, inovasi layanan, serta diskusi publik yang berlangsung selama rangkaian kegiatan Kampung Hukum 2026.

Kegiatan ini melibatkan 30 peserta dari unsur internal dan eksternal Mahkamah Agung, termasuk sembilan unit internal, 16 instansi eksternal, dan lima bank mitra.

Keterlibatan lintas sektor tersebut mencerminkan semangat kolaborasi dalam mendukung reformasi peradilan dan peningkatan kualitas layanan hukum nasional.

Selain lembaga negara, Kampung Hukum juga membuka ruang partisipasi bagi masyarakat umum, mahasiswa, serta kalangan akademisi untuk memperluas literasi hukum.

Menurut Sugiyanto, kegiatan ini bertujuan memberikan edukasi hukum yang komprehensif sekaligus meningkatkan pemahaman publik mengenai sistem peradilan di Indonesia.

Sejalan dengan agenda transformasi digital, Kampung Hukum 2026 menampilkan berbagai inovasi layanan Mahkamah Agung dan lembaga terkait.

Inisiatif tersebut menjadi bagian dari upaya berkelanjutan mewujudkan pelayanan peradilan yang efektif, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Nilai strategis kegiatan diperkuat melalui talk show yang menghadirkan narasumber dari lingkungan Mahkamah Agung serta praktisi hukum.

Diskusi tersebut membuka ruang dialog mengenai dinamika dan tantangan sistem peradilan nasional, sekaligus mempertemukan perspektif lembaga dan publik.

Sugiyanto menyampaikan, seluruh pelaksanaan Kampung Hukum 2026 dibiayai melalui DIPA Biro Umum Mahkamah Agung sebagai bentuk akuntabilitas kelembagaan.

Melalui kegiatan ini, Mahkamah Agung berharap Kampung Hukum 2026 menjadi katalisator penguatan sistem peradilan dan sinergi antarlembaga demi keadilan masyarakat.

Penulis Lakalim Adalin 

Editor Arianto 

Read More

Bebas Visa Paspor RI Tembus 88 Negara, Ini Penjelasan Kemenimipas

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Akses bebas visa bagi paspor Indonesia kini menjangkau 88 negara. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) menegaskan capaian ini lahir dari kebijakan resiprokal dan kepercayaan internasional yang terus dibangun.

Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim menjelaskan, capaian tersebut merupakan hasil upaya berkelanjutan pemerintah dalam membangun kepercayaan internasional melalui hubungan timbal balik yang saling menguntungkan.

Menurut Silmy, Indonesia tidak memberikan fasilitas bebas visa secara sepihak. Setiap kebijakan didasarkan pada asas resiprokal, sehingga pemberian kemudahan perjalanan dilakukan seiring perlakuan setara dari negara mitra.

“Pemberian bebas visa harus resiprokal. Tidak mudah bagi negara sebesar Indonesia mendapatkan fasilitas tersebut tanpa hubungan timbal balik,” ujar Silmy, menekankan proses diplomasi yang panjang.

Prinsip resiprokal tersebut merupakan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, khususnya Pasal 43 ayat (1), yang mengatur pembebasan visa dengan memperhatikan asas timbal balik dan manfaat.

Selain berdimensi hukum, kebijakan ini dipandang sebagai strategi diplomasi keimigrasian untuk memperkuat posisi paspor Indonesia di tingkat global secara berkelanjutan.

Silmy juga menekankan bahwa kekuatan paspor Indonesia dipengaruhi perilaku warga negara Indonesia saat berada di luar negeri, terutama kepatuhan terhadap aturan keimigrasian negara tujuan.

Ia mengimbau WNI menghindari pelanggaran seperti overstay, bekerja tanpa izin, maupun tindakan melanggar hukum, karena hal tersebut berdampak langsung pada tingkat kepercayaan negara lain.

“Kepercayaan dibangun bersama. Kepatuhan WNI di luar negeri menjadi faktor penting agar akses bebas visa tetap terjaga,” katanya.

Peningkatan negara bebas visa dari 73 menjadi 88 negara dinilai sebagai indikator positif meningkatnya kepercayaan global terhadap Indonesia dan efektivitas kebijakan keimigrasian yang konsisten.

Ke depan, Kemenimipas berkomitmen memperkuat diplomasi keimigrasian, meningkatkan layanan paspor, serta memperluas mobilitas global masyarakat dengan mengedepankan kepatuhan dan etika.

Penulis Lakalim Adalin 

Editor Arianto 

 Sitemap)

Read More

Kasdam XIX Hadiri Kunker Wamentan, Tegaskan Dukungan Pangan

Duta Nusantara Merdeka | Kampar

Kasdam XIX/Tuanku Tambusai Brigjen TNI Rudi Hermawan menghadiri kunjungan kerja Wakil Menteri Pertanian RI di Riau, Senin (9/2/2026), menegaskan dukungan TNI terhadap ketahanan pangan nasional.

Agenda diawali dengan Gerakan Panen Raya Padi Sawah bersama petani di Desa Binuang, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, sebagai bagian penguatan produksi pangan daerah.

Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Provinsi Riau periode 2026–2031.

Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Menteri Pertanian RI sekaligus Ketua Umum DPN HKTI Sudaryono, unsur Forkopimda Provinsi Riau dan Kabupaten Kampar, pimpinan TNI-Polri, serta pemangku kepentingan sektor pertanian.

Dalam kesempatan itu, Brigjen TNI Rudi Hermawan menegaskan komitmen TNI AD, khususnya Kodam XIX/Tuanku Tambusai, dalam mendukung ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan.

Dukungan tersebut diwujudkan melalui pendampingan petani, penguatan sinergi lintas sektor, serta keterlibatan aktif TNI dalam percepatan program swasembada pangan.

Pelantikan pengurus DPD HKTI Provinsi Riau berlangsung di Kantor DPD HKTI di Desa Binuang, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar.

Muhammad Rahul resmi dilantik sebagai Ketua DPD HKTI Provinsi Riau, dengan harapan kepengurusan baru mampu memperkuat peran petani dan mendorong kemajuan pertanian daerah.

Sementara itu, Bupati Kampar menyampaikan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung swasembada pangan melalui penyediaan sarana pertanian, peningkatan luas tanam, dan penguatan kelembagaan petani.

Pemerintah Kabupaten Kampar juga mengapresiasi Kementerian Pertanian RI atas dukungan bantuan alat dan mesin pertanian bagi kelompok tani.

Sebelumnya, Wakil Menteri Pertanian RI tiba di Pekanbaru melalui Bandara Sultan Syarif Kasim II dan disambut unsur pimpinan daerah, TNI, Polri, serta instansi terkait.

Setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai, Wakil Menteri Pertanian RI kembali bertolak melalui bandara yang sama.

Kehadiran Kasdam XIX/Tuanku Tambusai mencerminkan dukungan nyata TNI terhadap kebijakan pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan di Provinsi Riau.

Penulis Lakalim Adalin 

Editor Arianto 

Read More

Ratu Rizky Nabila Akui Tak Tahu Jadi Istri Kedua Pesulap Merah

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Ratu Rizky Nabila akhirnya memberikan klarifikasi terbuka terkait statusnya sebagai istri kedua Pesulap Merah. Ia mengaku tidak mengetahui status pernikahan Marcel Radhival saat perasaan itu pertama kali muncul.

Pernyataan tersebut disampaikan untuk meluruskan spekulasi publik yang berkembang luas di media sosial dan berbagai platform digital.

Menurut Nabila, ketertarikan itu muncul secara spontan dan tidak disengaja. Saat itu, ia masih aktif sebagai pembawa acara program horor di sejumlah stasiun televisi nasional, sementara Pesulap Merah kerap hadir sebagai narasumber.

“Waktu itu aku host horor di beberapa stasiun TV. Dia sering muncul di televisi, lalu jatuh cinta lewat layar kaca. Itu sekitar 2022,” ujarnya, dikutip dari tayangan YouTube, Senin (9/2/2026).

Ia menegaskan, pada fase tersebut tidak ada pengetahuan mengenai status pernikahan Marcel. Ketidaktahuan itulah yang menurutnya menjadi konteks penting dalam memahami posisi dirinya.

Setelah mengetahui kondisi sebenarnya, Nabila tidak memilih menghindar. Ia justru berinisiatif mencari kejelasan secara langsung agar tidak terus berada dalam tekanan penilaian publik.

“Lebih baik saya jujur dari awal bahwa saya tidak tahu, daripada terus dihakimi,” katanya.

Seiring berjalannya waktu, hubungan yang semula bersifat profesional dan pertemanan berkembang menjadi lebih personal. Nabila menyebut keputusan yang diambil dijalani secara sadar, dengan pertimbangan matang.

Pernyataan terbuka ini diharapkan dapat meredam spekulasi serta mendorong publik melihat persoalan secara lebih proporsional dan berimbang.

Penulis Lakalim Adalin 

Editor Arianto 

Read More

HPN 2026 dan Tantangan Pers Indonesia di Era Diplomasi Global

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Momentum Hari Pers Nasional (HPN) 2026 hadir di tengah perubahan besar lanskap media, ketika arus informasi bergerak cepat dan nyaris tanpa batas, baik di tingkat nasional maupun global.

Dalam situasi tersebut, pers tidak lagi berdiri sebagai penonton. Media bertransformasi menjadi aktor strategis yang memengaruhi persepsi publik, membentuk kepercayaan, bahkan menentukan citra suatu bangsa di mata dunia.

Ikatan Media Online (IMO) Indonesia memandang HPN 2026 sebagai momentum penting untuk mendorong pers nasional melampaui peran konvensionalnya, sekaligus mengambil posisi lebih strategis dalam percaturan global.

Dengan fondasi profesionalisme jurnalistik yang kuat dan ekosistem media yang sehat, pers Indonesia dinilai memiliki modal berkontribusi pada perdamaian, keadilan global, serta penguatan citra bangsa secara bermartabat.

HPN 2026, dalam konteks ini, menjadi ruang refleksi sekaligus proyeksi masa depan pers Indonesia di tengah dinamika global yang terus bergerak.

Pers nasional saat ini berada pada fase transisi yang tidak mudah diprediksi. Kebebasan pers pascareformasi membuka ruang kontrol sosial dan konsolidasi demokrasi yang lebih kokoh.

Namun, di sisi lain, media menghadapi tekanan berat akibat disrupsi digital, tantangan ekonomi, fragmentasi informasi, polarisasi opini, serta maraknya disinformasi yang menggerus kepercayaan publik.

Dalam demokrasi, pers tetap menjadi pilar yang tak tergantikan. Ia berperan mengawasi kekuasaan, membuka ruang kritik, dan memastikan proses politik berjalan transparan serta bertanggung jawab.

Pemberitaan yang objektif, kritis, mendalam, dan berimbang menjadi kontribusi nyata pers dalam menjaga kualitas demokrasi tetap hidup dan relevan.

Di luar fungsi kontrol, media juga memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Pers menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat dalam menyampaikan kebijakan serta capaian pembangunan secara proporsional.

Namun, peran tersebut tidak boleh bergeser menjadi relasi pragmatis. Independensi pers harus tetap dijaga, sehingga media tidak berubah menjadi alat kehumasan maupun instrumen delegitimasi kekuasaan.

Di era disrupsi digital, media juga berkembang menjadi instrumen diplomasi yang efektif. Narasi global kerap lebih menentukan citra negara dibandingkan pernyataan diplomatik formal.

Karena itu, pers Indonesia perlu hadir sebagai produsen narasi global dengan sudut pandang sendiri, bukan sekadar konsumen informasi internasional.

Peran Dewan Pers menjadi krusial dalam konteks ini. Dewan Pers diharapkan tidak hanya berfungsi administratif, tetapi tampil sebagai rumah besar yang mengayomi seluruh elemen pers tanpa diskriminasi.

IMO Indonesia menilai prinsip inklusivitas penting dijaga agar ekosistem pers nasional tidak terfragmentasi dan mampu membangun kekuatan kolektif di tingkat global.

Penunjukan Provinsi Banten sebagai tuan rumah HPN 2026 mencerminkan realitas pembangunan yang kompleks. Di sinilah pers berperan strategis mengawal pemerataan dan keadilan sosial.

Melalui kolaborasi pemerintah daerah dan media, HPN 2026 diharapkan menegaskan bahwa pers bukan sekadar saksi, melainkan penggerak pembangunan yang berpihak pada kepentingan publik.

Penulis Lakalim Adalin 

Editor Arianto 

Read More

IFBEX 2026 Bandung Perkuat Ekosistem Franchise dan Kemitraan Usaha

Duta Nusantara Merdeka | Bandung 

International Franchise and Business Exchange Expo (IFBEX) 2026 resmi digelar di Bandung pada 6–8 Februari 2026. Pameran ini menegaskan peran franchise dan kemitraan usaha dalam memperkuat ekosistem bisnis nasional.

Berlangsung di Graha Manggala Siliwangi, IFBEX 2026 mempertemukan pelaku usaha, investor, dan regulator dalam mendorong pertumbuhan UMKM yang adaptif terhadap transformasi digital.

Pemilihan Kota Bandung dinilai strategis. Ekosistem kreatif yang matang, kekuatan produk lokal, serta basis wirausaha berbasis inovasi menjadikan Jawa Barat sebagai wilayah potensial pengembangan brand berskala nasional hingga global.

Pembukaan IFBEX 2026, Jumat (6/2/2026), dilakukan oleh Direktur Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan RI, Septo Soepriyatno, mewakili Menteri Perdagangan. Ia menekankan peran strategis perdagangan domestik dalam menjaga stabilitas ekonomi.

Menurut Septo, sektor waralaba dan kemitraan mampu memperluas kesempatan berusaha jika dikelola secara profesional dan patuh regulasi. Model ini dinilai efektif mendorong pemerataan ekonomi sekaligus pemberdayaan UMKM daerah.

Ia mengingatkan pentingnya ketepatan nomenklatur bisnis. Pelaku usaha diminta tidak mengklaim sebagai waralaba tanpa memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW), dan menggunakan istilah kemitraan bila belum memenuhi persyaratan.

Deputi Pengembangan Strategis Kementerian Ekonomi Kreatif RI, Cecep Rukendi, menyoroti eratnya keterkaitan ekonomi kreatif dengan pengembangan waralaba berbasis ide, inovasi, dan diferensiasi produk.

Cecep menilai IFBEX 2026 sebagai ruang temu strategis antara pelaku kreatif, investor, dan pembuat kebijakan. Penguatan merek, perlindungan kekayaan intelektual, serta pemanfaatan teknologi menjadi kunci daya saing global.

Pembukaan turut dihadiri perwakilan kementerian, pemerintah daerah, BRIN, KADIN, perbankan, perguruan tinggi, asosiasi industri, serta jajaran APKOMINDO dan APTIKNAS Jawa Barat.

Panitia juga menyerahkan IFBEX 2026 Award kepada lembaga dan tokoh yang dinilai konsisten mendukung pengembangan waralaba dan kewirausahaan nasional sebagai bentuk penguatan sinergi lintas sektor.

CEO PT Myevent Promosindo Asia, Karen Wiraraharja, menyebut IFBEX dirancang sebagai ekosistem bisnis berorientasi jangka panjang, mencakup franchise, kemitraan, lisensi, keagenan, dan sistem distribusi modern.

Ketua Umum HIKPI, Djoko Kurniawan, menegaskan IFBEX bukan sekadar pameran, melainkan platform edukasi dan kurasi bisnis yang menuntut kecermatan terhadap legalitas dan kesiapan manajemen usaha.

Sementara itu, Ketua Umum APTIKNAS dan APKOMINDO, Ir. Soegiharto Santoso, menilai transformasi digital menjadi fondasi utama efektivitas model waralaba, mulai dari pemasaran berbasis data hingga sistem operasional terintegrasi.

IFBEX 2026 juga menyoroti potensi kuliner lokal Jawa Barat. Produk seperti batagor, seblak, dan mie kocok dinilai siap naik kelas jika ditopang manajemen modern dan teknologi digital.

Selama tiga hari, IFBEX 2026 menargetkan 10.000 pengunjung dengan menghadirkan sekitar 70 brand lintas sektor. Pameran ini diharapkan memperkuat ekosistem bisnis daerah dan nasional.

Penulis Lakalim Adalin 

Editor Arianto 

Read More

Hika Putra: Jangan Sampai Wapres Hanya Alat Menang Tanpa Kapasitas

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Ketua Umum Korps Indonesia Muda (KIM), Hika T.A. Putra, melempar kritik tajam terkait bursa Wakil Presiden (Wapres) menjelang Pemilu 2029.

Berbicara usai talkshow "Wapres Muda 2029" di Jakarta, Minggu (8/2), Hika menekankan pentingnya kelayakan figur ketimbang sekadar strategi meraih suara.

Ia menggarisbawahi bahwa Wapres mendatang haruslah sosok yang memiliki kapabilitas murni, bukan figur yang sengaja "diciptakan" demi kepentingan jangka pendek.

"Saya harap Capres memilih Wapres bukan cuma supaya menang, tapi yang mampu mengimbangi kepemimpinan dalam mengelola negara," ujar Hika lugas.

