Guru dan Pegawai ASN Humbahas Harus Berutang Karena Belum Terima Gaji

Kantor Bupati Humbahas

DNM.com (Humbahas)

Terkait keterlambatan pembayaran Gaji dan tunjangan ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Humbang Hasundutan (Humbahas) baru baru ini menuai polemik dari beberapa kalangan masyarakat  dan Pengamat di Humbanghasundutan.

Informasi atau keluhan beberapa Pegawai Negeri Sipil khususnya para guru SD, SMP kepada wartawan dutanusantaramerdeka.com untuk  mempertanyakan perihal  pencairan gaji dan juga tunjangan lainnya, " mereka dengan sangat  kesal dan mengeluh atas keterlambatan penggajian tersebut, dan wajarlah mereka kesal karena selain haknya yang dituntut tentu kebutuhan rumah tangga, dan keperluan lain pastilah banyak apalagi di awal tahun.

Jadi Jhon Harry Marbun Sebagai Kepala kantor DPKPAD harus paling  bertanggung jawab dong , ? " Kerbau aja kalau tidak dikasih makan , mana mau giat bekerja , apalagi manusia , ungkap salah seorang guru SMP, yang namanya dikorankan. Ditambahkan jika tidak mampu lagi mengelola dengan baik dinas tersebut , hendaknya turun dari jabatannya , karena ini udah awal bulan , masa belum gajian juga ! "masih banyak yang lebih mampu bisa mengisi jabatan itu, jangan banyak alasan karena keterlambatan bendahara dalam mengantarkan laporan nya , itu tidak betul , semua itu bohong , ungkapnya dengan nada kesal.

Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Pemkab Humbahas, Zimroben Ompusunggu, juga perlu di-non jobkan dari jabatannya , jangan sesuka hatinya mengatakan yang tidak benar kepada bendahara sekolah kami perihal, keterlambatan pencairan gaji dan tunjangan itu disebabkan belum lengkapnya berkas surat perintah membayar (SPM) gaji dan tunjangan yang dimasukan ke BPKPAD, itu bohong, penipu, sekretarisnya itu, ujar bendahara sekolah.

Ditambahakan, apabila dalam minggu kelima bulan Februari 2018  ini gaji juga belum dibayarkan, kami dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Humbang Hasundutan akan mengadakan orasi besar besaran ke Kantor Bupati dan juga ke Kantor DPRD Humbahas.

“Sebenarnya ini sudah keterlaluan menurut kami , ini menyangkut hidup bagi setiap ASN dan keluarga ,maka dengan itu Bupati harus sangat perduli serta tegas , dan memperhatikan nasib kami sebagai guru tanpa tanda jasa , tanpa kami mereka tidak bisa baca dan akhirnya duduk dibangku empuk . Kami berharap agar  pimpinan kantor DPKPAD atas nama  Jhon Harry Marbun , agar segera ditindak dan bila perlu diganti,” tandasnya. **(B. Nababan)