Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menerima perwakilan Pemerintah Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya, untuk membahas upaya rekonsiliasi konflik bersenjata yang memicu pengungsian massal sejak 2021.
Pertemuan ini menandai komitmen awal kedua pihak dalam merumuskan solusi damai yang berkelanjutan. Wakil Bupati Maybrat, Ferdinando Solossa, menyampaikan apresiasi atas perhatian Kemenkumham terhadap penderitaan masyarakat akibat konflik berkepanjangan.
Dalam pertemuan di Jakarta, Kamis (24/7/2025), Solossa menekankan pentingnya pendekatan humanis yang menitikberatkan pada kesejahteraan warga. Menurutnya, kolaborasi lintas pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten menjadi kunci utama penyelesaian konflik.
Kabupaten Maybrat saat ini tengah menjalankan sejumlah program nasional strategis, termasuk Operasi Merah Putih dan Dapur Sehat Papua. Program ini menyasar penguatan ketahanan pangan serta distribusi makanan bergizi gratis ke 259 kampung prioritas.
Selain itu, Maybrat juga tengah menginisiasi Sekolah Raya dan pembentukan koperasi berbasis masyarakat yang telah disahkan secara notariil. Menurut Solossa, program ini dapat menjadi model penyelesaian konflik Papua berbasis pendidikan dan pemberdayaan.
“Kami percaya, jika negara hadir secara konkret, masyarakat akan merasakan keadilan dan pembangunan. Kami siap mendukung visi Presiden dalam membangun Papua yang damai dan sejahtera,” tegasnya.
Ia juga menyebut bahwa kader-kader potensial dari kabupaten siap disekolahkan di tingkat provinsi guna membangun SDM unggul Papua Barat Daya.
Reporter: Lakalim Adalin
Editor: Arianto
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق