APKOMINDO Bongkar Dugaan Rekayasa Hukum di PTUN Jakarta

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Dewan Pimpinan Pusat APKOMINDO resmi melayangkan surat kepada pimpinan Mahkamah Agung dan Bawas MA terkait dugaan rekayasa hukum sistematis dalam perkara PTUN Jakarta.

Surat bernomor 085/DPP-APKOMINDO/IX/2025 dan 086/DPP-APKOMINDO/IX/2025 itu menyoroti dugaan pemalsuan dokumen serta upaya menyesatkan peradilan oleh kuasa hukum penggugat.

"Bukti kontradiksi mutlak ditemukan dalam dokumen yang diajukan kuasa hukum Kula Mitra Law Firm," ujar Ketua Umum APKOMINDO, Ir. Soegiharto Santoso alias Hoky, Jumat (19/09/2025).

Dalam gugatan PTUN, mereka menyebut Munaslub 2015 mengangkat Rudy Dermawan Muliadi sebagai ketua umum, sementara di memori kasasi versi berbeda dinyatakan.

Lebih mengejutkan, Akta Notaris No. 55 yang dijadikan bukti justru sama sekali tidak mencatat proses pemilihan pengurus maupun susunan kepemimpinan baru APKOMINDO.

Hoky menilai hal ini bukan sekadar kelalaian, melainkan indikasi obstruction of justice yang sangat serius, merusak etik profesi dan integritas hukum nasional.

Kuasa hukum penggugat enggan menjawab pertanyaan wartawan soal kontradiksi tersebut. Beberapa kali hadir di persidangan PTUN, mereka memilih bungkam tanpa klarifikasi.

Hoky menyoroti sembilan kemenangan beruntun yang diperoleh penggugat di semua tingkatan peradilan, meski fakta dasarnya dianggap kontradiktif dan tidak memiliki bukti primer.

Ironisnya, laporan pemalsuan dokumen yang diajukan Hoky sejak 2020 hingga kini mandek. Tercatat sepuluh laporan polisi masih tertahan di tahap penyelidikan.

Sebaliknya, Hoky sendiri pernah dikriminalisasi melalui laporan pada 2016 dan langsung ditetapkan tersangka dalam tiga bulan, meski akhirnya terbukti tidak bersalah.

Ia menilai ketimpangan perlakuan hukum ini sebagai potret nyata persoalan integritas penegakan hukum yang perlu segera dikoreksi oleh lembaga peradilan.

Menghadapi sidang lanjutan 23 September mendatang, Hoky akan meminta izin mengajukan pertanyaan langsung kepada kuasa hukum Kula Mitra Law Firm di persidangan.

Hoky mendesak pimpinan MA dan Bawas MA memeriksa kembali sembilan perkara yang dimenangkan penggugat, sekaligus membuka transparansi kepada publik terkait langkah koreksi.

Ia juga meminta Majelis Hakim PTUN Jakarta memberi kesempatan pihak tergugat intervensi untuk menguji kebenaran langsung dari pihak kuasa hukum penggugat.

Hoky menutup pernyataannya dengan harapan seluruh pemangku kepentingan, termasuk insan pers, bersinergi menjaga marwah peradilan dan menegakkan kembali prinsip keadilan Indonesia.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Anggaran Publikasi Jadi Penopang Integritas Mahkamah Agung dan Peradilan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Peran anggaran publikasi dinilai semakin vital bagi Mahkamah Agung (MA) dalam memperkuat integritas peradilan. Dana publikasi menjadi jembatan transparansi sekaligus sarana membangun kepercayaan publik terhadap lembaga yudikatif.

Ketersediaan anggaran publikasi memungkinkan MA menyampaikan kinerja secara terbuka. Transparansi ini mengikis keraguan publik dan menegaskan komitmen lembaga peradilan terhadap prinsip akuntabilitas.

Masyarakat harus percaya bahwa MA bebas dari korupsi, nepotisme, maupun intervensi eksternal. Publikasi yang memadai menjadi salah satu langkah strategis meneguhkan citra bersih peradilan RI.

Dengan dukungan anggaran, MA bisa mempublikasikan putusan secara cepat melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Langkah ini menutup ruang spekulasi sekaligus membuka akses publik terhadap konsistensi hukum.

Selain putusan, publikasi juga menjadi sarana efektif menyosialisasikan reformasi birokrasi, program pencegahan korupsi, dan implementasi Zona Integritas yang kini dijalankan di berbagai pengadilan.

Laporan tahunan MA juga bergantung pada dukungan publikasi. Melalui laporan kinerja transparan, publik dapat melihat data perkara, penggunaan anggaran, hingga capaian reformasi peradilan.

Namun, integritas tidak berdiri di atas publikasi semata. Faktor lain turut menjadi fondasi, termasuk kode etik dan mekanisme pengawasan internal serta peran Komisi Yudisial (KY) dalam menindak pelanggaran.

Sistem rekrutmen dan promosi objektif juga penting untuk memastikan hakim serta aparatur dipilih berdasarkan kompetensi, bukan koneksi atau gratifikasi. Hal ini memperkuat profesionalisme lembaga.

Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi pilar utama. Ketua MA berkali-kali menekankan integritas sebagai aset paling berharga bagi dunia peradilan.

Singkatnya, anggaran publikasi adalah penunjang, bukan satu-satunya. Integritas harus tumbuh dari komitmen internal, sistem yang kokoh, dan SDM yang berintegritas.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Maruarar Sirait Janji Bangun Perumahan Hakim dan Pegawai Pengadilan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Di sela kunjungan kerja ke Kota Parepare, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menegaskan komitmen pemerintah meningkatkan kesejahteraan aparatur peradilan melalui pembangunan perumahan khusus.

Pernyataan itu disampaikan saat penyerahan rumah subsidi di Perumahan Grand Sulawesi, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Jumat (12/09/2025), disaksikan jajaran pemerintah daerah.

Maruarar Sirait menuturkan program pembangunan ini merupakan tindak lanjut kerja sama antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA).

Nantinya, perumahan hakim dan pegawai pengadilan akan dibangun bertahap. Hasilnya sepenuhnya diserahkan kepada Mahkamah Agung untuk pengelolaan serta penentuan prioritas kebutuhan.

Sementara itu, Kementerian Perumahan bertanggung jawab atas aspek teknis, mulai dari perencanaan, desain arsitektur, hingga pembangunan fisik rumah yang layak dan berkualitas.

“Saya sudah bertemu Ketua Mahkamah Agung. Kita bangun rumah hakim dan pegawai pengadilan, semua kebutuhan kita perhatikan,” kata Maruarar kepada DANDAPALA.

Tahapan pembangunan akan disesuaikan dengan skala prioritas Mahkamah Agung. Sebab, lembaga yudikatif ini yang paling memahami kondisi nyata aparatur di daerah.

Pendekatan itu memastikan program perumahan hakim dan pegawai pengadilan tepat sasaran sesuai urgensi, persebaran geografis, dan tingkat kebutuhan lapangan masing-masing daerah.

Mahkamah Agung juga diharapkan memetakan aspek teknis serta administratif lebih rinci, termasuk ketersediaan lahan, infrastruktur pendukung, dan jumlah aparatur membutuhkan rumah.

Kolaborasi eksekutif-yudikatif ini menjadi bukti nyata sinergi pemerintah menghadirkan hunian layak aparatur peradilan, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik sektor hukum nasional.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Skandal Hukum APKOMINDO Terbongkar, Bukti Rekayasa Dokumen di PTUN

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

DPP APKOMINDO sah periode 2023–2028, dipimpin Soegiharto Santoso dan Puguh Kuswanto, resmi ajukan 22 bukti ke PTUN Jakarta pada Selasa (9/9/ 2025), dalam perkara Nomor 212/G/2025/PTUN.JKT.

Sidang dipimpin Majelis Hakim Ridwan Akhir SH., MH., didampingi Gugum Surya Gumilar SH., MH., Haristov Aszadha SH., serta Tri Bhakti Adi SH., MH. sebagai Panitera Pengganti.

Bukti memperkuat keabsahan SK Kemenkumham No. AHU-0000923.AH.01.08.Tahun 2024, sekaligus membongkar rekayasa hukum, manipulasi dokumen, dan kontradiksi fatal pihak penggugat.

Fakta menunjukkan gugatan telah berlangsung 12 tahun dengan total 24 perkara, termasuk perdata, pidana, hingga hak cipta, yang sebagian besar sudah inkracht.

Salah satu bukti krusial adalah Putusan Kasasi MA No. 483 K/TUN/2016 yang menolak kasasi Sonny Franslay, sekaligus menegaskan keabsahan SK Kemenkumham.

Soegiharto Santoso menyebut gugatan terbaru jelas tidak memiliki dasar hukum, bahkan merupakan penyalahgunaan proses peradilan yang berulang sejak 2013 lalu.

Kontradiksi paling mencolok muncul pada klaim Munaslub 2 Februari 2015, di mana versi susunan kepengurusan berbeda justru dibuat firma hukum yang sama.

Firma hukum Filipus Arya Sembadastyo dkk terbukti menghasilkan dua versi dokumen berbeda, jelas melanggar etika hukum dan berpotensi menyesatkan pengadilan.

Sekjen APKOMINDO Puguh Kuswanto menyebut fenomena ini sebagai skandal hukum yang memalukan, merusak integritas peradilan, serta mempermalukan profesi advokat.

Kemenkumham melalui dupliknya menegaskan PTUN tidak berwenang mengadili dualisme organisasi, penggugat tak punya legal standing, dan SK diterbitkan sah secara administratif.

Soegiharto menambahkan pihaknya sudah melaporkan dugaan rekayasa dokumen ke kepolisian agar diproses hukum, demi menjaga martabat peradilan di Indonesia.

DPP APKOMINDO juga mengapresiasi tim kuasa hukum Kemenkumham atas ketegasan dan argumentasi profesional, yang semakin menguatkan posisi kepengurusan sah organisasi.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Prof Paiman Capai Perdamaian Sebagian di PN Jakarta Pusat Soal Gugatan Ijazah Palsu

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berhasil mendamaikan gugatan Prof Paiman terhadap Bambang Suryadi Bitor dan Prof Hermanto dalam perkara kontroversial dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi.

Perdamaian tercapai berkat peran mediator hakim PN Jakpus, Harika Nova Yeri, serta bantuan mediator nonhakim KRAT Agus Susanto yang turut menengahi proses dialog.

Kesepakatan damai terjadi setelah Bambang Suryadi dan Prof Hermanto bersedia meminta maaf kepada Prof Paiman. Hal itu disampaikan resmi dalam sidang pada Rabu (03/09).

Berdasarkan catatan Dandapala, perkara ini terdaftar dengan nomor 456/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Pst. Namun, perdamaian hanya tercapai sebagian antara para pihak bersengketa.

Sementara itu, gugatan Prof Paiman terhadap Roy Suryo, Eggi Sudjana, Dr Tifa, Kurnia Tri Royani, dan Rismon Sianipar tidak menemukan titik temu perdamaian.

Prof Paiman berencana melanjutkan gugatan terhadap mereka. Ia menegaskan akan menempuh jalur hukum untuk menuntut pemulihan nama baik dan kerugian materiil.

Dalam petitumnya, Prof Paiman meminta pengadilan menyatakan para tergugat melakukan perbuatan melawan hukum serta menuntut ganti rugi materiil sebesar Rp750 juta.

Selain itu, Paiman juga menuntut ganti rugi immateriil Rp750 juta, pemulihan nama baik di media cetak dan berita negara, serta pembayaran biaya perkara.

Ia juga menuntut para tergugat membayar uang paksa Rp1 juta per hari jika lalai memenuhi putusan. Permintaan ini dianggap penting demi kepastian hukum.

Tak hanya itu, petitum juga meminta agar putusan bersifat serta merta, meski masih ada upaya hukum banding, kasasi, atau perlawanan dari pihak tergugat.

Kasus ini menarik perhatian publik karena menyangkut isu sensitif dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi, yang sebelumnya ramai diperdebatkan di ruang publik nasional.

Dengan tercapainya perdamaian sebagian, PN Jakarta Pusat dinilai berhasil menunjukkan peran penting mediasi sebagai instrumen efektif dalam penyelesaian sengketa perdata.

Langkah ini diharapkan menjadi contoh bahwa konflik hukum bernuansa politik sekalipun tetap bisa diselesaikan dengan musyawarah, tanpa harus berlarut di persidangan.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Hukuman Lisa Rachmat Diperberat, Vonis 14 Tahun Gegerkan Publik

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta resmi memperberat vonis pengacara Lisa Rachmat. Hukuman penjara yang sebelumnya 11 tahun kini ditingkatkan menjadi 14 tahun penjara.

Putusan banding tersebut tercantum dalam amar perkara yang dipimpin hakim Teguh Harianto dengan anggota Budi Susilo dan Hotma Maya Marbun.

Selain hukuman penjara, Lisa juga dijatuhi denda Rp750 juta. Jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan selama enam bulan.

Putusan banding ini dibacakan dalam sidang terbuka pada Kamis, 28 Agustus 2025, dan diunggah melalui situs resmi PT Jakarta pada Senin, 1 September 2025.

Majelis hakim banding menilai putusan Pengadilan Tipikor Jakarta sebelumnya terlalu ringan, tidak menimbulkan efek jera, dan belum mencerminkan semangat pemberantasan korupsi.

Menurut hakim, vonis tingkat pertama dianggap tidak sebanding dengan dampak serius kasus suap yang mencoreng integritas hukum dan keadilan publik di Indonesia.

Lisa terbukti memberikan suap serta melakukan permufakatan jahat demi meloloskan vonis bebas bagi Ronald Tannur dalam kasus kematian Dini Sera Afrianti.

Kasus ini menimbulkan sorotan luas, karena dinilai menunjukkan betapa rentannya praktik peradilan terhadap intervensi suap dan kepentingan politik.

Dengan putusan ini, publik berharap peradilan Indonesia semakin tegas dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku korupsi tanpa pandang bulu.

Kasus Lisa Rachmat juga menjadi pengingat serius bahwa praktik suap hanya memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum di tanah air.

Vonis 14 tahun yang dijatuhkan majelis hakim PT Jakarta menjadi pesan keras bahwa upaya kotor dalam mengutak-atik hukum tidak akan ditoleransi.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Refleksi 8 Dekade Mahkamah Agung sebagai Penjaga Keadilan dan Integritas Konstitusi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

19 Agustus adalah merupakan hari berdirinya Mahkamah Agung (MA). Sebagai lembaga peradilan tertinggi yang menjaga tegaknya hukum, keadilan, dan marwah konstitusi.

Delapan dekade perjalanan MA bukanlah perjalanan singkat. Institusi ini menghadapi ujian berat, tekanan politik, hingga tantangan integritas yang menguji kokoh tidaknya fondasi peradilan.

Seperti manusia berusia lanjut, delapan dekade berarti pengalaman panjang. Dalam rentang waktu itu, MA memberikan kontribusi nyata menjaga supremasi hukum dan melindungi hak rakyat.

Di ujung toga hakim, rakyat menitipkan harapan besar. Keadilan harus dirawat, ditegakkan, dan dijaga agar rasa aman tetap menyertai masyarakat Indonesia.

Di balik toga dan palu sidang, tersimpan makna mendalam. Palu hakim bukan sekadar simbol, melainkan representasi kekuasaan kehakiman yang independen, netral, serta berlandaskan nurani keadilan.

Ketukan palu menjadi legitimasi hukum yang mengikat seluruh warga negara. Di sanalah kepercayaan publik terhadap MA dan integritas lembaga peradilan dipertaruhkan.

Tugas hakim tidak sebatas mengadili, tetapi juga memikul tanggung jawab moral. Hakim dituntut mengadili tanpa takut, meski menghadapi tekanan politik, ekonomi, maupun opini publik.

Keberanian hakim menegakkan hukum tanpa pamrih mencerminkan integritas pribadi sekaligus menjaga kepercayaan rakyat terhadap lembaga peradilan. Tanpa keberanian, legitimasi hukum bisa runtuh.

Mengadili tanpa takut bukan semboyan hampa. Ia adalah panggilan jiwa seorang hakim untuk menafsirkan hukum secara jernih, berani, dan sepenuhnya demi rakyat.

Refleksi 80 tahun Mahkamah Agung adalah pengingat penting bahwa hukum hanya bermakna ketika ditegakkan dengan ketulusan, keberanian moral, dan dedikasi menjaga keadilan bagi bangsa.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Sugiyanto Lantik Puluhan Pejabat Baru Mahkamah Agung, Tegaskan Integritas dan Profesionalisme Aparatur Peradilan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Sekretaris Mahkamah Agung, Sugiyanto, S.H., M.H., resmi melantik serta mengambil sumpah sejumlah pejabat struktural dan fungsional di kantor Mahkamah Agung, Jakarta, Jumat (22/8/2025).

Pejabat yang dilantik terdiri dari tiga pejabat Eselon II, enam pejabat Eselon III, tiga pejabat Eselon IV, serta 28 pejabat fungsional. Prosesi berlangsung khidmat disaksikan jajaran pimpinan Mahkamah Agung.

Sugiyanto menegaskan pelantikan bukan sekadar seremonial administratif, melainkan momentum pengukuhan tanggung jawab moral, integritas, dan profesionalisme aparatur untuk mendukung sistem peradilan yang agung dan bermartabat.

Ia mengingatkan, jabatan adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh dedikasi, strategi tepat, serta orientasi pelayanan kepada masyarakat demi tegaknya supremasi hukum.

“Selamat bekerja kepada pejabat yang baru dilantik. Mari bekerja keras, cerdas, tuntas, dan ikhlas. Setiap aktivitas harus bernilai ibadah,” tegasnya penuh semangat.

Para pejabat yang dilantik mencakup posisi strategis, mulai dari Sekretaris Badan Strategi Kebijakan hingga Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen serta puluhan pranata peradilan.

Menurut Sugiyanto, regenerasi pejabat adalah bagian penting pembaruan institusi agar Mahkamah Agung semakin adaptif menghadapi tantangan hukum modern dan kebutuhan masyarakat.

Pelantikan ini turut dihadiri pejabat Eselon I dan II Mahkamah Agung serta undangan lain. Momentum tersebut menegaskan komitmen lembaga peradilan menjaga integritas aparatur di era reformasi birokrasi.

Penulis Lakalim Adalin 

Editor Arianto 

Read More

PN Denpasar Tolak Praperadilan, Togar Situmorang Tetap Berstatus Tersangka

Duta Nusantara Merdeka |Denpasar 

Upaya pengacara kondang Togar Situmorang lepas dari status tersangka resmi kandas. Pengadilan Negeri Denpasar menolak seluruh permohonan praperadilan yang diajukannya.

Hakim tunggal Gede Putra Astawa dalam amar putusannya menyatakan penetapan tersangka oleh Polda Bali sudah sah. Putusan menegaskan proses penyidikan dianggap sesuai aturan hukum berlaku.

“Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” tegas hakim Astawa di Denpasar, Selasa (19/8/2025). Putusan ini disaksikan langsung oleh tim hukum kedua belah pihak.

Hakim Astawa menegaskan penetapan tersangka memenuhi ketentuan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 terkait penyidikan tindak pidana. Dengan demikian, status tersangka tetap melekat.

Tim hukum Polda Bali, I Wayan Kota, menegaskan putusan ini membuktikan langkah penyidik benar. Semua proses, mulai penyitaan hingga penetapan tersangka, dinyatakan sah.

“Sudah diuji pengadilan praperadilan. Semua prosedur sah. Kami akan menindaklanjuti dengan proses penyidikan lanjutan,” ujarnya usai sidang, Selasa malam.

Polda Bali memastikan akan segera memanggil Togar Situmorang sebagai tersangka. Pemeriksaan dijadwalkan untuk melengkapi berkas perkara sebelum dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Denpasar.

“Pemanggilan dilakukan dengan wajar. Bila berhalangan, bisa menyampaikan alasan resmi. Namun kami pastikan proses tetap berjalan,” tambah I Wayan Kota.

Di sisi lain, pihak Togar Situmorang belum memberikan pernyataan resmi terkait putusan ini. Kuasa hukumnya hanya menyebut akan mengkaji langkah hukum selanjutnya.

Publik menyoroti kasus ini karena Togar dikenal sebagai advokat yang kerap menangani perkara besar di Bali. Status tersangka dinilai mencoreng reputasi profesionalnya.

Sejumlah pengamat hukum menilai putusan praperadilan ini mempertegas komitmen pengadilan menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Tidak ada keistimewaan bagi tokoh terkenal sekalipun.

“Momen ini penting. Menunjukkan pengadilan dan aparat penegak hukum masih memegang prinsip equality before the law,” kata pakar hukum Universitas Udayana, Made Sukadana.

Masyarakat di Bali juga bereaksi di media sosial. Sebagian mendukung langkah tegas Polda Bali, sementara lainnya meminta transparansi dalam proses pemeriksaan.

Kasus Togar Situmorang disebut-sebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana tertentu yang masih didalami penyidik. Namun detail pasal yang disangkakan belum dipublikasikan secara lengkap.

Polda Bali menegaskan tidak ada tekanan politik atau intervensi pihak luar dalam penanganan kasus ini. Semua berjalan berdasarkan fakta dan alat bukti yang dikumpulkan.

“Tidak ada intervensi. Kami bekerja profesional sesuai aturan. Semua transparan, bisa diuji di pengadilan,” tegas I Wayan Kota dalam wawancara terpisah.

Dengan putusan PN Denpasar, proses hukum dipastikan berlanjut. Berkas perkara segera dirampungkan dan dilimpahkan ke kejaksaan untuk tahap penuntutan berikutnya.

Putusan ini menjadi pukulan telak bagi Togar Situmorang. Harapan bebas dari status tersangka pupus, sekaligus menjadi pelajaran penting bagi kalangan advokat.

Hingga berita ini diturunkan, Togar belum muncul ke publik. Timnya hanya mengatakan akan fokus menghadapi panggilan resmi dari Polda Bali ke depan.

Pakar komunikasi publik menilai, sikap diam Togar justru menimbulkan spekulasi. Publik menunggu penjelasan langsung agar tidak berkembang opini liar di masyarakat.

Kasus ini diprediksi akan terus menjadi sorotan nasional. Selain melibatkan advokat populer, perkara juga berpotensi membuka jaringan dugaan kasus lain di Bali.

Polda Bali memastikan proses hukum tetap terbuka untuk diawasi publik. Aparat menjanjikan penanganan profesional agar kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum semakin kuat.

“Selama pengadilan tegak dengan martabatnya, negara akan berdiri kokoh. Putusan ini bagian dari menjaga wibawa hukum di Indonesia,” tutup I Wayan Kota.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

HUT ke 80 Mahkamah Agung Sunarto Ajak Jaga Martabat Peradilan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Mahkamah Agung Republik Indonesia resmi merayakan Hari Ulang Tahun ke-80 melalui upacara khidmat di Jakarta, Selasa (19/8/2025). Momentum ini dihadiri jajaran peradilan seluruh Indonesia.

Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H. menegaskan pentingnya menjaga martabat peradilan sebagai benteng terakhir keadilan. Menurutnya, integritas adalah kunci utama tegaknya sistem hukum nasional.

Dalam amanatnya, Sunarto mengungkap capaian Mahkamah Agung, mulai dari transformasi digital melalui e-Court dan e-Litigasi hingga sistem eBerpadu yang mempercepat penanganan perkara lintas lembaga peradilan.

Ia menyebut penerapan e-Court mempermudah masyarakat dan advokat mendaftarkan gugatan. Sementara e-Litigasi membantu kejaksaan menyerahkan berkas perkara secara langsung tanpa harus hadir di pengadilan.

Sunarto menegaskan bahwa digitalisasi bukan sekadar inovasi teknologi, melainkan langkah mewujudkan peradilan modern, transparan, dan akuntabel, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan Indonesia.

Meski begitu, ia mengingatkan tantangan masih besar. Persepsi negatif publik, keluhan akses terhadap keadilan, serta godaan terhadap independensi hakim, menjadi pekerjaan rumah Mahkamah Agung ke depan.

Mengutip Bung Hatta, Sunarto menekankan, “Negara hukum demokratis menuntut keadilan hidup dalam perbuatan, bukan hanya perkataan.” Pesan ini relevan bagi insan peradilan hari ini.

Menurutnya, martabat peradilan tidak cukup ditopang teks undang-undang, tetapi lahir dari keteladanan dan keberanian moral hakim dalam setiap putusan penting.

Ia juga menyerukan agar budaya hukum yang adil dan beradab ditanamkan sejak diri sendiri, ruang sidang, hingga keputusan strategis di meja kerja.

Sunarto menutup amanat dengan pesan penuh makna: “Selama pengadilan berdiri tegak bermartabat, negara akan terus berdiri kokoh menjaga kedaulatan.”

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

 

Read More

Peringati HUT ke-80 MA, Ketua MA: Jadi Teladan Bagi Aparat Peradilan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Mahkamah Agung (MA) menjadi momentum refleksi besar bagi seluruh aparat peradilan dalam menjaga martabat hukum Indonesia.

Ketua MA, YM Prof. Dr. Sunarto, SH., MH., menegaskan pesan moral penting. “Selama Pengadilan berdiri tegak dengan martabatnya, negara ini akan berdiri kokoh dengan kedaulatannya,” ujarnya penuh penekanan di Jakarta, Minggu (17/08/2025)

Pesan tersebut disambut hangat oleh Syamsul Bahri, Ketua Umum FORSIMEMA-RI, yang menyebut amanah Ketua MA harus menjadi teladan luhur bagi keluarga besar Dharmmayukti.

Ia mengajak Humas MA untuk berkolaborasi menjaga reputasi lembaga. Menurutnya, kerja cerdas Humas adalah kunci mengomunikasikan capaian peradilan dan meredam isu negatif.

Senada dengan itu, Ir. Soegiharto Santoso, SH., Penasihat FORSIMEMA-RI, menilai peringatan 80 tahun MA adalah momen refleksi. Pesan moral Ketua MA disebut sebagai kompas memperkuat fondasi integritas peradilan.

Hoky, sapaan akrab Soegiharto, menekankan pentingnya komunikasi strategis di era digital. FORSIMEMA-RI, katanya, siap bersinergi dengan Humas MA melawan misinformasi serta membangun kepercayaan publik.

Ia juga menyoroti peran Humas dalam menyampaikan informasi publik secara transparan, membina reputasi positif, dan mengedukasi masyarakat tentang hak-hak hukum mereka.

Humas MA juga disebut sebagai garda depan dalam manajemen krisis. Respons cepat terhadap isu sensitif diyakini mampu menjaga kredibilitas institusi hukum.

Selain itu, relasi media yang baik menjadi modal penting memastikan publikasi berita seimbang. Dengan demikian, citra peradilan bisa terjaga profesional, adil, dan berintegritas.

FORSIMEMA-RI menutup pernyataan dengan ajakan kolaborasi solid. Sinergi antara Humas MA dan kelompok media diyakini akan menjaga marwah lembaga peradilan sekaligus memperkuat kedaulatan negara.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Refleksi 80 Tahun Mahkamah Agung Momentum Mengadili Tanpa Takut dan Jaga Keadilan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Mahkamah Agung Republik Indonesia genap berusia 80 tahun. Sebagai penjaga keadilan, refleksi momentum ini menegaskan pentingnya integritas, keberanian, serta komitmen menolak intervensi kekuasaan.

Sejak berdiri pada 19 Agustus 1945, MA terus menjadi benteng konstitusi. Delapan dekade perjalanan tersebut dipenuhi tantangan berat, tekanan politik, hingga ujian kepercayaan publik.

Namun, Mahkamah Agung tetap tegak. Palu dan toga bukan sekadar simbol otoritas, melainkan lambang tanggung jawab moral menegakkan hukum dengan nurani bersih.

Setiap ketukan palu hakim tidak hanya mengakhiri sidang, tetapi juga melambangkan keadilan berbicara. Gema palu menandai legitimasi keputusan yang mengikat seluruh rakyat.

Refleksi 80 tahun ini menegaskan, palu adalah benda sakral. Ia bukan ornamen seremonial, melainkan amanah besar menjaga muruah peradilan dan kepercayaan masyarakat.

Mengadili tanpa takut menjadi prinsip emas setiap hakim. Dalam tekanan politik, ekonomi, dan opini publik, keberanian moral hakim diuji secara nyata.

Hakim dituntut setia pada konstitusi, bukan pada tekanan eksternal. Sumpah jabatan menjadi ikrar suci, menegaskan loyalitas mutlak terhadap hukum dan keadilan rakyat.

Jika hakim berani teguh tanpa kompromi, kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan akan menguat. Sebaliknya, keraguan akan meruntuhkan legitimasi hukum nasional.

Mengadili tanpa takut juga berarti menafsirkan hukum dengan hati nurani. Hakim tidak boleh tunduk pada godaan, tekanan, ataupun pesanan pihak tertentu.

Mahkamah Agung kini dikenal sebagai guardian of justice. Delapan dekade pengabdian menjadi bukti konsistensi menjaga supremasi hukum serta hak-hak warga negara.

HUT ke-80 MA bukan sekadar perayaan. Ia momentum refleksi agar pengadilan tetap independen, kuat, dan dipercaya sebagai benteng terakhir keadilan bangsa.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

FORSIMEMA RI Ucapkan Dirgahayu ke 80 Mahkamah Agung Republik Indonesia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Forum Silaturahmi Media Mahkamah Agung Republik Indonesia (FORSIMEMA RI) menyampaikan ucapan Dirgahayu ke 80 Mahkamah Agung RI.

Delapan dekade pengabdian MA RI menjadi bukti tonggak sejarah penegakan hukum modern, transparan, serta berkeadilan, sebagai penjaga konstitusi sejak berdiri pada 19 Agustus 1945.

Di bawah kepemimpinan YM Prof Dr H Sunarto SH MH, Mahkamah Agung terus memperkuat reformasi peradilan melalui digitalisasi, transparansi, peningkatan kapasitas hakim, hingga pengawasan akuntabilitas.

FORSIMEMA RI turut berperan aktif sebagai mitra strategis, menyebarkan informasi peradilan akurat serta edukatif agar publik memahami dinamika hukum yang lebih transparan dan mudah diakses.

Ir Soegiharto Santoso SH atau Hoky, Penasihat FORSIMEMA RI, menegaskan 80 tahun Mahkamah Agung adalah bukti ketangguhan peradilan menghadapi perubahan zaman dan tantangan digitalisasi.

Hoky juga menyinggung prestasi terbaru MA RI, termasuk pelantikan pejabat strategis pada 30 Juli 2025, serta inovasi digital berbasis artificial intelligence untuk pendataan perkara nasional.

"Program pelayanan publik melalui Posbakum digital dan bantuan hukum gratis menjadi terobosan nyata bagi masyarakat dalam memperoleh akses peradilan tanpa diskriminasi," kata Hoky dalam keterangan tertulis, Senin (18/08/2025).

Sementara itu, Syamsul Bahri, Ketua Umum FORSIMEMA RI, menegaskan tiga pilar utama ke depan, yaitu akses hukum untuk semua, sinergi media-peradilan, serta kepastian hukum demi pemulihan ekonomi nasional.

Ucapan Dirgahayu ke 80 Mahkamah Agung RI menjadi momentum meneguhkan peradilan bermartabat, adil, dan modern, sekaligus pilar utama menuju Indonesia Emas 2045.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Pemkot Lalai, MA Kabulkan Gugatan Zona Hijau Jakarta Utara

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Mahkamah Agung (MA) akhirnya mengabulkan permohonan kasasi PT Wisanggeni Mitra Sejahtera terkait sengketa proyek cold storage Jakarta Utara.

Kasus bermula ketika PT Wisanggeni membangun gudang di lahan milik PT Bhanda Ghara Reksa, namun proyek dihentikan setelah ditemukan melanggar zona hijau.

Penggugat menilai Pemkot Jakarta Utara lalai mensosialisasikan Perda dan tidak memberi informasi jelas mengenai batas tanah masuk kategori jalur hijau.

Selain Pemkot, PT BGR serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan juga dianggap gagal melakukan koordinasi sehingga proyek berjalan tanpa memperhatikan aturan zonasi.

Kerugian penggugat mencapai miliaran rupiah, mencakup ganti rugi materiil Rp5 miliar dan immateriil Rp6 miliar, sebelum akhirnya perkara berlanjut hingga Mahkamah Agung.

PN Jakarta Barat dan PT DKI Jakarta sempat menolak gugatan penggugat. Namun, MA menilai Judex Facti salah menerapkan hukum dalam memutus perkara ini.

MA menyatakan para tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, termasuk kelalaian Pemkot yang tidak transparan dalam menyosialisasikan larangan pembangunan di zona hijau.

Dalam putusan, MA menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi Rp1,345 miliar ditambah bunga enam persen per tahun.

Putusan ini sekaligus mempertegas pentingnya keterbukaan informasi publik, terutama terkait tata ruang kota, agar investor dan kontraktor tidak terjebak sengketa hukum.

Kasus ini juga menjadi peringatan keras bagi pemerintah daerah lain agar tidak lalai dalam sosialisasi peraturan zonasi yang berdampak langsung pada dunia usaha.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Verifikasi Dokumen Elektronik di Pengadilan Masih Bermasalah, Hakim Minta Dukcapil Sempurnakan Sistem SIAK

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Transformasi digital administrasi kependudukan melalui tanda tangan elektronik membawa kemudahan, namun di ruang sidang masih menyisakan tantangan serius bagi hakim.

Dokumen penting seperti akta kelahiran, akta perkawinan, dan kartu keluarga kini dapat dicetak di kertas HVS biasa. Secara hukum, keabsahannya dijamin Undang-Undang ITE.

Sayangnya, proses verifikasi dokumen cetak dengan data digital asli belum sempurna. Hakim harus memastikan keaslian melalui QR Code yang terhubung ke Sistem SIAK.

Sistem tersebut memang menampilkan status aktif atau tidak aktif, namun informasi detail seperti nama orang tua, anggota keluarga, atau nomor akta lengkap sering absen.

Kekurangan data ini menyulitkan hakim dalam mencocokkan bukti materil. Padahal, dalam praktik sebelumnya, verifikasi dilakukan langsung dengan dokumen asli bertanda tangan basah.

Lebih rumit lagi, status “tidak aktif” sering muncul tanpa penjelasan. Hakim tidak tahu apakah dokumen dicabut, diperbarui, atau sekadar masalah teknis administratif.

Akibatnya, hakim kadang terpaksa mengandalkan asumsi atau meminta soft file asli. Langkah ini tidak praktis, apalagi di wilayah yang belum terbiasa teknologi digital.

Hakim Tommy Marly Mandagi dari PN Kotamobagu menegaskan perlunya perbaikan. Solusi ideal adalah menampilkan pratinjau dokumen digital lengkap saat QR Code dipindai.

Dengan begitu, hakim bisa membandingkan langsung fisik dan data digital. Transparansi ini akan mengurangi keraguan dan memperkuat dasar hukum setiap putusan pengadilan.

Meski ada kekhawatiran soal privasi, akses QR Code sebenarnya aman. Hanya pemegang dokumen fisik yang dapat memindai dan melihat data spesifik terkait.

Kolaborasi Ditjen Dukcapil dan Mahkamah Agung dinilai krusial. Penyempurnaan SIAK akan menjadikan proses peradilan lebih modern, cepat, efisien, sekaligus tetap menjaga integritas hukum.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Ketua MA Sunarto Pimpin Upacara HUT RI ke-80 di Gedung Mahkamah Agung

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Mahkamah Agung Republik Indonesia menyelenggarakan upacara bendera peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-80 di halaman Gedung Mahkamah Agung, Minggu (17/08/2025).

Acara berlangsung penuh khidmat dengan tema nasional “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera Indonesia Maju”. Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H bertindak sebagai pembina upacara.

Prosesi diawali penghormatan umum kepada pembina, dilanjut laporan pemimpin upacara, pengibaran sang merah putih, mengheningkan cipta, hingga pembacaan naskah Pancasila dan UUD 1945.

Selanjutnya, rangkaian juga menghadirkan pembacaan Panca Prasetya Korpri, doa bersama, dan laporan akhir pemimpin bahwa pelaksanaan upacara peringatan kemerdekaan telah selesai dilaksanakan.

Pada kesempatan bersejarah tersebut, Prof. Sunarto menganugerahkan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya 30 tahun, 20 tahun, serta 10 tahun kepada sejumlah pegawai.

Selain itu, piagam Satya Karya Kehormatan Dwiwindu juga diserahkan kepada aparatur yang telah mengabdi dan berkontribusi besar bagi institusi Mahkamah Agung.

Upacara ini dihadiri Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial, para Ketua Kamar, Hakim Agung, Hakim Ad Hoc, Hakim Yustisial, serta pejabat eselon satu hingga empat.

Kehadiran pegawai, pejabat fungsional, serta pengurus Dharmayukti Karini Mahkamah Agung menambah suasana kebersamaan dalam memperingati kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia.

Momentum ini diharapkan menjadi pengingat pentingnya menjaga semangat proklamasi, persatuan bangsa, serta integritas aparatur peradilan dalam mengabdi pada masyarakat dan negara.

Bagi Mahkamah Agung, peringatan HUT RI bukan hanya seremoni, melainkan wujud penghormatan pada jasa pahlawan sekaligus tekad melanjutkan pembangunan hukum yang berkeadilan.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Bongkar Lima Istilah Misterius dalam Tindak Pidana Penyertaan yang Jarang Dipahami

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Dalam hukum pidana Indonesia, penyertaan memiliki arti keterlibatan lebih dari satu orang dalam melakukan tindak kejahatan secara bersama.

Penyertaan bukan sekadar ikut serta, melainkan adanya peran berbeda dari tiap individu. Setiap istilah dalam penyertaan memiliki fungsi khusus sesuai rumusan hukum.

Pertama, pleger merupakan orang yang melakukan kejahatan secara langsung. Ia memenuhi unsur delik, misalnya pencuri yang memasuki rumah lalu mengambil barang berharga.

Kedua, doen pleger tidak melakukan kejahatan sendiri, tetapi menyuruh orang lain. Contohnya, atasan yang menyuruh bawahannya mencuri barang dari gudang perusahaan.

Ketiga, medepleger adalah pelaku yang bekerja sama dengan pelaku utama. Mereka sadar dan sengaja turut serta, misalnya dua orang menjebol mesin ATM secara bersama.

Keempat, uitlokker berarti penganjur yang sengaja membujuk atau mendorong orang lain melakukan tindak pidana. Perbedaan utamanya ada pada unsur membujuk atau merayu.

Contohnya, seseorang yang menjanjikan hadiah agar orang lain melakukan pencurian. Meski tidak bertindak langsung, ia tetap dihukum karena mendorong terjadinya kejahatan.

Kelima, medeplichtige atau pembantu dalam kejahatan. Ia memberi dukungan, misalnya menyediakan kendaraan kabur, memberi informasi target, atau menjaga pintu saat aksi berlangsung.

Uniknya, bantuan itu bisa dilakukan sebelum maupun saat tindak pidana. Kehadiran medeplichtige dianggap memperlancar proses kejahatan, sehingga tetap dipidana oleh hukum.

Lima istilah tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya menjerat pelaku utama. Semua yang terlibat memiliki tanggung jawab sesuai perannya masing-masing.

Masyarakat sering salah paham, mengira hanya pelaku langsung yang dihukum. Padahal, penyertaan justru menegaskan bahwa kejahatan kolektif melibatkan banyak pihak berperan berbeda.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Tanpa Niat Jahat Bisakah Dipenjara Hukum Pidana Ungkap Peran Mens Rea dan Actus Reus

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Dalam hukum pidana, terdapat dua unsur pokok yang menentukan pertanggungjawaban seseorang, yaitu actus reus sebagai perbuatan nyata dan mens rea sebagai niat batin pelaku.

Actus reus menggambarkan tindakan melanggar hukum yang tampak lahiriah, sedangkan mens rea menunjukkan sikap batin, kehendak, dan kondisi psikis ketika seseorang melakukan perbuatan pidana.

Doktrin penting ini ditegaskan para pakar hukum seperti Sudarto dan E. Utrecht, yang menekankan bahwa niat membedakan tindak pidana dari sekadar perbuatan biasa.

Prinsip geen straf zonder schuld atau tiada pidana tanpa kesalahan memperkuat konsep ini. Moeljatno menjelaskan, kesalahan harus berupa kesengajaan (dolus) maupun kealpaan (culpa).

Menurut Roeslan Saleh, kesalahan timbul karena seseorang sebenarnya bisa menghindari perbuatan pidana, sehingga pantas dicela dan dimintai pertanggungjawaban oleh masyarakat.

Meski demikian, pembuktian mens rea di pengadilan tidak mudah. Niat bersifat subjektif, sehingga harus didukung bukti tidak langsung berupa perilaku, rekaman, atau motif pelaku.

Tingkat mens rea juga berpengaruh pada berat hukuman. Kesengajaan biasanya dijatuhi pidana lebih tinggi dibanding kelalaian yang dianggap kurang mencerminkan niat jahat.

Dasar hukum mengenai pentingnya niat diatur dalam Pasal 53 KUHP lama serta Pasal 17 ayat (1) KUHP baru hasil revisi tahun 2023.

Contoh aplikatifnya, anak kecil membakar rumah saat bermain korek api tidak dipidana karena belum memiliki kesadaran hukum maupun niat jahat terhadap perbuatannya.

Demikian pula dokter yang membuat surat palsu di bawah todongan senjata tidak dapat dipidana, sebab mens rea tidak timbul secara bebas dari dirinya.

Dengan demikian, actus reus dan mens rea wajib hadir bersamaan. Tanpa adanya niat jahat, pemidanaan tidak sah sesuai asas geen straf zonder schuld.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

MA Peduli Gelar Bakti Sosial dan Layanan Kesehatan Gratis untuk Santri

Duta Nusantara Merdeka | Rembang

Dalam rangka HUT ke-80, Mahkamah Agung (MA) menggelar aksi sosial bertajuk “Khidmah kepada Ulama dan Santri” melalui program MA Peduli.

Kegiatan berlangsung di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an LP3IA Narukan, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, Jumat (15/8), dengan sambutan hangat dari santri dan warga sekitar.

Bakti sosial ini mencakup layanan medical check up gratis bagi santri dan masyarakat, hasil kerja sama MA dengan Rumah Sakit Bhina Bhakti Husada.

Pemeriksaan kesehatan meliputi pengecekan tekanan darah, gula darah, kolesterol, hingga konsultasi langsung dengan tenaga medis profesional yang disiapkan khusus untuk kegiatan ini.

Selain itu, MA Peduli membagikan paket bantuan sosial sebagai wujud kepedulian terhadap kesejahteraan para santri dan masyarakat sekitar pondok pesantren.

KH Zaimul Umam Nursalim (Gus Umam), pengasuh pondok, menyampaikan apresiasi mendalam atas empati dan perhatian yang diberikan Mahkamah Agung kepada ulama dan santri.

Menurutnya, kehadiran MA Peduli membawa semangat kebersamaan dan memperkuat silaturahmi antara lembaga peradilan tertinggi dengan masyarakat pesantren.

Ketua Pengadilan Negeri Rembang, Liena S.H. M.Hum, selaku koordinator perwakilan MA Peduli, menegaskan kegiatan ini juga sebagai penghormatan terhadap peran ulama dan santri.

Ia menyebut, ulama dan santri memiliki kontribusi besar dalam membentuk karakter bangsa dan menjaga peradaban melalui pendidikan berbasis nilai keagamaan.

Pihak MA berharap, kegiatan sosial semacam ini dapat berlanjut dan menjangkau lebih banyak pesantren, sehingga manfaatnya dirasakan luas oleh masyarakat.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Bunyi Palu Hakim di Sidang, Ternyata Punya Makna Rahasia Berbeda

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Di ruang sidang, bunyi palu hakim bukan sekadar suara. Ketukannya menggema, membawa pesan tegas tentang keadilan, ketertiban, dan otoritas hukum yang tak terbantahkan.

Simbol universal ini digunakan di hampir semua persidangan dunia. Palu hakim merepresentasikan kendali penuh seorang hakim dalam memimpin jalannya sidang dan memutuskan perkara.

Namun, tak banyak orang tahu bahwa setiap jumlah ketukan palu punya arti berbeda. Satu kali ketukan, misalnya, bisa berarti keputusan penting atau peringatan keras.

Satu ketukan palu dapat digunakan untuk mengesahkan keputusan sementara, menyerahkan pimpinan sidang, memberi teguran, atau bahkan membatalkan ketukan sebelumnya yang dianggap keliru.

Dua kali ketukan palu biasanya menandakan sidang dihentikan sementara. Waktunya bisa digunakan untuk lobi, istirahat, atau jeda panjang sebelum sidang dilanjutkan.

Tiga kali ketukan punya makna besar. Biasanya digunakan untuk membuka sidang, menutup persidangan, atau mengesahkan keputusan akhir yang sudah diputuskan secara sah.

Jika palu diketuk berkali-kali, itu tanda keadaan darurat. Hakim memberi sinyal untuk menghentikan kekacauan atau mengendalikan situasi yang sudah tak terkendali.

Para praktisi hukum menyebut, setiap ketukan palu adalah bahasa tersendiri. Bunyi itu tak hanya mengatur jalannya sidang, tapi juga mengubah arah nasib suatu perkara.

Dalam tradisi hukum, palu hakim juga dianggap sebagai simbol penghormatan terhadap proses peradilan, tempat di mana setiap keputusan berdampak pada kehidupan banyak orang.

Kini, setiap kali Anda mendengar palu hakim diketukkan, ingatlah: itu bukan sekadar bunyi kayu, tapi simbol kekuatan hukum yang menentukan jalannya keadilan.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More