Amnesty International Indonesia menilai, setahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menjadi masa paling kelam bagi penegakan hak asasi manusia di Indonesia.
Laporan tahunan yang dirilis Senin (20/10/2025) itu menyebut, berbagai kebijakan represif dan tindakan otoriter telah menyebabkan erosi hak-hak sipil dan politik secara sistematis.
Direktur Eksekutif Amnesty, Usman Hamid, mengatakan pemerintah gagal memastikan perlindungan hak asasi dasar. la menilai kebijakan populis justru menutup ruang partisipasi publik yang bermakna.
Ribuan warga dilaporkan menjadi korban kekerasan aparat selama aksi protes menolak kebijakan negara, termasuk demonstrasi menolak revisi UU TNI dan kenaikan tunjangan DPR RI.
Amnesty juga mencatat meningkatnya kriminalisasi terhadap aktivis, jurnalis, serta pembela HAM, diikuti lemahnya pengusutan pelanggaran dan impunitas aparat yang terus berulang.
"Negara seharusnya mendengar suara rakyat, bukan menakut-nakuti mereka dengan label makar dan anarkis," tegas Usman Hamid di Jakarta.
la menambahkan, tren militerisasi ruang sipil makin nyata, dengan keterlibatan TNI dalam proyek-proyek ekonomi dan sosial yang mengikis prinsip supremasi sipil.
Amnesti mendesak pemerintah segera menghentikan praktik represif, memulihkan ruang demokrasi, dan mengembalikan penghormatan penuh terhadap hak asasi manusia.
Reporter: Lakalim Adalin
Editor: Arianto
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق