BPJS Ketenagakerjaan menggelar forum Indonesia Incorporated Quo Vadis di Jakarta, Senin (28/07/2027), membahas tekanan dunia usaha, gelombang PHK, dan urgensi memperkuat jaminan sosial serta daya saing tenaga kerja nasional.
Ketua Umum APINDO, Shinta Kamdani, menyebut pelaku usaha saat ini ibarat otot ekonomi yang mengalami cedera. Tekanan global dan domestik membuat dunia usaha rapuh, sehingga berisiko memicu pemutusan hubungan kerja massal.
Dalam forum Dewas Menyapa Indonesia, Shinta menegaskan pentingnya kolaborasi antara dunia usaha, pemerintah, dan pekerja. Ketiganya harus bergerak sebagai satu tubuh bernama Indonesia untuk menjaga keseimbangan ekonomi nasional.
Dalam analogi yang digunakan, dunia usaha adalah otot penggerak, pekerja sebagai nadi dan darah, sementara pemerintah berperan sebagai tulang punggung dan otak yang memberi arah lewat kebijakan.
Shinta mengingatkan, ancaman PHK bukan semata tentang angka, tetapi soal menurunnya penciptaan lapangan kerja baru, konsumsi rumah tangga yang stagnan, serta lemahnya daya beli masyarakat.
Sektor manufaktur nasional masih dalam tekanan. Melemahnya ekspor, turunnya permintaan global, serta fluktuasi harga energi dan bahan baku impor menjadi tantangan utama yang menekan produktivitas dan efisiensi.
APINDO mengungkap kelas menengah Indonesia menyusut hingga 9,5 juta orang dalam lima tahun terakhir. Ini menandakan konsumsi nasional tak lagi cukup kuat menopang pertumbuhan ekonomi.
Situasi diperburuk oleh ketidakpastian geopolitik, penurunan proyeksi ekonomi global, dan lambannya ekspansi pelaku usaha akibat minimnya informasi untuk mengambil keputusan strategis.
Survei internal APINDO menunjukkan lebih dari 50 persen pelaku usaha telah mengurangi jumlah tenaga kerja dan mempertimbangkan PHK lanjutan dalam waktu dekat.
Transformasi industri ke arah digitalisasi menuntut peningkatan literasi digital, pendidikan vokasi, dan pelatihan berbasis kebutuhan dunia kerja agar produktivitas tenaga kerja meningkat.
APINDO menekankan perlunya reformasi struktural, termasuk penyederhanaan regulasi lintas kementerian, efisiensi logistik, dan penyempurnaan sistem perizinan agar dunia usaha tidak terus dibebani biaya tinggi.
Pemerintah telah menggagas berbagai satgas strategis untuk mempercepat ekspor, meningkatkan daya saing, memperluas kesempatan kerja, dan mengawal hubungan industrial yang sehat.
Shinta menegaskan, tidak mungkin menjamin keberlangsungan jaminan sosial bila dunia usaha tidak berjalan. Begitu pula pertumbuhan tak akan tercipta bila lapangan kerja terus menyusut.
"Indonesia hanya akan mampu bertahan dan tumbuh apabila semua pihak bergerak dalam irama yang sama. Dunia usaha siap berdialog, bersinergi, dan menjadi bagian dari solusi kolektif nasional," pungkasnya.
Reporter: Lakalim Adalin
Editor: Arianto
.jpg){kind=spacer}
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق