Mahkamah Agung (MA) kembali menjadi sorotan seiring dengan meningkatnya polemik terkait reformasi birokrasi peradilan, integritas hakim, dan kewibawaan institusi hukum. Demi menjaga kredibilitas serta kelancaran sistem peradilan, berbagai pihak mendesak agar MA segera mengambil langkah tegas.
Ketua Umum Forum Silaturahmi Media Mahkamah Agung Republik Indonesia (FORSIMEMA-RI), Syamsul Bahri, menegaskan bahwa sinergi antara seluruh elemen, termasuk media, sangat diperlukan untuk mengantisipasi potensi krisis kepercayaan terhadap lembaga peradilan.
"Reformasi birokrasi, langkah tegas, dan kolaborasi yang solid harus segera direalisasikan oleh pimpinan MA agar peradilan tetap berwibawa," ujar Syamsul dalam pernyataan resminya, Rabu (12/02/2025).
Salah satu isu yang mencuat dalam diskusi reformasi peradilan adalah keberadaan tenaga honorer dalam sistem peradilan, termasuk PPNPN (Pekerja Pemerintah Non Pegawai Negeri) dan P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Syamsul menyarankan agar media yang tergabung dalam FORSIMEMA-RI turut serta dalam menjaga serta melindungi hakim serta aparat peradilan, baik di dalam ruang sidang maupun di luar persidangan.
Ia juga menyoroti pentingnya fasilitas penunjang di pengadilan, terutama bagi rekan-rekan media yang bertugas.
"Kami berharap Humas Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dapat memberikan fasilitas yang layak di press room, sehingga awak media dapat menjalankan tugas dengan nyaman dan profesional," tambahnya.
Agar sistem peradilan semakin kredibel, para pakar hukum dan jurnalis merekomendasikan beberapa langkah strategis:
• Memperketat pengawasan peradilan untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan wewenang oleh hakim atau pejabat hukum lainnya.
• Meningkatkan transparansi birokrasi guna mencegah polemik dan dugaan kecurangan di tubuh MA.
• Memperkuat sinergi antara media dan lembaga peradilan, sehingga informasi terkait keadilan dapat tersampaikan dengan akurat.
• Meningkatkan kesejahteraan tenaga honorer, terutama PPNPN dan P3K, agar pelayanan hukum semakin optimal.
• Menyediakan fasilitas yang lebih baik bagi awak media di lingkungan pengadilan, guna mendukung independensi dan profesionalisme jurnalistik.
Dengan adanya reformasi birokrasi peradilan, diharapkan sistem hukum Indonesia semakin kuat, adil, dan transparan. Langkah-langkah perbaikan yang cepat dan konkret menjadi kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Agung.
Reporter: Lakalim Adalin
Editor: Arianto
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق