Satu - Satunya Tampil Beda, Koran Politik Paling Berani Mengkritik Terpanas dan Perang Terhadap Koruptor, Narkoba, Teroris Musuh Rakyat ~~~~~>>>>> Kami Menerima Artikel, Opini, Berita Kegiatan, Iklan Pariwara dapat mengirimkannya melalui email dutanusantaramerdeka@yahoo.co.id

Surat Terbuka Kepada Moeldoko: Kontroversi Dukungan Politik Pegawai Non ASN


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Sebuah video dari pegawai Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamongpraja Kabupaten Garut mengenai dukungan terhadap Gibran Rakabuming Raka telah menciptakan kontroversi. Meskipun non ASN, dampak dari pernyataan ini menimbulkan pertanyaan etika dan netralitas dalam lingkungan pemerintah daerah.

Menurut Togap Marpaung, mantan mantan Inspektur senior di Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN), kepatuhan terhadap aturan kepegawaian internal menjadi esensial. Pengucapan dukungan terhadap calon pemimpin harus didahului oleh persetujuan dari atasan setingkat lebih tinggi. Terbukti, langkah tegas berupa skorsing diberlakukan terhadap pegawai yang melanggar norma tersebut.

Dalam tanggapannya, Kepala Kantor Kepresidenan (KSP) menegaskan bahwa pegawai non ASN tidak melanggar Undang-Undang, mengingat status mereka. Sementara itu, Cak Imin, calon wakil presiden paslon 1, menyampaikan bahwa pernyataan Moeldoko "menyakiti nurani dan etika."

Disisi lain, Melalui konferensi pers pada November 2023, Moeldoko menekankan dua poin penting terkait netralitas pegawai non ASN di instansi pemerintah. Pertama, selama kampanye, mereka harus mengajukan cuti. Kedua, pelayanan publik tidak boleh terpengaruh oleh situasi politik eksternal.

Namun, muncul pertanyaan kritis:

1. Apakah Moeldoko setuju jika pegawai non ASN di KSP secara terbuka mendukung paslon tertentu?
   
2. Apakah ada aturan tertulis yang membebaskan pegawai non ASN di KSP untuk berkampanye dalam politik tahun 2023-2024?

Sumber daya manusia di KSP, yang dapat berasal dari PNS dan Non-PNS, perlu mematuhi pedoman ini. Terlebih lagi, konteks RUU ASN yang mengatur pengangkatan honorer Satpol PP menjadi PNS atau PPPK, menambah dimensi kompleks pada dinamika kepegawaian pemerintah.

Seperti diketahui, Kantor Staf Presiden merupakan lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dengan Sumber Daya Manusia yang dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan Non-PNS.

Kiranya Pak Moeldoko berkenan memberikan tanggapan atas dua pertanyaan Togap Marpaung yang dipaksa pensiun 1 Juli 2018, harusnya 1 Juli 2023 karena melaporkan korupsi.

Penulis: Lakalim Adalin 
Editor: Arianto 



Share:

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

SMP Muhammadiyah 48 Medan

SMP Muhammadiyah 48 Medan

KIRIM BERITA SILAHKAN KLIK

KIRIM BERITA ANDA KESINI! Merasa Terbantu Dengan Publikasi ? Ayo Traktir Kopi Untuk Admin Dengan Cara Berbagai Donasi. Terimakasih :)



BREAKING NEWS

~||~ Muhammadiyah Tetapkan 1 Ramadhan 1446 Hijriah Jatuh Pada Hari Sabtu 1 Maret 2025 ~||~ 1 Syawal Jatuh Pada Tanggal 31 Maret 2025 ~||~ Muhammadiyah Luncurkan Ojek Online ZENDO ~||~ 140 Siswa SMKN 10 Medan Gagal SNBP ~||~ Prabowo Subianto Kembali Menjabat Sebagai Ketua Umum Partai Gerindra Periode 2025 - 2030 ~||~ Praperadilan Hasto Kristianto Di Tolak ~||~ #INDONESIADAMAI ~||~

Kilas Balik Bung Karno

Kilas Balik Bung Karno - Makna Proklamasi

Ir. Soekarno (Sang Proklamator) Setiap Tahun kita Memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Maka kita tidak bisa t...

Like Fanpage

Follow In Twitter

Breaking News

IKUTI KAMI


loading...

NONTON VIDEO DAPAT DUIT

10 Berita Populer

IKLAN

IKLAN
Ingin Pasang Iklan hubungi Kami di 0812 6582 534

IKUTI BERITA VIDEO KAMI DI YOUTUBE

POS PETIR

PAGAR LAUT

Pagar Laut yang terjadi di Tangerang Memang Membuat Heboh Indonesia, Apalagi Ada Sertifikatnya, Berarti Sudah Ada IzinnyaRakyat Semakin Cemas dan Khawatir, Apalagi Kalau Udara Mau DipagarBagai Tersambar Petir Mendengar Pagar-Pagaran .

HALLO KRING..!!!

12 PAS

PANCASILA UDAH FINAL

Pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila Banyak Penolakan Dari Berbagai Kalangan Masyarakat, Memang Seharusnya Tidak Usah Dibahas Dan Lebih Baik Dibatalkan. Pancasila Dasar Negara.
Tendangan 12 PAS Dihentikan

SOS

INDONESIA DARURAT NARKOBA

Sudah dijatuhi hukuman mati bahkan sudah ada yang dieksekusi, tapi masih banyak bandar narkoba semakin merajalela, terbukti banyak yang ditangkap petugas Polisi maupun BNN (Badan Narkotika Nasional) tapi belum kapok juga mereka, justru sipir penjara malah terlibat. Kalau sudah darurat begini, hukuman mati jangan berhenti, jalan terus!.

QUO VADIS

Kunjungan Statistik

1903728

Online

IKLAN USAHA ANDA


PAGAR LAUT INDONESIA

~> Sekarang Lagi Heboh Tentang Pagar Laut Yang Terjadi Di Indonesia

<~ Memang Harus Jelas Apa Maksudnya Laut Dipagar, Karena Seharusnya Yang Dipagar itu Batas Wilayah Indonesia Dengan Negara Lain

Link Terkait

close
Banner iklan disini