Fenomena politik hari ini memang menunjukkan peningkatan kesadaran di kalangan anak muda, namun Hika mengingatkan bahwa tantangan ke depan jauh lebih kompleks.

Ia menyoroti adanya pola kekuasaan yang mulai tidak sehat, terutama dalam menyusun strategi pemenangan yang dianggapnya melampaui batas kewajaran profesionalitas.

Salah satu poin krusial yang ia singgung adalah penempatan jabatan strategis di Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai indikator yang patut dicermati masyarakat.

"Penempatan hakim MK patut kita curigai sebagai ancang-ancang memuluskan kemenangan tertentu. Anak muda harus peka melihat pola ini," tegasnya.

Hika juga mengimbau pemilih muda untuk tidak lagi terbuai oleh politik transaksional kuno, seperti pembagian sembako yang kerap muncul menjelang pemungutan suara.

Menurutnya, regenerasi kepemimpinan akan sia-sia jika anak muda justru terjebak menjadi oportunis atau sekadar "penjilat" di dalam pusaran kekuasaan yang ada.

Ia menutup pesannya dengan ajakan moral agar seluruh elemen bangsa mengedepankan kepentingan negara di atas ambisi pribadi maupun kelompok politik tertentu.

Reporter Lakalim Adalin 

Editor Arianto 

Read More

Aliah Sayuti Soroti Pentingnya Kapabilitas Wapres di Pelantikan BMI DKI

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Aktivis perempuan sekaligus Ketua DPC Gekrafs Jakarta Timur, Aliah Sayuti S.Hum, M.Hum, menghadiri pelantikan DPD BMI Provinsi DKI Jakarta, Minggu (8/2). Dalam kesempatan tersebut, ia menekankan pentingnya substansi kepemimpinan nasional.

Aliah menyoroti kriteria pemilihan calon wakil presiden yang selama ini cenderung pragmatis. Menurutnya, sosok pendamping presiden seharusnya dipilih berdasarkan kemampuan manajerial yang sepadan, bukan sekadar instrumen pendulang suara.

"Saya harap calon presiden memilih wapres tidak hanya agar bisa menang. Namun, sosok tersebut harus mampu mengimbangi presiden dalam memimpin bangsa dan negara ini," tegas Aliah di hadapan audiens.

Lebih lanjut, diskusi berkembang mengenai tantangan generasi muda menghadapi Pemilu 2029. Fenomena politik uang lewat pembagian sembako masih menjadi kekhawatiran besar bagi para pemilih pemula yang kerap terbuai janji instan.

Aliah mengapresiasi meningkatnya kesadaran politik anak muda saat ini. Meski demikian, ia memberikan catatan kritis bahwa "melek politik" saja tidaklah cukup jika tidak dibarengi dengan kejelian melihat manuver kekuasaan.

Ia secara gamblang menyoroti strategi pemenangan yang dinilai mulai tidak sehat. Salah satu yang ia singgung adalah persoalan integritas lembaga hukum yang kerap dicurigai menjadi alat ancang-ancang memuluskan kemenangan politik tertentu.

"Anak muda memang harus peka. Jika bukan kita yang peduli, lantas siapa lagi?" ungkap Aliah menyikapi dinamika yang ada. Kepekaan ini dianggap krusial untuk memfilter informasi yang masuk.

Dilema lain yang ia angkat adalah munculnya sikap oportunis di kalangan generasi baru. Aliah menyayangkan sebagian anak muda yang justru memilih menjadi "penjilat" demi mendapatkan keuntungan pribadi jangka pendek dalam struktur kekuasaan.

Menutup pernyataannya, ia mengajak seluruh elemen pemuda untuk saling mengingatkan. Baginya, kepentingan bangsa dan negara harus ditempatkan di atas segala ambisi pribadi maupun kepentingan golongan tertentu.

Perjuangan politik, lanjutnya, harus kembali pada marwah pengabdian. Melalui pelantikan BMI DKI ini, ia berharap semangat perubahan yang sehat dapat terus terjaga hingga kontestasi politik mendatang.

Reporter Lakalim Adalin 

Editor Arianto 

Read More

Bagaimana Psikologi Perilaku Membentuk Otoritas dan Kepercayaan Sosial

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Dalam kehidupan sehari-hari, orang sering kali mempercayai sosok tertentu tanpa benar-benar menyadari alasannya. Psikologi perilaku membantu menjelaskan bagaimana kepercayaan dan otoritas itu terbentuk melalui isyarat sosial yang tampak sederhana.

