Marco Rubio akhirnya menginjak Beijing pekan ini mendampingi Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dalam lawatan resmi ke China. Kunjungan itu langsung memantik perhatian karena Rubio masih tercatat sebagai pejabat AS yang dikenai sanksi oleh pemerintah China sejak 2020.
Situasi itu menjadi janggal sekaligus menarik. Di satu sisi Beijing belum pernah mengumumkan pencabutan sanksi terhadap Rubio. Namun di sisi lain, Menteri Luar Negeri AS tersebut tetap bisa masuk ke wilayah China tanpa hambatan administratif. Sejumlah diplomat menduga ada jalan belakang diplomatik yang sengaja dibuka Beijing melalui perubahan penulisan nama Rubio dalam aksara Mandarin.
Beijing Diduga Ubah Identitas Mandarin Marco Rubio
Media internasional seperti AFP dan TRT World melaporkan pemerintah China mengganti karakter Mandarin untuk suku kata “Lu” dalam nama belakang Rubio. Sebelumnya nama Rubio ditulis “Lúbǐ'ào”, lalu diubah menjadi “Lǔbǐ'ào”.
Perubahan itu tampak kecil. Namun dalam sistem administrasi China, beda karakter berarti beda identitas pencatatan. Dua diplomat yang dikutip AFP menyebut perubahan tersebut diyakini menjadi cara praktis untuk menghindari benturan dengan daftar sanksi lama.
Di kalangan diplomat Asia, permainan simbol seperti ini bukan hal asing. Seorang mantan pejabat perdagangan Indonesia pernah bercerita bahwa dalam negosiasi lintas negara, satu kata atau satu karakter bisa menentukan nada hubungan politik. Kadang yang berubah bukan substansi, melainkan cara negara menjaga muka di depan publik.
Juru bicara Kedutaan Besar China di Amerika Serikat, Liu Pengyu, mengakui sanksi terhadap Rubio memang dijatuhkan akibat pernyataannya saat masih menjadi senator AS.
“Sanksi tersebut menargetkan ucapan dan perbuatan Bapak Rubio ketika menjabat sebagai senator AS terkait China,” ujar Liu Pengyu dikutip AFP, Rabu, 13 Mei 2026.
Rekam Jejak Rubio dan Pelunakan Sikap Beijing
Rubio selama ini dikenal keras terhadap Beijing. Politikus keturunan Kuba-Amerika itu aktif mendorong sanksi terkait isu etnis Uyghur di Xinjiang serta lantang mengkritik kebijakan China di Hong Kong.
Karena itu, saat Trump menunjuk Rubio sebagai Menteri Luar Negeri awal 2025, banyak analis mempertanyakan bagaimana hubungan diplomatik AS-China akan berjalan. Apalagi Rubio termasuk figur yang dua kali masuk daftar sanksi personal Beijing.
Namun situasi berubah setelah Rubio masuk kabinet Trump. Fokus Washington perlahan bergeser ke hubungan dagang dan stabilitas ekonomi. Nada keras soal hak asasi manusia mulai meredup dalam komunikasi resmi kedua negara.
Pendiri China Market Research Group, Shaun Rein, menilai Beijing sebenarnya lebih mudah mencabut sanksi sementara ketimbang mengganti transliterasi nama Rubio.
“Jika China ingin bertemu dengan Marco Rubio, mereka bisa mencabut sanksi untuk sementara waktu,” kata Rein kepada TRT World.
Meski terdengar administratif, perubahan karakter Mandarin itu menunjukkan satu hal penting: dalam diplomasi China, simbol kadang bekerja lebih efektif dibanding pengumuman resmi.
Penulis: Lakalim Adalin
Editor: Arianto
Tidak ada komentar:
Posting Komentar