Satu - Satunya Tampil Beda, Koran Politik Paling Berani Mengkritik Terpanas dan Perang Terhadap Koruptor, Narkoba, Teroris Musuh Rakyat ~~~~~>>>>> Kami Menerima Artikel, Opini, Berita Kegiatan, Iklan Pariwara dapat mengirimkannya melalui email dutanusantaramerdeka@yahoo.co.id

Buka Rakernis Reforma Agraria 2023, Menteri ATR/Kepala BPN Imbau Pelaksanaan Konsep Distribusi Manfaat demi Tingkatkan Ekonomi Masyarakat


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Penataan Agraria menggelar Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Reforma Agraria Tahun 2023. Rapat bertemakan “Penataan Agraria sebagai Solusi Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat” ini diselenggarakan secara daring dan luring selama tiga hari, mulai dari 20-22 Februari 2023 di Hotel AYANA Midplaza, Jakarta.

Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto dalam sambutannya menyatakan soal pentingnya program Reforma Agraria. Ia menjelaskan, program tersebut bertujuan untuk menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, meningkatkan ketahanan pangan, memperbaiki akses masyarakat kepada sumber ekonomi, serta mengurangi kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja.

“Pada awal tahun 2023, Bapak Presiden mengadakan rapat terbatas, khusus untuk membahas Percepatan Capaian Reforma Agraria. Bapak Presiden mengingatkan bahwa masih banyak permasalahan agraria yang harus diselesaikan pada tahun 2022. Dengan begitu, pentingnya peran Reforma Agraria. Mulai awal tahun 2023, perlu dilakukan beberapa percepatan dengan mengurai hambatan-hambatan yang ada. Dengan tetap berhati-hati jangan sampai salah sasaran,” tutur Hadi Tjahjanto saat memberikan pengarahan di hari pertama Rakernis, pada Senin (20/02/2023).

Hadi Tjahjanto juga menjelaskan, salah satu hal yang penting untuk dilakukan dalam kerangka Reforma Agraria saat ini, yaitu bagaimana masyarakat bisa mendapatkan akses untuk memanfaatkan tanah serta akses akan informasi. “Saya pernah bertemu dengan petani penerima redistribusi tanah, mereka masih menemui permasalahan jika stok pertanian di pasaran meningkat, harga jual menjadi turun. Maka dari itu, melalui program pemberdayaan masyarakat, kita perlu mengedukasi para petani agar dapat melakukan diversifikasi produk dan mengembangkan hasil pertaniannya, misalnya dengan diberikan kemasan yang bagus. Maka dari itu, masyarakat perlu dikenalkan untuk membentuk UMKM dengan dilakukan pembinaan secara berkelanjutan sehingga dapat menghasilkan produk yang berkualitas,” jelasnya.

Ia berpendapat, terkait akses masyarakat untuk memanfaatkan tanah, kepemilikan hak atas tanah ke depannya akan bergeser kepada peluang pemanfaatan tanah. “Di mana kita mendorong agar masyarakat yang menempati tanah pemerintah daerah untuk diberikan Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan (HPL). Konsep tersebut sejalan dengan konsep Distribusi Manfaat, yang mana pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan di atas tanah pemerintah, tanah BUMN, dan tanah-tanah milik pihak lain, yang dilakukan dengan mekanisme kerja sama. Saya berharap konsep Distribusi Manfaat dapat dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia agar dapat memberikan peningkatan ekonomi bagi masyarakat,” imbau Menteri ATR/Kepala BPN.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa kolaborasi dan sinergi adalah kunci dari terlaksananya Reforma Agraria. “Gugus Tugas Reforma Agraria harus dapat menjadi jembatan antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait dalam upaya penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Tentunya dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Saya meminta kepada Bidang Partisipasi Masyarakat untuk turut mengawal program Reforma Agraria,” sebut Hadi Tjahjanto.

Pada kesempatan terpisah, dalam pengarahannya, Plt. Direktur Jenderal (Dirjen) Penataan Agraria, Andi Tenrisau menerangkan, dalam pelaksanaan Reforma Agraria, Kementerian ATR/BPN sudah merumuskan suatu kebijakan, yakni Penataan Agraria Berkelanjutan. “Penataan Agraria Berkelanjutan memiliki esensi, yakni bagaimana melakukan pengelolaan sumber-sumber agraria khususnya tanah, dilakukan proses penataan yang baik sehingga tercapai suatu tujuan,” ucapnya.

Andi Tenrisau menuturkan bahwa Penataan Agraria Berkelanjutan dikenal atas empat subsistem, yakni input, pelaksanaan, _output_, serta _feedback_. “Input di sini adalah Kementerian ATR/BPN harus punya data mengenai tata ruangnya. Selain itu, juga harus memiliki struktur penguasaan tanahnya, serta harus memiliki data mengenai sosial ekonomi suatu penduduk di daerah. Kita perlu tahu setiap data tersebut, kemudian setelah itu kita masuk ke fase pelaksanaan,” kata Plt. Dirjen Penataan Agraria.

Adapun hadir dalam Rakernis ini para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, serta Pejabat Administrator di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Selain itu, hadir pula perwakilan dari Kementerian Koordiantor Bidang Perekonomian, Kantor Staf Presiden, serta Kementerian Dalam Negeri. (Arianto)

Share:

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

SMP Muhammadiyah 48 Medan

SMP Muhammadiyah 48 Medan

KIRIM BERITA SILAHKAN KLIK

KIRIM BERITA ANDA KESINI! Merasa Terbantu Dengan Publikasi ? Ayo Traktir Kopi Untuk Admin Dengan Cara Berbagai Donasi. Terimakasih :)



BREAKING NEWS

~||~ Muhammadiyah Tetapkan 1 Ramadhan 1446 Hijriah Jatuh Pada Hari Sabtu 1 Maret 2025 ~||~ 1 Syawal Jatuh Pada Tanggal 31 Maret 2025 ~||~ Muhammadiyah Luncurkan Ojek Online ZENDO ~||~ 140 Siswa SMKN 10 Medan Gagal SNBP ~||~ Prabowo Subianto Kembali Menjabat Sebagai Ketua Umum Partai Gerindra Periode 2025 - 2030 ~||~ Praperadilan Hasto Kristianto Di Tolak ~||~ #INDONESIADAMAI ~||~

Kilas Balik Bung Karno

Kilas Balik Bung Karno - Makna Proklamasi

Ir. Soekarno (Sang Proklamator) Setiap Tahun kita Memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Maka kita tidak bisa t...

Like Fanpage

Follow In Twitter

Breaking News

IKUTI KAMI


loading...

NONTON VIDEO DAPAT DUIT

10 Berita Populer

IKLAN

IKLAN
Ingin Pasang Iklan hubungi Kami di 0812 6582 534

IKUTI BERITA VIDEO KAMI DI YOUTUBE

POS PETIR

PAGAR LAUT

Pagar Laut yang terjadi di Tangerang Memang Membuat Heboh Indonesia, Apalagi Ada Sertifikatnya, Berarti Sudah Ada IzinnyaRakyat Semakin Cemas dan Khawatir, Apalagi Kalau Udara Mau DipagarBagai Tersambar Petir Mendengar Pagar-Pagaran .

HALLO KRING..!!!

12 PAS

PANCASILA UDAH FINAL

Pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila Banyak Penolakan Dari Berbagai Kalangan Masyarakat, Memang Seharusnya Tidak Usah Dibahas Dan Lebih Baik Dibatalkan. Pancasila Dasar Negara.
Tendangan 12 PAS Dihentikan

SOS

INDONESIA DARURAT NARKOBA

Sudah dijatuhi hukuman mati bahkan sudah ada yang dieksekusi, tapi masih banyak bandar narkoba semakin merajalela, terbukti banyak yang ditangkap petugas Polisi maupun BNN (Badan Narkotika Nasional) tapi belum kapok juga mereka, justru sipir penjara malah terlibat. Kalau sudah darurat begini, hukuman mati jangan berhenti, jalan terus!.

QUO VADIS

Kunjungan Statistik

1912454

Online

IKLAN USAHA ANDA


PAGAR LAUT INDONESIA

~> Sekarang Lagi Heboh Tentang Pagar Laut Yang Terjadi Di Indonesia

<~ Memang Harus Jelas Apa Maksudnya Laut Dipagar, Karena Seharusnya Yang Dipagar itu Batas Wilayah Indonesia Dengan Negara Lain

Link Terkait

close
Banner iklan disini