DNM.com (Jakarta)
Mahar politik adalah permasalahan yang tidak bisa di tawar dan ditolerir ,dalam kehidupan berdemokrasi Soalnya , ini menyangkut integritas kepemimpinan bangsa Begitulah di jelaskan Ketua Cyber Indonesia Aulia Fahmi dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Senin (13/8).
Menurutnya, bangsa Indonesia tidak boleh dipimpin oleh pemimpin yang transaksional. Untuk itu, dia meminta agar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus bergerak cepat untuk mengusut kasus mahar politik tersebut, yang sempat Viral saat jelang pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden ditutup.
“Bawaslu harus bertindak cepat, karena apabila informasi mengenai mahar Rp 500 miliar itu benar, maka sebagaimana Pasal 228 UU Pemilu, Bawaslu dapat mencoret nama calon presiden atau calon wakil presiden sejak dini,” ujarnya.
Kemudian bagi partai yang terbukti menerima mahar tersebut, Bawaslu wajib memberikan sanksi. “Ini adalah langkah penyelamatan demokrasi di Indonesia,” jelasnya.
Aulia lanjut menjelaskan , bahwa kasus mahar politik ini bisa membuat marwah demokrasi Indonesia hilang. Untuk itu, meminta kepada Panwaslu agar kasus ini segera dituntaskan agar rakyat Indonesia, mengetahui bagaimana yang sebenarnya terjadi. Agar jangan ada lagi pesimistis terhadap demokrasi yang tengah dibangun bangsa ini.
“Bukan tidak mungkin kedepan negara Indonesia akan menjadi kenangan buruk sebagai negara demokrasi yang transaksional,” tukasnya. **(Red-79)
Reporter : A. Nasution
.jpg)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar