PT Jakarta Perberat Uang Pengganti Kerry Andrianto Riza Jadi Rp13,4 Triliun

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta memperberat hukuman finansial terhadap terdakwa perkara korupsi terkait tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina, M Kerry Andrianto Riza. Dalam putusan tingkat banding, majelis hakim menaikkan kewajiban pembayaran uang pengganti menjadi Rp13,4 triliun, jauh lebih besar dibandingkan putusan pengadilan tingkat pertama.

Putusan tersebut dibacakan majelis hakim yang dipimpin Budi Susilo dengan anggota Catur Iriantoro, Pandu Budiono, Hotma Maya Marbun, dan Agung Iswanto. Selain pidana tambahan berupa uang pengganti, majelis juga tetap menjatuhkan hukuman penjara selama 15 tahun kepada Kerry.

Uang Pengganti Naik Lebih dari Empat Kali Lipat

Dalam amar putusannya, pengadilan menetapkan Kerry wajib membayar uang pengganti sebesar Rp13.406.493.622.901. Nilai tersebut terdiri atas kerugian keuangan negara sebesar Rp2,9 triliun dan kerugian perekonomian negara senilai Rp10,5 triliun.

Majelis hakim juga menetapkan bahwa apabila terpidana tidak memiliki harta yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan dikenakan pidana penjara pengganti selama 10 tahun.

Selain itu, Kerry tetap dijatuhi pidana denda Rp500 juta dengan ketentuan subsider 140 hari kurungan.

Berbeda dengan Putusan Pengadilan Negeri

Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman penjara 15 tahun kepada Kerry dengan denda Rp1 miliar subsider 190 hari kurungan. Pada tingkat pertama, terdakwa juga dibebani uang pengganti sekitar Rp2,9 triliun dengan pidana pengganti lima tahun penjara apabila tidak mampu membayarnya.

Perbedaan mendasar dalam putusan banding terletak pada pengakuan terhadap unsur kerugian perekonomian negara yang sebelumnya tidak dijadikan dasar perhitungan oleh pengadilan tingkat pertama.

Kerugian Ekonomi Negara Disebut Capai Rp171,9 Triliun

Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim banding menyatakan perbuatan para terdakwa telah menimbulkan kerugian perekonomian negara sebesar Rp171,99 triliun.

Majelis juga mencatat adanya keuntungan tidak sah (illegal gain) yang nilainya mencapai 2,61 miliar dolar AS. Pertimbangan tersebut menjadi salah satu dasar yang digunakan hakim untuk memperberat pidana tambahan terhadap terdakwa.

Putusan ini menandai perbedaan pandangan hukum antara pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding, khususnya terkait pengakuan serta penghitungan kerugian perekonomian negara dalam perkara korupsi berskala besar yang melibatkan sektor energi nasional.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Kodam XIX Tegaskan Komitmen Tata Kelola Modern dan Transparan

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Kodam XIX/Tuanku Tambusai mempertegas komitmennya dalam mempercepat implementasi reformasi birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) melalui kegiatan Sosialisasi Reformasi Birokrasi Tahun Anggaran 2026 yang digelar di Aula Kaharuddin Nasution, Makodam XIX/Tuanku Tambusai, Kamis (18/6/2026).

Kegiatan yang diikuti para pejabat dan personel satuan jajaran Kodam XIX/Tuanku Tambusai, baik secara langsung maupun melalui video conference, menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola organisasi yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan TNI Angkatan Darat.

Perkuat Budaya Kerja dan Tata Kelola Organisasi

Rangkaian kegiatan diawali dengan pembukaan resmi, dilanjutkan penyampaian materi, diskusi, serta peneguhan komitmen bersama dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkelanjutan.

Dalam sambutan Pangdam XIX/Tuanku Tambusai yang dibacakan Asisten Perencanaan Kodam (Asrendam) XIX/TT Kolonel Arh A. Andre Wira K., S.A.P., M.Si., ditegaskan bahwa reformasi birokrasi bukan sekadar program administratif, melainkan komitmen nyata untuk membangun organisasi yang semakin profesional dan dipercaya masyarakat.

"Reformasi birokrasi harus menjadi budaya kerja di setiap satuan sehingga mampu meningkatkan kualitas kinerja organisasi sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat kepada TNI AD," demikian pesan Pangdam yang disampaikan dalam kegiatan tersebut.

Sinergi Seluruh Satuan Jadi Kunci Keberhasilan

Ketua Tim Pembekalan Reformasi Birokrasi TNI sekaligus Wakil Kepala Pusat Reformasi Birokrasi TNI, Kolonel Arh Pulung Patria Daga, M.Si.(Han), menegaskan bahwa keberhasilan reformasi birokrasi membutuhkan dukungan dan konsistensi seluruh unsur organisasi.

"Keberhasilan reformasi birokrasi hanya dapat dicapai apabila seluruh unsur organisasi memiliki komitmen yang sama untuk melakukan perubahan menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik," ujarnya.

Dalam sosialisasi tersebut, peserta menerima sejumlah materi strategis, mulai dari konsep reformasi birokrasi, pembangunan Zona Integritas, pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), program reformasi birokrasi tingkat komando utama, hingga implementasi PEKPPP dan SP4N-LAPOR.

Dorong Organisasi yang Modern dan Berintegritas

Kegiatan ditutup dengan sesi pembulatan materi, penyerahan cendera mata, dan deklarasi komitmen bersama untuk mengakselerasi reformasi birokrasi di seluruh satuan.

Melalui langkah tersebut, Kodam XIX/Tuanku Tambusai menargetkan terwujudnya tata kelola organisasi yang semakin modern, efektif, transparan, akuntabel, serta berintegritas, sejalan dengan tuntutan pelayanan publik yang berkualitas dan kebutuhan transformasi kelembagaan di lingkungan TNI AD.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

KUHP Baru Tutup Celah Pembebasan Bersyarat bagi Pelaku Korupsi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) menghadirkan pendekatan baru dalam sistem pemidanaan nasional. 

Selain pidana penjara, hakim kini memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi tambahan berupa pencabutan hak tertentu terhadap pelaku tindak pidana, khususnya kejahatan jabatan, korupsi, dan kejahatan kerah putih.

Kebijakan tersebut diatur dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a KUHP Baru. Regulasi ini memberi ruang bagi pengadilan untuk menjatuhkan hukuman yang tidak hanya membatasi kebebasan fisik pelaku, tetapi juga membatasi akses terhadap jabatan, profesi, maupun hak-hak strategis lainnya yang berpotensi digunakan kembali untuk melakukan tindak pidana.

Hak-Hak yang Dapat Dicabut

Pasal 86 KUHP Baru mengatur sejumlah hak yang dapat dicabut melalui putusan hakim. Hak tersebut meliputi hak memegang jabatan publik, hak menjadi anggota TNI maupun Polri, hak memilih dan dipilih dalam pemilu, hak menjalankan profesi tertentu, hak menjadi wali atau pengampu, hingga hak memperoleh pembebasan bersyarat.

Pencabutan hak tidak berlaku otomatis. 

Hakim wajib mencantumkannya secara tegas dalam amar putusan setelah mempertimbangkan tingkat kesalahan pelaku serta tujuan pemidanaan yang ingin dicapai.

Instrumen Efektif Menekan Kejahatan Kerah Putih

Bagi pelaku korupsi dan kejahatan kerah putih, kehilangan jabatan, reputasi, serta akses terhadap kekuasaan dinilai memiliki dampak yang lebih besar dibandingkan hukuman penjara semata.

Melalui mekanisme ini, negara berupaya mencegah terpidana kembali memanfaatkan pengaruh politik, jaringan sosial, maupun kekuatan ekonomi untuk mengulangi tindak pidana setelah menjalani hukuman.

KUHP Baru juga menetapkan syarat ketat sebelum pencabutan hak dapat dijatuhkan. Untuk hak politik, jabatan publik, keanggotaan TNI-Polri, dan hak menjalankan profesi, pelaku harus dijatuhi pidana penjara minimal lima tahun serta terbukti menyalahgunakan kewenangan atau jabatan yang dimilikinya.

Menutup Celah Pembebasan Bersyarat

Salah satu terobosan penting dalam KUHP Baru adalah dimungkinkannya pencabutan hak memperoleh pembebasan bersyarat. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 86 huruf g dan diperkuat Pasal 89.

Melalui aturan tersebut, hakim dapat langsung menutup peluang pemberian pembebasan bersyarat kepada pelaku tindak pidana tertentu, termasuk kejahatan jabatan dan korupsi. Langkah ini dinilai dapat mengurangi potensi praktik transaksional dalam proses pemasyarakatan sekaligus memperkuat efek jera.

Durasi Pencabutan Hak Diatur Jelas

KUHP Baru juga memberikan kepastian hukum mengenai lamanya pencabutan hak. Berdasarkan Pasal 90, pencabutan dapat berlaku seumur hidup bagi terpidana hukuman mati atau penjara seumur hidup.

Sementara bagi terpidana penjara waktu tertentu, masa pencabutan hak dapat diperpanjang antara dua hingga lima tahun setelah pidana pokok berakhir. Ketentuan tersebut mulai berlaku sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Melalui pengaturan yang lebih rinci dan terukur, KUHP Baru menandai pergeseran paradigma pemidanaan nasional. Penegakan hukum tidak lagi hanya berfokus pada pemenjaraan, tetapi juga pada pembatasan hak-hak strategis yang menjadi sumber kekuatan pelaku kejahatan, sehingga tujuan keadilan dan pencegahan dapat tercapai secara lebih efektif.

Penulis Lakalim Adalin 

Editor Arianto 

Read More

Sengketa Hotel Sultan Berakhir, Negara Kuasai Aset Rp28,9 Triliun

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) mengeksekusi lahan dan bangunan Hotel Sultan di kawasan Gelora, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6/2026). Eksekusi dilakukan untuk menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum dan mengembalikan aset bernilai sekitar Rp28,9 triliun kepada negara.

Langkah tersebut menjadi salah satu eksekusi perdata terbesar yang pernah dilakukan di Indonesia, mengingat lokasi objek berada di kawasan strategis Simpang Semanggi dan mencakup aset dengan nilai ekonomi sangat besar.

Eksekusi Berdasarkan Putusan Pengadilan

Pelaksanaan eksekusi dilakukan berdasarkan Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 208/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst yang memerintahkan PT Indobuildco mengosongkan dan menyerahkan kembali tanah eks Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 26 dan Nomor 27 Gelora beserta seluruh bangunan yang berdiri di atasnya.

Proses pengosongan dipimpin Panitera PN Jakarta Pusat Parmika Ahyar bersama jajaran juru sita. Aparat kepolisian dan TNI turut melakukan pengamanan selama pelaksanaan eksekusi berlangsung.

Tepat sekitar pukul 10.00 WIB, tim eksekusi memasuki kawasan Hotel Sultan untuk menjalankan amar putusan. Pengosongan fisik kawasan dijadwalkan berlangsung secara bertahap selama satu bulan ke depan.

Berlandaskan Rangkaian Putusan Berkekuatan Hukum Tetap

Majelis hakim yang diketuai Guse Prayudi menyatakan PT Indobuildco melakukan perbuatan melawan hukum dan memerintahkan pengembalian lahan eks HGB No. 26 seluas 53.709 meter persegi serta eks HGB No. 27 seluas 83.666 meter persegi kepada negara melalui Menteri Sekretaris Negara dan Pengelola Kawasan Gelora Bung Karno (PPKGBK).

Putusan tersebut diperkuat Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melalui Putusan Nomor 77/PDT/2026/PT DKI. Pertimbangan hukumnya juga merujuk pada sejumlah putusan Mahkamah Agung dan peradilan tata usaha negara yang secara konsisten menegaskan keabsahan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) No. 1/Gelora milik negara.

Proses Eksekusi Disebut Sesuai Prosedur

Sebelum eksekusi dilakukan, pengadilan telah menjalankan seluruh tahapan hukum acara perdata, mulai dari teguran (aanmaning), pencocokan objek sengketa (konstatering), hingga pemberitahuan resmi pelaksanaan eksekusi.

Barang bergerak milik termohon eksekusi akan didata, dipindahkan, dan dititipkan sementara di fasilitas pergudangan kawasan industri Jababeka. Dengan terlaksananya putusan tersebut, aset yang sebelumnya menjadi objek sengketa kini kembali tercatat sebagai bagian dari aset negara.

Eksekusi ini sekaligus menandai berakhirnya salah satu sengketa pertanahan bernilai terbesar di Indonesia yang telah bergulir melalui berbagai proses peradilan selama bertahun-tahun.

Penulis Lakalim Adalin 

Editor Arianto 

Read More

MA Dorong Transformasi Pengadilan Militer di Tengah Perkembangan Teknologi

Duta Nusantara Merdeka | Malang

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H., menegaskan pentingnya transformasi pengadilan militer era digital guna menjawab tantangan hukum yang semakin kompleks. Pesan tersebut disampaikan saat peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Peradilan Militer di Malang, Jawa Timur, Minggu (14/6), yang mengangkat tema "Pengadilan Militer Tangguh, Integritas Teguh".

Menurut Sunarto, perkembangan teknologi informasi telah mengubah lanskap penegakan hukum. Munculnya kejahatan siber, persoalan hukum lintas negara, hingga meningkatnya kebutuhan pelayanan publik yang cepat menuntut lembaga peradilan untuk beradaptasi dan terus berinovasi.

Transformasi Digital Jadi Kebutuhan Peradilan

Dalam sambutannya, Sunarto menjelaskan bahwa ketangguhan lembaga peradilan saat ini tidak lagi sekadar diukur dari kemampuannya menghadapi tantangan. Ketangguhan juga mencerminkan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan dan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efektivitas serta akuntabilitas pelayanan hukum.

"Ketangguhan pada masa kini, tidak lagi hanya dimaknai sebagai kemampuan bertahan menghadapi tantangan. Ketangguhan juga berarti kemampuan beradaptasi, bertransformasi, dan terus berkembang di tengah perubahan yang berlangsung sangat cepat," ujar Sunarto.

Ia menilai aparatur peradilan militer harus meningkatkan kompetensi dan literasi teknologi agar mampu menjawab dinamika hukum modern secara profesional.

Integritas Tetap Menjadi Fondasi Utama

Meski transformasi digital menjadi kebutuhan mendesak, Sunarto mengingatkan bahwa integritas tetap menjadi pilar utama dalam menjaga marwah lembaga peradilan. Menurutnya, kemajuan teknologi tidak akan memberikan manfaat apabila tidak disertai integritas yang kuat.

"Saya meyakini, bahwa integritas merupakan jiwa dari setiap lembaga peradilan. Tanpa integritas, kecanggihan teknologi tidak akan berarti. Tanpa integritas, profesionalisme akan kehilangan makna. Dan tanpa integritas, kepercayaan publik tidak akan pernah terwujud," tegasnya.

Sunarto juga berpesan kepada seluruh hakim militer agar menjaga independensi dan imparsialitas saat memutus perkara. Putusan, kata dia, harus didasarkan pada fakta persidangan, alat bukti yang sah, serta keyakinan hukum yang bertanggung jawab.

Memasuki usia delapan dekade, Peradilan Militer didorong memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan guna membangun sistem peradilan yang profesional, adaptif, dan dipercaya masyarakat. 

Bagi Mahkamah Agung, keberhasilan transformasi pengadilan militer era digital tidak hanya diukur dari kualitas putusan, tetapi juga integritas aparatur, mutu pelayanan hukum, kemampuan beradaptasi, dan tingkat kepercayaan publik.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

MA Siapkan Program Prioritas 2027 untuk Layanan Hukum

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Mahkamah Agung (MA) menegaskan komitmennya untuk mendukung agenda pembangunan nasional melalui sejumlah program prioritas pada 2027. Fokus utama kebijakan tersebut adalah memperluas akses keadilan bagi masyarakat, meningkatkan kualitas layanan hukum, serta memperkuat kapasitas aparatur peradilan di seluruh Indonesia.

Komitmen itu disampaikan Sekretaris Mahkamah Agung, Sugiyanto, S.H., M.H., saat rapat dengar pendapat bersama Komisi III DPR RI terkait pembahasan pagu anggaran tahun 2027 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (15/6).

“Pada tahun 2027, Mahkamah Agung tetap berkomitmen mendukung agenda pembangunan nasional melalui berbagai program prioritas nasional,” ujar Sugiyanto.

Program Prioritas Mahkamah Agung 2027 Fokus pada Masyarakat

Dalam pemaparannya, Sugiyanto menjelaskan bahwa salah satu program prioritas Mahkamah Agung 2027 adalah memperluas akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu di lingkungan peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara.

Layanan yang akan diperkuat mencakup pos bantuan hukum, pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan, serta pembebasan biaya perkara bagi masyarakat yang memenuhi syarat.

“Program prioritas antara lain layanan pos bantuan hukum, sidang di luar gedung pengadilan, pembebasan biaya perkara,” kata Sugiyanto yang juga pernah menjabat Ketua Badan Pengawasan MA periode 2022–2024.

Penguatan SDM dan Modernisasi Peradilan

Selain pelayanan hukum, Mahkamah Agung juga menyiapkan program peningkatan kompetensi aparatur dalam menangani perkara yang melibatkan kelompok rentan. Program tersebut mencakup bimbingan teknis penanganan perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, serta penyelenggaraan isbat nikah di luar negeri pada lingkungan peradilan agama.

Di bidang pendidikan, Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan akan menjalankan program peningkatan kapasitas hakim, termasuk penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan terpadu.

Sementara itu, melalui Badan Urusan Administrasi, MA akan mengembangkan sistem penanganan perkara, menyusun pedoman peradilan, memperkuat kelembagaan, serta melakukan analisis beban kerja hakim dan tenaga teknis peradilan.

Untuk mendukung program tersebut, Mahkamah Agung memperoleh pagu indikatif tahun 2027 sebesar Rp16,78 triliun untuk program dukungan manajemen dan Rp176,42 miliar untuk program penegakan serta pelayanan hukum. 

Anggaran tersebut diarahkan guna memperkuat fungsi kekuasaan kehakiman, meningkatkan kualitas pelayanan peradilan, dan memperbaiki tata kelola lembaga peradilan secara berkelanjutan.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Status Ibu Kota Jakarta Dorong Kenaikan Minat Properti 2026

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pasar properti Indonesia menunjukkan dinamika baru pada pertengahan 2026. Data Flash Report Juni 2026 yang dirilis Rumah123 mencatat meningkatnya minat pencarian properti di Jakarta, sementara kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur mulai memasuki fase normalisasi setelah beberapa tahun didorong sentimen pembangunan ibu kota baru.

Perkembangan tersebut terjadi setelah Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 71/PUU-XXIV/2026 menegaskan Jakarta tetap berstatus sebagai ibu kota negara hingga diterbitkannya Keputusan Presiden mengenai pemindahan ibu kota. Di sisi lain, pembangunan fisik IKN tetap berlanjut berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 dengan dukungan anggaran hingga 2028.

Minat Properti Jakarta Kembali Menguat

Berdasarkan laporan Rumah123, Jakarta Pusat mencatat pertumbuhan minat pencarian properti tertinggi secara nasional dengan kenaikan 1 persen secara tahunan (year on year/YoY). Jakarta Selatan menyusul dengan pertumbuhan 0,6 persen YoY dan Jakarta Timur naik 0,2 persen YoY.

Secara bulanan, Jakarta Barat menjadi wilayah dengan peningkatan pencarian tertinggi di kawasan Jabodetabek, mencapai 1,2 persen. Adapun Jakarta Selatan dan Jakarta Utara masing-masing tumbuh 0,9 persen dan 0,6 persen.

Kenaikan minat tersebut turut tercermin pada harga hunian. Jakarta Pusat mencatat lonjakan median harga rumah tertinggi secara nasional untuk rumah dengan luas bangunan di bawah 60 meter persegi. Harga median segmen tersebut mencapai Rp900 juta atau meningkat 47,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

“Beberapa tahun terakhir muncul kekhawatiran bahwa perpindahan ibu kota akan mengurangi daya tarik Jakarta. Namun data menunjukkan bahwa Jakarta tetap menjadi pusat aktivitas ekonomi nasional,” ujar Firman Pamungkas, VP Marketing Rumah123, dalam keterangan tertulis, Rabu (17/6/2026).

Menurut Firman, investor dan pencari rumah kini semakin fokus pada faktor fundamental seperti konektivitas, akses infrastruktur, peluang kerja, serta prospek kenaikan nilai properti dalam jangka panjang.

Sektor Perkantoran Ikut Menguat

Penguatan Jakarta tidak hanya terjadi di sektor residensial. Tingkat okupansi gedung perkantoran di kawasan pusat bisnis (CBD) Jakarta mencapai 76 persen dengan rata-rata tarif sewa dasar Rp212.000 per meter persegi per bulan.

Kondisi tersebut didukung tidak adanya tambahan pasokan gedung baru pada kuartal pertama 2026 sehingga menjaga stabilitas harga sewa dalam beberapa tahun mendatang.

Kawasan IKN Memasuki Fase Normalisasi

Sementara itu, Balikpapan, Samarinda, dan Penajam Paser Utara (PPU) mulai memasuki fase normalisasi pasar. Penundaan penerbitan Keputusan Presiden terkait pemindahan ibu kota mendorong sebagian investor mengambil sikap menunggu perkembangan lebih lanjut.

Head of Research Rumah123, Marisa Jaya, mengungkapkan proporsi pencarian properti di Balikpapan turun 0,4 persen secara tahunan. Penjualan rumah baru di kota tersebut bahkan merosot 55,6 persen pada kuartal I 2026, terutama pada segmen rumah tipe kecil.

Meski demikian, prospek jangka panjang kawasan IKN dinilai masih menjanjikan. Sebanyak 86,2 persen pencari properti di Penajam Paser Utara masih memburu tanah kosong sebagai instrumen investasi. Mayoritas berasal dari kelompok usia produktif 25-34 tahun dan didominasi investor dari DKI Jakarta.

“Koridor IKN tidak kehilangan daya tariknya. Yang terjadi saat ini adalah pergeseran karakter pasar dari fase yang didominasi ekspektasi menuju fase yang lebih selektif dan berbasis kebutuhan riil,” kata Marisa.

Ke depan, Rumah123 memproyeksikan Jakarta tetap menjadi pasar properti terbesar di Indonesia, sementara kawasan IKN berkembang sebagai destinasi investasi jangka panjang yang ditopang pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi regional.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Pendapatan SOLA Naik 180 Persen, Laba Bersih Tembus Rp44,64 Miliar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

PT Xolare RCR Energy Tbk (SOLA) mencatat pertumbuhan kinerja keuangan yang signifikan sepanjang tahun buku 2025. Perseroan membukukan pendapatan sebesar Rp333,99 miliar hingga 31 Desember 2025, melonjak dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp119,07 miliar.

Direktur SOLA, Imam Buchairi, mengungkapkan capaian tersebut dalam Public Expose di Jakarta, Senin (15/6/2026). Menurutnya, peningkatan pendapatan ditopang oleh pertumbuhan aktivitas usaha di sektor infrastruktur, konstruksi jalan khusus, serta pengembangan bisnis energi terbarukan yang menjadi fokus perusahaan.

Laba SOLA Melonjak Seiring Efisiensi Operasional

Pertumbuhan pendapatan turut mendorong kenaikan laba kotor menjadi Rp75,74 miliar dari Rp38,22 miliar pada 2024. Di saat yang sama, perusahaan berhasil menekan beban usaha menjadi Rp25,16 miliar dari Rp29,14 miliar.

Efisiensi tersebut berdampak langsung pada peningkatan laba usaha yang melonjak menjadi Rp50,57 miliar, jauh lebih tinggi dibandingkan Rp9,08 miliar pada tahun sebelumnya.

Kinerja positif juga tercermin pada laba sebelum pajak yang mencapai Rp46,20 miliar, naik dari Rp6,98 miliar. Sementara laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk tercatat sebesar Rp44,64 miliar, meningkat tajam dibandingkan Rp6,69 miliar pada 2024.

Aset Tumbuh, Struktur Keuangan Menguat

Dari sisi posisi keuangan, total aset SOLA meningkat menjadi Rp309,85 miliar hingga akhir 2025 dari Rp184,51 miliar pada tahun sebelumnya. Sementara liabilitas naik menjadi Rp117,22 miliar dari Rp34,72 miliar.

Peningkatan aset tersebut mencerminkan ekspansi bisnis yang tengah dijalankan perusahaan untuk memperkuat kapasitas operasional dan memperluas portofolio proyek.

Prospek dan Strategi Pertumbuhan SOLA 2026

Manajemen menargetkan pendapatan sebesar Rp412,57 miliar pada 2026, meningkat dari realisasi 2025. Laba tahun berjalan diproyeksikan mencapai Rp52,73 miliar dengan total aset sebesar Rp351,39 miliar dan ekuitas Rp245,37 miliar.

Untuk mencapai target tersebut, perusahaan mengandalkan peluang dari meningkatnya anggaran pembangunan dan preservasi jalan nasional, kebutuhan aspal dalam negeri, tingginya permintaan jalan khusus untuk sektor tambang, logistik, dan pelabuhan, serta berkembangnya proyek energi terbarukan seiring implementasi RUPTL 2025-2034.

Strategi utama yang disiapkan meliputi penguatan bisnis pemeliharaan jalan hauling batubara di Sumatera dan Kalimantan, optimalisasi jaringan pabrik aspal industri di Sumatera Selatan, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, serta pengembangan proyek EPC PLTS, PLTS IPP, dan layanan pemeliharaan sektor energi. 

Manajemen menegaskan fokus perusahaan tetap diarahkan pada peningkatan kinerja operasional, penguatan backlog kontrak konstruksi, dan menjaga pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Kuartal I 2026, JARR Raih Laba Rp41,33 Miliar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

PT Jhonlin Agro Raya Tbk (JARR) membukukan pendapatan sebesar Rp776,51 miliar pada kuartal pertama 2026. Realisasi tersebut turun 8,55 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp848,93 miliar. Meski demikian, perseroan tetap mampu menjaga profitabilitas dengan membukukan laba bersih sebesar Rp41,33 miliar hingga akhir Maret 2026.

Direktur Utama PT Jhonlin Agro Raya Tbk, Indra Irawan, menyampaikan capaian tersebut dalam Public Expose di Jakarta, Rabu (17/6/2026). Menurutnya, kinerja perusahaan masih menunjukkan ketahanan di tengah dinamika industri agribisnis dan biodiesel.

Berdasarkan laporan keuangan perseroan, laba sebelum pajak tercatat sebesar Rp52,99 miliar, sementara EBITDA mencapai Rp128,63 miliar. Adapun laba bruto mencapai Rp142,82 miliar dan laba usaha sebesar Rp77,43 miliar.

Profitabilitas Tetap Terjaga di Tengah Penurunan Pendapatan

Meskipun penjualan mengalami koreksi, JARR dinilai berhasil menjaga efisiensi operasional. Kemampuan perusahaan mempertahankan laba bersih positif menunjukkan bahwa strategi pengelolaan biaya dan operasional berjalan efektif.

Selain itu, sejumlah indikator keuangan menunjukkan kondisi yang semakin sehat. Current ratio tercatat meningkat, mencerminkan kemampuan perusahaan yang lebih baik dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Gross profit margin juga mengalami perbaikan, yang menandakan meningkatnya efisiensi dalam kegiatan operasional.

Perseroan sebelumnya juga mencatat pertumbuhan pendapatan sebesar 11 persen sepanjang 2025. Di sisi lain, rasio utang terhadap aset maupun ekuitas terus menurun, mengindikasikan ketergantungan terhadap pembiayaan utang yang semakin rendah.

Struktur Keuangan dan Tantangan Bisnis

Per akhir Maret 2026, total aset JARR tercatat sebesar Rp3,96 triliun, sementara total liabilitas turun menjadi Rp2 triliun dari Rp2,10 triliun pada akhir 2025. Di saat yang sama, total ekuitas meningkat menjadi Rp1,96 triliun dari sebelumnya Rp1,92 triliun.

Meski fundamental perusahaan tetap kuat, manajemen mengakui sejumlah tantangan masih membayangi. Di antaranya fluktuasi harga bahan baku TBS dan CPO, perubahan regulasi terkait program biodiesel B35 dan B40, kebijakan levy tax atas produk turunan sawit, serta kewajiban pemenuhan ketentuan free float Bursa Efek Indonesia.

Untuk memenuhi ketentuan free float sebesar 12,5 persen pada 2027 dan 15 persen pada 2028, perusahaan berencana melakukan divestasi bertahap di pasar reguler maupun private placement kepada investor strategis nonafiliasi.

Strategi Meningkatkan Laba pada 2026

Memasuki 2026, JARR menyiapkan sejumlah langkah untuk meningkatkan laba bersih. Perseroan menargetkan peningkatan utilisasi pabrik biodiesel hingga 60–70 persen guna mendorong volume produksi dan efisiensi operasional.

Selain itu, perusahaan akan meningkatkan kontribusi pasokan CPO internal dari sekitar 17 persen menjadi 20–25 persen dari total kebutuhan bahan baku. Strategi tersebut diharapkan mampu menekan biaya pembelian CPO eksternal dan memperkuat margin usaha.

JARR juga akan memperluas penjualan produk minyak goreng di wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur, serta mengoptimalkan pemanfaatan seluruh sumber daya perusahaan guna meningkatkan produktivitas dan profitabilitas secara berkelanjutan.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Kinerja Keuangan UDNG 2025 Melonjak, Pendapatan Naik 590 Persen

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

PT Agro Bahari Nusantara Tbk (UDNG) mencatat lonjakan kinerja usaha sepanjang tahun buku 2025. Perseroan membukukan pendapatan sebesar Rp21,6 miliar, melonjak sekitar 590,29 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp3,1 miliar.

Direktur Utama UDNG, Vincent Lukito, dalam Public Expose di Jakarta, Rabu (17/6/2026), mengatakan peningkatan pendapatan didorong oleh bertambahnya volume panen dari fasilitas budidaya yang telah beroperasi, termasuk kontribusi anak usaha PT Marina Bahari Sentosa yang mulai memasuki tahap produksi komersial.

Menurut Vincent, capaian tersebut menjadi indikasi bahwa strategi ekspansi yang dijalankan perusahaan mulai menghasilkan manfaat ekonomi yang nyata. Tahun 2025 juga menjadi fase penting bagi perseroan karena investasi infrastruktur yang dilakukan sebelumnya mulai berkontribusi terhadap pendapatan usaha.

Pendapatan Melonjak, Rugi Bersih Menyusut

Dalam laporan keuangannya, UDNG masih membukukan rugi bersih sebesar Rp3,43 miliar pada 2025. Namun, angka tersebut membaik dibandingkan rugi bersih tahun 2024 yang mencapai Rp3,67 miliar.

Perbaikan kinerja ini menunjukkan efisiensi operasional mulai berjalan seiring beroperasinya klaster-klaster tambak baru secara penuh. Secara tahunan, profitabilitas perseroan meningkat 6,58 persen, mencerminkan arah pemulihan bisnis yang semakin kuat.

"Kinerja ini menunjukkan proses turnaround berjalan positif dan didukung peningkatan aktivitas budidaya yang lebih optimal," ujar Vincent.

Struktur Keuangan Tetap Solid

Dari sisi neraca, total aset UDNG pada akhir 2025 tercatat sebesar Rp55,99 miliar, turun 2,82 persen dibandingkan Rp57,61 miliar pada tahun sebelumnya. Penurunan terutama berasal dari berkurangnya kas dan setara kas yang digunakan untuk mendukung ekspansi usaha dan aktivitas operasional.

Sementara itu, total liabilitas meningkat menjadi Rp4,19 miliar dari Rp2,38 miliar pada 2024. Kenaikan tersebut terutama berasal dari optimalisasi fasilitas kredit jangka pendek untuk mendukung pembelian pakan, benur, dan kebutuhan operasional tambak.

Adapun total ekuitas perseroan tercatat sebesar Rp51,80 miliar. Meski turun 6,22 persen dibandingkan tahun sebelumnya, posisi permodalan UDNG dinilai tetap kuat dengan tingkat leverage yang relatif rendah.

Prospek 2026 Masih Menjanjikan

Memasuki 2026, manajemen optimistis prospek bisnis budidaya udang nasional masih terbuka lebar. Perseroan akan fokus meningkatkan produktivitas tambak, efisiensi operasional, optimalisasi tingkat survival rate dan feed conversion ratio (FCR), serta memperkuat sistem biosecurity dan tata kelola perusahaan.

Selain itu, UDNG juga menargetkan peningkatan volume penjualan, diversifikasi pasar, dan penetrasi ke segmen pelanggan bernilai tambah tinggi. Dengan dukungan fasilitas produksi yang telah tersedia dan meningkatnya permintaan global terhadap produk udang, perseroan yakin dapat menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan bagi pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Upacara 17 Juni, Kodam XIX Tegaskan Semangat Pengabdian Prajurit

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Upacara Bendera 17-an Bulan Juni di lingkungan Kodam XIX/Tuanku Tambusai tidak hanya menjadi momentum penguatan disiplin dan nasionalisme, tetapi juga ajang apresiasi bagi prajurit yang menunjukkan prestasi dan dedikasi luar biasa. Kegiatan yang dipimpin Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Mayjen TNI Dr. Agus Hadi Waluyo, S.A.P., M.M., CHRMP itu berlangsung di Lapangan Upacara Makodam XIX/Tuanku Tambusai, Rabu (17/6/2026).

Upacara diikuti seluruh prajurit dan aparatur sipil negara (ASN) jajaran Kodam XIX/Tuanku Tambusai. Setelah rangkaian kegiatan selesai, Pangdam menyerahkan sejumlah penghargaan kepada personel yang dinilai berhasil mengharumkan nama satuan maupun menunjukkan kepedulian kemanusiaan dalam pelaksanaan tugas.

Penghargaan untuk Atlet dan Aksi Heroik Prajurit

Salah satu penerima penghargaan adalah Serda (K) Debora Natalia Nainggolan yang sukses meraih Juara II kategori perorangan putri pada Kejuaraan Pencak Silat Militer Antar Satuan TNI Angkatan Darat.

Penghargaan juga diberikan kepada Prada Alfinatra Nasution atas keberanian dan kesigapannya membantu proses evakuasi serta penyelamatan korban saat terjadi kebakaran di Pasar Raya Bangkinang, Kabupaten Kampar.

Menurut jajaran Kodam XIX/Tuanku Tambusai, penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan pengabdian yang melampaui tugas rutin sehari-hari.

Tim Pencak Silat Militer Raih Juara Umum III

Selain penghargaan individu, Pangdam XIX/Tuanku Tambusai turut memberikan apresiasi kepada Tim Pencak Silat Militer (PSM) Kodam XIX/Tuanku Tambusai yang mencatatkan prestasi membanggakan dalam Kejuaraan Pencak Silat Militer Antar Satuan TNI Angkatan Darat.

Berkat pencapaian para atletnya, tim berhasil mengamankan posisi Juara Umum III dan membawa nama baik satuan di tingkat nasional.

Dalam arahannya, Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo menegaskan bahwa setiap prestasi maupun tindakan kemanusiaan yang dilakukan prajurit merupakan teladan yang patut dicontoh oleh seluruh personel.

"Prestasi yang diraih maupun tindakan kemanusiaan yang dilakukan para prajurit harus menjadi inspirasi bagi seluruh personel. Teruslah mengabdi dengan disiplin, profesional, dan penuh rasa tanggung jawab dalam setiap pelaksanaan tugas," tegas Pangdam.

Komitmen Bangun Budaya Berprestasi

Melalui momentum Upacara 17-an, Kodam XIX/Tuanku Tambusai kembali menegaskan komitmennya dalam membangun budaya berprestasi di lingkungan satuan. 

Penghargaan yang diberikan diharapkan mampu memotivasi seluruh personel untuk terus meningkatkan profesionalisme, loyalitas, dan semangat pengabdian kepada bangsa, negara, serta masyarakat.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

APINDO Gandeng Queen Máxima Dorong Kesehatan Finansial Pekerja

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

APINDO memperkuat komitmennya dalam mendorong kesehatan finansial pekerja Indonesia melalui kerja sama internasional. Dalam rangkaian APINDO Business Mission to Europe 2026, delegasi Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) bertemu dengan Queen Máxima, Permaisuri Raja Belanda Willem-Alexander yang juga menjabat sebagai United Nations Secretary-General’s Special Advocate (UNSGSA) for Financial Health, di Istana Huis ten Bosch, Den Haag, Belanda, pada Jumat (12/6/2026).

Pertemuan tersebut menjadi kelanjutan dari dialog yang telah dibangun sejak kunjungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dipimpin Queen Máxima ke Indonesia pada 2025. Fokus utama pembahasan adalah upaya meningkatkan kesehatan finansial pekerja melalui keterlibatan aktif sektor usaha.

APINDO Usulkan Koalisi Kesehatan Finansial

Dalam kesempatan itu, Ketua Umum APINDO Shinta W. Kamdani bersama jajaran pengurus menyerahkan concept paper APINDO Financial Health Coalition kepada Queen Máxima. Inisiatif tersebut dirancang sebagai platform kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat kesejahteraan ekonomi pekerja dan pelaku usaha.

Shinta menjelaskan bahwa koalisi tersebut tidak hanya berfokus pada peningkatan kesehatan finansial pekerja, tetapi juga mendukung penguatan daya tahan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Program ini bertujuan memperkuat kesehatan finansial pekerja, meningkatkan ketahanan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sekaligus mendukung produktivitas tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif serta berkelanjutan,” ujar Shinta dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu (17/6/2026).

Workplace Financial Health Academy

Sebagai bagian dari usulan kerja sama, APINDO juga memperkenalkan konsep Workplace Financial Health Academy. Program pelatihan berbasis train-the-trainers tersebut dirancang untuk membangun ekosistem kesehatan finansial yang berkelanjutan di lingkungan kerja.

Melalui program ini, perusahaan diharapkan mampu memberikan edukasi kepada pekerja mengenai pengelolaan keuangan yang sehat, penggunaan kredit secara bertanggung jawab, pentingnya dana darurat, persiapan pensiun, literasi keuangan digital, hingga pengelolaan tekanan psikologis akibat masalah keuangan.

Dukungan untuk Pembiayaan Inklusif

Selain membahas kesehatan finansial pekerja, APINDO juga menyampaikan dukungannya terhadap implementasi WE Finance Code Indonesia yang mendapat dukungan dari Asian Development Bank (ADB) dan Islamic Development Bank (IsDB).

Menurut Shinta, APINDO yang menjadi salah satu dari sekitar 70 penandatangan dan mitra ekosistem memandang program tersebut sebagai langkah strategis untuk memperluas akses pembiayaan, khususnya bagi perempuan pelaku usaha. Inisiatif ini diharapkan mampu memperkuat inklusi keuangan sekaligus menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan di Indonesia.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Harga Telur Anjlok, Peternak Minta Pemerintah Benahi Data dan Perkuat Penyerapan Pasar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta  

Di tengah melemahnya harga telur ayam ras di tingkat peternak, kalangan peternak rakyat meminta pemerintah segera melakukan pembenahan tata kelola data produksi dan distribusi unggas nasional. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengidentifikasi penyebab utama penurunan harga sekaligus mencegah kerugian yang terus dialami peternak.

Ketua Komunitas Peternak Unggas Nasional (KPUN), Alvino Antonio, mengatakan persoalan harga telur tidak bisa dilepaskan dari ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan. Namun hingga kini, menurutnya, belum tersedia data yang benar-benar akurat untuk memastikan apakah kondisi pasar saat ini memang mengalami kelebihan pasokan (oversupply) atau justru terjadi persoalan distribusi.

"Kalau memang harga telur jatuh, pemerintah harus mendata dulu. Sebenarnya produksi berapa dan kebutuhan pasar berapa. Jadi semuanya bisa terukur," ujar Alvino saat ditemui dalam Indo Livestock 2026 Expo & Forum di Jakarta, Selasa (16/6/2026).

Program MBG Dinilai Perlu Kembali ke Tujuan Awal

Alvino menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sejatinya memiliki konsep yang baik karena dirancang untuk menyerap produk peternak dan pelaku usaha kecil secara langsung. Namun dalam implementasinya, ia melihat masih banyak ruang perbaikan agar manfaat ekonomi program tersebut lebih dirasakan peternak rakyat.

Menurut dia, pemerintah perlu memastikan rantai pasok program berjalan sesuai tujuan awal, yakni memperkuat ekonomi lokal dan memberikan akses pasar yang lebih luas bagi produsen pangan di daerah.

"Kalau konsep awalnya untuk menghidupkan UMKM dan produsen lokal, sebaiknya dikembalikan lagi ke tujuan itu," katanya.

Peran Cadangan Pangan Dinilai Belum Maksimal

Selain pembenahan data, Alvino juga mendorong optimalisasi program Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk komoditas telur dan daging ayam. Ia menilai kehadiran BUMN pangan seperti ID FOOD dan Berdikari seharusnya mampu menjalankan fungsi stabilisasi harga sebagaimana dilakukan Bulog pada komoditas beras.

Menurutnya, ketika harga berada di bawah titik keekonomian peternak, pemerintah perlu melakukan penyerapan produk. Sebaliknya, saat harga melonjak, stok yang tersedia dapat digunakan untuk operasi pasar.

"Ketika harga jatuh harus ada yang menyerap. Saat harga tinggi bisa dilakukan operasi pasar sehingga harga tetap stabil," ujarnya.

Data Menjadi Kunci Kebijakan

Alvino menegaskan bahwa akar persoalan sektor perunggasan saat ini terletak pada lemahnya sinkronisasi data antara pemerintah pusat dan daerah. Tanpa basis data yang akurat mengenai populasi ternak, produksi telur, dan kebutuhan konsumsi nasional, kebijakan pengendalian pasar berpotensi tidak tepat sasaran.

Karena itu, ia berharap pemerintah memperkuat koordinasi dengan daerah untuk membangun sistem data yang terintegrasi. Dengan data yang valid, pemerintah dapat mengambil langkah antisipatif sebelum gejolak harga semakin merugikan peternak maupun konsumen.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More

KKP Dorong Hilirisasi Rumput Laut untuk Tingkatkan Nilai Ekspor

Duta Nusantara Merdeka | Tangerang  

Indonesia memiliki peluang besar untuk memperkuat posisi sebagai pemain utama dalam perdagangan rumput laut dunia. Namun, peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan agar tidak hanya menjadi pemasok bahan baku bagi negara lain.

Direktur Pemasaran Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Erwin Dwiyana, mengatakan permintaan global terhadap produk turunan rumput laut terus meningkat seiring berkembangnya ekonomi hijau, industri pangan, farmasi, kosmetik, hingga pertanian berkelanjutan.

"Rumput laut mendukung pengurangan emisi karbon, ekonomi sirkular, dan memberikan manfaat ekonomi yang luas bagi masyarakat pembudi daya," ujar Erwin dalam talkshow Mendulang Emas Hijau dari Lautan Indonesia di Tangerang, Selasa (16/6/2026).

Produksi dan Perdagangan Global Terus Tumbuh

Data Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) menunjukkan produksi rumput laut global mencapai 34,8 juta ton pada 2022 dengan nilai perdagangan sekitar 2,9 miliar dolar AS. Sementara nilai perdagangan dunia pada 2025 diperkirakan mencapai 3,2 miliar dolar AS dengan tren pertumbuhan rata-rata 5,6 persen sejak 2016.

Menurut Erwin, sekitar 50 persen perdagangan global masih didominasi rumput laut kering sebagai bahan baku industri. Adapun produk olahan berupa karaginan menyumbang sekitar 40 persen, sedangkan agar mencapai 10 persen.

Indonesia Masih Dominan Ekspor Bahan Baku

Indonesia saat ini menempati posisi ketiga eksportir rumput laut dunia setelah Tiongkok dan Korea Selatan. Hingga April 2026, nilai ekspor rumput laut Indonesia mencapai 94,30 juta dolar AS atau tumbuh 3,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Meski demikian, sebagian besar ekspor ke Tiongkok masih berupa rumput laut kering. Kondisi ini membuat Indonesia belum menikmati nilai tambah optimal dari industri pengolahan.

"Seharusnya kita menguasai ekspor produk turunan rumput laut, bukan hanya bahan bakunya," kata Erwin.

Karaginan, Agar, dan Biostimulan Jadi Pasar Menjanjikan

Erwin memproyeksikan pasar karaginan global meningkat dari 1,1 miliar dolar AS pada 2025 menjadi 1,9 miliar dolar AS pada 2034 dengan pertumbuhan sekitar 6 persen. Permintaan terbesar berasal dari industri makanan dan minuman, disusul farmasi serta kosmetik.

Sementara pasar agar diperkirakan tumbuh 7,2 persen hingga 2034. Adapun sektor biostimulan berbasis rumput laut diprediksi mencatat pertumbuhan tertinggi, mencapai 10,5 persen, dengan nilai pasar meningkat hingga 3 miliar dolar AS.

Menurutnya, tren pertanian organik, kebutuhan produk ramah lingkungan, serta berkembangnya industri kesehatan dan kecantikan akan menjadi pendorong utama permintaan produk turunan rumput laut dalam beberapa tahun mendatang.

Dengan potensi sumber daya yang besar dan pasar global yang terus berkembang, hilirisasi rumput laut dinilai menjadi strategi penting untuk meningkatkan daya saing sekaligus memperbesar kontribusi sektor kelautan terhadap perekonomian nasional.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Produsen Telur SPF Pertama RI Dukung Kemandirian Vaksin Nasional

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta - Indonesia kini memiliki produsen telur Specific Pathogen Free (SPF) pertama yang beroperasi di dalam negeri. Kehadiran fasilitas ini menjadi langkah strategis dalam mendukung kebutuhan bahan baku produksi vaksin unggas sekaligus memperkuat penelitian laboratorium dan sektor kesehatan hewan nasional.

PT Damar Gayatri Jaya (DGJ), unit bisnis peternakan Medion Indonesia yang berlokasi di Banjaran, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, menjadi perusahaan pertama di Tanah Air yang memproduksi telur SPF. Perusahaan yang didirikan pada 2021 tersebut mulai beroperasi pada 2024 dan bekerja sama dengan Gezondheidsdienst voor Dieren B.V. (GD Animal Health) dari Belanda untuk memastikan standar kualitas internasional.

Telur SPF merupakan telur yang berasal dari kawanan unggas yang dipelihara dalam sistem biosekuriti ketat dan telah dinyatakan bebas dari 20 patogen spesifik sesuai standar Farmakope Eropa. Produk ini menjadi bahan baku penting dalam pembuatan vaksin unggas serta berbagai penelitian dan pengujian laboratorium.

Telur SPF Jadi Komponen Penting Produksi Vaksin

Komisaris Medion, Peter Yan, menjelaskan bahwa pengembangan telur SPF merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung kemajuan industri peternakan nasional.

Menurut dia, perjalanan Medion selama lebih dari lima dekade menjadi fondasi untuk terus berkolaborasi dengan peternak, pemerintah, perguruan tinggi, dan lembaga penelitian.

“Forward Together tujuannya agar kami bisa maju bersama peternak, pemerintah maupun universitas yang banyak membantu dalam penelitian,” ujar Peter Yan.

Kurangi Ketergantungan Impor untuk Riset

Peter mengungkapkan, keberadaan produsen telur SPF pertama di Indonesia sangat membantu kebutuhan laboratorium dan lembaga penelitian yang selama ini bergantung pada impor.

Ia menjelaskan bahwa pengadaan telur SPF dari luar negeri kerap menghadapi kendala distribusi, waktu pengiriman, hingga risiko kerusakan produk saat tiba di Indonesia.

“Kalau sudah tersedia di dalam negeri, kebutuhan penelitian puluhan hingga ratusan butir bisa kami penuhi dengan lebih cepat,” katanya.

Peluang Ekspor Mulai Terbuka

Meski sejumlah negara telah menunjukkan minat terhadap produk tersebut, perusahaan masih memprioritaskan pemenuhan kebutuhan domestik. Pasalnya, sebagian besar produksi masih digunakan untuk mendukung pembuatan vaksin internal serta kebutuhan institusi pemerintah dan laboratorium nasional.

Peter menambahkan, peluang ekspor tetap terbuka di masa mendatang seiring peningkatan kapasitas produksi. Selain memperkuat industri kesehatan hewan nasional, ekspor telur SPF berpotensi memberikan nilai tambah dan devisa bagi perekonomian Indonesia.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Minat Investor Global terhadap Indonesia Meningkat, Pemerintah Percepat Realisasi Proyek

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Minat investor global terhadap Indonesia meningkat dalam beberapa waktu terakhir. Perkembangan tersebut menjadi salah satu isu utama yang dibahas Presiden Prabowo Subianto saat menerima Kepala BP BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, bersama sejumlah menteri ekonomi Kabinet Merah Putih di Jakarta, Minggu (14/6).

Dalam pertemuan tersebut, Presiden memperoleh laporan mengenai tingginya ketertarikan investor internasional terhadap berbagai peluang investasi strategis yang sedang dikembangkan pemerintah. Meningkatnya minat tersebut dinilai mencerminkan kepercayaan yang semakin kuat terhadap prospek ekonomi Indonesia serta arah pembangunan yang tengah dijalankan.

Prabowo Dorong Percepatan Realisasi Investasi

Presiden Prabowo menegaskan bahwa peluang investasi yang terus bermunculan harus segera ditindaklanjuti melalui koordinasi yang solid antar-kementerian dan lembaga. Menurutnya, sinergi yang kuat diperlukan agar investasi yang masuk dapat memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Pemerintah juga menaruh perhatian besar pada percepatan realisasi investasi strategis agar manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat. Langkah tersebut dinilai penting untuk mendukung penciptaan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, serta memperkuat daya saing Indonesia di tingkat global.

Transparansi Jadi Faktor Penting

Selain percepatan investasi, Presiden menyoroti pentingnya keterbukaan informasi kepada publik. Transparansi dianggap sebagai elemen penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus menunjukkan capaian pemerintah dalam menarik investasi berkualitas.

“Arahan Presiden jelas, yaitu memastikan setiap peluang investasi strategis dapat dikawal dengan baik, dipercepat realisasinya, serta dikomunikasikan secara transparan kepada masyarakat,” demikian pernyataan BP BUMN yang dikutip dari akun Instagram resminya.

Pemerintah Perkuat Iklim Usaha

Pemerintah menilai investasi sebagai instrumen utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Karena itu, berbagai peluang investasi yang sedang dijajaki akan terus diawasi dan dikawal agar menghasilkan nilai tambah bagi perekonomian nasional.

Di sisi lain, upaya memperkuat tata kelola pemerintahan, memberikan kepastian kebijakan, serta menciptakan iklim usaha yang kondusif juga terus dilakukan. Strategi tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi utama di kawasan.

Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah optimistis kepercayaan investor terhadap Indonesia akan terus tumbuh seiring percepatan program strategis nasional dan penguatan fondasi ekonomi jangka panjang.

 

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Danrem 031/Wira Bima Pimpin Aksi Bersih Lingkungan di Sekolah Kartika Pekanbaru

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Komandan Korem 031/Wira Bima Brigjen TNI Dr. Agustatius Sitepu, S.Sos., M.Si., M.Han., memimpin langsung kegiatan aksi bersih lingkungan di Sekolah Kartika Pekanbaru, Senin (15/6/2026). Kegiatan tersebut digelar sebagai upaya menumbuhkan budaya hidup bersih sekaligus meningkatkan kesadaran pelajar terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan.

Aksi sosial ini melibatkan prajurit TNI, tenaga pendidik, serta para siswa. Mereka bersama-sama membersihkan area sekolah, halaman, saluran drainase, dan lingkungan sekitar guna menciptakan suasana belajar yang sehat, nyaman, dan kondusif bagi proses pendidikan.

Tanamkan Kesadaran Lingkungan Sejak Dini

Dalam arahannya, Brigjen TNI Agustatius Sitepu menegaskan bahwa menjaga kebersihan lingkungan bukan hanya tugas individu, melainkan tanggung jawab bersama yang perlu dibangun sejak usia sekolah.

Menurutnya, lingkungan pendidikan memiliki peran strategis dalam membentuk karakter generasi muda agar lebih peduli terhadap kebersihan dan kelestarian alam di sekitarnya.

“Melalui kegiatan ini, kita ingin menumbuhkan semangat gotong royong dan membangun kesadaran para pelajar bahwa menjaga kebersihan lingkungan merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari. Lingkungan yang bersih akan mendukung kesehatan, kenyamanan, dan kualitas belajar siswa,” ujar Danrem.

Edukasi Pengelolaan Sampah dan Perilaku Peduli Lingkungan

Selain menciptakan lingkungan sekolah yang lebih bersih, kegiatan tersebut juga menjadi sarana edukasi bagi para siswa mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang baik serta pembiasaan perilaku ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari.

Dukungan untuk Dunia Pendidikan

Kepala Sekolah Kartika Pekanbaru menyampaikan apresiasi atas perhatian dan kontribusi Korem 031/Wira Bima dalam mendukung dunia pendidikan. Menurutnya, keterlibatan TNI dalam kegiatan lingkungan memberikan teladan positif bagi para siswa untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat.

Kegiatan berlangsung dengan aman, tertib, dan penuh antusiasme dari seluruh peserta. Melalui aksi nyata seperti ini, budaya hidup bersih di lingkungan sekolah diharapkan terus berkembang dan menjadi bagian dari karakter generasi muda Indonesia yang peduli terhadap lingkungan.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

CGAS Tebar Dividen Rp7,1 Miliar, Siapkan Tiga Stasiun CNG Baru

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

PT Citra Nusantara Gemilang Tbk (CGAS) memutuskan membagikan dividen sebesar 50 persen dari laba bersih tahun buku 2025 dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang digelar tahun ini. Total dividen yang akan dibagikan mencapai Rp7,1 miliar atau setara Rp4 per saham, sementara sisa laba akan digunakan untuk mendukung pengembangan usaha dan investasi Perseroan.

Selain membagikan keuntungan kepada pemegang saham, emiten energi bersih tersebut juga memasang target pertumbuhan agresif pada 2026. Manajemen membidik pendapatan sebesar Rp879 miliar dan laba bersih Rp23,9 miliar, ditopang peningkatan volume penjualan gas serta ekspansi infrastruktur energi berbasis gas alam.

Target Pendapatan dan Laba Meningkat Tajam

Direktur Utama CGAS, Andika Purwonugroho, mengatakan Perseroan menargetkan pendapatan tumbuh 43,65 persen secara tahunan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada saat yang sama, laba bersih diproyeksikan naik 68,14 persen seiring meningkatnya utilisasi fasilitas CNG yang dimiliki perusahaan.

“Kami menargetkan pertumbuhan kinerja keuangan sejalan dengan peningkatan volume penjualan menjadi 3.539.000 MMBTU pada 2026, naik 41,83 persen secara tahunan,” ujar Andika dalam Paparan Publik, Senin (15/6/2026).

Menurut dia, strategi pertumbuhan akan difokuskan pada pengembangan bisnis berkelanjutan, peningkatan layanan pelanggan, serta perluasan jaringan distribusi energi gas bagi sektor industri.

Ekspansi CNG dan LNG Jadi Mesin Pertumbuhan

Untuk mendukung target tersebut, CGAS berencana menambah tiga stasiun Compressed Natural Gas (CNG) sekaligus memperkuat ekspansi ke segmen Liquefied Natural Gas (LNG).

Saat ini, Perseroan mengoperasikan enam fasilitas CNG Station dengan total kapasitas 12,2 MMSCFD yang tersebar di Cikarang, Gresik, Waru, Grobogan, Palembang, dan Majalengka. Selain itu, CGAS juga memiliki enam CNG Hub di Bandung, Klaten, Kediri, Malang, Lampung, dan Jombang guna melayani pelanggan yang belum terhubung jaringan pipa gas.

Pada segmen LNG, CGAS telah memiliki fasilitas LNG Station di Karawang, Jawa Barat, dengan kapasitas 1,5 MMSCFD. Secara keseluruhan, kapasitas infrastruktur gas yang dikelola Perseroan mencapai 13,7 MMSCFD.

LNG Komersial Mulai Beroperasi Akhir 2026

Manajemen menargetkan proyek LNG baru dapat beroperasi secara komersial pada kuartal IV/2026. Saat ini, tahapan engineering, procurement, and construction (EPC) masih berlangsung untuk memastikan kesiapan operasional dan pemenuhan standar keselamatan.

Produk LNG CGAS nantinya menyasar pelanggan industri maupun ritel. Beberapa perusahaan yang masuk daftar calon pelanggan potensial antara lain PT Yamaha Motor Parts Manufacturing Indonesia, PT Indo Kordsa Tbk, PT Magnolia Energi Lestari, PT Nippon Indosari Corpindo Tbk, PT Ateja Tritunggal, PT Bumi Marga Konstruksi, serta PT Genthala Arta Mandiri.

Andika menegaskan pengembangan bisnis LNG diyakini mampu memperluas pangsa pasar, memperkuat diversifikasi pelanggan, dan meningkatkan pendapatan secara berkelanjutan. Strategi tersebut juga diharapkan memperkokoh posisi CGAS sebagai penyedia solusi energi gas terintegrasi bagi sektor industri nasional.

Optimisme tersebut didukung oleh capaian kinerja 2025 yang solid. CGAS membukukan pendapatan Rp611,90 miliar atau tumbuh 20,33 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Laba bersih Perseroan juga melonjak 62,79 persen menjadi Rp15,88 miliar dari Rp9,76 miliar pada 2024, mencerminkan fundamental usaha yang semakin kuat di tengah ekspansi bisnis energi gas yang terus berlanjut.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Turnamen Sepak Bola Piala Danseskoad 2026 Jadi Wadah Pembinaan Talenta Muda

Duta Nusantara Merdeka | Bandung 

Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad) resmi menggelar Turnamen Sepak Bola Piala Danseskoad 2026 sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-75 Seskoad. Kegiatan yang berlangsung di Lapangan Melati Mekar Seskoad, Bandung, Senin (15/6/2026), tersebut diikuti lebih dari 120 klub sepak bola kelompok usia dini kategori U-11 dan U-9.

Pembukaan turnamen dilakukan langsung oleh Komandan Seskoad Mayjen TNI Dr. Agustinus Purboyo, S.I.P., M.Tr.(Han). Acara itu turut dihadiri sejumlah tokoh dan pejabat daerah, antara lain H. Umuh Muchtar, Wakil Gubernur Jawa Barat, Ketua KONI Kota Bandung, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Ketua Askot PSSI Kota Bandung, serta para pejabat utama Seskoad.

Seskoad Resmikan Virajati FC

Dalam kesempatan yang sama, Mayjen TNI Agustinus Purboyo meresmikan Virajati FC sebagai klub sepak bola binaan Seskoad. Peresmian ditandai dengan pelepasan balon ke udara sebagai simbol dimulainya pengembangan pembinaan olahraga sepak bola di lingkungan Seskoad.

Kehadiran Virajati FC diharapkan dapat menjadi sarana pembinaan berkelanjutan bagi atlet muda yang memiliki potensi untuk berkembang menjadi pesepak bola berprestasi pada masa mendatang.

Diikuti Ratusan Atlet Usia Dini

Tingginya jumlah peserta yang mencapai lebih dari 120 klub mencerminkan besarnya antusiasme masyarakat terhadap sepak bola usia dini. Ratusan atlet muda yang ambil bagian dalam kompetisi ini menjadi gambaran bahwa pembinaan sepak bola akar rumput terus berkembang dan mendapat perhatian dari berbagai pihak.

Fokus pada Karakter dan Sportivitas

Komandan Seskoad Mayjen TNI Agustinus Purboyo menegaskan bahwa turnamen ini tidak hanya berorientasi pada hasil pertandingan, tetapi juga menjadi media pembentukan karakter generasi muda.

Menurutnya, melalui kompetisi yang sehat, para peserta dapat meningkatkan kemampuan teknis bermain sepak bola sekaligus belajar mengenai disiplin, sportivitas, kerja sama tim, serta sikap menerima kemenangan maupun kekalahan sebagai bagian dari proses pembelajaran.

Ia berharap turnamen sepak bola Piala Danseskoad 2026 pembinaan talenta muda dapat melahirkan bibit-bibit pesepak bola potensial yang mampu bersaing di tingkat lebih tinggi. Selain itu, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung lahirnya generasi muda yang berkarakter, berdaya saing, dan memiliki semangat kebangsaan yang kuat.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Kekayaan Alam Berlimpah, Mengapa Kepercayaan Investor Menjadi Persoalan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Indonesia kerap disebut sebagai salah satu negara dengan sumber daya alam paling lengkap di dunia. Cadangan minyak, gas, nikel, emas, batu bara, hingga potensi maritim yang besar menjadi modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Namun di tengah kelimpahan tersebut, muncul pertanyaan yang semakin sering diperbincangkan kalangan ekonomi dan pelaku pasar: mengapa krisis kepercayaan investor terhadap Indonesia masih menjadi isu yang terus muncul?

Dalam berbagai indikator makroekonomi, Indonesia menunjukkan sejumlah capaian positif. Produk domestik bruto (PDB) terus tumbuh, ekspor komoditas tetap menjadi penopang utama, dan pasar domestik yang besar menawarkan peluang investasi yang menjanjikan.

Kepercayaan Menjadi Faktor Penentu

Meski demikian, banyak pengamat menilai persoalan mendasar saat ini bukan semata terkait ketersediaan sumber daya atau ukuran ekonomi nasional. Faktor yang dianggap jauh lebih penting adalah tingkat kepercayaan terhadap tata kelola pemerintahan, kepastian hukum, serta konsistensi kebijakan.

Bagi investor, keputusan menanamkan modal tidak hanya ditentukan oleh besarnya potensi keuntungan. Mereka juga mempertimbangkan stabilitas regulasi, perlindungan kontrak, independensi lembaga negara, dan kualitas institusi yang menjamin kepastian usaha.

Dalam praktiknya, arus modal global cenderung bergerak menuju negara yang dianggap mampu memberikan rasa aman bagi investasi jangka panjang.

Pasar Membaca Lebih dari Sekadar Angka

Pelaku pasar tidak hanya memperhatikan pertumbuhan ekonomi atau besarnya cadangan sumber daya alam. Mereka juga mencermati kondisi fiskal, kemampuan negara meningkatkan penerimaan, serta efektivitas pengelolaan anggaran.

Ketika muncul ketidakpastian mengenai arah kebijakan atau kualitas tata kelola, sentimen pasar dapat berubah dengan cepat. Dampaknya terlihat pada nilai tukar, pasar saham, hingga keputusan investor untuk menunda atau memindahkan investasinya ke negara lain.

Pentingnya Ruang Kritik dan Evaluasi

Sejumlah pengamat menilai kemampuan menerima kritik menjadi bagian penting dalam proses pembangunan. Kritik berfungsi sebagai mekanisme koreksi agar kebijakan publik dapat dievaluasi secara objektif.

Dalam sejarah banyak negara, kemajuan sering kali lahir dari keberanian mengakui kelemahan dan melakukan perbaikan secara terbuka. Sebaliknya, budaya yang menutup ruang kritik berisiko menciptakan lingkungan yang hanya memperkuat pandangan kelompok tertentu tanpa evaluasi yang memadai.

Pada akhirnya, kekuatan terbesar Indonesia bukan hanya terletak pada kekayaan alam atau besarnya jumlah penduduk. Keunggulan tersebut baru akan menghasilkan manfaat maksimal apabila ditopang oleh kepercayaan publik, kepastian hukum, serta tata kelola yang kredibel.

Kepercayaan merupakan aset yang tidak dapat ditambang, dicetak, maupun dipinjam. Namun dalam ekonomi modern, nilainya sering kali jauh lebih mahal dibandingkan seluruh kekayaan sumber daya alam yang dimiliki suatu negara.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More