Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menjaga ketahanan pangan nasional, khususnya di tengah kekhawatiran publik terkait ketersediaan dan distribusi beras yang merata dan stabil.
Langkah konkret yang segera ditempuh adalah percepatan operasi pasar dan pemberian sanksi bagi pelaku pengoplosan beras. Hal ini disampaikan Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, usai Sidang Kabinet Paripurna bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Rabu (6/8/2025).
“Siapa pun yang terbukti mengoplos beras akan ditindak secara tegas,” kata Zulkifli Hasan, atau akrab disapa Zulhas, menanggapi maraknya praktik manipulasi kualitas beras di pasaran.
Ia memastikan bahwa masyarakat tak perlu khawatir karena pemerintah mempercepat realisasi distribusi beras melalui dua skema utama: program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta penyaluran bantuan sosial.
Presiden Prabowo telah menyetujui penyaluran 1,3 juta ton beras untuk operasi pasar guna menstabilkan harga dan memastikan ketersediaan pasokan di berbagai wilayah Indonesia.
Selain itu, sebanyak 365 ribu ton beras dialokasikan khusus untuk program bantuan pangan sebagai bentuk intervensi langsung pemerintah kepada masyarakat rentan.
“Dipercepat, sudah mulai penyaluran untuk operasi pasar. Dan bantuan pangan sebanyak 360 ribu ton juga langsung disalurkan,” jelas Zulhas.
Langkah strategis ini diharapkan dapat meredam spekulasi harga serta menekan potensi kelangkaan beras yang berujung pada keresahan publik. Pemerintah menargetkan distribusi berjalan efektif dan merata.
Upaya ini menegaskan bahwa negara hadir untuk menjaga stabilitas pangan serta mencegah praktik curang yang merugikan konsumen. Dengan pengawasan ketat dan intervensi logistik, pemerintah yakin harga beras tetap terkendali.
"Konsistensi dalam pengawasan dan distribusi menjadi kunci agar masyarakat tetap tenang dan kebutuhan pokok tetap tersedia dengan harga terjangkau," pungkasnya.
Penulis: Lakalim Adalin
Editor: Arianto
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق