Satu - Satunya Tampil Beda, Koran Politik Paling Berani Mengkritik Terpanas dan Perang Terhadap Koruptor, Narkoba, Teroris Musuh Rakyat ~~~~~>>>>> Kami Menerima Artikel, Opini, Berita Kegiatan, Iklan Pariwara dapat mengirimkannya melalui email dutanusantaramerdeka@yahoo.co.id

Program Transmigrasi Diminati, Gus Halim: Daftar Tunggu Lebih dari 5.000 KK


Duta Nusantara Merdeka | Yogyakarta 
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menyatakan Program Transmigrasi makin diminati masyarakat. Saat ini daftar tunggu peserta transmigrasi sudah mencapai lebih dari 5.000 Kepala Keluarga (KK).

Pria yang akrab disapa Gus Halim ini mengungkapkan hal itu saat membuka Rakornas Transmigrasi dan Pembekalan Mahasiswa KKN-PPM di Grha Sabha Pramana Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, DIY, Selasa (16/5/2023).

Gus Halim mengatakan, Rakornas Transmigrasi ini sangat penting karena bersentuhan langsung dengam penyusunan RPJMN dan RPJP.

"Rakornas ini akan sangat memberi warna Program Transmigrasi pada lima tahun hingga 20 tahun akan datang," katanya dalam pembukaan Rakornas yang juga dihadiri Wakil Ketua DPR Abdul Muhaimin Iskandar.

Mendes PDTT berharap peserta Rakornas serius untuk merumuskan kebijakan agar masa depan transmigrasi semakin cerah.

Gus Halim memaparkan sejumlah hal yang bakal dititipkan kepada Wakil Ketua DPR Abdul Muhaimin Iskandar.

Pertama, hingga saat ini daftar tunggu yang ingin Transmigrasi khususnya dari Jawa dan Bali sudah mencapai lebih dari 5.000 KK.

"Ini menandakan program transmigrasi masih sangat dibutuhkan masyarakat. Meski begitu kita harus menyiapkan program yang sebagus mungkin agar transmigrasi bukan hanya sekedar memindahkan penduduk," kata Gus Halim.

Oleh karena itu, dibutuhkan dukungan Gus Muhaimin dalam perubahan undang-undang dan peraturan di bawahnya. Misalnya kepemilikan lahan secara komunal menjadi sangat penting.

Kemendes PDTT, lanjut Gus Halim, sudah berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam rangka mendukung kawasan transmigrasi untuk kepemilikan lahan secara komunal.

Kedua, saat ini keberangkatan transmigrasi harus disimbolkan dengan hand traktor dan mekanisasi pertanian.

Ketiga, lahan yang diserahkan ke warga transmigrasi tidak lagi hanya 2 hektare tapi minimal 3 hektare. Namun lahan tersebut masih bersifat komunal.

"Hal ini harus dibarengi dengan perubahan undang-undang, itu kami berharap dukungan Gus Muhaimin Iskandar untuk pembaharuan kebijakan transmigrasi," kata mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.

Gus Halim juga berterima kasih atas dukungan Sekolah Tinggi Pertanahan karena Hak Penggunaan Lahan (HPL) milik Kemendes PDTT membutuhkan penanganan serius agar bisa dikelola sebaik-baiknya nantinya.

Gus Halim juga ucapkan terima kasih kepada UGM atas dukungan kepada Kemendes PDTT dalam banyak hal.

"Kepada kepala daerah yang hadir, saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya selama ini utamanya dalam pelayanan kepada transmigrasi," katanya.

Dalam kesempatan itu, Gus Halim memberikan penghargaan kepada 50 kepala daerah atas kerja keras dan kontribusinya terhadap pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi.

Daerah yang memperoleh penghargaan meliputi daerah asal (pengirim) dan daerah tujuan (penerima) transmigrasi.

Penghargaan juga diberikan kepada 8 mahasiswa penerima Program Penjaringan Siswa Berprestasi di Kawasan Transmigrasi (PPSBKT).

Mahasiswa penerima PPSBKT yang diberi penghargaan berasal dari 3 universitas, yakni Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah, Palembang, dan Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) Jakarta.

Sebelumnya, Dirjen PPKTrans Danton Ginting melaporkan, peserta Rakornas yakni 50 kepala daerah, dinas yang membidangi ketransmigrasian dari 32 provinsi dan 87 kabupaten, mahasiswa penerima PPSBKT 45 orang, dan mahasiswa UGM yang akan melaksanakan KKN-PPM sekitar 1.000 orang.

"Poin yang menjadi perhatian dalam agenda ini adalah merumuskan arah kebijakan penyelenggaraan transmigrasi ke depan. Momentumnya adalah proses penyusunan RPJMN 2025–2029 dan RPJPN 2025–2045," kata Danton.

Turut mendampingi Gus Halim, Dirjen PEID Harlina Sulistyorini, Irjen Teguh, Dirjen PDP Sugito, Kepala BPI Ivanovich Agusta, Kepala BPSDM Lutfiyah Nurlaela dan Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Kemendes PDTT.

Hadir juga Perwakilan Rektor UGM, Pejabat Pemprov DIY dan mitra pembangunan Kemendes PDTT. (Arianto)


Share:

Tidak ada komentar:

Posting Komentar


KIRIM BERITA SILAHKAN KLIK

KIRIM BERITA ANDA KESINI! Merasa Terbantu Dengan Publikasi ? Ayo Traktir Kopi Untuk Admin Dengan Cara Berbagai Donasi. Terimakasih :)



BREAKING NEWS

~||~ Muhammadiyah Tetapkan 1 Ramadhan 1446 Hijriah Jatuh Pada Hari Sabtu 1 Maret 2025 ~||~ 1 Syawal Jatuh Pada Tanggal 31 Maret 2025 ~||~ Muhammadiyah Luncurkan Ojek Online ZENDO ~||~ 140 Siswa SMKN 10 Medan Gagal SNBP ~||~ Prabowo Subianto Kembali Menjabat Sebagai Ketua Umum Partai Gerindra Periode 2025 - 2030 ~||~ Praperadilan Hasto Kristianto Di Tolak ~||~ #INDONESIADAMAI ~||~

Kilas Balik Bung Karno

Kilas Balik Bung Karno - Makna Proklamasi

Ir. Soekarno (Sang Proklamator) Setiap Tahun kita Memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Maka kita tidak bisa t...

Like Fanpage

Follow In Twitter

Breaking News

IKUTI KAMI


loading...

NONTON VIDEO DAPAT DUIT

10 Berita Populer

IKLAN

IKLAN
Ingin Pasang Iklan hubungi Kami di 0812 6582 534

IKUTI BERITA VIDEO KAMI DI YOUTUBE

POS PETIR

PAGAR LAUT

Pagar Laut yang terjadi di Tangerang Memang Membuat Heboh Indonesia, Apalagi Ada Sertifikatnya, Berarti Sudah Ada IzinnyaRakyat Semakin Cemas dan Khawatir, Apalagi Kalau Udara Mau DipagarBagai Tersambar Petir Mendengar Pagar-Pagaran .

HALLO KRING..!!!

12 PAS

PANCASILA UDAH FINAL

Pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila Banyak Penolakan Dari Berbagai Kalangan Masyarakat, Memang Seharusnya Tidak Usah Dibahas Dan Lebih Baik Dibatalkan. Pancasila Dasar Negara.
Tendangan 12 PAS Dihentikan

SOS

INDONESIA DARURAT NARKOBA

Sudah dijatuhi hukuman mati bahkan sudah ada yang dieksekusi, tapi masih banyak bandar narkoba semakin merajalela, terbukti banyak yang ditangkap petugas Polisi maupun BNN (Badan Narkotika Nasional) tapi belum kapok juga mereka, justru sipir penjara malah terlibat. Kalau sudah darurat begini, hukuman mati jangan berhenti, jalan terus!.

QUO VADIS

Kunjungan Statistik

1815507

Online

IKLAN USAHA ANDA


PAGAR LAUT INDONESIA

~> Sekarang Lagi Heboh Tentang Pagar Laut Yang Terjadi Di Indonesia

<~ Memang Harus Jelas Apa Maksudnya Laut Dipagar, Karena Seharusnya Yang Dipagar itu Batas Wilayah Indonesia Dengan Negara Lain

Link Terkait

close
Banner iklan disini