Said Iqbal Bahas Revisi Permenaker No 7 Tahun 2026 Soal Outsourcing

Penasehat Khusus Presiden Said Iqbal saat memberikan keterangan pers terkait revisi permenaker no 7 tahun 2026 tentang tenaga alih daya outsourcing di Jakarta.

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Penasehat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, resmi menggelar pertemuan strategis dengan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli di Jakarta, Kamis (9/7/2026). Pertemuan tingkat tinggi tersebut secara khusus membahas percepatan agenda revisi permenaker no 7 tahun 2026 tentang tenaga alih daya outsourcing guna memperkuat proteksi regulasi bagi buruh nasional.

Langkah evaluasi regulasi ini diambil untuk menyelaraskan jaminan sosial ketenagakerjaan serta mempertegas batas kelembagaan penyedia jasa tenaga kerja. Said Iqbal menegaskan, ke depan tidak boleh ada lagi agen pekerja alih daya atau jasa penyedia tenaga kerja yang menggunakan tameng badan hukum skala kecil atau organisasi kepemudaan setempat.

"Tidak ada lagi agen pekerja alih daya atau jasa penyedia tenaga kerja yang berbentuk CV, koperasi, karang taruna—nah itu tidak ada lagi. Hanya anak perusahaan yang bentuknya adalah PT," ujar Said Iqbal kepada awak media usai melakukan pertemuan di Jakarta.

Pengetatan Sektor Alih Daya dan Usulan Pajak JHT 0 Persen

Lebih lanjut, Iqbal mengatakan, ruang lingkup operasional tenaga alih daya diusulkan kembali merujuk pada marwah Permenaker Nomor 19 Tahun 2012, yang membatasi outsourcing hanya pada lima sektor spesifik. 

Kelima cakupan tersebut meliputi layanan kebersihan (cleaning service), usaha boga (catering), satuan pengamanan (security), pengemudi (driver), serta jasa penunjang pertambangan dan perminyakan.

Selain penataan manajemen outsourcing, Said Iqbal dan Menaker Yassierli bersepakat mendukung penuh penghapusan beban pajak Jaminan Hari Tua (JHT) menjadi 0 persen. 

Menaker Yassierli berkomitmen segera menjalin komunikasi intensif dengan Menteri Keuangan, Pak Purbaya, guna meloloskan formulasi kebijakan tersebut. 

Jika opsi 0 persen menemui kendala, pihak penasehat kepresidenan mengusulkan reformasi ambang batas bebas pajak dinaikkan dari Rp50 juta menjadi Rp400 juta dengan menggunakan standardisasi konversi nilai gram emas tahun 2009. 

Kebijakan ini dibarengi tuntutan penghapusan pajak progresif, yang kelak diimplementasikan bertahap pada THR, pesangon, serta jaminan pensiun buruh.

Penyelesaian Sengketa PHK Massal Karyawan PT Freeport

Di samping pembahasan regulasi makro, pertemuan tersebut turut menyoroti penanganan kasus PHK sepihak yang menimpa 2.374 karyawan PT Freeport Indonesia. Kasus ini tercatat telah terkatung-katung selama hampir 9 tahun tanpa kejelasan status yuridis formal maupun hak pemenuhan pesangon yang konkret. 

Guna memecah kebuntuan sengketa, Said Iqbal menjadwalkan pertemuan tatap muka langsung dengan jajaran Direksi PT Freeport pada pekan depan di Kantor Penasehat Khusus Presiden, Wisma Mandiri, Jakarta. 

"Upaya mediasi ini diarahkan untuk merumuskan resolusi win-win solution yang berpihak pada nasib masyarakat Papua, pemulihan hak dasar para buruh, sekaligus menjamin kelangsungan operasional korporasi secara sehat," pungkasnya.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

#PermenakerNo7Tahun2026 #OutsourcingAturanBaru #SaidIqbal #MenakerYassierli #PajakJHT0Persen #HapusPajakProgresif #PHKFreeport #PerlindunganBuruh #TenagaAlihDaya #WismaMandiri

Read More

KSP-PB Desak DPR Segera Bahas RUU Ketenagakerjaan Baru

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Koalisi Serikat Pekerja–Partai Buruh (KSP-PB) menegaskan komitmennya mengawal pembentukan RUU Ketenagakerjaan Baru sesuai Putusan MK 168. Sikap tersebut disampaikan dalam konferensi pers dan rapat koalisi di Jakarta, Senin (6/7/2026), sebagai bagian dari upaya memastikan amanat Mahkamah Konstitusi benar-benar diwujudkan dalam regulasi baru, bukan sekadar revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Partai Buruh, Said Salahudin, mengatakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 mengharuskan pembentuk undang-undang menyusun regulasi baru yang mampu mengakomodasi perlindungan pekerja secara lebih komprehensif.

"Kami memiliki tanggung jawab moral mengawal putusan tersebut karena gugatan di Mahkamah Konstitusi diajukan bersama organisasi serikat pekerja yang tergabung dalam Partai Buruh," ujarnya.

KSP-PB Serahkan Naskah Akademik 250 Halaman

Koalisi yang terbentuk sejak 2025 itu kini didukung sekitar 72 organisasi, mulai dari konfederasi serikat pekerja, organisasi profesi, serikat pekerja sektor kesehatan, pendidikan, media, pekerja migran, awak kapal, hingga organisasi masyarakat sipil.

Sebagai bentuk keseriusan, KSP-PB telah menyerahkan naskah akademik dan pokok-pokok pikiran pembentukan Undang-Undang Ketenagakerjaan setebal 250 halaman kepada DPR dan pemerintah pada 30 September 2025. Dokumen tersebut diterima pimpinan DPR, Badan Legislasi, komisi terkait, serta tiga menteri yang mewakili pemerintah.

Menurut Said Salahudin, DPR saat itu menerima usulan agar pembentukan regulasi dilakukan melalui penyusunan undang-undang baru, bukan revisi terbatas.

76 Isu Jadi Dasar RUU Ketenagakerjaan Baru

59 Isu Perbaikan

Dalam naskah usulan, KSP-PB memasukkan 59 agenda perbaikan, di antaranya pengaturan upah layak, metode baru penetapan upah minimum, pengurangan kesenjangan upah antarwilayah, pemberlakuan kembali upah sektoral, perlindungan upah saat proses PHK, penghapusan sistem outsourcing, perlindungan pekerja kontrak, pekerja perempuan, pekerja disabilitas, penguatan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), hingga pembatasan tenaga kerja asing.

17 Isu Baru

Selain itu terdapat 17 substansi baru yang belum diatur dalam regulasi sebelumnya, meliputi perlindungan pekerja platform digital, tenaga medis dan kesehatan, guru dan dosen, pekerja transportasi, larangan praktik percaloan tenaga kerja, hak pekerja atas kepemilikan saham perusahaan, serta kewajiban perusahaan menyediakan cadangan dana pesangon.

Dorong Pembahasan Terbuka

KSP-PB juga menekankan bahwa pembahasan RUU Ketenagakerjaan Baru harus dilakukan secara transparan dengan prinsip meaningful participation. Artinya, organisasi pekerja harus memperoleh hak untuk menyampaikan pendapat, mendapatkan pertimbangan secara sungguh-sungguh, serta menerima penjelasan atas setiap usulan yang diterima maupun ditolak.

Koalisi menyatakan siap menyusun draf lengkap RUU Ketenagakerjaan hingga tingkat bab, pasal, dan ayat sebagai bahan resmi pembahasan bersama DPR dan pemerintah. Mereka berharap regulasi tersebut dapat disahkan paling lambat 31 Oktober 2026 sesuai tenggat yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Ketua Umum SBNI Hadiri Pelantikan Jurnalis dan Influencer Partai Rakyat Indonesia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Ketua Umum Serikat Buruh Nasionalis Indonesia (SBNI), Adv. Wagimun, S.H., CPM, menghadiri pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Jurnalis dan Influencer Rakyat Indonesia masa bakti 2026–2030 yang digelar Partai Rakyat Indonesia (PRI) di Jakarta, Sabtu (27/6/2026). Kehadiran Wagimun juga dimanfaatkan untuk menjalin silaturahmi dengan Ketua Umum Partai Rakyat Indonesia, Muhammad Nazaruddin, sekaligus membahas peluang kerja sama yang berfokus pada kepentingan kaum buruh.

Dalam keterangannya usai menghadiri acara, Wagimun menyampaikan apresiasi atas sambutan yang diberikan oleh jajaran Partai Rakyat Indonesia. Menurutnya, pertemuan tersebut menjadi langkah awal untuk membangun kolaborasi yang memberikan manfaat bagi pekerja di Indonesia.

SBNI Dorong Sinergi untuk Program Kesejahteraan Buruh

Wagimun mengatakan SBNI berharap dapat menjalin kerja sama dengan Partai Rakyat Indonesia dalam mendorong berbagai program yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan buruh.

"Harapan kami kerja sama yang nantinya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya buruh, melalui program-program yang bisa meningkatkan kesejahteraan buruh di Indonesia," ujar Wagimun.

Ia menambahkan, SBNI berkomitmen terus berkontribusi dalam pembangunan nasional melalui berbagai program yang berpihak kepada pekerja serta mendukung kebijakan pemerintah yang dinilai memberikan manfaat bagi masyarakat.

Undang Ketua Umum PRI Hadiri Kongres SBNI

Pada kesempatan tersebut, Wagimun juga menyampaikan bahwa SBNI akan menggelar Kongres Nasional pada 12 Juli 2026 di Jakarta Selatan. Ia mengundang secara langsung Ketua Umum Partai Rakyat Indonesia, Muhammad Nazaruddin, untuk hadir sebagai tamu kehormatan dalam agenda tersebut.

Menurut Wagimun, kongres direncanakan menghadirkan sejumlah pejabat pemerintah, termasuk Menteri Lingkungan Hidup, Dimas Hidayat. Selain itu, SBNI juga berharap Menteri Ketenagakerjaan dapat menghadiri kegiatan tersebut mengingat kementerian tersebut merupakan mitra strategis bagi organisasi buruh.

Ia menegaskan bahwa kongres akan menjadi forum untuk memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus membahas berbagai agenda strategis terkait perlindungan dan peningkatan kesejahteraan pekerja.

Melalui pertemuan dengan Partai Rakyat Indonesia, SBNI berharap komunikasi antarlembaga semakin erat sehingga mampu menghasilkan sinergi dalam merumuskan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya kalangan buruh di berbagai daerah.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Wamenaker: Ijazah Saja Tak Lagi Cukup untuk Dunia Kerja

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pemerintah kembali menyiapkan Program MagangHub untuk lulusan siap kerja sebagai bagian dari strategi memperkuat daya saing sumber daya manusia di tengah perubahan kebutuhan industri akibat transformasi digital dan perkembangan kecerdasan buatan (AI). Program pemagangan nasional tersebut ditujukan bagi lulusan diploma, sarjana, serta fresh graduate yang membutuhkan pengalaman kerja dan peningkatan kompetensi.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menegaskan bahwa ijazah perguruan tinggi kini bukan lagi satu-satunya faktor yang menentukan peluang seseorang memasuki pasar kerja. Dunia usaha dan industri, menurutnya, semakin mengutamakan keterampilan praktis, kemampuan beradaptasi, dan kompetensi yang dapat dibuktikan secara nyata.

Pernyataan tersebut disampaikan Afriansyah saat memberikan kuliah umum dalam Wisuda Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Indonesia (UM Indonesia) Tahun Akademik 2025–2026 di Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (13/6/2026).

“Saat ini kita berada di era transformasi ketenagakerjaan yang bergerak sangat cepat. Dunia industri tidak lagi hanya mencari individu yang memegang selembar ijazah, melainkan mencari sarjana yang cakap dan memiliki kompetensi nyata,” ujar Afriansyah.

MagangHub Jembatani Kesenjangan Keterampilan

Program MagangHub untuk lulusan siap kerja didukung anggaran sebesar Rp4,14 triliun. Program ini dirancang untuk membantu mengatasi kesenjangan keterampilan (skill gap) dan ketidaksesuaian kompetensi (mismatch) antara lulusan perguruan tinggi dengan kebutuhan dunia industri.

Melalui program tersebut, peserta akan memperoleh berbagai fasilitas, mulai dari uang saku, perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, pendampingan mentor profesional, hingga kesempatan mengikuti sertifikasi kompetensi yang diakui secara nasional.

Sertifikasi Jadi Nilai Tambah di Pasar Kerja

Afriansyah menilai sertifikasi kompetensi menjadi instrumen penting dalam meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia di tingkat global.

“Ijazah tidak lagi cukup karena industri tidak lagi bertanya apa ijazah kamu, melainkan apa kompetensimu. Sertifikat kompetensi inilah yang menjadi bukti bahwa tenaga kerja kita memiliki standar kemampuan yang dibutuhkan industri,” tegasnya.

Tantangan Dunia Kerja di Era AI

Meski tingkat pengangguran terbuka Indonesia pada Februari 2026 tercatat sebesar 4,68 persen, pemerintah menilai tantangan ketenagakerjaan masih cukup besar. Otomatisasi, digitalisasi, dan perkembangan AI mendorong munculnya kebutuhan kompetensi baru yang harus diantisipasi melalui penguatan pelatihan vokasi.

Dalam kesempatan tersebut, Afriansyah juga mengajak perguruan tinggi memperluas kolaborasi dengan Balai Latihan Kerja (BLK) dan dunia industri agar lulusan lebih siap menghadapi kebutuhan pasar.

“Kampus, pemerintah, dan industri harus bergerak bersama menyiapkan SDM yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja saat ini maupun masa depan,” ujarnya.

Di hadapan sekitar 370 wisudawan, Afriansyah mengingatkan bahwa kualitas sumber daya manusia merupakan modal utama pembangunan bangsa. Karena itu, lulusan perguruan tinggi didorong untuk terus meningkatkan keterampilan agar mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional di masa mendatang.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto

Read More

Kemnaker Buka Pelatihan Kaigo dan Pemagangan Jepang 2026

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) resmi membuka pendaftaran Program Pemagangan Jepang 2026 dan Pelatihan Kaigo melalui platform Skillhub yang terintegrasi dalam ekosistem SIAPkerja. Program ini disiapkan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja Indonesia sekaligus memperluas akses terhadap peluang kerja di Jepang yang terus berkembang.

Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker, Darmawansyah, mengatakan bahwa kedua program tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam menyiapkan sumber daya manusia yang mampu bersaing di pasar kerja global. Peserta akan dibekali keterampilan teknis, kemampuan bahasa Jepang, hingga pemahaman budaya dan etos kerja yang berlaku di negara tujuan.

“Kesempatan kerja global harus diimbangi dengan kesiapan kompetensi yang memadai. Karena itu, Kemnaker terus memperkuat pelatihan vokasi dan pemagangan agar tenaga kerja Indonesia mampu bersaing dan beradaptasi di lingkungan kerja internasional, termasuk di Jepang,” ujar Darmawansyah dalam keterangan resmi Biro Humas Kemnaker, Sabtu (13/6/2026).

Program Pemagangan Jepang Siapkan Pengalaman Kerja Langsung

Melalui Program Pemagangan Jepang 2026, peserta akan mengikuti serangkaian pelatihan pra-keberangkatan, pembelajaran bahasa Jepang, serta peningkatan keterampilan sesuai kebutuhan industri. Setelah menyelesaikan tahapan tersebut, peserta berkesempatan memperoleh pengalaman kerja langsung di berbagai perusahaan Jepang.

Rekrutmen program dilakukan secara bertahap melalui dinas ketenagakerjaan tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, serta Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) dan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) yang tersebar di berbagai daerah.

Pelatihan Kaigo Buka Peluang di Sektor Perawatan Lansia

Selain pemagangan, Kemnaker juga menghadirkan Pelatihan Kaigo bagi pencari kerja yang ingin berkarier sebagai tenaga perawatan lansia atau caregiver di Jepang. Program ini berlangsung selama enam bulan dengan materi pelatihan bahasa Jepang serta kompetensi pelayanan perawatan sesuai standar yang berlaku di negeri tersebut.

Kebutuhan Tenaga Kaigo Terus Meningkat

Menurut Darmawansyah, sektor perawatan lansia memiliki prospek yang menjanjikan seiring bertambahnya populasi usia lanjut di Jepang.

“Bidang Kaigo menawarkan prospek yang menjanjikan seiring meningkatnya kebutuhan tenaga perawatan lansia di Jepang. Kami ingin menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten dan mampu bersaing pada sektor tersebut,” katanya.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar hanya mengakses informasi dari kanal resmi pemerintah dan tidak mudah percaya terhadap tawaran kerja ke luar negeri yang menjanjikan proses instan. Seluruh tahapan seleksi dan rekrutmen, kata dia, dilakukan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan pemerintah.

Informasi lengkap mengenai pendaftaran Program Pemagangan Jepang 2026, persyaratan administrasi, jadwal seleksi, dan Pelatihan Kaigo dapat diakses melalui platform resmi yang telah disediakan Kemnaker.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

May Day 2026: Buruh Papua Tengah Kritik Keras Upah dan Kontrak Kerja

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Peringatan Hari Buruh Sedunia atau May Day 2026 di Timika berubah menjadi panggung kritik terhadap kondisi ketenagakerjaan di Papua Tengah. Federasi Serikat Buruh Perjuangan Indonesia (FSBPI) Papua Tengah menilai kesejahteraan pekerja masih tertinggal di tengah geliat pembangunan dan aktivitas ekonomi yang terus berkembang di wilayah tersebut.

Dalam aksi yang digelar Kamis (1/5/2026), Sekretaris Eksekutif Partai Buruh sekaligus Ketua FSBPI Papua Tengah, Menase Ugedi Degei, menegaskan bahwa Hari Buruh bukan sekadar perayaan tahunan, melainkan momentum untuk mengingatkan pemerintah dan perusahaan bahwa masih banyak persoalan pekerja yang belum terselesaikan.

"Hari ini bukan sekadar libur. Hari ini kita ingat: keringat adalah harapan, langkah adalah perlawanan, suara adalah kekuatan," kata Menase dalam orasinya.

Buruh Soroti Kesenjangan antara Pertumbuhan dan Kesejahteraan

FSBPI Papua Tengah menyoroti kondisi pekerja yang dinilai belum memperoleh manfaat optimal dari aktivitas ekonomi yang berkembang di daerah tersebut. Menurut organisasi buruh itu, persoalan upah dan status kerja masih menjadi keluhan utama yang terus berulang setiap tahun.

Menase mengatakan pekerja di Papua Tengah menginginkan perlakuan yang lebih adil serta penghormatan terhadap hak-hak dasar ketenagakerjaan.

"Dengar baik-baik suara dari bawah. Kami bukan mesin, kami punya marwah. Dari Nabire, Timika, sampai Dogiyai, buruh Papua Tengah tak mau dikhianati," ujarnya.

Pernyataan tersebut mencerminkan kekecewaan sebagian pekerja yang menilai pembangunan ekonomi belum sepenuhnya berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan buruh.

Upah Tinggi di Atas Kertas, Daya Beli Masih Tertekan

FSBPI menilai besaran upah yang berlaku saat ini belum mampu mengimbangi tingginya biaya hidup di sejumlah wilayah Papua Tengah. Kondisi tersebut semakin terasa di daerah yang bergantung pada distribusi logistik berbiaya tinggi.

Data 2026 menunjukkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Mimika berada di kisaran Rp4,1 juta dan menjadi yang tertinggi di Papua Tengah. Namun tingginya harga kebutuhan pokok di Timika, Dogiyai, hingga Deiyai membuat sebagian pekerja masih menghadapi tekanan ekonomi.

Selain persoalan upah, buruh juga menyoroti praktik kontrak kerja jangka pendek yang dinilai mengurangi kepastian masa depan pekerja, terutama di sektor tambang dan perkebunan.

"Upah tak cukup, kontrak seumur jagung. Tapi semangat kami tak pernah redup," kata Menase.

Peringatan bagi Pemerintah dan Dunia Usaha

May Day 2026 di Papua Tengah tidak hanya menjadi ajang solidaritas pekerja, tetapi juga pesan politik dan ekonomi kepada pemerintah serta pelaku usaha. Buruh meminta agar pertumbuhan investasi dan pembangunan daerah diikuti kebijakan yang lebih berpihak kepada kesejahteraan tenaga kerja.

Menutup aksinya, Menase menegaskan bahwa pekerja Papua Tengah akan terus memperjuangkan hak-hak mereka melalui gerakan kolektif yang lebih kuat.

"Ini Papua Tengah. Tanah kami, keringat kami, suara kami. Buruh bersatu tak bisa dikalahkan," tegasnya.

Peringatan Hari Buruh tahun ini sekaligus menjadi pengingat bahwa di balik angka pertumbuhan ekonomi dan besarnya potensi sumber daya alam, masih terdapat tuntutan lama yang belum terjawab: upah layak, kepastian kerja, dan keadilan bagi pekerja.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Partai Buruh Papua Tengah Kritik Investasi dan Elite Politik

Duta Nusantara Merdeka | Papua Tengah 

Partai Buruh Papua Tengah mulai mengambil posisi politik yang lebih keras terhadap isu tambang, investasi, dan perebutan ruang hidup masyarakat adat di Papua. Dalam pernyataan resminya, Executive Committee (EXCO) Partai Buruh Papua Tengah terang-terangan menolak investasi Block Wabu serta meminta kepastian tapal batas tanah adat di kawasan Grasberg yang meliputi Mimika, Intan Jaya, Paniai, hingga Puncak Jaya.

Sikap itu bukan sekadar manuver politik menjelang momentum elektoral. Partai Buruh Papua Tengah menilai arus investasi besar di Papua selama ini terlalu sering meninggalkan konflik sosial, ketimpangan ekonomi, dan ketidakjelasan hak masyarakat adat. Di tengah gencarnya eksploitasi sumber daya alam, suara warga lokal dinilai justru makin pelan terdengar.

Block Wabu dan Perebutan Ruang Hidup Papua

Nama Block Wabu beberapa tahun terakhir memang terus memancing kontroversi. Kawasan tambang emas yang berada di Papua itu berkali-kali menuai penolakan karena dianggap berpotensi memperbesar konflik agraria dan tekanan terhadap masyarakat adat.

Partai Buruh Papua Tengah melihat persoalan itu bukan semata urusan investasi, melainkan soal siapa yang paling diuntungkan dari kekayaan alam Papua. “Daulat rakyat tidak boleh berubah menjadi daulat uang,” begitu garis sikap yang mereka dorong dalam pernyataan politik terbarunya.

Di sejumlah wilayah pegunungan Papua, masyarakat adat masih menggantungkan hidup dari hutan, kebun, dan tanah ulayat. Ketika wilayah-wilayah itu mulai dipetakan untuk kepentingan industri ekstraktif, kekhawatiran warga ikut membesar. Banyak kasus di Papua menunjukkan konflik tanah sering berujung panjang tanpa kepastian hukum yang jelas.

Karena itu, Partai Buruh Papua Tengah meminta aparat penegak hukum berdiri di pihak masyarakat kecil dalam penyelesaian sengketa agraria. Mereka juga menuntut perlindungan terhadap hak ulayat serta penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Kritik Oligarki dan Nasib Buruh Papua

Tak berhenti di isu tambang, Partai Buruh Papua Tengah juga menyerang praktik oligarki politik yang dinilai makin dominan dalam demokrasi Indonesia. Mereka menilai kekuasaan politik hari ini terlalu dipengaruhi modal besar dan kepentingan elite.

Kritik itu diperluas ke sektor ketenagakerjaan. Partai Buruh Papua Tengah mendesak pencabutan Undang-Undang Cipta Kerja, menolak outsourcing, dan meminta penghentian kontrak kerja tanpa kepastian status.

Di Papua, persoalan kerja memang terasa sensitif. Banyak tenaga muda lokal mengaku sulit mendapat akses pekerjaan layak di tengah masuknya investasi besar. Sementara tenaga honorer, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan, masih berkutat dengan pendapatan minim dan status kerja yang tidak pasti.

Partai Buruh Papua Tengah turut mendorong pengangkatan guru honorer menjadi PNS serta meminta lapangan kerja diprioritaskan bagi warga negara Indonesia. Mereka juga menuntut kenaikan upah layak agar kesejahteraan pekerja Indonesia tidak terus tertinggal jauh dibanding negara maju.

Menariknya, partai ini ikut menyinggung fenomena media sosial di Papua yang dinilai memperuncing polarisasi masyarakat. Mereka menyebutnya sebagai “Fashion Show Eksistensialis” atau FSE, ketika media sosial berubah menjadi arena pamer identitas kelompok, organisasi, hingga kepentingan politik tertentu.

Bagi Partai Buruh Papua Tengah, kondisi itu berbahaya jika terus dibiarkan. Papua, menurut mereka, adalah “Bangsa Pelangi” yang hanya bisa bertahan jika keberagaman dijaga, bukan dipertentangkan.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Prabowo Bentuk Satgas Mitigasi PHK, Janji Lindungi Buruh

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Presiden Prabowo Subianto mengesahkan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2026 tentang Satgas Mitigasi PHK. Kebijakan ini diumumkan saat peringatan Hari Buruh Internasional di Lapangan Silang Monas, Jumat, 1 Mei 2026.

Langkah tersebut diambil sebagai respons atas ancaman pemutusan hubungan kerja di tengah tekanan ekonomi. Pemerintah menegaskan akan hadir melindungi pekerja yang terdampak.

Satgas Mitigasi PHK dan Sinyal Kuat ke Dunia Usaha

Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan posisi pemerintah yang berpihak pada buruh. “Jangan khawatir, kita akan membela kepentingan buruh,” ujarnya di hadapan ribuan pekerja.

Ia menambahkan, negara tidak akan tinggal diam jika terjadi gelombang PHK. Bahkan, pemerintah membuka opsi intervensi ketika perusahaan tidak mampu bertahan.

“Kalau ada pengusaha yang menyerah, negara kita kuat. Negara kita akan mengambil alih,” kata Prabowo.

Pernyataan ini memberi sinyal keras ke pelaku usaha. Di satu sisi, ada jaminan perlindungan tenaga kerja. Di sisi lain, ada peringatan bahwa negara siap turun tangan.

Saya teringat liputan krisis 2008. Saat itu, banyak buruh kehilangan pekerjaan tanpa skema mitigasi jelas. Situasi sekarang terasa berbeda—pemerintah mencoba lebih proaktif sejak awal.

Perlindungan Sosial dan Arah Kebijakan Ekonomi

Selain Satgas Mitigasi PHK, pemerintah mengalokasikan perlindungan sosial sebesar Rp500 triliun untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Angka ini menjadi salah satu yang terbesar dalam beberapa tahun terakhir.

Prabowo juga menekankan arah kebijakan kabinet. Ia meminta para menteri memastikan setiap keputusan berdampak langsung pada rakyat kecil.

“Saya selalu instruksikan, kalau kebijakan menguntungkan rakyat kecil, laksanakan,” ujarnya.

Pendekatan ini menunjukkan strategi ganda: menahan laju PHK sekaligus menjaga daya beli. Dalam konteks ekonomi global yang belum stabil, kombinasi ini menjadi krusial.

Namun, efektivitas Satgas Mitigasi PHK akan sangat bergantung pada implementasi di lapangan. Koordinasi lintas kementerian dan respons cepat terhadap kasus konkret menjadi kunci.

Di tengah ketidakpastian ekonomi, kebijakan ini setidaknya memberi pesan jelas. Negara ingin hadir lebih awal—bukan sekadar memadamkan krisis, tapi mencoba mencegahnya.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Ristadi: KSPN Dorong Upah Minimum Lebih Adil

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Sejumlah konfederasi serikat pekerja menggelar konferensi pers menjelang peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 di Jakarta, Rabu (29/04/2026). Dengan mengusung tema Solidaritas Tanpa Batas, Tanpa Sekat, Tanpa Perbedaan, dan Berjuang Bersama untuk Kesejahteraan Buruh Indonesia yang Berkeadilan.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi mengatakan, peringatan May Day tahun ini bukan lagi sekadar panggung tuntutan keras, melainkan penyampaian aspirasi sekaligus bentuk apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto atas sejumlah respons pemerintah terhadap isu ketenagakerjaan.

“Besok itu sebetulnya sebagai wujud ucapan terima kasih ke Pak Presiden atas sebagian besar aspirasi pekerja buruh Indonesia yang sudah dipenuhi,” ujar Ristadi kepada awak media usai konferensi pers.

Isu yang kembali ditekankan antara lain pembentukan Satgas PHK, aturan pekerja outsourcing, hingga percepatan pengesahan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT).

Menurut Ristadi, persoalan paling mendasar masih berkutat pada ketimpangan upah minimum antarwilayah.

Upah Minimum Dinilai Masih Jomplang

KSPN menilai sistem upah minimum saat ini belum mencerminkan rasa keadilan. Buruh di sektor yang sama, dengan jam kerja serupa, bisa menerima gaji yang sangat berbeda hanya karena bekerja di kota yang berbeda.

Ia mencontohkan pekerja sektor otomotif di Yogyakarta dan Karawang. Selisih upah keduanya bisa mencapai 2,5 kali lipat.

“Kami menuntut upah yang berkeadilan, berimbang, dan adil,” kata Ristadi.

Menurut dia, alasan perbedaan biaya hidup tak selalu relevan. Berdasarkan survei internal serikat pekerja, kebutuhan hidup layak di Yogyakarta tidak jauh berbeda dengan Karawang.

Harga beras sama, BBM sama, biaya kos pun nyaris setara. Bahkan Yogyakarta sebagai kota pendidikan justru memiliki beban hidup tersendiri.

“Kalau sistem upah sekarang ini jomplang, sampai Yogyakarta sama Karawang beda 2,5 kali lipat, itu tidak adil,” ujarnya.

Ia mengatakan aspirasi soal upah minimum berkeadilan sudah disampaikan ke DPR dan akan didorong masuk dalam pembahasan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru.

Revisi Aturan Outsourcing dan Omnibus Law

Selain soal upah, serikat buruh juga menyoroti klaster ketenagakerjaan dalam Omnibus Law Cipta Kerja. Ristadi menegaskan, Mahkamah Konstitusi telah memerintahkan pembaruan, bukan sekadar revisi.

Salah satu titik benturan ada pada aturan outsourcing. Dalam Omnibus Law, skema itu dinilai terlalu longgar dan memberi ruang lebih besar bagi perusahaan.

Sementara pemerintah disebut berencana mengubahnya agar kembali mendekati Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

“Pak Presiden sudah menyampaikan akan merubah itu, minimal kembali ke UU Nomor 13 Tahun 2003,” katanya.

Artinya, jenis pekerjaan yang bisa dialihdayakan akan dibatasi dan masa kerjanya tidak lagi sebebas sebelumnya.

Biasanya, setiap kali isu outsourcing dibahas, respons buruh selalu cepat: cemas. Sebab di lapangan, status kerja yang tidak pasti sering kali lebih menakutkan daripada angka gaji yang kecil.

Harapan Buruh untuk Pemerintah

Menjelang May Day 2026 yang rencananya dihadiri Presiden Prabowo, buruh membawa empat harapan utama.

Pertama, membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat yang masih menganggur.

Kedua, memperkuat perlindungan bagi pekerja agar ancaman PHK tidak terus menghantui.

Ketiga, mendukung industri dalam negeri lewat modernisasi teknologi, insentif modal, pajak ringan, dan pemberantasan impor ilegal.

Keempat, meningkatkan kesejahteraan buruh melalui kenaikan upah dan perluasan jaminan sosial.

Bagi pekerja, May Day bukan sekadar seremoni tahunan. Ini adalah pengingat bahwa stabilitas ekonomi nasional selalu punya wajah yang paling nyata: dapur rumah tangga buruh.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Elly Rosita: Buruh Sambut May Day 2026, Soroti PHK dan Outsourcing

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Perayaan May Day 2026 di kawasan Monas, Jakarta, diproyeksikan menjadi panggung besar konsolidasi buruh nasional. Sebanyak 24 konfederasi serikat pekerja dipastikan terlibat, dengan Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir langsung bersama para pimpinan serikat pada 1 Mei 2026.

Momentum ini tidak hanya dimaknai sebagai seremoni Hari Buruh Internasional. Buruh justru menjadikannya ruang untuk menagih komitmen pemerintah terkait ratifikasi konvensi ILO, perlindungan pekerja ojek online, revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan, hingga pembentukan Satgas PHK.

Presiden KSBSI Elly Rosita menyebut kehadiran Presiden selama dua tahun berturut-turut menjadi sinyal penting bagi gerakan buruh. Menurut dia, hal itu bukan kekuatan satu orang, melainkan hasil dari kekuatan kolektif serikat pekerja.

“Di negara mana pun ini tidak mudah, tapi ini adalah kekuatan kolektif serikat buruh, bukan kekuatan satu orang,” ujar Elly Rosita dalam konferensi pers perayaan May Day 2026 di Jakarta, Rabu, 29 April 2026.

Saya teringat obrolan singkat dengan seorang buruh tekstil di Tangerang tahun lalu. Ia bilang, yang paling melelahkan bukan jam kerja panjang, tetapi rasa tidak pasti apakah bulan depan masih bekerja atau justru terkena PHK. Kalimat itu terasa relevan hingga hari ini.

Buruh Dorong Pengumuman Soal PHK dan Outsourcing

Elly berharap Presiden Prabowo mengumumkan ratifikasi Konvensi 188 yang sebelumnya sudah dijanjikan. Selain itu, buruh juga meminta ratifikasi Konvensi 190 tentang kekerasan di tempat kerja.

Pekerja ojek online juga masuk dalam daftar perhatian utama. Buruh menilai kelompok ini membutuhkan perlindungan hukum dan jaminan kesejahteraan yang lebih jelas.

Tak hanya itu, serikat pekerja juga meminta pernyataan resmi soal Undang-Undang Ketenagakerjaan yang ditargetkan disahkan pada September atau Oktober 2026.

“Lalu di statement beliau nanti akan kita minta dan bisikkan supaya beliau ber-statement tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan,” kata Elly.

May Day Dinilai Bukan Sekadar Perayaan

Dalam forum yang sama, pimpinan serikat pekerja menepis anggapan bahwa May Day hanya seremoni tahunan tanpa substansi. Mereka menegaskan tema besar tahun ini adalah perjuangan nyata untuk perlindungan dan keadilan buruh.

Data pengangguran menjadi alasan utama. Serikat pekerja mencatat sekitar 7,2 juta rakyat Indonesia masih menganggur, sementara 11 juta lainnya masuk kategori setengah pengangguran dan rentan kehilangan pekerjaan.

Setiap tahun, sekitar 2 juta angkatan kerja baru juga masuk ke pasar kerja. Tekanan itu membuat isu PHK, outsourcing, dan upah layak menjadi semakin mendesak.

“Perayaan May Day secara bersama-sama dan Pak Prabowo hadir, ini adalah wujud kepedulian luar biasa dari pemerintah terhadap pekerja buruh Indonesia,” ujar salah satu pimpinan konfederasi.

Panitia juga meminta seluruh peserta menjaga ketertiban, terutama saat pembagian makan siang dan sembako usai salat Jumat. Pengamanan akan diperketat bersama aparat kepolisian.

Tema May Day 2026 adalah “Solidaritas Tanpa Batas, Tanpa Sekat, Tanpa Perbedaan, dan Berjuang Bersama untuk Kesejahteraan Buruh Indonesia yang Berkeadilan.”

Bagi buruh, tema itu sederhana, tetapi sangat nyata: kerja yang aman, upah yang cukup, dan pulang ke rumah tanpa dihantui ketakutan kehilangan pekerjaan.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

May Day 2026: Prabowo dan Buruh Siapkan Kejutan Besar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Perayaan May Day 2026 dipastikan menjadi salah satu momentum terbesar gerakan buruh tahun ini. Sejumlah konfederasi serikat pekerja menyiapkan kehadiran sekitar 400 ribu massa dalam peringatan Hari Buruh Internasional di Jakarta, Kamis, 1 Mei 2026.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengatakan, seluruh presiden konfederasi buruh akan duduk bersama Presiden Prabowo Subianto di panggung utama. Situasi ini dinilai menjadi sinyal penting bahwa isu kesejahteraan buruh kembali masuk ke pusat perhatian negara.

“Seluruh presiden konfederasi akan bersama Presiden Republik Indonesia di panggung utama. Ini menjadi simbol bahwa perjuangan buruh harus didengar langsung oleh kepala negara,” ujar Andi Gani dalam konferensi pers perayaan May Day 2026 di Jakarta, Rabu (29/04/2026).

Bagi kalangan buruh, May Day bukan sekadar seremoni tahunan. Saya masih ingat, beberapa tahun lalu seorang pekerja pabrik di Bekasi pernah berkata, yang mereka tunggu bukan panggung megah, melainkan keputusan nyata soal upah dan kepastian kerja. Tahun ini, harapan itu terasa lebih besar.

Agenda Besar May Day 2026

Panitia membuka pintu masuk sejak pukul 05.30 WIB melalui dua akses utama dan satu pintu tambahan yang dirahasiakan untuk kepentingan keamanan. Peserta yang berada di area dekat Presiden juga dilarang membawa tas agar pemeriksaan berjalan cepat.

Pengamanan dilakukan ketat. Panitia menegaskan akan bertindak tegas terhadap penyusup atau pihak yang mencoba memprovokasi kerusuhan. Satuan tugas dari berbagai organisasi buruh seperti: Garda Metal, SP KEP, KSPN, hingga Brigade akan bekerja sama dengan Paspampres dan Kepolisian.

Jumlah peserta yang sudah terkonfirmasi mencapai sekitar 400 ribu orang. Sebanyak 211 ribu berasal dari unsur buruh, ditambah komunitas ojek online yang juga menjadi bagian penting dalam agenda tahun ini.

Kejutan Presiden untuk Kesejahteraan Buruh

Andi Gani menyebut Presiden Prabowo dijadwalkan menyampaikan sejumlah pengumuman penting. Salah satunya terkait kesejahteraan pengemudi ojek online, ratifikasi ILO, hingga kebijakan lain yang menyentuh langsung nasib pekerja.

Selain itu, kabar mengenai regulasi outsourcing dan pembentukan Satgas PHK juga diharapkan terbit sebelum perayaan May Day berlangsung. Dua isu ini menjadi perhatian besar karena gelombang efisiensi perusahaan belakangan mulai memicu kecemasan pekerja.

Urutan acara dimulai dari menyanyikan Indonesia Raya, pidato para presiden konfederasi, pidato Presiden Republik Indonesia, lalu ditutup dengan lagu perjuangan Internationale dan lagu kebangsaan lainnya.

Panitia juga menyiapkan lima titik salat Jumat lengkap dengan fasilitas wudu. Acara diperkirakan selesai pukul 17.00 WIB.

Hadiah Khusus dan Pesan Simbolik

Presiden disebut menyiapkan kaus khusus yang desainnya dibuat langsung bersama pimpinan buruh sejak Maret 2026. Selain itu, payung juga disediakan khusus untuk buruh perempuan agar tidak kepanasan selama acara.

Ada pula hadiah tambahan yang akan dibagikan setelah salat Jumat. Panitia menyebut seluruh pembiayaan, mulai dari kaus, panggung, konsumsi hingga fasilitas lainnya, tidak menggunakan APBN.

“Semua murni dari donasi pihak-pihak yang peduli terhadap gerakan buruh. Tidak ada satu rupiah pun dari APBN,” kata Andi Gani.

Tema May Day 2026 sendiri adalah “Solidaritas Tanpa Batas, Tanpa Sekat, Tanpa Perbedaan, dan Berjuang Bersama untuk Kesejahteraan Buruh Indonesia yang Berkeadilan.”

Tema itu terdengar sederhana, tetapi bagi buruh, maknanya selalu sama: bekerja dengan layak, pulang dengan tenang, dan hidup tanpa rasa cemas soal besok.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

APINDO Gandeng Buruh Susun RUU Ketenagakerjaan Lebih Inklusif

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) bersama serikat pekerja sepakat membahas RUU Ketenagakerjaan lebih dulu sebelum masuk ke pemerintah. Kesepakatan itu muncul dalam forum Halal Bihalal di Jakarta, Kamis (9/4), yang juga dihadiri DPR RI dan pemerintah.

Langkah ini ditempuh untuk meredam potensi konflik lama sekaligus memastikan regulasi yang lahir lebih realistis dan bisa dijalankan di lapangan. Pendekatan kolaboratif mulai dilihat sebagai kebutuhan, bukan sekadar opsi.

Dialog Awal Jadi Kunci Bahas RUU Ketenagakerjaan

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menilai forum ini sebagai sinyal positif. Menurut dia, penyusunan kebijakan ketenagakerjaan harus melibatkan banyak pihak sejak awal, bukan setelah draft jadi.

“Dialog sosial yang inklusif penting agar tidak mengulang polemik lama,” ujar Dasco dalam forum tersebut.

Sementara itu, Ketua Umum APINDO Shinta W. Kamdani menegaskan, kesepahaman antara pengusaha dan pekerja menjadi fondasi utama. Tanpa itu, regulasi berisiko mandek di implementasi.

Ia menyebut tekanan global—mulai dari biaya bahan baku hingga logistik—membuat dunia usaha tidak punya banyak ruang untuk salah langkah. Di titik ini, kompromi menjadi kebutuhan praktis.

Saya pernah berbincang dengan seorang manajer pabrik di Bekasi. Ia bilang, perubahan aturan mendadak seringkali lebih mahal dampaknya dibanding kenaikan upah itu sendiri. Ketidakpastian itulah yang coba ditekan lewat dialog awal.

Dampak dan Tantangan: Upah hingga Disrupsi Teknologi

Dari sisi pekerja, Ketua Umum KSPSI Moh. Jumhur Hidayat menyoroti perlunya komunikasi yang setara. Ia menilai selama ini dialog kerap tidak seimbang.

“Reformasi pengupahan, pengawasan ketenagakerjaan, dan peningkatan skill tenaga kerja harus jadi fokus,” kata Jumhur.

Isu disrupsi teknologi juga mulai mengemuka. Otomatisasi dan digitalisasi tak lagi jadi wacana, melainkan realitas yang langsung memengaruhi pasar kerja.

Di lapangan, banyak pekerja yang mulai merasa tertinggal. Seorang teknisi yang saya temui di Karawang pernah bercerita, mesin baru datang lebih cepat daripada pelatihan yang dijanjikan. Gap seperti ini yang dikhawatirkan makin lebar jika regulasi tidak adaptif.

APINDO menilai, dialog intensif bisa menghasilkan RUU Ketenagakerjaan yang tidak hanya adil, tetapi juga mendorong produktivitas. Targetnya sederhana: hubungan industrial yang sehat dan berkelanjutan.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

SPK TKBM Dipersoalkan, APBMI Kalsel Mengadu ke Dirjen Hubla

Duta Nusantara Merdeka | Banjarmasin 

Dewan Pengurus Wilayah Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (DPW APBMI) Kalimantan Selatan (Kalsel) mempersoalkan kewajiban SPK TKBM di Pelabuhan Banjarmasin pada Kamis (19/2/2026)r dan membawa polemik itu ke Kemenhub serta Kadin.

Ketegangan antara pelaku usaha bongkar muat dan koperasi tenaga kerja di Pelabuhan Banjarmasin belum juga mereda. Hasil pertemuan yang difasilitasi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Banjarmasin dinilai belum menjawab keberatan DPW APBMI Kalimantan Selatan.

APBMI Kalsel menyatakan ketidakpuasan atas pembahasan bersama Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Samudera Nusantara. Inti persoalan berada pada kewajiban melampirkan Surat Perintah Kerja (SPK) TKBM saat pengajuan Rencana Kegiatan Bongkar Muat (RKBM).

Keberatan itu berlanjut ke Jakarta. Pada Selasa (24/2/2026), perwakilan APBMI Kalsel, sejumlah Perusahaan Bongkar Muat (PBM), serta pemilik floating crane mendatangi Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut di bawah Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

Mereka dikawal tim kuasa hukum, antara lain Bujino A Salan dan Edy Sucipto. Agenda utamanya meminta penjelasan atas terbitnya Surat Nomor AL.026/1/4/DA/2026 yang dianggap mewajibkan SPK TKBM sebagai syarat tambahan dalam RKBM.

Perdebatan di Dirlala dan Langkah ke Kadin

Pertemuan di Dirlala berlangsung alot. Masing-masing pihak mempertahankan argumentasi mengenai apakah SPK TKBM merupakan kewajiban normatif atau sekadar mekanisme teknis.

APBMI Kalsel menilai ketentuan itu tidak secara eksplisit diatur dalam regulasi yang selama ini menjadi rujukan kegiatan bongkar muat. Sementara pihak lain memandang kewajiban tersebut bagian dari tata kelola ketenagakerjaan pelabuhan.

Sehari berselang, Rabu (25/2/2026), rombongan melanjutkan langkah ke Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Mereka diterima Wakil Ketua Umum Bidang Angkutan, Logistik dan BUMN Benny Soetrisno, WKU Korwil Kalimantan Andi Yuslim Paratiwi, serta WKU Bidang Organisasi Widiyanto Saputro.

Menurut keterangan APBMI Kalsel, seluruh masukan yang disampaikan mendapat perhatian serius. Mereka berharap ada penelaahan ulang agar tidak terjadi penafsiran berbeda yang berujung pada gangguan operasional.

FSPTI-KSPSI: Regulasi Masih Berlaku

Sikap berbeda disampaikan Ketua Federasi Serikat Pekerja Transportasi Indonesia Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Muhammad Syahdan Banna. Ia menyayangkan pernyataan APBMI Kalsel yang dinilainya tidak berpijak pada regulasi pelabuhan yang masih berlaku.

Syahdan merujuk sejumlah dasar hukum. Di antaranya Undang-Undang Nomor 25 tentang Perkoperasian yang mengatur ruang usaha koperasi dalam satu wilayah, Peraturan Pemerintah Nomor 7, Permenkop Nomor 6, serta SKB dua Dirjen satu Deputi yang menurutnya hingga kini belum dicabut, khususnya Pasal 8.

Menurut dia, ketentuan tersebut menjadi landasan pelaksanaan kegiatan ship to ship (STS) di wilayah pelabuhan. Karena itu, ia meminta seluruh serikat pekerja di Kalimantan Selatan menjaga kondusivitas dan kelancaran arus bongkar muat.

FSPTI-KSPSI juga menyatakan dukungan terhadap surat yang dipersoalkan. Syahdan menegaskan, bila ketentuan tersebut tidak dijalankan, serikat pekerja akan mengambil langkah sesuai aturan yang berlaku.

Ia turut meminta Kadin daerah tidak menerima laporan sepihak. Konfirmasi kepada seluruh pihak terkait dinilai penting agar persoalan tidak berkembang menjadi konflik terbuka yang merugikan aktivitas pelabuhan.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Ristadi: Reformasi Jaminan Sosial Harus Libatkan Buruh Secara Aktif

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Sepuluh konfederasi serikat pekerja mendeklarasikan komitmen bersama mendorong reformasi sistem jaminan sosial nasional (SJSN) di Jakarta, Kamis (26/2/2026), demi mewujudkan perlindungan menyeluruh bagi seluruh buruh.

Angka-angka dalam laporan pengelolaan program (LPP) 2024 menunjukkan kontradiksi yang tajam. Meski dana kelolaan BPJS Ketenagakerjaan menembus Rp791,66 triliun, jangkauan perlindungannya justru masih jauh dari ideal.

Data menunjukkan kepesertaan pekerja penerima upah pada program jaminan pensiun hanya berkisar 14,9 juta orang. Angka ini cuma mewakili 10,2 persen dari total 145,7 juta penduduk bekerja di Indonesia.

Ketimpangan Perlindungan Sektor Informal

Kondisi lebih memprihatinkan terlihat pada kelompok rentan. Pekerja bukan penerima upah, pekerja migran, hingga pekerja perempuan masih minim sentuhan proteksi negara.

Hingga saat ini, peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan secara total baru mencapai 31 persen. Di sektor informal atau bukan penerima upah, angkanya bahkan lebih kecil lagi, yakni hanya 6,8 persen.

Capaian ini berada jauh di bawah standar minimum yang ditetapkan International Labour Organization (ILO) sebesar 50 persen. Realita inilah yang memicu dialog intensif antara serikat buruh dan ILO sejak pertengahan 2025.

Strategi Regulasi dan Partisipasi Buruh

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN), Ristadi, menegaskan bahwa perubahan regulasi kini menjadi harga mati. Langkah taktis pun disiapkan melalui inisiasi perubahan regulasi lewat DPD RI.

"Pintu masuk melalui DPD dianggap lebih memudahkan untuk mendapatkan dukungan sebelum nantinya dibahas dalam Prolegnas di DPR," ujar Ristadi usai deklarasi di Jakarta.

Ristadi menyadari jalan menuju reformasi ini tidak akan mulus. Pihak pengusaha diprediksi bakal memberikan resistensi, terutama terkait konsekuensi finansial jika ada kenaikan iuran untuk meningkatkan manfaat jaminan.

Namun, ia menekankan pentingnya pelibatan buruh secara aktif sejak awal. Belajar dari pengalaman sebelumnya, komunikasi yang buntu hanya akan berujung pada aksi massa besar-besaran yang tidak produktif bagi iklim investasi.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

 

Read More

Elly Rosita: Serikat Buruh Desak Pemerintah Perluas Cakupan SJSN ke Sektor Rentan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Sepuluh Konfederasi serikat buruh mendeklarasikan komitmen reformasi Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) di Jakarta, Kamis (26/2/2026), demi memperluas akses perlindungan bagi seluruh kategori pekerja.

Dua dekade berjalan, skema jaminan sosial nasional dianggap masih menyisakan celah besar. Perlindungan yang ada saat ini dinilai masih bersifat eksklusif bagi sektor formal, sementara jutaan pekerja informal dan kelompok rentan seolah terabaikan dari sistem.

Evaluasi 20 Tahun SJSN: Menambal Kesenjangan Perlindungan

Langkah ini ditegaskan dalam "Deklarasi Konfederasi Serikat Buruh: Komitmen Bersama untuk Reformasi Sistem Jaminan Sosial di Indonesia". Forum ini menjadi titik balik konsolidasi sikap para aktivis pekerja di ibu kota.

Presiden KSBSI, Elly Rosita Silaban, mengakui ada kemajuan sejak SJSN lahir. Enam program utama, mulai dari JKN hingga Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), memang telah menjadi fondasi jaring pengaman nasional.

Namun, Elly memberi catatan tebal pada aspek inklusivitas. Kepesertaan hingga saat ini masih didominasi oleh pekerja penerima upah (formal), sedangkan pekerja mandiri atau informal belum terjangkau secara optimal.

Kesenjangan ini dianggap ironis. Sebab, filosofi dasar SJSN adalah perlindungan universal bagi seluruh rakyat, namun dalam praktiknya, mereka yang berada di lapis terbawah justru paling sulit mengaksesnya.

Mendorong Perluasan Cakupan bagi Pekerja Platform dan Maritim

Arah reformasi ini jelas: memperlebar pintu kepesertaan. Fokus utamanya menyasar kelompok berisiko tinggi namun minim proteksi, seperti pekerja maritim, perikanan, pekerja migran, hingga pengemudi ojek daring.

Kelompok pekerja platform digital seperti kurir dan driver ojol menjadi sorotan khusus. Meski jam kerja dan risiko kecelakaan mereka tinggi, status kemitraan seringkali menjadi hambatan untuk mendapatkan jaminan sosial berkelanjutan.

Penyusunan rekomendasi ini bukan langkah instan. Prosesnya telah difasilitasi oleh International Labour Organization (ILO) melalui rangkaian dialog tripartit yang intensif sejak Juli 2025 lalu.

Dokumen rekomendasi ini nantinya akan disorongkan ke meja pemerintah, DPR, hingga Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN). Harapannya, poin-poin tersebut menjadi rujukan utama dalam penyempurnaan regulasi atau revisi UU SJSN.

Bagi serikat buruh, deklarasi ini bukan sekadar seremoni. Ini adalah mandat untuk memastikan bahwa jaminan sosial tidak lagi melihat status kontrak, melainkan hak dasar setiap manusia yang bekerja di tanah air.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

 

Read More

Dewan Buruh Pelabuhan Indonesia Dideklarasikan, Soroti Peran Strategis Pelabuhan dan HAM

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu dan Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia mendeklarasikan Dewan Buruh Pelabuhan Indonesia di Jakarta, Kamis (12/2/2026).

Deklarasi Dewan Buruh Pelabuhan Indonesia menegaskan posisi buruh sebagai tulang punggung logistik nasional, sekaligus menguatkan agenda kesejahteraan dan kepatuhan HAM di sektor maritim.

Deklarasi digelar dalam rangka memperkokoh nilai Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia melalui konsolidasi buruh pelabuhan.

Forum tersebut juga menegaskan peran strategis pekerja pelabuhan sebagai backbone logistik nasional sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto menuju Indonesia Emas 2045.

Ketua Harian Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Djusmani HI, menyampaikan pelabuhan hidup karena bakti dan pengorbanan buruh.

Menurut dia, pembahasan tentang pelabuhan tidak dapat dilepaskan dari peran manusia di dalamnya, yakni buruh pelabuhan.

“Hari ini kita menancapkan cita-cita agar pelabuhan tumbuh dan buruhnya sejahtera,” ujar Djusmani dalam sambutannya.

Ketua Umum Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia, Dodi Nurdiana, menyatakan komitmen mendukung pembentukan Dewan Buruh Pelabuhan Indonesia.

Ia berharap wadah baru tersebut membawa manfaat nyata bagi pekerja pelabuhan di seluruh Indonesia.

Deklarasi ini dihadiri perwakilan federasi buruh transportasi, tenaga kerja bongkar muat, serikat buruh maritim, serta unsur pekerja lainnya.

Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, Mugianto, menyampaikan apresiasi atas terbentuknya Dewan Buruh Pelabuhan Indonesia.

Ia menilai situasi gerakan buruh saat ini berbeda dibanding era 1990-an, ketika peringatan Hari Buruh kerap mendapat tekanan.

Menurut Mugianto, pada pemerintahan saat ini buruh memperoleh pengakuan lebih luas, termasuk kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan May Day 2025 di Monas.

Ia menyebut langkah tersebut sebagai bentuk rekognisi negara terhadap kontribusi kaum buruh dalam pembangunan.

“Buruh adalah mitra pemerintah dan salah satu pilar penentu kesejahteraan rakyat,” katanya.

Mugianto juga mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menyiapkan Peraturan Presiden tentang kepatuhan HAM pelaku usaha.

Regulasi tersebut mengatur penilaian kepatuhan perusahaan terhadap prinsip bisnis dan hak asasi manusia, termasuk mekanisme human rights due diligence.

Kebijakan ini, menurut dia, menjadi bagian dari persyaratan Indonesia untuk bergabung secara penuh dalam OECD.

Seluruh perusahaan, termasuk BUMN, akan didorong memenuhi standar HAM sejak tahap pendirian, operasional, hingga pascaoperasi.

Aspek yang dinilai mencakup upah, keselamatan kerja, hak normatif pekerja, hingga dampak lingkungan dan pemulihan bagi masyarakat terdampak.

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu dalam kesempatan itu menegaskan pelabuhan merupakan lokomotif ekonomi nasional.

Ia menilai tidak ada negara maju tanpa pelabuhan yang kuat dan pekerja yang sejahtera.

Karena itu, pembentukan Dewan Buruh Pelabuhan Indonesia disebut sebagai simbol konsolidasi perjuangan sektor maritim.

Menurutnya, target pertumbuhan ekonomi nasional tidak akan tercapai tanpa sistem pelabuhan yang efisien dan tenaga kerja yang terlindungi.

Ia juga mendorong pengusaha dan pengelola pelabuhan memastikan kesejahteraan buruh sebagai indikator keberhasilan perusahaan.

Dalam forum tersebut, disampaikan pula aspirasi agar tenaga kerja alih daya di sektor pelabuhan mendapat peluang menjadi pegawai organik.

Gagasan itu dipandang sejalan dengan prinsip penghormatan terhadap hak dasar pekerja.

Deklarasi Dewan Buruh Pelabuhan Indonesia diharapkan menjadi wadah perjuangan kolektif pekerja maritim.

Para peserta menutup kegiatan dengan seruan solidaritas, menegaskan komitmen bersama memperjuangkan kesejahteraan buruh dan penguatan sektor pelabuhan nasional.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Menase Degei: Papua Tengah Akan Jadi Ikon Kemenangan Buruh 2029

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Wakil Ketua I Exco Partai Buruh Papua Tengah, Menase Ugedi Degei, menghadiri Kongres Partai Buruh di Jakarta, membawa pesan konsolidasi besar dan perlawanan bagi kepentingan rakyat kecil.

Menase menyampaikan sikap resmi partai terkait agenda reformasi nasional. Ia menegaskan dukungan penuh terhadap Presiden Partai Buruh Said Iqbal, sekaligus komitmen memperluas basis perjuangan buruh dan masyarakat adat.

Kongres berlangsung di Jakarta, Kamis, 22 Januari 2026. Menase hadir mewakili Exco Papua Tengah. Agenda membahas arah partai, sikap politik nasional, serta strategi pemenangan Pemilu 2029.

Ia menegaskan Papua Tengah ditargetkan menjadi ikon kemenangan Partai Buruh. Konsolidasi akan digerakkan dari delapan kabupaten hingga kampung, RT, dan RW, melibatkan komunitas adat serta serikat pekerja.

Menurut Menase, sinergi dengan organisasi adat penting agar suara rakyat kecil tersalurkan. “Partai Buruh hadir membuka ruang bicara, memperjuangkan hak buruh, petani, dan masyarakat adat,” ujarnya usai kongres.

Partai Buruh Papua Tengah juga menolak tegas upah murah dan Proyek Strategis Nasional yang dinilai melemahkan otonomi khusus. Kebijakan tersebut dianggap menutup ruang demokrasi dan memperlebar ketimpangan sosial.

Menase menuntut investigasi perusahaan di Papua. Ia menilai kehadiran investor kerap memicu konflik sosial, sementara upah rendah tak sebanding dengan tingginya biaya hidup masyarakat Papua Tengah.

“Kalau gaji tetap rendah, untuk apa perusahaan masuk Papua?” kata Menase. Ia menekankan pentingnya keadilan ekonomi agar pembangunan benar-benar membawa kesejahteraan, bukan sekadar angka investasi.

Target politik pun dipasang berani. Partai Buruh Papua Tengah membidik 20 hingga 50 kursi legislatif. Pendidikan politik akan digencarkan agar masyarakat paham hak demokrasi dan berani bersuara.

Menase memastikan konsolidasi berjalan masif pascakongres. Partai Buruh, katanya, akan terus berada di belakang rakyat kecil, mengawal kebutuhan mereka, sekaligus menjaga marwah demokrasi.

Di tengah dinamika politik nasional, langkah Partai Buruh Papua Tengah menjadi penanda bahwa suara akar rumput masih hidup dan siap menentukan arah masa depan.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Presiden ASPEK: Upah Layak Bukan Beban, Tapi Investasi Bangsa

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Presiden Konfederasi ASPEK Indonesia Muhamad Rusdi menegaskan kebijakan upah layak adalah pernyataan keberpihakan negara terhadap buruh dan fondasi kebangkitan ekonomi berkelanjutan.

Presiden Konfederasi ASPEK Indonesia Muhamad Rusdi menyampaikan sikap reflektif sekaligus optimistis terhadap kebijakan terbaru Pemerintah terkait skema perhitungan kenaikan upah minimum nasional.

Menurut ASPEK Indonesia, kebijakan pengupahan bukan sekadar rumusan teknis atau kompromi angka, melainkan pilihan politik negara tentang arah pembangunan, manusia sebagai pusat, atau sekadar efisiensi biaya.

Pernyataan tersebut disampaikan Rusdi dalam keterangan tertulis, Kamis (18/22/2025), menyikapi penetapan rentang indeks alfa 0,5–0,9 dengan proyeksi kenaikan upah minimum 5,2 hingga 7,3 persen.

ASPEK Indonesia menilai kebijakan ini sebagai sinyal perubahan arah pengupahan nasional, setelah bertahun-tahun terjebak pada indeks alfa rendah yang melemahkan daya beli buruh.

“Upah layak adalah jalan keluar dari krisis dan fondasi kebangkitan bangsa,” ujar Rusdi, menegaskan tidak mungkin ada pertumbuhan ekonomi sehat tanpa pekerja yang hidup bermartabat.

Ia menjelaskan ketika upah gagal memenuhi kebutuhan hidup riil, konsumsi rumah tangga melemah, usaha kecil tersendat, dan ekonomi nasional kehilangan motor penggeraknya.

Sebaliknya, Rusdi menilai upah layak merupakan investasi sosial dan ekonomi yang menggerakkan konsumsi domestik, meningkatkan produktivitas, menjaga stabilitas sosial, serta menciptakan pertumbuhan inklusif.

ASPEK Indonesia memandang kebijakan baru ini sebagai koreksi atas praktik politik upah murah masa lalu, yang mengunci kesejahteraan buruh demi stabilitas semu.

Rusdi menyebut masuknya variabel inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta dibukanya ruang upah sektoral menunjukkan keseriusan Presiden Prabowo Subianto dan Menaker Prof Yassierli mendengar aspirasi pekerja.

ASPEK juga menekankan pentingnya penguatan peran pemerintah daerah dan Dewan Pengupahan sebagai ruang dialog sosial agar kebijakan upah lahir dari realitas hidup buruh di daerah.

Mengacu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168, ASPEK menegaskan upah minimum wajib mencerminkan kebutuhan hidup layak melalui survei KHL yang objektif, rutin, dan transparan.

ASPEK Indonesia menilai reformasi pengupahan harus dilanjutkan melalui undang-undang ketenagakerjaan baru yang berkeadilan, mengakhiri praktik upah murah secara struktural dan berkelanjutan.

ASPEK Indonesia optimistis, dengan keberanian politik dan keberpihakan jelas, reformasi pengupahan dapat menjadi fondasi ekonomi kuat, masyarakat stabil, dan masa depan bangsa berkeadilan.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Menaker Soroti Risiko Pekerja di Era Teknologi pada Kongres ASPEK 2025

Duta Nusantara Merdeka | Bogor 

Kongres Konfederasi ASPEK Indonesia resmi membuka Kongres Raya I di Bogor, Selasa 25 November 2025, membahas urgensi jaminan sosial dan perlindungan pekerja nasional.

Acara ini menjadi forum strategis serikat pekerja untuk merumuskan arah gerakan baru menghadapi ketidakpastian kerja, perubahan industri, serta meningkatnya risiko keselamatan di berbagai sektor ekonomi Indonesia.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pemerintah tengah memperluas pemberdayaan pekerja melalui pelatihan, sertifikasi, dan program peningkatan kompetensi yang disiapkan agar tenaga kerja mampu menghadapi disrupsi teknologi.

la mengungkapkan pemerintah telah menyiapkan balai pelatihan di seluruh Indonesia untuk mendukung sertifikasi kompetensi, vokasi modern, peningkatan produktivitas, serta percepatan adaptasi pekerja menghadapi perubahan industri.

Yassierli menyebut transformasi balai pelatihan menjadi pusat peningkatan produktivitas merupakan langkah penting menghadapi otomatisasi, sekaligus memperluas akses pelatihan bagi pekerja lintas sektor agar tidak tertinggal.

la mendorong serikat pekerja membentuk kelompok internal yang mampu memperkuat posisi tawar pekerja, sekaligus berkolaborasi dengan pemerintah sebagai mitra memperkuat perlindungan ketenagakerjaan jangka panjang.

Menurutnya, peningkatan produktivitas perusahaan hingga tiga puluh persen dapat membuka ruang kenaikan upah berkelanjutan, sehingga pekerja menikmati manfaat langsung dari pertumbuhan industri nasional.

Yassierli memastikan formula pengupahan kembali mengikuti amanat undang-undang, dengan kewenangan Dewan Pengupahan provinsi memastikan keadilan bagi pekerja dan keberlanjutan usaha perusahaan.

la menekankan pentingnya komitmen seluruh pihak memastikan perlindungan pekerja tetap menjadi prioritas utama dalam menghadapi tantangan industri masa depan yang semakin kompetitif.

Dengan kolaborasi menyeluruh antara serikat pekerja, pemerintah, dan perusahaan, Kongres ASPEK 2025 diharapkan melahirkan rekomendasi strategis yang memperkuat kesejahteraan pekerja Indonesia.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Said Iqbal Bongkar Fakta Baru Penetapan Marsinah sebagai Pahlawan Nasional

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh menggelar seminar bertema "Kobarkan Semangat Kepahlawanan Marsinah" di Jakarta, Rabu (12/11/2025), membahas upah dan RUU PPRT.

Koalisi Serikat Pekerja-Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia mengungkap peran panjang advokasi penetapan Marsinah sebagai Pahlawan Nasional pada peringatan Hari Pahlawan 2025.

Presiden KSPI dan Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menegaskan penetapan Marsinah bukan milik satu kelompok, melainkan perjuangan bersama seluruh serikat buruh di Indonesia sejak dua tahun lalu.

Menurut Iqbal, Partai Buruh sudah menginisiasi simbol perjuangan Marsinah di Gedung Usmar Ismail, termasuk mengundang keluarga dan menggelar kampanye nasional lintas serikat.

Iqbal juga memaparkan momen personal saat membicarakan Marsinah langsung dengan Presiden Prabowo pada peringatan Hari Buruh 1 Mei, meminta penetapan resmi pahlawan nasional.

Prabowo disebut menyetujui usulan itu setelah mendengar alasan moral dan kemanusiaan tentang keberanian Marsinah sebagai perempuan pekerja miskin yang menolak penindasan.

Penetapan Marsinah dinilai penting sebagai simbol perlawanan buruh terhadap kekerasan negara, sekaligus penghargaan terhadap pekerja perempuan yang menjadi korban pelanggaran HAM masa lalu.

Dalam seminar tersebut, KSPI dan KSP-PB juga mendesak pemerintah memenuhi janji pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga maksimal tiga bulan setelah pelantikan kabinet.

Mayoritas pekerja rumah tangga adalah perempuan, sehingga Partai Buruh menilai RUU tersebut menjadi wujud keberpihakan negara terhadap pekerja informal dan kelompok rentan.

Koalisi buruh juga mengkritik usulan pemerintah yang memakai "indeks tertentu" dalam skema kenaikan Upah Minimum 2026 yang hanya berada pada kisaran 0,2-0,7 persen.

KSPSI menuntut kenaikan UM 2026 pada rentang 8,5 hingga 10,5 persen, mengikuti inflasi, daya beli, dan pertumbuhan ekonomi sebagaimana kebijakan tahun sebelumnya.

Iqbal menyebut upah yang layak adalah Instrumen memulihkan daya beli dan menjaga pertumbuhan, karena buruh adalah konsumsi domestik terbesar penopang ekonomi nasional.

Koalisi juga meminta kepala daerah memiliki keberanian menetapkan upah minimum lebih tinggi, termasuk upah sektoral, sesuai karakter industri daerah masing-masing.

Pada akhir acara, Iqbal menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo atas penetapan Marsinah sebagai Pahlawan Nasional, sekaligus meminta janji politik tidak berhenti sebagai seremoni.

Semangat kepahlawanan Marsinah diharapkan menjadi inspirasi perjuangan buruh modern yang menolak kekerasan, memperjuangkan upah layak, dan menjadikan perempuan pekerja setara di mata negara.

Seminar ini menegaskan perjuangan buruh belum selesai: pengakuan negara harus diikuti keadilan ekonomi, perlindungan hukum, dan keberpihakan nyata terhadap pekerja Indonesia.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More