Hans Suta Widhya: Front Pribumi: KPK dan BPK Kudu Bongkar Kejahatan Keuangan Oligarki Istana Negara

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Selama tahun 2019 berjalan, terbongkar berbagai  kasus suap amplop cap jempol darah yang melibatkan Menteri Perdagangan Enggartiasto, kasus jual beli jabatan yang diduga melibatkan Menteri Agama Lukman Hakim. 

Selain itu, korupsi di PLN yang melibatkan Dirut PLN dan pejabat tinggi negara, hingga manipulasi laporan keuangan PT Garuda Indonesia dan diduga dilakukan juga oleh sejumlah BUMN lainnya 

Banyak lagi merupakan contoh kasus yang menjelaskan bahwa situasi negara dan pemerintahan saat ini sedang dikuasai sepenuhnya oleh komunis cina dan antek-anteknya di dalam negeri. 

"Kami kira tepat sekali bila Indonesian Club menggelar diskusi hari ini, Jumat (3/5) siang untuk mendorong gerakan kaum muda untuk mendesak  KPK dan PPATK membongkar tuntas rantai korupsi dan kejahatan keuangan yang sedang menguasai Istana Negara saat ini, " Kata Hans Suta dari Barisan Rakyat Anti Korupsi dan Kriminalisasi (BRAKK). 

"Semua kasus tersebut kini  menjadi perhatian seluruh kaum muda, mulai dari kampus hingga kaum muda milineal lainnya yang setingkat pendidikan sekolah lanjutan atas." Ungkap Hans--yang juga Sekjen Front Pribumi, di tengah acara Diskusi publik dengan mengambil tema Membongkar Rantai Korupsi dan Kejahatan Keuangan Oligarki Istana Negara, Jumat (3/5) siang di Hotel Alia Cikini, Jakarta, "

Tegasnya, seluruh rakyat dan seluruh umat lintas agama di Indonesia, lintas suku dan lintas golongan, menduga kuat uang rakyat hasil jarahan oligarki istana itu mengalir untuk mendanai kampanye politik 2019.

"Memangnya sumber duit dari mana lagi bila bukan diambil dari lingkar  kekuasaan Istana Negara? Semua untuk biaya politik elektoral di Indonesia yang sangat mahal itu. Selama ini, seperti pengakuan Ahok, kartel BLBI dan kartel properti yang selama ini jadi sumber utama? BPK dan KPK harus lebih serius bongkar kejahatan ini." Tutup Hans.

Hadir sebagai Narasumber Pembicara Haris Rusly Moti (aktivis Petisi 28), DR. Ubaidillah Badrun (mantan aktivis 1998 dan dosen UNJ), DR.Marwan Batubara (Direktur Eksekutif IRESS), Prof. M. Yudhie Haryono, PhD (Dosen dan Direktur Nusantara Center), Jajang Nurjaman (Peneliti Center for Budget Analysis) Wahyuni Refi (Mantan Ketua Presidium Pusat GMNI) Ki Burhan Rosyidi (Pengamat Spiritual). Sedangkan yang menjadi Moderator adalah Gigih Guntoro, M.Si. **

(Rel/Red)