Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Berdasarkan data KLHK, hingga bulan Juli 2020 ini, terpantau 798 titik panas serta 38.772.00 luas Karhutla di beberapa wilayah tanah air, 10 Provinsi dengan hotspot terbanyak terlihat di Riau, Kepulauan Riau, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Maluku Utara, Sumatra Utara, Sulawesi Tengah, Aceh, dan Papua Barat.
Jumlah Hotspot mencapai puncaknya pada bulan Maret 2020 dengan jumlah sebanyak 252 hotspot. Berkat kesigapan dan kolaborasi berbagai pihak, angkanya terus menurun, hingga bulan Juli 2020 hanya terdapat 20 titik panas saja.
Tak ingin lengah di tengah fokus melindungi rakyatnya dari gerogotan virus Covid-19, Presiden, Wakil Presiden dan para Menteri juga siaga dari ancaman Karhutla, Bukan hanya untuk kepentingan dalam negeri namun lebih besar lagi adalah dunia, karena hutan Indonesia adalah paru-paru warga dunia.
Dalam instruksinya, Presiden jelas meminta secara khusus pihak terkait untuk melakukan patroli terpadu. "Jangan menunggu api membesar. Jika ada titik api langsung padamkan'".
Tak lengah ancaman Covid-19, penanganan Karhutla dilakukan dengan penerapan standar
kesehatan kepada para petugas, selain sosialisasi protokol kesehatan untuk masyarakat sekitar hutan maupun umum.
Menteri Komunikasi dan
Informatika Johnny G. Plate mengatakan pengelolaan komunikasi dan informasi menjadi hal utama yang dilakukan pihaknya sebagai salah satu kementerian yang juga mengemban tugas menangani Karhutla.
"Informasi dan komunikasi yang baik akan memberikan pemahaman yang menyeluruh kepada masyarakat akan pentingnya menjaga keberlangsungan ekosistem hutan. Hal ini akan menyiapkan masyarakat yang tanggap sebelum terjadi kebakaran dan sigap mencegah saat terjadi Karhutla," kata Menkominfo saat acara FMB 9 Bertajuk "Antisipasi Karhutla di Pusaran Pandemik" di Jakarta. Jum'at (17/07)
Di tengah upaya memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19 Presiden dikatakan Jhonny tegas-tegas meminta kerja sama yang baik dan menyeluruh Kementerian/Lembaga/Daerah untuk mencegah Karhutla tidak terjadi.
"Harus dijaga," ujarnya seraya menambahkan telah meminta Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik membuat desk Karhutla dan terus menyosialisasikan upaya pencegahannya melalui peran komunikasi publik.
Tugas besar kementerian Kominfo memang adalah bagaimana mengabarkan pada semua pihak maupun masyarakat terus peduli pada kelestarian hutan yang ibarat jantung, memompa oksigen bukan hanya bagi Indonesia, namun juga dunia. Kemeterian ini dituntut kreatif menyajikan informasi dan konten-konten yang tidak hanya menggugah kesadaran, lebih dari itu mampu mengajak banyak pihak yang punya kemampuan dan gagasan kuat bergerak Bersama mencegah Karhutla. Salah satu caranya adalah kreatif dan inovatif menggunakan seluruh infrastruktur komunikasi era digital bagi keberhasilan program pemerintah khususnya antisipasi Karhutla.
Pada kesempatan yang sama, Menteri KLHK Siti Nurbaya mengatakan, KLHK menerapkan jadwal piket di daerah operasi dengan jumlah maksimal 15 anggota dalam satu regu dan 5 orang di pondok kerja/posko. Petugas juga rutin melakukan penyemprotan cairan disinfektan secara rutin di area publik dan memberikan bantuan masker dan handsanitizer kepada masyarakat. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya upaya pencegahan Covid-19.
"Anggota yang bertugas harus dipastikan bertugas dalam keadaan sehat. Menggunakan perlengkapan pelindung diri, seperti masker, Google, baju pelindung sepatu standar untuk karhutla, dan cairan disinfektan," kata Menteri KLHK.
"Pemahaman tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan khususnya kepada masyarakat sekitar hutan, juga jadi hal yang tak luput dari perhatian pemerintah," pungkasnya. (Arianto)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar