Tekanan Ganda Ekonomi Indonesia Picu Risiko Inflasi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Tekanan ganda ekonomi Indonesia kembali mengemuka seiring ancaman krisis energi global dan kemunculan varian baru COVID-19 bernama Cicada. Situasi ini dinilai berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi nasional dalam waktu dekat.

Indonesia, yang baru pulih dari dampak pandemi dalam beberapa tahun terakhir, kini menghadapi kombinasi risiko eksternal yang dapat menekan fiskal, inflasi, hingga daya beli masyarakat.

Tekanan Ganda Ekonomi Indonesia: Energi dan Pandemi Baru

Direktur Eksekutif INISIATOR, Yakub F. Ismail, menilai tekanan ganda ekonomi Indonesia berasal dari ketergantungan tinggi terhadap energi fosil serta volatilitas harga global.

Lonjakan harga minyak dan gas akibat gangguan distribusi global mendorong kenaikan beban subsidi energi dalam APBN. Dampaknya, ruang fiskal pemerintah berpotensi menyempit.

Kondisi ini mempersempit kemampuan negara dalam membiayai sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Di sisi lain, biaya produksi industri ikut meningkat.

Kenaikan biaya tersebut berisiko memicu inflasi dan menekan daya beli masyarakat. Situasi ini menjadi alarm serius bagi stabilitas ekonomi nasional.

Pada saat bersamaan, kemunculan varian baru COVID-19, Cicada, menambah ketidakpastian. Meskipun masih tahap awal, potensi kepanikan publik tidak bisa diabaikan.

Jika penyebaran tidak terkendali, sektor berbasis mobilitas seperti pariwisata, transportasi, dan perdagangan akan kembali terdampak. Sektor informal pun terancam ikut melemah.

Strategi Hadapi Tekanan Ganda Ekonomi Indonesia

Yakub menegaskan, pemerintah tidak cukup hanya bertahan, tetapi harus mampu beradaptasi secara strategis menghadapi tekanan ganda ekonomi Indonesia.

Langkah utama yang dinilai krusial adalah percepatan transisi menuju energi terbarukan. Diversifikasi energi seperti surya, angin, dan bioenergi menjadi solusi jangka panjang.

Reformasi subsidi energi juga perlu diarahkan lebih tepat sasaran guna mengurangi tekanan fiskal. Kebijakan ini dinilai penting menjaga keseimbangan anggaran negara.

Di sektor riil, penguatan UMKM menjadi kunci. Dukungan melalui pembiayaan, insentif pajak, serta digitalisasi dinilai mampu menjaga ketahanan ekonomi domestik.

Selain itu, pemerintah perlu menjaga kepercayaan pasar melalui kebijakan yang transparan dan pro-investasi. Stabilitas nilai tukar rupiah juga menjadi faktor krusial.

Reformasi struktural jangka panjang dinilai penting untuk meningkatkan daya saing ekonomi nasional. Upaya ini menjadi fondasi dalam menghadapi ketidakpastian global.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

APINDO: Implementasi WFH dan Energi Harus Adaptif

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) mengapresiasi langkah pemerintah merespons tekanan geopolitik global melalui kebijakan energi dan transformasi budaya kerja. Namun, implementasinya dinilai perlu hati-hati agar tidak mengganggu aktivitas ekonomi nasional.

Implementasi WFH dan Kebijakan Energi Jadi Sorotan

Ketua Umum APINDO, Shinta W. Kamdani, menyebut dunia usaha memahami arah kebijakan tersebut sebagai upaya mengantisipasi kenaikan harga energi sekaligus mengendalikan konsumsi BBM di tengah ketidakpastian global.

Menurut dia, kebijakan itu juga bertujuan membangun kesadaran krisis atau sense of crisis dalam menghadapi tekanan ekonomi global yang semakin kompleks.

“Namun, implementasi kebijakan perlu dilakukan secara adaptif, terukur, dan mempertimbangkan kondisi riil di lapangan agar tetap menjaga produktivitas,” ujar Shinta dalam keterangan tertulis, Rabu (2/3).

APINDO menilai penerapan work from home (WFH) tidak bisa disamaratakan di semua sektor. Setiap perusahaan memiliki karakteristik operasional yang berbeda.

Karena itu, keputusan terkait WFH dinilai lebih efektif jika diserahkan pada masing-masing perusahaan agar tetap relevan dengan kebutuhan bisnis.

“Kebijakan WFH perlu memberikan ruang fleksibilitas, bukan penerapan yang diseragamkan,” katanya.

Risiko Disrupsi hingga Dampak ke Distribusi BBM

APINDO mengingatkan bahwa penyeragaman kebijakan WFH berpotensi menimbulkan disrupsi dan inefisiensi dalam operasional perusahaan.

Selain itu, penerapan WFH pada hari tertentu seperti Jumat justru dikhawatirkan meningkatkan mobilitas masyarakat, sehingga berlawanan dengan tujuan penghematan energi.

Di sisi lain, APINDO mendukung langkah pemerintah dalam melakukan refocusing anggaran kementerian dan lembaga untuk menjaga disiplin fiskal.

Namun, langkah tersebut harus dilakukan secara selektif dan berbasis produktivitas agar tidak mengganggu momentum pertumbuhan ekonomi.

“Refocusing anggaran perlu dilakukan secara lebih terukur agar tetap menjaga stabilitas makroekonomi,” tegas Shinta.

Terkait pembatasan BBM subsidi, APINDO menekankan pentingnya kejelasan definisi dan implementasi teknis di lapangan.

Hal ini dinilai krusial untuk mencegah hambatan distribusi, terutama bagi pelaku usaha dan UMKM yang sangat bergantung pada BBM bersubsidi.

“Kejelasan implementasi teknis menjadi kunci agar tidak mengganggu aktivitas ekonomi,” ujarnya.

APINDO juga mendorong komunikasi terbuka antara pemerintah dan dunia usaha guna memperkuat sinergi kebijakan.

Menurut Shinta, kolaborasi dalam semangat Indonesia Incorporated menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas serta meningkatkan daya saing ekonomi nasional.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Data Rekening Bank Ungkap Ketimpangan Kekayaan di Indonesia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Data jumlah rekening perbankan di Indonesia memunculkan diskusi publik tentang ketimpangan kepemilikan kekayaan dan realitas finansial masyarakat.

Perbincangan mengenai kondisi finansial masyarakat Indonesia kembali mencuat setelah beredarnya data jumlah rekening perbankan yang menggambarkan distribusi simpanan masyarakat.

Dalam diskusi yang beredar di media sosial, disebutkan bahwa dari sekitar 636 juta rekening bank di Indonesia, hanya sekitar 7 juta rekening yang memiliki saldo di atas Rp100 juta. Sisanya tercatat memiliki saldo di bawah angka tersebut.

Angka ini kemudian memicu berbagai interpretasi mengenai jumlah individu yang tergolong memiliki kemampuan finansial relatif tinggi dibandingkan mayoritas masyarakat.

Distribusi Kekayaan dalam Data Rekening

Jika asumsi rata-rata seseorang memiliki lebih dari satu rekening bank, jumlah individu yang memiliki saldo lebih dari Rp100 juta diperkirakan jauh lebih kecil dari total jumlah rekening tersebut.

Dalam sejumlah perhitungan sederhana yang beredar, sebagian orang memperkirakan jumlah individu dengan saldo di atas angka tersebut mungkin berkisar dua hingga tiga juta orang.

Angka tersebut tentu masih berupa estimasi kasar, karena satu individu bisa saja memiliki lebih dari satu rekening di lembaga keuangan yang berbeda.

Meski demikian, diskusi mengenai data ini menyoroti gambaran distribusi kekayaan yang tidak merata di tengah populasi Indonesia yang mencapai lebih dari 270 juta penduduk.

Selain itu, data lain yang turut disebutkan dalam diskusi publik adalah jumlah rekening dengan saldo di atas Rp5 miliar yang diperkirakan hanya sekitar 150 ribu rekening.

Perbincangan Publik dan Realitas Sosial

Data tersebut kemudian memicu diskusi yang lebih luas mengenai realitas ekonomi dan dinamika sosial di masyarakat.

Sebagian warganet menilai angka tersebut menggambarkan tingginya kesenjangan kepemilikan kekayaan, sementara sebagian lainnya melihatnya sebagai refleksi kondisi ekonomi yang masih berkembang.

Perbincangan juga berkembang ke berbagai aspek sosial, termasuk pandangan masyarakat terhadap stabilitas finansial dalam kehidupan keluarga dan hubungan personal.

Dalam diskusi tersebut, sejumlah pihak menilai pentingnya memahami kondisi ekonomi secara lebih realistis sebelum menetapkan standar kehidupan yang tinggi.

Di sisi lain, pengamat ekonomi menilai data perbankan memang dapat memberikan gambaran umum mengenai kondisi keuangan masyarakat, meskipun tidak sepenuhnya mencerminkan total kekayaan seseorang.

Hal ini karena sebagian aset masyarakat juga bisa tersimpan dalam bentuk lain, seperti properti, investasi, maupun usaha.

Meski demikian, diskusi mengenai data rekening ini kembali mengingatkan bahwa literasi keuangan dan pemahaman terhadap kondisi ekonomi menjadi faktor penting dalam mengambil keputusan finansial maupun perencanaan masa depan.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Hadapi Ketidakpastian, Strategi Smart Money Dinilai Penting

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Sejumlah pengamat ekonomi mengingatkan investor Indonesia agar bersikap lebih rasional dalam mengelola investasi di tengah meningkatnya risiko gejolak pasar global.

Perkembangan ekonomi dunia dalam beberapa tahun terakhir memunculkan kekhawatiran baru di kalangan pelaku pasar. Ketidakpastian yang dipicu tekanan inflasi, dinamika geopolitik, hingga perubahan arus likuiditas global dinilai dapat memengaruhi stabilitas pasar keuangan.

Dalam situasi seperti itu, sejumlah pengamat menyebut kekayaan tidak benar-benar hilang saat krisis terjadi. Nilainya cenderung berpindah dari pelaku pasar yang bereaksi panik menuju investor yang memiliki strategi lebih matang.

Mereka menggambarkan fenomena tersebut sebagai perpindahan dari “hot money”, yaitu modal yang mudah keluar masuk pasar, menuju kelompok investor yang disebut sebagai “smart money”.

Risiko Gejolak Pasar Global

Beberapa analis menilai pasar keuangan global saat ini berada dalam fase yang penuh ketidakpastian. Ketergantungan terhadap stabilitas ekonomi Amerika Serikat dinilai menjadi salah satu faktor yang perlu diwaspadai oleh investor di berbagai negara.

Kondisi inflasi yang masih menjadi perhatian di Amerika Serikat, ditambah dengan tingginya valuasi sejumlah sektor teknologi, dianggap berpotensi memicu koreksi pasar apabila terjadi perubahan besar pada kebijakan moneter global.

Dalam situasi tersebut, investor diingatkan untuk tidak sepenuhnya menggantungkan portofolio pada instrumen yang sangat terhubung dengan dinamika pasar global.

Sebagian analis bahkan menyarankan agar pelaku pasar mulai mengkaji ulang komposisi investasi mereka untuk mengurangi risiko jika terjadi guncangan likuiditas internasional.

Dorongan Perkuat Investasi Domestik

Selain mengurangi ketergantungan pada pasar luar negeri, sejumlah pengamat juga menilai pentingnya memperkuat investasi di sektor riil dalam negeri.

Sektor seperti pangan, energi, serta manufaktur domestik dipandang memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional, terutama ketika pasar global mengalami tekanan.

Langkah lain yang dianggap relevan adalah menjaga likuiditas atau cadangan dana yang cukup. Dengan ketersediaan dana tunai, investor memiliki fleksibilitas untuk merespons pergerakan pasar secara lebih tenang.

Pendekatan tersebut dinilai dapat membantu pelaku pasar memanfaatkan peluang ketika terjadi koreksi harga aset di dalam negeri.

Sejumlah analis juga mengingatkan pentingnya belajar dari pengalaman krisis ekonomi masa lalu, termasuk gejolak keuangan yang pernah terjadi pada akhir 1990-an.

Menurut mereka, ketahanan ekonomi nasional tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada perilaku rasional para pelaku ekonomi dalam mengelola investasi.

Dengan strategi yang lebih terukur, investor diharapkan mampu menjaga stabilitas aset sekaligus berkontribusi terhadap kekuatan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

APTIKNAS dan APKOMINDO Gelar Workshop AI di Bali

Ketua Umum DPP APKOMINDO dan DPP APTIKNAS, Ir. Soegiharto Santoso, SH., menyampaikan paparan dalam workshop “AI Driven Secure & Efficient: Engineering the Digital Transformation Blueprint” di Hotel Harris Sunset Road, Bali, 5 Maret 2026.

Duta Nusantara Merdeka | Bali

Workshop pemanfaatan Artificial Intelligence dan keamanan siber digelar Yorindo Communication bersama APTIKNAS dan APKOMINDO di Hotel Harris Sunset Road, Bali, Rabu, 5 Maret 2026.

Transformasi Digital dan Tantangan Keamanan Siber

Yorindo Communication bersama Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (APTIKNAS) serta Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (APKOMINDO) menggelar workshop bertajuk “AI Driven Secure & Efficient: Engineering the Digital Transformation Blueprint” di Bali.

Kegiatan ini menghadirkan Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) RI, Drs. Slamet Aji Pamungkas, M.Eng., yang memaparkan perkembangan ancaman siber di tengah percepatan transformasi digital.

Dalam paparannya, Slamet Aji Pamungkas menjelaskan bahwa perkembangan teknologi kecerdasan buatan membawa manfaat sekaligus tantangan baru bagi organisasi dan dunia usaha.

Menurut dia, Artificial Intelligence mampu meningkatkan efisiensi operasional dan produktivitas bisnis, namun di sisi lain juga dapat dimanfaatkan untuk melakukan serangan siber yang semakin kompleks.

“Perkembangan AI membawa dua sisi sekaligus. Teknologi ini bisa meningkatkan produktivitas, tetapi juga dapat dimanfaatkan pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan serangan siber yang lebih canggih,” ujarnya dalam sesi diskusi.

Workshop ini merupakan bagian dari rangkaian roadshow nasional yang digelar di 10 kota di Indonesia sepanjang Januari hingga Juni 2026 untuk meningkatkan kesiapan industri menghadapi perkembangan teknologi AI dan tantangan keamanan siber.

Kedaulatan Data dan Infrastruktur Digital

Ketua Umum APKOMINDO dan APTIKNAS Ir. Soegiharto Santoso, SH., menekankan pentingnya kesadaran para pemimpin transformasi digital terhadap keamanan dan kedaulatan data nasional.

Menurut Soegiharto, organisasi dan perusahaan perlu memahami dengan jelas lokasi penyimpanan data serta menentukan strategi pengelolaan infrastruktur digital yang tepat.

“Para Digital Transformation Leaders perlu memahami di mana data disimpan dan menentukan pilihan strategis, apakah membangun infrastruktur on-premise atau memanfaatkan cloud lokal untuk menjaga keamanan aset informasi,” kata Soegiharto yang juga menjabat Sekretaris Jenderal PERATIN dan Wakil Ketua Umum DPP SPRI.

Selain sesi kebijakan dan keamanan siber, workshop juga menghadirkan berbagai vendor teknologi yang memperkenalkan solusi infrastruktur digital dan perlindungan data bagi sektor industri.

Account Executive Manager Sawah Cybersecurity Maria Esmeralda menjelaskan bahwa perusahaan tersebut mengembangkan pendekatan keamanan siber modern dengan dukungan tim ahli serta kolaborasi global yang melibatkan Indonesia, Belanda, dan Jepang.

Sementara itu, solusi infrastruktur digital juga dipaparkan oleh perwakilan PT Smartnetindo yang memperkenalkan sistem teknologi terintegrasi untuk mendukung implementasi transformasi digital di berbagai sektor.

Dalam sesi implementasi teknologi, Direktur SMARTPULS Agus Dedi Supriyadi mendemonstrasikan penggunaan AI automation melalui platform n8n yang memungkinkan perusahaan mengintegrasikan berbagai sistem dan aplikasi secara otomatis untuk meningkatkan efisiensi kerja.

Workshop ini diikuti lebih dari 100 peserta dari berbagai sektor, termasuk manajemen rumah sakit, industri manufaktur, perhotelan, institusi pendidikan, serta profesional teknologi informasi di Bali.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Konsep Produk dalam Marketing Mix 7P, Kunci UMKM Menang di Pasar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Materi edukasi pemasaran tentang konsep produk dalam strategi Marketing Mix 7P kembali diperkenalkan kepada pelaku UMKM sebagai upaya memperkuat daya saing usaha.

Produk Bukan Sekadar Barang

Dalam dunia pemasaran modern, produk tidak lagi dipahami hanya sebagai barang yang dijual kepada konsumen. Produk mencakup nilai, manfaat, serta pengalaman yang diterima pembeli ketika menggunakan barang tersebut.

Konsep ini menjadi salah satu unsur penting dalam kerangka Marketing Mix 7P, yang menempatkan produk sebagai fondasi strategi pemasaran.

Bagi pelaku usaha, khususnya UMKM, memahami konsep produk dapat membantu memperkuat posisi di pasar. Produk yang memiliki identitas jelas, kualitas konsisten, dan manfaat nyata cenderung lebih mudah diterima konsumen.

Atribut produk menjadi elemen yang menentukan persepsi pembeli. Semakin kuat atribut yang dimiliki, semakin besar peluang produk dipilih di tengah persaingan.

Beberapa atribut utama yang perlu diperhatikan antara lain merek, kemasan, dan kualitas produk.

Merek yang mudah diingat dan memiliki logo kuat dapat membantu membangun identitas usaha. Sementara itu, kemasan tidak hanya berfungsi sebagai pelindung produk, tetapi juga memberikan kesan profesional di mata konsumen.

Kemasan yang baik biasanya juga dilengkapi informasi penting seperti label halal, izin edar, atau sertifikasi lainnya.

Di sisi lain, kualitas produk tetap menjadi faktor utama yang menentukan kepercayaan pembeli. Produk pangan, misalnya, harus menjaga kesegaran bahan, stabilitas rasa, hingga standar penyimpanan yang tepat.

Tiga Tingkatan Produk dalam Pemasaran

Konsep produk dalam pemasaran juga dikenal memiliki tiga tingkatan, sebagaimana dijelaskan dalam teori pemasaran yang dipopulerkan oleh Philip Kotler.

Tingkatan pertama adalah core product atau manfaat inti. Pada tahap ini, konsumen membeli produk untuk memenuhi kebutuhan utama, misalnya membeli ikan sebagai sumber gizi dan protein.

Tingkatan kedua adalah actual product, yaitu bentuk fisik produk yang terlihat oleh konsumen. Unsur seperti kemasan, merek, kualitas, komposisi, hingga label menjadi bagian penting pada tahap ini.

Sementara itu, tingkatan ketiga adalah augmented product atau nilai tambah. Nilai tambahan ini dapat berupa pelayanan ramah, edukasi cara penyimpanan produk, respons cepat kepada pelanggan, hingga jaminan kualitas.

Selain memahami struktur produk, pelaku usaha juga perlu mengetahui bahwa produk memiliki siklus hidup. Tahapan tersebut meliputi fase perkenalan, pertumbuhan, kematangan, hingga penurunan.

Setiap tahap membutuhkan strategi pemasaran yang berbeda agar produk tetap mampu bertahan di pasar.

Bagi UMKM, pemahaman mengenai konsep produk dinilai penting. Produk yang memiliki manfaat jelas, identitas kuat, serta nilai tambah umumnya lebih mudah dipercaya konsumen dan memiliki daya saing yang lebih baik.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Kesepakatan ART RI dan AS Dikritik Ekonom, Dinilai Asimetris

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kesepakatan dagang Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat yang dibahas dalam diskusi publik pada Kamis (5/3/2026) memicu perdebatan terkait dampak ekonomi dan kedaulatan kebijakan.

Kesepakatan dagang tersebut kembali menjadi sorotan. Perjanjian yang dikenal sebagai Agreement on Reciprocal Trade (ART) itu dinilai membuka peluang akses pasar, namun juga menyimpan sejumlah klausul yang dianggap tidak seimbang.

Pemerintah memandang ART sebagai langkah strategis untuk mengamankan tarif nol persen bagi sejumlah produk ekspor unggulan Indonesia ke pasar Amerika Serikat. Namun sejumlah ekonom menilai manfaat tersebut relatif terbatas dibandingkan konsekuensi kebijakan yang harus dipenuhi.

Peneliti Departemen Ekonomi CSIS, Riandy Laksono, menyebut perjanjian tersebut tidak memberikan keuntungan signifikan dari sisi akses pasar. Ia menilai kesepakatan itu justru menempatkan Indonesia pada posisi yang kurang menguntungkan.

“ART merupakan kesepakatan yang buruk,” kata Riandy dalam Diskusi Publik Menakar Dampak Perjanjian Dagang RI–AS yang digelar LaporIklim, via zoom meeting.

Menurut dia, perjanjian tersebut tidak semata berkaitan dengan kepentingan komersial. ART juga menyentuh aspek penyelarasan keamanan (security alignment) dan nilai proyek strategis antara kedua negara.

Secara ekonomi, kata Riandy, ART hanya mengamankan akses bagi sekitar 1.819 produk Indonesia di pasar Amerika Serikat. Jumlah itu diperkirakan setara dengan sekitar dua persen dari total ekspor nasional.

Selain itu, keuntungan tarif nol persen bagi sektor tekstil dinilai sangat bergantung pada impor bahan baku dari Amerika Serikat. Padahal, saat ini negara tersebut bukan pemasok utama bagi industri tekstil Indonesia.

Untuk komoditas kapas, kontribusi Amerika Serikat terhadap impor Indonesia hanya sekitar 8,7 persen. Angka itu berada di bawah Tiongkok yang mencapai 29,4 persen serta Brasil sekitar 20,7 persen.

Sementara untuk man-made fiber, kontribusi Amerika Serikat bahkan hanya sekitar 0,3 persen. Sebaliknya, Tiongkok menyumbang sekitar 65,1 persen dan Vietnam 12,4 persen.

Riandy menilai harga bahan baku tekstil dari Amerika Serikat juga relatif lebih mahal dibandingkan pemasok lain. Jika pelaku usaha dipaksa menyesuaikan rantai pasok dengan sumber bahan baku tersebut, gangguan produksi berpotensi terjadi.

“Jika dunia usaha dipaksa membeli bahan baku lebih mahal dari AS, disrupsi rantai pasok bisa terjadi dan manfaat akses pasar menjadi tidak signifikan,” ujarnya.

Kewajiban Impor Energi hingga Isu Kedaulatan Kebijakan

Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, menilai sejumlah kewajiban dalam ART berpotensi menimbulkan tekanan baru bagi perekonomian nasional.

Salah satu klausul yang disoroti adalah kewajiban Indonesia mengimpor minyak dan gas dari Amerika Serikat senilai sekitar 15 miliar dolar AS atau setara Rp253 triliun.

Menurut Bhima, kebijakan tersebut dapat memperlebar defisit neraca perdagangan migas sekaligus menekan nilai tukar rupiah. Harga minyak dari Amerika Serikat diperkirakan lebih mahal sekitar 2–6 dolar per barel dibandingkan harga acuan MOPS Singapura.

Ia juga menilai potensi peningkatan penggunaan biodiesel sebagai respons terhadap risiko krisis minyak global justru memiliki konsekuensi ekologis.

“Impor migas meningkat, sementara ekspansi perkebunan sawit untuk biodiesel berpotensi memperluas deforestasi,” katanya.

Kesepakatan ART juga memuat kemungkinan penghapusan aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk sebagian barang impor dari Amerika Serikat. Kebijakan ini dikhawatirkan melemahkan industri komponen energi terbarukan di dalam negeri.

Di sisi lain, terdapat pula ketentuan yang dinilai dapat membatasi ruang kerja sama Indonesia dengan negara lain yang tidak sejalan dengan kepentingan Amerika Serikat.

Bhima menilai kondisi tersebut berpotensi menempatkan Indonesia dalam blok perdagangan yang lebih eksklusif. Dampaknya, ruang diplomasi ekonomi dan kerja sama transisi energi bisa menjadi lebih sempit.

Perjanjian ini juga mencakup kewajiban pencampuran bioetanol 10 persen pada 2030 atau skema E10. Kebijakan tersebut diperkirakan dapat memicu ekspansi pembukaan lahan baru, terutama di wilayah Merauke, Papua, yang saat ini masuk proyek strategis nasional.

Selain itu, Indonesia juga diwajibkan memfasilitasi impor batu bara dari Amerika Serikat. Padahal Indonesia merupakan salah satu produsen batu bara terbesar di dunia dan tengah mendorong pengurangan produksi domestik.

Menurut Bhima, ketergantungan pada batu bara berpotensi menambah beban subsidi energi sekaligus memperlambat proses transisi menuju energi bersih.

Perjanjian ART dijadwalkan mulai berlaku pada 20 Mei 2026. Namun masih terdapat peluang renegosiasi dalam waktu 60 hari setelah notifikasi resmi kedua negara.

CELIOS menyatakan telah mengirimkan surat keberatan kepada Presiden pada 23 Februari lalu. Lembaga tersebut bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil juga mempertimbangkan langkah hukum.

“Masih ada peluang untuk menggugat ke PTUN atas dugaan kebijakan yang bertentangan dengan Undang-Undang tentang Perjanjian Internasional,” ujar Bhima.

Dampak terhadap Industri Media dan Ekosistem Digital

Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Nany Afrida, menyoroti potensi dampak ART terhadap industri media nasional.

Ia mengatakan klausul dalam kesepakatan tersebut membuka peluang bagi investor Amerika Serikat untuk memiliki perusahaan media di Indonesia.

Menurut Nany, kondisi ini berpotensi memperbesar dominasi modal asing dalam industri media. Jika terjadi, agenda editorial dapat dipengaruhi kepentingan ekonomi global.

Selain itu, perjanjian tersebut juga memuat ketentuan yang tidak mewajibkan platform digital asal Amerika Serikat membayar lisensi konten atau berbagi pendapatan dengan media domestik.

“Perjanjian ini dapat melemahkan upaya membangun ekosistem digital yang lebih adil,” kata Nany.

Ia menilai ketika media lokal menghadapi tekanan ekonomi dan kepemilikan semakin terkonsentrasi pada modal besar, ruang bagi jurnalisme independen berpotensi menyempit.

Situasi itu dikhawatirkan berdampak pada kualitas informasi publik. Isu sosial dan lingkungan bisa semakin tersisih, sementara narasi pembangunan ekonomi menjadi lebih dominan.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Meet the Market SMESCO Dorong 200 UMKM Tembus Pasar Ritel Global

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

SMESCO Indonesia menggelar Meet the Market di Jakarta, Rabu (11/2/2026), mempertemukan 200 UMKM terpilih dengan buyer ritel nasional dan internasional jelang InaBuyer Expo 2026.

SMESCO Indonesia resmi membuka program Meet the Market sebagai langkah awal memperluas akses pasar UMKM menuju gelaran utama InaBuyer Expo 2026. 

Sebanyak 200 UMKM terpilih dipertemukan langsung dengan buyer dari jaringan ritel modern, baik nasional maupun internasional. Peserta berasal dari beragam sektor, mulai dari kuliner, agrikultur, kriya, hingga fesyen.

Direktur Utama SMESCO Indonesia, Doddy Akhmadsyah Matondang, menyebut Meet the Market dirancang sebagai ruang temu bisnis yang berkelanjutan. SMESCO, kata dia, tidak sekadar menjadi lokasi pameran, tetapi pusat pergerakan ekonomi rakyat.

Menurut Doddy, gedung SMESCO harus berfungsi sebagai “rumah” bagi UMKM. Tempat di mana pelaku usaha bisa bertemu mitra, memperluas jejaring, sekaligus masuk ke ekosistem pasar formal secara nyata.

“Dari sekitar 583 pendaftar, kami seleksi 200 UMKM yang dinilai siap. Hari ini mereka kami dorong agar benar-benar terkoneksi dengan pasar,” ujar Doddy dalam laporannya.

Hadir mewakili Wakil Menteri UMKM, Deputi Bidang Usaha Kecil Temmy Satya Permana menekankan pentingnya prinsip 3K bagi UMKM yang ingin naik kelas. Tiga aspek tersebut meliputi kualitas, kontinuitas, dan kapasitas.

Temmy menilai tantangan UMKM tidak berhenti pada penciptaan produk yang baik. Konsistensi pasokan menjadi kunci ketika UMKM mulai bekerja sama dengan pelaku usaha skala besar.

Ia mencontohkan, banyak kemitraan tersendat karena UMKM tidak mampu memenuhi volume permintaan yang telah disepakati. Situasi ini kerap menimbulkan keraguan di pihak mitra bisnis.

“Kalau diminta seribu tapi yang datang dua ratus, kepercayaan bisa runtuh. Bisnis itu soal komitmen menjaga kesepakatan,” kata Temmy di hadapan peserta.

Dari sisi ritel, Ketua Umum HIPPINDO Budihardjo Iduansjah menegaskan bahwa Meet the Market adalah forum bisnis murni, bukan program tanggung jawab sosial perusahaan. Produk UMKM, menurutnya, harus mampu bersaing secara global.

Budihardjo juga menyoroti pentingnya struktur harga yang sehat. Ia menyarankan adanya pembedaan jelas antara harga distributor dan harga eceran agar mitra ritel memperoleh margin yang wajar.

“Peritel ingin membantu UMKM. Tapi jangan sampai harga di toko modern justru lebih mahal dibandingkan penjualan langsung lewat kanal online,” ujarnya.

Melalui Meet the Market, SMESCO menargetkan terjadinya realisasi transaksi yang konkret. 

Hingga Mei 2026, kinerja UMKM peserta akan dipantau dan dilaporkan pada puncak acara InaBuyer Expo sebagai indikator keberhasilan integrasi UMKM ke pasar global.

Reporter Lakalim Adalin 

Editor Arianto 

Read More

APINDO Siap Dukung Prabowo Perluas Lapangan Kerja Nasional

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Asosiasi Pengusaha Indonesia menyatakan kesiapan mendukung agenda Presiden Prabowo Subianto memperluas lapangan kerja dan memperkuat industrialisasi nasional dalam audiensi di Hambalang, Bogor, Senin (9/2).

Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menyatakan komitmennya mendukung visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan penciptaan lapangan kerja dan mendorong industrialisasi nasional.

Komitmen tersebut disampaikan langsung Ketua Umum APINDO, Shinta W. Kamdani, dalam audiensi antara Presiden dan perwakilan pengusaha yang tergabung dalam APINDO di kediaman pribadi Presiden di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (9/2).

Menurut Shinta, pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan dunia usaha, sejalan dengan semangat Indonesia Incorporated dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Audiensi itu dihadiri pengusaha dari berbagai sektor. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo mengapresiasi peran dunia usaha yang terus menjunjung nilai Bhinneka Tunggal Ika sebagai fondasi membangun iklim usaha yang sehat dan kolaboratif.

Keberagaman, menurut Presiden, merupakan kekuatan strategis yang mendorong inovasi, meningkatkan produktivitas, sekaligus memperkuat persatuan nasional dalam menghadapi tantangan ekonomi global.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo mengajak dunia usaha untuk bersama-sama menciptakan lapangan kerja baru di berbagai sektor padat karya, mulai dari industri tekstil, garmen, alas kaki, furnitur, hingga makanan dan minuman.

Presiden juga mengapresiasi kontribusi dunia usaha yang selama ini telah menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar di sektor-sektor tersebut dan menegaskan pentingnya keberlanjutan penciptaan pekerjaan.

“Arahan Presiden untuk memperluas lapangan kerja menjadi dorongan kuat bagi dunia usaha. APINDO siap mengambil peran aktif dalam memperluas kesempatan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” kata Shinta dalam keterangan tertulis, Selasa (10/2).

Menurut Shinta, penciptaan lapangan kerja membutuhkan kerja sama erat antara pemerintah dan dunia usaha. APINDO, kata dia, siap berkolaborasi mendorong investasi, meningkatkan kapasitas produksi, serta membuka lebih banyak kesempatan kerja di berbagai daerah.

Ia menekankan, dunia usaha membutuhkan peran aktif pemerintah dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja, tidak semata berfokus pada aspek pengupahan, agar kebijakan ketenagakerjaan mampu menciptakan iklim investasi yang sehat dan berdaya saing.

“Peningkatan daya saing nasional tidak hanya bertumpu pada perjanjian perdagangan, tetapi juga pembenahan struktural di dalam negeri. Debottlenecking regulasi, perizinan, logistik, dan biaya produksi menjadi kunci,” ujarnya.

APINDO menegaskan dukungannya terhadap kebijakan Presiden Prabowo dalam memperkuat industrialisasi nasional, yang diyakini akan memberikan manfaat bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

“Penguatan industrialisasi nasional adalah langkah strategis untuk menciptakan nilai tambah, memperluas lapangan kerja, dan memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia,” pungkas Shinta.

Penulis Lakalim Adalin 

Editor 

Read More

HUT ke-74 APINDO, Shinta Kamdani Bicara Masa Depan Dunia Usaha

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) memperingati HUT ke-74 sebagai momentum refleksi perjalanan dunia usaha nasional sekaligus penegasan arah kontribusi terhadap pembangunan ekonomi Indonesia ke depan.

Ketua Umum APINDO Shinta Kamdani menegaskan sejak berdiri 1952, APINDO konsisten menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga hubungan industrial, memperkuat daya saing, dan mendorong pertumbuhan inklusif.

Memasuki 2026, usia 74 tahun dipandang bukan puncak capaian, melainkan fase lanjutan dengan fokus penguatan ketenagakerjaan, produktivitas, advokasi kebijakan strategis, serta dukungan bagi industri dan UMKM.

Shinta menekankan masa depan dunia usaha harus memberi dampak nyata, tidak hanya mengejar skala pertumbuhan, tetapi menghadirkan kontribusi ekonomi yang bermakna bagi masyarakat luas.

Ke depan, APINDO mendorong keterlibatan dunia usaha sejak tahap perumusan kebijakan, desain pembangunan, hingga fase awal transformasi ekonomi nasional yang berkelanjutan.

APINDO juga menegaskan komitmen pro-stability, pro-growth, dan pro-poor, sembari menunjukkan peran sosial nyata melalui respons cepat bantuan kemanusiaan saat bencana alam melanda Sumatra.

Penulis Lakalim Adalin 

Editor Arianto 

Read More

Muhammadiyah Mulai Kaji Kripto, Ambil Sikap Berimbang

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah mulai mengkaji kripto dan blockchain secara mendalam sebagai respons bijak atas perubahan teknologi finansial global.

Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah resmi memulai kajian mendalam terkait cryptocurrency dan teknologi blockchain, merespons pesatnya perkembangan sistem keuangan digital di era transformasi global.

Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid, Mohammad Bekti Hendrie Anto, menegaskan kajian ini bertujuan menghadirkan panduan objektif, tanpa tergesa mengharamkan kripto, namun juga tidak latah membenarkannya.

Menurut Bekti, blockchain dan kripto bukan fenomena sesaat, melainkan perubahan sejarah yang menuntut peran Muhammadiyah untuk memberi pandangan jernih, proporsional, dan bertanggung jawab bagi umat.

Akademisi Universitas Gadjah Mada, Noor Akhmad Setiawan, menilai teknologi blockchain memiliki nilai filosofis yang selaras dengan prinsip Islam, terutama terkait kejujuran, keadilan, dan perlindungan harta.

Ia menjelaskan, sistem terdesentralisasi dalam blockchain mencerminkan pergeseran kepercayaan dari institusi terpusat, sejalan dengan maqashid syariah, khususnya hifz al-mal dan transparansi transaksi.

Noor menekankan bahwa blockchain bersifat netral, bergantung pada pengguna dan tujuan pemanfaatannya, sehingga Muhammadiyah berpeluang menjadi pelopor pemanfaatan teknologi ini untuk kemaslahatan publik.

Pandangan tersebut diperkuat dosen Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Mochammad Tanzil Multazam, yang mengingatkan publik agar tidak terjebak semata pada fluktuasi harga kripto.

Tanzil menilai pemahaman kripto harus mencakup aspek teknologi, manfaat riil, risiko, serta implikasi hukum, bukan hanya pendekatan spekulatif atau emosional.

Ia juga menyoroti potensi besar blockchain jika dimanfaatkan secara kolektif dan produktif, termasuk untuk tata kelola keuangan, pencatatan aset, dan pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas.

Kajian Muhammadiyah menegaskan kripto dan blockchain bukan sekadar isu halal-haram, melainkan medan ijtihad baru yang menuntut kebijaksanaan, literasi, dan keberpihakan pada kemaslahatan.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

APINDO Soroti Dampak Alpha Upah terhadap Struktur Biaya Industri

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Dunia usaha menilai penetapan nilai alpha pengupahan 0,5–0,9 belum mencerminkan kondisi riil industri dan berpotensi menekan keberlanjutan usaha nasional.

Dunia usaha menyampaikan keberatan atas rentang nilai alpha dalam Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan yang dinilai belum selaras dengan kondisi ekonomi dan tekanan nyata yang dihadapi pelaku industri.

Dalam dialog sosial tripartit Dewan Pengupahan Nasional, pengusaha mengusulkan alpha 0,1–0,5 pada 2025 di tingkat nasional, dengan pendekatan proporsional mempertimbangkan kebutuhan hidup layak dan kemampuan dunia usaha.

Ketua Umum APINDO sekaligus Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia, Shinta W. Kamdani, menyebut kebijakan pengupahan harus menjaga keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan sektor usaha di berbagai daerah.

Ia menekankan pentingnya diferensiasi alpha antar wilayah berdasarkan rasio upah minimum terhadap kebutuhan hidup layak, agar tidak memicu ketimpangan regional serta menjaga daya saing industri lokal.

Menurut Shinta, sejumlah sektor masih tumbuh di bawah ekonomi nasional, bahkan mengalami kontraksi, seperti tekstil, alas kaki, furnitur, karet dan plastik, hingga otomotif yang padat karya.

“Dunia usaha memahami tujuan pengupahan untuk melindungi pekerja dan daya beli, namun kebijakan harus dijalankan secara hati-hati dan proporsional,” ujar Shinta dalam keterangan tertulis, Kamis (18/12/2025).

Ia juga menyoroti tantangan struktural ketenagakerjaan, dengan pengangguran sekitar 7,47 juta orang, setengah menganggur 11,56 juta orang, serta dominasi sektor informal yang minim perlindungan.

Dunia usaha berharap kebijakan alpha pengupahan dirumuskan adaptif dan berkeadilan, agar industri bertahan, lapangan kerja formal tumbuh, dan perlindungan pekerja tetap terjaga.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

OJK Ungkap Strategi Pendanaan UMKM, Janji Perkuat Desa

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menggelar National Forum of Financing Services and Microfinance 2025 (NFSM 2025) di Jakarta, Selasa (12/08/2025).

Acara bertema “Contribution of Financing Services and Microfinance Institutions to the National Economy” ini menyoroti peran strategis pembiayaan dan LKM untuk memperkuat ekonomi inklusif.

Forum melibatkan Kementerian, lembaga, serta industri pembiayaan, modal ventura, pergadaian, LPBBTI, dan LKM yang menopang pembiayaan sektor produktif, khususnya pelaku UMKM di seluruh Indonesia.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menegaskan NFSM 2025 menjadi ruang strategis membahas inovasi, mitigasi risiko, dan kebijakan penguatan sektor PVML.

Sementara itu, Burhan menuturkan, pembiayaan mikro mampu menopang kehidupan desa, membantu biaya hajatan, pendidikan anak, hingga kebutuhan menjelang hari besar.

Ia menyebut, model pembiayaan tanpa biaya ini membuat warga tak lagi bergantung pada bantuan sosial, melainkan mandiri membangun usaha berkelanjutan.

Namun, kendala utama terletak pada permodalan. Banyak lembaga keuangan mikro tidak dapat mengakses pinjaman bank, sehingga memerlukan dukungan penyalur resmi dan program pemerintah.

Literasi keuangan juga menjadi fokus. Edukasi dipercaya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk menabung dan memanfaatkan layanan resmi yang diawasi OJK.

OJK berkomitmen mendorong peningkatan SDM lembaga keuangan desa melalui pelatihan, perbaikan tata kelola, dan percepatan evaluasi program pembiayaan.

Selain itu, business matching di daerah dioptimalkan untuk mempertemukan lembaga keuangan dan pelaku UMKM, sehingga memperluas akses modal usaha.

Dengan sinergi lintas sektor, NFSM 2025 diharapkan menjadi momentum membangun pondasi ekonomi desa yang kokoh menuju Indonesia Emas 2045.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Sri Mulyani Tegaskan Pemerintah Percaya Data BPS Meski Tuai Kritik

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan pemerintah tetap berpegang pada data Badan Pusat Statistik (BPS) terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II-2025 sebesar 5,12%. Pernyataan ini disampaikan di tengah keraguan sejumlah ekonom.

Sejumlah pengamat memproyeksikan pertumbuhan hanya 4,7%–4,8%, serta menilai konsumsi rumah tangga yang tercatat tumbuh 4,97% terlalu tinggi. Angka ini lebih rendah dibanding kuartal I-2025 yang bertepatan dengan momentum Lebaran.

Sri Mulyani menuturkan, BPS adalah sumber resmi data perekonomian nasional dan metodologinya telah teruji. Ia menekankan pemerintah tidak memiliki alasan untuk meragukan akurasi dan integritas perhitungan yang dilakukan lembaga tersebut.

"Selama ini kita menggunakan data BPS. Mereka menjelaskan metodologi dan sumber informasi secara terbuka. Pemerintah tetap mempercayai BPS," ujar Sri Mulyani di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/8/2025).

Menkeu juga memastikan BPS independen dan tidak bisa dipengaruhi oleh pihak manapun. Seluruh indikator makro, termasuk data konsumsi rumah tangga, bersumber dari hasil survei dan perhitungan resmi BPS.

Menurutnya, isu keraguan ini belum menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto. Namun, pemerintah memandang penting menjaga kepercayaan publik terhadap data resmi sebagai landasan kebijakan fiskal dan pembangunan.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menambahkan, penghitungan PDB telah mengacu pada standar internasional, termasuk rekomendasi System of National Accounts (SNA) yang diadopsi banyak negara.

Amalia menegaskan, pihaknya konsisten menjaga kualitas dan transparansi data. Ia menyebut, setiap publikasi pertumbuhan ekonomi selalu melalui proses verifikasi berlapis sebelum diumumkan ke publik.

Dengan pernyataan tegas pemerintah dan penjelasan teknis BPS, polemik mengenai angka pertumbuhan 5,12% diharapkan dapat mereda, meski perdebatan di kalangan ekonom kemungkinan masih akan berlanjut.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Bitcoin Dinilai Setara Emas sebagai Safe Haven Baru Investor

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Emas selama ini dipandang sebagai aset safe haven, yakni instrumen investasi yang nilainya relatif stabil di tengah gejolak ekonomi dan ketidakpastian pasar global.

Namun, kini muncul paradigma baru: Bitcoin mulai dianggap memiliki karakteristik serupa dengan emas. Pandangan ini berkembang seiring meningkatnya ketidakpastian global dan minat terhadap aset kripto.

Pengusaha sekaligus pendiri Indodax, Oscar Darmawan, menjelaskan kemiripan mendasar antara emas dan Bitcoin dalam sebuah siniar YouTube Success Before 30, yang tayang 4 Agustus 2025 lalu.

Menurut Oscar, baik emas maupun Bitcoin memiliki nilai karena proses produksi yang memerlukan biaya tinggi—bukan semata karena permintaan pasar.

“Emas memiliki nilai karena biaya eksplorasi, penambangan, dan pemurnian yang besar. Demikian pula Bitcoin,” ujar Oscar menjelaskan kepada audiens siniar.

Ia mengungkapkan bahwa eksplorasi emas bisa menelan biaya sekitar USD 50 per gram, belum termasuk biaya operasional lain dalam industri pertambangan.

Selain itu, keterbatasan jumlah pasokan emas di bumi turut menjaga nilainya tetap tinggi, apalagi didukung permintaan yang terus meningkat dari berbagai sektor.

Kemiripan juga terlihat pada Bitcoin. Meski digital, proses mining Bitcoin memerlukan konsumsi energi besar dan alat khusus bernilai ratusan juta rupiah.

Oscar mengungkapkan, “Biaya listrik untuk menciptakan satu Bitcoin bisa mencapai USD 25.000. Itu belum termasuk alat dan infrastruktur pendukung.”

Faktor biaya dan keterbatasan pasokan inilah yang memperkuat posisi Bitcoin sebagai alternatif investasi jangka panjang, layaknya “emas digital”.

Meski demikian, Oscar mengingatkan, baik emas maupun Bitcoin tetap memiliki volatilitas harga yang tinggi, sehingga investor harus memahami risikonya.

Di tengah transformasi ekonomi digital, Bitcoin semakin dianggap sebagai aset lindung nilai generasi baru—mendampingi posisi emas yang telah lama dominan.

Penulis Lakalim Adalin 

Editor Arianto 

Read More

Ekonomi RI Naik 5,12% di Q2-2025, CPO dan Farmasi Pacu Pertumbuhan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Ekonomi Indonesia melaju positif pada kuartal II tahun 2025 dengan pertumbuhan 5,12 persen secara tahunan (year-on-year). Capaian ini lebih tinggi dibanding kuartal I yang berada di angka 4,87 persen.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikutip Reuters menyebut, pertumbuhan ini merupakan yang tercepat sejak Q2-2023, menandakan perbaikan stabilitas ekonomi di tengah tekanan global yang masih berlangsung.

Secara kuartalan (qtq), produk domestik bruto (PDB) Indonesia tercatat tumbuh 4,04 persen pada April hingga Juni 2025. Ini menunjukkan kinerja ekonomi yang membaik, meski belum sepenuhnya pulih dari ketidakpastian eksternal.

Lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi penyumbang tertinggi dengan pertumbuhan 13,53 persen. Musim panen dan naiknya permintaan pangan menjadi pendorong utama kenaikan sektor ini.

Dari sisi pengeluaran, konsumsi pemerintah melonjak 21,05 persen. Kenaikan tajam ini disebabkan oleh intensifnya realisasi belanja negara, terutama pada proyek infrastruktur dan layanan sosial.

Sektor industri pengolahan tetap menjadi penopang utama, terutama industri makanan dan minuman yang tumbuh 6,15 persen berkat naiknya ekspor CPO dan produk turunannya, termasuk minyak goreng dan makanan olahan.

Industri logam dasar mencatatkan lonjakan signifikan 14,91 persen karena tingginya permintaan ekspor besi dan baja. Sementara industri kimia dan farmasi meningkat 9,39 persen seiring permintaan lokal dan global yang tinggi.

Pertumbuhan ini mencerminkan ketahanan ekonomi domestik dan menegaskan pentingnya memperkuat sektor industri strategis, khususnya sektor padat karya dan ekspor, untuk menjaga momentum hingga akhir tahun.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Nusantara Business Forum: Bangun Ekonomi Mandiri Menuju Indonesia Emas 2045

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta  

Indonesia akan mencapai usia emas pada tahun 2045, menandai 100 tahun kemerdekaan. Momentum ini diharapkan membawa Indonesia menjadi negara maju, setara dengan negara adidaya. Namun, untuk mencapainya, persiapan matang, sumber daya manusia unggul, dan kemandirian ekonomi menjadi kunci utama.  

Sebagai langkah awal untuk berkontribusi dalam mewujudkan cita-cita tersebut, acara Nusantara Business Forum dan peluncuran TOP Nasional akan digelar pada Rabu (4/12/2024) di Jakarta. Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong pembangunan ekonomi bangsa dan mempercepat tercapainya visi Indonesia mandiri.  

"Your Internet dan Finansial Solution yang ditawarkan oleh TREN memiliki keunggulan teknologi yang mampu menjawab kebutuhan era digital. Dengan dua model, TREN MOBILE dan TREN HOME, inovasi ini dirancang untuk memberikan akses internet tanpa batas serta peluang bisnis yang menjanjikan," kata DR (c) Muliansyah Abdurrahman, S.sos., M.si 001 Lions Nusantara.

Adapun, Keunggulan TREN MOBILE:

- Teknologi Auto Switch  

- Multi-Network Provider  

- Unlimited Data Internet (FUP Applied)  

- Kapasitas baterai tinggi (5.000mAh)  

- Kemampuan menghubungkan hingga 10 perangkat  

Sedangkan Keunggulan TREN HOME:  

- Kecepatan unduh hingga 150Mbps  

- Dual Band WiFi (2.4GHz & 5GHz)  

- Dapat menghubungkan hingga 64 perangkat  

Acara ini juga akan memaparkan berbagai peluang kemitraan dengan TREN, yang telah bermitra dengan provider ternama seperti Telkomsel, Indosat Ooredoo Hutchison, dan Smartfren. Program kemitraan ini mencakup:  

1. Bonus Sponsor: 10% dari pembelian produk langsung.  

2. Bonus Pasangan: Hingga Rp2,4 juta untuk 3 pasangan.  

3. Bonus Royalti: 10% dari bonus sponsor dan pasangan.  

4. Bonus Residual: Hingga generasi ke-10 dengan nilai Rp5.000 per produk.  

Visi dan Misi TREN antara lain, Memberikan solusi internet tanpa batas dan mencetak entrepreneur untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia. Menciptakan pemimpin bangsa yang berintegritas, profesional, dan berdampak melalui nilai IMPACT (Integrity, Mission, Professional, Action, Commitment, Teamwork). Jika berminat gabung di TREN, silahkan hubungi Elang Hp: 085210207531.

Dengan komitmen membangun ekonomi mandiri dan mendukung masyarakat melalui teknologi serta kewirausahaan, Nusantara Business Forum menjadi langkah strategis menuju visi Indonesia Emas.  

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Khusus Produk IT, APTIKNAS Luncurkan Indojual.com

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (APTIKNAS) meluncurkan platform Online Marketplace KHUSUS Produk IT seperti Hardware, Software, keamanan siber dan Jasa yang berhubungan dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Platform yang diluncurkan tersebut adalah Indojual.com.

Kegiatan peluncuran Indojual.com dilaksanakan langsung oleh Ketua Umum APTIKNAS Ir. Soegiharto Santoso, SH di panggung utama kegiatan National Cybersecurity Connect 2024 di Hotel Bidakara Jakarta, pada tanggal (09/10/2024) baru-baru ini.

Turut mendampingi peluncuran Indojual.com, Sekretaris Jenderal APTIKNAS Fanky Christian, Brian Sokhily Lasse selaku pendiri Indojual.com, beserta jajaran pengurus APTIKNAS Andri Sugondo, Tritan Saputra, Aditya Adiguna, Wong Budi Gunawan, dan Sonny Soehardjianto.

Platform ini diperuntukan bagi anggota APTIKNAS di seluruh Indonesia dan diawasi langsung oleh Tim pengurus APTIKNAS baik tingkat pusat maupun tingkat daerah. Semua Seller/Mitra IndoJual.com akan dilakukan verifikasi secara ketat oleh Tim pengurus APTIKNAS mulai dari identitas penjual sampai pada produk yang akan di display di platform. Hal ini tidak pernah ada di Marketplace sejenis, sehingga menambah kepercayaan konsumen untuk berbelanja di platform IndoJual.Com.

Hal itu disampaikan Ketua Umum APTIKNAS Ir. Soegiharto Santoso, SH dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (01/11/2024). “Platform ini merupakan wadah yang tepat bagi pelaku usaha di bidang teknologi informasi dan komunikasi, karena platform ini dikhususkan untuk pemasaran produk-produk IT sehingga memiliki potensi pasar khusus yang besar dan pasti,” terang Hoky sapaan akrab Soegiharto yang juga menjabat sebagai Penasihat Forum Masyarakat Indonesia Emas (FORMAS), Sekjen Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia (PERATIN), Wakil Ketua Umum Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI), dan Ketua Dewan Pengarah LSP Pers Indonesia.

Pada kaitan itu, pendiri Indojual.com, Brian Sokhily Lasse yang juga menjabat sebagai pengurus APTIKNAS mengatakan, di Era Digital saat ini teknologi sudah menjadi kebutuhan utama masyarakat. “Untuk itu kami selaku anggota dan pengurus APTIKNAS menghadirkan sebuah platform agar kebutuhan ini dapat ditemukan di dalam satu platform besar tempat berkumpulnya berbagai produk IT di seluruh Indonesia,” ujar Brian.

Produk yang ada di dalam indojual.com cukup beragam mulai dari Hardware seperti server, PC, Laptop dan aksesoris. Begitu juga software mulai dari Software custom, SaaS, PaaS maupun software license dan lain sebagainya.

Tidak ketinggalan jasa yang berhubungan dengan pembayaran seperti payment gateway, Jasa digital marketing, keamanan siber dan jasa lain yang berhubungan dengan Teknologi juga tersedia pada platform ini.

Berbagai produk di dalam Platform ini terus bertambah seiring dengan pertumbuhan pelaku usaha di bidang Teknologi Informasi dan komunikasi.

Setiap Seller di Indjual.com akan memiliki kesempatan untuk mendapat akses pinjaman modal langsung dari KOPERASI APTIKNAS yang saat ini sedang dalam proses pendiriannya. Modal yang diberikan oleh Koperasi mulai dari 5 Juta Rupiah hingga 5 Miliar Rupiah atau sesuai dengan kebutuhan.

Untuk memperoleh modal ini seller wajib menjadi anggota Koperasi APTIKNAS dengan memenuhi persyaratan sebagaimana koperasi pada umumnya.

Modal yang diberikan oleh koperasi hanya dapat dibelanjakan di dalam platform IndoJual.com dan tidak dapat digunakan di platform lain.

Bagi pelaku usaha di bidang IT dapat bergabung sebagai seller di IndoJual.com dengan persyaratan wajib mendaftarkan sebagai anggota asosiasi APTIKNAS. Pendaftaran menjadi anggota APTIKNAS dapat menghubungi sekretariat APTIKNAS baik di pusat maupun di daerah. (Arianto)

Read More

Ekonomi Indonesia Tumbuh Kuat di Tengah Tantangan Global

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa perekonomian Indonesia kembali tumbuh kuat di tengah stagnasi ekonomi global dan gejolak pasar keuangan. 

Badan Pusat Statistik menyatakan perekonomian Indonesia pada kuartal pertama 2024 mencapai 5,11 persen (yoy), utamanya ditopang oleh permintaan domestik yang kuat dan dukungan APBN. Capaian pertumbuhan tersebut berdampak positif terhadap penurunan tingkat pengangguran terbuka. 

"Di tengah ketidakpastian global, ekonomi Indonesia terus dapat menunjukkan resiliensinya, terlihat dari capaian pertumbuhan pada triwulan I ini. Kualitas pertumbuhan juga meningkat signifikan tercermin dari penciptaan lapangan kerja yang cukup tinggi sehingga mampu menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ke level dibawah prapandemi. 

Ke depan, APBN akan terus dioptimalkan untuk menjaga stabilitas ekonomi, mendorong akselerasi pertumbuhan, dan penciptaan lapangan kerja, " ujar Menteri Keuangan.

Di sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga dan Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) tumbuh masing-masing 4,9 persen dan 24,3 persen (yoy). Pertumbuhan ini didorong oleh terkendalinya inflasi, meningkatnya aktivitas ekonomi selama Ramadan, kenaikan gaji ASN, pemberian THR, serta berbagai aktivitas terkait Pemilu 2024.

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP) tumbuh double digit sebesar 19,9 persen (yoy). 

Kinerja belanja pegawai dalam APBN menjadi salah satu faktor yang mendukung kuatnya pertumbuhan ini, terutama melalui kenaikan gaji ASN dan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dengan tunjangan kinerja 100% pada triwulan I 2024. Di sisi lain, belanja barang dan belanja sosial yang merupakan bagian dari PKP juga meningkat cukup signifikan menyumbang 1,1 persen terhadap pertumbuhan ekonomi triwulan I 2024. 

Sementara, pertumbuhan PMTB atau investasi tercatat sebesar 3,8 persen (yoy). Kinerja investasi sektor swasta juga tumbuh tinggi 22,1 persen (yoy) dengan sebaran investasi antara Jawa dan Luar Jawa yang berimbang.

Selanjutnya, tren perlambatan ekonomi global mempengaruhi pertumbuhan ekspor dan impor Indonesia. Meski begitu, sektor-sektor unggulan dari sisi produksi tetap tumbuh positif, seperti sektor manufaktur dan perdagangan. Namun, sektor pertanian mencatatkan kontraksi sebesar 3,5 persen (yoy), dipengaruhi oleh musim.

Peningkatan mobilitas masyarakat juga mendukung pertumbuhan sektor-sektor penunjang pariwisata, seperti sektor transportasi dan akomodasi yang masing-masing tumbuh sebesar 8,7 persen (yoy) dan 9,4 persen (yoy). 

Secara spasial, tren pertumbuhan positif juga terjadi di semua wilayah Indonesia. Pulau Jawa sebagai kontributor utama perekonomian, tumbuh relatif kuat di level 4,8 persen (yoy). 

Sementara itu, keberlanjutan pengembangan industri hilirisasi SDA menjadi faktor utama bagi pertumbuhan kawasan Sulawesi dan Maluku-Papua yang tumbuh masing-masing 6,4 persen dan 12,2 persen (yoy) diikuti pertumbuhan ekonomi di Kalimantan sebesar 6,2 persen (yoy).

Pertumbuhan ekonomi yang solid juga berdmpak positif pada penyerapan tenaga kerja nasional, menurunkan secara signifikan tingkat pengangguran terbuka (TPT), serta menurunkan proporsi pekerja informal. Penurunan proporsi pekerja informal ini memberikan indikasi positif terhadap peningkatan kualitas tenaga kerja secara nasional.

Namun demikian, ada beberapa risiko global yang masih harus dihadapi, diantaranya arah kebijakan FED yang masih penuh ketidakpastian, eskalasi tensi geopolitik berbagai kawasan, serta disrupsi rantai pasok global yang belum sepenuhnya pulih. 

Sebagai langkah antisipatif atas berbagai dinamika global tersebut, sinergi dan koordinasi dengan otoritas lain khususnya otoritas moneter dan sektor keuangan akan terus diperkuat untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. 

Dengan begitu, Pemerintah akan terus melakukan monitoring dan asesmen terhadap potensi dampak dari dinamika global terhadap perekonomian domestik serta kondisi fiskal. 

APBN akan terus dioptimalkan sebagai shock absorber untuk menjaga daya beli masyarakat dan 

momentum pertumbuhan ekonomi. (Arianto)

Read More

KPUN Gelar Aksi Simpatik, Tuntut Presiden Jokowi Lindungi Peternak Unggas

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Peternak rakyat dan peternak mandiri Indonesia semakin terpinggirkan akibat harga ayam hidup yang rendah dan sulit bersaing dengan perusahaan modern terintegrasi. Ketua Komunitas Peternak Unggas Nasional (KPUN), Alvino Antonio W., menegaskan perlunya langkah konkrit dari Presiden Jokowi untuk menyelamatkan nasib mereka.

Kebijakan yang diusulkan mencakup perintah kepada Kepala Badan Pangan Nasional dan Kepala Badan Urusan Logistik untuk melaksanakan Peraturan Badan Pangan Nasional No. 5 tahun 2022. Hal ini termasuk menetapkan harga batas bawah ayam broiler sebesar Rp. 21.000 per kg dan batas atas Rp. 23.000 per kg.

"Situasi sulit yang dihadapi peternak rakyat dan mandiri memerlukan langkah konkret dari Presiden Jokowi," ujar Alvino dalam aksi simpatik di Jakarta, Kamis (11/01/2024). 

Saat ini, kata Alvino, Harga ayam hidup di tingkat peternak rakyat dan mandiri hanya Rp. 16.000-17.000 per kg, jauh di bawah rata-rata harga produksi. Faktor kenaikan harga pakan menjadi beban tambahan bagi para peternak.

Selain itu, Pemerintah juga disorot atas izin kepada perusahaan integrator untuk menjual hasil produksinya ke pasar tradisional dan konsumen rumah tangga. Hal ini mengakibatkan pangsa pasar peternak rakyat dan mandiri semakin tergerus, memunculkan kekhawatiran akan hilangnya peluang usaha di bidang peternakan unggas.

Bukan hanya itu, Industri perunggasan nasional saat ini tidak memberikan dukungan kepada peternak rakyat dan mandiri, yang harus bersaing dengan perusahaan modern. Dengan keterbatasan modal, akses, dan teknologi, peternak rakyat dan mandiri semakin kesulitan bertahan.

Dalam aksi simpatik, Alvino menegaskan, KPUN mendesak Pemerintah untuk menegakkan Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen, mengembalikan budidaya ternak unggas sepenuhnya ke peternak rakyat dan mandiri, serta menerbitkan Peraturan Presiden sesuai amanat pasal 33 UU No. 18 2009 Jo UU No. 41 Tahun 2014.

Reporter: Lakalim Adalin  

Editor: Arianto

Read More