Tujuan dari penguasaan teknik ini bukanlah untuk manipulasi, melainkan untuk memastikan pesan yang disampaikan tidak terdistorsi oleh keraguan diri. Berikut adalah 12 strategi psikologi praktis untuk memperkuat kehadiran sosial seseorang dalam lingkungan profesional maupun personal:

1. Manajemen Jeda dan Kontrol Emosi

Memberikan jeda dua hingga tiga detik sebelum menjawab pertanyaan, sembari menjaga kontak mata, memberikan kesan bahwa seseorang sedang memproses informasi secara mendalam. Hal ini menunjukkan kontrol emosional dan mencegah kesan reaktif atau terburu-buru untuk menyenangkan orang lain.

2. Efektivitas Komunikasi Tanpa Justifikasi berlebih

Pakar menyarankan untuk berhenti memberikan penjelasan panjang saat menetapkan batasan. Kalimat lugas seperti, "Saya tidak bisa berkomitmen untuk itu saat ini," dinilai lebih efektif daripada memberikan alasan personal yang justru membuka ruang negosiasi atas hak pribadi Anda.

3. Kekuatan Keheningan dalam Negosiasi

Dalam situasi negosiasi, diam setelah menerima tawaran yang kurang memuaskan dapat menjadi alat yang kuat. Keheningan menciptakan tekanan psikologis bagi lawan bicara, yang sering kali mendorong mereka untuk memberikan kompromi atau informasi tambahan demi memecah suasana.

4. Personalisasi Percakapan melalui Nama

Menyebut nama lawan bicara di tengah kalimat, bukan hanya di awal, dapat menciptakan kedekatan instan. Teknik ini secara psikologis memaksa lawan bicara untuk memberikan perhatian penuh terhadap poin yang sedang disampaikan.

5. Klaim Ruang Bicara secara Asertif

Alih-alih meminta izin untuk berbicara—yang dapat menurunkan status sosial di mata audiens—disarankan untuk langsung menggunakan pernyataan deklaratif seperti, "Saya ingin menambahkan satu poin krusial."

6. Postur Tubuh Terbuka (Open Body Language)

Secara insting, manusia membaca tangan yang tersembunyi sebagai tanda ketidaktulusan. Postur tubuh yang terbuka dengan tangan terlihat menandakan bahwa seseorang merasa aman dan transparan dengan posisinya.

7. Resolusi Konflik Tanpa Konfrontasi

Untuk mengakhiri debat kusir tanpa kehilangan wibawa, penggunaan kalimat, "Anda mungkin benar dari sudut pandang itu," dapat menjadi solusi. Ini merupakan bentuk pengakuan terhadap perspektif lawan tanpa harus menyetujuinya, sehingga topik pembicaraan dapat dialihkan.

8. Transformasi Permintaan Maaf menjadi Apresiasi

Mengubah "Maaf" menjadi "Terima kasih" dalam situasi kecil dapat mengubah dinamika sosial. Misalnya, mengganti "Maaf saya terlambat" menjadi "Terima kasih sudah menunggu" menggeser fokus dari kesalahan Anda menuju penghargaan atas waktu orang lain.

9. Kontak Mata saat Berinteraksi Fisik

Jabat tangan yang mantap disertai kontak mata hingga dapat mengidentifikasi warna iris lawan bicara adalah sinyal penghormatan sekaligus dominasi halus. Hal ini menghindari kesan subordinasi atau ketidakpedulian.

10. Sinkronisasi Melalui Mirroring Tempo

Menyelaraskan tempo bicara dengan lawan bicara menciptakan sinkronisasi bawah sadar. Jika lawan bicara melambat, ikutlah melambat; jika mereka enerjik, sesuaikan tempo tersebut untuk membangun koneksi yang lebih alami.

11. Teknik "Lower Your Voice"

Saat menghadapi seseorang yang meninggikan suara, merendahkan volume suara dan bicara lebih lambat adalah strategi yang efektif. Secara psikologis, ini memaksa lawan bicara untuk diam agar dapat mendengar, sekaligus meredam tensi situasi.

12. Mobilitas dengan Tujuan (Walk with Purpose)

Cara berjalan mencerminkan tingkat kepercayaan diri. Berjalan dengan kepala tegak, bahu rileks, dan pandangan lurus ke depan memberikan sinyal otoritas yang membuat orang lain secara tidak sadar memberikan jalan dan rasa hormat.

Penulis: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More