Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) mengapresiasi langkah pemerintah merespons tekanan geopolitik global melalui kebijakan energi dan transformasi budaya kerja. Namun, implementasinya dinilai perlu hati-hati agar tidak mengganggu aktivitas ekonomi nasional.
Implementasi WFH dan Kebijakan Energi Jadi Sorotan
Ketua Umum APINDO, Shinta W. Kamdani, menyebut dunia usaha memahami arah kebijakan tersebut sebagai upaya mengantisipasi kenaikan harga energi sekaligus mengendalikan konsumsi BBM di tengah ketidakpastian global.
Menurut dia, kebijakan itu juga bertujuan membangun kesadaran krisis atau sense of crisis dalam menghadapi tekanan ekonomi global yang semakin kompleks.
“Namun, implementasi kebijakan perlu dilakukan secara adaptif, terukur, dan mempertimbangkan kondisi riil di lapangan agar tetap menjaga produktivitas,” ujar Shinta dalam keterangan tertulis, Rabu (2/3).
APINDO menilai penerapan work from home (WFH) tidak bisa disamaratakan di semua sektor. Setiap perusahaan memiliki karakteristik operasional yang berbeda.
Karena itu, keputusan terkait WFH dinilai lebih efektif jika diserahkan pada masing-masing perusahaan agar tetap relevan dengan kebutuhan bisnis.
“Kebijakan WFH perlu memberikan ruang fleksibilitas, bukan penerapan yang diseragamkan,” katanya.
Risiko Disrupsi hingga Dampak ke Distribusi BBM
APINDO mengingatkan bahwa penyeragaman kebijakan WFH berpotensi menimbulkan disrupsi dan inefisiensi dalam operasional perusahaan.
Selain itu, penerapan WFH pada hari tertentu seperti Jumat justru dikhawatirkan meningkatkan mobilitas masyarakat, sehingga berlawanan dengan tujuan penghematan energi.
Di sisi lain, APINDO mendukung langkah pemerintah dalam melakukan refocusing anggaran kementerian dan lembaga untuk menjaga disiplin fiskal.
Namun, langkah tersebut harus dilakukan secara selektif dan berbasis produktivitas agar tidak mengganggu momentum pertumbuhan ekonomi.
“Refocusing anggaran perlu dilakukan secara lebih terukur agar tetap menjaga stabilitas makroekonomi,” tegas Shinta.
Terkait pembatasan BBM subsidi, APINDO menekankan pentingnya kejelasan definisi dan implementasi teknis di lapangan.
Hal ini dinilai krusial untuk mencegah hambatan distribusi, terutama bagi pelaku usaha dan UMKM yang sangat bergantung pada BBM bersubsidi.
“Kejelasan implementasi teknis menjadi kunci agar tidak mengganggu aktivitas ekonomi,” ujarnya.
APINDO juga mendorong komunikasi terbuka antara pemerintah dan dunia usaha guna memperkuat sinergi kebijakan.
Menurut Shinta, kolaborasi dalam semangat Indonesia Incorporated menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas serta meningkatkan daya saing ekonomi nasional.
Penulis: Lakalim Adalin
Editor: Arianto
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق