Gerakan JagaSuara 2024 yang diinisiasi NETGRIT menjadi sorotan dalam diskusi publik bertema "Menjaga Integritas Pemilu dengan Perbaikan Tata Kelola: Pembelajaran dan Rekomendasi Kebijakan dari Gerakan JagaSuara 2024" di Jakarta, Rabu (23/07/2025).
Koordinator JagaSuara, Hadar Nafis Gumay, menyoroti pentingnya partisipasi publik dalam pemantauan hasil pemilu melalui teknologi digital. Ia menyampaikan bahwa rekapitulasi suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) perlu lebih transparan dan bisa diakses masyarakat luas.
JagaSuara merupakan inisiatif pemantauan suara berbasis aplikasi yang mengajak warga mendokumentasikan hasil penghitungan suara di TPS dan mengunggahnya secara real-time. Data yang dikumpulkan kemudian dibaca digital, ditabulasi, dan dibandingkan dengan data resmi.
Menurut Hadar, pemilu 2024 menghadirkan tantangan besar, mulai dari pemungutan suara ulang hingga pilkada dengan pemenang kotak kosong di sejumlah wilayah. Hal ini menunjukkan perlunya inovasi dalam tata kelola demokrasi elektoral Indonesia.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, mendukung penggunaan teknologi dalam pemilu yang efisien dan partisipatif. Ia menegaskan pentingnya membangun sistem yang terbuka, inklusif, dan memperkuat kualitas demokrasi.
Bima juga menyampaikan bahwa pemerintah membuka ruang publik untuk masukan terkait revisi regulasi kepemiluan dan menekankan agar efisiensi tidak mengorbankan substansi dan nilai demokrasi itu sendiri.
Hingga kini, Gerakan JagaSuara telah melibatkan 24 organisasi masyarakat sipil, dengan ribuan sukarelawan dari berbagai daerah turut serta. Proyek ini terbukti mampu mempercepat akses data hasil pemilu, hanya dalam hitungan jam setelah penghitungan suara selesai.
Diskusi ini menghasilkan sejumlah rekomendasi kebijakan yang menyoroti perlunya reformasi menyeluruh, termasuk peningkatan sistem rekapitulasi digital dan kejelasan posisi hukum lembaga penyelenggara pemilu.
Reporter: Lakalim Adalin
Editor: Arianto
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق