PP Nomor 20 Tahun 2026 Terbit: PPh Final 0,5 Persen UMKM Jadi Permanen

Narasumber fungsional penyuluh pajak bersama ratusan peserta secara hibrida mengenai aturan PPh Final 0,5 persen.

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Riau berkolaborasi dengan Perkumpulan Praktisi dan Profesi Konsultan Pajak Indonesia (P3KPI) Cabang Pekanbaru menggelar sosialisasi regulasi perpajakan UMKM terbaru, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026. Agenda strategis yang menata ulang kepatuhan fiskal ini diselenggarakan secara hibrida (hybrid) di Pekanbaru pada Rabu (8/7/2026).

Reformasi Regulasi demi Transparansi Fiskal

Hadirnya PP Nomor 20 Tahun 2026 merupakan langkah progresif pemerintah dalam menyempurnaan aturan perpajakan yang dinilai krusial bagi ketahanan ekonomi nasional. 

Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berkomitmen menghadirkan kepastian hukum bagi para pelaku usaha kecil melalui penyusunan skema yang lebih akuntabel dan mudah diimplementasikan.

"Kami ingin aturan ini menjadi lebih transparan dan mudah dipahami oleh masyarakat luas," ujar YFR Hermiyana, Kepala Kanwil DJP Riau, dalam sambutannya.

Menurut Hermiyana, sinergi lintas organisasi profesi seperti Ikatan Keluarga Tionghoa Selatpanjang dan Sekitarnya (IKTS), Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) Riau, serta Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) diharapkan mampu memperluas jangkauan edukasi wajib pajak secara masif di wilayah Riau.

Substansi Baru: Insentif Permanen dan Pengetatan Subjek

Dalam sesi materi yang dipandu moderator Duni Kartono, tiga Fungsional Penyuluh Kanwil DJP Riau—Gusfahmi Arifin, Tri Rizki Mefianto, dan Wisnu Purnomo Aji—membedah tiga poin fundamental perubahan dalam regulasi anyar tersebut. 

Pertama, pemerintah memberikan insentif permanen berupa perpanjangan fasilitas tarif PPh Final 0,5 persen tanpa batas waktu khusus, yang ditujukan spesifik bagi Wajib Pajak Orang Pribadi.

Namun, regulasi ini juga memperketat kualifikasi subjek pajak. Kelompok wajib pajak yang masuk dalam kategori "pekerjaan bebas", seperti dokter, pengacara, hingga akuntan, secara resmi dilarang memanfaatkan fasilitas PPh Final 0,5 persen ini. 

Selain itu, diperkenalkan pula klausul anti-penghindaran pajak melalui sistem pemantauan ketat guna mencegah praktik kecurangan manipulasi atau pemecahan omzet usaha yang kerap digunakan demi menghindari ambang batas pajak normal.

Inklusivitas dan Sinergi Berkelanjutan

Apresiasi tinggi datang dari Ketua P3KPI Cabang Pekanbaru, Ruhul Fitrios, yang menilai komposisi 200 peserta daring dan luring sangat inklusif, mencakup pelaku usaha mikro hingga akademisi. Keberhasilan ini dinilai menjadi jembatan edukasi yang efektif antara wajib pajak dan otoritas fiskal.

"Acara hari ini sangat interaktif dan membuka wawasan. Penjelasan narasumber Kanwil DJP Riau sangat jelas, praktis, dan mudah dipahami. Kami melihat antusiasme luar biasa dari pelaku UMKM dan anggota yang hadir," pungkas Nata Hedy Nyo, Ketua Harian IKTS, yang menegaskan pentingnya regulasi baru ini bagi terwujudnya kepatuhan pajak daerah yang lebih sehat.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

#PP20Tahun2026 #PajakUMKM #PPhFinal #DJPRiau #P3KPIPekanbaru #InovasiFiskal #UMKMRiau #KepatuhanPajak

Read More

Kasus Kesehatan Mental di Jakarta Melonjak Drastis Sepanjang 2025

Ilustrasi warga usia produktif terduduk lelah di stasiun kereta Jakarta menggambarkan beban stres psikologis masyarakat urban.

   

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Jakarta mencatat lonjakan drastis pada angka kunjungan pelayanan kesehatan jiwa dan napza di seluruh puskesmas yang mencapai 125.396 kunjungan sepanjang tahun 2025. Angka ini merefleksikan kenaikan signifikan sebesar 18,6 persen dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebanyak 105.729 kunjungan, dengan mayoritas pasien berasal dari kelompok usia produktif.

Tekanan Urban dan Dominasi Usia Produktif

Meningkatnya grafik kunjungan tersebut mengindikasikan dua hal krusial: kebutuhan riil layanan psikologis di Ibu Kota yang terus bertambah, serta mulai terkikisnya stigma negatif sehingga masyarakat lebih berani mencari bantuan profesional sejak dini. Berdasarkan karakteristik data medis, keluhan yang paling mendominasi adalah depresi dan gangguan kecemasan (anxiety disorder).

Kondisi psikologis masyarakat urban saat ini berkelindan erat dengan berbagai tekanan multidimensi perkotaan. Mulai dari tingginya target korporasi, jam kerja panjang, ketidakpastian ekonomi makro, beban akademik pelajar, hingga polarisasi interaksi di media sosial. Di sektor ketenagakerjaan, minimnya work-life balance memicu stres berkepanjangan bagi para pekerja aktif.

"Peningkatan ini menunjukkan semakin tingginya pemanfaatan layanan kesehatan jiwa oleh masyarakat sekaligus meningkatnya kesadaran untuk mencari pertolongan sejak dini," ujar Ani Ruspitawati, Kepala Dinas Kesehatan Jakarta di Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Penguatan Fasilitas Medik dan Desakan Regulasi Daerah

Merespons situasi darurat ini, Pemprov Jakarta memperluas cakupan penanganan. Fasilitas kuratif kini diperkuat melalui penyediaan psikolog klinis di puskesmas, penyiapan rujukan sekunder ke RSUD dan RSKD Duren Sawit, hingga operasional platform telekonsultasi 24 jam via JakCARE. Kendati demikian, persebaran tenaga klinis di garda terdepan diakui belum sepenuhnya merata di seluruh wilayah.

Kondisi tersebut memicu reaksi keras dari legislatif. Anggota Komisi E DPRD Jakarta, Elva Farhi Qolbina, menegaskan bahwa kesehatan mental telah bertransformasi menjadi kebutuhan dasar masyarakat yang memerlukan jaminan kepastian hukum penanganan dari hulu ke hilir.

"Dengan adanya ratusan ribu warga yang mengakses layanan kesehatan jiwa pada tahun lalu, itu menunjukkan bahwa isu ini sudah menjadi masalah serius dan tidak bisa disepelekan," kata Elva Farhi Qolbina. 

Pihaknya kini tengah mendesak agar tata kelola preventif, promotif, kuratif, hingga rehabilitatif kesehatan jiwa diatur secara rigid dalam dokumen hukum Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Sistem Kesehatan Daerah (Siskesda) Jakarta.

Penulis Lakalim Adalin 

Editor Arianto 

#KesehatanMental #MentalHealthJakarta #DinkesJakarta #DPRDJakarta #PuskesmasJakarta #JakCARE #UsiaProduktifStres #RanperdaSiskesda

   

Read More

SETARA Institute Ungkap Hasil Survei Ahli Terkait Kinerja Institusi Polri

Peneliti Senior SETARA Institute Ikhsan Yosarie memaparkan laporan evaluasi kinerja 20 tahun organisasi di Jakarta.

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

SETARA Institute resmi merilis laporan evaluasi kinerja dua dekade bertajuk "20 Tahun SETARA Institute dalam Memperjuangkan Kesetaraan" di Jakarta, Rabu (8/7/2026). Dalam pemaparannya, Peneliti Senior SETARA Institute, Ikhsan Yosarie, menegaskan bahwa meskipun lembaga telah memproduksi ratusan basis data kebijakan, indikator hak-hak sipil dan politik (Sipol) di Indonesia masih kerap mendapatkan rapor merah.

Rapor Merah Hak Sipol dan Metodologi Survei Ahli

Dalam paparan pilar Rule of Law dan Pemajuan HAM, SETARA Institute mencatat kelolaan Indeks HAM yang konsisten diproduksi setiap tahun sejak 2010 menunjukkan bahwa sektor sipil dan politik masih stagnan. 

Pemetaan ini diperkuat oleh pilar ketiga mengenai Reformasi Sektor Keamanan dan Human Security. Berbeda dengan survei kepuasan publik generik yang seringkali dinilai bagus, studi komparatif SETARA menggunakan metode Survei Opini Ahli.

Riset mendalam tersebut melibatkan 167 ahli di 50 kota di Indonesia yang memiliki kompetensi di bidang HAM, tata negara, hukum, dan keamanan. Hasilnya berbanding terbalik dengan persepsi awam; para ahli memberikan rapor buruk pada beberapa indikator krusial Polri. SETARA mendorong agar perbaikan institusi kepolisian didasarkan pada riset berbasis bukti (evidence-based policy).

Masalah Berulang para Kapolri dan Catatan Era Gus Dur

Evaluasi periodik terhadap kinerja Kapolri pasca-reformasi menyingkap fakta pahit mengenai adanya pola keberulangan masalah yang sama, khususnya terkait isu kekerasan serta integritas aparat. Persoalan klasik ini terus terjadi dari masa ke masa jabatan kepemimpinan tanpa penyelesaian akar masalah yang tuntas.

"Hanya ada satu masalah yang tidak berulang, yaitu masalah insubordinasi atau pembangkangan antara Kapolri dengan Presiden, yang dahulu sempat terjadi di era Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur)," ujar Ikhsan.

Output Dua Dekade dan Ekspansi Sektor Bisnis

Hingga tahun 2024, lembaga think tank ini telah menelurkan 555 laporan penelitian, yang terdiri atas 138 buku/laporan, 10 modul, 255 siaran pers, serta 180 artikel ilmiah. Isu Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) mendominasi dengan 329 publikasi.

Kini, lembaga yang pernah meraih Pin Emas dari Kemendagri ini merambah sektor komersial melalui penguatan Bisnis dan HAM (B-HAM). Guna memastikan HAM menjadi nilai utama di sektor swasta, SETARA menjadwalkan agenda Training of Trainers (ToT) Inklusif Bisnis di 10 kota di Indonesia dalam dua pekan ke depan, dengan melibatkan perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

#SetaraInstitute #20TahunSETARA #IndeksHAM #ReformasiPolri #HakSipol #GusDur #BisnisDanHAM #KebijakanPublik

Read More

Dua Dekade SETARA Institute: Soroti Fenomena Pegawai Zombie di Kementerian

Direktur Eksekutif SETARA Institute Halili Hasan memberikan sambutan evaluasi kinerja 20 tahun organisasi di Jakarta.

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

SETARA Institute memperingati dua dekade perjalanannya sejak didirikan pada tahun 2005 oleh K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) bersama para tokoh nasional. Dalam momentum refleksi 20 tahun ini, Direktur Eksekutif SETARA Institute, Halili Hasan, menyoroti tantangan berat krisis pendanaan global serta membeberkan fenomena "pegawai zombie" di tingkat kementerian akibat pemotongan anggaran belanja domestik secara besar-besaran.

5 Mandat Utama dan Tantangan Kontemporer

Selama dua puluh tahun berkiprah, lembaga pemikir ini konsisten bergerak pada lima mandat organisasi utama. "Kompartemen otak" SETARA Institute berfokus pada Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB), Promosi Beragama Inklusif (PBI) melalui Pokja RAN PE Fase 2, Rule of Law bersama Mahkamah Konstitusi, Human Security terkait isu Papua, hingga isu Bisnis dan HAM (BHAM). Namun, memasuki dekade ketiga, lanskap gerakan masyarakat sipil dihadapkan pada perubahan geopolitik global yang drastis. 

Kebijakan pemotongan federal tax di Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump berdampak langsung pada operasional lembaga donor internasional. Lembaga seperti USAID, NDI, IRI, dan NED mulai membatasi pendanaan, sehingga memaksa organisasi masyarakat sipil domestik memutar otak untuk bertahan hidup.

Fenomena Pegawai Zombie di Kementerian

Dampak paling nyata secara domestik terlihat dari efisiensi anggaran negara. Halili Hasan mengungkapkan adanya pemotongan anggaran APBN secara masif untuk mitra lokal di kementerian dan lembaga. Kondisi tersebut memicu lahirnya fenomena "pegawai zombie" di birokrasi pemerintahan saat ini.

"Datang, hidup, harus masuk kantor, absen, digaji bulanan, tapi tidak disuruh melakukan apa-apa karena anggarannya tidak ada untuk menjalankan program," ujar Halili di Jakarta, Rabu (8/7/2026). Fenomena ini merugikan efektivitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik nasional.

Strategi Baru Menatap Dekade Ketiga

Menghadapi realitas tersebut, solidaritas internasional tetap berjalan secara simultan. SETARA Institute baru-baru ini mengirimkan statement of solidarity untuk mendukung gerakan Youth Alliance for Freedom of Expression di Korea Selatan dalam menantang regulasi serupa UU ITE di negara tersebut.

Untuk mengarungi dekade baru, inovasi dan pembaruan jejaring antar-komunitas serta kementerian mutlak diperlukan. Organisasi masyarakat sipil dituntut mengubah strategi gerakan agar adaptif dengan karakter rezim saat ini sekaligus mencari sumber daya finansial kreatif di luar pola konvensional demi menjaga keberlanjutan iklim demokrasi Indonesia.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

#SetaraInstitute #PegawaiZombie #APBN2026 #ReformasiBirokrasi #MasyarakatSipil #KebijakanPublik #GusDur #HamIndonesia

Read More

Fikri Faqih: Kesejahteraan Dosen Kunci Mutu Pendidikan Tinggi dan Investasi SDM

Politisi PKS Fikri Faqih ingatkan pemerintah soal alarm besar kualitas dosen kampus

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menegaskan bahwa aspek kesejahteraan dosen merupakan faktor fundamental yang menjadi kunci untuk mendukung pelaksanaan tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara optimal. 

Menurutnya, tuntutan kenaikan kompetensi serta syarat kualifikasi akademik yang kian tinggi di masa depan harus diimbangi dengan kebijakan afirmasi yang menjamin taraf hidup para pengajar di tanah air.

Tuntutan Akademik Tinggi Wajib Dibarengi Upah Layak

Fikri menilai kelompok dosen memegang peranan yang sangat strategis dalam membangun kualitas sumber daya manusia (SDM) serta mendongkrak daya saing bangsa di kancah global. Oleh karena itu, perhatian mendasar terhadap ekosistem kesejahteraan mereka dinilai tidak boleh dilepaskan dari ambisi besar pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan tinggi nasional.

Apabila pemerintah pusat terus memaksakan standardisasi kualifikasi tanpa melihat realitas finansial para pengajar, hal tersebut akan menjadi bumerang bagi masa depan bangsa. Komisi X secara tegas memperingatkan situasi timpang ini sebagai sinyal bahaya bagi program pembangunan nasional jangka panjang.

"Kalau kemudian dosen yang dituntut nanti ke depan harus S3, kompetensi mereka harus dinaikkan, tapi kesejahteraan mereka tidak diperhatikan, ini alarm besar karena investasi kita yang paling tepat adalah di SDM dan tidak ada lagi lewat pendidikan, baik pendidikan dasar maupun pendidikan tinggi," ujar Fikri kepada Parlementaria di sela Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (7/7/2026).

Menjamin Keberlangsungan Tridarma Perguruan Tinggi

Legislator dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut menambahkan bahwa pemenuhan hak finansial dan jaminan sosial para pengajar merupakan prasyarat mutlak. Dengan jaminan yang memadai, para dosen diyakini dapat menjalankan roda tridarma perguruan tinggi secara lebih fokus dan total.

Dukungan kesejahteraan yang layak secara langsung berdampak pada efektivitas proses pembelajaran di kelas. Selain itu, hal ini akan mendorong produktivitas para akademisi dalam mempublikasikan hasil penelitian yang berkualitas serta menggalakkan program pengabdian kepada masyarakat.

Pembangunan kapasitas SDM merupakan investasi berdurasi panjang yang memayungi kemajuan sebuah peradaban. Maka dari itu, skema kebijakan pemerintah dituntut tidak sekadar menekan angka kualifikasi akademik formal di atas kertas, tetapi juga wajib memberikan rasa aman secara ekonomi bagi para tenaga pendidik sebagai ujung tombak pencetak generasi unggul.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

#KesejahteraanDosen #MutuPendidikanTinggi #KomisiXDPR #FikriFaqih #InvestasiSDM #DuniaKampus #TridarmaPerguruanTinggi #DPRRI #PendidikanNasional #DosenS3

Read More

Duduk Perkara Kasus Hak Cipta Potret Tanpa Izin yang Berujung Denda Rp200 Juta

Putusan Mahkamah Agung terkait kasus pelanggaran hak cipta potret tanpa izin komersial

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Mahkamah Agung (MA) menegaskan bahwa penggunaan foto atau potret seseorang untuk kepentingan komersial tanpa adanya persetujuan tertulis merupakan pelanggaran hak cipta. 

Ketetapan hukum tersebut tertuang dalam Putusan Nomor 262 K/Pdt.Sus-HKI/2016 yang memperkuat perlindungan hak moral serta ekonomi pekerja, meskipun foto tersebut diambil oleh pihak pemberi kerja semasa yang bersangkutan masih aktif menjadi karyawan.

Batasan Hak Cipta Komersial antara Perusahaan dan Karyawan

Perkara legalitas ini bermula ketika seorang dokter umum menggugat rumah sakit tempatnya bekerja ke Pengadilan Niaga Surabaya. Manajemen rumah sakit diketahui memerintahkan orang suruhan untuk mengambil foto sang dokter tanpa penjelasan mendalam mengenai tujuan pemotretan tersebut.

Tanpa sepengetahuan dan izin tertulis dari sang dokter, pihak rumah sakit kemudian menggunakan potret tersebut sebagai materi promosi. Foto wajahnya dipasang pada brosur serta iklan resmi untuk memasarkan layanan kesehatan korporasi.

Penggugat merasa dirugikan secara kredibilitas, hak moral, dan hak ekonomi karena kapasitasnya sebagai dokter umum yang memiliki rekam jejak profesional. Di sisi lain, pihak rumah sakit selaku Tergugat berdalih bahwa hak cipta atas materi promosi yang dibuat selama masa kerja otomatis menjadi milik perusahaan, sehingga tidak memerlukan izin karyawan.

Putusan Ganti Rugi dan Koreksi Uang Paksa oleh Mahkamah Agung

Namun, Majelis Hakim menolak argumen korporasi tersebut. Merujuk pada ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hakim menegaskan bahwa penggunaan foto komersial secara sepihak merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Oleh karena itu, pekerja yang dirugikan memiliki hak penuh untuk menuntut ganti kerugian finansial.

Pertimbangan Nominal Sanksi

Dengan mempertimbangkan masa bakti sang dokter yang berkisar selama 3 tahun serta besaran gaji bulanan senilai Rp2.402.680,00, Pengadilan Niaga Surabaya lewat Putusan Nomor 10/HKI/Hak. Cipta/2014/PN Niaga.Sby menjatuhkan hukuman finansial yang cukup berat kepada pihak rumah sakit.

Hakim menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi foto tanpa izin sebesar Rp200.000.000,00 kepada Penggugat. Selain itu, pengadilan tingkat pertama sempat menetapkan uang paksa (dwangsom) senilai Rp500.000,00 untuk setiap hari keterlambatan eksekusi.

Kendati demikian, pada tingkat kasasi, putusan mahkamah agung memperbaiki amar tersebut dengan menghapuskan hukuman uang paksa. Majelis Hakim Agung menilai kaidah hukum dwangsom tidak dibenarkan untuk jenis penghukuman yang sudah berbentuk kewajiban pembayaran sejumlah uang tunai. Namun, substansi pelanggaran hak cipta potret tanpa izin dan kewajiban denda Rp200 juta tetap dinyatakan sah.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

#HakCiptaPotret #PutusanMA #HukumKomersial #PerlindunganPekerja #UUAustere #LegalHukum #HakCiptaFoto #PengadilanNiaga #PerbuatanMelawanHukum #SengketaFoto

Read More

Komisi III Kaji Harmonisasi Regulasi RUU Perampasan Aset

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Anggota Komisi III DPR RI, Adang Daradjatun, secara tegas menyoroti urgensi harmonisasi regulasi RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana. Upaya penyelarasan ini dinilai sebagai pilar fundamental guna memastikan implementasi undang-undang berjalan efektif, berkeadilan, dan terhindar dari risiko tumpang tindih kewenangan penegakan hukum di lapangan.

Fokus krusial tersebut mengemuka secara tajam dalam forum Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI yang melibatkan Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) dan pakar hukum pidana, Dr. Halif, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (7/7/2026).

Kajian Mendalam Model Non-Conviction Based

Dalam analisisnya, Adang memberikan atensi khusus pada wacana penerapan model perampasan aset tanpa pemidanaan atau *Non-Conviction Based* (NCB). Pendekatan progresif ini diyakini membutuhkan telaah komprehensif agar dapat terintegrasi sempurna dengan sistem hukum nasional.

"Yang menarik itu tadi menawarkan model NCB. Beberapa narasumber yang lalu juga menekankan sinkronisasi undang-undang yang memang sudah ada," ujar Adang.

Mengurai Benang Kusut Tumpang Tindih Aturan

Sebagai legislator dari Fraksi PKS, Adang mendesak adanya cetak biru yang jelas mengenai sinkronisasi aturan. Menurutnya, harmonisasi regulasi RUU Perampasan Aset tidak boleh mengabaikan keberadaan payung hukum yang telah lebih dulu tegak. 

"Bagaimana menyinkronkan seperti tadi Bapak sampaikan adanya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, TPPU, dan UNCAC," kata Adang menegaskan. 

Tanpa kejelasan dan sinkronisasi yang presisi, RUU ini dikhawatirkan justru akan memicu benturan yurisdiksi antarlembaga penegak hukum yang menangani tindak pidana korupsi maupun pencucian uang.

Sinergi Parlemen dan Masyarakat Sipil

Pada penutup sesi, Adang memberikan apresiasi atas tingginya partisipasi elemen sipil dalam mengawal proses legislasi. Masukan kritis dari kalangan mahasiswa dan akademisi dipandang sebagai energi positif untuk memperkuat substansi beleid tersebut. 

Konsistensi dalam menjaga harmonisasi regulasi RUU Perampasan Aset diharapkan mampu melahirkan instrumen hukum yang solid, proaktif memulihkan kerugian negara, serta mengedepankan kepentingan masyarakat luas.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Kasasi Mantan Hakim Djuyamto Ditolak MA, Tetap Dibui 12 Tahun

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Mahkamah Agung (MA) RI resmi mengeluarkan amar putusan yang menyatakan bahwa permohonan kasasi mantan hakim djuyamto ditolak ma secara berkekuatan hukum tetap. 

Eks Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut terbukti secara sah menerima gratifikasi untuk memuluskan vonis lepas tiga perusahaan dalam perkara korupsi minyak goreng korporasi. 

Melalui amar putusan nomor 6134 k/pid.sus/2026 yang dijatuhkan pada Jumat (3/7/2026), majelis hakim agung memperkuat putusan pengadilan tingkat banding yang menghukum terdakwa dengan pidana belasan tahun.

Implikasi Hukum Setelah Kasasi Mantan Hakim Djuyamto Ditolak MA

Penolakan permohonan kasasi ini mengikat hukuman eks hakim PN Jaksel tersebut pada putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Terdakwa tetap harus menjalani masa pidana penjara selama 12 tahun serta diwajibkan membayar denda administratif sebesar Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan.

Lebih lanjut, MA juga menetapkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kerugian negara sebesar Rp9,5 miliar. Apabila uang pengganti tidak dilunasi dalam jangka waktu 1 bulan pasca-putusan inkrah, harta bendanya akan disita oleh jaksa untuk dilelang, atau diganti dengan kurungan penjara selama 3 tahun. 

Ketetapan ini lebih berat daripada putusan pengadilan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang semula menjatuhkan vonis 11 tahun penjara.

Langkah hukum luar biasa ini diambil untuk membersihkan integritas korps kehakiman dari bayang-bayang penyalahgunaan wewenang. 

Komitmen MA dalam perkara ini pun mendapat sorotan sekaligus apresiasi positif dari kalangan akademisi hukum tata negara nasional.

Sinyal Ketegasan Peradilan Terhadap Kasus Suap Hakim Djuyamto

"Putusan kasasi eks Hakim Djuyamto merupakan contoh penegakan hukum pidana Indonesia yang tidak tebang pilih," ujar I Gusti Ayu Apsari Hadi, S.H., M.H., akademisi Fakultas Hukum Undiksha Singaraja, dalam keterangannya, Jumat (3/7/2026).

Menurutnya, penegakan hukum yang konsisten merupakan bentuk nyata hilangnya toleransi peradilan terhadap perilaku koruptif aparatur negara. 

Duduk sebagai Majelis Hakim Agung yang mengadili perkara ini adalah Dr. Jupriyadi, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, didampingi H. Arizon Mega Jaya, S.H., M.H. dan Ainal Mardhiah, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota. 

Melalui putusan ini, marwah institusi penegak hukum kembali ditegaskan ke publik setelah kasasi mantan hakim djuyamto ditolak Mahkamah Agung demi tercapainya keadilan substantif.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

#MahkamahAgung #KasusDjuyamto #KorupsiMinyakGoreng #HakimKorup #InfoHukum #HukumTidakTebangPilih #EksHakimPNJaksel #KasasiDitolak #BeritaHukum #KeadilanIndonesia

Read More

Mahfud MD: Putusan Hakim Harus Adil Secara Substantif Bukan Formalis

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pakar hukum tata negara, Prof. Dr. Moh. Mahfud MD., S.H., menegaskan bahwa kualitas sebuah putusan hakim tidak boleh hanya bersandar pada lembaran pasal formal semata, melainkan wajib ditopang oleh ketajaman logika dan keluhuran etika profesi hakim.

Hal tersebut disampaikan Mahfud saat memberikan materi secara daring dalam Diklat Pendidikan Filsafat dan Keadilan bagi Hakim Gelombang III pada Selasa (7/7/2026), guna membekali para pengadil dari berbagai lingkungan peradilan di Indonesia agar terhindar dari logical fallacy (kesesatan berpikir) yang dapat merusak rasa keadilan masyarakat.

Urgensi Menghindari Logical Fallacy dalam Putusan Hakim

Dalam pemaparannya yang bertajuk Logika, Etika, dan Logical Fallacy: Tuntunan bagi Hakim dalam Menimbang dan Memutus Perkara, Mahfud menjabarkan bahwa integrasi antara kecerdasan berpikir dan integritas moral adalah modal mutlak. Menurutnya, sebuah putusan yang cacat logika akan langsung mengikis kepercayaan publik.

"Logika mewakili kecerdasan dan kecermatan, sedangkan etika mencerminkan integritas moral hakim. Putusan hakim adalah mahkota, sehingga harus dibangun di atas keduanya," ujarnya.

Mantan Menko Polhukam tersebut menguraikan korelasi ini ke dalam tiga prinsip fundamental. Hukum yang berjalan tanpa nalar logis berpotensi melahirkan konklusi yang keliru. 

Sementara itu, regulasi yang ditegakkan tanpa fondasi etika profesi hakim hanya akan membuka ruang bagi penyalahgunaan wewenang (abuse of power). Ketika kedua pilar tersebut diabaikan, pengadilan hanya akan memproduksi ketidakadilan yang mencederai keadilan substantif.

Menjaga Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman dari Intervensi

Lebih jauh, jalannya diklat yang berlangsung pada 6–10 Juli 2026 ini juga menyoroti tantangan nyata para hakim dalam mempertahankan kemerdekaan kekuasaan kehakiman. 

Mahfud mengingatkan bahwa independensi seorang hakim bersifat multidimensional, mencakup independensi kelembagaan, personal, hingga independensi substantif saat memutus perkara.

Hakim dituntut berani berdiri tegak tanpa goyah oleh intervensi eksternal, baik yang datang dari relasi kuasa pejabat, tekanan rekan sejawat, hingga iming-iming kekuatan kapital atau ekonomi.

Sebagai jangkar pengaman, kepatuhan mutlak terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) menjadi pembatas moral yang rigid. 

Dengan merujuk pada pemikiran Gustav Radbruch mengenai tiga tujuan hukum—kepastian, keadilan, dan kemanfaatan—Mahfud meminta para peserta diklat terampil menyeimbangkan ketiganya secara proporsional. 

Langkah konkrit ini krusial agar adagium universal justice must not only be done, but must be seen to be done benar-benar tegak di ruang sidang.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

#MahfudMD #PutusanHakim #EtikaHakim #IntegritasHukum #FilsafatHukum #LogicalFallacy #KeadilanSubstantif #KabarHukum #ReformasiPeradilan #MahkamahAgung

Read More

Aturan Baru Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Resmi Berlaku

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pemerintah resmi meluncurkan sosialisasi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 8 Tahun 2026 mengenai aturan baru rencana kehutanan tingkat nasional (RKTN) 2011-2030 Revisi 2 di Jakarta, Selasa (7/7/2026). 

Langkah strategis ini diambil guna merespons dinamika kebijakan global serta mereorientasi sektor kehutanan Indonesia yang kini mengalihkan fokus utama dari eksploitasi bisnis kayu menuju pemanfaatan ekonomi berbasis jasa lingkungan yang berkelanjutan.

Pergeseran Paradigma Melalui Aturan Baru Rencana Kehutanan Tingkat Nasional

Penyusunan regulasi anyar ini dipicu oleh kebutuhan mendesak untuk memperkuat perlindungan kawasan hutan, konservasi, dan rehabilitasi nasional. 

Tim Penyusun RKTN sekaligus akademisi Fakultas Kehutanan UGM, Hero Marhaento, menjelaskan bahwa kebijakan ini secara khusus memperkenalkan konsep tata ruang baru, yakni land sharing dan land sparing. 

Melalui sistem tersebut, satu fungsi kawasan hutan kini dapat dioptimalkan untuk berbagai pemanfaatan yang saling mendukung tanpa merusak ekosistem inti.

Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Nilai Ekonomi Karbon

Di kawasan hutan konservasi, misalnya, pemerintah kini membuka ruang bagi masyarakat melalui skema kemitraan konservasi dan program pemulihan lahan. Fokus industri kehutanan ke depan akan bertumpu pada pengembangan bisnis karbon sektor kehutanan, sejalan dengan komitmen iklim global yang telah dirancang oleh pemerintah pusat.

"Jadi, RKTN Revisi 2 ini untuk periode 2011 sampai 2030 memang disusun karena ada kebutuhan terkait dengan perubahan arah kebijakan sektor kehutanan nasional. Di mana sekarang bisnis kayu sudah mulai digantikan oleh bisnis jasa lingkungan di sektor kehutanan," ujar Hero.

Hero menegaskan bahwa area hutan yang kondisinya masih terjaga dengan baik akan dipertahankan secara ketat melalui implementasi peraturan menteri kehutanan nomor 8 tahun 2026. 

Sebaliknya, kawasan yang telah terdegradasi bakal dipulihkan lewat rehabilitasi aktif. Langkah ini didukung oleh penerapan konsep land sharing kehutanan yang mengintegrasikan fungsi lindung dan pemberdayaan sosial.

Penutup dan Masa Depan Ekologi Indonesia

Melalui penerapan aturan baru rencana kehutanan tingkat nasional ini, komoditas kayu bukan lagi menjadi tumpuan utama pendapatan negara. 

Hutan Indonesia diproyeksikan bertransformasi menjadi penyangga kehidupan yang tangguh serta rumah yang sehat bagi keanekaragaman hayati. 

Langkah hilirisasi hijau ini diharapkan mampu memberikan kontribusi sosial, ekonomi, dan budaya yang nyata serta berkelanjutan bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

#RKTN2026 #KebijakanKehutanan #BisnisKarbon #JasaLingkungan #KonservasiHutan #UGM #Permenhut82026 #EkonomiHijau #HutanLestari #NetZeroEmission

Read More

Mendikdasmen Rilis Kebijakan Deep Learning Kemendikdasmen Hari Pustakawan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Abdul Mu'ti resmi mengumumkan implementasi kebijakan deep learning kemendikdasmen hari pustakawan nasional di Jakarta, Selasa (7/7/2026). 

Langkah strategis ini sengaja diambil oleh pemerintah guna merevolusi total ekosistem literasi sekolah di seluruh tanah air melalui skema pembelajaran mendalam yang berfokus pada peningkatan daya analisis kritis peserta didik sejak usia dini.

Implementasi Kebijakan Deep Learning Kemendikdasmen Hari Pustakawan

Kebijakan baru tersebut diluncurkan bertepatan dengan agenda bedah buku "Presiden Solusi: Problem Solving ala Prabowo Subianto" karya M. Qodari, Deddy Yusa Setiawan, dan Agung Gunilar Saputra. Lewat strategi penguatan literasi ini, siswa diarahkan untuk aktif membaca, mereview, hingga mengeksplorasi fenomena alam sekitar.

"Problem solving atau kemampuan memecahkan masalah bukanlah sekadar kompetensi teknis. Ia adalah cara berpikir," ujar Abdul Mu'ti.

Selain restrukturisasi model belajar, momentum menteri abdul muti hari pustakawan ini berfokus pada agenda retransformasi perpustakaan sekolah di seluruh Indonesia. 

Pemerintah berkomitmen menghapus stigma miring perpustakaan yang kerap dianggap sebagai ruang pelengkap akreditasi ataupun tempat "buangan" pegawai. 

Mu'ti mendorong integrasi fasilitas perpustakaan kementerian berakreditasi A yang mengusung jargon "Apik, Asyik, Unik" agar bertransformasi menjadi learning commons inklusif.

Inspirasi Buku Presiden Solusi dan Target Indonesia Emas

Dalam rangkaian acara nasional tersebut, penghargaan khusus juga diserahkan langsung kepada dua pustakawan berdedikasi, yakni Bapak Arbi dan Ibu Sofi, atas kontribusi nyata mereka memperluas akses pengetahuan masyarakat. 

Lebih lanjut, Mu'ti membedah bab keempat dari buku tersebut yang secara spesifik menjabarkan metodologi cerdas problem solving prabowo subianto dalam memformulasikan total 180 solusi kebijakan sektor publik.

Kebiasaan membaca aktif Prabowo di Hambalang dijadikan inspirasi utama bagi pengembangan karakter siswa menuju Indonesia Emas 2045. 

Melalui optimalisasi ruang diskusi bulanan dan studio film, platform kementerian akan dialihkan fungsinya menjadi Rumah Pendidikan yang adaptif. 

Penerapan komprehensif kebijakan deep learning kemendikdasmen hari pustakawan ini diharapkan menjadi simpul kolaborasi jangka panjang demi melahirkan generasi kritis yang solutif.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

#DeepLearning #Kemendikdasmen #HariPustakawan2026 #AbdulMuti #PresidenSolusi #PrabowoSubianto #LiterasiNasional #PerpustakaanSekolah #IndonesiaEmas2045 #PendidikanBermutu

Read More

Kemendikdasmen Gelar Bedah Buku Presiden Solusi Prabowo Subianto

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) resmi menggelar bedah buku presiden solusi prabowo subianto di Jakarta pada Selasa (7/7/2026). 

Agenda berformat hibrida yang bertepatan dengan Hari Pustakawan Indonesia 2026 ini diselenggarakan untuk menegaskan kembali peran vital pustakawan sebagai penggerak literasi dan mitra strategis dalam membangun ekosistem pendidikan nasional yang bermutu.

Transformasi Perpustakaan Menjadi Ruang Kolaborasi

Perkembangan teknologi global mengubah wajah perpustakaan modern agar tidak lagi sekadar menjadi tempat penyimpanan atau peminjaman buku konvensional. Institusi ini dituntut adaptif dalam memfasilitasi pertukaran ilmu pengetahuan secara dinamis.

"Perpustakaan kini telah berkembang menjadi ruang belajar yang dinamis serta wadah dialog gagasan dan pemikiran," ujar Yudhistira, Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Kemendikdasmen, di Jakarta, Selasa (7/7/2026).

Transformasi ini menjadi jembatan kolaboratif yang menghubungkan jajaran pemerintah, tenaga kependidikan, pustakawan, komunitas literasi, hingga peserta didik secara luas.

Gaya Kepemimpinan dalam Bedah Buku Presiden Solusi Prabowo Subianto

Buku yang dibedah secara mendalam kali ini merupakan karya ilmiah dari Dr. Muhammad Qodari, S.Sos., M.A., Dirgayuza Setiawan, M.Sc., dan Agung Gumilar Saputra. 

Fokus utama literatur ini mengulas aspek kepemimpinan (leadership), proses pengambilan keputusan, serta pendekatan solutif dalam dinamika kebijakan publik. Materi tersebut dinilai sangat relevan untuk memperkuat budaya literasi publik dan mengasah nalar kritis masyarakat secara lebih jernih.

Sinergi Tokoh dan Penghargaan Pustakawan Berdedikasi

Acara dikemas dalam bentuk gelar wicara yang menghadirkan langsung M. Qodari dan Dirgayuza Setiawan sebagai pembicara utama. Diskusi interaktif ini juga ditanggapi secara kritis oleh jurnalis senior Abdul Kohar serta Silvi Ariani dengan dipandu oleh Yudhistira selaku moderator. Peserta yang hadir mencakup perwakilan dari 190 perpustakaan UPT di daerah serta pegiat komunitas perbukuan nasional.

Sebagai penutup rangkaian acara, dilakukan penyerahan Buku "Presiden Solusi" secara simbolis kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Bersamaan dengan itu, diserahkan pula Penghargaan Pustakawan Berdedikasi sebagai bentuk apresiasi tertinggi kementerian terhadap mutu pelayanan literasi di Indonesia.

Melalui momentum Hari Pustakawan Indonesia, pelaksanaan bedah buku presiden solusi prabowo subianto diharapkan mampu melahirkan ruang dialog yang kuat mengenai pentingnya literasi sebagai fondasi utama kepemimpinan nasional.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

#HariPustakawan2026 #PresidenSolusi #PrabowoSubianto #Kemendikdasmen #LiterasiNasional #ProblemSolving #BukuKepemimpinan #PustakawanBerdedikasi #InfoPendidikan #TransformasiPerpustakaan

Read More

Kemenko Polkam Soroti Tiga Polisi Gugur dalam Tugas Narkoba Katingan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) Republik Indonesia menyampaikan duka cita mendalam atas peristiwa tiga polisi gugur dalam tugas narkoba katingan, Kalimantan Tengah. 

Pernyataan resmi tersebut disampaikan oleh Kepala Biro Humas dan Data Informasi Kemenko Polkam, Brigjen TNI Honi Havana, M.MDS., atas arahan Menko Polkam Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago di Jakarta pada Selasa (7/7/2026). 

Ketiga bhayangkara tersebut mengorbankan jiwa dan raga mereka saat berupaya melakukan penegakan hukum di Desa Tumbang Kalemei demi melindungi masa depan masyarakat dari bahaya narkotika.

Penghormatan Negara Melalui Kenaikan Pangkat Luar Biasa Anumerta

Negara memberikan apresiasi dan penghormatan tertinggi kepada Ipda (Anumerta) Sumaryanto, Aiptu (Anumerta) Yudhie Perdana Putra, dan Briptu (Anumerta) Nopandri Ramadhana. Ketiganya dinilai menunjukkan loyalitas tanpa batas dalam menjaga kedaulatan keamanan di Kalimantan Tengah. 

Kemenko Polkam menyambut baik langkah tanggap Kapolri yang langsung menganugerahkan kenaikan pangkat luar biasa anumerta kepada para almarhum sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi mereka.

"Atas arahan Bapak Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, kami menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga almarhum dan seluruh jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia," ujar Brigjen TNI Honi Havana.

Kehilangan tiga personel terbaik ini menjadi pukulan besar bagi institusi penegak hukum, namun keberanian mereka tetap menjadi teladan utama bagi seluruh aparat di lapangan.

Sinergi Pemerintah Pasca-Insiden Tiga Polisi Gugur dalam Tugas Narkoba Katingan

Pemerintah menegaskan bahwa pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan komitmen mutlak yang tidak akan surut akibat intimidasi atau serangan fisik. 

Kemenko Polkam mendukung penuh langkah kepolisian untuk mengejar, mengusut tuntas para pelaku penyerangan, serta meruntuhkan seluruh jaringan sindikat yang terlibat di Desa Tumbang Kalemei.

Untuk mengantisipasi eskalasi ancaman serupa, penguatan integrasi taktis antarkementerian dan lembaga di bawah koordinasi kementerian terus diintensifkan secara berkala. Upaya kolaboratif ini menjadi pilar utama dalam mereduksi ruang gerak sindikat barang haram yang mengancam keselamatan bangsa. 

Seluruh elemen pertahanan dalam negeri berkomitmen memastikan penegakan hukum berjalan lurus tanpa kompromi pasca-insiden tiga polisi gugur dalam tugas narkoba katingan ini.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

#TigaPolisiGugur #NarkobaKatingan #KemenkoPolkam #PolriBerduka #TumbangKalemei #Anumerta #DjamariChaniago #HoniHavana #PemberantasanNarkoba #IndonesiaBerduka

Read More

Polemik Keterlibatan Didit Prabowo di ARTJOG, Ini Kata INISIATOR

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Direktur Eksekutif Indonesian Initiative for Strategic and Policy Studies (INISIATOR), Yakub F. Ismail, meminta publik menyikapi secara bijak terkait polemik keterlibatan Didit Prabowo di ARTJOG melalui Didit Hediprasetyo Foundation (DHF). Isu intervensi kekuasaan mencuat di Jakarta pada Senin (6/7/2026) menyusul posisi Didit sebagai putra Presiden RI, Prabowo Subianto, dalam pendanaan festival seni kontemporer tahunan tersebut.

Memisahkan Dukungan Finansial dan Intervensi Kekuasaan

Yakub menilai kekhawatiran sejumlah pihak yang mengaitkan kehadiran DHF dengan posisi politik ayah Didit sebagai hal yang dapat dipahami.

Kendati demikian, menuduh adanya upaya intervensi kekuasaan secara langsung dinilai terlalu dini dan terkesan terburu-buru. Menurutnya, publik harus bisa membedakan secara tegas batas antara dukungan pendanaan yayasan dengan upaya pengekangan karya seni.

"Menurut saya, kita perlu membedakan secara tegas antara dukungan dari sebuah yayasan dengan upaya untuk mengintervensi karya seni," ujar Yaku

Ia menambahkan bahwa kehadiran sponsor tidak otomatis melenyapkan independensi seni. Tantangan utama penyelenggara justru terletak pada kemampuan menjaga batas yang tegas agar kemerdekaan berkarya tidak terkompromi oleh kepentingan luar.

Rekam Jejak Didit Hediprasetyo di Industri Kreatif

Lebih lanjut, Yakub mengingatkan publik bahwa Didit Hediprasetyo memiliki rekam jejak profesional yang panjang di dunia desain internasional. Keterlibatannya sebagai sponsor ARTJOG 2026 semestinya dipandang sebagai kelanjutan kontribusi personalnya di sektor ekonomi kreatif, jauh sebelum sang ayah menjabat sebagai Presiden RI.

Dukungan finansial dari sektor swasta, yayasan, maupun filantropi merupakan mekanisme lazim global untuk menjaga keberlanjutan ekosistem seni kontemporer. 

Komitmen bersama untuk menjaga ruang pameran tetap netral dan merdeka dari simbol politik menjadi syarat mutlak yang tidak bisa ditawar.

"Inilah hakikat kesenian yang harus kita sama-sama jaga, ketimbang mempersoalkan dari mana dukungan tersebut datang," tandas Yakub.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

#DiditPrabowo #ARTJOG2026 #DiditHediprasetyoFoundation #IndependensiSeni #INISIATOR #SeniKontemporer #FilantropiSeni #PrabowoSubianto #KreatifIndonesia #BeritaTerkini

Read More

Langkah Berani Polda Riau Jaga Marwah Alam Melalui Green Policing

Duta Nusantara Merdeka | Tembilahan 

Direktorat Intelijen dan Keamanan (Dit Intelkam) Polda Riau memperkuat sinergi lintas sektor guna mengoptimalkan program green policing polda riau yang berjalan selaras dengan agenda Asta Cita Presiden Republik Indonesia terkait harmonisasi alam. 

Subdit Politik Dit Intelkam menggelar pertemuan silaturahmi bersama Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), H. M. Yusuf Said, S.E., M.M., serta jajaran DPD Partai Golkar Inhil di Caffe TOP Anda, Jalan Baharuddin Yusuf, Tembilahan, pada Rabu (01/7/2026). 

Langkah taktis ini ditempuh untuk memperkokoh stabilitas daerah sekaligus merumuskan mitigasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Agenda silaturahmi tersebut dipimpin oleh Ps. Panit 2 Subdit Politik Dit Intelkam Polda Riau, IPDA Inggit Heriyanto, S.H., M.H., dengan didampingi oleh AIPDA Putra Hadi Yasta, S.H. Hadir pula Wakil Ketua DPRD Kabupaten Inhil sekaligus Sekretaris DPD Partai Golkar Inhil, Ir. Djunaidi, beserta jajaran fungsionaris partai. Pertemuan berlangsung hangat guna membahas dinamika politik lokal dan penguatan kamtibmas berbasis lingkungan.

Kolaborasi Pentahelix dan Dashboard Lancang Kuning

Dalam forum tersebut, personel Dit Intelkam menyampaikan pesan kamtibmas sekaligus mengajak seluruh elemen politik untuk mewujudkan keadilan ekologis. Program green policing polda riau yang digagas Kapolda Riau Irjen Pol Dr. Herry Heryawan, S.I.K., M.H., M.Hum., menerapkan pendekatan human security yang memadukan filosofi adat Melayu Riau, "Melindungi Tuah, Menjaga Marwah".

Secara teknis, implementasi program ini mengandalkan kolaborasi pentahelix dan pemanfaatan sistem digital dashboard lancang kuning. Teknologi ini menjadi pilar utama dalam mendeteksi titik panas (hotspot) secara dini guna melakukan penanggulangan secara cepat, efektif, dan terukur sebelum api meluas.

Dukungan Regulasi Politik Kamtibmas Indragiri Hilir

Menanggapi program tersebut, pihak parlemen daerah menyambut positif langkah proaktif Polda Riau dalam merangkul elemen partai politik dan legislatif demi kelestarian alam yang sejalan dengan visi asta cita presiden prabowo.

"Kami dari DPD Partai Golkar Kabupaten Inhil berkomitmen penuh mendukung program green policing polda riau serta gerakan 'Melindungi Tuah, Menjaga Marwah' demi kelestarian lingkungan dan ketertiban masyarakat yang berkelanjutan," ujar H. M. Yusuf Said, Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Inhil. 

Komitmen kolektif ini diharapkan mampu mengukuhkan sistem politik kamtibmas indragiri hilir yang berwawasan lingkungan.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

#GreenPolicing #PoldaRiau #MitigasiKarhutla #DashboardLancangKuning #AstaCita #KamtibmasRiau #IndragiriHilir #GolkarInhil #SaveRiauForest #KeadilanEkologis 

Read More

KY Telaah Laporan Kode Etik Hakim Kasus Chromebook Nadiem Makarim

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Komisi Yudisial (KY) resmi menerima laporan kode etik hakim kasus chromebook nadiem makarim yang diajukan oleh Tim Kuasa Hukum mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi periode 2019–2024 tersebut. Berkas laporan terkait dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) diserahkan langsung kepada Pimpinan Komisi Yudisial di Gedung KY, Jakarta, Senin (6/7/2026). 

Pengaduan ini ditujukan terhadap empat hakim pengadilan tipikor Jakarta Pusat yang memeriksa serta memutus perkara korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook dengan terdakwa NAM.

Anggota sekaligus Juru Bicara Komisi Yudisial, Anita Kadir, menegaskan bahwa lembaganya membuka pintu lebar bagi seluruh pihak yang ingin melaporkan indikasi pelanggaran etik peradilan. Pihaknya menyatakan kesiapan penuh untuk menindaklanjuti berkas pelaporan tersebut sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Respons Terbuka Komisi Yudisial Terhadap Publik

Sebab perkara ini menyedot perhatian luas dari masyarakat, pihak otoritas pengawas kehakiman mengaku telah mengawal jalannya persidangan sejak tahap awal. Pengawasan ketat melalui fungsi pemantauan persidangan sengaja dijalankan sebagai instrumen preventif pencegahan pelanggaran KEPPH.

"Sesuai tugas dan fungsinya, KY akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan memeriksa dan mempelajari laporannya terlebih dahulu secara profesional," ujar Anita.

Batasan Investigasi Etik Tanpa Intervensi Yudisial

Lembaga penegak kehormatan hakim ini berkomitmen memberikan respons cepat sekaligus membeberkan setiap tahapan perkembangan pemeriksaan secara transparan. Kendati demikian, proses analisis murni difokuskan pada penelusuran dugaan pelanggaran perilaku, tanpa menyentuh ranah substansi hukum dari ketetapan pengadilan.

"KY tidak berwenang untuk memeriksa substansi putusan. Terkait upaya banding yang dilakukan pelapor, KY juga akan terus mengawasi proses banding tersebut dalam upaya mewujudkan peradilan berintegritas," jelasnya.

Langkah penelaahan berkas ini dipastikan berjalan objektif demi menjaga marwah korps kehakiman. Publik kini menanti hasil verifikasi akhir atas laporan kode etik hakim kasus chromebook nadiem makarim demi tegaknya keadilan yang transparan.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

#KomisiYudisial #NadiemMakarim #KodeEtikHakim #KasusChromebook #PengadilanTipikor #AnitaKadir #KorupsiLaptop #EksMendikbudristek #PeradilanBerintegritas #HukumIndonesia

Read More

Masa Depan AI di Kesehatan: Pendamping Dokter, Bukan Pengganti

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) di sektor kesehatan berkembang pesat dan mulai digunakan untuk membantu analisis data, administrasi hingga komunikasi dengan pasien. Namun, berbagai penelitian dan pandangan para ahli menunjukkan bahwa teknologi tersebut lebih tepat diposisikan sebagai pendukung tenaga medis, bukan pengganti dokter maupun perawat. 

AI Mempercepat Layanan Kesehatan

AI kini mampu membantu rumah sakit mengolah data medis, mempercepat proses administrasi, serta mendukung tenaga kesehatan dalam mengambil keputusan klinis. Di Indonesia, chatbot menjadi salah satu bentuk pemanfaatan AI yang mulai banyak diterapkan oleh lembaga kesehatan untuk meningkatkan pelayanan kepada pasien. 

Meski demikian, para pakar menilai kemampuan AI masih terbatas pada pengolahan informasi dan pengenalan pola. Teknologi tersebut belum mampu menggantikan komunikasi, empati, maupun penilaian klinis yang membutuhkan pengalaman tenaga medis.

Empati Tetap Menjadi Kekuatan Manusia

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa AI tidak dapat menggantikan kehadiran dokter dalam memeriksa pasien secara langsung. Menurutnya, pemeriksaan fisik dan interaksi antara dokter dengan pasien tetap menjadi bagian penting dalam pelayanan kesehatan. 

Pandangan serupa juga muncul dari berbagai studi internasional yang menunjukkan bahwa AI paling efektif ketika digunakan sebagai alat pendukung keputusan, bukan sebagai pengambil keputusan utama. 

Tantangan Pemanfaatan AI

Sejumlah ahli mengingatkan bahwa ketergantungan berlebihan terhadap AI berpotensi menimbulkan kesalahan apabila tidak diawasi tenaga profesional. Selain itu, isu keamanan data pasien, transparansi algoritma, serta pemerataan akses teknologi juga menjadi tantangan yang harus diselesaikan.

Di sisi lain, AI dinilai mampu mengurangi beban administratif tenaga kesehatan sehingga dokter memiliki lebih banyak waktu untuk berinteraksi dengan pasien. Model kolaborasi seperti ini dinilai menjadi arah pemanfaatan AI yang paling realistis dalam beberapa tahun mendatang. 

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

#AI #Kesehatan #Dokter #RumahSakit #ArtificialIntelligence #Teknologi #DigitalHealth #Telemedicine #Inovasi #Indonesia

Read More

KSP-PB Desak DPR Segera Bahas RUU Ketenagakerjaan Baru

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Koalisi Serikat Pekerja–Partai Buruh (KSP-PB) menegaskan komitmennya mengawal pembentukan RUU Ketenagakerjaan Baru sesuai Putusan MK 168. Sikap tersebut disampaikan dalam konferensi pers dan rapat koalisi di Jakarta, Senin (6/7/2026), sebagai bagian dari upaya memastikan amanat Mahkamah Konstitusi benar-benar diwujudkan dalam regulasi baru, bukan sekadar revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Partai Buruh, Said Salahudin, mengatakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 mengharuskan pembentuk undang-undang menyusun regulasi baru yang mampu mengakomodasi perlindungan pekerja secara lebih komprehensif.

"Kami memiliki tanggung jawab moral mengawal putusan tersebut karena gugatan di Mahkamah Konstitusi diajukan bersama organisasi serikat pekerja yang tergabung dalam Partai Buruh," ujarnya.

KSP-PB Serahkan Naskah Akademik 250 Halaman

Koalisi yang terbentuk sejak 2025 itu kini didukung sekitar 72 organisasi, mulai dari konfederasi serikat pekerja, organisasi profesi, serikat pekerja sektor kesehatan, pendidikan, media, pekerja migran, awak kapal, hingga organisasi masyarakat sipil.

Sebagai bentuk keseriusan, KSP-PB telah menyerahkan naskah akademik dan pokok-pokok pikiran pembentukan Undang-Undang Ketenagakerjaan setebal 250 halaman kepada DPR dan pemerintah pada 30 September 2025. Dokumen tersebut diterima pimpinan DPR, Badan Legislasi, komisi terkait, serta tiga menteri yang mewakili pemerintah.

Menurut Said Salahudin, DPR saat itu menerima usulan agar pembentukan regulasi dilakukan melalui penyusunan undang-undang baru, bukan revisi terbatas.

76 Isu Jadi Dasar RUU Ketenagakerjaan Baru

59 Isu Perbaikan

Dalam naskah usulan, KSP-PB memasukkan 59 agenda perbaikan, di antaranya pengaturan upah layak, metode baru penetapan upah minimum, pengurangan kesenjangan upah antarwilayah, pemberlakuan kembali upah sektoral, perlindungan upah saat proses PHK, penghapusan sistem outsourcing, perlindungan pekerja kontrak, pekerja perempuan, pekerja disabilitas, penguatan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), hingga pembatasan tenaga kerja asing.

17 Isu Baru

Selain itu terdapat 17 substansi baru yang belum diatur dalam regulasi sebelumnya, meliputi perlindungan pekerja platform digital, tenaga medis dan kesehatan, guru dan dosen, pekerja transportasi, larangan praktik percaloan tenaga kerja, hak pekerja atas kepemilikan saham perusahaan, serta kewajiban perusahaan menyediakan cadangan dana pesangon.

Dorong Pembahasan Terbuka

KSP-PB juga menekankan bahwa pembahasan RUU Ketenagakerjaan Baru harus dilakukan secara transparan dengan prinsip meaningful participation. Artinya, organisasi pekerja harus memperoleh hak untuk menyampaikan pendapat, mendapatkan pertimbangan secara sungguh-sungguh, serta menerima penjelasan atas setiap usulan yang diterima maupun ditolak.

Koalisi menyatakan siap menyusun draf lengkap RUU Ketenagakerjaan hingga tingkat bab, pasal, dan ayat sebagai bahan resmi pembahasan bersama DPR dan pemerintah. Mereka berharap regulasi tersebut dapat disahkan paling lambat 31 Oktober 2026 sesuai tenggat yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

BPJT Siapkan Skenario Pra Uji Coba Tol Tanpa Setop MLFF Tahun Ini

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum terus mematangkan skenario teknis persiapan pra uji coba tol tanpa setop MLFF (Multi Lane Free Flow). Koordinasi intensif bersama PT Roatex Indonesia Toll System (RITS) terus digenjot guna memastikan kelancaran transisi sistem bayar tol nirsentuh di Indonesia.

Upaya peralihan sistem transaksi di gerbang tol ini menjadi langkah strategis pemerintah guna mengurai kemacetan. Meski persiapan teknis terus berjalan, penetapan waktu dan lokasi pasti masih menunggu kesiapan infrastruktur di lapangan.

Persiapan Teknis dan Lokasi Uji Coba

"Kita sedang persiapan untuk menyiapkan ke arah sana secara teknis skenario-skenario yang akan diujicobakan," ujar Ni Komang Rasminiati, Kepala BPJT, dalam keterangannya, Jumat (3/7/2026).

Komang menambahkan bahwa penentuan target implementasi akan menyesuaikan dengan hasil skenario teknis yang saat ini tengah disusun secara matang oleh berbagai pihak terkait.

"Ya, kalau persiapannya sudah cukup matang, baru kita bisa menentukan targetnya kapan bisa dilakukan pra uji-coba," ujar Ni Komang.

Tahap Transisi Tetap Gunakan Palang Pintu

Di sisi lain, Renaldi Utomo, Direktur PT Roatex Indonesia Toll System (RITS) menegaskan komitmennya dalam mendukung kebijakan pemerintah. Selama masa transisi menuju implementasi penuh, sistem gerbang tol dipastikan masih akan menggunakan palang pintu atau barrier.

"Kami memang sudah sepakat bahwa dalam proses transisi ini masih mempergunakan barrier. Jadi ada konsep transisi dan ada konsep akhir sesuai desain MLFF. Keputusan akhirnya tentu berada di pemerintah dan kami mendukung," ujarnya.

Desakan Implementasi Sistem Bayar Tol Nirsentuh

Kebutuhan akan sistem pembayaran tol yang lebih efisien dinilai semakin mendesak. Pengamat memandang sistem pra uji coba tol tanpa setop MLFF adalah solusi mutlak atas peningkatan volume lalu lintas harian.

"Volume lalu lintas terus meningkat. Dengan pembayaran berbasis elektronik, seluruh transaksi akan tercatat secara digital sehingga pengawasan menjadi lebih mudah. Jika ke depan ada kebijakan baru seperti pajak jalan tol, perhitungannya juga akan lebih sederhana karena seluruh data sudah terekam secara elektronik," ujar Anton Budiharjo, Pengamat Transportasi dari Politeknik Transportasi Jalan.

Lebih lanjut, Anton merekomendasikan agar penerapan tahap awal dilakukan secara terbatas pada gerbang tol dengan infrastruktur yang paling siap, seperti di kawasan Jakarta.

"Mulai dari satu gerbang dulu. Kalau masyarakat sudah merasakan kemudahannya, baru diperluas menjadi dua, tiga, hingga seluruh gerbang. Dalam jangka sekitar lima tahun, seluruh gerbang tol bisa menerapkan sistem multi lane free flow," pungkasnya.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

#MLFF #TolTanpaSetop #JalanTol #BPJT #KementerianPU #BayarTolNirsentuh #RoatexIndonesia #InfrastrukturTol #LaluLintas #TransportasiDarat

Read More

Pahami Arti Desil BPS dalam Menentukan Tingkat Kesejahteraan Rakyat

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Badan Pusat Statistik (BPS) mengintensifkan pendataan ekonomi rumah tangga di berbagai wilayah Indonesia guna memetakan klaster ekonomi melalui instrumen desil sepanjang bulan ini. Langkah ini sempat memicu kekhawatiran masyarakat terkait potensi kenaikan basis pajak operasional, meskipun data tersebut murni digunakan pemerintah sebagai basis evaluasi kebijakan sosial agar lebih tepat sasaran.

Meluruskan Miskonsepsi Pengelompokan Kesejahteraan Masyarakat

Aktivitas lapangan yang dilakukan oleh petugas sensus belakangan ini memicu spekulasi mengenai korelasi data domestik dengan instrumen penegakan hukum fiskal. Publik kerap mempertanyakan apakah desil bps menentukan pajak yang harus mereka bayarkan ke negara.

Faktanya, data tersebut tidak memiliki keterkaitan langsung dengan kewajiban perpajakan individu. Arti desil bps dalam menentukan tingkat kesejahteraan murni merupakan metode pembagian populasi ke dalam sepuluh fraksi sama besar berdasarkan garis pengeluaran domestik.

"Data statistik berfungsi sebagai kompas penunjuk arah kebijakan, bukan sebagai palu untuk penegakan aturan perpajakan," ujar perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam keterangannya terkait metodologi survei nasional, Senin (6/7/2026).

Pajak Penghasilan (PPh) tetap dihitung secara mandiri melalui regulasi Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan penghasilan kena pajak, bukan berbasis posisi desil warga.

Cara Menghitung Desil Ekonomi dan Variabel Per kapita

Masyarakat perlu memahami cara menghitung desil ekonomi yang diterapkan secara nasional. Angka penentu tidak didasarkan pada perbandingan antartetangga dalam satu lingkungan rukun tetangga (RT), melainkan agregat seluruh penduduk Indonesia.

Disparitas Regional dan Biaya Hidup

Sebagai contoh, rumah tangga di Jakarta dengan pengeluaran per kapita bps sebesar Rp10 juta per bulan secara statistik nasional dapat langsung masuk ke kelompok desil atas. Namun, realitasnya di lapangan, angka tersebut sering kali habis untuk membiayai komponen hidup minimum metropolitan seperti sewa hunian dan transportasi. Oleh sebab itu, pemerintah daerah tetap mengombinasikannya dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Indeks Harga Konsumen (IHK).

Variabel Jumlah Anggota Keluarga

Pembagian klaster sangat bergantung pada jumlah beban domestik. Dua keluarga dengan total belanja sama sebesar Rp6 juta akan menempati tingkat desil yang bertolak belakang apabila jumlah anggota keluarga di dalamnya berbeda secara signifikan. 

Kejujuran dalam memberikan data objektif menjadi kunci utama agar potret makroekonomi nasional tidak bias dan penyaluran program jaminan sosial dapat berjalan akurat.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

#DesilBPS #SensusEkonomi2026 #KesejahteraanMasyarakat #DataBPS #PajakFaktual #KelasMenengah #InfoEkonomi #BPSIndonesia #BantuanSosial #StatistikNasional

Read More