Pengadilan Tinggi Jakarta Sosialisasikan Pengisian e-LLK

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pengadilan Tinggi Jakarta menggelar sosialisasi pengisian aplikasi e-LLK pada Senin, 28 Juli 2025 di Aula Ansyahrul, sebagai tindak lanjut Instruksi Ketua PT Jakarta.

Kegiatan ini dipimpin Panitera H. Tavip Dwiyatmiko bersama Kabag Perencanaan dan Kepegawaian Emie Yuliati untuk menjelaskan teknis dan tata kelola pengisian e-LLK.

Peserta terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim Tinggi, Hakim Ad Hoc Tipikor, hingga seluruh pelaksana kepaniteraan dan kesekretariatan PT Jakarta.

Tujuan utama kegiatan ini ialah memastikan implementasi e-LLK akuntabel dan tepat guna, demi peningkatan efisiensi, kinerja, dan transparansi lembaga peradilan.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Mama Ebra Gugat Cerai Suami karena KDRT, Selingkuh, dan Cuek

Duta Nusantara Merdeka | Semarang 

Konten kreator Ruce alias Mama Ebra resmi menggugat cerai suaminya setelah mengaku mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) bahkan saat sedang hamil.

Dalam berkas gugatan, Mama Ebra mengungkapkan bahwa sejak mengandung, sang suami sudah bersikap acuh. Ia menyebut suaminya menolak menemaninya melahirkan karena dianggap merepotkan.

Lebih jauh, Mama Ebra mengaku tidak mendapat nafkah batin sejak masa kehamilan hingga selesai masa nifas. Permintaan hak sebagai istri justru dibalas dengan kekerasan fisik dan emosional.

Puncaknya, ia sempat dijambak dan didorong saat meminta nafkah batin. Bahkan, ia menyebut pernah dipukul menggunakan kayu hingga akhirnya diusir dari rumah.

Selain KDRT, Mama Ebra mendapati sang suami kerap mesra dengan wanita lain. Ia menyebut perselingkuhan itu bukan isapan jempol, karena menemukan bukti nyata di apartemen teman suaminya.

Tak hanya mengkhianati komitmen rumah tangga, suaminya juga dianggap meremehkan kontribusi finansial yang telah diberikan Mama Ebra demi keluarga.

Ia juga menyesalkan keputusan sepihak suaminya pindah kerja ke Hong Kong dengan membayar denda kepada maskapai Rp300 juta.

Mama Ebra juga mengungkap bahwa sang suami tak pernah peduli dengan keluarganya yang sedang sakit atau tertimpa musibah. Ia merasa diabaikan secara emosional dan sosial.

Saat ini, kasus gugatan cerai tersebut tengah bergulir. Publik yang selama ini mengikuti kisah manis mereka di media sosial pun dikejutkan oleh kenyataan pahit di balik layar kamera.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Kebiasaan Sepele yang Bikin Kamu Terlihat Miskin di Depan Umum :

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Tidak semua orang sadar bahwa penampilan bukan hanya soal uang. Beberapa kebiasaan sepele justru bisa membuat seseorang terlihat miskin di depan umum, meski pakai barang branded.

Pakaian kusut dan kotor langsung menurunkan nilai visualmu. Tak peduli harga outfit-nya, tampilan lusuh memancarkan kesan tidak peduli dan tak siap tampil di ruang publik.

Sering menonjolkan logo merek di baju malah memberi kesan butuh pengakuan. Elegan justru lahir dari kesederhanaan, bukan pamer label.

Bicara dengan suara keras di tempat umum bukan bukti percaya diri. Itu mencerminkan kurangnya kontrol diri dan kesadaran sosial.

Ada pula kebiasaan update barang mewah, tapi sering berutang. Tren konsumtif bisa menciptakan ilusi sejahtera yang rapuh dan penuh tekanan.

Tertawa berlebihan di ruang publik berpotensi merusak kesan elegan. Tertawa adalah seni, dan seni butuh tempat serta takaran.

Suka bicara kasar atau bergosip bisa menurunkan citra secara sosial. Miskin karakter lebih berbahaya dibanding miskin materi.

Gaya jalan yang tergesa dan tidak tegap menunjukkan minimnya rasa percaya diri. Padahal, cara berjalan mencerminkan citra pribadi.

Postur tubuh juga bagian dari bahasa nonverbal. Berdiri tegak dan duduk dengan anggun menunjukkan kendali, harga diri, dan kesiapan menghadapi dunia.

Tanpa disadari, delapan kebiasaan kecil ini membentuk persepsi orang terhadap siapa kita. Dan persepsi sosial bisa membuka atau menutup peluang.

Jadi, bukan soal kaya atau miskin atau isi dompet. Tapi seberapa bijak kita membawa diri di ruang publik. Karena harga diri bukan ditentukan harga baju.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Pemerintah Eksekusi Bauksit Kepri Sumbang Devisa Rp1,4 Triliun ke Negara

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) melalui Desk Peningkatan Penerimaan Devisa Negara (PPDN) telah mengeksekusi 4,25 juta metrik ton sisa stockpile bijih bauksit di wilayah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

Eksekusi bijih bauksit hasil korupsi di Kepri sumbang devisa negara Rp1,4 triliun. Aset mineral tersebut sebelumnya menjadi barang bukti kasus korupsi pertambangan yang telah inkrah di pengadilan.

Wakil Menko Polkam, Letjen TNI (Purn.) Lodewijk F. Paulus menyebut keberhasilan ini bukti nyata kolaborasi lintas sektor. Masalah hukum berhasil diubah menjadi potensi ekonomi riil bagi negara dan daerah.

“Stockpile bauksit disita sebagai kekayaan negara. Nilai potensi devisanya sekitar Rp1,4 triliun,” ujar Lodewijk saat peluncuran dan konferensi pers di Tanjungpinang, Senin, 28 Juli 2025.

Ia menekankan pendekatan terintegrasi ini harus direplikasi secara nasional. Kolaborasi lintas institusi terbukti efektif mengubah aset mangkrak menjadi kontribusi ekonomi, termasuk mendorong pembangunan wilayah perbatasan.

Bauksit yang dieksekusi tersebar di 14 lokasi di Kepri. Antara lain Pulau Kentar, Wacopek Bintan, Tembeling, Pulau Kelong, Pulau Malin, Senggarang, Dompak, Sei Carang, hingga Tanjung Laut.

Kualitas mineral bauksit dinilai masih baik. Bahan mentah ini dapat diolah menjadi alumina di fasilitas smelter, kemudian dijual sebagai aluminium bernilai tinggi di pasar internasional.

Senada, Sekretaris Jaksa Agung Muda Intelijen (Sesjamintel), Sarjono Turin menyatakan, bauksit tersebut adalah barang bukti sah kasus pidana. Nilai ekonominya tinggi dan layak dikonversi sebagai tambahan devisa negara.

Sementara itu, Gubernur Kepri, Ansar Ahmad berharap sebagian penerimaan negara ini bisa mendukung fiskal daerah. Khususnya bagi pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan dan kepulauan terpencil seperti Kepri.

Ansar menyebut pendekatan ini meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap sumber daya lokal. Literasi publik menjadi kunci untuk menjadikan eksploitasi sumber daya selaras dengan manfaat pembangunan daerah.

Bauksit yang terbengkalai sejak 2014 akhirnya termanfaatkan. Pelaksanaan eksekusi membuktikan bahwa kepastian hukum mampu menjadi instrumen penting dalam optimalisasi sumber daya alam nasional.

Pemerintah pusat menyatakan model seperti ini akan digunakan untuk menangani aset mangkrak lainnya. Pendekatan serupa sedang dikaji untuk tambang emas, nikel, dan batubara yang statusnya sama.

Upaya ini juga diharapkan memperkuat sinergi pusat-daerah dalam memanfaatkan barang bukti. Melalui mekanisme hukum yang tepat, negara dapat memperoleh manfaat ekonomi dari aset yang sebelumnya tersandera.

Proses eksekusi bauksit menjadi contoh penting reformasi tata kelola tambang. Dari yang awalnya hanya kasus korupsi, menjadi program strategis peningkatan devisa dan pemanfaatan mineral strategis nasional.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Malas Latihan Otot Bisa Jadi Beban Pasangan, Bukan Sekadar Gaya Hidup

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Malas latihan otot sering dianggap urusan pribadi, padahal dampaknya bisa jadi beban pasangan seumur hidup. Cerita nyata ini mengingatkan pentingnya merawat tubuh, bukan sekadar untuk diri sendiri.

Seorang istri curhat bagaimana suaminya—yang dulu menolak olahraga—kini harus digendong setiap hari karena tak bisa berjalan. Lututnya rusak akibat otot paha yang terlalu lemah menopang tubuh.

Dokter menyebut tulang rawan di lutut suaminya aus. Otot yang tak pernah dilatih menyebabkan gesekan antar tulang saat berdiri. Rasanya seperti “disilet dari dalam,” kata sang suami.

Meski sering mengeluh nyeri sendi, sang suami tak pernah bergerak, apalagi olahraga. Pulang kerja langsung rebahan, ngemil, scroll HP, lalu tidur. Gaya hidup pasif ini berujung bencana.

Suatu pagi, ia jatuh saat bangun tidur. Kakinya tak kuat menopang tubuh. Sejak itu, semua aktivitas butuh bantuan. Naik tangga mustahil, jongkok tak sanggup, bahkan berjalan pun sulit.

Kini, sang istri yang sehat karena rutin olahraga harus memandikan, mengangkat, hingga menyuapi suaminya. “Saya istri, bukan perawat bagi pria yang dulu menyepelekan tubuhnya,” katanya.

Banyak orang bilang itu ujian pernikahan. Namun sang istri menyebut ini adalah akibat dari pilihan buruk yang dilakukan suaminya setiap hari: menolak gerak, menolak latihan otot.

Latihan otot bukan gaya-gayaan. Ini investasi masa depan. Jika tak mau merawat diri untuk diri sendiri, lakukan demi orang yang hidup bersama kita setiap hari.

"Yang ngurus kamu nanti siapa kalau kamu tak bisa jongkok? Jangan egois. Latihan bukan buat pamer, tapi supaya kamu bisa hidup layak sampai tua," begitu pesan penutup akun @gerakbareng.alex.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Luhut Nilai Polemik Ijazah Jokowi Tak Relevan untuk Bangsa

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Polemik ijazah Presiden Jokowi dinilai tidak relevan oleh Luhut Pandjaitan. Ketua Dewan Ekonomi Nasional ini menegaskan pentingnya kontribusi nyata dibanding debat soal keabsahan dokumen akademik.

Luhut menyatakan bahwa bangsa ini seharusnya mengarahkan perhatian pada penguatan sumber daya manusia, bukan mempertanyakan hal yang menurutnya tak berdampak langsung terhadap masa depan Indonesia.

Hal itu disampaikan dalam pidatonya saat peluncuran Yayasan Padi Kapas Indonesia di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin, 28 Juli 2025. Ia menilai polemik ijazah bukanlah isu yang patut diperdebatkan para intelektual.

Menurut Luhut, ijazah hanyalah dokumen administratif. Yang lebih penting adalah apa yang seseorang kontribusikan untuk bangsa, baik melalui gagasan, karya, maupun aksi nyata di berbagai bidang.

Luhut mengajak masyarakat menggunakan akal sehat dalam menyikapi informasi yang beredar. Ia mengingatkan agar perbedaan pendapat tidak berubah menjadi provokasi atau saling serang di ruang publik.

Secara pribadi, ia bahkan mengaku tak tahu di mana menyimpan ijazahnya sendiri. Namun, itu tidak menjadi masalah karena menurutnya kontribusi terhadap bangsa jauh lebih utama dari sekadar gelar.

Luhut berharap agar polemik tersebut tidak terus dipelihara. Ia ingin masyarakat Indonesia lebih fokus pada hal-hal produktif yang mampu mendorong kemajuan, seperti pendidikan dan pembangunan berkelanjutan.

Tak hanya itu, Luhut mengajak publik untuk bercermin. "Apa yang sudah kau berikan pada negara ini? Apakah keributan atau pemikiran yang membangun Indonesia?" tanyanya retoris.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Menteri Kehutanan Tegaskan Penindakan Tegas Karhutla di Riau

Duta Nusantara Merdeka | Riau 

Penanganan kebakaran hutan dan lahan di Riau menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni turun langsung meninjau lokasi terdampak terparah di Kabupaten Rokan Hilir.

Raja Juli menegaskan pentingnya sinergi antara pencegahan, pemadaman, dan penegakan hukum. Ia memastikan tak ada lagi pelanggaran tanpa konsekuensi hukum.

Sebelumnya, Wakil Menteri Kehutanan dan Dirjen Gakkumhut telah meninjau lokasi karhutla. Gakkumhut memegang peran penting sebagai koordinator respon lapangan dan pengawasan penegakan hukum kehutanan.

Sementara itu, Dirjen Gakkumhut, Dwi Januanto Nugroho, menyatakan pihaknya siap bekerja sama dengan Kepolisian dan Desk Karhutla di bawah koordinasi Menko Polkam. Tim Gakkumhut telah diturunkan untuk verifikasi di lokasi berizin.

Jika ditemukan indikasi pelanggaran hukum, proses hukum akan ditempuh secara pidana, perdata, atau administratif. Komitmen penegakan hukum jadi prioritas.

Sebanyak 998 personel Manggala Agni telah dikerahkan di 17 daerah operasional dan 12 pos kerja. Fokus mereka mencakup pemadaman darat, patroli terpadu, dan dukungan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).

Di Rokan Hilir, delapan regu pemadam diturunkan, tiga di antaranya dari Jambi dan Sumatera Selatan. OMC juga dilakukan bersama BMKG dan TNI AU untuk mempercepat hujan.

Menteri Raja Juli juga memerintahkan seluruh eselon I di Kementerian Kehutanan untuk turun mendampingi daerah rawan karhutla. Daerah yang disupervisi termasuk Riau, Jambi, Kalbar, Sumbar, dan Sulut.

Disisi lain, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Laksmi Wijayanti, menyatakan evaluasi dilakukan terhadap pemegang izin PBPH guna memastikan kewajiban pengendalian karhutla berjalan efektif.

Kementerian menegaskan pentingnya pengelolaan hutan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Setiap pemegang izin wajib memenuhi standar pengendalian kebakaran.

Raja Juli menekankan, penanganan karhutla adalah tanggung jawab kolektif. Kementerian mengajak masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan membakar, serta melapor jika menemukan titik api.

Langkah terpadu ini diharapkan bisa mencegah bencana ekologis yang merugikan hutan, ekonomi, dan kesehatan masyarakat.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto  

Read More

Sistem All Indonesia Permudah Layanan Kedatangan Internasional

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pemerintah meluncurkan uji coba sistem All Indonesia, inovasi layanan digital kedatangan internasional yang mengintegrasikan imigrasi, bea cukai, karantina, dan kesehatan dalam satu aplikasi.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), meninjau langsung pelaksanaan kick-off uji coba sistem All Indonesia di Bandara Internasional Soekarno–Hatta, Tangerang, pada Kamis (24/7/2025). 

Uji coba dilakukan serentak di Bandara Soekarno–Hatta, Juanda, dan Ngurah Rai. Menteri Koordinator Infrastruktur AHY menyatakan sistem ini mampu memangkas waktu pengisian data hanya 2,5 menit.

All Indonesia memadukan empat aplikasi yang sebelumnya berjalan sendiri. Penumpang kini cukup mengisi satu formulir sebelum tiba di Indonesia, mencakup 33 data penting perjalanan.

Uji coba tahap awal diterapkan pada penumpang internasional Garuda Indonesia. Jika berhasil, sistem ini akan diperluas ke seluruh penerbangan dan bandara internasional di Indonesia.

AHY menegaskan, transformasi digital ini akan menciptakan pengalaman bandara yang lebih cepat, efisien, dan nyaman tanpa mengorbankan standar keamanan dan privasi data.

Sistem memungkinkan pengisian data secara daring tiga hari sebelum keberangkatan. Semua informasi terintegrasi, mulai dari identitas, barang bawaan, hingga deklarasi kesehatan.

Langkah ini merupakan respons atas arahan Presiden Prabowo untuk memperkuat citra Indonesia sebagai destinasi wisata unggulan yang ramah dan efisien.

Menurut AHY, pelayanan kedatangan yang prima sangat krusial dalam mendorong pariwisata, konektivitas global, dan pertumbuhan ekonomi nasional berbasis digitalisasi.

Pemerintah menargetkan sistem ini akan menjadi standar nasional. Tahapan sosialisasi dan penyempurnaan terus dilakukan dengan melibatkan berbagai kementerian terkait.

Penerapan sistem juga memastikan keamanan data penumpang tetap terlindungi. Pemerintah menjamin bahwa proses tetap berjalan sesuai standar pengawasan nasional.

Berdasarkan data 2024, Bandara Ngurah Rai mencatat 14 juta penumpang internasional, disusul Soekarno–Hatta 2,7 juta, dan Juanda 1,5 juta. Angka ini menunjukkan potensi wisata dan ekonomi yang perlu dioptimalkan.

Turut hadir dalam kegiatan, Menteri Imigrasi Agus Andrianto dan pejabat tinggi Kemenko Infrastruktur, menunjukkan komitmen kolaboratif lintas sektor.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

FORNAS VIII 2025 Dongkrak Ekonomi Kreatif hingga Rp800 Miliar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Festival Olahraga Masyarakat Nasional (FORNAS) VIII resmi dibuka di Mataram, NTB. Ajang dua tahunan ini menargetkan perputaran ekonomi kreatif senilai Rp800 miliar.

Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyatakan bahwa FORNAS bukan hanya agenda olahraga, tapi juga pendorong pertumbuhan sektor UMKM dan pariwisata.

Gelaran ini diikuti 38 provinsi dengan total peserta lebih dari 18.000 orang. Melalui ekosistem komunitas, FORNAS menyatukan gaya hidup sehat dan pembangunan ekonomi lokal.

Menko AHY menegaskan pentingnya dukungan lintas kementerian demi memastikan manfaat ekonomi dari olahraga masyarakat dirasakan langsung oleh pelaku usaha daerah.

Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya, menyebut kehadiran Kemenparekraf sebagai simbol kolaborasi untuk mendorong sektor seni, kuliner, fesyen, dan konten kreatif.

Pembukaan FORNAS VIII diramaikan dengan parade kontingen seluruh provinsi, visual video mapping budaya daerah, dan tata cahaya megah di Kantor Gubernur NTB.

Ajang ini digelar oleh Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) untuk mengembangkan olahraga komunitas yang inklusif dan berkelanjutan.

Lebih dari 12.000 kegiatan pertandingan dilaksanakan, didukung 3.878 perangkat pertandingan dan official, 74 Inorga, serta 847 nomor pertandingan.

Dampak ekonomi dari FORNAS diproyeksikan menciptakan lebih dari 9.500 lapangan kerja sementara di sektor formal dan informal seperti logistik, perhotelan, dan transportasi.

Kemenparekraf menyatakan siap menjadi mitra komunitas kreatif di berbagai daerah, dengan dukungan program penguatan ekosistem kreatif berbasis budaya lokal.

Kolaborasi pemerintah, pelaku UMKM, komunitas olahraga, dan sektor pariwisata menjadi fondasi utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dari akar rumput.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

DJP Jatim Blokir Ribuan Rekening Penunggak Pajak Demi Tegakkan Kepatuhan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur memblokir 3.443 rekening milik penunggak pajak. Penindakan berlangsung serentak pada 24–26 Juni 2025 bersama 11 bank nasional.

Aset yang dibekukan mencakup rekening bank, subrekening efek, polis asuransi, dan instrumen keuangan lainnya. Langkah ini menyasar Wajib Pajak yang abai meski telah diberikan peringatan.

DJP menyebut penagihan dilakukan setelah melalui surat teguran dan surat paksa. Jika tetap tidak patuh, juru sita akan menggunakan kewenangan blokir sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Kepala Kanwil DJP Jatim II, Agustin Vita Avantin, menegaskan bahwa tindakan ini bukan tiba-tiba. Sudah didahului pendekatan persuasif dan pemberian kesempatan pembayaran bertahap.

Penegakan ini mengacu pada UU No. 19 Tahun 1997 juncto UU No. 19 Tahun 2000, serta PMK No. 61 Tahun 2023 tentang tata cara pelaksanaan penagihan pajak.

DJP juga menekankan bahwa proses tetap berkeadilan, tidak diskriminatif, serta memberikan opsi keringanan sanksi administrasi bagi wajib pajak yang kooperatif.

Selain upaya blokir, DJP terus mengedukasi masyarakat agar lebih sadar akan kewajiban pelaporan dan pembayaran pajak tahunan, terutama kalangan pengusaha dan pekerja bebas.

Masih banyak wajib pajak yang abai karena kurang memahami aturan dasar perpajakan. Hal ini menjadi penyebab umum munculnya denda atau sanksi pajak administratif.

Langkah serentak ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dan menjaga penerimaan negara di tengah kebutuhan fiskal yang terus meningkat pascapandemi.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

AHY Tegaskan Penindakan Truk ODOL Demi Infrastruktur dan Keselamatan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Truk ODOL atau over dimension over load masih menjadi masalah serius dalam sistem logistik nasional. Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan penindakan tetap berlaku penuh mulai Januari 2026.

Kendati mendapat penolakan dari sebagian sopir, terutama di wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah, pemerintah tetap melanjutkan kebijakan demi keselamatan dan efisiensi nasional.

AHY menyebut, truk ODOL bukan hanya membahayakan pengguna jalan, tapi juga merusak infrastruktur jalan raya yang setiap tahun menelan anggaran hingga Rp40 triliun.

Menurutnya, banyak kecelakaan lalu lintas terjadi akibat truk bermuatan berlebih. Sayangnya, tanggung jawab sering hanya dibebankan kepada sopir, bukan pemilik barang atau perusahaan.

Penindakan ODOL dianggap perlu sebagai upaya menekan kerugian negara, mengingat besarnya dana yang dikeluarkan hanya untuk memperbaiki jalan rusak akibat beban berlebih.

"Transportasi logistik yang efisien akan membantu menurunkan biaya produksi nasional, sehingga mendukung daya saing industri dalam negeri," kata AHY, Senin (7/7).

AHY juga menyoroti pentingnya keadilan dalam penegakan hukum ODOL. Bukan hanya pengemudi, tapi juga pemilik barang harus turut bertanggung jawab atas pelanggaran yang terjadi.

Pemerintah telah memberi waktu cukup panjang untuk transisi menuju zero ODOL, termasuk sosialisasi, evaluasi teknis, dan skema logistik yang lebih adil bagi semua pelaku usaha.

Jika tidak dikendalikan, truk ODOL akan terus memperparah beban negara, baik dari sisi ekonomi, keselamatan, maupun kualitas jalan nasional dan daerah.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Kuil Hindu Terbesar Murugan Temple Hadir di Kalideres

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menara emas setinggi 45 meter menjulang mencolok di Kalideres, Jakarta Barat. Inilah Murugan Temple, kuil Hindu terbesar di Indonesia yang diresmikan awal 2025 dengan kemegahan arsitektur India Selatan.

Bangunan utama kuil berbentuk trapesium dengan ratusan patung dewa dalam warna cerah. Arsitektur bergaya Dravidian memberi kesan spiritual kuat sekaligus menjadi pusat budaya Tamil di Jakarta.

Warna-warni zamrud, safir, delima, dan kunyit menyelimuti ribuan figur dewa-dewi yang terpahat detail. Setiap sisi kuil bagaikan lukisan hidup, menampilkan Ganesha, Vishnu, dan Murugan, sang pahlawan pemanah.

Rajagopuram, menara ikonik khas kuil Hindu India, berdiri megah di lantai tertinggi. Ia menjadi simbol penghubung antara manusia dan ilahi dalam keyakinan umat Hindu Tamil.

Tiga lantai kuil dirancang multifungsi. Lantai dasar sebagai aula serbaguna, lantai dua untuk sembahyang, dan lantai atas terbuka bagi publik untuk menikmati keindahan arsitektur dan nuansa religius.

Vimana, menara kecil berbentuk kubah telur di atas ruang utama kuil, menjadi ciri khas arsitektur spiritual Hindu. Ukirannya menghadirkan mitologi dalam rupa batu yang hidup.

Tak hanya tempat ibadah, kuil ini juga menjadi ruang budaya. Warga Tamil dan pengunjung lintas keyakinan datang untuk mengenal lebih dekat akar spiritual India Selatan di Indonesia.

Keberadaan Murugan Temple memperkuat keragaman Jakarta Barat sebagai wilayah multikultural. Ia menjadi simbol toleransi dan kekayaan arsitektur lintas peradaban.

Pembangunan kuil ini mendapat sambutan hangat dari komunitas Hindu Tamil di Indonesia. Lokasinya yang strategis memudahkan akses masyarakat luas untuk berkunjung.

Murugan Temple bukan hanya ikon keagamaan, tapi juga destinasi wisata rohani dan budaya yang merepresentasikan harmoni dalam keberagaman kota megapolitan.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Mitos Prestasi dan Realita: Saat Kerja Keras Tak Menjamin Sukses di Negeri Ini

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Mitos prestasi kerja keras terus digaungkan, seolah jadi kunci sukses. Namun, realitas dunia kerja menunjukkan hal sebaliknya: koneksi lebih menentukan daripada kompetensi.

Semenjak kecil, kita diajari bahwa kerja keras, prestasi akademik, dan sikap lurus adalah tiket menuju keberhasilan. Tapi kenyataan di lapangan berkata lain.

Tak sedikit orang dengan kompetensi biasa-biasa saja justru lebih cepat naik jabatan. Penyebabnya? Mereka punya akses pada relasi dan kekuasaan—bukan karena nilai tinggi atau kontribusi luar biasa.

Di banyak institusi, baik swasta maupun pemerintah, promosi jabatan tak lagi soal kemampuan. Yang punya keluarga berpengaruh, koneksi dengan pejabat, atau kedekatan dengan elite politik seringkali melesat lebih dulu.

Kondisi ini menciptakan pola yang berulang: kerja keras jadi alat legitimasi, sementara struktur kekuasaan diam-diam mengatur jalannya permainan. Yang pintar dan loyal hanya dijadikan etalase untuk pencitraan.

Ironisnya, narasi kerja keras terus dikampanyekan. Lembur dipuji. Tak ambil cuti dijadikan simbol loyalitas. Semua itu dibungkus dalam romantisme produktivitas, padahal hanya alat untuk membuat kita tetap sibuk.

Sementara mereka yang punya kuasa menikmati jalur cepat—naik jabatan tanpa kompetisi, dapat proyek tanpa tender, masuk posisi strategis tanpa seleksi publik.

Orang-orang biasa diminta ikut lomba lari, padahal yang lain sudah naik lift. Ketimpangan ini jadi bukti bahwa sistem tak dirancang untuk adil, tapi untuk mempertahankan dominasi mereka yang sudah lama di puncak.

Kita diminta terus percaya pada meritokrasi, padahal yang terjadi adalah oligarki. Mereka yang tahu “jalan belakang” justru selalu menang, sementara yang berjalan lurus justru dimanfaatkan.

Narasi ini penting diungkap karena menyangkut masa depan generasi muda yang masih percaya bahwa prestasi adalah segalanya. Mereka perlu tahu bahwa kerja keras tak cukup—perlu juga akses, keberanian, dan kesadaran struktural.

Mengungkap mitos ini bukan berarti menolak kerja keras, tapi agar kita sadar bahwa sistem yang adil perlu perjuangan kolektif. Karena kalau terus-menerus percaya mitos, kita hanya akan jadi roda penggerak yang tak pernah sampai ke atas.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Dunia Usaha di Ujung PHK: Indonesia Incorporated Butuh Visi Bersama

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

BPJS Ketenagakerjaan menggelar forum Indonesia Incorporated Quo Vadis di Jakarta, Senin (28/07/2027), membahas tekanan dunia usaha, gelombang PHK, dan urgensi memperkuat jaminan sosial serta daya saing tenaga kerja nasional.

Ketua Umum APINDO, Shinta Kamdani, menyebut pelaku usaha saat ini ibarat otot ekonomi yang mengalami cedera. Tekanan global dan domestik membuat dunia usaha rapuh, sehingga berisiko memicu pemutusan hubungan kerja massal.

Dalam forum Dewas Menyapa Indonesia, Shinta menegaskan pentingnya kolaborasi antara dunia usaha, pemerintah, dan pekerja. Ketiganya harus bergerak sebagai satu tubuh bernama Indonesia untuk menjaga keseimbangan ekonomi nasional.

Dalam analogi yang digunakan, dunia usaha adalah otot penggerak, pekerja sebagai nadi dan darah, sementara pemerintah berperan sebagai tulang punggung dan otak yang memberi arah lewat kebijakan.

Shinta mengingatkan, ancaman PHK bukan semata tentang angka, tetapi soal menurunnya penciptaan lapangan kerja baru, konsumsi rumah tangga yang stagnan, serta lemahnya daya beli masyarakat.

Sektor manufaktur nasional masih dalam tekanan. Melemahnya ekspor, turunnya permintaan global, serta fluktuasi harga energi dan bahan baku impor menjadi tantangan utama yang menekan produktivitas dan efisiensi.

APINDO mengungkap kelas menengah Indonesia menyusut hingga 9,5 juta orang dalam lima tahun terakhir. Ini menandakan konsumsi nasional tak lagi cukup kuat menopang pertumbuhan ekonomi.

Situasi diperburuk oleh ketidakpastian geopolitik, penurunan proyeksi ekonomi global, dan lambannya ekspansi pelaku usaha akibat minimnya informasi untuk mengambil keputusan strategis.

Survei internal APINDO menunjukkan lebih dari 50 persen pelaku usaha telah mengurangi jumlah tenaga kerja dan mempertimbangkan PHK lanjutan dalam waktu dekat.

Transformasi industri ke arah digitalisasi menuntut peningkatan literasi digital, pendidikan vokasi, dan pelatihan berbasis kebutuhan dunia kerja agar produktivitas tenaga kerja meningkat.

APINDO menekankan perlunya reformasi struktural, termasuk penyederhanaan regulasi lintas kementerian, efisiensi logistik, dan penyempurnaan sistem perizinan agar dunia usaha tidak terus dibebani biaya tinggi.

Pemerintah telah menggagas berbagai satgas strategis untuk mempercepat ekspor, meningkatkan daya saing, memperluas kesempatan kerja, dan mengawal hubungan industrial yang sehat.

Shinta menegaskan, tidak mungkin menjamin keberlangsungan jaminan sosial bila dunia usaha tidak berjalan. Begitu pula pertumbuhan tak akan tercipta bila lapangan kerja terus menyusut.

"Indonesia hanya akan mampu bertahan dan tumbuh apabila semua pihak bergerak dalam irama yang sama. Dunia usaha siap berdialog, bersinergi, dan menjadi bagian dari solusi kolektif nasional," pungkasnya.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Mahupiki Usulkan Revisi KUHAP Fokus pada Waktu Penyelidikan dan Bukti Digital

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Organisasi Mahupiki mengajukan tujuh usulan penting terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) kepada Komisi III DPR dalam rapat dengar pendapat umum.

Ketua Umum Mahupiki, Firman Wijaya, menegaskan dukungan organisasinya terhadap revisi KUHAP yang dinilai strategis untuk memperkuat prinsip keadilan dan check and balances dalam sistem peradilan pidana.

Masukan pertama Mahupiki menyoroti perlunya batas waktu penyelidikan. Menurut Firman, Pasal 5 RUU KUHAP belum mengatur secara eksplisit durasi maksimal penyelidikan oleh aparat penegak hukum.

“Kami usulkan waktu enam bulan sebagai batas maksimal penyelidikan agar tidak melebar dan tanpa kepastian hukum,” ujar Firman di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (22/7/2025).

Poin kedua menekankan perlunya evaluasi atas definisi penyidik tertentu dan Penyidik Utama sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat (2) agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan dalam penyidikan.

Ketiga, Mahupiki menilai Pasal 59E perlu diatur ulang, terutama jika terjadi ketidaksepakatan antara penyidik dan penuntut umum dalam menilai kecukupan alat bukti sebelum pelimpahan perkara ke pengadilan.

Firman menyarankan waktu melengkapi berkas perkara diperpanjang dari 14 hari menjadi 60 hari guna memperkuat koordinasi dan efektivitas proses hukum antara dua institusi.

Poin keempat menyarankan perluasan ruang lingkup praperadilan, tidak hanya terbatas pada tindakan paksa, tetapi juga terhadap pelanggaran hak tersangka yang dijamin dalam KUHAP.

Kelima, Mahupiki mendorong penguatan sistem pembuktian dengan pendekatan positif dalam praperadilan, serta mempertahankan prinsip dua alat bukti sah dan keyakinan hakim dalam pembuktian materi perkara.

Poin keenam menyuarakan kekhawatiran atas dihapusnya Pasal 183 KUHAP yang berpotensi mengaburkan landasan normatif sistem pembuktian negatif dalam hukum acara pidana Indonesia.

Firman menekankan pentingnya rekonstruksi norma untuk memastikan keyakinan hakim tetap didasarkan pada dua alat bukti yang sah secara hukum.

Ketujuh, Mahupiki menyoroti perlunya kejelasan ketentuan peralihan dalam Pasal 327 dan 328, khususnya terkait kesiapan 18 peraturan pemerintah sebagai syarat pelaksanaan KUHAP baru.

Mahupiki juga menyoroti perkembangan teknologi pembuktian digital yang belum diakomodasi secara eksplisit, dan menyarankan klasifikasi yang jelas terhadap validitas bukti elektronik.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Vietnam Kritik VAR di Final Piala AFF U-23 Indonesia vs Vietnam

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Media Vietnam, The Thao 247, menyampaikan kritik tajam atas penerapan teknologi VAR di final Piala AFF U-23 2025 antara Timnas Vietnam dan Indonesia yang digelar di Jakarta, Selasa (29/07).

Federasi Sepak Bola ASEAN (AFF) sebelumnya mengumumkan bahwa teknologi video assistant referee hanya digunakan di laga puncak yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno.

Keputusan ini dianggap janggal oleh media Vietnam. Mereka mempertanyakan kenapa VAR baru digunakan di final dan tidak diterapkan sejak fase awal turnamen berlangsung.

“Pertandingan antara Vietnam dan Indonesia selalu intens. Banyak potensi situasi kontroversial yang harusnya bisa dikendalikan dengan bantuan VAR,” tulis The Thao 247.

Media tersebut menilai kehadiran VAR akan membantu wasit membuat keputusan objektif dan meminimalkan kesalahan di laga penentu juara ini.

The Thao 247 juga menyinggung laga semifinal antara Vietnam U-23 dan Filipina U-23 yang dianggap menyimpan kontroversi karena kesalahan keputusan wasit.

Pada laga itu, wasit Jamal Usaid memberikan kartu merah kepada Jaime Rosquillo, padahal pelanggaran dilakukan oleh pemain lain terhadap Quoc Viet.

“Jika saat itu VAR tersedia, kesalahan semacam ini tentu bisa dicegah,” lanjut laporan media tersebut, mengaitkan kasus itu sebagai alasan pentingnya VAR.

Vietnam dan Indonesia sebelumnya juga bertemu di final AFF U-23 2023. Saat itu, Vietnam keluar sebagai juara dan menambah koleksi gelar mereka.

Jika kali ini kembali menang atas Indonesia yang diasuh Gerald Vanenburg, maka tim asuhan Kim Sang-sik berpeluang mencetak hattrick juara berturut-turut di ajang ini.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Strategi Elegan Ungkap Perselingkuhan Tanpa Menjatuhkan Harga Diri

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menghadapi perselingkuhan suami tentu menyakitkan. Namun, membuka aib pelakor bisa dilakukan secara elegan, tanpa kehilangan martabat sebagai istri sah dan tanpa menciptakan drama.

Salah satu cara paling halus adalah menyampaikan pesan menyentuh. Kalimat seperti, “Semoga kamu tak pernah merasakan disakiti seperti ini,” bisa menjadi tamparan lembut yang menyadarkan.

Cara ini bisa disampaikan secara anonim atau melalui orang ketiga. Tak perlu memaki, karena terkadang kebenaran lebih kuat disampaikan lewat ketenangan dan strategi.

Langkah pertama adalah membuat pelakor menunjukkan niat aslinya. Istri cukup menjaga sikap, tetap tenang, tapi mengamati dengan cermat. Umpan kecil bisa membuka tabir kelicikan.

Selanjutnya, menulis surat atau voice note dengan nada doa juga bisa sangat menyentuh. Doa-doa tulus untuk membuka hati lawan bisa jauh lebih kuat dari caci maki.

Namun, apakah membuka aib pelakor itu perlu? Jika iya, caranya harus elegan. Tujuan utamanya adalah membuka mata, bukan menjatuhkan diri di depan publik.

Misalnya, mulai terbuka kepada suami soal masa depan dan rencana keluarga. Respons pelakor yang merasa tersisih biasanya akan menunjukkan watak aslinya.

Ketika emosi pelakor muncul, suami akan melihat wajah sesungguhnya dari hubungan terlarang itu. Dan ini menjadi pembuka jalan menuju kesadaran.

Jika ada bukti, seperti chat atau foto, cukup sampaikan secara pribadi. Hindari menyebar di media sosial atau grup keluarga, karena itu hanya memperkeruh.

Sampaikan bukti tersebut kepada pihak yang tepat: atasan suami, pembimbing rumah tangga, atau keluarga dekat. Tujuannya jelas: perbaikan, bukan pembalasan.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Aura Elegan Bukan Soal Branded, tapi Soal Sikap dan Pembawaan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Aura wanita mahal tak selalu berkaitan dengan tas branded atau barang mewah. Elegan sejati terpancar dari kesadaran akan value diri, batasan pribadi, dan pembawaan yang tenang namun memikat.

Cara berpakaian adalah cerminan kepribadian. Warna bold memang powerful, tetapi jika dipadukan secara asal, bisa memberi kesan terlalu mencolok, bukan elegan seperti yang diinginkan.

Riasan wajah pun perlu dijaga. Makeup tebal, dempul berlebihan, atau lipstik warna terang bisa menghapus kesan anggun. Wanita elegan cenderung clean, flawless, dan effortless dalam tampilannya.

Detail kecil seperti kuku sering dilupakan. Padahal, kuku bersih dan rapi menunjukkan perhatian terhadap kebersihan. Kuku panjang yang kotor atau kutek terkelupas justru mengurangi citra mewah.

Aroma tubuh juga berperan. Parfum menyengat bisa mengganggu, sementara wangi lembut dengan signature scent yang tahan lama memperkuat aura eksklusif tanpa berlebihan.

Postur tubuh adalah bahasa nonverbal. Bahu bungkuk atau cara duduk asal membuat penampilan branded pun kehilangan makna. Wanita elegan menampilkan postur percaya diri dan berkelas.

Kebiasaan kecil seperti memainkan rambut, terutama jika lepek atau berminyak, bisa memancarkan kecanggungan. Elegan sejati adalah mereka yang tenang dan tidak mudah gelisah.

Gaya bicara pun menentukan. Suara keras, tertawa berlebihan di tempat umum, menurunkan kesan mahal. Ketenangan adalah simbol kemewahan, bukan keterpaksaan.

Elegan bukan dibuat-buat. Ia muncul dari kesadaran diri, ketenangan batin, dan kebiasaan menghargai diri sendiri tanpa harus menunjukkan status lewat logo atau harga.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Gaya Frugal Living, Gadis Ini Nabung Rp1,5 M di Usia 24 Tahun

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Gaya hidup frugal living kini menjadi pilihan populer di kalangan generasi muda yang ingin bebas finansial. Mia McGrath, perempuan 24 tahun asal Inggris, sukses menabung Rp1,5 miliar sebelum usia 25 tahun.

Saat teman sebayanya memilih gaya hidup konsumtif, Mia justru menjalani hidup sederhana. Ia konsisten menghindari pemborosan, termasuk tak membeli kopi di luar dan membawa bekal setiap bepergian.

Mia mengandalkan telur dan roti untuk sarapan setiap hari. Ia menghindari jajan berlebihan serta lebih memilih masak di rumah dan minum dari botol isi ulang demi menekan biaya harian.

Dalam urusan penampilan, Mia tak ragu memakai baju bekas dari toko amal dan menggunakan kosmetik berbiaya rendah. Prinsipnya, pengeluaran minimal bukan berarti mengorbankan kualitas hidup.

“Pensiun dini dan hidup nyaman itu butuh pengorbanan,” ujar Mia. Ia ingin membuktikan bahwa kebiasaan sederhana bisa mendatangkan hasil besar jika dilakukan dengan konsisten.

Salah satu strategi utama Mia adalah tinggal bersama orang tuanya. Ia terbebas dari biaya sewa, listrik, dan tagihan rumah tangga lainnya sehingga bisa mengalokasikan penghasilan untuk ditabung.

Mia menargetkan mengumpulkan Rp20 miliar sebelum usia 40 tahun. Dana itu ia rencanakan untuk membeli rumah dan mengejar kebebasan finansial sejak muda.

Gaya hidup hemat yang diterapkan Mia bukan sekadar tren, tapi pilihan sadar untuk mengatur keuangan secara bijak. Rutinitas kecil seperti memasak sendiri jadi pondasi keberhasilannya.

Frugal living membentuk mindset produktif, bukan menahan diri berlebihan. Fokus pada tujuan jangka panjang membuat Mia disiplin dan mampu mengelola uang secara efisien tanpa tekanan.

Cerita Mia menginspirasi banyak anak muda untuk mulai menabung sejak dini. Dengan langkah sederhana dan target yang jelas, masa depan finansial cerah bukan hal yang mustahil.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

MUI Jatim Haramkan Sound Horeg karena Ganggu Kesehatan dan Lingkungan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur mengeluarkan fatwa haram atas penggunaan sound horeg karena dinilai mengganggu kesehatan masyarakat dan merusak lingkungan tempat tinggal warga.

Ketua Bidang Fatwa MUI, Asrorun Ni’am Sholeh, menyebut fatwa haram itu dikeluarkan usai dilakukan dialog dan kajian bersama pelaku usaha dan ahli kesehatan masyarakat.

Menurutnya, volume sound horeg melampaui ambang batas kemampuan pendengaran manusia normal dan berisiko merusak indera pendengaran secara permanen.

"Suara keras yang dihasilkan memiliki dampak nyata terhadap kesehatan, bukan sekadar kebisingan biasa,” ujar Asrorun di Jakarta Timur, Sabtu (26/7/2025).

Tak hanya berdampak pada fisik, sound horeg juga dinilai memicu gangguan lingkungan, seperti kerusakan bangunan hingga kaca rumah pecah akibat getaran suara ekstrem.

Asrorun menambahkan bahwa banyak kegiatan dengan sound horeg juga disertai tindakan yang bersifat destruktif serta mengganggu kenyamanan umum.

Karena itu, ia mendorong pemerintah bersikap tegas dan hadir untuk menjaga harmoni sosial dan ketertiban di masyarakat yang terdampak langsung.

“Ini bukan semata persoalan ekonomi, tapi menyangkut hak publik untuk hidup tenang, sehat, dan aman,” jelasnya menanggapi dinamika sosial yang muncul.

MUI menegaskan bahwa pelarangan hanya berlaku untuk penggunaan sound horeg yang berlebihan, merusak, dan tidak pada tempatnya, bukan terhadap teknologi audionya.

Fatwa haram ini, lanjut Asrorun, belum menjadi sikap nasional karena gangguan masih dianggap bersifat lokal, khususnya di wilayah Jawa Timur.

Namun jika penyalahgunaan sound horeg menyebar luas dan membahayakan publik, MUI Pusat membuka kemungkinan untuk meninjau pada level nasional.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More