Seminar Nasional Bahas Tantangan Media dan Demokrasi di Indonesia Menjelang Indonesia Emas

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menjelang satu abad kemerdekaan, Indonesia memasuki momentum penting untuk merefleksikan perjalanan demokrasi sekaligus menyiapkan proyeksi menuju Indonesia Emas 2045.

Seminar Nasional bertajuk “Refleksi Delapan Dekade dan Proyeksi Indonesia 2045” di Jakarta menghadirkan akademisi, analis politik, serta pakar media membahas fondasi dan arah pembangunan nasional.

Beberapa tema utama meliputi peran partai politik dan media sebagai pilar demokrasi, doktrin Tentara Nasional Indonesia, keamanan siber, kelas menengah, pemberdayaan perempuan, hingga pelestarian lingkungan hidup.

"Media memegang lima fungsi penting, mulai dari penyampai informasi, pengawas kekuasaan, fasilitator debat, forum representasi, hingga ruang pertukaran perspektif publik," ujar Salma Nihru, analis Maha Data dan Politik Media di Jakarta, Rabu (20/08/2025) 

Menurutnya, kebebasan media terus menghadapi tantangan akibat intervensi negara, dominasi oligarki, serta disrupsi teknologi yang mengubah pola produksi, distribusi, dan konsumsi informasi masyarakat.

Sejarah mencatat, sejak awal kemerdekaan media massa menjadi corong perjuangan, sebelum akhirnya diwarnai kontrol ketat negara pada era Demokrasi Terpimpin dengan pembredelan dan monopoli informasi.

Perkembangan teknologi cetak hingga penyiaran pun pernah dieksploitasi negara untuk mempertahankan hegemoni politik. Situasi ini memperlihatkan relasi kekuasaan negara dan media yang fluktuatif selama delapan dekade terakhir.

Konsep partisan polyvalence Duncan McCargo dipandang relevan untuk meninjau kompleksitas hubungan media, negara, dan elite politik dalam sejarah demokrasi Indonesia.

Rekomendasi seminar menekankan revisi regulasi bermasalah, pembatasan kepemilikan media oleh politisi, penguatan Dewan Pers, serta afirmasi sumber daya bagi media lokal dan komunitas.

Selain itu, peningkatan literasi publik, ko-regulasi kebijakan, hingga penguatan kapasitas jurnalis dipandang sebagai peta jalan penting untuk memperbaiki ekosistem media nasional ke depan.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Seminar Nasional Unhas Kupas Borgtocht dan Lelang Pailit

Duta Nusantara Merdeka | Makassar 

Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar bekerja sama dengan Resha Agriansyah Law Corporation (RALC) mengadakan seminar nasional bertema “Dinamika Lelang Eksekusi Harta Pailit” pada Selasa, 5 Agustus 2025, di Hotel Unhas Makassar.

Topik utama seminar berfokus pada dampak regulasi terbaru, yaitu PMK 122/2023 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) 02/2024, terhadap proses hukum lelang aset dalam perkara kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Hakim Pengadilan Niaga Makassar, Bintang, memaparkan poin penting SEMA 02/2024, terutama rumusan hukum tentang jaminan perorangan (borgtocht) dalam sengketa kepailitan dan PKPU yang kini mendapat pembatasan perlindungan hukum.

Menurutnya, penjamin hanya bertanggung jawab atas utang debitor kepada kreditur tertentu saja. Harta milik penjamin juga tidak bisa langsung dimasukkan ke dalam boedel pailit, kecuali terbukti terikat langsung secara hukum.

“Borgtocht bersifat accessoir terhadap perjanjian pokok antara debitor dan kreditor, sebagaimana diatur dalam Pasal 1820 hingga 1850 KUHPerdata,” ujar Bintang dalam pemaparannya kepada peserta seminar nasional.

Ia menambahkan bahwa penjamin tidak dapat didudukkan sebagai termohon PKPU dan tidak serta-merta menjadi pihak yang harus menyerahkan asetnya saat debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga.

Selain Hakim Niaga PN Makassar, seminar ini juga menghadirkan akademisi dari Fakultas Hukum Unhas, Kepala KPKNL Makassar, dan kurator profesional sebagai narasumber, guna memberikan sudut pandang dari aspek hukum dan pelaksanaan lelang.

Seminar ini menjadi sarana penting untuk memberikan pemahaman utuh kepada pelaku hukum dan pemangku kepentingan mengenai perlindungan hukum dalam kasus kepailitan, serta batas kewenangan eksekusi harta penjamin.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Revisi KUHAP Dinilai Mendesak Demi Sistem Peradilan Berkeadilan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Revisi KUHAP dinilai mendesak untuk menciptakan sistem peradilan pidana yang adil, adaptif, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, seiring dengan dinamika hukum dan sosial yang terus berkembang.

Akademisi Hukum Universitas Trisakti, Dr. Azmi Syahputra, menyoroti stagnasi reformasi hukum acara pidana. Ia menilai pembaruan KUHAP harus menyentuh akar permasalahan, bukan sekadar perombakan prosedural semu.

"Selama ini sistem hukum hanya berkutat pada norma, tanpa menyentuh substansi keadilan," kata Azmi dalam seminar nasional bertajuk “Langkah Strategis Menuju Kedaulatan Hukum Nasional” yang digelar Yerikho Manurung & Partners bersama Indonesia Millennials Center di Jakarta, Rabu (30/07/2025).

Padahal, hukum acara pidana tidak bisa berdiri sendiri tanpa keterkaitan dengan hukum pidana materil.

KUHAP versi baru akan mengalami perluasan pasal dari 286 menjadi 334 pasal. Hal ini menandakan adanya kebaruan, tapi tetap harus disesuaikan dengan kebutuhan lokal dan prinsip due process of law.

Salah satu poin penting dalam RKUHAP adalah peran aktif advokat. Kini, pengacara berhak mengajukan keberatan sejak tahap pemeriksaan dan keberatan itu harus dituangkan dalam berita acara resmi.

Azmi menyebutkan, kemajuan teknologi semestinya mendorong pembaruan hukum. Misalnya, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dapat dikirim melalui media digital seperti WhatsApp secara sah.

Ia menilai aparat penegak hukum harus mampu beradaptasi, termasuk mempercepat sinkronisasi antara jaksa, polisi, dan pengacara demi menjamin hak tersangka, saksi, maupun korban.

Di sisi lain, Azmi menyinggung lemahnya pengawasan dalam praktik penyidikan dan penahanan. Menurutnya, banyak pelanggaran terjadi karena minimnya mekanisme kontrol dan belum transparannya proses penetapan tersangka.

Kritik juga diarahkan pada penyadapan ilegal yang sering disamarkan atas nama penegakan hukum. Ia menegaskan pentingnya izin tertulis dari pengadilan sebagai bentuk perlindungan hak privat warga.

Lebih lanjut, Azmi mengingatkan bahwa sistem peradilan yang sehat hanya bisa terwujud jika semua elemen—baik akademisi, aparat, maupun masyarakat—mau jujur membaca akar persoalan hukum secara menyeluruh.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Revisi KUHAP Disorot dalam Seminar Nasional Kedaulatan Hukum

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Revisi KUHAP kembali menjadi sorotan dalam seminar nasional bertajuk “Langkah Strategis Menuju Kedaulatan Hukum Nasional” yang digelar Yerikho Manurung & Partners bersama Indonesia Millennials Center di Jakarta, Rabu (30/07/2025).

Hukum acara pidana Indonesia melalui KUHAP disahkan pada 1981 dan belum mengalami revisi besar. Padahal, perubahan zaman menuntut sistem hukum yang adaptif, akuntabel, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Prof. Dr. Suparji Ahmad, Guru Besar Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, menekankan pentingnya semangat kolaboratif dalam merombak sistem hukum, bukan hanya sebatas legislasi simbolik atau tambal sulam aturan pidana.

Menurutnya, pendidikan hukum modern harus mampu membangun integrasi dan transformasi nilai keadilan secara fungsional, bukan sekadar transfer ilmu hukum yang formalistik dan tekstual belaka.

Ia mengajak peserta seminar untuk tidak hanya memahami norma hukum, tetapi turut menginspirasi gerakan kolektif reformasi KUHAP sebagai bagian dari proses menyehatkan sistem peradilan pidana nasional.

Suparji juga menyoroti pentingnya revisi pasal-pasal seperti penahanan tanpa pemberitahuan, wewenang penyitaan, hingga praktik penyadapan yang rentan disalahgunakan tanpa mekanisme akuntabel.

Sementara itu, Yerikho Manurung, Direktur Eksekutif IMC, mengungkapkan revisi KUHAP harus menjawab tantangan kedaulatan hukum dan memastikan kontrol terhadap lembaga penegak hukum agar tidak menyimpang dari konstitusi.

Ia menjelaskan bahwa pembahasan RKUHAP kini telah masuk tahap partisipasi publik di DPR. Yerikho berharap hasil diskusi ini dapat diteruskan sebagai rekomendasi sipil kepada legislator.

Menurutnya, momentum reformasi KUHAP adalah momen strategis untuk membangun sistem hukum yang menghargai HAM, menghapus ketimpangan proses hukum, serta menutup ruang penyalahgunaan wewenang.

Keduanya sepakat bahwa penegakan hukum yang berdaulat tak hanya soal struktur, tapi juga kesadaran kolektif atas nilai keadilan, transparansi, dan perlindungan warga negara dari praktik represif.

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Seminar Kaji Ulang UUD 1945 dan Pemilu Beretika Teguhkan Persatuan Bangsa di Universitas Warmadewa

Duta Nusantara Merdeka | Denpasar 

Universitas Warmadewa menggelar seminar nasional bertema “Meneguhkan Persatuan Melalui Pemilu dan Kaji Ulang UUD NRI 1945” di Denpasar, Kamis (10/07/2025).

Kegiatan ini hasil kerja sama Komisi Pemilihan Umum (KPU), AIPI Pusat, Universitas Indonesia, dan Forum Komunikasi Purnawirawan TNI-Polri.

Seminar digelar di Aula Ajnadewi Fakultas Teknik dan Perencanaan Warmadewa, menghadirkan akademisi, tokoh bangsa, hingga praktisi hukum dan militer.

Dr. Nyoman Sujana, Wakil Rektor III UNWAR, menegaskan pentingnya sinergi antar lembaga dalam menjaga integritas dan persatuan bangsa.

Seminar ini juga menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi terkait pemisahan jadwal pemilu legislatif dan eksekutif dengan rentang maksimal 2,5 tahun.

Senada, Prof. A.A. Gede Oka Wisnumurti dari FISIP Warmadewa menyoroti pentingnya membangun demokrasi berdasarkan nilai gotong royong dan budaya lokal.

Menurutnya, demokrasi liberal berbasis individualisme justru menggeser semangat kolektif yang menjadi kekuatan bangsa Indonesia.

Pada kesempatan yang sama, Ketua AIPI Pusat, Prof. Alfitra Salamm APU menilai pemilu saat ini sarat politik uang dan bansos, mengikis etika serta keadilan demokrasi.

Ia menyebut Indonesia sedang dilanda krisis etika politik, di mana integritas dan nilai moral dikorbankan demi kepentingan jangka pendek.

Sementara itu, Letjen TNI (Purn) Bambang Darmono menegaskan bahwa Pancasila kini memudar dan tergeser oleh ideologi liberal dan kapitalis global.

Ia mengungkapkan hasil FGD di beberapa kampus besar yang menunjukkan hilangnya Pancasila sebagai falsafah dan pedoman berbangsa.

Demokrasi ideal seharusnya dibangun atas dasar etika, bukan justru digunakan untuk menjatuhkan sesama secara tidak etis dan penuh intrik.

Menurutnya, MPR harus kembali menjadi lembaga tertinggi negara, sebagai penjaga nilai-nilai luhur bangsa dan konstitusi.

Para pembicara sepakat, kaji ulang UUD 1945 bukan untuk menolak reformasi, melainkan menyempurnakan arah demokrasi yang berpihak pada rakyat.

Seminar ini diharapkan melahirkan gagasan kritis dan argumentatif yang membangun demokrasi beretika, berdaulat dan berbasis ilmu pengetahuan.

 

Penulis: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

SGU Tegaskan Komitmen Bela Negara dalam Pendidikan Mahasiswa

Duta Nusantara Merdeka | Tangerang Selatan 

Seminar bela negara bertema “Membangun Kepemimpinan Generasi Muda Masa Kini Guna Menghadapi Tantangan Masa Depan sebagai Aktualisasi Bela Negara” merupakan bagian dari komitmen SGU dalam membentuk karakter mahasiswa yang unggul tidak hanya secara akademis dan profesional, tetapi juga memiliki semangat bela negara yang kuat. Seminar ini menjadi momen penting untuk menanamkan nilai nasionalisme di tengah tantangan global yang semakin kompleks.

Hal tersebut disampaikan Dr. Ir. Gembong Baskoro, M.Sc., IPU, ASEAN Eng., Ketua Program Studi Master of Mechanical Engineering SGU, dalam sambutan pembukaan seminar yang digelar 

Swiss German University (SGU) bekerja sama dengan Universitas Pertahanan Republik Indonesia (Unhan RI) pada Sabtu, 3 Mei 2025, di Kampus SGU, The Prominence Tower, Alam Sutera.

Ia menekankan bahwa kebijakan luar negeri negara adidaya seperti Amerika Serikat dapat berdampak pada stabilitas ekonomi dan politik Indonesia. Oleh karena itu, dunia pendidikan wajib membekali mahasiswa dengan semangat nasionalisme.

“Jika terjadi ancaman nyata dari luar negeri, siapa lagi yang akan membela bangsa ini kalau bukan para cendekiawan, mahasiswa, dosen, dan alumni universitas?” ujarnya.

Senada, James Purnama, S.Kom., M.Kom., M.Sc., selaku Vice Rector for Non-Academic Affairs SGU, menambahkan bahwa seminar ini memberi bekal teori, praktik, dan motivasi agar mahasiswa bisa menjadi pemimpin yang loyal, nasionalis, dan berdaya saing global. “Kami dorong mahasiswa mencari referensi ilmiah, menggali wawasan bela negara, dan menjadikannya sebagai dasar kepemimpinan yang humanis dan strategis,” jelasnya.

Kolaborasi SGU dan Unhan RI ini menjadi langkah konkret dalam mendidik generasi muda untuk memiliki karakter kuat, integritas tinggi, serta kepedulian terhadap masa depan bangsa.

SGU sebagai perguruan tinggi swasta nasional berkomitmen mencetak pemimpin masa depan yang memiliki loyalitas tinggi terhadap bangsa. Seminar ini juga melibatkan perwakilan TNI Angkatan Udara yang memaparkan keterlibatan militer dalam penguasaan teknologi seperti remote sensing, yang juga dibutuhkan dalam bela negara era digital.

Acara ini disambut antusias oleh mahasiswa dan peserta umum yang tertarik memperkuat pemahaman tentang kepemimpinan nasional, nilai-nilai kebangsaan, dan pentingnya bela negara dalam pembangunan karakter generasi muda Indonesia.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Generasi Emas: SGU Dorong Kepemimpinan Muda Lewat Seminar Bela Negara

Duta Nusantara Merdeka | Tangerang Selatan

Swiss German University (SGU) bersama Universitas Pertahanan Republik Indonesia (Unhan RI) menggelar seminar bertajuk “Membangun Kepemimpinan Generasi Muda Masa Kini Guna Menghadapi Tantangan Masa Depan sebagai Aktualisasi Bela Negara”. Acara ini diselenggarakan pada Sabtu, 3 Mei 2025, di Kampus SGU, The Prominence Tower, Alam Sutera.

Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen SGU dalam membentuk karakter mahasiswa yang tidak hanya unggul dalam kompetensi akademik dan profesional, tetapi juga memiliki jiwa nasionalisme dan semangat bela negara.

Dr. Ir. Gembong Baskoro, M.Sc., IPU, ASEAN Eng., APEC Eng., selaku Ketua Program Studi Master of Mechanical Engineering SGU, menyampaikan, Seminar ini merupakan bagian dari komitmen SGU dalam membentuk karakter mahasiswa yang unggul tidak hanya secara akademis dan profesional, tetapi juga memiliki semangat bela negara yang kuat. Seminar ini menjadi momen penting untuk menanamkan nilai nasionalisme di tengah tantangan global yang semakin kompleks.

Ia menekankan bahwa kebijakan luar negeri negara adidaya seperti Amerika Serikat dapat berdampak pada stabilitas ekonomi dan politik Indonesia. Oleh karena itu, dunia pendidikan wajib membekali mahasiswa dengan semangat nasionalisme.

“Jika terjadi ancaman nyata dari luar negeri, siapa lagi yang akan membela bangsa ini kalau bukan para cendekiawan, mahasiswa, dosen, dan alumni universitas?” ujarnya.

Seminar menghadirkan narasumber utama Marsda TNI (Purn) Prof. Dr. Ir. A. Adang Supriyadi, ST, MM, IPU, ASEAN Eng., Guru Besar Universitas Pertahanan RI. Dalam paparannya, beliau menekankan bahwa bela negara adalah tanggung jawab seluruh elemen masyarakat, termasuk generasi muda.

“Bela negara bukan hanya tugas TNI, tetapi merupakan kesadaran, sikap, dan tindakan seluruh warga negara dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI,” ujar Marsda TNI (Purn) Adang Supriyadi.

Lebih lanjut, Beliau menyampaikan pentingnya membentuk kepemimpinan masa depan yang tidak hanya mengandalkan hard skill, tetapi juga dilengkapi soft skill dan nilai-nilai kebangsaan.

“Kami ingin membentuk generasi pemimpin yang adaptif, berjiwa nasionalis, dan mampu menjadi agen perubahan di tengah dinamika global,” ungkapnya.

Dalam seminar ini, dipaparkan pula hasil riset bibliometrik yang menggarisbawahi pentingnya peran Indonesia dalam diskursus global terkait pertahanan negara dan kepemimpinan muda. Terdapat empat klaster utama dalam pembentukan pemimpin masa depan, yaitu pendidikan dan soft skill, manajemen organisasi, kesehatan mental, serta mentoring karier.

SGU menekankan bahwa 85% keberhasilan karier ditentukan oleh kemampuan interpersonal, kepemimpinan, dan emotional intelligence. Oleh karena itu, SGU secara aktif mengintegrasikan pendidikan karakter dalam kurikulum akademiknya.

Seminar ini dihadiri oleh mahasiswa dari berbagai program studi, dosen, serta perwakilan dari Universitas Pertahanan RI. Diharapkan kolaborasi ini menjadi langkah strategis dalam mencetak pemimpin masa depan yang berwawasan global, namun tetap berpijak pada nilai-nilai kebangsaan.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

BRI Mediapreneur Talks Serang: Strategi Sukses Bisnis Media Digital di Era Modern

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Promedia Teknologi Indonesia (PTI) akan menggelar event roadshow bertajuk Journalism 360 Jurnalisme Berkualitas dan Berkelanjutan di Kota Serang, Banten, pada 7-8 Mei 2025 mendatang.

Setelah sukses menggelar acara di Semarang, Palembang, dan yang terbaru di Kota Medan, kini Promedia akan berkunjung ke Kota Serang sebagai salah satu rangkaian acara roadshow perjalanan ke-4 dari 6 kota di Indonesia.

Sebelumnya, Promedia bersama Bank Rakyat Indonesia (BRI) menggelar kegiatan bertajuk BRI Mediapreneur Talks: Jurnalisme Berkualitas dan Berkelanjutan, dan pernah bertemu dengan para insan jurnalis dan pengusaha media di Medan (Januari 2025), Palembang (Desember 2024) dan Semarang (Oktober 2024).

Terkini, BRI Mediapreneur Talks akan digelar di Hotel Horison Ultima Ratu, Kota Serang, Banten, pada Kamis, 8 Mei 2025 mendatang.

Event BRI Mediapreneur Talks ini juga didukung dan disponsori oleh Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB), dan Bank BJB Syariah.

Melalui event ini, Promedia ingin mengajak seluruh pelaku media di Kota Serang, baik para pengusaha hingga insan jurnalis untuk mampu menjalankan bisnis media yang berkelanjutan dengan mengedepankan kolaborasi dan pendekatan digital.

Terdapat tiga pembahasan utama yang akan diangkat di BRI Mediapreneur Talks. Pertama, lanskap dan model bisnis media berkelanjutan yang akan disampaikan langsung oleh CEO Promedia Agus Sulistriyono. 

Kedua, tren iklan digital terkini yang akan disampaikan CEO Props Ilona Juwita, dan pengembangan jurnalisme berkualitas yang akan diisi oleh Fransiskus Surdiasis, anggota Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas (KTP2JB) atau yang juga dikenal Komite Publisher Rights. 

Dalam acara BRI Mediapreneur Talks sebelumnya yang digelar Promedia di Kota Medan pada 23 Januari 2025 lalu, Agus Sulistriyono mengajak para pengusaha media untuk membangun brand sebuah media. Terlebih, bagi media yang sudah berjalan puluhan tahun yang dinilai wajib untuk dipertahankan.

"Jika brand media sudah puluhan tahun, pertahankan itu. Tinggal kita harus bisa dinamis mengikuti perkembangan zaman," tegasnya.

Agus Sulistriyono selaku CEO Promedia juga mengenalkan perusahaannya yang berbasis teknologi dan konsultan media.

Promedia berkolaborasi membangun media online bersama para pemilik media, dengan mengusung konsep economic sharing atau gotong royong.

"Promedia Teknologi Indonesia adalah perusahaan teknologi dan konsultan media. Kita kolaborasi membangun media online arus utama bersama para pemilik media dan jurnalis di seluruh Indonesia," ucap Agus Sulistriyono.

"Perusahaan ini memberikan support (dukungan) teknologi, infrastruktur, pelatihan, strategi dan monetisasi dengan mengusung konsep economic sharing atau gotong royong," tandasnya. (Ar)

Read More

IKAHI Gelar Seminar Internasional Bahas Contempt of Court Pekan Depan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) akan menyelenggarakan seminar internasional bertema ‘Penegakan Hukum Terhadap Contempt of Court Dalam Mewujudkan Peradilan Berkualitas’. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-72 IKAHI.

Seminar internasional itu akan digelar di di Gedung Mahkamah Agung (MA), Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat pada 21 April 2025. Acara akan digelar secara luring dan daring melalui aplikasi Zoom. Seminar dijadwalkan berlangsung pukul 08.00 hingga 12.00 WIB. 

Peserta luring mencakup jajaran pimpinan MA, hakim agung, serta pengurus pusat IKAHI. Sementara peserta daring terdiri dari seluruh pengurus daerah dan cabang IKAHI di Indonesia.

“Ketua Mahkamah Agung RI direncanakan membuka acara sebagai keynote speaker,” demikian keterangan pers yang diterima DANDAPALA, Selasa (15/4/2025).

Adapun narasumber internasional yang akan hadir yakni Justice See Kee Oon dari MA Singapura dan Professor Jiang Min dari China-ASEAN Legal Research Center. Dari dalam negeri, pembicara yang dijadwalkan tampil antara lain Ketua Kamar Pidana MA Dr Prim Haryadi, Ketua Komisi Yudisial (KY) Prof Amzulian Rifai, dan Ketua Komisi III DPR Dr Habiburokhman.

Selain itu, seminar akan menghadirkan penanggap dari kalangan akademisi dan praktisi hukum. Yaitu Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia Prof Harkristuti Harkrisnowo dan Ketua Umum DPN Peradi Dr Luhut Pangaribuan. Seminar akan dipandu oleh moderator Dr Aria Suyudi.

“Isu contempt of court atau penghinaan terhadap lembaga peradilan menjadi urgensi bersama. Seminar ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang konkret dalam mendukung terciptanya peradilan yang bermartabat dan berintegritas,” kata Ketua Umum PP IKAHI Dr H Yasardin.

Pakaian peserta ditentukan batik IKAHI atau batik bebas bagi yang belum memilikinya. Peserta daring diminta bergabung ke Zoom Meeting paling lambat pukul 07.45 WIB dengan format nama sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, peserta dapat menghubungi panitia melalui kontak narahubung Selviana Purba di nomor +62 811 1287 890. (Ar)

Read More

Seminar Nasional Menuju Indonesia Canine Bahas Kolaborasi Antarlembaga Dalam Pelacakan Barang Ilegal di Bandara

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Direktorat Polisi Satwa Korsabhara Baharkam Polri bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Direktorat Interdiksi Narkotika DJBC, dan Garis Creative menggelar Seminar Nasional bertajuk “Kolaborasi Antar Lembaga Guna Optimalisasi Pelacakan Barang Ilegal di Bandara dengan Anjing Pelacak/K-9“. 

Seminar ini merupakan bagian dari program Pendidikan Masyarakat Satwa (Dikmas Satwa) yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada komunitas mahasiswa mengenai peran dan fungsi unit pelacakan K-9 yang dimiliki oleh Polri dan Direktorat Jenderal Bea Cukai.

Acara yang diselenggarakan di Auditorium Gedung D Universitas Trisakti ini terbagi menjadi dua segmen, yakni seminar akademik yang dipandu oleh Dr (Cand) Giok Kinski Maharani Detri, S.H., LL.M., dan penampilan demo simulasi pelacakan narkotika serta bahan peledak oleh Satuan Detasemen K-9 Ditpolsatwa.

Seminar ini juga turut dimeriahkan oleh kehadiran influencer Floki and the Clan, yang merupakan Duta Polsatwa Korsabhara Baharkam Polri.

Dalam sambutannya, Kombes Pol Gatot Aris Purbaya, S.I.K., Kasubdit Pelacakan dan Penangkalan Ditpolsatwa Korsabhara Baharkam Polri, menekankan pentingnya kolaborasi antara lembaga-lembaga terkait dalam mengoptimalkan penggunaan anjing pelacak atau K-9 dalam penanggulangan peredaran barang ilegal.

“Kolaborasi antar lembaga sangat penting agar kita dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh unit K-9. Dengan kerjasama ini, kami yakin dapat memperkuat upaya dalam memberantas peredaran narkotika, bahan peledak, serta barang ilegal lainnya di bandara,” ujar Gatot Aris.

Seminar ini juga dihadiri oleh berbagai tokoh penting, termasuk Bapak Todotua Pasaribu, S.T., Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi, serta Bapak Denny Benhard Parulian, Kepala Subdirektorat Unit Anjing Pelacak (K-9) Direktorat Jenderal Bea Cukai.

Pihak Fakultas Hukum Universitas Trisakti berharap seminar ini dapat menghasilkan kajian akademik yang mendalam mengenai efektivitas regulasi dan implementasi K-9 dalam pengawasan barang ilegal di bandara, serta rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan kerjasama antara Direktorat Polisi Satwa dan Bea Cukai dalam operasional K-9. (Ar)

Read More

Seminar STIK 2025 : Bangun Pelayanan Polri yang Responsif di Era 4.0

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) menggelar Seminar Nasional bertajuk "Mewujudkan Pelayanan Polri yang Responsif dan Berorientasi pada Harapan Masyarakat dalam Menghadapi Tantangan Era 4.0 dan Transformasi Digital". Seminar ini diselenggarakan secara hybrid di Auditorium Mutiara STIK, Jakarta Selatan, Senin (1703/2025), dan dihadiri lebih dari 800 peserta, baik secara langsung maupun daring.

Seminar ini bertujuan untuk mengeksplorasi strategi peningkatan pelayanan kepolisian yang cepat, transparan, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Pentingnya evaluasi terhadap sistem manajemen Polri guna meningkatkan kepercayaan dan kepuasan publik.

Dengan tantangan kompleksitas tugas dan keterbatasan sumber daya yang ada, Potri dituntut untuk lebih responsif.seminar ini diharapkan dapat menghasilkan solusi konkret untuk perbaikan sistem pelayanan kepolisian.

Acara dibuka oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Rini Widyantini, yang menyoroti pentingnya reformasi birokrasi berbasis digitalisasi dan meritokrasi dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik. 

Turut hadir sebagai pembicara dalam seminar ini Dr. Vita Mayastinasari (Pakar Manajemen SDM STIK), Neneng Goenadi (Country Managing Director Grab Indonesia), dan Komjen Pol. Nakanishi Akira (JICA Program Manager), yang membagikan strategi dan best practices dari sektor swasta dan kepolisian internasional.

Seminar juga menampilkan hasil penelitian mahasiswa STIK angkatan ke-82 terkait dinamika pelaporan kejahatan dan pentingnya pendekatan empati dalam praktik pemolisian. Hasil diskusi akan dirumuskan menjadi rekomendasi kebijakan untuk peningkatan pelayanan publik Polri, termasuk optimalisasi sistem pengaduan dan peningkatan respons terhadap laporan masyarakat.

Diharapkan hasil seminar ini dapat menjadi pijakan penting bagi reformasi kepolisian, meningkatkan responsivitas Polri, serta mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian Indonesia. (Ar)

Read More

Seminar Nasional INDEF: Strategi Menuju Industrialisasi Hijau dan Pengelolaan Sumber Daya Alam

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Indonesia menghadapi tantangan besar dalam transisi menuju ekonomi berkelanjutan. Permintaan global terhadap mineral penting terus meningkat, namun risiko lingkungan tetap menjadi isu utama. Dalam konteks ini, peran pemerintah daerah sangat krusial dalam pengelolaan sumber daya mineral untuk mendorong ekonomi inklusif dan industrialisasi hijau.

Terkait hal tersebut, Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menyelenggarakan Seminar Nasional dengan tema "Penguatan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Mineral Penting untuk Ekonomi Inklusif dan Industrialisasi Hijau" di Jakarta, Jum'at (28/02/2025). Pertemuan ini bertujuan untuk mengkaji peran pemerintah daerah dalam pengelolaan mineral penting.

Mirah Midadan Fahmid, Anggota Komite II DPD RI, menekankan urgensi pengelolaan mineral kritis untuk perekonomian daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Ia menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia ditargetkan sebesar 8%, yang memerlukan strategi ekonomi yang kuat dan berbasis inovasi. Optimalisasi eksplorasi dan hilirisasi juga menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing global.

Pada kesempatan yang sama, Siska Barimbing, Peneliti Seknas FITRA, membahas perspektif politik anggaran dalam pengelolaan mineral. Ia mengungkapkan bahwa pemerintah daerah sering kali memiliki keterbatasan dalam mengelola sumber daya alam karena kewenangan yang lebih besar ada di pemerintah pusat. Pendapatan daerah yang masih tergantung pada transfer dan DBH SDA menjadi tantangan tersendiri.

Sementara itu, Esther Sri Astuti, Direktur Eksekutif INDEF, menyoroti pentingnya perencanaan pembangunan daerah yang baik. Ia menekankan bahwa pemerintah daerah harus memetakan daerah dengan sumber daya alam tinggi dan tingkat kemiskinan yang tinggi. Pendekatan terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang merata.

Ketiga pembicara sepakat bahwa pengelolaan mineral penting harus dilakukan secara berkelanjutan dan inklusif. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil sangat penting. Investasi dalam teknologi ramah lingkungan dan pemberdayaan masyarakat lokal juga menjadi fokus utama.

Seminar ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Ketum PERTAABI: Menavigasi Perubahan Regulasi & Isu Global

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Ketua Umum Perhimpunan Tenaga Ahli Alat Berat Indonesia (PERTAABI), Rochman Alamsyah, dalam seminar nasional bertajuk "Leadership Transformation & Mining Business Outlook 2025" menekankan pentingnya transformasi kepemimpinan di tengah tantangan global yang dihadapi industri pertambangan. "Kondisi saat ini sangat menantang, dengan adanya isu perubahan iklim, regulasi yang terus berubah, dan kompetisi global yang semakin ketat," ujarnya kepada awak media di Jakarta, Kamis (20/02/2025).

Rochman menambahkan bahwa para praktisi perlu memiliki kemampuan dan kompetensi untuk menghadapi tantangan ini. "Kami perlu berani membuat proposal dan memberikan wawasan tentang bagaimana cara beradaptasi dengan perubahan yang ada," jelasnya. 

Seminar ini juga membahas tentang transisi energi dalam industri alat berat, di mana produk-produk alat berat elektrifikasi semakin banyak muncul. "Perubahan ini menuntut kita untuk belajar cepat dan menganalisis teknologi baru," tambahnya.

Dalam konteks ekonomi global, Rochman mengingatkan bahwa trade war antara Amerika dan China serta krisis di Eropa dapat mempengaruhi pasokan material dan biaya produksi. "Bisnis harus tetap kompetitif dan memiliki strategi yang jelas untuk menghadapi tantangan ini," tegasnya.

Meskipun ada tantangan, Rochman optimis bahwa sektor alat berat masih memiliki potensi pertumbuhan. "Devisa negara kita banyak berasal dari ekspor komoditas, dan Indonesia kaya akan sumber daya alam yang masih sangat dibutuhkan di pasar global," ungkapnya.

Seminar ini diharapkan dapat memberikan edukasi dan peningkatan kompetensi bagi para pelaku industri, sehingga mereka dapat beradaptasi dengan perubahan dan membawa Indonesia menuju kemajuan di sektor pertambangan.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Masyarakat Perikanan Nusantara Dorong Hilirisasi Kelautan dan Perikanan Menuju Indonesia Emas 2045

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Masyarakat Perikanan Nusantara (MPN) menggelar Seminar Series dan Pelantikan Pengurus Periode 2024-2028 dengan tema "Hilirisasi Sektor Kelautan dan Perikanan dalam Mendukung Suksesnya Program Astacita". Acara ini menghadirkan para ahli industri, akademisi, dan perwakilan pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan sektor perikanan menuju Indonesia Emas 2045.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Todotua Pasaribu selaku Keynote Speaker menekankan pentingnya hilirisasi sektor kelautan dan perikanan dalam meningkatkan daya saing ekonomi nasional. Hilirisasi disebut sebagai salah satu prioritas investasi yang berkontribusi terhadap target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo.

“Kami menargetkan pertumbuhan ekonomi menuju 8% untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. Salah satu strateginya adalah pengembangan kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus yang difokuskan pada hilirisasi sektor perikanan,” ujarnya di Jakarta, Jum'at (14/02/2025).

Dukungan terhadap hilirisasi perikanan juga diperkuat melalui regulasi, seperti Peraturan Menteri Investasi No.1 Tahun 2022, yang bertujuan mendorong partisipasi pengusaha daerah dan kolaborasi dengan pengusaha pusat. "Pemerintah membuka ruang diskusi dengan para pemangku kepentingan untuk menyusun kebijakan yang mendukung keberlanjutan industri perikanan," ucapnya.

Seminar ini menghadirkan sejumlah narasumber berkompeten, di antaranya:

🔹 Dr. Ir. H. Herman Khaeron, M.Si – Ketua Umum MPN 2024-2028  

🔹 Prof. Dr. Arif Satria – Rektor IPB University  

🔹 H. Khilmi, S.E. – Pengusaha Perikanan  

🔹 Ir. Sigit Muhartono,MBA – Direktur Utama PT Perikanan Indonesia  

Dengan moderator Dr. Nimmi Zulbainarni, S.Pi, M.Si, acara ini menjadi ajang strategis untuk membangun sinergi investasi dalam sektor kelautan dan perikanan.

Hilirisasi sektor kelautan dan perikanan tidak hanya meningkatkan nilai tambah industri tetapi juga membuka peluang investasi baru serta mendukung ekonomi biru yang berkelanjutan. Masyarakat Perikanan Nusantara berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam pengembangan sektor ini guna mencapai kemandirian pangan laut dan kesejahteraan nelayan.

Mari bersama-sama mendukung hilirisasi perikanan untuk Indonesia yang lebih maju! 

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

ASPEK Indonesia Gelar Seminar Nasional Bahas Kemitraan Hubungan Industrial di Sektor Commerce

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

ASPEK Indonesia sukses menggelar Seminar Nasional bertajuk Membangun Kemitraan Hubungan Industrial untuk Sektor Commerce Indonesia di Jakarta, Kamis (13/02/2025). Acara ini menjadi forum penting bagi pekerja, pengusaha, dan pemangku kepentingan untuk membahas tantangan serta solusi hubungan industrial di era digitalisasi sektor commerce.

Seminar ini menghadirkan sejumlah tokoh nasional dan internasional, termasuk Prof. Yassierli, S.T., M.T., Ph.D (Menteri Ketenagakerjaan RI), Alice Chang (Direktur UNI Apro Commerce), Katsutoshi Matano (Direktur Hubungan Internasional UA Zensen Japan), Muhamad Rusdi (Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia), serta Dr. H. Solihin (Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia).

Dalam pemaparannya, Muhamad Rusdi menegaskan bahwa hubungan industrial yang harmonis adalah kunci keberlanjutan bisnis dan kesejahteraan pekerja. Ia menyoroti pentingnya regulasi ketenagakerjaan yang adaptif terhadap perkembangan ekonomi digital.

"Kami mengapresiasi kehadiran Menteri Ketenagakerjaan RI yang terus mendukung dialog sosial demi kesejahteraan pekerja dan stabilitas industri. Sinergi antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha sangat penting untuk menghadapi tantangan di sektor commerce," ujar Rusdi.

Seminar ini juga menyoroti peran UA Zensen Japan, federasi serikat pekerja terbesar di Jepang, dalam membangun hubungan industrial yang adil. UNI Apro Commerce, sebagai induk organisasi ASPEK Indonesia, turut mendukung penguatan dialog sosial sebagai solusi dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pekerja.

Menteri Ketenagakerjaan RI, Prof. Yassierli, menyampaikan bahwa DNA musyawarah dan Pancasila yang dimiliki Indonesia seharusnya menjadi dasar dalam membangun hubungan industrial yang sehat.

"Produktivitas perusahaan dan kesejahteraan pekerja harus dibangun secara bersama. Perusahaan tidak bisa berkembang tanpa pekerja, dan pekerja tidak bisa mendapatkan kesejahteraan tanpa dukungan perusahaan. Oleh karena itu, hubungan industrial yang harmonis harus menjadi prioritas," tegasnya.

Seminar ini menghasilkan beberapa rekomendasi strategis, di antaranya memperkuat dialog sosial antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah, meningkatkan regulasi ketenagakerjaan yang adaptif terhadap sektor commerce digital dan mendorong produktivitas dan kesejahteraan pekerja sebagai kunci pertumbuhan industri.

Dengan seminar ini, ASPEK Indonesia berharap dapat menciptakan hubungan industrial yang lebih baik, guna mewujudkan pertumbuhan sektor commerce yang berkelanjutan di Indonesia.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Maqdir Ismail: Ketidakpastian Hukum dan Tantangan Pertumbuhan Ekonomi 2025

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Negara Indonesia adalah negara hukum. Kepastian hukum seharusnya menjadi landasan utama dalam setiap aktivitas ekonomi. Hal tersebut disampaikan Ketum Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Maqdir Ismail dalam seminar bertajuk "Outlook Hukum dan Ekonomi 2025: Hukum Yes, Pertumbuhan Ekonomi Yes! Mungkinkah?" di Jakarta, Selasa (21/1/2025). 

 

Maqdir menyoroti ketidakpastian hukum menjadi penghambat utama pembangunan di Indonesia. "Negara ini adalah negara hukum. Kepastian hukum seharusnya menjadi landasan utama dalam setiap aktivitas ekonomi," tegasnya. 

Ia menambahkan, pelanggaran hukum yang ditangani secara tidak tepat kerap melahirkan ketidakadilan, terutama dalam kasus-kasus korupsi yang menyangkut perkebunan kelapa sawit dan pertambangan.  

  

Lebih lanjut, Maqdir mengungkapkan bahwa ketidakpastian hukum berdampak langsung pada tren investasi. Meski investasi perkebunan meningkat sejak 2020, masalah perizinan lahan seperti Hak Guna Bangunan (HGU) yang tidak tuntas sejak 2016 memperburuk iklim investasi. "Sebanyak 2,5 juta hektar lahan perkebunan sawit dikelola tanpa HGU yang jelas, ini mengurangi daya tarik investasi," jelasnya.  

Disisi lain, Maqdir juga membandingkan Indonesia dengan Vietnam, negara yang menawarkan kepastian hukum lebih baik bagi investor. Vietnam mendefinisikan korupsi secara jelas, sehingga menghindarkan pelaku usaha dari kriminalisasi yang berlebihan. "Banyak investor mulai memindahkan modal mereka ke Vietnam karena merasa lebih aman dan nyaman," katanya.  

Seminar ini mendorong pemerintah Presiden Prabowo Subianto untuk mengedepankan pendekatan hukum administrasi dalam menyelesaikan sengketa ekonomi. "Penegakan hukum pidana harus menjadi langkah terakhir, bukan prioritas utama," kata Maqdir.  

Seminar ini menjadi wadah diskusi strategis untuk menjawab tantangan hukum dan ekonomi di 2025, sekaligus memberikan solusi agar Indonesia tetap kompetitif di tingkat ASEAN. 

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Seminar Natal Nasional 2024: Gereja dan Negara Berjalan Bersama Mewujudkan Kemanusiaan dan Ekologi Berkelanjutan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Bimas Kristen Kementerian Agama RI menggelar Seminar Natal Nasional 2024 dengan tema "Gereja Berjalan Bersama Negara: Semakin Beriman, Humanis, dan Ekologis" di Jakarta, Kamis (19/12/2024). Acara ini menghadirkan sejumlah tokoh nasional untuk merefleksikan nilai-nilai kebangsaan dan spiritualitas lintas sektor.  

Menteri HAM RI, Natalius Pigai, dalam sambutannya menegaskan pentingnya menghormati hak asasi manusia sebagai dasar membangun solidaritas dan keadilan. “Kita harus bekerja bersama untuk menyelamatkan kemanusiaan dan memperkuat kebangsaan,” ujarnya.  

Wakil Menteri Lingkungan Hidup RI, Diaz Hendropriyono, menggarisbawahi krisis lingkungan sebagai tantangan besar yang membutuhkan kolaborasi lintas sektor.  

Sementara itu, Ketua Umum PGI, Pdt. Jacklevyn Manuputty, mengajak gereja-gereja untuk memperkuat peran dalam melindungi lingkungan dan memupuk solidaritas antarumat beragama. “Natal adalah momentum bagi gereja untuk merefleksikan panggilan pelayanan, merawat ciptaan, dan mendukung rekonsiliasi,” katanya.  

Seminar ini juga merefleksikan pesan solidaritas global, termasuk seruan dari deklarasi Paus terkait krisis lingkungan dan kemanusiaan. Gereja-gereja diajak untuk berkolaborasi dengan pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi tantangan global seperti defisit spiritualitas, kerusakan lingkungan, dan ketimpangan sosial.  

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

M. Rifki: Pentingnya Transformasi Budaya dan Teknologi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Dalam rangka mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045, Universitas Trilogi menggelar seminar nasional bertema “Transformasi Sosial Budaya dan Kepemimpinan Menuju Indonesia Emas 2045”. Acara ini berlangsung di Auditorium Lt.2 Universitas Trilogi, Jakarta, Rabu (18/12/2024), dengan menghadirkan berbagai narasumber terkemuka, salah satunya adalah M. Rifki, SE, Ketua Umum Dewan Adat BAMUS Betawi.  

M. Rifki menekankan pentingnya transformasi budaya sebagai pondasi dalam menghadapi era teknologi digital yang semakin mendominasi. “Budaya Indonesia adalah akar yang tidak boleh hilang di tengah derasnya arus modernisasi. Teknologi harus menjadi alat pendukung, bukan penghancur budaya kita,” tegasnya.  

Menurut Rifki, Jakarta, sebagai pusat akulturasi budaya di Indonesia, menghadapi tantangan besar dalam menjaga identitas budaya Betawi di tengah pengaruh global. Ia menyebutkan bahwa budaya Betawi merupakan hasil perpaduan berbagai unsur, seperti Arab, Cina, dan Eropa, yang tetap menjadi kekayaan warisan lokal.  

“Dalam menghadapi 2045, kita harus memastikan bahwa transformasi teknologi berjalan selaras dengan pelestarian budaya. Generasi muda harus mampu memanfaatkan teknologi untuk mempromosikan kearifan lokal dan menjaga identitas bangsa,” ujarnya.  

Ia juga menyoroti pentingnya teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari, termasuk peran media sosial, aplikasi, dan platform digital lainnya. Namun, Rifki mengingatkan, “Generasi muda jangan hanya bergantung pada teknologi. Penting untuk tetap menanamkan nilai-nilai budaya agar identitas kita sebagai bangsa tidak luntur.”  

 

Lebih jauh, Rifki menggarisbawahi bahwa transformasi budaya menjadi kunci dalam menciptakan generasi muda yang berintegritas. Bonus demografi yang akan diraih Indonesia pada 2045 harus menjadi peluang untuk mencetak sumber daya manusia berkualitas.  

“Dengan kemajuan teknologi, generasi muda harus tetap menghormati nilai budaya yang diwariskan oleh leluhur. Teknologi hanyalah alat, sedangkan budaya adalah identitas yang harus dijaga,” imbuhnya.  

Ia juga mengajak generasi muda untuk lebih mengenal sejarah Jakarta sebagai kota yang berakar pada tradisi Betawi. Menurutnya, keberagaman budaya di Jakarta dapat menjadi kekuatan besar jika dikelola dengan baik. “Transformasi budaya adalah langkah strategis untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju yang tetap berakar pada tradisi.”  

Dan yang pasti, Rifki optimis bahwa dengan kombinasi antara transformasi sosial, budaya, dan teknologi, Indonesia dapat menjadi negara superpower di dunia. “Jakarta adalah miniatur Indonesia. Jika kita mampu menjaga keseimbangan antara budaya dan modernisasi di sini, maka visi Indonesia Emas 2045 bukan sekadar mimpi,” tutupnya.  

Seminar ini berhasil membuka wawasan peserta tentang pentingnya menjaga budaya lokal di tengah perubahan global. Generasi muda diharapkan dapat menjadi pionir dalam menciptakan perubahan yang membawa Indonesia menuju masa depan gemilang.  

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Seminar KAFEGAMA: Dorong Pertumbuhan Ekonomi Menuju Indonesia Maju

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Seminar Nasional bertajuk "Memacu Pertumbuhan Menuju Indonesia Maju" yang diselenggarakan oleh KAFEGAMA di Jakarta, Sabtu (14/12/2024), menjadi platform penting untuk membahas tantangan dan peluang ekonomi Indonesia di bawah pemerintahan baru. Seminar ini dihadiri tokoh-tokoh penting, termasuk Direktur Bank BTN Nixon LP Napitupulu dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.  

Nixon LP Napitupulu menyoroti peran penting Bank BTN dalam mendukung program perumahan nasional, termasuk program 3 juta rumah untuk mengatasi kebutuhan 10 juta keluarga tanpa rumah dan 24-26 juta rumah tidak layak huni.  

"Program ini menjadi tantangan besar, tetapi kami optimis diskusi hari ini dapat menghasilkan solusi yang nyata untuk masalah perumahan," ujarnya.  

Selain itu, Nixon menjelaskan, BTN juga menggarisbawahi pentingnya pengembangan pasar sekuritisasi perumahan untuk memperluas program perumahan mandiri dan mendorong likuiditas.  

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo memprediksi ekonomi Indonesia akan tumbuh stabil pada 2025, di tengah tantangan geopolitik dan perlambatan ekonomi global.  

"Kita perlu fokus pada ekspor, menarik investasi, dan mengembangkan sektor pariwisata untuk menjaga momentum pertumbuhan," jelasnya.  

Indonesia juga diharapkan memanfaatkan peluang dari kebijakan tarif tinggi Amerika Serikat untuk meningkatkan ekspor ke negara tersebut.  

Sementara itu, Ketua PP KAFEGAMA, Dr. Friderica Widyasari Dewi, menegaskan komitmen organisasi dalam memberikan kontribusi nyata kepada pemerintah dan masyarakat melalui tagline "Guyub Rukun" dan "Migunani". "Kami akan mendiskusikan strategi mencapai target 3 juta rumah dan pertumbuhan ekonomi 8%," katanya.  

Seminar ini juga membahas pentingnya:  

- Pengembangan pasar sekuritisasi untuk meningkatkan likuiditas.  

- Peran sektor swasta dan pemerintah dalam pembangunan perumahan.  

- Digitalisasi sistem ekonomi dan akselerasi investasi domestik.  

"Dengan sinergi lintas sektor, diharapkan transformasi ekonomi nasional dapat terwujud, memperkuat produktivitas dan daya saing Indonesia di kancah global," pungkasnya.  

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Hashim Djojohadikusumo Jadi Magnet bagi FORMAS, 37 Organisasi Bergabung dalam Tiga Bulan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Hashim Djojohadikusumo, tokoh penting di Indonesia, berhasil menjadi magnet tersendiri bagi Forum Masyarakat Indonesia Emas (FORMAS). Dalam waktu kurang dari tiga bulan sejak dibentuk, FORMAS telah menarik 37 organisasi dari berbagai bidang untuk bergabung. FORMAS, yang berdiri sejak Agustus, awalnya hanya beranggotakan 21 organisasi, namun kini anggotanya terus bertambah. Hashim Djojohadikusumo, sebagai pendiri dan Ketua Dewan Pembina FORMAS, bersama Ketua Umum FORMAS Yohanes Handoyo Budhisedjati, memainkan peran penting dalam perkembangan pesat organisasi ini.

FORMAS, yang bertujuan mengawal pemerintahan baru di bawah Prabowo – Gibran, mendapat banyak sorotan media. Dalam acara pelantikan 16 organisasi baru di Aula Universitas Podomoro, Jakarta Barat, Jumat (11/10/2024), Hashim Djojohadikusumo dan Yohanes Handoyo Budhisedjati secara resmi melantik perwakilan organisasi tersebut.

Acara pelantikan FORMAS ini juga diwarnai dengan Dialog Kebangsaan bertema "Peran Gen Z dalam Peningkatan Kualitas SDM Menuju Indonesia Emas," yang dihadiri sejumlah rektor perguruan tinggi, tokoh masyarakat, pejabat, dan ratusan mahasiswa. Dalam dialog tersebut, Hashim Djojohadikusumo menekankan peran penting Generasi Z dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045.

Hashim juga mengangkat isu krusial seperti stunting, yang menurutnya masih menjadi masalah besar bagi anak-anak Indonesia. Ia menyebutkan bahwa 30 persen anak-anak Indonesia yang lahir pada tahun 2006 mengalami stunting. Hashim Djojohadikusumo menyoroti pentingnya program pemberian makanan bergizi yang sedang digalakkan pemerintahan Prabowo-Gibran sebagai solusi untuk mengatasi masalah ini.

FORMAS, dengan dukungan dari organisasi seperti APTIKNAS dan SPRI, berkomitmen untuk mengawasi dan memantau pelaksanaan program-program pemerintah. FORMAS berencana untuk melakukan sosialisasi masif terkait program anti-stunting dan pembangunan rumah layak huni yang diusung oleh Hashim Djojohadikusumo. FORMAS memiliki empat organisasi pers yang akan menjalankan publikasi dan sosialisasi hingga ke pelosok desa di seluruh Indonesia.

Beberapa organisasi yang bergabung dalam FORMAS antara lain APTIKNAS, SPRI, Laskar Prabowo 08, SMSI, dan PSMTI. Kehadiran organisasi-organisasi ini memperkuat dukungan terhadap program-program pemerintahan Prabowo-Gibran dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

Editor: Arianto 

Read More