Diskusi publik yang digelar Barisan Oposisi Indonesia (Formappi) di Jakarta, Kamis (9/4/2026), menyoroti kritik Formappi soal kealpaan pemerintahan Prabowo setelah 1 tahun 7 bulan berjalan.
Dalam forum itu, Pengamat Ray Rangkuti memaparkan delapan poin yang dinilai sebagai kelemahan mendasar dalam tata kelola pemerintahan saat ini.
Kritik Formappi soal Kealpaan Pemerintahan Prabowo
Ray Rangkuti membuka dengan isu sensitif: dugaan pelanggaran konstitusi sejak awal pencalonan presiden dan wakil presiden. Ia menyebutnya sebagai titik awal persoalan yang terus berlanjut.
Isu lain yang disorot adalah tata kelola program MBG yang dinilai semrawut. Konflik kepentingan, keterlibatan aparat, hingga kasus keracunan disebut terjadi berulang.
Saya jadi teringat obrolan dengan seorang dosen kebijakan publik beberapa waktu lalu. Ia bilang, program bagus bisa runtuh kalau tata kelolanya lemah. Di sini, kritik itu terasa relevan.
Selain itu, Formappi juga menyinggung krisis fiskal. Mulai dari pembentukan Danantara hingga pemotongan Transfer Keuangan Daerah yang berdampak pada tenaga P3K di berbagai wilayah.
Koperasi Merah Putih ikut jadi sorotan. Pembentukan yang terpusat dan penggunaan dana desa dinilai belum transparan, terutama dalam pengadaan barang.
Dampak Politik dan Kekhawatiran Publik
Formappi juga mengangkat isu yang lebih luas, yakni dugaan menguatnya kembali peran militer di ranah sipil. Di saat yang sama, hasil reformasi kepolisian dinilai belum jelas arahnya.
Poin lain yang cukup tajam adalah meningkatnya tekanan terhadap aktivis dan akademisi. Sejumlah demonstran masih berproses hukum, sementara kritik akademik disebut mulai dipersempit.
Saya pernah menghadiri diskusi serupa di kampus beberapa tahun lalu. Saat itu, ruang kritik masih terasa lebih longgar. Kini, suasananya disebut mulai berubah.
Tak berhenti di situ, isu korupsi juga masuk daftar. Indeks persepsi korupsi disebut berada di angka 34, yang dianggap menunjukkan penurunan integritas lembaga penegak hukum.
Terakhir, kebijakan luar negeri juga disinggung. Formappi menilai arah politik yang diambil berpotensi menyimpang dari prinsip bebas aktif dan bisa merugikan kepentingan nasional.
Reporter: Lakalim Adalin
Editor: Arianto
Tidak ada komentar:
Posting Komentar